Pages

Friday 4 July 2014

Janji Panglima TNI ke SBY: Kawal Proses Alih Kekuasan dengan Soft Landing

Jakarta - Seiring dengan digelarnya Pilpres 2014, Indonesia akan memiliki presiden baru menggantikan Presiden SBY yang akan habis masa jabatannya pada Oktober mendatang. Panglima TNI Jenderal Moeldoko berjanji akan terus mengawal proses suksesi kepemimpinan tersebut hingga selesai dan berjalan damai.

"Pak Presiden dan Pak Wapres, saya selaku Panglima TNI dan jajaran akan kawal dan amankan atas apa yang bapak hasilkan. Dan khususnya kami seluruh prajurit akan kawal dan amankan jalannya pemerintahan hingga akhirnya terjadi proses alih kekuasaan dengan soft landing," tegas Jenderal Moeldoko.

Hal itu diungkapkan dalam acara buka puasa bersama Presiden SBY dan Wapres Boediono di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Rabu (3/7/2014).

Moeldoko memuji Presiden SBY yang telah membangun kekuatan TNI sejak awal menjabat. Kini, kekuatan TNI mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan dan dapat turut andil dalam upaya perdamaian di berbagai daerah utamanya pada konflik Laut Cina Selatan.

"Saya tidak bisa bayangkan, kalau perkembangan Laut Tiongkok Selatan seperti itu, tapi perkembangan alutsista kita masih seperti yang lalu. Kita masih andalkan alutsista AMX13 yang sudah sangat tertinggal, oleh karena itu berikan aplaus kepada Presiden," puji Moeldoko disambut tepuk tangan hadirin.

Moeldoko juga memuji SBY dimana selama kepemimpinannya selama 10 tahun mampu menciptakan kondisi dalam negeri yang kondusif. Moeldoko mencontohkan perkembangan Aceh, Palopo, dan lain-lain. Di luar negeri, Moeldoko merujuk kondisi seperti di Arab dan Ukrania dimana kondisi dalam negeri dua negara tersebut kini tengah memanas.

"Kita lihat perkembangan di Arab dan Ukraina, tapi Pak Presiden sudah mampu ciptakan stabilitas dalam negeri sangat baik untuk saat ini," tuturnya.

Di penutup sambutannya, Moeldoko juga mendoakan Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono agar tetap sehat di detik-detik jelang masa kepemimpinannya berakhir.

"Terakhir, Bapak Presiden dan Ibu Negara, semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Karena sejatinya kehadiran Bapak meski sudah selesai jalankan tugas sebagai Presiden, tapi tetap dibutuhkan bangsa ini," tutupnya.

Detik

Pengamanan perbatasan RI-Timor Leste diperketat

Pengamanan perbatasan RI-Timor Leste diperketat
ILUSTRASI-Pos Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Atapupu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Denpasar  - Pengamanan di wilayah perbatasan RI dengan Timor Leste oleh personel Komando Daerah Militer IX/Udayana diperketat menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014.

"Kami terus menjaga kewaspadaan di wilayah perbatasan," kata Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya seusai memimpin gelar pasukan pengamanan Pilpres 2014 di Denpasar, Jumat.

Jenderal TNI bintang dua itu telah menginstruksikan Komandan Korem di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan dengan negara yang beribu kota Dili itu.

"Kami memiliki pasukan Bataliyon di TTU (Timur Tengah Utara) dan Danrem juga melakukan kegiatan di sana," ucapnya.

Salah satu yang diantisipasi oleh TNI, lanjut Wisnu, adalah upaya penyelundupan termasuk penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan barang berbahaya lain.

"Kami lakukan terus (pengawasan) dan sudah banyak pula yang mencoba menyelundupkan BBM dan sudah kita tangkap," katanya.

Dia menjelaskan bahwa situasi terkini di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dilaporkan aman dan terkendali meski suasana perpolitikan Tanah Air memanas menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Khusus wilayah Provinsi Bali, dia mengharapkan agar masyarakat bekerja sama dengan aparat keamanan termasuk TNI/Polri bersama dengan pemerintah daerah guna menjaga keamanan terlebih Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata dunia.

"Khususnya Bali yang menjadi pusat perhatian dunia," katanya. (KR-WGN)

Antara

TNI AL Bangun Dua Armada Wilayah Tempur Baru

Sebuah KRI sandar di Armatim, Surabaya.

suarasurabaya.net - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) segera membentuk armada wilayah baru. Sesuai dengan rencana, armada wilayah baru yang akan dibentuk berada di Makasar dan Sorong, Papua.

Saat ini kekuatan tempur TNI Angkatan Laut baru bertumpu pada dua armada wilayah, yakni Barat atau Armabar yang berada di Jakarta, dan Timur atau Armatim berada di Surabaya.

"Nanti Armabar tetap di Jakarta, dan Armatim kita ubah menjadi Armada Besar, sedangkan untuk Armada Tengah kita bentuk di Makassar dan Armada Timur kita tempatkan di Sorong," kata Laksamana Pertama Suyitno, Asisten Logistik KASAL, di sela-sela peluncuran Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter di Dermaga Ujung PT PAL, Jumat (4/7/2014).

Menurut Suyitno, lokasi Makassar dan Sorong dipilih karena memiliki geopolitik yang tepat dan strategis. Tujuan lain, untuk mempertegas kedaulatan Indonesia di kawasan, terutama wilayah tengah dan timur yang dirasa masih kurang pengamanannya.

Dengan pembangunan dua armada wilayah baru ini, TNI AL nantinya akan menggunakan pembagian sistem alih bina atau pembagian kekuatan tempur yang dimiliki. Dengan kata lain, sejumlah kapal perang calon penghuni armada baru akan didatangkan dari armada Surabaya dan Jakarta.

Saat ini jumlah kapal perang milik TNI AL ada 150-160 unit. Namun, Untung menegaskan, jumlah kapal perang tersebut tidak akan dibagi rata untuk mengisi tiga armada wilayah. Penambahan armada baru juga akan diikuti dengan penambahan divisi pasukan marinir.

Sementara itu, terkait alutsista, TNI AL saat ini juga terus melakukan modernisasi dengan membangun di galangan-galangan dalam negeri. Di PT PAL misalnya, saat ini sedang merampungkan pesanan 16 KCR 60 meter dan 16 KCR 40 meter.

Tak hanya itu, sebuah kapal besar penghancur kapal rudal berukuran 105 meter saat ini juga sedang di bangun bekerjasama antara PT PAL dengan galangan asal Belanda.

TNI AL juga sedang memesan beberapa kapal selam dari Korea dengan cara transfer teknologi. "Dua kapal selam dibangun di korea, nanti satunya dibangun di PT PAL," kata dia. (fik/ipg)

Suara Surabaya

PT PAL Rampungkan Pembangunan Kapal Cepat Rudal

Jajaran direksi PT PAL dan petinggi TNI AL di depan KCR 60 buatan PT PAL. 

suarasurabaya.net - PT PAL Indonesia kembali rampungkan sebuah kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter. Kapal ini melengkapi dua kapal sebelumnya yang juga telah rampung dibangun. Bahkan satu KCR 60 meter juga telah diserah terimakan ke TNI Angkatan Laut pada 28 Juni 2014 dan diberi nama KRI Sampari.

Untuk Kapal kedua, saat ini dalam tahap uji coba dan diberinama KRI Tombak, sementara kapal ke-tiga yang bernama KRI Halasan, Jumat (4/7/2014) secara resmi diluncurkan menandai rampungnya pembuatan. Peluncuran ditandai dengan memasukkan kapal untuk pertama kalinya ke lautan yang berada di Dermaga Ujung, PT PAL Surabaya.

Peluncuran kapal ke-tiga kali ini dilakukan oleh jajaran Dewan Komisaris PT PAL dan jajaran petinggi TNI AL. "Setelah hari ini peluncuran, mungkin bulan depan KCR ini juga kami serah terimakan," kata Syaiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi PT PAL.

KCR 60 meter produksi PT PAL ini memiliki spesifikasi :
- Panjang keseluruhan (LOA) : 60 M
- Panjang garis air (LWL) : 54.82 M
- Lebar (B) : 8.10 M
- Tinggi pada tengah kapal (T) : 4.85 M
- Berat muatan penuh (Displacement) : 460 Ton
- Kecepatan : berlayar 15 Knot, Jelajah 20 Knot dan max 28 Knot.
- Dilengkapi persenjataan canggih, berupa Meriam dan Peluncur Rudal seri C705 dan 802
- Jumlah penumpang 55 Orang- Ketahanan berlayar 9 Hari- Mesin pendorong 2 x 2880 kw

Selain produksi KCR, PT PAL sebenarnya juga telah berhasil memproduksi 43 kapal patroli, baik berukuran 28 meter hingga 57 meter pesanan Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, Laksamana Muda TNI Suyitno, Aslog KASAL mengatakan tiga kapal KCR 60 ini bukanlah yang terakhir di pesan di PT PAL. "Kami saat ini masih pesan lagi dengan total nanti ada 16 KCR 60 meter pesan di PT PAL serta 16 KCR 40 meter," kata Suyitno.

Pembangunan KCR ini, kata dia, merupakan langkah awal untuk kemandirian alutsista khususnya bagi TNI AL. Harapannya pada tahun 2024 mendatang, TNI benar-benar sudah mandiri dalam membangun seluruh persenjataannya. (fik/ipg)

Suara Surabaya

Meski Bisa Bikin Pesawat dan Kapal Tempur, BUMN Tak Bisa Ekspor Sembarangan

Jakarta -Industri pertahanan tanah air mampu menghasilkan produksi berkualitas ekspor. Berbagai produk pertahanan seperti senjata, amunisi, pesawat angkut militer, kapal perang bahkan kendaraan tempur pun telah dipakai oleh militer luar negeri.

Sejumlah BUMN industri strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Pindad, dan PT PAL telah memproduksi sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Produk pertahanan yang dibuat, proses pembinaan, pengawasan, hingga penjualannya berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan.

Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Silmy Karim menerangkan, penjualan produk pertahanan ke luar negeri awalnya dibuka oleh pemerintah dalam hal ini Kemenhan.

Kemudian Kemehan memfasilitasi pertemuan antar pemerintah (government to government/G to G) serta kegiatan promosi. Seperti saat roadshow Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menawarkan pesawat karya PTDI, CN295 ke negara-negara Asia Tenggara.

"Atase pertahanan kita dibekali dengan material promosi industri pertahanan dalam negeri. Kedua setiap kunjungan pejabat tinggi Indonesia, dalam hal ini pejabat Kemhan seperti Menhan dan Wamenhan juga secara aktif ikut promosikan," kata Silmy saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (2/7/2014).

Untuk proses selanjutnya adalah antara produsen dengan pemerintah (business to government/B to G). BUMN dan swasta melakukan kerjasama penjualan produk pertahanan dengan pemerintahan setempat.
"Tetapi kita bawa eksekusi dalam bentuk B to G. Industri pertahanan Indonesia langsung ke pemerintahan di luar negeri," jelasnya.

Shilmy mengakui, masuknya perusahaan pertahanan dalam negeri ke pasar internasional merupakan loncatan yang baik. Meski demikian, Indonesia belum sampai pada tahap bertarung secara ketat dengan raksasa produsen alutsista dunia.

"Kita perlu perjuangan dan waktu bersaing head to head sehingga kita saat ini lebih memilih pola kerjasama seperti dengan Airbus Military. Kita bagi wilayah pemasaran untuk berbagai produk seperti CN295. Kawasan Asia yang pegang adalah PTDI," sebutnya.

Sementara itu, Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh menerangkan, pihaknya selama ini memperoleh dukungan Kemenhan di dalam proses penjualan produk pesawat. Untuk penjualan dan transaksi, PTDI langsung melakukan kerjasama dengan pemerintahan luar negeri seperti saat PTDI menjual 2 unit pesawat NC212i senilai US$ 18 juta untuk keperluan Angkatan Udara Filipina. "Kita lakukan B to G," sebutnya.

Sempat 'Berdarah-darah', BUMN Ini Kini Ekspor Kapal Perang dan Buat Kapal Selam


http://images.detik.com/content/2014/07/02/1036/kapal.jpg Foto: Kapal Buatan PAL 
 
Jakarta -BUMN produsen kapal, PT PAL (Persero) memang masih dalam penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PAL memiliki kinerja keuangan relatif negatif alias berdarah-darah pasca krisis ekonomi 1998. Kondisi keuangan PAL perlahan tapi pasti mulai membaik.

Paling menggemparkan, pada awal 2014, PAL berhasil menjual 2 unit kapal perang tipe Strategic Sealift Vessel (SSV) dengan nilai kontrak US$ 90 juta kepada militer Filipina.

"Buat AL Filipina, itu juga order kapal perang terbesar pertama ke luar negeri," kata Dirut PAL, Firmansyah seperti dikutip, Rabu (2/7/2014).

Untuk memenangkan tender pengadaan kapal perang, BUMN RI harus bersaing ketat dengan produsen kapal dari 6 negara.

Selain kapal perang, PAL memiliki produk unggulan yang terkenal yakni Kapal Kargo Star 50. Kapal raksasa berjenis box shape bulk carrier (double hull) tersebut memiliki bobot 50.000 dead weight tonnage (DWT). Kapal Kargo 50 Star buatan PAL ini telah dijual ke Jerman, Hong Kong hingga Turki.

PAL juga saat ini tengah mempersiapkan fasilitas pengembangan dan produksi kapal selam di Surabaya Jawa Timur. Targetnya awal 2015, kapal selam bisa diproduksi pada galangan milik perseroan.

Proses produksi kapal selam pesanan TNI AL tersebut, paling cepat dimulai akhir 2014. Masa pengerjaan membutuhkan waktu 4 tahun
 "Dari 2014 bisa jadi 2018 atau butuh 4 tahun," kata Firmansyah.

Untuk mendukung rencana ini, PAL telah membangun fasilitas pengembangan dan perawatan kapal selam di Surabaya. Untuk mendirikan fasilitas tersebut, PAL mengguyur anggaran US$ 250 juta.

"Investasi US$ 250 juta. Kita betul-betul mulai dari nol," jelasnya.

Untuk mengembangkan kapal selam type DSME 209 tersebut, PAL menggandeng perusahaan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Firmansyah menyebut pembangunan fasilitas produksi dan perawatan di Indonesia karena TNI AL masih membutuhkan tambahan kapal selam.

"Memang dari penjelasan kemenhan TNI AL butuh 12 unit. Sekarang kita baru punya 2 masih butuh banyak," sebutnya.

Detik

Operasi Pertahanan Udara


Operasi Pertahanan UdaraPersonel TNI AU mengamankan pilot pesawat intai musuh yang dipaksa mendarat di Lanud Soewondo, pada Latihan Perkasa C-14, di Medan, Sumut, Kamis (3/7). Latihan tersebut dalam rangka operasi pertahanan udara, di wilayah Kosek Hanudnas III yang meliputi Sabang sampai Dumai. 






Ekspor Senjata RI Ketat, Agar Tak Jatuh ke Tangan Teroris

http://images.detik.com/content/2014/07/02/1036/anoa.jpg
Jakarta -Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membuat aturan main yang super ketat untuk penjualan produk pertahanan ke luar negeri (ekspor) yang diproduksi BUMN atau swasta nasional. Aturan ini sengaja dibuat untuk mengawasi produk yang dijual dan dipakai oleh pihak berwenang.

Langkah pemerintah ini untuk menjamin produk yang dijual oleh industri dalam negeri tidak jatuh ke tangan teroris.

"Agar pembeli produk industri pertahanan adalah pengguna yang tepat atau nggak disalahgunakan teroris," kata Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Silmy Karim kepada detikFinance, Rabu (7/2/2014).

Untuk proses produksi dan pengembangan produk pertahanan, Kemenhan mengatur secara rinci. Produk-produk alat utama sistem senjata (alutsista) yang bersifat mematikan dan memiliki daya rusak tinggi seperti senjata, amunisi, hingga kapal perang dan pesawat militer lengkap dengan persenjataan, akan dibuat dan dijual oleh BUMN.

"Untuk alutsista yang sifatnya memiliki daya hancur besar atau mematikan. Itu kita berikan ke BUMN," sebutnya.

Sedangkan untuk peralatan pendukung seperti seragam militer, rompi dan helm tahan peluru, sampai kendaraan dan kapal patroli tanpa senjata, bisa diberikan kepada swasta. namun untuk melengkapi dengan senjata, swasta harus bekerjasama dengan BUMN.

Pemerintah sengaja memang sengaja memisahkan pasar swasta dan BUMN

"Dalam hal yang menyangkut kerahasiaan, sustainability, kebutuhan modal dan juga penugasan dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku maka untuk di awal itu membedakan BUMN dan swasta. Biar mereka fokus sesuai kompetensi," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Silmy menyinggung perbedaan industri pertahanan di dalam negeri dengan negara maju, seperti Prancis, Amerika Serikat, Jerman hingga Inggris.

Rata-rata industri pertahanan atau alutsista di negara maju dikelola oleh swasta murni. Pasalnya industri telah berkembang sangat lama sehingga telah tercipta kemandirian di dalam pengembangan teknologi dan pendanaan karena telah go public.

Meski telah dilepas ke swasta, saat awal-awal pendirian peran negara sangat dominan. Negara dalam hal ini melalui BUMN berperan sebagai perintis karena terkait permodalan seperti awal mula lahirnya British Aerospace. Produk British Aerospace salah satunya adalah jet tempur Eurofighter Typhoon.

"British Aerospace itu awalnya BUMN kemudian bertahap swasta masuk sebagai pemilik. Tahap awal bangun industri pertahanan itu negara yang berperan, kayak Indonesia," paparnya.

RIMPAC 2014 : MARINIR IKUTI LATIHAN HELO ON OFF DRILLS & BZO RANGE




Dispen Kormar (Hawaii). Prajurit Korps Marinir TNI AL melaksanakan latihan Helo On Off Drills dan Battle Sight Zero (BZO) di Marine Corps base Hawaii (MCBH) Kaneohe, OAHU-Hawaii, Selasa lalu.




Dalam latihan tersebut Satgas Marinir yang dipimpin Mayor Marinir Briand Iwan Prang dibagi menjadi dua peleton, Peleton-1 yang dipimpin Komandan Peleton (Danton) Lettu Marinir William David Halley melaksanakan Helo On off Drills atau latihan keluar masuk helly kemudian membentuk parimeter pertahanan di Landing Zone Eagle MCBH. Latihan yang menggunakan helikopter Sikorsky CH-53E Super Stallion ini juga diikuti oleh marinir Amerika, Tonga dan Australia.


Sementara itu, Peleton-2 yang dipimpin Danton Kapten Marinir Agus Mutaqim melaksanakan latihan Battle Sight Zero (BZO) atau menembak reaksi bersama dengan marinir Amerika dan Korea di Range 9 markas MCBH.
 

Latihan tersebut merupakan bagian dari kegiatan latihan militer maritim terbesar di dunia bertajuk Latma Multilateral RIMPAC 2014 yang berlangsung mulai 2 Juni sampai dengan 1 Agustus 2014 mendatang, dengan melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.


Di sela-sela kegiatan, Danton-1 berkesempatan memberikan motifasi kepada seluruh prajurit agar selalu semangat mengikuti setiap kegiatan walaupun sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ramadhan.


