8 MK-82 Bombardir AWR Siabu

 

 SEBANYAK delapan bom jenis MK-82 yang dibawa oleh empat pesawat tempur Hawk 100/200 Skadron Udara 12, membombardir sejumlah target yang berada di areal latihan penembakan “air to ground” AWR Siabu, Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (13/9). Misi latihan operasi udara yang menggunakan bom jenis MK-82 Live ini merupakan puncak latihan “Weapon Delivery” yang telah digelar oleh Skadron Udara 12 selama satu minggu ini.

Pada kesempatan latihan tersebut Danlanud Roesmin Nurjadin, Kolonel Pnb Andtawan. M.P, S.IP menyampaikan bahwa latihan ini merupakan latihan profesiensi rutin yang dilaksanakan secara berkala dengan tujuan meningkatkan kemampuan para penerbang dalam melaksanakan Roketing dan Bombing terhadap sasaran di darat yang berada di area latihan penembakan udara ke darat, AWR, Siabu yang berada di kabupaten Kampar, Riau.

Latihan yang dipimpin langsung oleh Danskadron Udara 12, Letkol Pnb Reka “ice pack” Budiarsa tersebut melibatkan seluruh penerbang dan turut didukung oleh satu tim Demolisi dari Depo 60 Lanud Iswahyudi, Madiun. Selain menggunakan Bom MK-82 Live, latihan profesiensi ini juga menggunakan Bom Dummy Unit, Roket FFAR dan Bom Latih Asap atau BLA 250.

majalah potret indonesia

Pensiun demi Monumen ALRI

PT76 Marinir (Dayatseila)

BANJARMASIN - Warga Banjarmasin yang melintas di kawasan Jalan Lingkar Selatan, terkejut. Mereka sontak menghentikan perjalanan untuk melihat tank yang menyusuri jalan menuju ke Banjarbaru tersebut. Tak hanya itu, di Pelabuhan Trisakti juga sandar kapal perang KRI Teluk Penyu.

Selain tank amfibi PT 76 yang menyusuri jalan, dari lambung kapal perang itu juga dikeluarkan meriam jenis howitzer kaliber 105 mm milik kesatuan marinir TNI-AL. Meriam itu pun diangkut ke Banjarbaru. Ada apa?

Tank seberat 14,5 ton dan meriam tersebut bukan digunakan untuk perang. Kedua alutsista (alat utama sistem pertahanan) tersebut didatangkan ke Kalsel untuk ditempatkan di Monumen ALRI Divisi IV yang sedang dibangun di bundaran makam Brigjen H Hasan Basri di Jalan A Yani kilometer 20, Liang Anggang, Banjarbaru.

Pembangunan dimulai minggu terakhir Agustus 2013 dan direncanakan selesai pada minggu terakhir Oktober 2013 dengan rencana anggaran Rp 895.376.000.

Meski nantinya hanya dipamerkan, dua alutsista itu bukan barang bekas yang sudah tidak berfungsi. Keduanya masih aktif. Demi monumen tersebut, Kepala Staf TNI AL Laksamana Marsetio memberikan izin untuk memurnatugaskan (memensiunkan) alat perang tersebut.

“Kedua alutsista tersebut kebetulan memang memasuki usia purnatugas karena sudah berusia hampir 50 tahun, sementara masa pakainya 30 tahun, “ kata Danlanal Banjarmasin Letnan Kolonel (P) Dato Rusman yang ikut menyambut kedatangan KRI Teluk Penyu, di Banjarmasin, Rabu (4/9).

Meriam Marinir (Dayatseila)

Diungkapkan Rusman, selain menempatkan dua alutsista, TNI AL juga mengerahkan beberapa anggota marinir untuk ikut membantu proses pembangunan monumen yang nantinya dilengkapi jangkar kapal.

“Karena alutsista ini adalah milik marinir, jadi perlu ada chemistry dan spirit antara marinir dengan monumen ALRI Divisi IV. Di luar Jawa, ini adalah kali pertama pembangunan monumen dengan tank sebagai objek utamanya,” kata Rusman.

Tank tersebut milik Resimen Kaveleri Karang Pilang Surabaya, Jatim. Terakhir, tank tersebut diikutsertakan dalam latihan gabungan di Sangatta, Kaltim, beberapa bulan lalu. Kendaraan perang dengan moncong sepanjang tiga meter tersebut dapat memuat tiga orang: seorang pengemudi, seorang penembak dan seorang sebagai komandan.

Meriam Howitzer 105 mm yang biasa diawaki sembilan orang tersebut juga berasal dari Resimen Artileri Karang Pilang Surabaya.

Sementara KRI Teluk Penyu yang dilengkapi dua meriam ukuran 37 mm dan dua meriam ukuran 20 mm itu dikomandani Letkol (P) Dores. Kapal perang yang mulai dioperasikan oleh TNI AL sejak 1982 itu memiliki panjang 100 meter dengan lebar 9 meter.

