Kolinlamil gelar LDD mengemudi kapal perang

Ilustrasi

Dinas Administrasi Personel Komando Lintas Laut Militer (Disminpers Kolinlamil), mengadakan Latihan Dalam Dinas (LDD) bagi anggota Kolinlamil, guna mendukung kedinasan di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok Jakarta Utara.

Kegiatan LDD yang saat ini dilaksanakan, adalah LDD mengemudi yang diikuti oleh 15 peserta dari Staf Mako Kolinlamil maupun KRI ini, dan sudah memasuki tahap gladi kering.

Menurut Kepala Dinas Administrasi Personel Komando Lintas Laut Militer (Kadisminpers Kolinlamil) Letkol Laut (P) Soenardi, kegiatan LDD mengemudi ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota, dalam keahlian mengemudi.

Tujuannya, untuk mendukung kegiatan dinas dan operasional sehari-hari. LDD mengemudi ini, lanjutnya, merupakan pelaksanaan LDD yang terakhir yang dilaksanakan pada TW IV tahun 2013.

Sebelumnya telah dilaksanakan enam LDD di lingkungan Kolinlamil yaitu LDD Minu TNI, Tata Graha, Komputer, mesin pendingin (AC) motor listrik dan pengelasan.

Sementara itu, Mayor Laut (KH) Aris Sumarsono, S.Sos, M. Hum, selaku Kasubdisdik Disminpers Kolinlamil saat mengawasi pelaksanaan LDD mengemudi mengatakan, LDD mengemudi ini akan dilaksanakan selama satu bulan, dan diikuti oleh 15 orang personel baik dari Denma Kolinlamil dan Satlinlamil Jakarta.

Selama LDD mengemudi, para peserta menerima pembekalan materi antara lain pengenalan rambu-rambu dan undang-undang lalu lintas, pengenalan mesin serta perawatan kendaraan, cara mengemudi yang baik, dan praktek mengemudi.

Selaku instruktur dalam LDD ini, melibatkan Provost kolinlamil dan Satuan Angkutan (Satang) Denma Kolinlamil.(stb)

sindo 

Kunjungan Diplomatik, Kapal Perang India Singgah di Surabaya

Kapal perang Sahyadri milik Angkatan Laut India, tiba di Pelabuhan Jamrud Utara, Surabaya, Kamis (24/10/2013) tepat pukul 11.30 WIB. Kapal perang dengan panjang 142 meter, dan lebar 15 meter itu membawa 230 pelaut dan 34 officer.

Letkol Didik Dwi Toko PJS Asop Lantamal V Surabaya mengatakan, tujuan Angkatan Laut India datang ke Surabaya adalah untuk mempererat hubungan diplomatik kedua negara, sekaligus untuk memperkenalkan budaya negara masing-masing.

"Angkatan Laut India datang untuk kunjungan diplomatik dan kunjungan militer balasan dimana TNI AL juga pernah melakukan kunjungan ke India. Mereka akan berada di Surabaya hingga empat hari ke depan. Mereka akan bertemu pejabat utama TNI AL, serta mengunjungi monumen kapal selam, dan beberapa tempat angkatan laut Surabaya lainnya," kata Letkol Didik Dwi Toko kepada wartawan, Kamis (24/10/2013).

Disinggung tentang adanya kerjasama Alutsita, Didik enggan memberikan keterangan secara rinci. "Masalah hal itu kebijakan dari pimpinan, namun memang selama ini memang ada," ujarnya.

Kapal perang tipe fregat siluman kelas Shivalik ini dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara yang canggih dan dapat mengakut dua helikopter jenis Dhrun serta sea king onboard dengan berbagai macam misi.

 

 

suara surabaya 

Intelijen Media Lebih Bagus dari AD

JAKARTA -- KSAD Jenderal TNI Budiman mengapresiasi kemajuan yang diraih dunia pers Indonesia. Menurutnya, kualitas media di Tanah Air sekarang ini sungguh luar biasa.

"Bahkan, saya menilai kemampuan intelijen yang dimiliki media mungkin lebih bagus bila dibandingkan AD.

Ini karena media bisa masuk ke berbagai sektor, di samping individu-individu yang bekerja di sana terdiri dari orang-orang yang smart," tutur Budiman di Jakarta, Jumat (25/10).

Ia berharap, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi media dewasa ini dapat menjadi kekuatan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Untuk itu, TNI AD akan terus berupaya mempererat hubungan dengan media.

Apalagi, pers adalah salah satu pilar dalam membangun kehidupan demokrasi di negeri ini. "Saya memerlukan komunikasi yang intens dengan media. Bila ada yang kurang baik, kita saling instropeksi dan bersama-sama melakukan penyempurnaan," ujar dia.

 

republika 

Helikopter Polda Jatim mendarat darurat di Bangkalan

Bangkalan - Helikopter jenis BO 105 milik Polda Jatim mendarat darurat di Desa Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu sekitar pukul 13.00 WIB.