KURSUS LATIHAN PARA DASAR KORPS MARINIR 2014 RESMI DIBUKA




Dispen Kormar (Surabaya). Komandan Komando Latih Korps Marinir (Dankolatmar) Kolonel Marinir Budi Purnama, S.Pi., yang diwakili oleh Perwira Staf Operasi (Pasops) Kolatmar Letkol Marinir Supriyono bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) pada pembukaan Kursus Latihan Para Dasar Korps Marinir 2014 di Lapangan Kesatrian Ewa Pangalela, Gunung Sari, Surabaya, Kamis (05/06/2014).
 

Kursus Latihan Para Dasar yang diikuti oleh 42 personel terdiri dari 21 personel dari Pasmar-1, 19 personel dari Pasmar-2, 2 personel dari Kolatmar, didukung oleh 37 personel pelatih serta 10 personel kru pesawat, akan berlangsung selama 26 hari mulai dari tanggal 05 Juni 2014 hingga 01 Juli 2014 dipimpin Komandan Puslatpurmar Purboyo Letkol Marinir Bari selaku Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat). Selama latihan para peserta akan menerima materi dan Ground Training di Puslatpasrat Gunung Sari sedangkan untuk praktek akan dilaksanakan di Lanudal Juanda.

 
Irup dalam amanatnya mengatakan bahwa Latihan Para Dasar ini merupakan suatu upaya Kormar untuk memberikan pembekalan kemampuan dan keterampilan kepada prajurit Marinir guna menghadapi tuntutan tugas kedepan yang semakin komplek dan dinamis, dan sebagai penyelenggara latihan adalah Kolatmar.
Lebih lanjut, dikatakan, kemampuan para dasar ini tentunya akan menunjang dalam pelaksaan tugas yang diembankan dan diharapkan nantinya akan terus berlanjut dengan kemampuan terjun laut, sehingga manakala kita mendapatkan tugas untuk melaksanakan serbuan amfibi dengan cepat ke suatu Trouble Spot maka prajurit Marinir akan siap untuk diterjunkan ke laut dengan menggunakan teknik Rubber Duck Operation.
 

Selain itu, prajurit Korps Marinir pada hakekatnya adalah prajurit pendarat amfibi, namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis menuntut kemampuan Korps Marinir untuk terus berkembang dan berinovasi agar mampu menghadapi segala bentuk ancaman yang mungkin timbul oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Korps Marinir senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesinalisme prajuritnya melalui kursus para dasar ini, tegas Irup diakhir amanatnya. 

Komisi I Dukung Rencana TNI Buka Komando Gabungan


Latgab TNI 2014 di Pantai Banongan Situbondo Jawa Timur. (Foto: Dispenal)

Jakarta,  Rencana membuka komando gabungan yang akan dilakukan TNI mendapat respons positif dari banyak kalangan. Salah satunya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq yang menyatakan dukungannya mengenai rencana TNI dalam membuka komando gabungan dari dua titik menjadi tiga titik.
“Saya mendukung sekali rencana TNI untuk membuka komando gabungan, dari dua titik menjadi tiga titik, yang tadinya barat dan timur menjadi barat, tengah, dan timur. Sehingga jangkauan dan mobilitas TNI kita menjadi cepat,” kata Mahfudz.
Pasalnya, pembukaan komando gabungan itu merupakan counter terhadap memanasnya situasi keamanan kawasan terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan.
Struktur baru yang dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang pimpinannya akan dijabat Jenderal bintang tiga, tinggal menunggu Keputusan Presiden.
Menurut Kementerian Pertahanan, pembentukan Kogabwilhan memang sesuai dengan kebutuhan operasi dan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Mahfudz menyampaikan, kawasan yang memanas akan berdampak pada kondisi ekonomi dan politik. Dalam kondisi ekonomi, Fungsionaris Partai PKS ini memberi contoh, jika kawasan memanas maka yang paling nyata terkena dampaknya adalah pelayaran, sehingga menyebabkan beberapa stakeholder terkait merugi.
“Indonesia ini memiliki wilayah-wilayah terdepan, baik darat maupun lautnya, yang bersinggungan langsung dengan konflik tersebut, maka penguatan postur pertahanan kita ini menjadi penting,” tambahnya.
Namun, di lain sisi, Mahfudz mengharapkan penyelesaian secara diplomasi penting menjadi bagian dalam merespons permasalahan tersebut.
“Penguatan postur TNI kita akan menjadi modal utama dalam melakukan diplomasi,” pungkasnya.

Jurnal Maritim

Mahfudz Siddiq: Pertahanan Laut Menjadi Prioritas Utama Penetapan MEF 2015-2019


Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. (Foto: DPR RI)


Jakarta,  Negara terus mengalami kerugian per tahunnya akibat kebocoran aset melalui lautnya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq saat ditemui JMOL beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.
“Potensi kerugian negara sangat besar akibat arus lalu lintas ilegal, illegal fishing, illegal logging, penyelundupan BBM, dan perompakan,” kata Mahfudz.
Mahfudz menjelaskan, kerugian negara menurut hasil kajian dalam suatu studi pada 2007 diperkirakan mencapai Rp 40 triliun per tahun. Dan menurutnya, hal itu dapat ditutupi jika kekuatan TNI AL mumpuni.
“Apabila kita bisa meminimalkan kerugian Rp 40 triliun per tahun itu maka dapat menumbuhkan nilai ekonomi,” tambahnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut menuturkan kendala menetapkan anggaran pertahanan, khususnya pertahanan laut, adalah masalah politik anggaran yang masih melihat cost dalam menetapkan alutsista, bukan pada manfaat.
“Memang secara politik anggaran kita masih melihat belanja alutsistanya berdasarkan cost, belum melihat bahwa belanja alutsista ini punya multiple economy effect,” katanya.
Mahfudz berjanji, pertahanan laut akan menjadi prioritas utama dalam penetapan MEF pada tahap II (2015-2019) nanti.
“Kalau kita pendekatannya adalah Indonesia sebagai Negara Maritim maka memang kontrol wilayah NKRI terbesar itu adalah laut, sehingga dari sisi itu kita memprioritaskan penguatan alutsista AL,” pungkas Mahfudz.
Mahfudz mengharapkan, dalam Renstra II ada terobosan-terobosan, karena tensi ancaman keamanan secara konflik militer di sekitar kawasan sangat tinggi. Jika pertahanan tidak dijaga, akan menggangu kepentingan nasional Indonesia.

Jurnal Maritim

PANGARMATIM SIDAK SATUAN KAPAL AMFIBI KOARMATIM


Surabaya, 03 Juli 2014
Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sarana pendukung operasi pendaratan amfibi di selter (garasi) Hovercraft, Divisi Pantai Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmatim, Ujung, Surabaya (03/07). Dalam inspeksi tersebut, Pangarmatim meninjau beberapa kendaraan pendukung operasi amfibi, yaitu di antaranya beberapa unit Landing  Craft Vehicle Personel (LCVP), Hovercraft dan Fast Landing Craft (FLC).

Inspeksi tersebut, bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi dan kesiapan operasional peralatan tersebut. Pada kesempatan itu Pangarmatim menyampaikan pesan kepada para pengawak kendaraan tersebut agar menjaga, mempertahankan kondisi dan merawat material tersebut, agar tetap siap digunakan dalam mendukung setiap penugasan dan operasi.

Secara umum, Hovercraft berfungsi sebagai sarana angkut personel cepat ataupun Very Importan Person (VIP), yang dapat melaju diatas meridian air dan pantai dengan kecepatan 29 hingga 30 Nautical Mile. Dalam jajaran TNI AL, Hovercraft dibawah pembinaan Divisi Pantai Satfib Koarmatim. Hovercraft diproduksi oleh industri dalam negeri, yakni PT. Hoverindo Jakarta pada tahun 2005.

Sejak masuk jajaran Satfib Koarmatim, Hovercraft digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasi dan latihan, seperti latihan penanggulangan bencana se-ASEAN dalam acara ASEAN Regional Forum – Disaster Relief Exercise (ARF-Direc) tahun 2011 di Manado.

Dalam inspeksi tersebut, Pangarmatim didampingi Asops Pangarmatim Kolonel laut (P) Dadi Hartanto, Aslog Pangarmatim Kolonel Laut (T) Aziz Ikhsan Bakhtiar, Kafasharkan Surabaya Kolonel Laut (T) Eko Gajah Seko serta Palaksa Divisi Pantai Satfib Koarmatim Mayor Laut (P) Surya Ari M.
(Kadispenarmatim Letkol Laut (KH) Abdul Kadir)

