Rela Putus Cinta Demi Tugas Negara

TUGAS negara adalah segala-galanya. Bahkan demi menjalani tugas negara menjadi salah satu Satgas Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/Monusco Kongo dalam misi perdamaian PBB di Kongo, dia rela putus cinta dan urung melangsungkan pernikahan yang rencananya akan digelar pada tahun 2013 ini.

Dialah Serda (K) Kowad Widya, satu dari dua Kowad yang kali pertama diberikan kepercayaan mengikuti misi perdamaian PBB di wilayah konflik Kongo, Afrika Tengah. “Saya terpaksa menunda pernikahan bahkan putus cinta dengan dia (calon suami-red) karena dia tidak bisa memahami tugas ini. Hidup adalah sebuah pilihan, karena saya tentara saya lebih memilih tugas pengabdian kepada negara daripada kepentingan pribadi menikah di tahun ini,” tegas Widya.

Keputusan yang dipilih prajurit Kowad yang kini bertugas di Puskes TNI tersebut memang telah bulat. Meski sebenarnya putus cinta dan batal menikah bukan hal yang dikehendakinya. Namun perempuan muda berdarah keturunan Semarang ini tetap harus memilih.

“Semua sudah kami bicarakan baik-baik dan kami pun berpisah dengan cara baik-baik. Semoga ke depan saya mendapat pengganti yang lebih baik dan senantiasa memahami tugas dan tanggung jawab saya sebagai tentara,” ujar perempuan berparas manis yang murah senyum itu.

Tegas

Tegas, optimistis, dan tetap bersemangat tak lepas dari diri Widya. Meski tergolong belia, perempuan kelahiran 17 Oktober 1990 itu tak langsung putus asa dan “galau” setelah putus cinta. Sebaliknya, dia terlihat paling bersemangat saat meneriakkan yel-yel bersama 120 prajurit TNI AD yang akan diberangkatkan ke Kongo saat apel penutupan pelatihan di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani Semarang, Kamis (10/1) lalu.

“Tugas misi perdamaian ini menjadi sejarah dalam hidup saya. Karena ini adalah pengalaman pertama saya ditugaskan ke luar negeri dalam misi PBB. Tak hanya itu, saya dan Letda Kowad Deswiwi juga merupakan prajurit Kowad pertama yang dikirim Kongo,” katanya.

Untuk itu, Widya telah mempersiapkan segalanya dari perbekalan hingga pengetahuan untuk menunjang tugasnya di Kongo selama satu tahun ke depan. Beberapa tes di antaranya kesehatan jasmani, bahasa Inggris, komputer dan menyetir mobil telah dilaluinya. Bahkan selama sebulan dia digembleng dengan pelatihan di Pusdik Penerbad Semarang, di antaranya pembekalan berbahasa Inggris dan Prancis, dua bahasa yang kerap digunakan masyarakat Kongo.

“Di Kongo saya akan bertugas sebagai tim kesehatan khusus untuk satgas, namun tidak menutup keinginan untuk melayani masyarakat di sana maupun misi kemanusiaan lainnya,” jelas lulusan Kowad tahun 2009 itu.

  Sumber : Suara Merdeka

PM Jepang ke Indonesia: Kesempatan Membantu Jepang

Rapat Kabinet Jepang yang Pertama di awal tahun baru

MINGGU depan PM Jepang Shinzo Abe akan mengunjungi Indonesia, berarti yang pertama kali dalam kunjungan resmi sebagai PM Jepang ke luar Jepang, yang sebelumnya direncanakan pertama kali justru ke Amerika Serikat. Hal ini perlu dicatat dan diingat sekali, karena kunjungan pertama dalam diplomasi luar negeri, memiliki arti yang sangat besar. Betapa pentingnya hubungan Jepang-Indonesia, dikunjungi pertama kali oleh seorang Kepala Negara negeri Sakura. Belum pernah hal ini terjadi dalam sejarah hubungan kedua negara yang telah mencapai 60 tahun.

Kini kunjungan negara dan juga sahabat tercinta kita Jepang sudah di depan mata. Ada apa gerangan Jepang melihat begitu pentingnya hubungan Jepang-Indonesia saat ini?

Pertama, basa-basi diplomasi di mana pun sama, setelah dilantik tanggal 26 Desember 2012, bagi Indonesia Hari Natal Kedua, Abe ingin “sowan”, ingin melakukan kunjungan kehormatan, kepada negara tetangganya yang paling disayanginya, Indonesia.

Kedua, hubungan kedua negara terutama di bidang bisnis dan bantuan keuangan Jepang sangat besar kepada Indonesia. November lalu Jepang sepakat memberikan pinjaman 3,4 triliun yen kepada Indonesia, untuk berbagai pembangunan infrastruktur, terlebih penyiapan lokasi kawasan industri di Tangerang untuk kompleks industri berbagai pabrik Jepang di tahun-tahun mendatang, yang kita kenal dengan sebutan Smart City.

Perdagangan, ekspor impor, dan investasi Jepang di Indonesia sangat raksasa apabila dijumlah bersama,  mencapai puluhan miliar dolar AS setiap tahunnya. Keberadaan bisnis Jepang di Indonesia, terbesar kedua setelah Cina.

Melihat besarnya keterlibatan bisnis Jepang di Indonesia, sebagai kepala negara, Abe sangat bertanggungjawab menjaga kelancaran bisnis dan ekonomi Jepang dengan Indonesia, setelah September tahun lalu dihajar habis oleh unjuk rasa dan keributan besar di Cina, gerakan anti Jepang besar-besaran, yang tetap terasa dampaknya hingga kini di bidang bisnis kedua negara. Padahal jumlah terbesar bantuan Jepang ke luar negeri lewat Official Development Assistance (ODA) adalah kepada Cina. Ibaratnya, kucing lupa sama kulitnya. Sudah dibantu, kini malahan seolah lupa kepada jasa si pemberti bantuan.

Ketiga, inilah yang terpenting. Sampai dengan hari ini kapal-kapal Cina masih saja mendekati kepulauan Senkaku yang dijaga ketat oleh kapan perairan Jepang. Bahkan pernah kapal terbang perang Jepang ikut menjaga kepulauan Senkaku yang nyata-nyata milik Jepang itu, untuk mengusir kapal-kapal laut Cina dan juga kapal terbang Cina yang terbang mendekati kepulauan Senkaku.

Cina pun dengan terbuka menggembar-gemborkan berita mengenai kapal perang penjelajahnya yang besar itu, dengan dalih latihan militer bergerak ke lautan bebas. Mungkin maksudnya menyatakan kepada dunia, bahwa Cina telah siap menghadapi musuh, entah siapa musuh yang dimaksud tak ada yang tahu.

Gangguan kapal-kapal Cina, termasuk kapal laut resmi pemerintah Cina yang berlayar mendekati sekali kepulauan Senkaku, hampir setiap hari pada akhir-akhir ini, jelaslah membuat pusing pemerintahan Abe. Padahal pemerintah Jepang telah berkali-kali menegor dan protes hal itu lewat Kedutaan Cina yang ada di Tokyo.

Kepusingan inilah membuat Abe yang dianggap sangat nasionalis oleh rakyatnya, gerah juga melihat hal-hal yang membuat tegang hubungan kedua negara tersebut hingga detik ini. Padahal urusan dalam negeri Jepang banyak sekali yang harus diselesaikan, termasuk dampak gempa bumi 9 skala Richter tanggal 11 Maret 2011 belum juga pulih kembali sampai saat ini.

Oleh karena itu kunjungan ke luar Jepang, meskipun dengan berbagai bumbu diplomatik apa pun seperti yang disebutkan di atas, pada hakekatnya adalah untuk meminta dukungan serta kerjasama yang lebih baik lagi, memberikan pengertian kepada negara yang dikunjungi, terutama mengenai hubungannya dengan Cina akhir-akhir ini.