“Kapal ini jenis landing ship tank (LST) buatan Korea Selatan. Fungsinya melakukan pendaratan yang dapat membawa 15 tank dan 12 kendaraan tempur. Kalau kapal lain takut mendekati daratan, kapal ini malah sebaliknya. Jenisnya kapal amfibi,” kata Dores yang baru satu setengah bulan mengomandani kapal tersebut. Dia juga mengungkapkan, jika bagian atas kapal dikosongkan, bisa dijadikan helipad untuk tiga helikopter sekaligus.

Kapal itu berangkat dari markas Pangkalan Marinir di Surabaya pada Senin (2/9), mengangkut 97 kru kapal dan 107 pasukan zeni tempur yang akan membantu pembangunan monumen.

tribunnews

Penutupan Latma Anti Teror 18 Negara

Puncak acara latihan bersama anti teror yang telah berlangsung sejak Senin, 9 September 2013 ditutup dengan menampilkan aksi gabungan para pasukan khusus. Para pasukan khusus menampilkan operasi pembebasan sandera, penyerbuan dan penerjunan yang berlangsung apik dan seru. ARC yang menyempatkan diri hadir pada acara puncak tersebut dan dokumentasi kegiatan ditampilkan pada galeri di bawah ini.

 

 

ARC 

Bungker Jepang itu "Terselip" di Purworejo

Bungker yang ada di sini menghadap ke Pantai Congot, mirip pertahanan Jepang di Gunung Suribachi dalam pertempuran Iwo Jima.

Pillbox di Kalimoro yang dibangun Jepang untuk mengawasi garis pantai. (Mahandis Y.Thamrin/NGI)

Antara tahun 1942-43, Jepang membangun bungker di perbukitan Kalimoro. Hingga kini, sisa-sisa peninggalan milter Jepang tersebut masih ada.

Terletak di Purworejo, Jawa Tengah, sekitar 40 kilometer sebelah barat kota Yogyakarta. Posisi bungker tepatnya di Dusun Bapangsar, Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Jalan menuju lokasi berliku mengitari kontur Bukit Kalimoro.

Kondisi jalan sudah diaspal sehingga memudahkan akses menuju situs. Persawahan yang subur menjadi pintu gerbang Bukit Kalimoro. Selanjutnya, perjalanan menuju situs ditemani pohon-pohon jati yang menjadi sumber penghasilan bagi sebagian penduduk.

Kamar-kamar di bagian dalam bungker buatan Jepang di Kalimoro. (Mahandis Y.Thamrin)

Saat ini baru ditemukan sedikitnya lima bungker sisa peninggalan Jepang di wilayah perbukitan tersebut dari perkiraan 20-an bungker yang ada.

Semua bungker dan pillbox menghadap ke Pantai Congot, mirip pertahanan Jepang di Gunung Suribachi dalam pertempuran Iwo Jima.

Selain bungker pertahanan, juga ditemukan kolam penampungan air beserta saluran air dan semacam ruang pengendalian air. Semua bangunan didirkan dengan konstruksi beton bertulang.

Dari pillbox di Kalimoro, tentara Jepang bisa memantau pantai selatan Purworejo. Garis pantai terlihat jelas, sehingga memudahkan identifikasi pasukan artileri dari kemungkinan aktivitas penyusupan musuh dari garis pantai.

*Kisah ini pernah dituliskan untuk Majalah Angkasa edisi Perang Asia Timur Raya.(Mahandis Y. Thamrin)

 

nationalgeographic 

TNI Ajukan Pembentukan Unit Anti Teror

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengajukan pembentukan unit anti teror mengantisipasi meningkatnya intensitas aksi teror. Rencana ini disampaikan Danjen Kopassus, Mayjen TNI, Agus Sutomo, usai latihan bersama penanggulangan Terorisme yang diikuti 18 negara anggota ADMM (ASEAN Defence Ministers Meeting) plus di Sentul, Bogor, Jumat 13 September 2013.

"Unit anti teror TNI sudah diajukan. Keberadaanya tinggal menunggu keputusan dari Panglima TNI dan DPR RI," katanya.

Agus menjelaskan, pembentukan unit ini gagasan dari seniornya dan telah di godok sejak tahun 2010 lalu. Gagasan ini muncul dari peningkatan aksi teror yang terus meningkat hingga saat ini. Kopassus menganggap perlunya unit khusus yang spesifik sesuai kekuatan matra.

"Dalam unit ini Sat 81 Gultor, Kopasus akan bergabung dengan Denjaka dari Marinir dan Den Bravo dari Paskas TNI AU. Ini akan menjadi kekuatan luar biasa melawan teroris," ungkapnya.

Pembentukan unit khusus ini bukan sebuah organisasi besar. Menurutnya, unit ini kecil, namun saat diperlukan akan menjadi besar karena pasukan khusus dari ketiga matra Darat, Laut dan Udara bergabung.