Aksi Boarding Exercise LAF-Navy Dalam Fase Kedua Latihan UNIFIED CEDAR IV



Aksi Boarding Exercise LAF-Navy Dalam Fase Kedua  Latihan UNIFIED CEDAR IV
SATGAS MTF ,- Memasuki fase kedua latihan UNIFIED CEDAR IV antara Lebanese Armed Force (LAF) - Navy dengan Maritime Task Force (MTF) UNIFIL, kapal perang Angkatan Laut Lebanon yaitu Lebanese Navy Ship (LNS) Damour dan Sour melaksanakan Boarding Exercise (Boardex) bersama para Kadet LAF-Navy di Zona 1 Center, Area Maritime Operations (AMO), Lebanon, Jumat (27/06).
Motor Vessel (MV) Palapa yang diperankan oleh KRI Frans Kaisiepo (FKO) - 368 diskenariokan sebagai kapal niaga dari Indonesia yang melakukan pelanggaran saat melintasi wilayah laut Lebanon. Aksi MV. Palapa tertangkap tangan oleh LNS Damour dan Sour yang saat itu melaksanakan patroli di laut Mediterania. Setelah dilakukan hailing/komunikasi melalui jaringan komunikasi radio, MV. Palapa tidak menunjukkan sikap kooperatif dan tidak memberikan jawaban sesuai prosedur dari LNS Damour dan Sour.
 Manuver berbahaya yang dilakukan oleh MV. Palapa juga beresiko dapat membahayakan kedua kapal perang Lebanon jenis Landing Craft tersebut. Maka dengan tegas, Komandan LNS Damour dan Sour mengambil keputusan untuk mengirimkan tim Visit, Boarding, Search and Seizure (VBSS) untuk melakukan pengejaran terhadap kapal niaga yang dicurigai membawa muatan senjata ilegal tersebut.
Delapan personil Tim VBSS yang dipimpin oleh Lt. Rawad Kordab beserta tiga Kadet dan empat prajurit LAF-Navy meluncur dengan menggunakan RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) menuju MV. Palapa (FKO). Satu persatu personil menaiki tangga dan melakukan penyergapan terhadap ABK MV. Palapa yang saat itu berkumpul di buritan kapal. Saat melakukan penggeledahan, Perwira LAF-Navy meminta kepada seluruh ABK untuk mematuhi perintah dan tidak melakukan perlawanan saat diperiksa. Setelah semua tangan ABK diikat, salah satu Kadet menanyakan keberadaan Kapten kapal, dan pemeriksaan pun dilanjutkan dengan memeriksa dokumen dan muatan di anjungan.
Dalam waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya Tim VBSS LAF-Navy menemukan beberapa pucuk senjata laras pendek berjenis FN yang disembunyikan di salah satu ruangan yang ditenggarai menyimpan senjata ilegal. Ketua Tim
(Katim) VBSS, LT. Rawad Kordab segera mengamankan senjata ilegal dan melaporkan hal tersebut kepada Komandan LNS Damour dan Sour. Perwira LAF-Navy tersebut  memanggil kapten kapal MV. Palapa untuk menjelaskan bahwa kapal beserta seluruh ABK di tahan oleh pihak LAF-Navy yang selanjutnya akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Lebanon. Latihan Boardex pun dinyatakan selesai, seluruh personil LAF-Navy mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan prajurit KRI FKO yang melaksanakan latihan dengan baik, aman, dan lancar.

TNI 

Wednesday 2 July 2014

Jepang Ubah Kebijakan Keamanan


Pejabat militer Tiongkok ketika mengunjungi Jepang beberapa waktu lalu.
Pejabat militer Tiongkok ketika mengunjungi Jepang beberapa waktu lalu. (sumber: istimewa)
 
Tokyo - Kabinet Jepang telah mengubah interpretasi konstitusi untuk memungkinkan negara ini menerapkan haknya atas bela diri kolektif. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam kebijakan keamanan Jepang setelah perang.

Dalam sebuah rapat hari Selasa (1/7), kabinet Jepang menyetujui apa yang disebutnya sebagai "Keputusan Kabinet atas Pengembangan Pengesahan Keamanan yang Lancar Berkelanjutan untuk Memastikan Kelangsungan Hidup Jepang dan Melindungi Rakyatnya".
Pemerintahan Jepang sebelumnya menetapkan bahwa negara ini memiliki hak terhadap bela diri kolektif. Namun, biasanya menginterpretasikan Konstitusi yang mengutuk perang sebagai berarti bahwa negara tersebut tidak diperbolehkan menggunakan haknya.
Kabinet mengatakan bahwa sebelum interpretasi ulang, pemerintah sebelumnya mempertimbangkan menggunakan kekuatan yang diizinkan hanya dalam hal serangan bersenjata terhadap Jepang.
Namun, kabinet mengatakan bahwa dengan situasi keamanan di sekeliling Jepang yang terus berubah, bahkan sebuah serangan bersenjata terhadap negara asing dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang, tergantung dari maksud, skala dan cara serangan tersebut.
Dokumen itu mengatakan bahwa pemerintah telah menyimpulkan bahwa konstitusi harus diinterpretasikan untuk mengizinkan penggunaan hanya kekuatan yang diperlukan bagi bela diri di bawah kondisi-kondisi tertentu.

Ditambahkan, bela diri kolektif ini termasuk serangan bersenjata pada satu negara asing yang punya hubungan dekat dengan Jepang, serta yang disebut bahaya nyata suatu ancaman bagi kelangsungan hidup Jepang dan dasar penjungkirbalikan hak rakyat.
Dokumen tersebut mengatakan sudah sewajarnya untuk mendapatkan kepastian kekuasaan sipil. Dokumen itu mengatakan pemerintah akan menetapkan dalam rancangan undang-undang bahwa sebelum memerintahkan Pasukan Bela Diri Jepang menggunakan kekuatan, pada prinsipnya diperlukan persetujuan parlemen sebelumnya.

Berita Satu

SATGAS MARITIM TNI KONGA XXVIII-F/UNIFIL KRI FKO-368 LAKSANAKAN GUNNERY EXERCISE DI BARBARA 3

 

Di tengah rutinitasnya dalam menjalankan tugas sebagai unsur Maritime Task Force (MTF) United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) 2014, KRI Frans Kaisiepo (FKO)-368 melaksanakan “Gunnery Exercise” secara individu di sektor Barbara 3, kurang lebih 5 Nautical Mile (Nm) sebelah Barat Area Maritime of Operations (AMO), Laut Mediterania. Kegiatan latihan menembak ini dilaksanakan guna menjaga dan meningkatkan ketangkasan, ketrampilan dan kesiapsiagaan, serta naluri tempur prajurit KRI FKO-368 di medan tugas. Lebanon, Sabtu (28/6/2014).
Sehari sebelum pelaksanaan latihan penembakan, Komandan KRI FKO – 368, Letkol Laut (P) Ade Nanno Suwardi memimpin langsung pelaksanaan briefing artileri kepada seluruh prajurit yang terlibat. Dalam briefing tersebut, Kepala Divisi (Kadiv) Perperangan Atas Air (PAA), Kapten Laut (P) Ahmad Effendi menjelaskan bahwa, latihan penembakan akan dilaksanakan sebanyak tiga sesi. Sesi pertama, penembakan meriam 76 mm, dilanjutkan meriam 20 mm untuk yang kedua, dan diakhiri dengan latihan penembakan untuk senjata ringan SS1 dengan sasaran sebuah killer tomato.
Tepat pukul 08.00 local time di hari pelaksanaan latihan penembakan, KRI FKO – 368 menurunkan killer tomato pada posisi yang sudah direncanakan. Selanjutnya berputar menuju firing run penembakan meriam 76 mm pada jarak ± 4 s.d. 5 Nm. Tidak selang berapa lama, meriam 76 mm pun menyalak dan memuntahkan amunisinya, tercatat 3 butir peluru dalam penembakan penilikan jatuh tidak jauh dari sasaran. Setelah dilaksanakan koreksi, berikutnya 14 butir peluru dalam penembakan penghancuran hamper seluruhnya jatuh dan berkumpul tepat sasaran.
Setelah tahapan latihan penembakan meriam 76 mm dinyatakan selesai, kegiatan latihan dilanjutkan dengan penembakan meriam 20 mm dan senjata ringan SS1. Dengan sasaran tetap menggunakan sisa killer tomato yang masih tampak mengapung. Operator meriam 20 mm kanan dan kiri secara bergantian membidik dan menembakkan meriamnya sebanyak masing-masing 100 butir amunisi pada jarak ± 1.500 yard. Dan latihan pun ditutup dengan penembakan SS1 oleh tim VBSS KRI FKO di geladak helikopter pada jarak ±100 yard untuk memastikan sasaran betul-betul tenggelam.
Latihan penembakan ini dilaksanakan selain untuk menguji sistem dan peralatan khususnya saat penembakan meriam 76 mm, juga dimaksudkan untuk menguji ketrampilan perorangan operator senjata meriam 20 mm dan senjata ringan SS1. Kegiatan berlangsung kurang lebih selama 4 jam, dan selanjutnya KRI FKO – 368 bergerak kembali menuju sektor patrolinya di zone 1 center, dalam rangka melanjutkan tugas on task ke – 11 sebagai MIO Commander.

Kapal Angkut Tank Leopard Sedang Dibuat Industri Dalam Negeri


Lampung, - Perusahaan galangan kapal dalam negeri, PT. Daya Radar Utama (DRU) yang berada di Lampung dalam waktu dekat  akan segera meluncurkan kapal hasil produksinya, Kapal Angkut Tank (AT)-3 yang telah dipesan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).  
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Sabtu (28/6) berkesempatan meninjau secara langsung perkembangan dari pembangunan Kapal AT-3 yang dipesan TNI AL pada tahun 2012. Kapal yang dipesan melalui nomor perjanjian kontrak jual-beli No. Trak/1131/xi/PDN/2012 AL tertanggal 27 November 2012 tersebut dikerjakan sesuai dengan standar internasional.
Kapal AT-3 diproyeksikan untuk mengangkut kendaraan tank tempur berat khususnya Main Battle Tank (MBT) yaitu Tank Leopard milik TNI AD yang juga akan segera datang dari Jerman dalam waktu dekat.  PT. Daya Radar Utama (DRU) menargetkan, kapal akan selesai pada akhir bulan September 2014 sehingga dapat tampil pada peringatan hari ulang tahun TNI bulan Oktober 2014.
Kapal AT-3 berkapasitas 359 orang memiliki length over all (LOA) 120 meter dan length between perpendicular (LBP) 118,89 meter. Mesin dan pendukung disuplai tenaga penggerak utama mesin tipe LIAG MAN/MAN D 2840 8L27/38 berdaya @400 kW dengan putaran 1.500 rpm.
Selain itu, kapal dilengkapi mesin penggerak emergency dengan merek LIAG MAN/MAN D EXFF XE sebanyak satu set. Dengan daya mencapai 120 kW; alternator 380/220 v, 50 Hz, dan 3 phase, serta putaran 1.500 rpm. Kapal ini diproyeksikan mampu mengangkut 10 unit Main Battle Tank TNI-AD beserta dua kendaraan pendukung dan bahkan bisa untuk mengangkut  helikopter.
Turut mendampingi Menhan dalam peninjauan tersebut, Kabasarnas, Dirjen Pothan Kemhan, Staf Ahli Menhan Bidang Politik dan Staf Khusus Menhan Bidang Sosbud, Kapolda Lampung, Danrem 043 Gatam dan Danlanal Lampung. 