Dengan kata sederhana, ayolah bantu kami, dukung kami, tolong sampaikan kepada Cina, agar bisa mengontrol kapal-kapalnya tidak  datang terus-menerus ke kepulauan Senkaku, dan terakhir marilah berdamai lewat Mahmakah Internasional, tempat yang paling adil, jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat dunia bagi solusi sebuah sengketa dua negara atau lebih.

Di sinilah letak kunci kunjungan Abe kali ini. Indonesia perlu lebih berani mengatakan kepada Jepang bahwa Indonesia mendukung Jepang dan akan menjadi penengah dalam sengketa kepulauan Senkaku, akan meminta Cina maju ke Mahkamah Internasional agar sengketa bisa segera selesai.

Ketegangan dua negara di Asia, terutama Jepang dan Cina jelas akan membuat pusing pula negara lain karena hal ini akan berpengaruh pula pada bidang bisnis (dan atau ekonomi) .

Apabila terjadi keributan, ketegangan yang memuncak, tentu perekonomian akan terganggu total, nilai mata uang asing akan terganggu total, semuanya tak ada yang baik, bukan hanya bagi kedua negara tersebut, tetapi juga bagi negara lain di Asia, termasuk perekonomian Indonesia dipastikan akan berguncang pula.

Kita berharap Cina perlu berbesar hati untuk mau maju ke Mahkamah Internasional menyelesaikan kasus Sengkaku ini. Bukan justru dengan berkeras kepala dan kaku, tetap saja menyatakan Sengkaku miliknya, sehingga tak perlu ke Mahkamah Internasional. Lha, Jepang saja yang nyata-nyata memiliki kepulauan Senkaku ingin sekali mengajukan permasalahan ke Mahkamah Internasional sejak lama, kok Cina tidak mau? 

Untuk itulah sekali lagi, Indonesia perlu lebih tegas dan segera membantu Jepang dalam kasus Senkaku, berbicara dari hati ke hati agar Cina bersedia maju ke Mahkamah Internasional secepat mungkin.

Segala perkembangan ekonomi yang terjadi di Asia termasuk di Indonesia akan langsung jatuh bagaikan kejatuhan dari tebing tinggi, apabila kedua negara ini bertikai tegang sampai mendekati perang. Tak ada yang untung, tak ada yang senang, kecuali industri militer yang senang, bisnis militernya bangkit kembali, persenjataannya terpakai kembali karena ada perang. Apakah memang perang yang diinginkan kita semua?

Oleh Richard Susilo

Koordinator Forum Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEF) yang berdomisili di Jepang lebih dari 20 tahun.

  Sumber : Tribunnews

Panglima Angkatan Pertahanan Timor Leste Ingin Tangkap Hercules

 

Jakarta | Problem pengungsi eks pro integrasi yang tersebar di Atambua, NTT, tak kunjung usai. Bahkan, masalah tersebut kini melebar kepada sosok Rosalia Marshal atau yang tenar dengan sebutan Hercules yang sekarang menjadi warga negara Indonesia.

Panglima Angkatan Pertahanan Timor Leste, Mayor Jenderal Lere Anan Timur, tidak setuju dengan kembalinya Hercules yang merupakan bekas pro integrasi ke Timor Leste. "Saya mendengar bahwa warga di Atambua ingin kembali ke Timor Leste, saya tidak setuju dengan hal ini. Meskipun beberapa dari pemimpin kita (Timor Leste), ingin menciptakan persatuan nasional," kata Lere di Bidau, Dili,  sebagaimana dikutip dari timorhauniandoben.com.

Ketidak setujuan sang Jendral, karena dikhawatirkan jika warga eks pro integrasi kembali, akan ada lagi sengketa tanah dan lain-lain, di antara orang-orang yang berada di pengungsian, mereka yang ingin kembali ke Timor Leste. Lere menegaskan, warga Atambua ketika mereka kembali ke Timor Leste, mereka tidak memiliki hak kekayaan (aset) saat mereka meninggalkan Timor Leste.

Selain daripada itu, Jenderal Lere juga menyesalkan atas kedatangan Hercules baru-baru ini. Warga negara Indonesia, seorang eks warga Timor Timur yang masuk ke Timor Leste melalui bandara internasional Comoro-Dili, dan polisi justru menyambut Hercules, layaknya seorang 'presiden'.

"Bagi saya, dia (Hercules) tidak akan pernah menjadi besar, ia  menganjurkan kembali ke masa lalu. Ini terlalu merendahkan martabat Timor Leste," kata Lere.

Lere menyatakan, Jika Hercules kembali lagi, dia akan menangkapnya sebagai bagian dari tugas tanggung jawabnya. Lebih jauh Lere menegaskan, siapa pun tidak bisa datang kemudian mengintervensi Timor Leste, karena sudah menjadi negara, bukan provinsi Indonesia.  

Seperti diketahui Hercules lahir di distrik Ainaro, Timor Leste.  Dia kini menjabat Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) yang juga terafiliasi dengan Partai Gerindra.(awr) 

Anggota DPR RI: Timor Leste Tak Boleh Sembarangan Tangkap Hercules!

Rencana penangkapan tokoh pemuda Rosalia Marshal alias Hercules disesalkan pihak Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan tidak ada satupun negara berhak menangkap WNI, apalagi dilakukan secara sembarangan.

"Tidak bisa sembarangan menangkap warga negara lain, termasuk Hercules oleh tentara Timor Leste. Tentu kita sayangkan itu," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Sabtu(12/1/2013).

Menurut TB Hasanuddin, untuk melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara, harus terlebih dahulu dilakukan sebuah kesepakatan politik antar kedua negara yang berselisih.

"Harus ada keputusan politik kedua negara, Lagi pula kenapa Panglima Tentara Timor Leste yang bicara," kata TB Hasanuddin.

Sebagaiamana dilansir dari situs timorhauniandoben.com, Panglima Angkatan Pertahanan Timor Leste (F-FDTL)Mayor Jenderal, Lere Anan Timur, tidak setuju dengan kembalinya mantan pro integrasi Hercules ke Timor Leste.

"Saya mendengar bahwa warga di Atambua ingin kembali ke Timor, saya tidak setuju dengan hal ini. Meskipun beberapa dari pemimpin kita (Timor Leste), ingin menciptakan persatuan nasional," kata Lere.

Kedatangan Hercules ke Timor Leste melalui bandara Comoro-Dili dinilai akan menganggu stabilitas negara eks jajahan Portugis tersebut.

Hercules akan Ditangkap, Indonesia-Timor Leste Bisa Memanas

 

Rencana penangkapan tokoh pemuda Rosalia Marshal alias Hercules berpotensi besar menganggu stabilitas hubungan antara Indonesia dan Timor Leste.

Karena itu, pemerintah melalui Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia harus bisa membuka dialog terutama mengenai pernyataan Panglima Angkatan Pertahanan Timor Leste (F-FDTL) Mayor Jenderal, Lere Anan Timur, yang ingin menangkap Hercules.

"Apa alasan ditangkapnya Hercules, dia kan WNI. Apa dasar hukumnya. Kalau tanpa dasar hukum yang jelas, itu akan melanggar HAM," kata Anggota Komisi I DPR, Lily Wahid di Jakarta, Sabtu(12/1/2013).

Adik mantan Presiden RI, KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur ini menambahkan, bila tak segera diselesaikan, maka bisa merusak hubungan kedua negara. Ia juga mempertanyakan, apakah pernyataan Lere itu merupakan pernyataan resmi pemerintah atau sebatas penyataan pribadi.

"Kalau pernyataan itu bukan resmi pemerintah Timor Leste, tak perlu ditanggapi," kata Lili Wahid.

Adik mantan Presiden RI, KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur itu menambahkan, bila tak segera diselesaikan, maka bisa merusak hubungan kedua negara.

Ia juga mempertanyakan, apakah pernyataan Lere itu merupakan pernyataan resmi pemerintah atau sebatas penyataan pribadi.