"Bila opersi selesai semua unit akan kembali ke kesatuan masing masing," jelasnya.

Sejak 2010 semua pasukan khusus terus memperkuat kemampuan. Mereka latihan anti teror gabungan hampir tiap tahun selama tiga tahun terakhir.

"Sudah saatnya semua disatukan dalam satu unit khusus anti teror," kata Agus.

Unit ini sebagai jawaban dari keterbatasan Polri dalam menangani berbagai aksi teror yang intensitasnya terus meningkat. Pasukan khusus anti teror TNI dilibatkan bila Polri meminta bantuan. Pasukan TNI ini juga kerap beraksi saat wilayah teroris lintas negara. Opersi terakhir adalah pembebasan sandara kapal Sinar Kudus di perairan Somalia.

"Kita tunggu keputusan Panglima TNI dan DPR RI. Kita butuh payung hukum unutuk pembentukan unit anti teror TNI," tegasnya.

.viva.co.id

Latihan Gabungan TNI Sebagai Pernyataan Perang Terhadap Teroris

TNI menggelar latihan gabungan sebagai antisipasi marak penembakan polisi, akhir-akhir ini. Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, latihan ini diikuti tiga matra.

Ketiga satuan yang mengikuti latihan adalah Dansat-81 Gultor Kopassus (TNI AD), Denjaka (TNI AL), dan Denbravo Paskhas (TNI AU). "Ini sekaligus pernyataan perang terhadap teroris," kata Menhan usai menutup latihan bersama penanggulangan terorisme tersebut, Jumat 13 September 2013. Latihan gabungan ini juga diikuti 18 negara anggota ASEAN Defence Minister's Meeting (ADMM-Plus) di Sentul, Bogor.

Tujuan latihan gabungan ini tak hanya menyiapkan personel dalam menghadapi kelompok-kelompok teror. "Kami juga mengatakan pada para teroris, kami telah siap melawan mereka," ungkapnya.

Dalam latihan tersebut, peserta mempraktikkan pencegahan kasus per kasus, misalnya, pembebasan sandera di gedung, kapal laut, hingga pesawat udara.

Selain itu, para peserta juga berdialog dan memaparkan pengalaman masing-masing dalam membebaskan sandera. TNI AL mencontohkan saat pasukan khusus Denjaka yang membebaskan kapal Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia.

Kopassus pun berbagi pengalaman. Mereka menceritakan proses pembebasan sandera dari pembajakan pesawat Woila dan pembebasan sandera di rimba Papua.

viva.co.id

Para Aktivis Australia Klaim Misi ke Papua Sukses

SYDNEY - Para aktivis Australia telah berlayar ke perairan Papua untuk menarik perhatian pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusi di daerah itu. Hari Jumat (13/9), mereka mengatakan telah menyelesaikan apa yang mereka sebut sebagai sebuah "misi suci", yaitu secara simbolis menghubungkan kembali masyarakat adat Papua dengan masyarakat Aborigin Australia, dengan melibatkan para pemimpin adat setempat.

Para akstivis itu yang tergabung dalam apa yang disebut "Freedom Flotila" meninggalkan Australia bulan lalu dan menyeberang ke perairan Indonesia pada Kamis malam tidak lama setelah angkatan laut Indonesia mengancam untuk mengusir kapal mereka.

Kelompok tersebut mengatakan, mereka telah menyelesaikan misi mereka yaitu mempersembakan air suci dari mata air Danau Eyre di Australia tengah dan abu dari tenda sejumlah perwakilan Aborigin di seluruh negeri kepada para pemimpin Papua Barat. "Menghindari Angkatan Laut Indonesia, dua kapal kecil bertemu di dekat perbatasan Australia-Indonesia untuk seremoni menyambung kembali masyarakat adat Australia dan Papua Barat," kata kelompok itu di situsnya.

"Pertukaran budaya para tetua adat diadakan secara rahasia karena ada ancaman dari para pejabat pemerintah Indonesia dan pejabat militer yang menyatakan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara akan 'mengambil tindakan' terhadap protes damai itu.

Juru Bicara Angkatan Laut Indonesia, Untung Suropati, mengatakan kepada kantor berita AFP pada Kamis bahwa Angkatan Laut hanya akan menggunakan kekuatan jika terancam oleh sebuah kapal bersenjata dan, jika kelompok itu tidak bersenjata, mereka hanya akan dicegah untuk menginjakkan kakinya di bumi Indonesia.

Sekitar 20 aktivis terlibat dalam armada itu, termasuk tetua Aborigin "Paman" Kevin Buzzacott yang akan bertemu dengan para pemimpin Papua Barat sebagai simbol dukungan untuk perjuangan Papua Barat. Para aktivis itu berharap bisa berlabuh di Merauke dan mengadakan upacara untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang mereka katakan sebagai pelanggaran hak asasi luas di Papua oleh pemerintah Indonesia.