"Helikopter milik Polda Jatim ini mendarat darurat karena mengalami kerusakan mesin," kata Kapolres Bangkalan AKBP Sulistijono kepada Antara melalui saluran telepon, Sabtu malam.

Saat ini, kata dia, kondisi pesawat masih di lokasi pendaratan dan belum dievakuasi. Pilot memanggil tenaga teknisi untuk datang ke lokasi memeriksa jenis kerusakan pesawat heli itu.

Kapolres menuturkan bahwa pasawat itu mendarat darurat setelah pilotnya Munir melihat lampu indikator gangguan mesin berwarna merah yang menunjukkan adanya kerusakan pada bagian mesin pesawat.

"Saat itu juga si pilot ini memutuskan untuk mendarat secara darurat," tutur Kapolres.

Ia menjelaskan bahwa pesawat jenis BO 105 milik Polda Jatim itu sedang dalam uji coba perbaikan. Pesawat berangkat dari Mapolda dan melintas di atas Jembatan Suramadu.

Pesawat dengan penumpang tiga orang, termasuk pilotnya itu, pascauji coba pertama masih dalam kondisi normal.

"Saat memutar untuk kedua kalinya ini, lampu indikatornya menyala sehingga pilot mengambil keputusan untuk melakukan pendaratan darurat di Desa Burneh, Kecamatan Burneh," kata Kapolres AKBP Sulistijono.

Menurut Kapolres, helikopter milik Polda Jatim yang mendarat darurat itu memang sempat mengejutkan warga. Namun, tidak ada kerusakan di sekitar lokasi pendaratan.

"Semua penumpang, yakni pilot dan dua orang kopilotnya dalam kondisi selamat," katanya.(KR-ZIZ/D007)

 

antara 

Ada yang Berupaya Gantikan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Budi Susilo Soepandji, mengatakan saat ini pemahaman, pemaknaan, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengalami penurunan. Bahkan, ada pihak-pihak yang berupaya menggantikan Pancasila.

"Mengenai siapa pihak-pihak yang berupaya menggantikan Pancasila tak perlu disebutkan. Gerakan itu suatu bentuk radikalisasi yang menghambat dan tidak setuju Pancasila disosialisasikan kembali karena Pancasila dinilai sebagai warisan Orde Baru," kata Budi dalam seminar dengan tema "Revitalisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Guna Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional", di Jakarta, Kamis (24/10).

Budi enggan menyebutkan pihak-pihak yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham yang lebih modern dan radikal tersebut. Meski ada pihak yang ingin merongrong Pancasila, berdasarkan kajian Lemhannas dan lembaga survei, Pancasila masih merupakan pemersatu bangsa. "Bentuknya masih berupa ekspresi atau statement melalui internet. Secara eksplisit yang mencintai Pancasila jauh lebih besar," tutur Budi.

Dia menjelaskan apa yang ada pada era reformasi, yaitu hadirnya kebebasan yang berlebihan dan melemahnya penegakan aturan karena dianggap mengekang kebebasan, menyebabkan timbulnya konflik kerukunan beragama. Selanjutnya, semakin pudarnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah.

"Kini juga terjadi pudarnya rasa gotong royong dan semakin meningkatnya gerakan kelompok radikal yang memanfaatkan atribut agama merupakan cerminan dari semakin memudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasiala dalam kehidupan masyarakat Indonesia," jelas Budi.

Cenderung Ditinggalkan

Gubernur Lemhannas menambahkan nilai-nilai Pancasila telah mengalami marjinalisasi dan cenderung ditinggalkan. Oleh karena itu, diharapkan, ke depan, Pancasila harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa yang pluralisme dan multikuturalisme dalam menghadapi multikrisis saat ini.

"Pancasila mesti dijadikan pula sebagai sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu, Pancasila harus direvitalisasi sebagai jati diri, karakter, dan pemersatu bangsa sehingga ketahanan nasional dapat terwujud," tandasnya.

Sementara itu, sejarawan Anhar Gonggong mengatakan revitalisasi Pancasila sangat diperlukan. Hal itu dilakukan karena nilai-nilai Pancasila belum semua bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam merevitalisasi Pancasila itu, semua stakeholder di Indonesia harus ikut berperan, termasuk partai politik.

"Tanya ke pemerintah apa yang sudah dilakukannya, tanya ke partai politik apa yang sudah dilakukan. Tujuan parpol kan bukan hanya sekadar berkuasa, malah seharusanya mereka juga menyosialisasikan apa itu Pancasila," tutur Anhar.

Sedangkan panitia seminar, Irjen Iza Fadri, mengharapkan dikeluarkannya peraturan presiden (perpres) terkait revitalisasi Pancasila. Namun, perpres tersebut sifatnya bukan doktrin. "Kita upayakan di jajaran eksekutif dulu," kata Iza.

koran jakarta. 