"Kalau pernyataan itu bukan resmi pemerintah Timor Leste, tak perlu ditanggapi," kata Lily Wahid.

Gerindra: Pemerintah Secepatnya Berunding dengan Timor Leste

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat meminta pemerintah Indonesia secepatnya melakukan perundingan dengan pemerintah Timor Leste terkait rencana penangkapan tokoh pemuda Rosalia Marshal alias Hercules oleh militer.

"Pemerintah kita minta secepatnya berunding dengan pemerintah Timor Leste mengenai hubungan kedua negara sesudh Timor Timur berpisah dari NKRI 13 tahun lalu," kata Martin kepada Tribunnews.com, Sabtu(12/1/2013).

Martin mengatakan, sejak Timor Leste berdiri menjadi negara sendiri banyak persoalan penting yang harus dituntaskan. Seperti masalah penduduk eks Timor Timur yang sekarang bermukim di wilayah Indonesia.

Sesudah berpisah lanjut Martin, ada ratusan ribu warga Timor Timur yang dengan sukarela ikut pindah ke Indonesia.

"Tapi banyak dari mereka nasibnya menyedihkan hidupnya sengsara, tinggal di perbatasan Timtim dan NTT. Ada ratusan tentara Brimob yang berasal dari pejuang Timor Timur di Kabupaten Belu tidak memiliki rumah kecil pun. Selama ini hanya tinggal di barak sempit yang kumuh tanpa dibantu pemerintah,"jelasnya.

Hal itulah, kata Martin yang saat ini menimpa orang-orang seperti Hercules dan Enrico Guiterez.

"Salah satu dari ribuan nama itu mungkin Hercules, Enrico Guiterez dan sebagainya. Tapi ribuan nama-nama lain adalah para petani yang tinggal di perbatasan. Sering para petani tersebut berkunjung ke daerah Timtim di perbatasan dan orang Timtim berkunjung ke wilayah kita melalui jalan setapak," katanya.

Rencana Penangkapan Hercules Karena Perundingan Belum Tuntas

Munculnya nama tokoh pemuda Rosalia Marshal alias Hercules yang kini menjadi incaran operasi militer Timor Leste disebabkan belum selesainya perundingan antara Indonesia dan Timor Leste terutama soal penduduk serta wilayah perbatasan.

"Saya kira tercantumnya nama Hercules adalah karena belum tuntasnya perundingan soal ini," kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat kepada Tribunnews.com, Sabtu(12/1/2013).

Martin mengatakan berdasarkan kunjungannya bersama MPR ke Atambua tiga bulan lalu, dirinya mendapatkan fakta bahwa kerap terjadi tentara PBB yang berkuasa di Timor Leste menangkap para petani Indonesia karena tidak jelasnya batas-batas antara kedua negara.

"Karena pembatas wilayah Indonesia dan Timtim adalah sebuah sungai kecil yang kering karena jarang ada airnya. Kerap terjadi tentara PBB yang berkuasa di Timor Leste sekarang menangkap para petani tersebut dan menahannya di Dili,"kata Martin.

Nasib mereka yang banyak ditangkap tentara PBB tersebut lanjut Martin baru jelas sesudah pemerintah turun tangan,baru petani-petani tersebut dilepas.

"Tapi kalau tentara-tentaranya orang Timtim, biasanya tidak mempermasalahkannya. Begitu juga TNI tidak mempermasalahkan orang Timtim yang berkunjung di Atambua," jelas Martin.

  Sumber : Wartanews | Tribunnews

F-16 TNI AU, Bisa Lawan Siapa? (2015)

Kalau tahun 2013, diperkirakan F-16 blok 15 OCU lawas TNI AU tidak bisa berperang melawan fighter paling lemah yang mungkin di proyeksikan ke nusantara, bagaimana dengan tahun 2015, dimana 24 F-16 blok 32+ eks USANG sudah datang ? Apakah meningkatkan kemampuan tempur TNI AU ? Serta diakhiri satu pertanyaan penting, apa dampak mengabaikan kapabilitas tempur modern TNI AU ?

 F-16 TNI AU

Asumsi Awal

Kita asumsikan pada tahun 2015, TNI AU sudah menuntaskan akuisisi:
- 24 F-16 blok 32+ ex USANG
- C-295 AEW&C, dengan radar IAI ELTA AESA, SAR (radar darat), dan radar maritim. Konfigurasi optimal untuk mendukung F-16 (berarti tidak optimal untuk Su-27/30 yang jumlahnya hanya sedikit).
Jika sebelumnya simulasi lawan menggunakan kapabilitas RTAF, kali ini kita menggunakan kapabilitas Singapore Armed Forces (SAF), dalam hal ini tentunya RSAF (Republic of Singapore Air Force).


Untuk lebih menunjukkan lemahnya TNI AU tahun 2015, pada simulasi serangan kali ini, F-15 RSAF tidak ikut serta. Para pilot F-15 RSAF diliburkan ke Hawaii, karena 86 F-16 RSAF dianggap sudah lebih dari cukup untuk serangan.

Stage 1

RSAF maju dengan armada F-16 ditemani G-550 CAEW.
Tipikal pertempuran terjadi antara 4 AURI F-16 melawan 2 RSAF F-16, sebagaimana Stage 1 dibawah ini.

Sekalipun jangkauan radar AEW kita asumsikan sama, namun BVRAAM RSAF lebih jauh jaraknya, lebih cepat mengunci dan menembak lebih dulu (AIM-120-C7), dengan dukungan G-550. TNI maksimal diberikan kongres AS izin untuk membawa AIM-120-B yang lebih jadul, sesuai doktrin militer AS yang tidak mau mempersenjatai negara non-sekutu lebih daripada negara sekutu (suatu hal yang wajar).

Pada kenyataanya, sangat mungkin ke-4 AURI F-16 sudah hancur pada tahap ini. Namun untuk membuat skenario lebih seru, kita asumsikan 3 AURI F-16 berhasi lolos.

Stage 2

Pada TUM-DJP (Tempur Udara Mandiri - Diluar Jarak Pandang), RSAF F-16 unggul karena radarnya 30 - 50% lebih jauh dibanding AURI F-16. Demikian pula komputer targettingnya, jauh lebih canggih. Akibatnya, RSAF akan lebih dahulu mengunci dan menembah AURI F-16.

Disini pun sebenarnya AURI F-16 tidak mungkin lolos. Dilema yang dihadapi oleh pilot F-16 adalah melakukan manuver g-force tinggi, yang beresiko rusaknya air frame F-16 tua (produks 1984), dengan kemungkinan lolos dari rudal Mach 4 sangat kecil. Atau memilih tombol eject.
Namun demi skenario, kita asumsikan 2 AURI F-16 atas doa masyarakat Indonesia, berhasil lolos, bahkan menembakkan rudal AIM-120B-nya.

Hanya saja kemampuan counter measure RSAF F-16 sudah jauh diatas, sehingga besar kemungkinan AMRAAM AURI tersebut dipatahkan oleh SPS-3000, jamming dari AEW, serta manuver lincah F-16 blok 52.

Stage 3

Tibalah di penghujung acara: dogfight. RSAF memiliki rudal dengan kemampuan tembak lebih dulu (AIM-9X dan Phyton 5). Rudal tersebut juga lebih mudah melakukan locking, karena mampu melacak pesawat musuh pada sudut yang sulit.

Paling kejam Phyton-5 buatan Israel, bisa mengunci dan menembah sekalipun pesawat musuh berada di belakang. Sehingga pilot RSAF tidak perlu repot-repot melakukan manuver mengejar F-16 AURI.
Disini tidak ada nasib lain, F-16 AURI dihancurkan dengan sukses.
Sesuai skema 4 lawan 2 ini, demikian juga berlangsung antara 24 AURI F-16 blok 32 eks USANG (Ogdon upgrade), melawan 86 (baca yang keras: DELAPAN PULUH ENAM) RSAF F-16 blok 52+ brand-new state-of-the-art (Israeli upgrade).