Mereka telah berupaya untuk berkomunikasi dengan para pejabat Indonesia. Koordintor protes itu, Izzy Brown, mengatakan pihaknya telah melakukan panggilan telepon melalaui telepon satelit dan radio ke militer Indonesia tetapi gagal.

Kapal mereka masih menunggu di tengah laut sambil berharap militer Indonesia membolehkan mereka berlabuh di Merauke.

Armada kelompok itu meninggalkan kota Cairns di Australia utara pada 17 Agustus dengan tiga kapal. Namun jumlah kapalnya menjadi tinggal satu setelah dua kapal mengalami masalah mesin.

kompas.

Puluhan Kapal Perang TNI AL Meriahkan Sail Komodo 2013

Ilustrasi Sail Komodo 2013

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - TNI AL mengerahkan puluhan kapal perang untuk mengikuti Sailing Pass pada puncak Sail Komodo, Sabtu (14/9/2013), di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan puncak Sail Komodo 2013 yang diselenggarakan di daerah pesisir Kampung Tengah, Labuan Bajo, itu akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani Yudhoyono.

Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksmana Pertama Untung Suropati, di Labuhan Bajo, Kamis (12/9/2013) malam. Untung menambahkan, selain Presiden, akan hadir juga sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II, para petinggi TNI, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan 25 duta besar negara-negara sahabat.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani Yudhoyono bersama rombongan akan berkunjung ke Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo dengan menggunakan KRI Baladau-643," jelas Untung Suropati.

Sejumlah acara akan mewarnai puncak Sail Komodo. Antara lain parade kapal perang, sailing pass kapal perang dan kapal layar, terjun payung, kesenian daerah, serta kunjungan ke Taman Nasional Komodo. "Selain itu ada juga tarian kolosal yang melibatkan 150 penari," kata Untung Suropati.

kompas

Wisatawan tidak nyaman dengan kondisi jelang Sail Komodo

Jelang Puncak Sail Komodo Petugas Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) menaiki kapal Badak Laut IV guna memeriksa kesiapan acara puncak Sail Komodo di perairan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (12/9).

Labuan Bajo, Flores  - Sejumlah wisatawan asing yang berada di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merasa tidak nyaman  menjelang acara puncak Sail Komodo.

"Bukan hanya masalah kehadiran kapal perang, tetapi parade kendaraan lapis baja  serta pasukan berseragam yang  membuat para sailor serta wisatawan asing merasa tidak nyaman berada di Labuan Bajo," kata Ketua Asosiasi Biro Perjalanan (ASITA) Manggarai Barat Theodorus Hamun di Labuan Bajo, Kamis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono direncanakan berkunjung pada Jumat  atau sehari sebelum puncak Sail Komodo di Kota Labuan Bajo pada Sabtu 14 September.

"Ada tamu reguler saya dari Belanda yang harus batalkan perjalanan ke Labuan Bajo karena kondisi ini. Mereka tak bisa nikmati kondisi di Pulau Komodo karena sudah disteril," katanya.

"Para wisatawan dari luar negeri ke daerah ini untuk menikmati keindahan alam dalam kondisi nyaman dan aman, tidak dengan kondisi seperti mau perang seperti ini. Ini sangat merugikan daerah ini," kata pemilik Biro Perjalanan Manumadi di Labuan Bajo itu.

Di tempat terpisah, Komandan Satuan Tugas Penerangan Sail Komodo 2013 Kolonel (Mar) Bambang Hullianto mengatakan kehadiran 25 KRI untuk kegiatan bakti sosial serta memeriahkan Sail Komodo.

antaranews 

Freedom Flotilla berhasil masuk ke Indonesia

Rombongan aktivis Australia yang menamakan diri Freedom Flotilla berhasil masuk ke wilayah teritori Indonesia dan melakukan persembahan air dan abu secara simbolis kepada pemimpin adat Papua.

Rombongan Freedom Flotilla sudah berada di wilayah Indonesia, Kamis (12/9/2013) malam. (Credit: ABC licensed)

Kepada ABC, koordinator aktivis Izzy Brown menjelaskan, rombongan perahu layar itu menerobos wilayah Indonesia Kamis (12/9/2013) malam setelah menempuh pelayaran 5000 km dari Australia.

Upcara simbolis itu berlangsung di perairan selatan Papua, namun lokasi pastinya dirahasiakan demi pertimbangan keamanan.

Pemimpin Aborijin Kevin Buzzacott bertindak mewakili rombongan dan menyerahkan air yang diambil dari Danau Eyre serta abu yang diambil dari sejumlah perkemahan aborijin. Air dan abu itu kemudian diterima para pemimpin adat Papua sebagai upacara simbolis mempertemukan kembali dua komunitas aborijin.

"Upacaranya sangat mengharukan," kata Izzy Brown. "Bagi Uncle Kevin, ini sangat mengharukan, dan begitu juga bagi orang Papua."

