Menbanpur-1 Marinir Gelar Kesigapan Latgab TNI 2013

Marinir. Ilustrasi. Foto (ist)

SURABAYA- Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir yang tergabung dalam Denbanpur Pasrat menggelar kesiapan pasukan dan material untuk Latgab TNI 2013 di Bhumi Marinir Karang Pilang Surabaya, Jumat.

Gelar kesiapan latihan yang ditinjau langsung oleh Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Siswoyo Hari S itu diawali dengan paparan kesiapan Denbanpur Pasrat dalam menghadapi Latgab TNI 2013 yang disampaikan oleh Danmenbanpur-1 Mar Kolonel Marinir Nurri Andrianis Djatmiko.

Selesai paparan, Komandan Pasmar-1 melaksanakan olahraga jalan sehat bersama prajurit Menbanpur-1 Mar dengan mengelilingi area Ksatrian dan finish di lapangan apel Ksatrian Sutedi Sena Putra Karang Pilang Surabaya.

Sesampai di lapangan apel, Brigjen TNI (Mar) Siswoyo Hadi S didampingi Para Asisten Pasmar-1, Para Dankolak/Satlak Pasmar-1 langsung meninjau kesiapan personel dan material Denbanpur Pasrat dalam menghadapi Latgab TNI 2013.

Di hadapan Danpasmar-1, Mayor Marinir Budi Setiyoko selaku Pejabat Dandenbanpur menerangkan tugas pokok Denbanpur Pasrat dan tugas unsur-unsur yang berada di dalamnya serta mendemonstrasikan peran tiap unsur-unsur Denbanpur Pasrat dalam mendukung pasukan tempur yang berada di depan.

Dalam simulasi tentang situasi dan kondisi pertempuran yang sesungguhnya itu, Denbanpur Pasrat mendukung pertempuran dengan dukungan logistik, pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta perlengkapan perang seperti perbaikan kendaraan tempur, kendaraan taktis dan senjata berat maupun senjata ringan.

Dukungan yang dilakukan Denbanpur Pasrat juga meliputi pengobatan dan perawatan personel yang terluka dalam pertempuran, mengurus tawanan perang serta pembersihan lapangan ranjau antipersonel maupun ranjau antitank.

Setelah peninjauan usai, Komandan Pasmar-1 menyampaikan rasa bangga setelah melihat kemampuan dan kesiapan prajurit Marinir yang tergabung dalam Denbanpur Pasrat dan meminta agar seluruh personel terus belajar, berlatih, memahami tugas pokok, baik perorangan sampai ke tingkat organisasi dan selalu menjaga kondisi fisik.

Sementara itu, Brigade Infanteri-1 Marinir menggelar gerak jalan "Bedah Kota Surabaya" dari Surabaya hingga Gedangan, Sidoarjo, Kamis (4/4) malam, yang dipimpin langsung oleh Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Markos dan diikuti 2.500 prajurit di jajaran Brigif-1 Marinir.

Kegiatan gerak jalan "Bedah Kota Surabaya" yang banyak disaksikan masyarakat itu tiba di perbatasan wilayah Surabaya Sidoarjo dengan disambut Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki beserta pejabat di jajaran Polres Sidoarjo dengan memberikan air minum kepada mereka.

Selain itu, Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Markos juga membuka pertandingan tinju "Danbrigif-1 Marinir Cup CUP II Tahun 2013" di lapangan apel Bhumi Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jumat (5/4), yang diikuti 24 prajurit Korps Marinir TNI AL di jajaran Brigif-1 Marinir. (*/hrb)

Sumber Investor

Cresh Team Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi

DALAM suatu kegiatan penerbangan, baik untuk misi operasi maupun latihan, pesawat tempur kemungkinan mengalami emergency karena faktor alam atau gangguan teknis, sehingga pesawat harus medarat darurat dan sangat membahayakan penerbang maupun pesawatnya.
Mengantisipasi situasi tersebut, penerbang Skadron Udara 3, bersama team “Cresh Team” Lanud Iswahjudi mengadakan latihan “Cresh Team” dengan menggunakan pesawat tempur F-16, di depan hanggar Skadron Udara 3, Jumat (5/4).

Crash Team adalah upaya penyelamatan seorang penerbang dan pesawat saat mengalami emergency yang memerlukan tindakan penanganan secara khusus karena di sekitar pesawat terkontaminasi bahan kimia Hidrazyne yang sangat membahayakan penerbang. Oleh karena itu setelah pesawat mendarat tim Recovery Feul System lengkap dengan pakaian Rokets Fuels Handler harus secepatnya menetralisir Hidrazyne tersebut menggunakan air larutan kaporit.
Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari seksi Keselamatan Terbang dan Kerja Lanud Iswahjudi. Latihan penyelamatan penerbang bertujuan untuk meningkatkan Skill dan kualitas personel tim SAR maupun para teknisi APG (Air Plane General) dan tim Recovery Feul System Skadron Udara 3.
Keterangan gambar : Tim Cresh Team, menurunkan penerbang yang pingsan dari cockpit pesawat F-16, karena mengalami emergency, latihan dilaksanakan di depan hanggar Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Jumat (5/4). (Pentak Lanud Iswahjudi).

Sumber majalahpotret

SBY, Kopassus dan Lapas Cebongan

Baret Merah Kopassus 

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum Kopassus yang terlibat penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sabtu, 23 Maret 2013 lalu dilakukan secara transparan. Sehingga semua pihak yang bertanggung jawab dapat menerima hukuman sesuai apa yang diperbuat.

Dia menegaskan tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam negara hukum, meski itu terjadi karena ada jiwa korsa atau perasaan kesatuan korps dalam keyakinan 11 personel Kopassus penyerang Lapas Cebongan, Sleman, DIY. Namun, SBY memuji para prajurit yang telah mengakui perbuatannya sebagai sikap bertanggung jawab dan berjiwa kesatria.

"Mereka siap terima sanksi, bagi saya itu berat. Mereka bertanggung jawab dan kesatria, itulah prajurit sejati yang harus ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia," kata SBY, Jumat 5 April 2013.

SBY memahami jiwa korsa itu muncul karena perilaku sekelompok orang yang disebut preman dengan sadis membunuh Serka Heru Santoso, seorang Bintara Kopassus TNI AD. Akan tetapi, jiwa korsa seperti itu juga tidak dibenarkan.

Kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, SBY memerintahkan agar setiap komandan di semua jajaran TNI memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap prajurit TNI memelihara disiplin dan kehormatan korps TNI.
"Pembinaan kepada para prajurit harus dilakukan terus-menerus. Mulai komandan peleton hingga komandan batalyon harus secara langsung mengenal anggotanya dengan baik. Moral prajurit harus dipelihara," ujarnya.

Dia juga minta kasus ini menjadi pelajaran penting bagi para komandan di lingkungan TNI, agar tidak ada lagi personel TNI yang melanggar hukum publik karena menganggap dirinya berada di atas hukum.

SBY juga memastikan Polri bertindak tegas menyingkirkan premanisme dan semua bentuk organisasi kriminal. Seperti diketahui penyerangan oleh 11 anggota Kopassus Grup II itu dilakukan setelah mendengar Serka Heru Santoso, ditusuk kelompok preman di Hugo's Cafe hingga tewas pada Selasa, 19 Maret 2013. 

"Jalan-jalan dan tempat-tempat umum harus bersih dari semua bentuk premanisme yang mengancam harta benda dan nyawa. Warga harus merasa aman di manapun dan di semua waktu, siang dan malam," kata Presiden SBY melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa.

Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, meminta penyerangan Lapas Cebongan, menjadi momentum bagi aparat hukum untuk memberantas premanisme. Ulah para preman itu sudah sangat meresahkan warga. Menjadi tugas negara menertibkan para preman ini.

Aparat keamanan dan penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyikat habis premanisme di negeri ini. "Sudah bukan rahasia lagi bahwa rakyat di berbagai tempat mengalami keresahan atas maraknya premanisme. Rakyat tidak berani membalas para preman, dan terbukti hanya aparat TNI yang memiliki keberanian untuk membalas aksi-aksi para preman," ujar Hajriyanto.
Hukum Militer
Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan proses hukum kasus penyerangan Penjara Cebongan kepada TNI. Ini termasuk segera melimpahkan seluruh barang bukti kepada TNI.
"Barang bukti yang ada pada kami nanti akan kami serahkan untuk proses lebih lanjut. Kami akan serahkan barang bukti terkait dengan hasil laboratorium forensik ke penyidik militer," kata Timur. Timur menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur mengenai proses hukum tersebut.
Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, menyatakan proses persidangan 11 oknum Kopassus itu digelar di Peradilan Militer dan terbuka untuk umum. Menurut dia sanksi bagi para pelaku merupakan kewenangan pimpinan tertinggi Angkatan Darat. "Saya hanya penandatangan terakhir," ujar Agus.

Meninggal Dalam Tugas
Agus mengungkapkan bahwa Heru Santoso tewas dikeroyok kawanan preman Dicky Ambon saat sedang bertugas. Agus menegaskan saat kejadian itu, almarhum itu tidak sedang bersenang-senang. Dia di kafe itu dalam rangka menjalankan tugas.
      
"Dia tidak minum-minum. Dia sedang ada misi. Namun, dia malah dikeroyok dengan keji, dipukuli, ditendang, ditusuk. Dia sempat minta tolong, tapi tidak ada yang membantu," ucap Agus kepada VIVAnews di markas Kopassus, Cijantung Jakarta Timur.

Di mata Agus dan rekan-rekan almarhum lainnya, Serka Heru adalah sosok pribadi yang baik dan tidak pernah macam-macam. Dia anggota intelijen Kopassus dan merupakan anggota komunitas intelijen yang tergabung dalam Rapat Koordinasi Intel Daerah (Rakominda).
      
Menurut dia, Heru dalah salah satu prajurit terbaik yang pernah dimiliki Kopassus. "Ia adalah sosok prajurit berprestasi, salah satu yang terbaik. Anaknya memang baik, jadi wajar kalau rekan seangkatannya merasa kehilangan lantas timbul rasa solidaritas korps."
Para pelaku adalah bekas anak buah Heru. Pelaku ingin membalas kebaikan Heru yang pernah menolong mereka. "Serka Heru Santoso adalah atasan pelaku yang telah berjasa menyelamatkan pelaku dalam sebuah tugas operasi," kata Ketua Tim Investigasi Penyerangan Lapas Cebongan TNI AD, Brigadir Jenderal Unggul K Yudhoyono.