Diam-diam Australia membangun jaringan di Indonesia

Diam-diam Australia membangun jaringan di Indonesia untuk menghadang laju para imigran gelap. Sebanyak 8 orang dari Angkatan Darat (AD) tentara Australia kini sedang berada di wilayah pantai selatan, di antaranya di perairan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran.

Sumber merdeka.com mengatakan, aksi diam-diam tentara negeri Kanguru itu telah diendus oleh intelijen Indonesia. Ke-8 tentara Australia itu membuat jaringan, semacam agen khusus yang terdiri dari warga wilayah selatan untuk melaporkan setiap ada pelolosan imigran gelap menuju Pulau Christmas.

"Menurut informasi, masyarakat tersebut akan dibayar atau digaji Rp 6 juta per bulan. Yang menjadi catatan dan perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah wilayah Sulawesi Selatan karena merupakan salah satu daerah yang dijadikan pelarian imigran gelap," ujar sumber itu.

Namun ketika dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Iskandar Sitompul mengaku tidak tahu soal pelatihan itu. Alasannya, latihan yang dilakukan AD Australia itu tidak melibatkan TNI.

"Saya baru denger. Kalau orang Australia yang ngadain latihan seharusnya tanya ke Kemenlu (Kementerian Luar Negeri), karena mereka pintu gerbangnya," kata Iskandar ketika dihubungi merdeka.com, Kamis (24/10).

Namun Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene tidak menjawab telepon ketika dikonfirmasi terkait dengan masalah tersebut. Pesan pendek yang dikirim ke nomor telepon pribadinya juga tidak dijawab hingga berita ini diturunkan.

Adapun Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan belum mengetahui bahwa ada pelatihan melibatkan warga di pesisir pantai selatan pulau jawa. "Saya belum dapat informasi. Mau saya cek dulu," ujarnya.(mdk/mtf)

merdeka.

Bodi Helikopter Cougar Asli Buatan Indonesia

BANDUNG — Industri pesawat terbang Indonesia terus berkembang. PT Dirgantara Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN) strategis, bekerja sama dengan Eurocopter dalam mengembangkan helikopter EC 725 Cougar.

Setelah tiga tahun pengembangan, fuselage (badan helikopter) Cougar akhirnya rampung. Helikopter tersebut didesain oleh Eurocopter, industri helikopter yang bermarkas di Perancis dan merupakan pemegang hak cipta dari helikopter Cougar.

Awalnya PT Dirgantara Indonesia (PT DI) merakit helikopter ini atas pemesanan dari TNI Angkatan Udara sebanyak empat unit. Eurocopter kemudian mengirim desain Cougar. Namun, desain yang dikirimkan ternyata belum sempurna.

"Mulanya kami seperti subkontrak, mereka memberikan desain, kami yang mengerjakan. Tapi ini berbeda. Gambar-gambar yang diberikan kepada kami itu belum matang. Belum bisa menjadi komponen dan masih banyak kesalahan. Kami membantu desain tersebut menjadi desain utuh," ujar Sonny Saleh Ibrahim, Kepala Komunikasi PT DI, Rabu (23/10/2013).

Karena turut serta dalam mendesain Cougar, PT DI tentu mendapat keuntungan. "Akhirnya kami investasi juga di dalam, tapi investasi produksi. Tools-nya jadi tools kami. Jadi, nanti suatu hari misalnya negara lain membeli Cougar di Eurocopter, komponennya dibuat di sini, lalu kirim ke Perancis," kata Sonny.

PT DI menjadi mitra strategis Eurocopter. Hal ini sudah berlangsung selama tiga tahun sejak TNI AU melakukan pemesanan pada tahun 2010. PT DI bertugas mengerjakan fuselage dan tail boom (buntut helikopter) sambil mengembangkan desain. Baling-baling dan sisanya dikerjakan oleh Eurocopter.

Setelah menerima desain untuk pembuatan fuselage dan tail boom, karya PTDI ini diserahkan kepada Eurocopter untuk dipasangi mesin dan komponen lainnya. Helikopter belum rampung karena masih harus diserahkan kembali ke PT DI untuk pemasangan komponen elektronik dan lain-lain. Jika rampung, maka helikopter berkapasitas 22 orang ini bisa diserahkan ke TNI AU sebagai pemesan.

Bagaimana dengan pemasangan persenjataan di Cougar ini? "Selama persenjataan yang digunakan adalah produksi PT Pindad, kami yang akan memasangnya. Kalau impor, TNI AU sendiri yang akan pasang karena mereka yang tahu," ujar Sonny.

Tak hanya dengan Eurocopter, kerja sama serupa juga dilakukan oleh PT DI dengan perusahaan Airbus. PT DI menjadi penyuplai global. "Global supplier itu, kami membuat komponen untuk Airbus atau Eurocopter, lalu pesawatnya dipakai di seluruh dunia," kata Sonny.