Menurut Izzy, hal ini sudah lama direncanakan, dan apa yang mereka lakukan ini dinilainya sebagai sejarah tersendiri. "Fakta bahwa kami bisa bertemu para pemimpin Papua sangat mengesankan," katanya.

Kelompok Freedom Flotilla terdiri atas 30 aktivis Australia dan Papua, pembuatan film, dan pemimpin aborijin.

Rencana kelompok ini selanjutnya belum jelas. Namun mereka berharap bisa berlabuh di Merauke sebelum apa yang mereka sebut upacara penyambutan yang direncanakan Sabtu (14/9/2013) besok.

Menurut Izzy, pihak berwenang Indonesia tidak bersedia berkomunikasi dengan mereka. "Kami sudah berusaha mengontak pihak militer Indonesia," katanya, "Setidaknya tiga kali kami menelepon seorang kapten di Merauke dan menelepon jurubicara Angkatan Laut Indonesia".

Namun, kata Izzy, kedua pejabat itu tidak menjawab dan tiga kali pula menutup telepon. "Kami juga menggunakan komunikasi radio, namun sama saja, mereka tidak menjawab," jelasnya.

"Sikap mereka ini menggambarkan bagaimana mereka memperlakukan rakyat Papua sehari-hari," kata Izzy Brown lagi.

.radioaustralia

Pemerintah baru Australia ingin dekati Indonesia

Australia akan dekati Indonesia untuk bernegosiasi soal kebijakannya mencegah pencari suaka masuk ke perairannya. Kebijakan yang digagas oleh Koalisi pimpinan PM terpilih Tony Abbott sebelumnya ditolak oleh pemerintah Indonesia.

PM Australia terpilih, Tony Abbott beserta Calon Menteri Luar Negeri, Julie Bishop (Credit: AAP)

Calon Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan Koalisi di bawah pimpinan Perdana Menteri Tony Abbott akan bernegosiasi dengan Indonesia soal masalah pencari suaka.

Negosiasi akan dilakukan, setelah sebelumnya Indonesia menolak usulan Koalisi soal kebijakan pencari suaka yang dilontarkan saat kampanye pemilu.

Di hadapan Komisi Hubungan Luar Negeri di DPR, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengatakan bahwa kebijakan soal pencari suaka Australia yang digagas PM terpilih Tony Abbott seolah menjadikan masalah tersebut harus diselesaikan dari Indonesia.

Tidak hanya itu, Marty juga telah menegaskan kepada parlemen bahwa pemerintah akan menolak usulan Abbott untuk membeli perahu dari para nelayan di Indonesia. "Tentu saja kita akan menolak jika mereka mencoba mencegah kapal dari Indonesia dengan cara membeli kapal-kapal milik nelayan Indonesia," tegas Marty.

Menurut Marty, pemerintah Indonesia perlu membedakan antara kampanye politik Abbott sebelum ia menjadi Perdan Menteri dengan kenyataannya di lapangan.

Saat kampanye pemilu, pihak koalisi berjanji untuk membeli perahu-perahu milik nelayan Indonesia sebagai bagian dari rencana untuk menghentikan perdagangan manusia.

Kebijakan ini ditentang oleh Menteri Imigrasi Australia, Tony Burke, juga pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana

"Kebijakan itu hanyalah akan membuat hubungan Indonesia dan Australia menjadi buruk, Indonesia tidak akan menerima gagasan Abbott," kata Profesor Hikmahanto.

Abbott sendiri dalam kampanyenya pernah mengusulkan anggaran jutaan dolar untuk membayar para nelayan atau warga Indonesia yang memiliki informasi soal perdagangan manusia berdalih pencari suaka. Informasi ini nantinya akan digunakan pihak keamanan Australia untuk ditindaklanjuti.

"Pastinya, kita akan menolak kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat kerjasama dan integritas serta kedaulatan nasional," tegas Marty. "Saya harap setelah kita mulai berkomunikasi, kita dapat tahu apa kebijakan Australia sesungguhnya."

Poin Utama

• Indonesia menolak rencana koalisi untuk membeli perahu milik nelayan Indonesia yang berpotensi mengangkut pencari suaka.
• Indonesia juga menolak usul Australia untuk mengembalikan perahu-perahu yang masuk ke Australia ke Indonesian.
• Indonesia menilai membayar warga Indonesia agar mau memberikan informasi soal pencari suaka tidaklah tepat.
• PM terpilih Tony Abbott akan bertemu Presiden Yudhoyono bulan depan di pertemuan APEC.

Operasi Kedaulatan Perbatasan

Abbott mengumumkan Operasi Kedaulatan Perbatasan pada bulan Juli lalu, yang melibatkan militer untuk memerangi perdagangan manusia ke Australia.

Operasi ini akan dipimpin oleh komandan bintang tiga. Termasuk dalam operasi ini adalah meminta kapal pencari suaka yang masuk Australia untuk kembali ke Indonesia. Usulan ini pun tidak didukung oleh Indonesia.