Rasa kehilangan tidak hanya dialami oleh rekan sesama prajurit Kopassus. Duka mendalam juga dirasakan keluarga Heru Santoso. Indria, istri Heru saat ini tengah mengandung buah cinta mereka. Indria yang belum setahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama Heru itu sangat terpukul. "Rasanya seperti tidak berpijak lagi ke bumi," kata Indria di Palembang. Kini dia hanya bisa pasrah sambil menanti kelahiran anak Heru.

Di mata keluarga Heru sangat bertanggung jawab dan menjadi teladan. Menurut ibunda Indira, Jamilah, Heru selalu mengajarkan istrinya untuk selalu berbagi dan mengasihi orang lain. Sebelum meninggal, Heru sempat berencana membawa keluarganya tinggal di Solo agar dekat dengan dirinya.
Selama ini sang istri bertugas sebagai PNS di Palembang. Tapi niat itu tak pernah terlaksana. Pesan terakhir yang disampaikan Heru adalah agar namanya disisipkan pada nama anaknya. (eh)

Sumber VIVA.co.id

Korsel Tawarkan Kapal Laut Terbang

Aron Flying Ship seri M-50.

JAKARTA : Perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), Aron Flying Ship Ltd, menawarkan alat utama sistem senjata (alutsista) berupa kapal laut terbang (flying ship) kepada sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kementerian Pertahanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan SAR Nasional. Hal itu terungkap ketika Aron Flying Ship dengan seri M-50 melakukan demonstrasi di Dermaga Pondok Dayung, kawasan TNI Angkatan Laut, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (4/4).

Presiden Direktur Aron Flying Ship Ltd, Hyunwook Cho, mengatakan pesawat itu merupakan produk pertama di dunia yang menawarkan kapal berkecepatan tinggi di laut dan bisa terbang.
Ketika berada di laut, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 54 knots atau 100 kilometer per jam, sedangkan saat terbang menjadi berlipat dua pada kisaran 220 kilometer per jam. Kapal yang menggunakan bahan bakar sejenis pertamax ini pun diklaim hemat energi.
"Dengan 200 liter bensin bisa terbang sejauh 800 kilometer. Performa di laut pun bisa lima kali lebih cepat dari speedboat," katanya.

Untuk bisa take off, kapal terbang ini hanya membutuhkan landasan air sepanjang 200--400 meter. Kapal ini diklaim mampu landing di perairan laut dengan kedalaman 50 sentimeter. Bahkan, kata dia, 'flying ship' ini bisa terbang walaupun ombak di laut mencapai 2 meter.
"Ini terjadi karena mesin yang digunakan berkekuatan 250 tenaga kuda. Dengan spesifikasi ini, 'flying ship' sangat berguna untuk pengintaian, navigasi, bahkan penyelamatan. Apalagi di Indonesia yang lautnya melimpah," katanya menjelaskan.

Pesawat Aron juga dinilai sebagai solusi bagi permasalahan laut yang dihadapi Indonesia, terutama penyelamatan di laut (sea rescue) dan pertahanan laut (defence). Hyunwook juga menjamin bahwa pesawat ini aman dan nyaman, bahkan nyaris tak ada getaran sewaktu terbang.
Kelebihan lain, kapal ini juga tak terdeteksi radar karena hanya bisa terbang rendah maksimal 150 meter di bawah permukaan laut. "Kapal ini juga bisa dipergunakan malam hari untuk pengintaian karena dilengkapi inframerah," ujarnya.

Adapun bahan bodi yang digunakan kapal ini adalah kevlar komposit karbon atau bahan yang kerap digunakan untuk rompi antipeluru. Dengan demikian, bodinya kuat walaupun menumbuk benda keras yang mengapung di permukaan laut. Bobot kapal tipe M-50 ini mencapai 1,7 ton.
Kapal yang dikembangkan selama 15 tahun ini sudah menarik peminat di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kolombia, dan Filipina.
Keistimewaan lain, dalam keadaan mesin mati, kapal ini masih bisa bergerak maju-mundur dan berputar hingga 360 derajat. Kapal dengan sayap di bawah ini juga sudah dilengkapi radar dan senjata ringan.

Namun, sejumlah keunggulan yang ditawarkan itu tak serta-merta membuat pejabat di Indonesia langsung kepincut. Undangan dari TNI AU Kolonel Amrizal mempertanyakan sertifikasi apa saja yang telah didapat kapal ini.
"Saya lihat dari bodinya, kapal ini sepertinya tak layak untuk dipakai di laut lepas. Kekuatan terbangnya pun  terbatas," katanya.

Kapal ini hanya memiliki panjang 10 meter, rentang sayap 12 meter, dan tinggi 3 meter. Untuk tipe M-50, kapasitas penumpang hanya empat orang, belum termasuk pilot dan kopilot. Adapun untuk tipe M80, kapal ini sedikit lebih jembar dan mampu mengangkut delapan orang.
Jenis pesawat lainnya yang dimiliki Aron Flying Ship, yakni Aron MK80 yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan Aron M200 yang memiliki kapasitas 20 orang.
Irjen Kemhan Laksamana Madya TNI Sumartono mengatakan bahwa pesawat Aron lebih cocok untuk penyelamatan di laut, sementara pesawat untuk kepentingan militer perlu dikembangkan lagi. "Akan tetapi, bila untuk pengamatan maritim dan intelijen, saya kira masih memadai," katanya.
Untuk pembelian pesawat itu, kata Sumartono, Kemhan akan melakukan pengkajian dari berbagai aspek, bagaimana cara pemeliharaannya, anggarannya bagaimana, apakah bisa dilakukan alih teknologi (transfer of technology/ TOT).
"Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Namun, secara keseluruhan pesawat tersebut bagus," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati yang juga menyaksikan demonstrasi perdana itu menilai kapal ini sangat cocok untuk menjaga keamanan laut di Indonesia. "Terutama untuk mencegah 'illegal logging' dan 'illegal fishing' yang masih marak di sini," katanya.
Dengan harga yang ditawarkan sebesar lima juta dolar Amerika, Susaningtyas melihat angka itu relatif cukup murah dengan kemampuannya yang komplit. "Ada baiknya Indonesia memiliki kapal jenis ini, terutama untuk menjaga daerah kepulauan," ujarnya.

Sumber  REPUBLIKA.CO.ID

Kasus penyerangan Kopassus ke lapas jadi sorotan internasional

 

Reporter : Vincent Asido Panggabean 

Pelaku penyerangan empat tahanan titipan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, akhirnya berhasil diungkap tim investigasi yang dibentuk Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD) kemarin. Dari hasil penyelidikan, tim memastikan pelaku penembakan adalah anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Selain menjadi pemberitaan media lokal dalam beberapa hari terakhir ini, insiden penyerangan yang mengakibatkan tewasnya empat tahanan Lapas Cebongan ternyata juga menjadi sorotan media asing.
Situs asiaone.com misalnya. Situs asal Singapura ini, Jumat (5/4), menulis Ketua Tim Investigasi Brigjen Unggul K Yudhoyono menyatakan sebelas anggota Kopassus terbukti menjadi pelaku penyerangan empat tahanan Lapas Cebongan pada 23 Maret lalu. Asiaone mengangkat judul 'Pasukan khusus di belakang pembunuhan tahanan penjara, kata tentara Indonesia'.
Sementara situs bbc.co.uk, Kamis (4/5), menyebut di bawah pemerintahan mantan Presiden Suharto, yang berkuasa antara 1967 sampai 1998, Kopassus dituding telah melakukan beberapa pelanggaran hak asasi manusia.
Situs asal Inggris ini juga menulis bahwa insiden itu telah membawa kembali pertanyaan sampai sejauh mana batas-batas kekuatan militer di Indonesia sejak era reformasi yang dimulai pada 1998 lalu dalam menuju demokrasi.
Sedangkan situs abc.net.au hari ini melaporkan, militer Indonesia telah membuat sebuah pengakuan yang menakjubkan dengan menyatakan sebelas anggota pasukan khusus telah menyerang sebuah penjara dan menembak mati empat tahanan. Situs asal Australia ini menulis, pihak militer Indonesia menyatakan penyerangan itu dilakukan untuk menjaga kehormatan unit.
Seperti diketahui, dalam jumpa persnya di Dinas Penerangan TNI AD kemarin, Unggul menjelaskan penyelidikan telah dilakukan sejak 29 Maret lalu. Hasilnya, para pelaku adalah rekan-rekan Serka Heru Santoso yang tewas dalam perkelahian di Hugo's Cafe. Sebelas anggota Kopassus dinyatakan terlibat.
Kesebelas orang itu terdiri dari satu eksekutor, sisanya, delapan orang bertindak sebagai pendukung. Mereka menggunakan mobil Toyota Avanza biru dan Suzuki APV warna hitam. Sementara dua orang lagi berada di mobil Daihatsu Feroza.
Empat tahanan yang tewas tertembak adalah Hendrik Angel Sahetapy alias Deki, Adrianus Candra Galaja, Yohanis Juan Manbait, dan Gameliel Yermiyanto, yang salah satunya desertir polisi.
(mdk/fas)