Karya dari jerih payah anak bangsa Indonesia akhirnya bisa berkibar juga di dunia internasional meski sebagian bahan baku masih harus diimpor. Sejak 1976, pembuatan helikopter di PT DI selalu atas lisensi penuh dari luar negeri. Pembuatan Cougar ini menjadi yang pertama bagi PT DI dalam berposisi sebagai mitra strategis industri luar negeri.

Pembuatan helikopter di PT DI dimulai dengan jenis NBO 105 pada 1976, dilanjutkan dengan Puma NSA 330 dan Super Puma NAS 332 di tahun 1982. Dua tahun kemudian, pada 1984, PT DI memproduksi lagi Nbell 412.

EC 725 Cougar sendiri dikerjakan sejak 2010, diikuti pengerjaan Bell 412-EP pada 2011. Helikopter Cougar sendiri merupakan evolusi dari Super Puma NAS 332. Hingga saat ini, Super Puma NAS 332 sudah diproduksi sebanyak 20 unit. Sebagian besar produksi digunakan oleh TNI AU.(Rhea Febriani Tritami)

kompas

KSAD Beri Penghargaan 13 Prajurit Berprestasi

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman memberikan penghargaan kepada 13 prajurit yang berprestasi dalam tugas. Penghargaan ini diberikan melalui upacara resmi di halaman Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2013.

Ketigabelas prajurit ini telah berhasil melaksanakan tugas mulai dari menggagalkan pembalakan hutan dan penyelundupan narkoba bernilai miliaran rupiah di perbatasan, menyita sisa senjata api di wilayah bekas konflik, hingga meraih Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup. "Saya sangat senang dan bangga kepada mereka," kata Budiman saat memberikan amanat upacara.

Selain memberikan piagam penghargaan, Budiman juga memberikan kenaikan pangkat satu tingkat. Namun, hanya 10 dari 13 prajurit yang mendapatkan kenaikan pangkat. Sebab, kenaikan pangkat lebih diutamakan untuk prajurit sekelas bintara dan tamtama. "Kalau yang tiga kan perwira menengah," kata Budiman.

Menurut dia, prestasi para prajurit ini sangat berarti di TNI Angkatan Darat. Sebab selama ini masyarakat cukup sering mendengar kabar tentang prajurit yang melanggar aturan sehingga diberi hukuman disiplin, hingga pemecatan.

Budiman juga mengatakan jika pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat ini merupakan upaya TNI Angkatan Darat untuk menerapkan "reward and punishment" kepada seluruh jajarannya. "Selain itu, penghargaan ini semoga bisa menjadi inspirasi prajurit lainnya."

Berikut adalah 13 nama prajurit TNI Angkatan Darat yang memperoleh penghargaan:

1. Kapten Sudaryono sebagai Danpokbansus Deninteldam XVI/PTM, berhasil menggalang kepercayaan masyarakat Ambon, Maluku sehingga berhasil mengamankan 12 senjata api bekas kerusuhan.

2. Seka Usrin Sanduan sebagai Baurmin Deninteldam XVI/PTM yang juga berhasil menggalang kepercayaan masyarakat Ambon, Maluku sehingga berhasil mengamankan 12 senjata api bekas kerusuhan.

3. Lettu Luki Pardianto sebagai Pasi-1/Lidik Yonif 112/Raider berhasil menggalang kepercayaan masyarakat Aceh Singkil, Nangroe Aceh Darussalam sehingga berhasil mengamankan 6 senjata api laras panjang bekas kerusuhan.

4. Praka Muslim sebagai Tayanrad Ramil 06/Rundeng Kodim 0109, juga berhasil menggalang kepercayaan masyarakat Aceh Singkil, Nangroe Aceh Darussalam sehingga berhasil mengamankan 6 senjata api laras panjang bekas kerusuhan.

5. Lettu Muhammad Abdurrahman Maulana sebagai Danton Ban/B Yonif L-305/17/I Kostrad yang berhasil menggagalkan upaya pembalakan liar di perbatasan oleh warga negara Malaysia. Dia juga menolak duit suap dari pembalak sekitar Rp 500 juta.

6. Pelda Zaharudin sebagai Bati Tuud Ramil 0817/08 Dim 0817 Kodam V Brawijaya yang mendapat penghargaan Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup. Dia telah berhasil menanam kembali tanaman mangrove di Gresik.

7. Serka Wira Utama Saputra sebagai Babins Ramil 420-02 Muara Limun yang berhasil menghentikan tindakan brutal massa yang akan membakar Markas Polsek Muara Limun, Jambi.

8. Sertu Heri Suprapto sebagai Danru-2/1/A Yonif 141/AYJP yang berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Malaysia di Pulau Sebatik senilai Rp 9 miliar.