Nasib yang tidak jauh beda untuk 4 Su-27 dan 6 Su-30, dimana efektif yang mampu melawan hanyalah 2 AURI Su-27 SKM/SMK dan 3 unit AURI Su-30 MK2. Namun dengan jumlah pesawat sangat sedikit (5 lawan 86), tidak ada dukungan AEW (C-295 di set untuk dukungan F-16 / AIM-120, tidak optimal mendukung Sukhoi / R-77 RVV), nasib burung besar itu dapat dipastikan.
Tanpa perlu RSAF menurunkan F-15-nya, karena pilotnya masih berlibur di Hawaii.

Stage 4

Setelah kekuatan udara TNI AU dihancurkan, SAF mencapai supremasi udara total. Selanjutnya adalah meraih superioritas udara, melalui operasi SEAD (Suppression of Enemy Air Defense).

Lagi-lagi tidak ada perlawanan berarti. TNI AD maksimal memiliki SAM jarak menengah Hawk yang sudah udzur, bau tanah. Teknologi tertinggal jauh. Juga Rapier yang cukup tua. Yang muda dan baru hanyalah Grom, yang jangkauan pendek (5.5 km).
Demikianlah seluruh hanud modern TNI AD dihancur leburkan dengan peluru kendali jarak jauh. Menyisakan segelintir Manpad yang tidak akan pernah melihat fighter modern.

Stage 5

Setelah meraih supremasi udara, kini RSAF beralih ke laut, mengejar dan menghancurkan kapal-kapal TNI AL yang memiliki armada terkuat di seluruh Asia Tenggara.

Hasilnya sama, seluruh kapal TNI AL tidak ada SATUPUN yang memiliki kemampuan hanud memadai. Mulai dari kapal perang kuno yang besar-besar, sampai kapal perang terbaru. Dari jarak jauh, hujan AGM-84 dan AGM-88 mengejar fregat TNI. AK-230 menyalak, mungkin bisa menembak jatuh satu atau dua rudal, sebelum kapal Parchim-nya dihajar rudal.
Kapal-kapak selam TNI AL di buru oleh S-70B Seahawk, dengan bantuan intai dari AEW yang memiliki kemampuan radar maritim.

Dengan dikuasainya laut, maka RSN (Republic of Singapore Navy) dapat mempersiapkan operasi pendaratan lintas laut. Para pelaut TNI AL terpaksa mendarat, bergabung bersama Marinir, untuk melakukan PERANG GERILYA RAKYAT SEMESTA.

Stage 6

Sebelum pendaratan, sekali lagi RSAF berburu kendaraan lapis baja TNI AD. Ke-100 Leopard 2 kebanggaan TNI AD hancur lebur dikejar Maverick dan Hellfire dari F-16 dan Longbow Apache. Untuk menyelamatkan, sebagian besar Leopard terpaksa harus di kubur atau di sembunyikan di dalam hutan.
TNI AD pun bersiap untuk melakukan PERANG GERILYA RAKYAT SEMESTA.

Dengan santai RSN melakukan pendaratan tanpa perlawanan di kepulauan sekitar Singapura, mulai dari Natuna, Batam, Bangka, Belitung, bahkan, untuk menunjukkan keterbatasan kapabilitas TNI, SAF melakukan pendaratan merebut Kalimantan Barat dan sekitarnya, membangun buffer zone.
TNI AD yang bersiap melakukan perang gerilya terhenyak, ternyata sudah tidak ada stok ranjau anti personel TNI, yang sangat vital untuk pertahanan gerilya.

Usut punya usut, ternyata ada politisi yang men-sabotase kemampuan perang gerilya rakyat semesta TNI, dengan cara mengikut sertakan Indonesia dalam rezim anti ranjau internasional, yang di ratifikasi oleh parlemen ngawur beberapa tahun silam.

Komponen cadangan pun tidak jelas mekanisme mobilisasinya. Belum keluar permen dan PP pelaksanaan UU-nya yang baru. Dibentuklah milisi-milisi kaum nasionalis dengan rantai komando tidak memadai, sehingga terjadi banyak kasus pelanggaran HAM dari para preman petualang yang bergabung.

Para Jenderal TNI pun dituntut atas tuduhan pelanggaran HAM. Segera setelah itu terjadi genjatan senjata. Pasukan perdamaian PBB diturunkan mengawasi buffer zone di Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan. Dibentuk Komisi Rekonsiliasi, agar Jenderal TNI tidak perlu diseret ke Pengadilan HAM Internasional.
Tapi toh ini semua cuma dongeng dari tukang jaga warnet.

Selesai.

Lalu, apa dampak mengabaikan kapabilitas tempur modern TNI AU ?

Disini Singapur hanya contoh mewakili Kemampuan Serang Tier 4 MDCI. Artinya semua Tier 4 (Thailand, Singapura, Australia) memiliki kemampuan setara itu, dan Tier diatasnya (RRC, India, dan AS) memiliki kemampuan lebih tinggi.
Sejarah selalu berulang. Kegagalan Meksiko membangun kapabilitas tempur sebanding dengan AS, berakibat hilangnya lebih 1/2 wilayah Meksiko (termasuk Kalifornia, Texas, dsb). Kegagalan Prusia, Austria, Polandia, Chekoslovakia, dsb. Pada prinsipnya sama: gagal membangun kapabilitas tempur sebanding dengan militer yang dapat di proyeksikan ke wilayahnya. Hasilnyapun sama: kehilangan wilayah teritorial.

Beberapa bahkan hilang sama sekali dari peta dunia.
Jangan marah Jendral, kebenaran itu memang pahit, tapi tidak lebih pahit daripada kehilangan wilayah nusantara.
Ci vis pacem para bellum (artinya: sedia payung sebelum hujan).

 kompassiana

Indonesia-China matangkan latihan bersama angkatan laut

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (ANTARA)

Selama ini Indonesia dan China telah memiliki latihan bersama antara Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dengan Pasukan Khusus China,"  

SHANGHAI:(DM)  - Indonesia dan China matangkan latihan bersama angkatan laut kedua negara, sebagai bagian memperluas bentuk kerja sama militer dan pertahanan yang disepakati kedua pihak.

"Selama ini Indonesia dan China telah memiliki latihan bersama antara Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dengan Pasukan Khusus China," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam pertemuannya dengan Komandan Garnisun Maritim China di Shanghai, Kapten Li Yu Jie di Shanghai, Sabtu.

Kedepan, lanjut dia, akan dilakukan latihan bersama pasukan khusus kedua negara dari tiga angkatan, baik darat, laut maupun udara.

"Selain itu, kita telah sepakat untuk melakukan latihan bersama antara angkatan laut kedua negara pada 2013. Itu yg menjadi agenda kita kedepan dalam peningkatan dan perluasan kerja sama pertahanan serta militer," kata Sjafrie.

Ia menilai persiapan dan kesiapan terhadap rencana latihan bersama itu dari masing-masing pihak, terus mengalami peningkatan dan berjalan baik.

Komandan Garnisun Maritim Angkatan Laut China di Shanghai Kapten Li Yu Jie mengatakan hubungan maritim antara Indonesia dan China telah memiliki sejarah yang panjang dengan kedatangan Panglima Cheng Ho atau Zheng He ke Indonesia dalam penjelajahannya selama kurun 1405 hingga 1433.
"Hal itu menunjukkan bahwa kerja sama maritim, utamanya angkatan laut kedua negara telah dimulai sejak lama. Dan diharapkan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu," katanya.

Saat ini Angkatan Laut China dan Indonesia tengah mematangkan "navy to navy talk" yang telah disiapkan term of reference-nya pada 26 Juli 2012.

Selain itu, telah pula dibentuk kelompok kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan "navy to navy talk" selanjutnya.

Pembentukan mekanisme "navy to navy talk" telah diumumkan oleh ketua bersama Konsultasi Pertahanan dan Keamanan pada pertemuan kelima pada Kamis (10/1).