Sumber Merdeka

Priyo: Jangan Caci TNI AD

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Priyo Budi Santoso

JAKARTA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, hasil investigasi TNI Angkatan Darat yang mengungkap keterlibatan 11 anggota Kopassus dalam penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, patut diapresiasi. Ia meminta agar masyarakat tidak justru berbalik menyerang TNI dengan mencaci maki institusi itu.
"Di saat TNI dan militer tidak ikut campur dalam masalah politik, apa yang dilakukan oleh Markas Besar TNI dan Kopassus harus kita apresiasi. Jangan malah menjadikan momentum untuk sumpah serapah kepada mereka. Toh mereka punya itikad baik mengakui," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Priyo mengakui jiwa korps yang diresapi para pelaku tidak tepat. "Itu salah kaprah, hukum rimba tidak boleh dalam negara demokrasi," katanya. Politisi Partai Golkar ini meminta agar peradilan militer bisa memberikan hukuman yang adil kepada para pelaku. Priyo juga mendukung perlunya revisi peradilan militer. Menurutnya, peradilan militer bisa dimasukkan ke dalam RUU KUHP atau bisa juga diperbaharui di dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas).
"Peradilan militer ini harus sekredibel mungkin. Kalau perlu disebarkan luas. Untuk Komnas HAM juga perlu mengambil langkah terbaik secara adil, jangan kalau ada militer yang salah semangat, tetapi kalau ada yang gugur tutup mata. Ini tidak baik ke depannya," ucap Priyo.
Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Sleman, DI Yogyakarta, diserbu sekelompok orang pada hari Sabtu (23/3/2013) pukul 01.00 dini hari. Empat orang tahanan pelaku pengeroyokan Sersan Satu Santoso di Hugo's Cafe, Yogyakarta, dilaporkan tewas. Keempat tahanan itu ditembak menggunakan laras panjang oleh gerombolan bertopeng.
Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen Unggul K Yudhoyono mengakui bahwa oknum grup II Kopassus Kartasura adalah pihak penyerang empat tahanan terkait pembunuhan Sertu Santoso. Brigjen Unggul mengatakan, penyerangan ini berhubungan dengan pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, yang juga anggota TNI AD pada 19 Maret 2013 dan pembacokan terhadap mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013 oleh kelompok preman di Yogyakarta. Mereka menyerang empat tahanan dengan latar belakang tindakan reaktif karena kuatnya rasa jiwa dalam membela kehormatan satuan.

Sumber Kompas

Indonesia Dinilai Bisa Mendamaikan Korut dan Korsel

Tentara Korea Selatan berpatroli dekat desa perbatasan Panmunjom di Paju, Korea Selatan, Ahad 

 

JAKARTA : Hubungan baik Indonesia dengan Korea Utara dan Korea Selatan semestinya bisa menjadi modal besar terhadap peran luar negeri Indonesia.

Pakar kebijakan politik dan hubungan luar negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar mengatakan, setidaknya Indonesia dapat menjadi fasilitator.

Menurut dia, Jakarta memiliki kerja sama perdagangan yang erat dengan Seoul. Di sisi lain, rezim di Pyongyang menganggap Jakarta adalah salah satu negara sahabat terbaik.

''Indonesia perlu dan bisa terlibat mendamaikan suasana,'' kata Dewi, saat dihubungi, Rabu (3/4).

Krisis di semenanjung Korea semakin memanas pascapernyataan perang dari Korut, Sabtu (30/3) lalu.

Dua bangsa serumpun ini terancam akan kembali memasuki arena mematikan setelah sekian lama cukup tentram di bawah pakta gencatan senjata 1953.

Banyak negara akan terlibat dalam ancaman perang kali ini. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat (AS) tentu ambil bagian. Bukan asal ikut-ikutan, AS juga menjadi sasaran utama serangan Korut kali ini.

AS dan Korsel adalah komandan utama pemberian sanksi bagi Korut di PBB, Januari lalu. Sanksi tersebut membuat Pemerintahan Kim Jong-un itu geram.

Menurut Dewi, ancaman Korut kali ini tidak biasa dan sulit ditebak. Internasional sebenarnya berharap banyak regenerasi kepimimpinan di Korut dapat menentramkan semenanjung.

Harapan itu melihat latar belakang Jong-un yang berpendidikan asing. Jong-un adalah salah satu mahasiswa modern di kawasan Asia Timur yang dapat bersosialisasi dengan ritme kekinian.

Pemimpin kelahiran 1984 ini merupakan alumnus universitas ternama di Swiss. Akan tetapi latar belakang ini juga yang membuat Korut semakin nekat.

Sumber Republika

Cina Ingin Tingkatkan Hubungan dengan Indonesia

Xi Jinping.

 BEIJING : Presiden Cina, Xi Jinping mengatakan hubungan baik antara Cina dan Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan harus ditingkatkan serta diperluas pada masa mendatang.

Pernyataan itu disampaikannya saat menerima Duta Besar RI untuk Cina merangkap Mongolia, Imron Cotan di Balai Agung Rakyat, Beijing, dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Rabu (3/4) waktu setempat.

Duta Besar Imron kepada Antara di Beijing, Kamis (4/4), Presiden Xi mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara besar di kawasan, dan kerja sama serta hubungan baik antara Cina dan Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Xi Jinping mengatakan hubungan kedua negara dari waktu ke waktu semakin erat dan harus ditingkatkan dan diperluas di masa-masa mendatang.

Sementara Duta Besar RI, Imron Cotan mengatakan Pemerintah Indonesia berharap di bawah kepemimpinan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang, hubungan kedua negara akan semakin erat dan kokoh sebagai mitra strategis.

"Banyak capaian yang telah dihasilkan dari kemitraan strategis yang telah disepakati kedua negara pada April 2005. Dan diharapkan ke depan dengan kerangka kemitraan strategis itu, hubungan kedua negara semakin kokoh di berbagai bidang," kata Imron.

Selain menerima Duta Besar RI untuk Cina Imron Cotan, Presiden Xi Jinping didampingi Perdana Menteri Li Keqiang dan Wakil Presiden Li Yuanchao juga menerima para duta besar negara sahabat, dan kepala perwakilan organisasi internasional yang berkedudukan di Beiijing.

Sumber Republika

[FOTO] Uji Terbang Pesawat Amfibi

 Jakarta : Pesawat amfibi, Aron Flying Ship saat melakukan demo terbang di Dermaga Dayung, Pangkalan Komando Pasukan Katak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, (5/4).

Pesawat buatan Korea ini dirancang untuk memantau pertahanan dan keamanan laut yang dapat beroperasi di udara dan air dalam segala kondisi cuaca.[MI/ATET DWI PRAMADIA/wt]

 

 

 

Sumber Metro TV

Danjen Kopassus: Saya yang Paling Bertanggung Jawab

KOMPAS.com/Indra AkuntonoKomandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di depan Gedung Sarwo Eddie Wibowo, markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2013).

JAKARTA : Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo menyatakan siap bertanggung jawab atas terjadinya penyerangan dan pembunuhan empat tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Dengan tegas, ia siap berada di baris terdepan mempertanggungjawabkannya.
"Semua (yang terlibat) itu bawahan saya, anak buah saya. Maka di Kopassus, saya orang yang terdepan yang paling bertanggung jawab," kata Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2013).
Namun begitu, Agus mengatakan bakal mengikuti prosedur sesuai hukum yang berlaku di militer. Ia menyerahkan semua sesuai hukum meski siap bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Investigasi TNI AD terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Brigjen TNI Unggul Yudhoyono mengakui bahwa oknum Grup II Kopassus Kartosuro adalah pihak penyerang empat tahanan terkait pembunuhan Serka Santoso. Menurutnya, penyerangan ini berhubungan dengan pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, yang juga anggota TNI AD, pada 19 Maret 2013 dan pembacokan terhadap mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013 oleh kelompok preman di Yogyakarta.
Serka Heru Santoso merupakan pejabat bintara peleton Kopassus yang notabene atasan langsung para pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan pelaku saat melaksanakan tugas operasi. Sementara Sertu Sriyono adalah mantan Kopassus yang notabene merupakan rekan pelaku saat latihan komando.

Sumber Kompas

Mengembalikan Kejayaan Laut

 

 