9. Praka Joni Firmansyah sebagai Tabak GLM-1/II/A Yonif 141/AYJP berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia di Pulau Sebatik senilai Rp 9 miliar.

10. Serda Samino sebagai BA Unit Kodim 0904/TNG Kodam 6 Mulawarman yang berhasil menangkap pengedar sabu seberat 4 kilogram di Kalimantan Timur.

11. Serda Bahrudin Boli Wuran sebagai Babinsa Ramil 1624-02 Kodim 1624/Flotim yang berhasil menyelamatkan dua personel Polres Flotim yang dihakimi massa saat bertugas.

12. Pratu Sutrisno sebagai Tabakpan 4 Regu 1 Ton 2 Kipan A Yonif 753/AVT Korem 173/PVB yang berhasil menembak mati dua orang anggota Organisasi Papua Merdeka dan merebut satu pucuk pistol revolver.

13. Pratu Mulyadin sebagai Tabakpan-4 Regu 2 Ton 3 Kipan Kodam 17 Cendrawasih yang juga berhasil menembak mati dua orang anggota Organisasi Papua Merdeka dan merebut satu pucuk pistol revolver.

tempo.

Sengketa Perbatasan, Satu Pulau Bisa Lepas

Pulau Batek, salah satu pulau terluar yang terletak Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam menjadi milik Timor Leste, jika masalah perbatasan antar negara di kecamatan itu tak segera diselesaikan.

"Jika mengikuti patok batas pemerintah Timor Leste, maka Pulau Batek akan menjadi milik mereka," kata Kepala Staf Kodim 1604 Kupang, Mayor (Inf) Dwi Kristianto kepada Tempo di Kupang, Jumat, 25 Oktober 2013.

Pulau Batek adalah satu dari empat pulau terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dijaga oleh anggota TNI. Empat pulau terluar itu adalah Pulau Batek, Ndana Rote, Ndana Sabu dan Mengudu di Sumba Timur.

Menurut dia, berdasarkan pemahaman warga Oekusi Distrik Timor Leste, patok batas antarkedua negara berada di Nonotuinan atau sungai kecil di bagian barat, sedangkan pemahaman warga dan pemerintah Indonesia batas antarkedua negara berada di Noelbesi atau sungai besar di bagian timur.

"Jika mengikuti pemahaman batas Timor Leste, maka Pulau Batek masuk ke wilayah Timor Leste, bukan Indonesia," katanya.

Dengan belum adanya kesepakatan batas antarkedua negara itu, maka ditetapkan zona bebas di Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur. Kedua belah pihak dilarang beraktifitas di zona tersebut.

Sementara itu, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan penyelesaian masalah batas antara Indonesia-Timor Leste khususnya di wilayah Naktuka, Kabupaten Kupang menjadi urusan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya melakukan pendekatan adat agar tidak terjadi konflik di perbatasan kedua negara.

"Jika diserahkan ke pemerintah daerah, pasti masalah sudah selesai, karena dilakukan secara adat," katanya.

tempo

Bong Kee Chok, komandan gerilya bermata harimau

Akhir 1960an hingga 1970an awal, Bong Kee Chok alias Yusuf Said menjadi target utama pasukan gabungan Indonesia-Malaysia. Ribuan prajurit kedua negara memburunya di kelebatan hutan Kalimantan.

Bong Kee Chok dilatih tentara Indonesia saat konfrontasi dengan Malaysia. Dia mendirikan Pasukan Gerilya Serawak (PGRS) untuk memerangi Inggris bersama tentara Indonesia. Kemudian kebijakan Orde Baru, berbalik memusuhi PGRS, karena dicap komunis. Maka walau pedih, Bong Kee Chok memerangi gurunya sendiri, tentara Indonesia.

Bukan perkara mudah menangkap komandan gerilya ini. Indonesia dan Malaysia mengerahkan satuan elitenya untuk terus melacak jejak Bong Kee Chok.

Salah satunya adalah AM Hendropriyono dan tim pasukan elite baret merah TNI AD. Hendro saat itu masih menjadi perwira pertama. Hendro berhasil menangkap atau menewaskan tokoh-tokoh gerilyawan di Kalimantan, tetapi pria yang digelari si tikus hutan ini tak tertangkap.

Baru pada November 1973, akhirnya Bong Kee Chok mau keluar hutan dan menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Malaysia.

Pada tahun 2005, Hendropriyono yang sudah pensiun dari TNI dan berpangkat jenderal baru bisa melihat wajah Bong Kee Chok. Pertemuan itu digelar di Hotel Four Seasons Singapura berkat jasa kenalan Hendro.

Maka setelah 38 tahun, Hendro akhirnya bisa bertemu bekas musuhnya. Tak ada amarah atau dendam, hanya rasa hormat dan kagum dari dua prajurit tua ini.