DMC

Menyimak F-16C/D Fighting Falcon Block 52ID baru TNI AU

Menyimak F-16C/D Fighting Falcon Block 52ID baru TNI AU
F-16 Fighting Falcon Block 40 yang mendarat di satu pangkalan udara. TNI AU akan mendapat 24 pesawat terbang tempur paling laris ini, yang setara dengan Block 52+. Angkatan Udara Pakistan telah lebih dulu mendapatkan F-16C/D Block 52, yang dilengkapi tangki konformal.

Jakarta  - Gurun Sonora yang kering di perbatasan negara bagian Arizona dan Meksiko, menjadi lokasi yang cukup bersejarah bagi TNI AU saat enam penerbang tempur F-16 dari Skuadron Udara 3 tengah menjalani latihan konversi instruktur 24 F-16C/D Fighting Falcon Block 52ID yang akan dimiliki Indonesia dalam waktu dekat.

Keenam penerbang tempur itu telah tiba di Tucson, Arizona, pada 25 Juli lalu, untuk kemudian menjalani latihan konversi itu di Pangkalan Udara Hill (Hill AFB), Utah.

Mereka adalah Komandan Skadron Udara 3, Letnan Kolonel Penerbang Firman Foxhound Dwi Cahyono (40 th), Mayor Penerbang Anjar Beagle Legowo (38 th), Mayor Penerbang Bambang Bramble Apriyanto (34 th), Kapten Penerbang Pandu Hornet Eka Prayoga (31 th), Kapten Penerbang Anwar Weasel Sovie (30 th) dan Kapten Penerbang Bambang Sphynx Yudhistira (30 th).

Mereka semua menjadi aktor pelaku Proyek Bima Sena II, dengan sebagian misinya membawa pulang pada batch pertama ke-24 F-16 Block 52ID eks Angkatan Udara Penjaga Negara Amerika Serikat (US National Guard Air Force) semacam garda cadangan militer Amerika Serikat).

Rencananya, menurut Kepala Subdinas Penerangan Umum TNI AU, Kolonel Penerbang Agung Sharky Sasongkojati, mereka akan menerbangkan tiga pesawat tempur itu pada 15 Juli nanti.

"Jika semuanya lancar, mereka dijadualkan mendarat di landas pacu Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Madiun, pada 20 Juli nanti. Mereka terbang fery dari Hill AFB (Utah)-Ellisen AFB (Alaska)-Andersen AFB (Guam), dan langsung ke Madiun. Karena ini penerbangan jarak jauh, mereka harus mengisi bahan bakar di udara beberapa kali," katanya.

Selama ini, Indonesia memiliki 12 F-16A/B Block 10/15 alias generasi perdana pada dasawarsa '80-an yang ditempatkan dalam Skuadron Udara 3. Dalam perjalanan waktu, dua di antara F-16 TNI AU itu jatuh dan dinyatakan total loss, alias hancur total, sehingga hanya 10 yang tersisa dan sepanjang waktu diterbangkan untuk misi latihan, patroli udara, kawal VVIP, dan lain sebagainya.

Mengakuisisi arsenal militer --sebagaimana pesawat tempur generasi terkini-- bukan hal mudah untuk diwujudkan. Katakanlah uangnya ada, belum tentu negara pemilik (teknologi) membolehkan negara lain memilikinya. Banyak hitung-hitungan non teknis apalagi politis yang turut campur; ini juga yang sempat terjadi pada Indonesia dan Amerika Serikat.

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, niat baik dari mereka atas kemajuan dan modernisasi arsenal dan peningkatan kapasitas SDM TNI (baca: juga TNI AU) semakin diwujudkan.

Salah satu bentuknya, Proyek Bima Sena II ini bisa diwujudnyatakan, dan batch pertama berupa tiga pesawat terbang F-16C/D Block 52ID ini akan segera mendarat di Tanah Air.

Apa perbedaan mendasar F-16A/B Block 10/15 OCU di Skuadron Udara 3 kini dengan yang akan datang nanti itu? "Ibaratnya mobil SUV yang umum dijumpai itu memiliki mesin 1.500 cc dengan konfigurasi standar, maka yang akan datang ini sudah diberi mesin lebih besar, semua sistemnya diganti dengan yang lebih baru dan canggih," kata Sharky.

Secara fisik dan dimensi, kata dia, F-16 baru eks Angkatan Udara Penjaga Negara Amerika Serikat itu sama saja dengan yang sekarang ada. Sama persis, bisa dibilang begitu.

"Yang berbeda, yang baru akan lebih gesit dan bertenaga karena mesinnya, Pratt & Whitney 220, lebih baik kinerjanya ketimbang PW 200 yang kini dipakai. Juga sistem operasi dan kendali komputer, semuanya diganti," katanya.

Peremajaan semua sistem di sekujur tubuh F-16C/D Block 52ID ini tengah dilakukan di Ogden Air Logistics Center, di Hill AFB, sementara mesin-mesin PW 220 ditingkatkan kinerjanya dan dikalibrasi ulang di fasilitas pabrik Pratt & Whitney di Old Kelly AFB, San Antonio, Texas.

Selama ini, Amerika Serikat memiliki lahan terbuka penyimpanan ribuan pesawat terbang tempur dari berbagai kelas, tipe, dan varian, di Davis Monthan AFB/309th AMARG (309th Aerospace Maintenance  & Regeneration Group), Arizona.

Secara umum, ke-24 F-16C/D yang aslinya Block 25 itu sedang menjalani program The Common Configuration Implementation Program (CCIP) seperti yang dilakukan pada pesawat F-16 CD Blok 40/42 Angkatan Udara Amerika Serikat, agar menjadi Block 50/52.

Khusus untuk TNI AU, namanya menjadi Block 52ID (Indonesia), dengan penguatan struktur sesuai program Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap), sehingga usia airframe-nya bertambah menjadi 10.000 jam terbang alias sekitar 10 tahun lagi.

Dengan berbagai pertimbangan, "cara" untuk mengakuisisi F-16 serupa dan sekemampuan F-16 Block 52+ inilah yang ditempuh Indonesia. Diakui sejumlah sumber, sekitar 95 persen kemampuan dan unjuk kerja Block 52+ akan menempel di F-16 yang akan dibawa pulang Foxhound dan kawan-kawan itu.

Jika masa 10.000 jam terbang itu sudah habis, maka bisa diperpanjang lagi hingga 2.000 jam terbang lagi melalui Service Life Extension Program (SLEP) atau dua tahun lagi. Jadi secara teoritis dan keseluruhan, masa dinas F-16C/D Block 52ID akan habis pada 2026 atau 12 tahun lagi.

Peningkatan usia pakai mesin PW 220 juga akan begitu, setelah diganti semua komponen yang aus dan usang, maka usia pakai mesin bertambah 10.000 jam.

Sekedar informasi, F-16 Fighting Falcon termasuk primadona bagi para teknisi pesawat tempur karena sangat mudah merawatnya. Cuma kurang dari satu jam diperlukan mereka untuk mencopot atau meloloskan mesinnya secara utuh dari selongsong atau ruang mesinnya; memasangnya lagi juga sama saja!

Dengan airframe yang sama namun diberi mesin lebih kuat dan sistem avionika lebih canggih, maka ada keuntungan taktis dan strategis yang akan diraih.

"Lebih gesit dan cepat, itu sudah pasti. Tanpa tangki konformal mirip punuk di punggung fuselage, maka hambatan udara lebih kecil, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk dog fight. Inilah salah satu yang sedang dilatihkan para penerbang kita di Hill AFB itu," kata Sharky.

Yang tidak kalah menarik, "mata" dan sistem penginderaan berupa radar F-16C/D Block 52ID ini juga diganti dengan yang lebih mumpuni untuk meladeni para lawan di udara.

Jadi, struktur rangka airframe sudah diperkuat, kabel-kabel dan soket-soket yang sudah diganti sehingga cocok dengan instrumen avionika dan persenjataan baru, dan lain sebagainya.

"Handling-nya sangat identik dengan F-16 kita selama ini," kata Sharky, yang sebelumnya juga penerbang tempur F-16 di Skuadron Udara 3 dengan 1.500 jam terbang itu.

Semua persenjataan yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk dia bisa diterapkan, di antaranya peluru kendali udara-ke-udara jarak pendek AIM-9 Sidewinder P-4/L/M dan IRIS-T  (NATO) serta peluru kendali udara-ke-udara jarak sedang AIM-120 AMRAAM-C.

Juga bom berpenuntun laser, joint direct attack munition (bom berbasis GPS), peluru kendali AGM-65 Maverick, peluru kendali udara-ke-permukaan (laut) AGM-84 Harpoon, rudal AGM-88 HARM (anti radar), hingga kanon Vulcan 20 milimeter.

Sekalipun dilengkapi pengacak frekuensi lawan, F-16C/D Block 52ID ini juga dilengkapi pod navigasi dan sistem target untuk malam hari dan sistem SEAD (Supression of Enemy Air Defence), sistem yang sangat vital dalam supremasi di udara.

Satu hal yang krusial adalah pancaran frekuensi komunikasi dari pilot dan komando operasi, sehingga dia dilengkapi juga dengan Modem Data (yang) Ditingkatkan (Improved Data Modem).

Para pilot tempur kita dimungkinkan terbang mengandalkan komunikasi data, bukan suara lagi; komunikasi antar pilot, pusat kendali operasi, sistem radar di darat, udara, dan laut, memakai data saja. Mirip dengan komunikasi ber-SMS atau BBM; kira-kira demikian.

Di balik itu semua, "otak" semua sistem itu adalah Mission Computer MMC- 7000A versi M-5 yang dipakai Block 52+. Dia tidak berdiri sendiri, karena terkait dengan Improved Data Modem Link 16 Block-52,  Embedded GPS INS (EGI) Block-52 (gabungkan GPS dan Inertial Navigation System), AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management System, dan ALR-69 Class IV Radar Warning Receiver.