Kejayaan perekonomian tersebut mengundang kehadiran banyak pedagang asing yang di kemudian hari malah menjajah. Salah satu strategi penjajahan yang dilakukan adalah menjauhkan masyarakat dari laut. Berkedok seolah-olah ingin memberdayakan perekonomian,  penjajah getol mempromosikan perkebunan. Warga Jawa Barat disuruh menanam teh dan kopi. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur menanam tebu. Masyarakat Sumatera Utara menanam tembakau.
Ketika ada pelajaran menggambar di sekolah, guru ‘diwajibkan’ mengajari anak-anak menggambar pegunungan. Pada pelajaran bercerita, laut selalu disebut sebagai pemisah antar pulau dan didramatisir menjadi momok menakutkan. Tujuannya adalah devide et impera atau politik pecah belah agar generasi muda semakin melupakan kekuatan laut. Setelah kekuatan terpecah belah, mulailah diterapkan penjajahan nyata dengan kerja paksa.
Dampak pengajaran kolonial yang berlangsung berabad-abad itu masih terasa hingga sekarang. Terbukti masih banyak masyarakat takut ke laut. Enggan berbicara mengenai potensi ekonomi kelautan.
“Maka kita sangat mengapresiasi perhatian pemerintah, terutama pada masa Presiden Abdurrahman Wahid “Gus Dur” yang mendirikan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Disusul dengan pembentukan Dewan Maritim Indonesia,” kata Danlanal Banten yang memiliki motto hidup: kerja cepat, cermat, cerdas, tuntas dan ikhlas.
Menurut suami dari Dewi Ria Sutriasi ini, kalau saja Indonesia modern sekarang mau bercermin dari sukses masa lalu dengan memaksimalkan penggalian potensi laut, niscaya kejayaan masa lalu akan bisa diraih kembali.
TUPOKSI PANGKALAN TNI-AL
Ditanya tugas utama Lanal, Kol. (P) Agus Priyatna menjelaskan, Pangkalan TNI AL (LANAL) mendukung administrasi dan logistik satuan TNI AL yang singgah atau melakukan operasi di wilayah kerja. Melaksanakan patroli terbatas serta memberdayakan ekonomi kelautan.
Juga melaksanakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dalam UU ini disebut, ada 3 (tiga) komponen Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta). Yaitu TNI sebagai komponen utama kemudian komponen cadangan dan komponen pendukung dari masyarakat.
Memang masih ada anggapan, komponen cadangan dan pendukung dilibatkan dalam perang apabila banyak TNI yang gugur di medan pertempuran. Padahal bukan demikian. Bila terjadi mobilisasi perang, ketiga komponen maju secara serempak.
“Maka dalam rangka Sishanta, kami telah mendata beberapa kualifikasi yang bisa menjadi komponen cadangan dan pendukung. Katakanlah nakhoda dan engineering kapal, termasuk sumber daya alam dan sumber daya buatan yang bisa dijadikan sarana pertahanan, diantaranya dermaga,” katanya.
Masyarakat dan perusahaan di Banten menyatakan siap membantu komponen utama bila terjadi darurat perang. Terbukti, meski LANAL Banten tidak memiliki dermaga sendiri, tapi setiap Kapal Perang RI (KRI) merapat, tidak pernah mengalami kesulitan karena perusahan swasta dan instansi pemerintah selalu well come. Salah satu dermaga yang sering kami pakai adalah milik PT. Indah Kiat.
KASUS MENONJOL
Menanggapi kasus menonjol di perairan Banten, dia mengaku selama 2 tahun menjadi DAN LANAL, belum pernah menangani pelanggaran hukum. Kapal ikan yang ada di perairan adalah milik nelayan setempat. Kapal ikan asing, belum pernah ada. Kalaupun misalnya ada penyelundupan barang, itu ranah tugas Bea & Cukai.
Yang sering terjadi adalah illegal migran. Yaitu sekelompok orang dari Timur Tengah ingin pindah kenegaraan menjadi warga negara Australia. Itu hak azasi mereka. Tidak bisa dilarang. Tapi karena mereka melintas dari Samudera Indonesia dan kadang menggunakan kapal kecil sehingga sering terdampar akibat derasnya terpaan angin. Sesuai perintah atasan, mereka cukup dihalau, diarahkan sesuai tujuan dan tidak boleh mendarat di Banten.
Menjawab pertanyaan terkait pengamanan objek vital di bibir pantai Banten seperti PLTU Suralaya dan Krakatau Steel Cilegon, Agus mengatakan dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI disebutkan ada tiga tugas utama TNI. Pertama, menegakkan kedaulatan negara; Kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan Ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
OMP berarti berperang melawan tentara negara lain. Sementara Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terdiri dari 14 butir. Dalam butir-butir itu dengan tegas dipisahkan antara pertahanan dengan keamanan. TNI mengemban tugas pertahanan.
Dalam tugas lain, TNI memang dilibatkan tapi sifatnya hanya membantu. Contoh, membantu Polri dalam rangka menegakkan Kamtibmas. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
Termasuk membantu mengamankan objek vital nasional. Sebab sesuai Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional disebutkan, yang bertanggungjawab dalam pengamanan objek vital adalah pengelola. Apabila pengelola membutuhkan pengamanan tambahan, bisa melibatkan alat negara dalam hal ini Polri atau TNI dengan biaya operasional menjadi tanggungan pihak yang meminta bantuan.
UU Nomor 34 Tahun 2004 ini memang belum banyak diketahui masyarakat. Bila terjadi kerusuhan, TNI dianggap terlambat mengambil inisiatif pengamanan. Padahal sekarang TNI tidak lagi sebagai leader pengambil keputusan di lapangan seperti pada masa lalu. Pemerintah sudah membentuk lembaga khusus yang ditugasi sebagai penanggungjawab. ”Katakanlah kita mendapat informasi ada kecelakaan di laut. TNI-AL tidak bisa ujug-ujug mengambil inisiator penanganan. Karena pemerintah sudah membentuk Badan SAR Nasional. TNI sifatnya hanya membantu lewat koordinasi. Saya selalu ingatkan semua jajaran agar betul-betul memahami reformasi di tubuh TNI sebagaimana diatur dalam UU 34 tahun 2004. Jangan sembrono. Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan anggota, akan mencoreng nama institusi.”
HARI ARMADA
Hari Armada diperingati setiap 5 Desember. Kita patut bersyukur bahwa sampai saat ini, armada KRI masih mampu melaksanakan tugas dengan baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan masih tegaknya kedaulatan NKRI. Peringatan Hari Armada sekaligus saat tepat untuk introspeksi. Yang jelas, segala kemampuan harus ditingkatkan seiring kemajuan persenjataan negara-negara tetangga.
“Menurut saya TNI AL sudah maksimal melaksanakan amanat UU. Hanya saja yang tidak kalah penting untuk kita pikirkan bersama adalah memberdayakan potensi ekonomi kelautan. Kita harus mengajak sebanyak mungkin generasi muda cinta laut. Sebagai anggota TNI-AL, saya sangat merindukan kembalinya kejayaan Indonesia di bidang kelautan,” pungkasnya.             Robinson S

Sumber Majalah

Pertemuan 2+2 RI-Australia Perkuat Stabilitas Kawasan

Foto : Menlu & Menhan RI temui Menlu & Menhan Australia (Fajar/Okezone)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa beserta Menlu Australia Bob dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro serta Menhan Australia Stephen Smith, melakukan pertemuan bilateral di Jakarta.

Pertemuan dari dua kementerian dari Indonesia dan Australia ini membahas berbagai isu yang melibatkan kedua negara. Pertemuan 2+2 (two plus two) ini mempererat kerja sama dari Kemlu dan Kemhan dari Indonesia dan Australia.

Salah satu bahasan paling mendasar dalam pertemuan ini adalah kerja sama pertahanan dan keamanan dari kedua negara. Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith, menyebutkan kemungkinan adanya patroli bersama di wilayah-wilayah laut perbatasan Indonesia-Australia.

Menteri Smith kerja sama yang dilakukan selama ini menjadi sangat penting, karena menjadi kolaborasi yang utama. Salah satunya kolaborasi dalam penanggulangan bencana.

"Kerja sama yang dilakukan selama ini bukan hanya pertahanan, tetapi juga penanggulangan bencana. Ini menjadi kolaborasi yang baik antara kedua negara. Tsunami di Sumatera menjadi contoh kolaborasi yang baik," ujar Menhan Australia Stephen Smith, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Sementara Menlu Marty Natalegawa usai pertemuan mengatakan, hubungan kedua negara semakin komprehensif. Marty menyebutkan forum 2+2 sangatlah unik, dimana keterkaitan antara masalah pertahan dan luar negeri sangat dipahami.

Sumber Oke Zone

TNI AD: Oknum Kopassus Serbu Cebongan Dipicu Aksi Keji Preman

"Ini penerapan jiwa korsa yang tidak tepat."

Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI (CPM), Unggul K Yudhoyono, memaparkan hasil investigasi pada Kamis, 4 April 2013 

 

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengumumkan pelaku penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah 11 personel Komando Pasukan Khusus. TNI AD menyatakan para oknum prajurit yang memberondong empat tahanan tersangka pembunuhan prajurit TNI AD Sersan Kepala Heru Santoso itu akan diusut sesuai hukum yang berlaku.

Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal (CPM) Unggul K. Yudhoyono mengatakan lancarnya proses investigasi yang dilakukan timnya karena kejujuran dan keterbukaan para pelaku.
"Menjadi catatan khusus, bahwa para pelaku secara kesatria telah mengakui perbuatan sejak hari pertama penyelidikan, 29 Maret 2013," ujar Unggul dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis 4 April 2013. "Penyerangan tersebut merupakan tindakan seketika yang dilatarbelakangi jiwa korsa dan membela kesatuan."

Para pelaku ini berdinas di Kopassus Grup II Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah. Unggul melanjutkan, penyerangan itu dilakukan setelah mereka mendengar salah satu anggota Kopassus, Serka Heru Santoso, diserang oleh sekelompok preman di Hugo's Cafe, Yogyakarta, hingga tewas pada 19 Maret 2013 dan pembacokan Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013.

"Mereka membela kesatuan setelah mendapat kabar tentang pengeroyokan dan pembunuhan secara sadis dan brutal terhadap anggota Kopassus atas nama Serka Heru Santoso," tuturnya.

Dari 11 orang itu hanya satu yang bertindak sebagai eksekutor, inisialnya U. Prajurit berinisial U, yang memimpin serangan, dibantu delapan temannya melakukan penyerangan menggunakan Mobil Avanza biru dan Suzuki APV hitam.  "Dari 11 orang tersebut, tiga orang berasal dari pelatihan Gunung Lawu," kata Unggul.

Menurut dia, selain motif membela kehormatan kesatuan, pelaku penembakan juga mengaku memiliki utang budi kepada Heru saat bertugas. "Serka Heru merupakan atasan langsung pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan jiwa pelaku saat melakukan operasi," kata Unggul.

Kini tim investigasi menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelidikan sudah dilakukan, berjalan dengan lancar dan dapat menetapkan kesimpulan awal dalam masa kerja enam hari, dengan kejujuran dan keterbukaan.

Latihan di Gunung Lawu

Beberapa prajurit Kopassus tersebut sedang latihan di Gunung Lawu ketika mendengar ada teman meraka dikeroyok dan dibunuh dengan keji, sadis dan brutal, pada pertengahan Maret lalu.
Selasa 19 Maret dini hari, pukul 02.45, Sersan Satu Heru Santosa yang tercatat mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan Kartosuro tewas di Hugo's Cafe di Jalan Adisucipto, Sleman, Yogyakarta.

Heru tewas setelah ditikam dengan pecahan botol minuman keras di bagian dada. Insiden ini berawal ketika korban dikeroyok oleh tujuh orang yang salah satunya adalah Dicky Ambon, gembong preman yang tinggal di asrama Nusa Tenggara Timur di Lempuyangan, Yogyakarta.
"Pelakunya adalah DA. Semua orang tahu siapa  DA. Pelaku sudah diamankan oleh pihak keamanan Hugo's Cafe," kata salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Keesokan harinya, lagi seorang prajurit TNI, Sersan Satu Sriyono, dikeroyok kawanan preman ini di Jalan Sutomo, Yogyakarta. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta Komisaris Dodo Hendra Kusuma menceritakan sebelum terjadi pengeroyokan, Sriyono sempat bertengkar dengan seseorang.
"Kemudian datang belasan orang dengan menggunakan satu mobil dan sekitar tujuh sepeda motor. Salah satunya perempuan," kata Dodo, Kamis 21 Maret 2013.

Usai bertengkar, Sriyono dikeroyok oleh belasan orang tersebut. Dia sempat berlari ke arah utara hingga depan bekas Bioskop Mataram. “Di lokasi tersebut dia dikeroyok lagi. Dalam pengeroyokan pelaku menggunakan senjata tajam dan tongkat pemukul berantai (double stick)."