Julie menjelaskan bahwa Operasi Kedaulatan Perbatasan pun akan menjadi pembahasan dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah Indonesia. Rencananya pertemuan ini akan dilakukan segera.

"Diskusi akan dilakukan dengan pertemuan tatap muka, tanpa perantara media," tegas Julie. "Sangatlah penting bagi Australia untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk bisa menghentikan perdagangan manusia yang melewati Indonesia."

Namun, Abbott tetap percaya kalau bisa bekerja sama dengan Indonesia.

 

radioaustralia 

"Serangan ke Markas Teroris" Tutup Latihan Penanggulangan Teror Se-ASEAN

BOGOR — Sejumlah pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyerang markas teroris di Sentul, Bogor, Jumat (13/9/2013). Serangan bertubi-tubi dilayangkan dari darat, air, dan udara. Awalnya, sejumlah pasukan TNI yang menggunakan terjun payung mendarat secara diam-diam di atas atap gedung.

Menyusul setelahnya pasukan TNI yang menggunakan perahu karet. Mereka menyerang dari sisi danau yang memang berada di samping markas teroris tersebut. Selanjutnya, pasukan menggunakan kendaraan tempur. Terakhir, sejumlah helikopter juga ikut membantu melakukan penyerbuan.

Adu tembakan tak dapat dihindari dalam penyerbuan itu, begitu pula ledakan besar. Setelah sekitar 20 menit penyerbuan berlangsung, terlihat para anggota TNI keluar dari gedung sembari mengamankan para anggota teroris yang mereka tangkap.

(Gombaljaya)

Tepuk tangan keras serta teriakan tiba-tiba terdengar saat para anggota TNI keluar dari markas teroris. Ternyata, penyerbuan tersebut hanyalah sebuah simulasi.

Simulasi penyergapan teroris ini diadakan dalam rangka menutup Latihan Bersama Counter Terrorism Exercise (CTx) atau Penanggulangan Terorisme yang diikuti 10 negara ASEAN dan delapan negara partner ASEAN, hari ini.

Latihan bersama penanggulangan terorisme dalam payung ADMM Plus tersebut digelar untuk membangun kesadaran bahwa saat ini aksi terorisme dianggap musuh bersama oleh dunia internasional karena dampaknya dapat menimbulkan bencana bagi kemanusiaan. Serangan teroris tidak lagi dinilai sebagai tindakan kriminal biasa, tetapi merupakan ancaman potensial yang dapat membahayakan kelangsungan hidup negara.

kompas

Belanda Minta Maaf atas Kekejaman Westerling, Bagaimana Kasus Lainnya?

Permintaan maaf itu disambut baik dan juga kritik.

Kapten Raymond Westerling 

Setelah hampir 67 tahun, Kamis pagi 12 September 2013, pemerintah Belanda akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia. Permintaan maaf atas dosa pasukan Belanda pimpinan Kapten Raymond Westerling, yang telah membantai penduduk Sulawesi Selatan dalam kecamuk Perang Kemerdekaan RI selama 1946-1947. Permintaan maaf yang disampaikan Duta Besar Belanda Tjeerd de Zwaan,itu disambut baik dan diharapkan sanggup membuka babak baru menuju hubungan yang bersahabat antara dua negara.
Dalam pidatonya, Zwaan mengatakan bahwa acara permintaan maaf ini secara khusus didedikasikan kepada para janda dari korban pembantaian para tentara Belanda di masa lampau. Pemerintah Belanda, kata Zwaan, ingin memperbaiki hubungan dengan Indonesia.
"Para korban secara langsung telah mengalami bagaimana hubungan antara Belanda dan Indonesia memburuk bertahun-tahun usai proklamasi Kemerdekaan Indonesia," kata Zwaan. Oleh sebab itu Pemerintah Belanda merasa perlu bertanggung jawab demi menghormati para janda korban pembantaian di Sulawesi Selatan.

"Atas nama Pemerintah Belanda saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian-kejadian ini. Hari ini saya juga meminta maaf kepada para janda dari Bulukumba, Pinrang, Polewali Mandar dan Parepare," kata Zwaan.

Zwaan menambahkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, para janda dari Sulawesi Selatan dan Rawa Gede (Bekasi), yang suaminya tewas akibat eksekusi besar-besaran yang dilakukan tentara Belanda telah mendatangi pengadilan di sana untuk meminta ganti rugi. "Pemerintah Belanda telah membuat kesepakatan dengan keluarga korban ini tentang kompensasi," imbuh Zwaan.

Niat meminta maaf ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, di Den Haag pada 30 Agustus kemarin. Belanda telah meminta maaf dan membayar kompensasi kepada keluarga korban orang-orang dalam kasus-kasus tertentu, tetapi tidak pernah menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan kompensasi bagi para korban eksekusi secara umum.