Sistem pertahanan pasif didukung  ALE-47 Countermeasures Dispenser Set untuk melepaskan chaff/flare pengecoh peluru kendali, sementara radar AN/APG-68 (V) ditingkatkan kinerjanya juga. Sistem pertahanan dini ini sangat krusial pada pertempuran cepat jarak pendek dan saling kejar di udara (dog fight).

Siapa yang lebih cepat dan pandai memanfaatkan kelengahan lawan, dia yang menang.
Editor: Unggul Tri Ratomo

Persiapan Berdirinya Kodam 13/ Merdeka 647 Prajurit Dilatih di Batujajar

Persiapan Berdirinya Kodam 13/ Merdeka  647 Prajurit Dilatih di Batujajar
ILUSTRASI : Latihan pendidikan Infantri di Batujajar
 MANADO - Korem 131/Santiago terus melakukan melakukan persiapan berdirinya markas Kodam 13/Merdeka di Sulawesi Utara. Pembangunan markas pun telah ditenderkan dan sudah ada kontraktor yang akan mengerjakan pembagunan yang rencananya didirikan di Teling tersebut.
 Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Musa Bangun saat ditemui mengatakan, sesuai rencana pembangunan pun akan dimulai tahun ini. Targetnya penyelesaiannya pun belum diketahui.
 "Itu kewenangan TNI AD. Kami hanya menjalankannya saja. Tapi saat ini sudah ada kontraktornya yang akan melakukan pekerjaan membangun markas Kodam. Kami pun tak mengetahui jelas anggarannya berapa," terang Musa Bangun, Selasa (1/7/2014).
 Selain mempersiapkan bangunan, TNI AD pun telah mempersiapan pasukannya.Adasebanyak 647 prajurit dari batalyon 712, telah dikirim ke Batujajar untuk mengikuti pendidikan. "Ini dilakukan sebagai prasyarat berdirinya satu Kodam," terangnya.
 Ke-647 prajurit tersebut pun menjalani pendidikan selama empat bulan di Batujajar, tempat berlatihnya Korps Baret Merah alias Kopasus.
 Di situ para prajurit tersebut mendapatkan pendidikan berupa kemampuan satuan tempur di udara, rawa dan laut.  "Mereka harus mahir di segalamedan. Merekakandilatih sama seperti pasukan khusus. Setelah menjalani pendidikan, maka batalyon 712 pun akan berganti nama menjadi batalyon 712 Rider," terangnya.
 Kodam 13/Merdeka nantinya mempunyai wilayah teritorial sendiri yakni mencakup wilayah Sulut, Gorontalo hingga Sulawesi Tengah termasuk juga daerah yang nantinya akan dimekarkan seperti Provinsi Bolmong Raya.
 Bagaimana dengan Korem 131/Santiago? Menurut Brigjen TNI Musa Bangun, Korem tetap akan bermarkas di tempat seperti biasanya. Namun hal itu bisa berubah dan akan berpindah jika ada petunjuk dari pimpinan TNI AD.
 "Untuk sementara ini Korem 131/Santiago masih tetap di lokasi, namun kita akan lihat perkembangannya ke depan sesuai petunjuk pimpinan. Justru untuk korem sendiri, rencananya akan ditambah dan dibangun di Gorontalo. Kemudian untuk jangkauan wilayah Kodam," terangnya.
 Mengenai kepangkatan, Musa Bangun menjelaskan bahwa untuk pimpinan Kodam akan dijabat oleh perwira bintang dua sedangkan korem tetap akan dijabat oleh perwira bintang satu.

TRIBUN

SATU FLIGHT PESAWAT F-16 LAKUKAN SCRAMBLE

Satu flight pesawat F-16 yang merupakan unsur Tempur Sergap melakukan scramble terhadap pesawat tidak dikenal yang melanggar wilayah udara Nasional Indonesia. Sramble tersebut dilaksanakan karena informasi dari Satrad 232 yang menangkap adanya Lasa X (pesawat tidak dikenal) yang mengarah ke batas wilayah kedaulatan NKRI dan bermanuver. Informasi ini diteruskan ke Kosekhanudnas III Medan dan dilakukan pengamatan secara terus menerus, dan pesawat tidak dikenal tersebut menuju batas wilayah NKRI yang akan segera memasuki wilayak kedaulatan udara Indonesia. Dengan demikian Kosekhanudnas III Medan memerintahkan kepada unsur Tempur Sergap untuk melaksanakan scramble terhadap pesawat tidak dikenal tersebut.
Demikian sebahagian skenario dari manuver Latihan Perkasa C Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan di wilayah Kosekhanudnas III Medan, Rabu (2/7) yang langsung dipantau, dimonitor dan dikendalikan oleh Pangkohanudnas Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmaja selaku Direktur Latihan melalui sistem Thales di ruang Yudha Popunas Halim Perdanakusuma.
Manuver Latihan Perkasa C akan dilaksanakan selama tiga hari yang melibatkan 1 flight F-16 sebagai unsur Tempur Sergap, C-130 Hercules dan pesawat Hawk 100/200 sebagai Bulsi, pesawat Boeing Intai 737, EC-120 Colibri, NAS 332 Super Puma sebagai unsur Low Speed, Satrad 231, 232, Denhanud 471 Paskhas, Yon Arhanudse 11 Kodam I Bukit Barisan, KRI Sultan Iskandar Muda dan PT. Inalum .
Keterangan gambar :
Panglima Kohanudnas selaku Dirlat Perkasa C didampingi Asintel Kas Kohanudnas selaku Deputy Strategi Kolonel Pnb Achmad Sajili dan Kapopunas Kohanudnas Letkol Pnb Johnny Sumaryana saat memantau, memonitor dan mengendalikan kegiatan manuver lapangan Latihan Perkasa C di wilayah Kosekhanudnas III Medan melalui sistem Thales di ruang Yudha Popunas Kohanudnas Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (2/7).

TNI AU

TNI beri alat detektor di perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Ilustrasi tentara. ©shutterstock.com/Oleg Zabielin

 - Kodam XVII Cenderawasih, akan membantu alat pendeteksi logam (metal detektor) untuk mengawasi perbatasan Indonesia-Papua Nugini khususnya di Skouw. Pemberian metal detektor itu untuk melacak masuknya barang-barang seperti senjata.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, mengatakan alat tersebut akan diserahkan ke Yonif 632 yang bertugas di perbatasan.
Untuk itu, kata Mayjen Zebua, pihaknya terlebih dahulu akan melatih anggota batalyon tersebut agar dapat menggunakan alat tersebut dengan baik. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat mendeteksi masuknya barang-barang yang mengandung logam seperti senjata dan amunisi.

"Metal detektor diharapkan dapat membantu mendeteksi senpi beserta amunisi yang dilaporkan sering masuk melalui jalur legal yakni pintu masuk perbatasan," kata Pangdam Cenderawasih yang wilayahnya meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat itu, kepada Antara seusai gelar pasukan TNI menjelang pemilu presiden di Jayapura, Rabu (2/7).

Menurut Mayjen Zebuaa, TNI bersama polisi berupaya bersama-sama mencegah masuknya senjata ke wilayah Papua khususnya ke daerah yang dianggap rawan kelompok bersenjata.
"Mudah-mudahan kami dapat mencegah masuknya senjata ilegal ke kelompok masyarakat karena bila itu terjadi akan sangat berbahaya," kata Mayjen Zebua.

Gelar pasukan yang diikuti sekitar 300 anggota TNI itu sekaligus dilakukan pengecekan peralatan tempur di lingkungan Kodam XVII Cenderawasih.
(mdk/hhw)

Merdeka 

Mengintip Upgrade F-16 Blok 25 Hibah

F-16 C/D Blok 25 upgrade TNI-AU sudah semakin didepan mata. Situs TNI-AU mengabarkan, para calon penerbang telah dikirim ke Amerika Serikat untuk berlatih menggunakan pesawat hibah tersebut. Dari data yang didapat ARC, F-16 tersebut akan tiba pada akhir Juli 2014 nanti.

(ilustrasi: F-16 Blok 15 TNI-AU)
Dari sisi avionik, kemampuan F-16 C/D Blok 25 Upgrade itu telah mengalami peningkatan kemampuan signifikan. Dari data yang dikeluarkan Kementrian Pertahanan pada Oktober lalu, terlihat jelas sejumlah modifikasi dan peningkatan itu. Diantaranya adalah pemasangan Modular Mission Computer, Digital Video Recorder, IDM, dan lainnya. Namun demikian untuk radar tampaknya masih menggunakan standar Blok 25 yaitu APG-68 (V). Itu untuk urusan avionik. Di kokpit sejumlah sentuhan modernisasi juga dilakukan. Diantaranya pemasangan Common Color Multifunction Display, NVIS cockpit dan lainnya. Ditambah pula dengan perangkat bela diri berupa RWR ALR-69, External ECM dan lainnya. untuk lengkapnya, lihat bagan dibawah ini.

Selain upgrade kemampuan, dilakukan juga peremajaan struktur berupa program Falcon Star. Dengan program ini usia pesawat akan meningkat hingga 10.800 EFH (equivalent Flying Hours). Jika penggunaan pesawat sebanyak 200-300 EFH pertahun, maka F-16 hibah itu masih bisa digunakan antara 12 hingga 24 tahun.

Untuk Proyek ini Kemenhan tampaknya tidak main-main. Sejumlah persenjataan juga diborong, meski dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Beberapa diantaranya adalah AIM-120 C7 AMRAAM, JDAM Kit, hingga JHMCS (joint helmet mounted cueing system). Namun demikian, khusus pengadaan senjata ini masih menunggu persetujuan Pemerintah Amerika Serikat.
Memang disadari F-16 Blok 25 Upgrade ini masih kalah canggih dibanding F-16 Blok 52 milik Singapura. Namun demikian, upaya ini patut diapresiasi, karena mampu mengembangkan otot TNI-AU secara signifikan.