"Ini jagoan yang saya tunggu tunggu. Ternyata ia tidak tinggi, cuma sekitar 163 cm. Kulit dan matanya tidak mencerminkan ia seorang China. Sama sekali saya tak menyangka. Berpakaian sederhana dengan potongan rambut ala militer, otot-otot lengan untuk lelaki berusia 70 tahun (saat itu), dengan sorot mata laksana harimau, jelas menunjukkan ia seorang pemimpin, seorang pemberani, dan seorang yang cerdas," kata Hendro melukiskan pertemuan pertama tersebut.

Keduanya berbincang akrab. Ternyata Bong Kee Chok kehilangan jari tengah dan telunjuk tangan kanan saat bergerilya. Penyebabnya ternyata granat tua dari Indonesia yang meledak sebelum dilempar. Sementara luka-luka lama Hendro saat berduel dengan salah satu pimpinan PGRS, Ah San, juga masih ada.

Banyak pikiran yang berkecamuk, seperti kenapa dulu saling bertempur dan saling menyiksa hanya karena perang yang mau memaksakan ideologi, keyakinan atau kehendak suatu pihak kepada pihak yang lain?

Tapi keduanya tak menyesal dengan pilihan yang diambil. Hendro sadar dirinya prajurit Indonesia yang wajib membela negara. Dalam bertempur pilihannya membunuh atau dibunuh.

"Sementara Bong Kee Chok tidak menyesal terhadap perjuangan PGRS di masa lampau karena perjuangannya itu merupakan sebutir batu dari sejumlah batu-batu sandungan bagi kapitalisme kuno yang ortodoks," jelas Hendro.

Keduanya berjabat tangan erat sebelum berpisah. Tertawa. Mengenang pengalaman masa muda mereka sebagai sesama prajurit tempur.(mdk/ded)

 

merdeka 

TNI AD tambah pasukan di perbatasan

Ilustrasi

Untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba dari jalur perbatasan, TNI Angkatan Darat berencana menambah pasukannya di wilayah terluar republik. Jalur pengamanan yang diperketat itu, terutama berada di Pulau Sebatik.

Pulau Sebatik adalah pulau kecil yang wilayahnya terbelah menjadi dua negara, Indonesia dan Malaysia. Karena kebutuhan masyarakat Sebatik banyak yang dipasok dari Tawau, Malaysia, upaya penyelundupan barang ilegal akan semakin banyak. Untuk itu, wilayah ini rawan dijadikan pintu keluar dan masuknya narkoba jaringan internasional.

Sebelum realisasi penambahan pasukan dilakukan, TNI AD merencanakan pengamanan ekstra ketat di daerah tertentu yang rawan penyelundupan.

“Rencana kami ke depan selain meningkatkan pengamanan di perbatasan, pos-pos tertentu yang dianggap rawan akan kita tambahkan pos di situ. Daerah-daerah yang tidak begitu rawan, kita tarik sebagian pasukan, dan kita masukkan ke pos yang rawan,” kata Komandan Korem 091 Aji Suryanatakesuma Kolonel Inf Nono Suharsono, Kamis (24/10/2013).

Dia menambahkan, Karena di wilayah sebatik banyak sekali titik-titik rawan yang disalahgunakan, pihaknya akan tempatkan prajurit yang terbaik di sana.

Mengenai jumlah personel perbatasan, Nono mengakui memiliki pengaruh terhadap pengamanan di sana. Dengan aparat yang cukup, daerah perbatasan akan aman dari penyelundupan barang ilegal.

“Di perbatasan kami pernah mencegah empat ton lebih gula pasir yang mau diselundupkan ke Kaltim. Kalau itu masuk ke Kaltim tentu akan berpengaruh terhadap pasaran gula pasir di Kaltim. Bisa tidak laku gula pasirnya,” tambahnya.

Untuk kepastian penambahan personel, Nono mengakui belum dilakukan dalam waktu dekat. Namun ia menyatakan upaya penambahan itu akan dilakukan.

“Penambahan personel masih belum, tapi kekuatan Kodim di sana masih 49 persen. Sehingga saya akan mengambil dari wilayah-wilayah lain sehingga kita lengkapi wilayah Kodim di wilayah perbatasan.

Pasukan TNI AD dari Batalyon Infanteri 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa dalam waktu dekat akan ditarik dari perbatasan. Pasukan ini nantinya akan diganti oleh Batalyon Infanteri 100 Rider dari Kodam I Bukit Barisan.

sindo

Menhan Pastikan Indonesia Tidak Disadap AS

Amerika Serikat melalui lembaga National Security Agent (NSA) dirumorkan menyadap komunikasi 35 kepala negara secara diam-diam. Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menegaskan tidak ada soal penyadapan tersebut, termasuk penyadapan terhadap Presiden RI.