Permintaan maaf ditujukan Pemerintah Belanda untuk para janda yang berasal dari daerah Bulukumba, Pinrang, Polewali Mandar dan Parepare. "Pemerintah Belanda melihat perlunya permintaan maaf ini disampaikan secara terbuka, khususnya setelah terjadi berbagai peristiwa yang terjadi saat tentara Belanda masih berada di Indonesia," kata dia.

Ditanya apakah permintaan maaf juga akan disampaikan kepada keluarga korban lainnya saat penjajahan Belanda selama 3,5 abad di tanah air, Zwaan menegaskan bahwa acara hari ini hanya diperuntukkan bagi keluarga korban di Sulawesi Selatan.

Selain permintaan maaf, Pemerintah Belanda juga diketahui memberikan kompensasi senilai 20 ribu Euro atau Rp301 juta kepada setiap janda korban pembantaian itu. Ditanya apakah dana kompensasi itu telah diberikan, Zwaan mengatakan dana tersebut telah diterima oleh masing-masing perwakilan keluarga.

"Namun untuk prosedur teknis bagaimana pengirimannya, Anda bisa memperoleh keterangannya melalui pengacara masing-masing keluarga," ujar Zwaan.

Dari data Kedubes, saat ini tercatat sudah ada 10 janda yang menerima kompensasi tersebut. Mereka merupakan sebagian dari para janda korban yang pernah mendatangi pengadilan Belanda untuk meminta ganti rugi.

Acara permintaan maaf secara terbuka ini sebenarnya berlangsung lancar. Namun, saat kalangan media massa ingin mewawancarai kerabat keluarga korban yang diundang untuk dimintai kesan mereka, salah satu dari mereka mengaku dilarang berbicara kepada pers. Pihak kedutaan pun tampak tidak memberi kesempatan kepada media untuk berinteraksi secara langsung kepada mereka selama dan usai acara.

Saat dikonfirmasikan kepada Dubes de Zwaan, dia mengaku tidak tahu menahu perihal tersebut. De Zwaan hanya mengatakan dia merasa terhormat, karena perwakilan keluarga bersedia terbang dari Sulawesi Selatan ke Jakarta. "Yang saya tahu, mereka lah yang tidak ingin berbicara kepada media. Namun saya sangat senang, karena mereka bersedia hadir bersama kami di sini," kata de Zwaan.

Seorang staf Kedutaan Belanda, Nicolaas Schermers, menyarankan apabila media ingin mewawancarai salah satu keluarga korban, maka harus terbang langsung ke Sulawesi Selatan. Dubes de Zwaan mengatakan akan berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk bertemu langsung dengan keluarga korban pembantaian Westerling. Zwaan dijadwalkan bertemu dengan perwakilan keluarga pada pekan depan, tanpa menyebut detail harinya.

Permintaan maaf dan pemberian uang duka itu tidak saja untuk korban Westerling di Sulawesi Selatan. Zwaan juga menyampaikan pernah berkunjung ke Rawagede, Bekasi, pada Desember 2011 untuk bertemu dengan keluarga korban pembantaian tentara Belanda di sana.

Pemerintah Belanda disebut Zwaan juga sudah meminta maaf terhadap korban pembantaian di Rawagede dan memberikan kompensasi kepada mereka. Hal itu disebabkan pada 14 September 2011, Pengadilan di Den Haag mengabulkan tuntutan keluarga korban kejahatan perang di Desa Rawagede. Pengadilan meminta Pemerintah Belanda harus mengakui kesalahannya dan memberi kompensasi kepada keluarga korban.

Sambutan Beragam
Pemerintah Indonesia pun menyambut baik permintaan maaf Pemerintah Belanda kepada rakyat Sulawesi Selatan atas kasus pembantaian yang dilakukan oleh tentara Belanda pimpinan Westerling itu. "Pemerintah Indonesia sambut positif terkait permohonan maaf dan untuk berikan kompensasi kepada keluarga yang menjadi korban," kata Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, di Jakarta.

Permintaan maaf Pemerintah Belanda terhadap tragedi di Sulawesi Selatan, menurut Natalegawa, juga diharapkan membuka proses serupa terhadap kasus-kasus lain. Dengan demikian, peristiwa masa lalu tidak sampai terus mengganggu hubungan bilateral RI-Belanda. "Masalah-masalah lalu segera diberikan penanganan yang baik," kata Natalegawa.

Namun sambutan yang kritis disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Bidang Luar Negeri, Tubagus Hasanudin. Meski menyambut positif, Tubagus menilai permintaan maaf itu belum cukup. Sebab, secara historis, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia, yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945.

"Menurut Belanda, Indonesia baru merdeka pada tanggal 27 Desember 1949," kata Tubagus di Gedung DPR, Kamis 12 September 2013.

Menurut dia, tanggal pengakuan itu berarti apapun yang dilakukan Belanda dari tahun 1945 hingga 1949 dianggap sebagai tindakan yang sah dan legal. Bahkan, pada tahun-tahun itu, tindakan militer apapun yang dilakukan oleh Indonesia, dianggap Belanda sebagai tindakan ekstremis yang mengganggu keutuhan Hindia Belanda.