ARC

Ini kehebatan pesawat F-16 C/D k 52 ID yang akan perkuat TNI AU

Ini kehebatan pesawat F-16 C/D k 52 ID yang akan perkuat TNI AU

Aksi para pilot top gun F-16 TNI AU. 
 

 - Indonesia akan memiliki 24 pesawat tempur F-16 setara Block 52. Pesawat F-16 C/D ini merupakan pesawat bekas hibah dari US Air Force yang telah diupgrade menjadi setara Block 52.

Pengadaan pesawat tempur ini sempat mendapat protes dari Komisi I DPR. Mereka meminta TNI AU membeli pesawat baru saja, daripada pesawat bekas hibah yang diupgrade. Namun TNI AU menjamin pesawat F-16 ini pun tak kalah canggih dengan beli baru.

"Pesawat tempur F-16 C/D yang saat ini sedang diupgrade di Hill AFB memiliki nama resmi F-16 C/D k 52 ID. Pesawat ini memiliki kemampuan dalam banyak hal setara dengan pesawat F-16 Block 52. Khususnya bidang kecanggihan avionic, kemampuan tempur dan jenis persenjataannya," kata Kadispen TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto, Selasa (1/7).

Seluruh pesawat sebelumnya digunakan oleh USAF dan disimpan dengan baik di Davis Monthan AFB/AMARG (Aerospace Maintenance & Regeneration Group) yang berlokasi di gurun yang sangat kering.

Sementara seluruh mesin pesawat tipe F100-PW-220/E menjalani upgrade di fasilitas pabrik Pratt & Whitney di Old Kelly AFB. Sehingga menjadi baru kembali memiliki umur komponen dua kali lebih lama dari mesin standar.

"Seluruh pesawat menjalani upgrading dan refurbished rangka serta sistem avionic dan persenjataan di Ogden Air Logistics Center yang berada di Hill AFB, Odgen, Utah. Rangka pesawat diperkuat, jaringan kabel dan elektronik baru dipasang, semua sistem lama direkondisi menjadi baru dan system baru ditambahkan agar pesawat lahir kembali siap menjadi pesawat baru dengan kemampuan jauh lebih hebat dari saat kelahirannya," kata Hadi.

Sebetulnya pesawat F-16 C/D 52ID F-16 berdasarkan F-16 C/D Block 25 yang memiliki bentuk fisik dan berat kotor maksimum serta tipe mesin yang sama dengan pesawat F-16 Block 15 A/B OCU yang kita miliki.

Memang pesawat F-16 C/D Block 52 dengan daya dorong lebih besar mampu mengangkut senjata lebih berat dan bisa terbang lebih jauh. Namun dalam close combat atau pertempuran udara jarak pendek maka pesawat F-16 TNI AU memiliki kelincahan yang lebih baik dari F-16 Block 52.

Sehingga untuk urusan pertempuran udara dengan rudal jarak pendek AIM-9 Sidewinder P-4/L/M dan IRIS-T (NATO) serta rudal jarak sedang AIM-120 AMRAAM-C jelas pesawat F-16 C/D 52ID TNI AU tidak kalah dengan pesawat F-16 C/D Block 50/52.

Untuk serangan permukaan darat dan perairan Pesawat F-16 ID juga mampu menggotong persenjataan kanon 20 mm, bomb standar MK 81/82/83/84, Laser Guided Bomb, JDAM (GPS Bomb), rudal AGM-65 Maverick, rudal AGM-84 Harpoon (anti kapal), rudal AGM-88 HARM (anti radar).

Pesawat ini juga mampu menggunakan navigation dan targeting pod untuk operasi malam hari serta missi Supression Of Enemy Air Defence (SEAD) menghancurkan pertahanan udara musuh. Improved Data Modem memungkinkan penerbang melakukan komunikasi tanpa suara hanya menggunakan komunikasi data dengan pesawat lain dan radar darat, radar laut atau radar terbang.

TNI AU mengklaim upgrade Pesawat F-16 C/D 52ID tidak main-main karena mengejar kemampuan setara dengan Block 52. Di antaranya memasang Mission Computer MMC- 7000A versi M-5 yang dipakai Block 52+, Improved Data Modem Link 16 Block-52, Embedded GPS INS (EGI) block-52 yang menggabungkan fungsi GPS dan INS.

Selain itu AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management System, ALR-69 Class IV Radar Warning Receiver, ALE-47 Countermeasures Dispenser Set untuk melepaskan Chaff/Flare. Sementara radar AN/APG-68 (V) diupgrade agar meningkat kemampuannya.

Pesawat F-16 C/D 52ID TNI AU menjalani program The Common Configuration Implementation Program (CCIP) seperti yang dilakukan pada pesawat F-16 CD Blok 40/42 USAF agar meningkat menjadi standar Blok-50/52. Semua pesawat F-16 C/D 52ID TNI AU juga menjalani modifikasi struktur rangka pesawat dengan program Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap) sehingga umur rangka pesawat menjadi lebih dari 10.000 jam.

Hal ini memungkinkan pesawat dipakai selama 10 tahun lagi sebelum menjalani Dervice Life Extension Program (SLEP) yang mampu menambah umur rangka pesawat sekitar 2000 jam atau 10 tahun masa pakai.

Merdeka

Komisi I: Penting Kerja Sama ASEAN-Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan


Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas NH Kertopati.


Jakarta,  Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas NH Kertopati, berpendapat, arah penguatan alutsista harus dilihat dari sudut pandang inward maupun outward looking,sebagai paradigma pertahanan.
Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, meski terkadang terdapat pertentangan perspektif. Selain itu, departemen terkait, seperti Bappenas dan Kemenkeu, harus memiliki visi pertahanan.
“Jika hal ini tidak terjadi maka memajukan TNI hanya sebatas wacana saja,” ujar Nuning, sapaan akrabnya.
Nuning melanjutkan, ancaman dan tantangan keamanan terbesar kawasan saat ini adalah memanasnya konflik Laut Tiongkok Selatan, melibatkan beberapa negara di kawasan ASEAN. Menurutnya, hal ini patut diwaspadai bersama, karena wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia.
“Selain digunakan oleh sejumlah besar negara di dalam wilayah, jalur tersebut juga digunakan oleh negara di luar wilayah,” ucap Nuning.
Oleh karena itu, menurut Nuning, Indonesia, dalam hal ini TNI, berperanan penting membangun kestabilan dan keamanan regional untuk memelihara keseimbangan di antara negara-negara berkepentingan yang dikendalikan oleh kekuatan dari luar wilayah.
“Indonesia harus bisa meningkatkan hubungan, menyebarkan gagasan, dan melontarkan inisiatif terwujudnya U-shape line area sebagai zona ASEAN dan China SPR (Strategic Petroleum Reserve) dan terciptanya ASEAN-China Maritime Security Initiative pada pengawasan dan patroli laut-udara di wilayah Laut Tiongkok Selatan,” jelasnya.
Nuning meyakini, dengan dukungan semua pihak, baik DPR maupun Pemerintah, dalam kurun waktu yang tidak lama, TNI akan mampu mencapai 10 besar kekuatan militer terbaik dunia.
“Saat ini TNI mampu masuk dalam 16 besar kekuatan militer dunia. Dengan demikian, ke depan kita semua berharap TNI memiliki deterrence effect lebih besar. Posisi tawar menjadi lebih tinggi dalam membangun tingkat kepercayaan bersama dengan negara lain,” pungkas wanita yang juga mengajar di Universitas Pertahanan tersebut.

Jurnal Maritim

Connie: Indonesia Butuh 755 Kapal Perang, 4 Buah Kapal Induk, 22 Kapal Selam


Kapal LPD 125 KRI Banjarnmasin 593 buatan PT PAL.


Jakarta,  Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat, perlu ada koreksi mendalam tentang pendekatan penyusunan Minimum Essential Force (MEF). Selama ini, ia menilai, pelaksanaan MEF hanya terfokus pada pendekatan anggaran yang tersedia, tidak didasarkan pada ancaman yang berkembang. Jika ini terus dilakukan, MEF tidak akan tercapai.
“Jika pengukuran MEF itu berdasarkan ancaman, artinya angkanya harus berubah tiap tahun. Ancaman kita 10 tahun lalu, ancaman kita 5 tahun lalu, dengan ancaman kita hari ini, kan sudah berubah,” ucap Connie.
Ia menjelaskan, dinamika ancaman kawasan saat ini sudah cukup kompleks. Oleh karenanya, penegasan terhadap paradigma outward looking TNI yang sudah dicetuskan sejak reformasi 1998, perlu segera diwujudkan, tidak sekadar wacana di atas kertas.
“Seperti ada ancaman ketika Tiongkok menetapkan kebijakan green water policy. Green water policy Tiongkok akan masuk sampai pada Selat Malaka. Dan blue water Tiongkok akan masuk sampai Samudera Hindia. Kalau kita mengukur MEF dari ancaman tersebut, seharusnya sudah berubah hitungan MEF dari Kemhan hari ini,” katanya.
Untuk matra laut, Connie berpandangan, Indonesia setidaknya memerlukan 755 kapal perang KRI, 4 buah kapal induk, dan 22 kapal selam. Kebutuhan ini untuk melindungi kepentingan Indonesia, minimum hingga 60 tahun mendatang.
“Visi MEF saya bagaimana melindungi kepentingan Indonesia minimum 60 tahun mendatang. Visi MEF hari ini itu per 10 tahun, susah. Itu cara perhitungannya berbeda,” cetus Connie.
Dia melihat kemunduran cara berpikir dalam paradigma pembangunan pertahanan Indonesia sekarang. Salah satunya, masih dominannya orientasi pertahanan darat. Seharusnya, jika sejalan dengan doktrin outward looking military, arah penguatannya ada pada matra laut dan udara.
“Paradigma pertahanan kita juga terlalu berorientasi kepada daratan. Cara kita menetapkan ancaman kita juga dari darat. Kenapa kita tidak seperti zaman nenek moyang kita dahulu, seperti kerajaan Ternate dan Tidore misalnya? Mereka melihat ancaman itu dari laut. Makanya kenapa dulu kekuatan maritim kita bisa sampai ke Madagaskar. MEF kita zaman sekarang kalah dengan MEF kita zaman Tidore. Cara berpikir kita sekarang benar-benar mundur,” pungkasnya.