Selanjutnya Term of Reference for Navy Cooperation Meeting akan ditandatangani pada pertemuan "navy to navy talk" pertama pada Februari mendatang.

Forum pembicaraan antara angkatan laut kedua negara itu, merupakan bagian kerja sama pertahanan yang dapat dikembangkan sebagai pertemuan rutin dua tahun sekali untuk membahas isu-isu keamanan maritim.

Selain itu, "navy to navy talk" juga merupakan pengembangan kerja sama yang lebih nyata di bidang pertahanan dan keamanan maritim.

(ANTARA News)

Pemerintah Kucurkan Dana Triliunan Rupiah Ke 8 BUMN

JAKARTA-(IDB) : Menjelang penutupan tahun lalu, Presiden SBY menyetujui suntikan modal negara untuk 8 BUMN yang jumlah totalnya mencapai triliunan rupiah. BUMN apa saja yang dapat?

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (10/1/2013), suntikan modal untuk BUMN tersebut telah disetujui melalui peraturan pemerintah (PP) yang diteken SBY di akhir tahun.

Adapun daftar BUMN yang mendapat suntikan modal dari APBN-P 2012 yang disetujui di akhir-akhir tahun tersebut adalah:

1. PT Askrindo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2012, mendapatkan tambahan modal negara sebesar Rp 831 miliar. Tambahan modal negara ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.
2. Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 1,169 triliun, yang dananya bersumber dari APBN 2012;
3. PT PAL memperoleh tambahan penyertaan modal negara Rp 600 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;
4. PT Pindad sebesar Rp 2 triliun dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;
5. PT Industri Kapal Indonesia memperoleh Rp 200 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;
6. PT Garam memperoleh Rp 100 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012; dan
7. PT DI sebesar Rp 400 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012 tertanggal 28 Desember 2012.
8. PT Damri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 11,048 miliar.

Tambahan penyertaan modal negara bukan kepada Damri tidak berupa uang tunai sebagai BUMN-BUMN lainnya, tambahan modal negara kepada Damri dalam bentuk pengalihan barang milik Kementerian Perhubungan berupa 37 unit bus Hyundai HD Mighty 136-B yang pengadaannya bersumber dari APBN 2010.

Sumber : Detik

TNI AL Rekrut 37 Perwira Spesialisasi Senjata Elektronik

SURABAYA-(IDB) : TNI ALmerekrut 37 orang perwira pertama yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi senjata elektronik di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL. Di kapal perang, mereka bertanggung jawab pada operasionalisasi persenjataan elektronika dan antinya.

Penutupan program Pendidikan Spesialisasi Perwira Senjata Elektronika dilakukan Wakil Komandan Kobangdikal Brigadir Jenderal (Marinir) Sturman Panjaitan, di Surabaya, Kamis.

Mengutip keterangan tertulis dari Bagian Penerangan Kobangdikal, ke-37 perwira TNI AL itu digembleng di Sekolah Perwira Pusat Pendidikan Elektronika selama lebih kurang tujuh bulan.

Pendidikan spesialisasi senjata elektronika merupakan yang terlama dibanding program spesialisasi perwira lainnya, semisal pelaut, teknik, suplai, hukum, Marinir, dan Polisi Militer AL, yang berkisar empat hingga enam bulan.

"Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki, kalian mampu berperan sebagai perwira divisi di KRI kelas korvet maupun Sigma, atau jabatan setingkat lain di KRI dan satuan-satuan TNI AL," kata Komandan Kobangdikal, Laksamana Muda TNI Joko Wahojo, dalam amanat yang dibacakan Panjaitan.

Komandan Pusat Pendidikan Elektronika Kobangdikal, Kolonel Laut (Elektronika) M Suhari, menambahkan, selama masa pendidikan, ke-37 perwira itu mempelajari seluruh sistem senjata, komunikasi dan elektronik yang digunakan kapal-kapal perang TNI AL.

"Selain sistem senjata dan komunikasi, mereka juga mempelajari kelistrikan dan elektronik dari berbagai macam peluru kendali yang di miliki TNI AL, di antaranya torpedo, Harpoon, dan Exocet," katanya.

Sumber : Antara

Masih Efektifkah Canon Dan Rudal Jarak Pendek...???

JAKARTA-(IDB) : Menurut sejarah pertempuran udara, senjata udara ke udara jarak pendek berupa kanon dan rudal jarak pendek merupakan suatu perlengkapan standar pesawat tempur.  

 

Namun perkembangan teknologi rudal udara ke udara serta sistem radar udara canggih telah menggeser senjata utama pesawat ke rudal dengan jangkauan lebih jauh. Jadi, pertanyaan masihkah senjata udara ke udara jarak pendek kita butuhkan? Jawabannya memerlukan analisis mendalam tentang  sejarah duel udara, prinsip perang udara modern, kemajuan teknologi rudal jarak jauh modern, serta prediksi yang akurat tentang bagaimana situasi pertempuran udara masa depan. 

Meskipun perkembangan teknologi makin memungkinkan penembakan senjata jarak jauh diluar jarak pandang (Beyond Visual Range) serta teknologi siluman (stealth) antiradar, namun masa depan akan didominasi konflik intensitas rendah yang secara politis akan dibatasi aturan bertempur (Rules Of Engagement) yang cukup ketat. Pembatasan ini akan mengurangi keunggulan dari teknologi siluman dan rudal BVR. Sehingga akan memaksa penerbang bertempur dalam jarak dekat, di mana lawan terpaksa  dibidik secara visual dan mengakibatkan  senjata udara jarak pendek lebih praktis digunakan.

Dalam buku Fighter Combat Tactics and Maneuvering karya Robert L Shaw, disebutkan bahwa kemampuan air combat dibutuhkan untuk bisa mengendalikan angkasa (control of the skies) yang memungkinkan misi serangan udara strategis dan taktis, close air support, suplai udara, pengintaian udara dan misi lainnya yang sangat vital untuk keberhasilan operasi militer apapun. Hal ini sudah terbukti selama abad lalu dan kiranya akan tetap demikian di abad ke 21 ini.

Dalam PD I pesawat tempur mengandalkan senapan mesin dan kanon untuk menembak jatuh lawan. Kelincahan pesawat dan kemampuan taktik penerbang dipadukan dengan keandalan senjata menentukan keberhasilan air combat khususnya dogfight. PD II tetap mengandalkan kanon pesawat meskipun pesawat tempur dapat terbang lebih cepat dan lebih tinggi. Penerbang tetap harus memaksimalkan keunggulannya untuk bermanuver pada posisi terbaik dan menembakkan kanon dalam jarak dekat.

Perang Korea mulai mengenal pesawat tempur jet seperti F-86 Sabre dan MiG-15 yang mampu mencapai kecepatan 600 knot dan ketinggian 35 ribu kaki. Namun senjata andalan yang digunakan untuk duel udara masih mengandalkan kanon kaliber 12,7 mm sesuai dengan kemampuan identifikasi pesawat lawan yang masih secara visual. Setelah era perang ini diakhir 1950-an senjata peluru kendali (rudal) mulai dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan menembak lawan pada jarak lebih jauh dari jangkauan tembakan kanon, atau bahkan pada jarak diluar jarak pandang (BVR) di mana pembidikan menggunakan radar pesawat.

Kecanggihan rudal jarak dekat dan jarak sedang serta kemampuan terbang supersonik saat itu dianggap sudah meniadakan keharusan melakukan dogfight “kuno” jarak dekat, membuat para perancang pesawat mendesain pesawat tempur jenis F-4 Phantom tanpa dilengkapi kanon. Hal yang sangat fatal karena terbukti dalam Perang Vietnam tahun 1960-an terbukti teknologi rudal udara ke udara masih belum bisa diandalkan. Sekitar 50% tembakan rudal dipastikan gagal mengenai sasaran karena masalah detecting, tracking, dan fuzing. Identifikasi pesawat lawan secara positif tetap harus menggunakan mata penerbang (visual) karena akurasi identifikasi oleh pengendali radar masih kurang baik.