Korban pun terkapar karena luka akibat senjata tajam. Kepala Sriyono robek karena sabetan senjata tajam. Warga yang melihat kemudian melarikannya ke RS Bethesda Yogyakarta. Kepala Sriyono harus dijahit karena luka yang cukup dalam.

Baru Kamisnya, polisi menangkap empat orang termasuk yang diduga menikam Sertu Heru sampai tewas, yakni Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dicky Ambon (31 tahun), Yohanes Juan Mambait alias Juan (38 tahun), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29 tahun), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33 tahun).
Dicky Ambon adalah gembong preman yang lama meresahkan warga Yogyakarta. Ia punya banyak catatan kriminal di wilayah Yogyakarta. Bahkan, pria lelaki kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, tersebut tertera pada data Polresta Yogyakarta pernah ditahan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Yang lebih "hebat" lagi, saat ditangkap dalam kasus pemerkosaan, dia baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanan 2,5 tahun akibat kasus pembunuhan di Jalan Solo pada tahun 2002.

Unggul menuturkan, belasan prajurit Kopassus mendengar informasi mengenai pembunuhan itu secara tidak sengaja dari warga. "Informasi ini didapatkan secara tak sengaja. Di jalan, mereka dengar dari orang. Karena itu mereka lalu bergerak ke Lapas Cebongan. Jadi, tidak ada info yang disampaikan resmi. Ini secara kebetulan," tuturnya.

Belasan prajurit ini pun naik pitam. "Karena jiwa korsa, mereka bereaksi dan mengajak teman mereka yang berjumlah 11 orang. Ini karena jiwa korsa yang tinggi, apalagi proses penganiayaan begitu sadis, brutal dan biadab," kata Unggul. "Namun, penerapan jiwa korsa tersebut adalah penerapan yang tidak tepat."

Tim bergerak dengan menggunakan dua unit mobil, Toyota Avanza biru dan Suzuki APV warna hitam. Sementara itu, dua prajurit yang menggunakan kendraan Daihatsu Feroza tidak dapat mencegah tindakan penembakan itu.

"Dua orang menggunakan kendaraan Daihatsu Feroza berusaha mencegah tindakan rekan-rekannya tersebut. Dari 11 orang tersebut terdapat tiga orang dari daerah latihan Gunung Lawu," kata Unggul. "Serangan tersebut menggunakan enam pucuk senjata, terdiri dari tiga pucuk jenis AK-47 yang dibawa dari daerah latihan, dua pucuk AK-47 replika dan satu pucuk pistol Sig Sauer replika."

Setelah membunuh keempat preman itu, mereka membawa kabur kamera CCTV beserta rekamannya. "Mereka mengakui barang bukti yang dibawa sudah dimusnahkan dan dibuang ke Sungai Bengawan Solo," kata Unggul di Media Center Dinas Penerangan Angkatan Darat, Jakarta, Kamis 4 April 2013.

Unggul lantas menanyakan dengan cara apa mereka memusnahkannya. "Mereka jawab dibakar sebagian," ujarnya.

Salah dihukum, benar dibela

Tim Investigasi ini dibentuk KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo pada 29 Maret 2013 lalu. Sejak dibentuknya tim, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad, para pelaku sudah mengakui perbuatan mereka.

Dia menegaskan TNI AD akan menjunjung tinggi proses penegakan hukum terhadap siapapun pelaku penyerangan Lapas Cebongan. "Sehubungan dengan ini, TNI AD telah membuktikan jaminan penegakan hukum bagi prajurit yang bersalah," kata Rukman yang bicara di jumpa pers bersama Unggul.

Bercermin pada kasus pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu, kata Rukman, tim investigasi bekerja dengan cepat dan berupaya mencapai hasil sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, dan transparan.

Sabtu lalu, Jenderal Edhie Pramono sendiri telah menjamin akan menindak anggotanya jika terlibat dalam penyerangan Lapas Cebongan. "Intinya, yang salah saya hukum, yang benar saya bela," kata Edhie Pramono di Mabes TNI AD.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengapresiasi tim investigasi TNI yang berhasil mengungkap kasus penyerangan Lapas Cebongan ini. "Apresiasi yang tinggi kepada KSAD dan tim investigasi yang telah bergerak cepat sesuai instruksi Presiden melalui Panglima TNI dan Kapolri," kata Djoko.

Menurut Djoko, ini baru babak awal dari jawaban atas kasus yang menewaskan empat tahanan itu. "Harus terus dilakukan penyidikan-penyidikan yang lebih tajam sebelum diajukan ke Mahkamah Militer," ujar dia. (kd)

Sumber  VIVA.co.id

Kadet AAL Berhasil Modifikasi Senjata Otomatis

Senjata ini dapat dikembangkan sebagai salah satu alutsista yang diutamakan untuk ranpur marinir.

Para Kadet ALL memperlihatkan senjata modifikasi GPMG 7,62 M

KADET AAL Tingkat IV Korps Elektronika berhasil memodifikasi senjata GPMG (General Purpose Machine Gun) 7,62 MM menjdi senjata otomatis untuk Kendaraan Tempur Marinir.
Para Kadet AAL ini butuh waktu 40 hari lamanya baru berhasil menyelesaikan hasil modifikasi ini. Senjata ini dapat dikembangkan sebagai salah satu alutsista yang diutamakan untuk ranpur marinir.
“Ini suatu yang membanggakan bagi Kadet AAL khususnya korps elektronika, dan ini merupakan pengalaman sangat penting dan berharga sebagai bekal mereka di tempat penugasannya nanti setelah dilantik menjadi seorang perwira," ujar Gubernur AAL Laksda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, pada saat menyaksikan langsung Seminar Prodi Teknik Elektronika Kapal Perang di Gedung Dewakang AAL, Bumimoro, Surabaya, Kamis (4/4/2013).

Sumber pelita

Laut Pemersatu NKRI

 