Jurnal Maritim

Sebelum Pemerintahan Berganti, Indonesia Sea and Cost Guard Diharapkan Terbentuk


Anggota Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

Jakarta,  Pelaku usaha pelayaran sangat berharap, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sea and Coast Guard dapat ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah sebelum bergantinya pemerintahan saat ini dengan pemerintahan baru hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, mengatakan, RPP tersebut sudah dinantikan pelaku usaha pelayaran untuk mengakhiri tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut.
"Kami berharap segera selesai. Kalau tidak, Indonesia belum memiliki badan tunggal dalam penegakan hukum di laut," katanya.
Carmelita menjelaskan pentingnya RPP ini menjadi landasan dasar bagi pemerintah untuk membentuk Badan Tunggal Sea and Coast Guard yang representatif, sesuai amanat UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Menurutnya, badan tunggal tersebut diharapkan mampu memutus rantai pengamanan laut yang dilakukan berbagai instansi seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan Udara, Bea dan Cukai, serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).
Beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan EE. Mangindaan pernah mengatakan bahwa pembentukan badan tunggal pengamanan laut dan pantai bisa dilakukan pada tahun ini, seiring segera disahkannya RPP tentang Indonesia Sea and Coast Guard.
Kemenhhub telah menyetujui penyelarasan beberapa pasal dalam RPP Sea and Cost Guard yang selama ini menghambat proses penyusunan beleid RPP tersebut.
UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan, pembentukan badan tunggal Sea and Coast Guard memiliki batas waktu tiga tahun setelah aturan itu keluar, yakni pada 2011. Namun, hingga tahun ini, RPP Sea and Cost Guard masih terkatung-katung.
Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Tri Yuswoyo menjelaskan kesiapan pihaknya jika tahun ini RPP Sea and Coast Guard disahkan. Tri berpendapat, domain keselamatan pelayaran berada di KPLP, bukan di institusi yang lain.
Menurut Tri, selama ini masih banyak ego sektoral yang membelenggu keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, sehingga RPP Sea and Cost Guard sulit dicetuskan pemerintah.
"Karena banyak ego sektoral, pihak Kemenhub sendiri sudah sering melakukan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan institusi agar RPP ini bisa disahkan tahun ini," ujar Tri.
Cost Guard Indonesia bisa jadi akan menggabungkan beberapa institusi menjadi badan tunggal yang kuat untuk mengamankan dan menjaga keselamatan pelayaran Indonesia.

Jurnal Maritim

Tuesday 1 July 2014

Ban Ki-moon kecam pembunuhan prajurit perdamaian di Mali


Ban Ki-moon kecam pembunuhan prajurit perdamaian di Mali
Ilustrasi 

PBB  - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (30/6) dengan keras mengutuk pembunuhan seorang prajurit pemelihara perdamaian PBB di Mali.

Ban mengatakan kejahatan itu "takkan menghapus tekad PBB untuk mendukung rakyat Mali dalam upaya mewujudkan perdamaian yang langgeng dan kestabilan di negeri mereka".

"Sekretaris Jenderal dengan keras mengutuk ledakan bom rakitan (IED) hari ini, 30 kilometer di sebelah barat Timbuktu di Mali, sehingga menewaskan seorang prajurit pemelihara perdamaian dari Burkina Faso dan melukai enam lagi personel helm biru," kata satu pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB oleh juru bicara Ban.

Prajurit pemelihara perdamaian PBB tersebut tewas dan enam lagi cedera di Mali pada Senin pagi, ketika kendaraan mereka melindas ranjau darat di bagian utara negara Afrika Barat itu, kata beberapa laporan.

"Kejahatan ini, yang dilakukan terhadap personel PBB saat mereka melaksanakan mandat mereka, takkan menghilangkan tekad PBB untuk mendukung rakyat Mali dalam upaya mereka mewujudkan perdamaian yang langgeng dan kestabilan di negara mereka sebagaimana dimandatkan oleh Dewan Keamanan dalam Resolusi 2164 (2014)," kata pernyataan itu.

Sekretaris Jenderal menyampaikan belasungkawa yang paling dalam kepada keluarga korban dan pemerintah serta rakyat Burkina Faso, kata pernyataan tersebut. "Ia mendoakan kesembuhan cepat dan sepenuhnya prajurit yang cedera."

Serangan pada Senin adalah yang kedua pada Juni terhadap Misi Stabilisasi Terpadu Banyak Dimensi PBB di Mali (MINUSMA).

Pada 11 Juni, satu kamp MINUSMA di Aguelhok diserang dengan menggunakan bom mobil, sehingga menewaskan empat prajurit pemelihara perdamaian PBB dari Chad dan melukai enam lagi personel helm biru.

Pada 14 Desember 2013, dua prajurit pemelihara perdamaian PBB dari Senegal tewas dalam satu ledakan bom mobil di Kota Kecil Kidal, Mali Timurlaut, kubu gerilyawan separatis Tuareg.

Mali telah menyaksikan kudeta militer, pertempuran yang berkecamuk lagi antara pasukan pemerintah dan gerilyawan Tuareg, dan direbutnya wilayah utara oleh gerilyawan fanatik sejak awal 2012.

Negara Afrika Barat sekarang dalam proses pemulihan demokrasi dengan bantuan PBB dan lembaga regional Afrika, termasuk Uni Afrika dan Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS).

Pada 25 April, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengesahkan resolusi untuk menyetujui MINUSMA dengan 12.600 prajurit untuk mengambil-alih tanggung jawab dari misi pimpinan Afrika di Mali pada 1 Juli.

Resolusi itu juga mengesahkan penggelaran personel helm biru "untuk memikul tugas stabilisasi yang berkaitan dengan keamanan, melindungi warga sipil, staf PBB dan artefak budaya, serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan".

Tugas inti MINUSMA ialah mendukung proses politik di Mali, melalui kerja sama erat dengan Uni Afrika dan ECOWAS, kata resolusi itu, demikian laporan Xinhua.


Antara 

DANGUSPURLAARMABAR TINJAU PERAIRAN TANJUNG DATU


 

Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlaarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Didik Setiyono melaksanakan peninjauan bersama tim verifikasi (Joint Verification) di perairan Tanjung Datu pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2014. Kegiatan verifikasi tersebut dalam rangka menindaklanjuti kemungkinan adanya pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh pihak Malaysia yang membangun tiang pancang lampu suar di Tanjung Datu, yang berada di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak.
Tim verifikasi tersebut di antaranya Wiwiek S Firman (Plh Dirjen Hukum dan Perjanjian Kemenlu), Oktaviano Alimudin (Dir. Perjanjian Polkamwil Kemenlu), Dr. Sobar Sutisna (Peneliti Senior Badan Informasi Geospasial), Kolonel Laut (P) R  Achmad Rivai (Paban II Ops Sops Mabes TNI AL), Soedirman (Kasubdit Perambuan Kemenhub), Kolonel Laut (KH) Haris Joko Nugroho (Kemenhan), Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi (Danlanal Pontianak), Yuri Bestari Alwis (Kemenlu).
Dalam kegiatan tersebut, Komandan Guspurlaarmabar bersama tim verifikasi bertolak dari Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Pontianak menuju perairan Tanjung Datu dengan menggunakan KRI Imam Bonjol-383.
Selain KRI Imam Bonjol-383, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan dua KRI lainnya di antaranya KRI Lemadang-632 dan KRI Sembilang-850. Ketiga kapal perang tersebut merupakan unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor), Satuan Kapal Cepat (Satkat) dan Satuan Kapal Patroli (Satrol) jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat.
Dalam kegiatan tersebut Danguspurlaarmabar beserta rombangan melaksanakan verifikasi dan pengumpulan data-data sebagai bahan referensi pada saat melaksanakan meeting antara pihak Indonesia dengan Malaysia di Bandung, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2014. Untuk sementara pihak Indonesia maupun pihak Malaysia telah mendapatkan penghitungan secara cepat/quick count namun penghitungan secara detail/teliti terhadap hasil pengukuran posisi tiang pancang akan dilakukan di Jakarta dengan komputer.

RIMPAC 2014 : PRAJURIT MARINIR TNI-AL LATIHAN MENEMBAK DAN FASTROPE




Dispen Kormar (Hawaii). Segenap prajurit Korps Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satgas Latma Multilateral Rim of Pacific (RIMPAC) 2014 dibawah pimpinan Mayor Marinir Briand Iwan Prang melaksanakan latihan di Marine Corps base Hawaii (MCHB) Kaneohe, OAHU-Hawaii, Minggu (29/06/2014).


Dalam kegiatan tersebut para prajurit dibagi menjadi dua peleton, peleton pertama yang dipimpin Kapten Marinir Agus Mutaqim, melaksanakan latihan ground/airboune Integrated Terminal & Fast Rope di boondeckren MCHB yang melibatkan marinir Amerika dan Korea.



Sementara itu, peleton kedua yang dipimpin oleh Lettu Marinir William David Halley melaksanakan latihan menembak di rank 9 bersama dengan marinir Amerika, Asutralia dam Tonga.


Para prajurit baret ungu ini dalam rangka mengikuti latihan militer maritim terbesar di dunia bertajuk Latma Multilateral RIMPAC 2014, merupakan latihan 2 tahunan yang digelar oleh Armada ke 3 Amerika dengan melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang berlangsung mulai 2 Juni sampai dengan 1 Agustus 2014 mendatang.