Keharusan untuk secara positif mengenali pesawat sasaran sebagai pesawat lawan (agar tidak salah tembak) mengakibatkan seringkali penerbang masuk ke situasi jarak pesawatnya dan pesawat lawan cukup dekat sehingga rudal tidak efektif lagi digunakan. Penerbang F-4 mampu bermanuver ke posisi menguntungkan untuk menembak. Namun yang sering terjadi adalah mereka terpaksa harus meninggalkan duel udara dan segera kembali ke daerah aman karena pesawatnya tidak memiliki kanon seperti pesawat tempur lawan, MiG-21. Situasi ini memaksa semua pesawat F-4 akhirnya dilengkapi gunpod di bawah perut pesawat sebagai substitusi dari rudal jarak dekat AIM-9 Sidewinder dan rudal jarak sedang AIM-7 Sparrow yang menjadi senjata standarnya.

Pelajaran berharga tentang betapa berharganya kanon akibat keterbatasan dari rudal canggih ini, membuat desain pesawat generasi ketiga dan keempat yang dirancang era 1970-an seperti F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon tetap dilengkapi kanon multibarel sebagai jaminan agar pesawat bisa survive dalam sebuah dogfight. Hal ini terbukti dalam perang Yom Kippur tahun 1973 antara Arab-Israel. Sekitar 70% kemenangan dalam air combat hasil dari penggunaan kanon. Dalam perang ini Israel masih mengandalkan pesawat F-4 Phantom dan Mirage IIIC yang juga rentan terhadap tembakan kanon dan rudal antipesawat milik negara Arab.

Kemajuan teknologi menentukan lain, terbukti hasil pertempuran mulai berubah pada konflik berikutnya saat Israel sudah dilengkapi pesawat generasi keempat yaitu F-15 dan F-16. Serangkaian duel udara melawan pesawat AU Suriah di atas Lembah Bekaa tahun 1982 menghasilkan fakta bahwa 93% kills dihasilkan oleh rudal udara ke udara. Meskipun demikian kebanyakan masih ditembakkan pada jarak pandang mata namun pada jarak jauh di atas jarak tembak kanon.

Pada Perang Teluk 1991, saat pasukan Koalisi mengadakan kampanye militer mengusir Irak dari Kuwait, penggunaan pesawat mengalami revolusi besar-besaran. Air Power digunakan untuk menghancurkan kemampuan militer Irak untuk bertempur dengan pemboman presisi dan pengendalian ruang udara di atas Irak. Teknologi stealth, peralatan GPS dan bom presisi serta rudal jelajah digunakan secara luas. Hal ini terbukti sukses untuk meminimalkan penggunaan pasukan darat untuk meraih tujuan operasi mengusir Irak dari Kuwait. Duel udara jarak dekat tidak terjadi dan untuk pertama kalinya rudal jarak sedang atau BVR digunakan sepenuhnya dalam kampanye militer yang terkenal dengan nama operasi Badai Gurun (Desert Storm). Untuk pertama kalinya sejak manusia mengenal perang udara tak ada satupun senjata kanon digunakan dalam air combat.

Desain pesawat generasi ke lima yang dirancang akhir 80’an menghasilkan pesawat super sejenis F-22, baik kemampuan super maneuverability (kelincahan), supersonik jarak jauh, siluman (stealth), radar super (radar phased array), komunikasi super, dan senjata super. Namun pesawat tetap dilengkapi kanon karena tidak ada jaminan semua keunggulan ini akan berhasil menghindarkan pesawat dari keharusan untuk duel udara jarak pendek.

Semua penerbang pesawat F-22 dan F-35 serta pesawat generasi ke lima lainnya saat ini tetap harus berlatih menggunakan senjata jarak pendek dalam simulasi pertempuran udara jarak pendek atau dogfight. Pada akhirnya prinsip pertempuran udara modern, aturan bertempur (rules of engagement) dan jenis missi tetap mengarahkan bahwa kanon dan rudal jarak pendek tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari senjata pesawat tempur abad ke-21.

Sumber : Angkasa

Indonesia Berharap Sengketa Diaoyu Diselesaikan Damai

Foto udara Kyodo News menunjukkan bendera Jepang di salah satu pulau di kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menjadi sengketa antara Jepang dan China di Laut China Selatan, Rabu (19/9).(Reuters)

Indonesia berharap China dan Jepang dapat menyelesaikan sengketa teritorial maritimnya di gugusan Kepulauan Diaoyu, Laut China Timur. Kepulauan itu disengketakan dengan Jepang, yang menyebutnya sebagai Kepulauan Senkaku. 

"Kami berharap sengketa itu dapat diselesaikan secara bilateral dengan jalan damai sehingga tidak menganggu stabilitas kawasan," kata Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, di Beijing, Jumat.

Hal itu disampaikannya saat mengadakan kunjungan kehormatan kepada Wakil Ketua Pusat Militer China, Jenderal Fan Chang Long.

Indonesia sebelumnya juga telah menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam rangka mendorong penyelesaian damai di Asia Timur terkait sengketa teritorial di gugusan Kepulauan Diaoyu atau yang dikenal di Jepang sebagai Senkaku.

"Indonesia berharap sengketa di Diaoyu dapat diselesaikan damai secara bilateral. Jangan sampai sengketa itu justru menjadi konflik yang makin berkembang dan menganggu stabilitas kawasan," kata Sjafrie menegaskan.

Pemerintah China kembali mengirimkan empat kapal pengintai ke Pulau Diaoyu yang disengketakan dengan Jepang sebagai upaya menjaga wilayah maritimnya, yaitu Haijian 51, Haijian 26, Haijian 66, dan Haijian 13.

China mengklaim pengiriman keempat kapal perang pengintai itu untuk mengamankan teritorial maritim China di Pulau Diaoyu atau yang di Jepang dikenal sebagai Senkaku.

Sementara itu, dari Jepang dilaporkan pihak penjaga pantai setempat mengatakan bahwa keempat kapal laut pengintai itu terlihat bergerak di 12 mil laut dari kepulauan.

Itu kali pertama sejak 31 Desember dan ke-21 kali sejak Jepang menasionalisasi kepulauan pulau itu pada bulan September. Otoritas Jepang juga mencatat satu pesawat jet tempur milik China melintasi wilayah udara di atas pulau-pulau tersebut pada awal bulan lalu.

Tokyo menanggapi kejadian itu dengan mengirimkan jet tempur dan mengatakan itu adalah kali pertamanya Beijing melanggar wilayah udaranya setidaknya sejak 1958.

Pada hari Sabtu, pesawat lain milik China mendekati pulau-pulau itu tanpa memasuki wilayah udara, dan mendorong lagi pengiriman jet-jet tempur Jepang ke wilayah itu.

Di sisi lain, China secara terang-terangan mengklaim sepihak hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Klaim sepihak itu berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan, karena Brunei Darussalam, Filipina, Viet Nahm, dan Malaysia terganggu kepentingannya. 

China apresiasi Indonesia soal Laut China Selatan 

 

 

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin (kiri), dan Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata China (PLA), Letnan Jenderal Qi Jian'guo (kanan), berjabat tangan sebelum pertemuan "Forum ke-5 Konsultasi Pertahanan Indonesia-China" di Markas Besar Angkatan Bersenjata China, Beijing, Kamis (10/1).(FOTO ANTARA/Rini Utami)

Pusat Militer China mengapresiasi upaya damai yang terus ditawarkan Indonesia dalam menanggapi persoalan di Laut China Selatan. Sejak beberapa lama, China secara agresif mengklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pusat Militer China, Jenderal Fang Chang Long, saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, di Beijing, Jumat.

"Indonesia telah lama mengupayakan solusi damai dalam bentuk dialog dalam penyelesaian masalah sengketa di Laut China Selatan," katanya.