Bila dibandingkan dengan bentangan jalan yang membelah Pulau Jawa dari Anyer Provinsi Banten hingga Panarukan (sekarang Kabupaten Situbondo) Jawa Timur “hanya”sekitar 1.000 km. Naik bus melintasi jalan yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda, Willem Daendels tahun 1762-1818 ini butuh waktu sekitar sehari semalam. Lalu harus berapa lama mengitari garis pantai yang 81 kali lebih panjang itu?
Kondisi dan letak gerografis Indonesia yang sedemikian rupa, membutuhkan suatu badan yang mampu mengkoordinir pengamanan dan penegakan hukum di laut.  Maka dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
Apa saja tantangan yang dihadapi di laut? Bagaimana koordinasi antar instansi dilakukan? Sejauhmana kehadiran Bakorkamla mampu meningkatkan rasa aman di laut? September lalu Robinson Simarmata dari LIFESTYLE mewawancarai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto didampingi Laksamana Pertama (Maritim) Drs. Tri Yuswoyo M.Sc – M. Mar-Eng selaku Kepala Pusat Informasi (Intelijen), Hukum & Kerjasama, dan Laksamana Pertama Susanto selaku Kapus Ops, di kantor Bakorkamla Jakarta Pusat. Berikut petikannya.
Nama lembaga ini menggambarkan cakupan tugas yang sangat luas. Bisa dijelaskan?
Lautan Indonesia yang demikian luas tentu memiliki berbagai aspek. Baik aspek pertahanan, keamanan, maupun aspek ekonomi. Kita tahu, gangguan negara asing kerap kali dimulai lewat manuver dari laut perbatasan.  Laut juga menjadi sarana transportasi orang dan barang yang murah meriah. Maka tak heran, jalur laut sering disalahgunakan untuk menyelundupkan orang dan barang. Baik skala nasional maupun internasional.
Sebagaimana kita tahu, banyak pemangku kepentingan (stakeholder) dalam keamanan di laut. Masing-masing instansi tentu punya tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing. Katakanlah di tengah laut ada kapal lewat membawa logging. Terkait keabsahan legal tidaknya logging tersebut, menjadi kewenangan pihak Ditjen Bea & Cukai dan Dinas Kehutanan. Sementara bila terjadi gangguan keamanan terhadap kapal yang sama, menjadi tanggungjawab TNI-AL atau Polisi Perairan (Polair).
Kadangkala meski ada petugas melihat pelanggaran, tapi karena bukan menjadi Tupoksinya, maka kejadian itu bisa berlalu begitu saja.
Nah, sesuai visinya Bakorkamla ingin mewujudkan terciptanya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum dalam wilayah perairan Indonesia secara terpadu. Dengan tugas pokok, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu juga.
Beberapa tugas Bakorkamla adalah merumuskan kebijakan umum di bidang keamanan laut. Kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut. Juga membantu peningkatan kapasitas kelembagaan dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut. Meliputi penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, pengamanan pelayaran serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.
Mengapa masyarakat juga perlu diawasi? Karena laut tidak boleh dikapling-kapling seperti daratan. Kita ingat, nelayan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa pernah bergesekan karena masing-masing pihak meng-claim wilayah laut menjadi ‘milik’ nelayan tertentu.
Mengingat banyaknya stakeholder di laut, maka Ketua Bakorkamla dijabat langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Dengan anggota: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Sekretaris dijabat Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla merangkap anggota.
Bakorkamla mengambil alih tugas-tugas intansi yang ada?
Tidak tepat disebut mengambil alih, tetapi mensinergikan tugas-tugas stakeholder yang ada. Baik Polri, Bea Cukai, KKP, TNI AL dan lainnya. Karena harus kita sadari bersama, pengamanan laut Indonesia yang demikian luas tidak mungkin bisa dilakukan oleh hanya satu lembaga.
Kapan tepatnya Bakorkamla berdiri?
Semangat Bakorkamla sebenarnya sudah ada sejak Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam wilayah NKRI. Sehingga laut harus dimaknai sebagai pemersatu, bukan pemisah antara satu pulau dengan pulau lainnya.
Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut diluar garis pantai tersebut.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan sehingga laut antarpulau merupakan wilayah Republik Indonesia, bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.
Setelah melalui perjuangan panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dunia internasional dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan adanya pengakuan PBB ini, luas wilayah Republik Indonesia bertambah 2,5 kali lipat.
Tahun 1972 lahirlah Badan Koordinasi Keamanan Laut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung.
Pada tanggal 29 Desember 2005 dideklarasikan Bakorkamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005. Inilah yang kami istilahkan dengan revitalisasi Bakorkamla.
Gaung Bakorkamla baru saja terdengar setelah tahun 2005 ini. Mengapa demikian lambat?
Perhatian pemerintah terhadap keamanan laut sejak masa Presiden Sukarno hingga sekarang tidak pernah surut. Misalnya di jaman Presiden Suharto, digalakkan pembangunan ASDP dan membangun kapal PELNI. Tujuannya agar satu pulau dengan pulau lainnya bisa terhubung dengan baik. Pak Harto juga membangun satelit Palapa meski ada pihak menganggapnya sebagai proyek mercusuar, penghamburan uang. Padahal tujuannya baik, agar seluruh wilayah NKRI baik darat maupun lautannya dapat terpantau dan diawasi lewat satelit.
Sama halnya dengan Bakorkamla. Mungkin ada sebagian masyarakat menganggap untuk apa lagi? Toh sudah banyak lembaga yang mengurusi keamanan di laut. Tapi sebagian masyarakat lain bertanya mengapa kehadirannya terlambat?
Bagi saya, tidak ada kata terlambat. Semua butuh proses penyempurnaan.
Banyak nelayan kita ditangkap petugas negara lain. Sejauhmana peran Bakorkamla bisa menolong mereka?
Patroli rutin sudah dilakukan TNI-AL atau KKP agar nelayan kita tidak sampai keluar dari zona perairan Indonesia. Sebaliknya nelayan asing pun jangan sampai masuk ke wilayah perairan kita. Yang jadi masalah, apabila nelayan ditangkap di daerah yang masih disengketakan. Bila hal itu terjadi, tentu butuh diplomasi luar negeri. Itu sebabnya, salah satu anggota Bakorkamla adalah Menteri Luar Negeri.
Laut kita sedemikian luas. Apakah Bakorkamla sudah punya radar memadai untuk mengawasi?
Kita punya Regional Coordinating Center (RCC). Disini kita memiliki alat-alat deteksi. Setidaknya sudah ada 15 alat deteksi yang ditempatkan mulai paling Barat di Sabang sampai paling Timur di Merauke. TNI–AL juga punya alat deteksi di beberapa pantai. Kemudian KKP juga punya alat deteksi. Dinas Perhubungan Laut juga punya alat deteksi, Polisi Perairan (Polair) juga punya alat deteksi. Selain RCC, Bakorkamla juga didukung dua stasiun bumi di Bangka Belitung dan Bitung.
Apakah Bakorkamla punya kewenangan merampas barang atau menahan orang yang dianggap melanggar aturan?
Tentu kewenangan itu kami miliki. Namun kami lebih mengutamakan penegakan hukum melalui peningkatan harmonisasi intelejen dan informasi.
Bila punya kewenangan merampas barang, apakah sudah punya tempat penyimpanan barang rampasan?
Masing-masing instansi kan punya gudang penyimpanan barang rampasan. Contoh, kapal yang melangar aturan akan digiring ke pangkalan TNI-Al.
Atau barang illegal akan disimpan di gudang kepabeanan milik Ditjen Bea & Cukai. Jadi tidak harus Bakorkamla yang menyimpan.
Meski demikian, Bakorkamla juga punya rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rubasan) di beberapa daerah. Sebut saja Rubasan satu atap yang sedang dirintis di Sambas Kalimantan Barat.
Keberhasilan sebuah lembaga kerap diukur dari seberapa besar dana yang bisa diperoleh atau seberapa besar potensi kerugian negara bisa dicegah. Bila tolok ukur itu digunakan untuk Bakorkamla, apakah lembaga ini sudah tergolong berhasil?
Memang kita sering mendengar anggapan untung – rugi sebuah lembaga menggunakan parameter seperti yang Anda sebut. Tapi saya kira ukuran itu tidak selalu tepat digunakan, terutama untuk Bakorkamla. Karena kami sifatnya Badan Koordinasi.
Meski demikian, tahun 2011 potensi kerugian negara yang berhasil kita amankan sekitar Rp 108,5 milyar. Tapi itu baru potensi kerugian. Artinya, seandainya tidak dicegah, negara akan rugi sebesar itu. Baik illegal fishing, illegal logging, dsb. Bahkan belum lama ini Bakorkamla berkerja sama dengan stakeholder lain berhasil menangkap kapal di perairan Riau yang membawa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang hendak dijual ke luar negeri.
Bila tidak menggunakan parameter untung rugi. Apa efek besar yang dihasilkan Bakorkamla?
Bakorkamla sering melakukan operasi gabungan diluar operasi mandiri yang dilakukan lembaga yang ada. Kelebihan operasi gabungan ini lebih simple dan tidak kenal ampun.
Serta bersifat “One for all” artinya kapal patroli KKP yang sedang di BKO kan ke Bakorkamla dapat melakukan penegakan hukum di luar perikanan. Maka berdasarkan data statistik, pelanggaran di laut menurun drastis.  Misalnya saja, sepanjang Juli 2012 terjadi 242 kasus. Sementara hingga pertengahan Agustus 2012 pelanggaran laut hanya sebanyak 82 kasus.
Adakah peringatan dini milik Bakorkamla misalnya terhadap adanya potensi bahaya di laut?
Salah satu fungsi Bakorkamla adalah sebagai EWS (early warning system) bekerjasama dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) yang dapat mendeteksi suhu air laut, arah angin, kecepatan angin, tinggi gelombang. Sehingga bagi kapal-kapal yang sedang berlayar dan berpotensi menuju kearah gelombang tinggi diberikan peringatan dini melalui telepon, radio atau faximile.
Adakah nomor telpon layanan publik Bakor kamla yang dengan mudah bisa dihubungi?
Bakorkamla punya crisis center yang berfungsi sebagai PUSKODAL (Pusat Komando Pengendali) dengan call center (021) 500500 dan 127. Siapa saja yang mengalami, menyaksikan kecelakaan, musibah, tindak kriminal di laut, atau apa saja peristiwa di laut yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi telepon bebas pulsa tersebut kapan saja, 24 jam non stop

Sumber majalah

TNI AD Akui Penyerang LP Cebongan Anggota Kopassus

Ilustrasi.

JAKARTA : Ketua Tim Investigasi TNI AD terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, mengakui bahwa oknum Grup II Kopassus Kartosuro adalah pihak penyerang empat tahanan terkait pembunuhan Serka Santoso.
"Bahwa secara kesatria dan dilandasi kejujuran serta tanggung jawab, serangan LP Cebongan, Sleman, pada 23 Maret 2013 pukul 00.15 WIB diakui dilakukan oleh oknum anggota TNI AD, dalam hal ini Grup II Kopassus Kartosuro yang mengakibatkan terbunuhnya empat tahanan," kata Wakil Danpuspom TNI AD Brigjen Unggul K Yudhoyono, yang juga ketua Tim Investigasi kasus tersebut di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Brigjen Unggul mengatakan, penyerangan ini berhubungan dengan pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, yang juga anggota TNI AD, pada 19 Maret 2013 dan pembacokan terhadap mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013 oleh kelompok preman di Yogyakarta.
"Bermotif tindakan reaktif karena kuatnya rasa jiwa dan membela rasa kehormatan satuan," kata Brigjen Unggul.
Serka Heru Santoso merupakan pejabat Bintara Peleton Kopassus yang notabene atasan langsung para pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan pelaku saat melaksanakan tugas operasi. Sementara Sertu Sriyono adalah mantan Kopassus yang notabene merupakan rekan pelaku saat latihan komando.
"Peristiwa tersebut dilatarbelakangi jiwa korsa yang kuat di mana jiwa korsa merupakan roh setiap kesatuan militer. Namun, diakui kegiatan serangan ke Lapas II Cebongan adalah penerapan jiwa korsa yang tidak tepat," ujar Unggul.

Sumber Kompas

Lemsaneg Proaktif Pecahkan Sandi Asing

JAKARTA : Keberadaan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) selama ini nyaris luput dari perhatian. Padahal, sudah 67 tahun Lemsaneg melayani negara dari berbagai ancaman.

Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya itu memiliki dua fungsi strategis, yaitu jaminan keamanan informasi dan intelijen sinyal. Untuk itu, Lemsaneg terus berupaya mengasah kemampuan di bidang teknologi informasi (IT) demi menjamin keamanan informasi di lingkungan kementerian/lembaga di Indonesia.

"Termasuk di dalamnya pengembangan kemampuan mengupas informasi bersandi milik asing, khususnya pihak-pihak yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional," beber Djoko pada acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Persandian RI, di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Hadir pula pada kesempatan itu antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jaksa Agung Basrief Arief, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X dan Wakapolri Komjen (Pol) Nanan Sukarna. 

Lebih lanjut Djoko mengatakan, Lemsaneg memang ditugasi pemerintah untuk menjamin keamanan dan melindungi kerahasiaan informasi berklasifikasi. Meski demikian, lanjutnya,  dibutuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kerahasiaan informasi.

Jenderal berbintang dua itu menegaskan, meski Lemsaneg hanya menjalankan tugas dari pemerintah namun bukan berarti harus bersikap pasif. "Lemsaneg berperan aktif dalam melakukan kegiatan operasi analisis sinyal serta pemecahan sandi asing," tuturnya.

Sementara  Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Lemsaneg harus terus meningkatkan pembinaan kepada instansi pemerintah dalam melakukan fungsi persandian. Menurutnya, dibutuhkan dedikasi dan loyalitas dalam menjaga informasi yang tergolong rahasia negara.

"Kepada insan sandi, saya tekankan agar meningkatkan dedikasi, loyalitas dan memelihara etos kerja sebagai nilai profesionalisme pengamanan informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara," pintanya.

Sedangkan Sri Sultan mengatakan, pesatnya perkembangan informasi saat ini harus disikapi secara bijak dan peka. Menurutnya, aparat negara harus menyadari dan memahami perang informasi saat ini.