"Tidak ada ke kita soal penyadapan itu, bisa dipastikan," kata Purnomo di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Purnomo yakin kalau Indonesia tidak disadap karena mempunyai lembaga intelijen. Lembaga itu diyakini Purnomo tidak mudah diterobos oleh pihak manapun.

"Kita punya Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), jadi tidak ada," imbuhnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menilai berita penyadapan oleh NSA hanyalah isu lama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Dari Dulu isunya begitu terus tidak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya tidak ada," tuturnya.

Rumor soal penyadapan komunikasi 35 kepala negara ini muncul menyusul kehebohan rumor penyadapan AS terhadap percakapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel. Gedung Putih telah menyampaikan bantahan soal itu, namun Merkel tetap meminta Obama untuk menjelaskan secara langsung terhadapnya.

Dokumen rahasia yang diberikan oleh pembocor intelijen AS Edward Snowden menyebutkan, Badan Keamanan Nasional AS (NSA) bekerja sama dengan sejumlah departemen dalam pemerintahan AS untuk mengamankan nomor-nomor telepon sejumlah kepala negara. Memo yang dikeluarkan oleh NSA pada tahun 2006 lalu mengindikasikan, NSA rutin melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin dunia. Namun tidak disebutkan secara langsung siapa saja pemimpin dunia yang dimaksud.

SBY Disadap NSA? Ini Kata Menkopolkam

Menkopolkam

Pemerintah membantah Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) telah menyadap saluran komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini disampaikan setelah beredar kabar NSA menyadap nomor telepon 35 pemimpin negara berdasarkan nomor yang diberikan Gedung Putih, Pentagon, dan sejumlah pejabat departemen AS.

"Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya kita tidak disadap," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, saat ditemui di Istana Negara, Jumat, 25 Oktober 2013. (Lihat: NSA Menyadap Telepon 35 Kepala Negara)

Hal serupa juga disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam kesempatan yang sama. Ia membantah SBY termasuk salah satu pemimpin negara yang disadap NSA seperti yang dilaporkan buron pembocor data intepol, Edward Snowden. "Tidak ada yang ke kita. Kita kan punya Lembaga Sandi Negara. Jadi, tidak ada," kata Purnomo.

Sebuah dokumen rahasia dirilis Edward Snowden, NSA bekerja sama dengan sejumlah departemen pemerintah Amerika Serikat mencari nomor telepon politikus asing terkemuka. Salah satu pejabat bahkan dikabarkan menyerahkan 200 nomor pemimpin dunia.

Bukti dari dokumen ini menguat setelah ada dugaan penyadapan terhadap telepon gengam milik Kanselir Jerman Angela Merkel. Sebelumnya NSA juga dilaporkan telah memantau komunikasi pemimpin Brasil dan Meksiko.

Detik-Tempo

KSAD Sebut Alutsista Baru TNI Capai 15 Persen

JAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman, mengatakan, hingga akhir 2014, pemenuhan alat utama sistem senjata baru TNI AD mencapai 15 persen dari peralatan yang dimiliki.

Menurut dia, penggantian alusista tidak hanya bertumpu pada alutsista tempur melainkan juga alat komunikasi dan intelijen. Saat ini, TNI AD sedang berupaya untuk menghadirkan satelit yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi namun juga difungsikan sebagai satelit pengintai.

Ia menjelaskan khusus satuan Infantri AD, hampir semua peralatan maupun persenjataan sudah menggunakan produk dalam negeri.

Budiman berharap, di kemudian hari TNI AD juga mampu mengembangkan peralatan maupun persenjataan dari kesatuan lain untuk dibuat di dalam negeri.

"Kami akan mencoba lakukan riset dengan berbagai universitas yang dilakukan direktorat peralatan, perhubungan, zeni, kesehatan dan perbekalan," ucap KSAD.

Dalam waktu enam bulan kedepan, riset tersebut diharapkan dapat menghasilkan alat bantu yang bisa digunakan bagi TNI AD.

Republika

Aplikasi Mata-mata TNI Jangan Disalahgunakan

Kementerian Pertahanan menjelaskan telah membeli program mata-mata intelijen FinFisher atau juga dikenal dengan nama FinSpy seharga 5,6 juta dollar AS. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan program tersebut bakal disalahgunakan karena tak ada batasan instansi pemerintah mana saja yang berhak memakainya.

FinFisher adalah program pemantau jarak jauh yang dikembangkan oleh Gamma International asal Inggris. Produk ini dipasarkan dan dijual eksklusif untuk penegak hukum dan badan intelijen suatu negara.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi mengatakan, program itu akan digunakan oleh Badan Intelijen Strategis (Bais) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sisriadi mengklaim, bahwa program yang dibelinya bukanlah alat sadap, melainkan alat anti-sadap. Pengadaan peralatan intelijen itu digunakan agar proses pertukaran informasi antara Bais TNI dan kantor-kantor Atase Pertahanan RI di seluruh dunia dapat berlangsung dengan aman.