Di Laut China Selatan China dan Taiwan serta beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam saling mengklaim Kepulauan Spratly.

Selain itu, saling klaim atas kepemilikan Kepulauan Paracel antara tiga negara itu, telah berujung pada ditempatkannya satu garnisun China di kepulauan itu pada Agustus 2012.

Sjamsoeddin mengatakan Indonesia terus mengamati situasi yang berkembang di Laut China Selatan, yang menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran bagi stabilitas kawasan.

Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia akan terus secara konsisten berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan regional, khususnya di Laut China Selatan.

"Baik Indonesia dan China memiliki kebutuhan dan kontribusi terhadap terjaganya stabilitas dan perdamaian kawasan regional Asia Pasifik termasuk di Laut China Selatan," kata Sjafrie.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya selama 21 tahun melaksanakan lokakarya tentang Laut China Selatan demi terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan, ujarnya menegaskan.

"Kami melihat China sedang berupaya melibatkan diri dalam kerja sama positif dalam penyelesaian masalah di Laut China Selatan," ujar Sjafrie.

Ia menambahkan Indonesia meski buka dalam posisi sebagai "no-claimant state" terhadap wilayah Laut China Selatan namun Indonesia mendorong semua pihak untuk terus menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan secara damai dengan semangat "Declaration of Conduct of Parties in South China Sea".

Sumber :  Antara

Polisi Buru Pelaku Penembakan TNI di Papua

Pemburuan di Puncak Jaya

 Polisi Daerah Papua menyatakan telah mengetahui identitas pelaku penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil yang terjadi di distrik Mulia, kabupaten Puncak Jaya, pada Kamis, 10 Januari 2013 lalu.

"Identitasnya sudah ada, sekarang masih diburu," kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Carnavian kepada wartawan, Jumat malam 11 Januari 2013.

Tito menjelaskan hasil olah TKP menunjukkan pelaku berjumlah satu orang dengan menggunakan senjata api laras pendek, namun belum diketahui jenisnya. Meski pelaku diidentifikasi satu orang, namun tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang bertugas pemantauan.

“Memang kesimpulan sementara, pelakunya tunggal. tapi bisa saja ada temannya yang mengawasi dan memberikan informasi, ini juga yang masih kami dalami," katanya.

Tito menyatakan pelaku bukan berasal dari kelompok Goliat Tabuni, pimpinan OPM yang bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya. Kelompok ini diperkirakan pecah, dan sejumlah personel beroperasi sendiri tanpa komando Goliath Tabuni.

Mereka membentuk faksi dan pindah ke wilayah kabupaten yang baru dimekarkan. "Ada beberapa faksi di sana, dan sepertinya bukan jaringan Goliat yang melakukan penembakan," ucapnya.

Polda Papua telah mengirim tim ke Puncak Jaya untuk penyelidikan mendalam. Bersama Polres Puncak Jaya, polisi saat ini sedang memburu pelaku penembakan.

Seperti diketahui, aksi penembakan berlangsung pada 10 Januari 2013 lalu sekitar pukul 17.40 WIT. Peristiwa tersebut hanya berselang tiga hari setelah peresmian Kodim 1714 Puncak Jaya.

Satu TNI terluka bernama Praka Hasan, Anggota Batalion 753 AVT Nabire dan satu korban tewas dari warga sipil bernama Abbas Hadis yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek.(adi)

  Sumber : VIVA.co.id

Pemerintah Harus Jujur dan Merevisi Daftar Belanja Alutsista

Kalau memang alat-alat pertahanan dan senjata itu tidak menjadi prioritas, sebaiknya jangan diprogramkan untuk dibeli.

Pemerintah tampaknya sedang dilanda kepanikan terkait aksi sejumlah anggota kabinet yang belakangan menjadi masalah dan menuai aksi politik tandingan.

Salah satunya terjadi dalam kasus Seskab Dipo Alam yang dianggap mengintervensi keputusan DPR dan pemerintah mencairkan anggaran Rp 678 miliar di APBN-P 2012 untuk pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Setelah awal minggu ini DPR melayangkan surat permohonan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperingatkan Dipo Alam atas kasus itu, "pembelaan halus" datang dari rekannya di kabinet, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, yang sebenarnya sempat "terpojok" akibat aksi Dipo dalam masalah itu.

Seperti diungkap oleh Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, Sabtu (12/1), Menhan Purnomo diketahuinya belakangan menyatakan bahwa tak dicairkannya anggaran Rp 678 miliar itu takkan jadi masalah buat Kemhan dan TNI.

Bagi Hasanuddin sendiri, pernyataan yang diungkapkan oleh Menhan itu membingungkan dan dinilai agak aneh.

Pasalnya, dalam rapat-rapat di Komisi Pertahanan DPR saat anggaran Rp 678 miliar itu diajukan Kemhan, selalu dinyatakan bahwa alutsista yang direncanakan akan dibeli dengan anggaran itu sangat dibutuhkan. Kebutuhan itu dalam konteks pemenuhan kekuatan minimal pertahanan (minimum essential force/MEF).

Hasanuddin tak menolak bila pernyataan Menhan itu seakan "menjilat" lagi pernyataan-pernyataan Kemhan, yang sebelum aksi Dipo mengintervensi anggaran, selalu berusaha meyakinkan kebutuhan akan alutsista.

"Bagi kami sih, tak ada masalah bila demikian. DPR dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Tapi ke depan, kalau memang alat-alat itu tidak menjadi prioritas, sebaiknya jangan diprogramkan untuk dibeli," tegas Hasanuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/1).

Dia hanya menekankan bahwa Menhan segera merevisi ulang Rencana Strategis (Renstra) pengadaan alutsista, demi sejujurnya menginformasikan kebutuhan alutsista TNI.

"Sesungguhnya mana yang menjadi kebutuhan pokok dan mana yang tidak menjadi prioritas? Agar setiap rupiah uang rakyat dapat digunakan dengan transparan, efektif dan efisien," tandas politikus PDI Perjuangan itu.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Dipo Alam melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan kongkalikong anggaran dana optimalisasi kementerian di Kemhan sebesar sekitar Rp 600-an miliar.

Dipo diduga mencurigai dana yang akan digunakan untuk pengadaan sejumlah alat enkripsi serta peralatan selam itu, dipaksakan dan tidak sesuai Renstra pertahanan.

Tidak hanya itu, Seskab juga menduga ada penggelembungan (mark-up) dan korupsi dalam anggaran proyek itu, sehingga pantas dilaporkan ke KPK.

Selain itu, Dipo diketahui berada di balik pemblokiran anggaran yang belakangan diputuskan Kemkeu alias mengabaikan keputusan DPR yang sudah sepakat menyetujui proposal Kemhan untuk penggunaan anggaran itu.

Belakangan, DPR mengetahui bahwa surat Dipo diduga merupakan "permainan" antar pengusaha pengadaan senjata, bahkan lebih jauh, karena keberatan salah satu angkatan terhadap keputusan negara mencairkan dana untuk pengadaan yang diperuntukkan untuk TNI AL itu.

Ini yang kemudian mendorong DPR mengivestigasinya, hingga berujung pada surat kepada Presiden SBY.

  Sumber : Berita Satu

TNI Kirim Tiga Helikopter ke Kongo

Helikopter angkut Mi-17 dipamerkan di Monas. (Foto: Berita HanKam)

12 Januari 2013, Jakarta: Tahun 2013 ini TNI akan menerjunkan satuan tugas (satgas) helikopter untuk misi perdamaian dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kongo. Pengiriman satgas helikopter akan diikuti pengiriman 120 prajurit ke Kongo, melanjutkan Mission de l'organisation des Nations Unies en Republique Democratique du Congo (MONUC).

"Kami akan kirim tiga helikopter angkut jenis MI-17," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono seusai menyambut kedatangan Kontingen Garuda XX-I dari Kongo dan KRI Sultan Hasanuddin-366, di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/1).