"Karena kondisi ini menciptakan kerawanan yang terbuka lebar bagi hakekat ancaman informasi, khususnya informasi yang sensitif dan strategis yang substansinya berkaitan dengan rahasia negara. Ini harus diwaspadai dan disadari oleh user dan penyelenggara negara demi terbentuknya security minded dan security awareness dan pemahaman perang informasi,” sebutnya. 

 

Sumber jpnn

Indonesia Abstain Soal Traktat Perdagangan Senjata

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

Jakarta:  Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Jakarta, Rabu, 4 April 2013 menyatakan penjualan senjata membuat konflik di dunia makin berlarut-larut dan mengakibatkan jatuhnya korban yang besar di kalangan masyarakat sipil. Akan tetapi, pemerintah memilih bersikap abstain soal traktat yang mengatur soal perdagangan senjata global tersebut.

Traktat tersebut dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa, 2 April 2013. Perjanjian itu akhirnya disetujui melalui voting dengan hasil 154 suara menyatakan setuju, tiga menolak, dan 23 abstain.

Tiga negara yang menolak traktat itu adalah Iran, Suriah, dan Korea Utara. Negara yang bersikap abstain seperti Indonesia, antara lain Rusia dan Cina, yang dikenal sebagai dua negara produsen senjata terbesar.

Alasan pemerintah Indonesia bersikap abstain karena perjanjian itu mensyaratkan soal hak asasi manusia di dalamnya. "Draft yang dihadapan kita seolah-olah memberikan kesan bahwa ekspor alat persenjataan ini ada semacam kondisionalisasinya, yang mengaitkannya dengan pelanggaran HAM," kata Marty usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr dan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith di Jakarta, kemarin.

Dia menampik anggapan sikap tersebut menyiratkan adanya keberatan Indonesia karena perdagangan senjata dikaitkan dengan isu HAM. "Permasalahannya, kita tidak bisa memberikan semacam status hukum kepada pandangan yang menyatakan penjualan senjata itu ada kondisionalitas. Prakondisi ini akan melanggar undang-undang," kata Marty.

Dia menambahkan, penetapan kondisionalitas itu bertentangan dengan pasal 43 ayat 5 Undang Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menyatakan Indonesia melarang impor senjata apabila ada kondisionalitas politik yang menyertainya.

Dengan bersikap abstain, kata Marty, Indonesia juga memberikan kesempatan untuk mempelajari traktat penjualan senjata global dari berbagai dimensi, termasuk politik dan hukum. "Ini menunjukkan kita sangat berhati-hati dan tidak gegabah," katanya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menambahkan, Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur industri pertahanan serta ekspor-impor senjata. "Kita berpegang pada peraturan itu," katanya.

Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, usai bertemu Marty mengatakan, Australia akan menjadi negara pertama yang menandatangai traktat tersebut. Ia menyebut perdagangan senjata ilegal di dunia sudah sangat mengkhawatirkan. Namun dia menghormati posisi yang diambil Indonesia.

Pembahasan soal traktat perdagangan senjata di forum PBB tersebut merupakan buah dari kampanye enam tahun koalisi organisasi non-pemerintah, termasuk Amnesty International dan Oxfam.

Menurut taksiran Amnesty International dan Oxfam, perdagangan senjata global diperkirakan bernilai antara US$ 60 miliar dan US$ 70 miliar per tahun. Sedangkan jumlah orang yang terbunuh akibat senjata ilegal sekitar 750.000 orang per tahun.

Sumber Tempo

Koarmabar Operasi Siaga Tempur Laut Libatkan 8 Kapal Perang

JAKARTA :Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar)  menggelar Operasi Siaga Tempur Laut tahun 2013 dengan melibatkan delapan kapal perang berbagai jenis, satu pesawat udara, tim Pasukan Katak  dan tim Taifib, tim Repair serta personel kesehatan yang dilaksanakan selama 180 hari di perairan yuridiksi nasional wilayah Indonesia bagian barat.
Operasi Siaga Tempur Laut  yang dipimpin Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlaarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tri Wahyudi Sukarno, S.E.,  dengan  melibatkan 8 KRI jenis parchim dan angkut tank, Kapal cepat rudal (KCR)   dan kapal patroli   tersebut  akan melaksanakan operasi yang dikonsentrasikan pada  daerah rawan strategis perairan ZEE dan perairan pulau-pulau terluar.
Operasi Siaga Tempur laut tersebut diberangkatkan dalam suatu upacara pemberangkatan dengan Irups Asisten Operasi Panglima TNI mayor Jendral TNI Hambali Hanafiah yang diwakili oleh Komandan Gugus tempur laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksma TNI Laksma Tri Wahyudi Sukarno, S.E., di dermaga  Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Senin lalu.
Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jendral TNI Hambali Hanafiah dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Operasi Siaga tempur Laut tahun 2013 yang digelar Koarmabar merupakan implementasi tugas operasi militer untuk perang yang dilakukan oleh koarmabar selaku Kotama operasional TNI. Operasi tersebut memiliki tujuan menjaga kedaulatan negara dan penegakkan hukum di laut dengan menggelar unsur-unsur kekuatan laut.
Lebih lanjut disampaikan kegiatan operasi ini akan digelar secara terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia bagian barat, utamanya di daerah rawan strategis sebagai antisipasi dan dampak penangkalan dari berbagai kemungkinan yang timbul.
Kondisi geografis Indonesia, kata Asisten Operasi Panglima TNI juga memiliki tingkat kerawanan  terhadap terjadinya pelanggaran kedaulatan negara dan hukum di laut, seperti konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, terorisme, sea robber, illegal fishing, illegal trafficking, penyelundupan senjata dan kegiatan-kegiatan illegal lainnya.
Operasi Siaga tempur Laut dengan nama sandi Arung Pari-13 yang akan dilaksanakan oleh unsur-unsur TNI Angkatan laut yang  dalam hal ini dilaksanakan oleh Komando Armada RI Kawasan Barat merupakan tugas kehormatan yang memiliki makna strategis dalam rangka menjaga kepentingan dan kedaulatan negara.
Keberhasilan tugas ini, kata Asisten Operasi panglima TNI sangat  bergantung pada tekad kita bersama, oleh karena itu laksanakan tugas yang mulia ini sebagai wujud komitmen sebagai prajurit TNI khususnya prajurit TNI Angkatan Laut yang mengemban tugas dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan dan hukum di laut wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia.
Asisten Operasi Panglima TNI  Mayor Jendral TNI Hambali Hanafiah dalam kesempatan tersebut menyampaikan penekanan kepada prajurit yang terlibat dalam Operasi siaga tempur Laut  antara lain, tindak tegas segala bentuk ancaman yang melanggar kedaulatan negara dan hukum di laut sesuai dengan aturan yang berlaku secara hukum nasional maupun internasional.
Selain itu laksanakan latihan manuver tempur secara professional  guna mengasah naluri tempur prajurit dan laksanakan tugas dengan mengedepankan “ Zero Accident” melalui pemahaman dan kegiatan sesuai standart operastion prosedur (SOP) serta pegang teguh disiplin keprajuritan.
(dispenarmabar/sir)

Sumber Puskota

Kemhan – IAMI Bahas Kerjasama Pengadaan Truk Militer dalam Modernisasi Alutsista

Jakarta : Kementerian Pertahanan menargetkan akan mempercepat realisasi program modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sampai tahun 2014 untuk mencapai kekuatan pertahanan negara sampai pada kekuatan pokok minimum. Salah satunya adalah dengan melakukan pengadaan alat berat berupa truk militer seberat 2,5 ton dan 5 ton sejumlah 1000 unit.

Diharapkan alat berat tersebut dapat difungsikan sebagai alat angkut barang dan prajurit TNI yang pada akhirnya dapat memperkuat pertahanan negara. Hal tersebut terungkap saat Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) MR. Isikawa beserta rombongan di kantor Kemhan, Rabu (3/4).

Untuk itu, Kemhan memandang penting untuk melakukan kerjasama dengan IAMI dalam memproduksi truk militer 2,5 ton dan 5 ton yang baru pertama kali diadakan. Wamenhan berharap kerjasama ini dapat terealisasi sebelum semester kedua pada bulan Oktober 2014.

Lebih lanjut dikatakan Wamenhan, dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton ini dapat memfasilitasi personel TNI untuk mobilisasi. Untuk itu dalam pembuatannya diharapkan dapat memenuhi spesifikasi teknis atau military specification yang dibutuhkan TNI dan dalam pengirimannya (delivery) dapat dilakukan secara bertahap.

Menanggapi hal tersebut, Presdir IAMI menyatakan terdapat aspek teknis dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton tersebut yaitu aspek availability atau aspek ketersediaan barang dengan tujuan untuk mempercepat jangkauan pelayanan. Dalam aspek teknis dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah Jepang maupun dari distributor lokal yang tersebar di wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin dan Balikpapan.

Selain itu akan diadakan pelatihan secara periodik dengan satuan-satuan TNI yang berada di daerah-daerah atau kodam-kodam. Disamping itu juga, IAMI mengadakan program after sales service atau technical advisor dengan melakukan konsultasi secara berkala dan field advisor pada saat menghadapi permasalahan teknis ataupun pada kondisi baik.

Selain itu terdapat juga aspek affordability atau aspek keterjangkauan yang bertujuan untuk memberi dukungan spare part dengan harga yang kompetitif. Untuk program maintenance, akan diadakan pelatihan secara periodik di satuan-satuan TNI di daerah, baik dalam pengoperasian maupun repair and maintain.

Untuk mendukung hal tersebut, akan diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai payung hukum atau pegangan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama dan soliditas. Selain di Indonesia, produk ini juga diperkenalkan diberbagai negara seperti di Thailand.