Seperti dilaporkan wartawan Kompas.com Aditya Panji, pakar hukum siber Megi Margiyono dari Indonesia Online Advocacy, mengatakan, FinFisher ini adalah program mata-mata (spyware) yang telah memenuhi standar militer. Ia berpendapat, pemerintah harus memberi batasan untuk aktivitas apa saja program itu digunakan.

“Ini seperti membeli senjata, tapi tidak jelas mau digunakan untuk apa. Harus ada standar operating procedure soal siapa saja yang boleh menggunakan itu? Lalu siapa target yang akan dimata-matai?” tegas Megi, Rabu (23/10/2013),

Ia berkisah, di negara Uni Emirat Arab, program ini disalahgunakan oleh pemerintahnya sendiri. Alih-alih menjaga keamanan, justru FinFisher digunakan untuk memata-matai aktivis, jurnalis, dan blogger yang kritis terhadap pemerintah.

Menurutnya, perlu ada perwakilan dari DPR, pakar hukum siber, dan aktivis hak asasi manusia, yang melakukan audit terhadap teknologi mata-mata FinFisher di Indonesia. “Jika tak ada audit, potensi penyalahgunaannya besar. Di Malaysia, program ini digunakan untuk memantau Pemilu,” jelas Megi.

Sebelumnya, lembaga riset The Citizen Lab di Universitas Toronto, Kanada, menemukan keberadaan FinFisher di Indonesia pada Maret 2013. Program itu terdeteksi pada alamat protokol internet (IP Address) pelanggan Telkom, Biznet, dan Matrixnet Global.

Pihak Telkom dan Biznet membantah adanya aksi mata-mata di jaringannya.

“Meskipun Telkom dan Biznet membantah, tapi jelas saat kita melakukan testing, ternyata FinFisher ada di sana. Pertanyaan tentang apakah FinFisher masih aktif atau digunakan untuk apa, silakan tanyakan kepada penyedia jasa internet yang bersangkutan,” kata Research Manager The Citizen Lab, Masashi Crete-Nishitata.

Saat menghadiri Internet Governance Forum 2013 di Nusa Dua, Bali, Masashi mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan dokumen latar belakang tentang FinFisher di Indonesia.

The Citizen Lab mencatat, program FinFisher terdeteksi di 25 negara. Selain Indonesia, ia juga ada di Australia, Bahrain, Banglades, Brunei, Kanada, Ceko, Estonia, Ethiopia, Jerman, India, Jepang, Latvia, Malaysia, Meksiko, Mongolia, Belanda, Qatar, Serbia, Singapura, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam.

kompas

DPR tolak isi perjanjian ekstradisi dengan Singapura

Ketua DPR RI

Medan - Dewan Perwakilan Rakyat menolak isi perjanjian dengan Singapura dalam mengekstradisi pelaku korupsi karena dikaitkan dengan kerja sama pertahanan yang merugikan Indonesia.

Di sela-sela Sidang Umum Parlemen Antikorupsi ASEAN di Medan, Rabu, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, kerja sama tersebut berisi ketentuan bahwa Singapura akan mengekstradisi koruptor Indonesia yang ada di negara jika diperbolehkan melakukan latihan militer di Tanah Air.

Ketentuan itu dimasukkan dalam perjanjian kerja sama pertahanan (Defence Coorporation Agreement/DCA) yang diajukan ke DPR untuk diratifikasi.

Namun setelah dikaji secara mendalam, isi perjanjian kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan Indonesia karena mengharuskan pembolehan pesawat tempur Singapura melintas dan menggunakan wilayah nusantara sebagai tempat latihan.

"Seolah-olah, (Singapura berkata) kami mau tukar menukar tahanan koruptor, tetapi kami menggunakan wilayah anda. kan tidak fair," katanya.

DPR hanya akan menyetujui kerja sama tersebut jika perjanjiannya dipisahkan antara pengembalian tahanan koruptor dengan kerja sama pertahanan.

"Seharusnya, dipisahkan antara kerja sama pertahanan dan ekstradisi. Jangan dicampuadukkan, maka DPR tidak menyetujui," kata Marzuki.

"Istilah DPR, seolah-olah (Singapura) menjajah kalau bahasa kasarnya," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Secara institusi, kata dia, DPR mendorong pemerintah membahas kembali isi perjanjian tersebut dan memisahkan ketentuan antara kerja sama ekstradisi dengan pertahanan.

Pihaknya juga telah menyampaikan keberatan terhadap isi perjanjian tersebut kepada pimpinan parlemen Singapura ketika bertemu dalam kegiatan bilateral di Brunei Darussalam belam lama ini.

"Mereka memahami, parlemen (Singapura) juga akan berusaha meyakinkan pemerintahnya," ujar dia.(*)

.antaran