Panglima mengatakan pengiriman tiga unit helikopter tersebut untuk menindaklanjuti permintaan Sekjen PBB Ban Ki-moon pada Maret 2012. Helikopter Mi-17 adalah helikopter angkut kelas menengah rancangan Rusia. Saat ini helikopter diproduksi di dua pabrik, yaitu di Kazan dan Ulan-Ude. Helikopter ini adalah pengembangan dari helikopter jenis Mi-8 yang menjadi andalan Pakta Warsawa semasa Perang Dingin. Indonesia memiliki beberapa helikopter ini yang dioperasikan TNI-AD.

Menyambut kedatangan prajurit Satgas TNI Kontingen Garuda MTF XXVIII-D/Unifil Lebanon dan Kompi Zeni XX-I/Monusco, Panglima menyatakan pencapaian prajurit di sana telah mengukuhkan kepercayaan dan pengakuan dunia terhadap kemampuan TNI dan komitmen negara dalam peran aktif mewujudkan perdamaian dunia.

"Berbagai prestasi yang telah ditorehkan dalam setiap penugasan Satgas TNI kontingen Garuda pada misi perdamaian PBB harus terus kita jaga dan kita tingkatkan di masa yang akan datang, melalui pembinaan yang terencana dan terukur dengan baik," jelas Agus.

Tantangan

Penugasan berikutnya, kata Panglima, merupakan tantangan yang harus dijawab dengan pemikiran yang cerdas dan langkah yang tepat dalam menjaga kesiapan satuan. "Mengingat PBB meningkatkan atensinya terhadap 14 negara yang masih dilanda konflik, termasuk rekomendasi Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan deployment misi perdamaian PBB di Lebanon pada tahun 2013 hingga 15.000 personel, dan di Kongo yang saat ini telah berjumlah 16.819 personel," jelasnya.

Panglima TNI berharap Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai wadah penyiapan personel misi perdamaian dunia, untuk terus berupaya meningkatkan kesiapan, kapasitas dan kapabilitas Satgas. PMPP harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan assessment yang terus menerus terhadap perkembangan situasi yang berlaku.

Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Madya Marsetio menambahkan, KRI Sultan Hasanuddin yang ditugaskan di bawah bendera PBB sejak Juni 2012 itu sukses membantu Maritime Task Force/United Nations Interim Force in Lebanon (MTF/Unifil). "Kapal kita telah berhasil melaksanakan hailing sebanyak 686 kontak kapal permukaan dan melaksanakan monitor military air activity sebanyak 135 kontak pesawat militer," kata Marsetio.

KRI Sultan Hasanuddin juga sukses bertindak sebagai MIO Commander sebanyak 13 kali, sebagai Anti Air Warfare Coordinator sebanyak 21 kali dan sebagai Hello Element Control sebanyak 18 kali. "Atas prestasinya, KRI Sultan Hasanuddin beserta awaknya telah menerima banya penghargaan, termasuk penghargaan Lebanesse Armed Force Navy dari Pemerintah Lebanon," katanya.

Penghargaan itu didapat karan KRI Sultan Hasanuddin telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dan stabilitas maritim di Lebanon.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, TNI AL akan mengganti KRI Sultan Hasanuddin dengan KRI Diponegoro. KRI yang diawaki sekitar 100 prajurit itu juga akan bergabung dengan Maritime Task Force/United Nations Interim Force in Lebanon (MTF/Unifil).

Sumber: Koran Jakarta

AAL Pelopori Rekrut Prajurit Perempuan

JAKARTA:(DM) - Mimpi perempuan masuk akademi prajurit terwujud setelah Akademi Angkatan Laut (AAL) resmi membuka pendaftaran bagi prajurit perempuan mulai 2013. Dengan dibukanya pendaftaran ini, sumber penerimaan di Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) tak hanya dari bintara dan prajurit karir. Keberadaan taruna perempuan (taruni) di AAL akan semakin memberi peluang terciptanya kesetaraan gender.

"Mulai tahun ini kami akan melakukan seleksi taruni laut. Ini merupakan momentum yang tepat memperingati ulang tahun ke-50 Kowal," kata Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana Madya Marsetio, seusai menjadi inspektur upacara memperingati hari ulang tahun ke-50 Kowal, di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta, Kamis (10/13).

Taruni ini akan memiliki kesempatan setara dengan kadet (sebutan untuk siswa AAL) laki-laki. Untuk tahap awal, lanjut Marsetio, taruni lulusan AAL akan diperbantukan mendukung kegiatan-kegiatan administrasi di lingkungan TNI AL. Namun demikian, tak menutup kemungkinan para perempuan lulusan AAL ini juga ditempatkan di kegiatan-kegiatan penugasan.

"Kenyataanya, selama ini dalam hal penugasan, prajurit perempuan tak kalah dengan laki-laki. Terbukti, sudah ada dua perempuan yang menjadi perwira tinggi," katanya.

Ke depan, Marsetio berjanji akan memberikan kesempatan luas bagi perempuan untuk mengabdi di TNI AL. Terkait berapa kuota taruni yang akan direkrut, Marsetio menyatakan hal itu masih sedang digodok.

Salah satu perempuan yang merupakan perwira tinggi, Laksamana Pertama Chistina Maria Rantetana mengatakan ada perbedaan spektrum penugasan ketika prajurit perempuan tak memulai karirnya dari seorang taruna. "Dengan adanya kesempatan ini, mestinya tak ada halangan lagi bagi prempuan untuk mengabdi diri sebagai prajurit seperti laki-laki," katanya.

Membuka Peluang

Dibukanya AAL untuk perempuan, tambahnya, akan semakin membuka peluang bari perempuan untuk menjadi prajurit. "Dan efeknya, akan semakin banyak perempuan tertarik menjadi prajurit. Ini penting karena negara 80 persen wilayah negara kita adalah lautan. Para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya mencintai laut," jelasnya.

Saat ini anggota Kowal berjumlah 1.911 orang dengan rincian, Laksamana Pertama berjumlah 2 orang, Kolonel 39 orang, Letnan Kolonel 65 orang, Mayor 274 orang, Kapten 188 orang, Letnan Satu 125 orang, Letnan Dua 60 orang, Pembantu Letnan Satu 100 orang, Pembantu Letnan Dua 86 orang, Sersan Mayor 240 orang, Sersan Kepala 207 orang, Sersan Satu 245 orang, dan Sersan Dua 280 orang.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (KKP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar mengharapkan agar Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU) dan AAL tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki. "Kita berharap ke depan perempuan bisa masuk menjadi taruna Akmil (AAU dan AAL). Di kepolisian pun, Akpol sudah mau merekrut kaum perempuan," kata Linda.

Menurut dia, perempuan dengan jumlah yang sangat besar merupakan kelompok yang paling strategis untuk ikut mendorong keberhasilan pembangunan di bidang pertahanan. Namun, potensi dan keberadaan perempuan dalam pembangunan di bidang pertahanan belum optimal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan mencatat, jumlah perempuan yang berkarir di bidang pertahanan masih amat minim. Data menunjukkan pejabat di Kementerian Pertahanan pada 2012 masih didominasi laki-laki. Pejabat eselon I dari TNI tercatat sembilan laki-laki dan satu perempuan. Eselon II tercatat 60 laki-laki dan satu perempuan. Eselon III laki-laki juga mendominasi dengan 272 orang, sedangkan perempuan hanya 20 orang.

Sama halnya dengan PNS eselon I dari kementerian ini, yakni sembilan laki-laki dan satu perempuan. Eselon II empat laki-laki dan satu perempuan. Eselon III 7 laki-laki dan 15 perempuan. Dilihat dari kepangkatan militer, tercatat 71 perwira tinggi adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya satu. Perwira menengah 693 laki-laki dan 95 perempuan. Dan perwira pertama 114 laki-laki dan 26 perempuan. nsf/P-3

 koran-jakarta