Sumber DMC

TNI AL dan Amerika Latihan Bersama

---

JAKARTA : TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat (United Statis Pasific Command/USPACOM) dalam waktu dekat akan menggelar latihan bersama dengan nama sandi latihan Carat 2013 (Cooperation Afloat Readiness and Training 2013). Latihan ini dalam kerangka kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
Dalam laporan kesiapan yang dipaparkan oleh Kolonel Laut (P) Deny Septiana, S.Ip selaku Komandan Satgas yang juga menjabat Komandan Satuan kapal Patroli Armabar kepada Wakil Asisten Operasi Kasal (Waasops Kasal) Laksamana Pertama TNI Arie H. Sembiring di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur  bahwa latihan akan dilaksanakan  menjadi dua tahap, yaitu tahap pangkalan yang meliputi kegiatan simposium, pelatihan, olah raga persahabatan dan interaksi sosial melalui pertunjukan musik, dan kunjungan ke Sekolah Dasar  di wilayah Jakarta Utara.
Tahap laut yang meliputi kegiatan latihan tempur kapal di perairan Laut Jawa dan latihan Marinir di daerah latihan Koprs Marinir, Antralina, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. “Latihan bersama nantinya akan dilaksanakan kurang lebih selama sebelas hari, dan melibatkan pasukan elit kedua negara serta kapal perang termasuk kapal selam,” kata Dan Satgas.
Waasops Kasal Laksamana Pertama TNI Arie H. Sembiring pada kesempatan tersebut menambahkan bahwa latihan ini digelar guna meningkatkan kerja sama internasional khususnya dibidang pertahanan, antara Angkatan Laut kedua negara dalam menambah profesionalisme prajurit, dihadapkan pada perkembangan tuntutan dan dinamika tugas ke depan yang semakin kompleks, khususnya terkait masalah keamanan di wilayah perairan.
Materi latihan yang akan diaplikasikan diantaranya peningkatan kemampuan teknis dan taktis pada pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP), peningkatan kemampuan teknis dan taktis pada pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan pelaksanaan simposium tentang perkembangan teknologi alutsista masa kini. Sedangkan lokasi latihan yang digunakan adalah wilayah Jakarta dengan pos Komando di Mako Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), perairan Tanjung Priok hingga Kepulauan Seribu, serta Tanjung Pasir, Tangerang, Provinsi Banten.
Sisi sentuhan di bidang kemasyarakatan pada latihan bersama ini adalah akan laksanakan kegiatan bakti sosial dan pembangunan, antara lain rumah tahan gempa yang dibangun di daerah Tanjung Pasir, Tangerang, Provinsi Banten, sedangkan pada sisi teknologi militer  adalah berupa uji coba pengoperasian/penerbangan pesawat tanpa awak milik US Navy.
(dispenal/sir)

Sumber Poskota

Koarmatim akan Uji Senjata Strategis di Laut Jawa

Foto Dok Dispenarmatim

Surabaya : Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) kembali akan mengadakan uji coba senjata strategis. Uji coba bersandikan 'Gladi Parsial IV' dilaksanakan di Laut Jawa.

Dari rilis yang diterima detiksurabaya.com, Rabu (3/4/2013) Koarmatim telah menggelar Latihan Pos Komando (Latposko) di Gedung Pusat Latihan Kapal Perang (Puslatkaprang) Kolatarmatim, Ujung, Surabaya.

Latihan uji coba senjata strategis yang akan dilaksanakan di Laut Jawa ini merupakan uji coba Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang dipersiapkan untuk Latihan Gabungan TNI Tahun 2013. Dalam latihan ini, TNI akan menggelar latihan yang melibatkan tiga unsur kekuatan matra TNI, yaitu matra darat, matra laut dan matra udara.

Untuk latihan uji coba senjata strategis, Koarmatim akan mengerahkan kapal-kapal perangnya sebanyak 13 kapal perang dari berbagai type, dengan berbagai senjata andalan strategis yang dimiliki oleh masing-masing kapal perang.

Kapal perang atau KRI yang terlibat itu antara lain KRI Sultan Hansanudin-366, KRI Frans Kaisiepo-368, KRI Sultan Iskandar Muda –367, KRI Yos Sudarso-353, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355,KRI Hiu-804 KRI Kerapu-812,KRI Kakap-811,KRI Cut Nyak Dien-375, KRI Sutanto-877, KRI Makassar-590, KRI Cakra-401 serta 1 helikopter dan pesawat Cassa sebagai Patroli Maritim.

Sedangkan senjata strategis yang akan diujicobakan itu antara lain, Rudal C-802, Rudal exocet MM -40, RBU -6000 dan torpedo sut. Torpedo Sut nantinya akan ditembakan oleh Kapal selam KRI Cakra-401, Rudal Exocet MM-40 akan ditembakan oleh kapal Sigma Class buatan Belanda, Rudal C-802 akan ditembakan oleh kapal jenis Vanspeijkh juga buatan Belanda dan RBU 6000 akan ditembakan oleh kapal jenis Parcim.

Kapal perang yang melakukan penembakan senjata strategis ini merupakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) dan Satuan Kapal Selam (Satsel) Koarmatim.

Mesin-mesin perang Koarmatim ini akan segera bergerak menuju Laut Jawa, seusai melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) dan Tactical Game (TG) di Pusat Latihan Elektronika dan Pengendalian Senjata (Puslatlekdalsen) Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kobangdikal) tanggal 4-9 April mendatang.

Materi latihan yang akan dilaksanakan meliputi Check komunikasi, keluar pelabuhan, melewati medan ranjau/ Mine Field Transit, pertahanan udara / Adex, Screen Exercise, Aswex dan penembakan RBU-6000, Helly Cross Deck/Touch and Go Exercise, Gunnex sasaran tomatto Killer, Sul sasaran Tomatto Killer, prosedur penembakan exocet MM-40, prosedur penembakan rudal C-802, prosedur penembakan torpedo Sut, Anti Air Rapid Open Fire Exercise (AAROFEX) dan masuk pelabuhan.

Latihan ini bertujuan untuk memantapkan profesionalisme prajurit matra laut dan kesiapsiagaan KRI atau pesawat udara guna melaksanakan manuvra taktis penembakan senjata strategis dalam rangka mendukung latihan gabungan TNI Tahun 2013.

Sumber Detik

Jajaki Persenjataan, Komisi I DPR Terbang ke Ukraina dan Turki

Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin (sumber: Antara)

 

Jakarta - Komisi Pertahanan dan Luar Negeri (Komisi I) DPR berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ukraina, untuk menjajaki pembelian senjata bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Ke Ukraina itu, kita mencoba menganalisa. Karena senjata yang kita beli dari Rusia ternyata harus melakukan pemeliharaan. Dan kalau pemeliharaannya di pabrik Rusia, lebih mahal. Kemudian, kenapa tidak kita arahkan ke sana (Ukraina)?" kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, di Jakarta, Rabu (3/4).
Setelah menganalisa persenjataan yang dibuat Ukraina, menurut Hasanudin, mereka juga tetap akan melakukan pengamatan terhadap sistem persenjataan Rusia. Dia pun menekankan bahwa sistem persenjataan untuk Angkatan Darat (AD) banyak dibuat di Ukraina.
"Setelah itu, kita akan melihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan bisa bekerja sama dengan PT Pindad. Jadi, bekerja dengan Pindad mengacu pada UU Pertahanan," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Hasanudin menjelaskan bahwa fraksinya akan memberangkatkan satu orang anggota dalam kunker tersebut, yakni Hery Ahmadi.
"Ke ukraina itu sebagai kunjungan balasan, karena ada Komisi Pertahanan Ukraina ke Indonesia beberapa waktu lalu menjelaskan tentang sistem persenjataan dan lain-lain," tandasnya.
Berikut jadwal kunker ke Ukraina dan Turki, berdasarkan rilis yang dikeluarkan pimpinan Komisi I DPR:
-13 April 2013: Pukul 17.50 WIB take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Istanbul, Turki.
-14 April 2014: Pukul 07.55 waktu Istanbul, take off dari Istanbul menuju Kiev, Ukraina, dan tiba di Kiev pukul 09.55 waktu Ukraina.
-15 April 2013: Pukul 09.30 waktu Ukraina, Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Duta Besar RI untuk Republik Ukraina, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Parlemen Ukraina.
-16 April 2013: Kunjungan Komisi I DPR RI ke Industri Pertahanan Ukraina, dengan agenda mendengarkan penjelasan pimpinan perusahaan Industri Pertahanan Ukraina yang dilanjutkan dengan tanya jawab.
-17 April 2013: Kembali ke Istanbul dan RDP dengan Konjen RI.
-18 April 2013: Kunjungan Komisi I DPR RI ke objek-objek yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi I DPR RI.
-19 April 2013: Terbang kembali ke Tanah Air pukul 00.40 waktu Istanbul.

Sumber Berita satu

RI Bangun Jaringan Cyber Defence

Puskom Publik Kemhan / Kemhan-Keminfo
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Selasa (2/4) melakukan pertemuan untuk membahas rencana pembangunan jaringan cyber defence yang merupakan bagian dari national cyber security, di kantor Kominfo Jakarta.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Selasa (2/4) melakukan pertemuan untuk membahas rencana pembangunan jaringan cyber defence yang merupakan bagian dari national cyber security, di kantor Kominfo Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan menjelaskan bahwa cyber defence terkait dengan keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa yang memerlukan koordinasi.

“Diharapkan pembangunan cyber defence dapat berjalan seiring dengan pembangunan national cyber security yang merupakan lingkup Kemenkominfo,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Lebih lanjut, Menhan menyatakan bahwa cyber defence merupakan bagian dari Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisinfohanneg) yang terdiri pejabat eselon I di lingkungan Kemhan.

Sedangkan Menkominfo menjelaskan pembangunan national cyber security dilatarbelakangi kecenderungan serangan terhadap dunia maya dan fasilitas dunia maya yang semakin meningkat.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Tifatul, terdapat 36,3 juta kali serangan terhadap kementerian dan lembaga. Untuk itu kerjasama antar kementerian dan stake holders perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi serangan terhadap dunia maya tersebut.

“Ancaman serangan dapat merambah bidang ekonomi, bisnis, instansi-instansi vital seperti PLN, bandar udara, penerbangan dan bursa efek, e-ktp dan hasil-hasil pilkada,” kata Tifatul.

Dia juga mengatakan Kominfo berupaya untuk memberikan alert kepada seluruh stake holders terhadap serangan-serangan yang datang. “Diharapkan seluruh bidang untuk meningkatkan awareness akan datangnya bahaya berupa ancaman cyber,” katanya.

Sumber Jurnas