Tak hanya itu, kata Tubagus, Belanda juga harus minta maaf kepada rakyat Indonesia pada saat penyerangan 10 November 1945 di Surabaya, penangkapan terhadap Presiden Sukarno dan lain-lain.


Keterangan Foto: Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan, saat bertemu janda korban pembantaian di Rawagede pada Desember 2011. VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Sementara itu, sambutan yang getir diutarakan oleh sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anhar Gonggong. Dia mengaku ayahnya dibunuh oleh pasukan Westerling di Pinrang, Sulawesi Selatan.

Anhar juga memiliki banyak kerabat di Pingrang, Pare-pare dan Bulukumba yang menjadi korban kejahatan Westerling. Namun dia mengaku selama ini dia atau keluarganya tidak pernah dimintakan maaf oleh Belanda.

Menurutnya, permintaan maaf tidak berarti bila disampaikan kepada orang per orang yang hanya menjadi perwakilan. Sebab, korban kejahatan itu jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu.

"Jadi tidak ada gunanya permintaan maaf kepada orang per orang. Kapan dia minta maaf kepada saya. Kalau kepada tiga keluarga itu oke bisa minta maaf, tapi kepada saya kapan?" kata Anhar.

Menurut Anhar, permintaan maaf Belanda juga harus dinilai apakah Belanda memandang korban sebagai rakyatnya di tanah jajahan ataukah sebagai warga negara lain yang merdeka. "Kalau bunyinya seperti di negara yang dia jajah, maka saya menolak," kata Anhar.

Menurut dia, kalau pemerintah Belanda serius minta maaf atas kejahatan berat di masa lalu, maka harus disertai dengan pengakuan atas kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

VIVA.co.id

Kapal Selam adalah Alutsista Strategis

Surabaya - Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono mengatakan kapal selam merupakan alat utama sistem senjata (alutsista) strategis yang dimiliki TNI AL untuk melaksanakan tugas operasional.

"Baik pada masa perang maupun masa damai, kapal selam adalah alutsista yang sangat strategis," kata Pengarmatim dalam sambutan yang dibacakan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim Laksma TNI Ari Soedewo saat peringatan HUT ke-54 Korps Hiu Kencana di Surabaya, Kamis.

Menurut ia, dalam peperangan, kapal selam adalah kapal perang yang sulit untuk dideteksi sehingga dapat menjadi ancaman terhadap setiap pergerakan kapal musuh, selain kemampuannya yang mampu menyusup hingga ke garis belakang pertahanan musuh dan menghancurkannya.

Sedangkan pada masa damai, kehadiran kapal selam memberikan dampak penangkalan yang besar bagi pihak lain sehingga mampu memperkuat upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Di masa mendatang, tentu kita berharap program penambahan unsur kapal selam segera dapat direalisasikan agar tekad untuk kembali meraih kejayaan kekuatan kapal selam seperti pada masa lalu dapat diwujudkan," ujar Agung Pramono.

Saat ini, TNI Angkatan Laut hanya memiliki dua armada kapal selam, yakni KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402, serta berencana menambah lagi beberapa armada kapal selam baru.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio saat peresmian dimulainya pembangunan gedung Submarine Training Center (STC) di Surabaya pada awal Juli lalu, mengatakan Indonesia telah menandatangani kontrak pembuatan tiga kapal selam dengan Korea Selatan yang direncanakan selesai pada akhir 2016 atau awal 2017.

Untuk pembuatan dua kapal selam dilaksanakan di Korea Selatan, sedangkan untuk kapal selam ketiga, Indonesia telah merekrut para teknisi dari PT PAL dalam rangka transfer Teknologi di Korea Selatan sehingga nantinya kapal selam ketiga dapat dibangun di Indonesia.

"Dengan demikian, pada tahun 2017 Indonesia akan memiliki lima armada kapal selam, termasuk dua kapal selam sudah ada saat ini, yaitu KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402," kata KSAL.

Sementara itu, upacara peringatan HUT ke-54 Hiu Kencana yang dipimpin Laksma TNI Ari Soedewo, diikuti para perwira, bintara dan tamtama, serta mantan petinggi dan awak kapal selam yang tergabung dalam Korps Hiu Kencana.

Dalam menyambut peringatan tersebut, digelar sejumlah kegiatan lomba yang melibatkan anggota Korps Hiu Kencana, antara lain lomba tarik tambang laut, renang laut estafet, pukul bantal laut, dan bulutangkis.

Tim ABK KRI Cakra-401 tampil sebagai juara tarik tambang laut dan renang laut estafet. Sementara lomba pukul bantal laut dan bulu tangkis dimenangkan ABK KRI Nanggala-402.

antaranews

Pesawat T-50i Golden Eagle Gantikan HAWK Mk-53

Sebelum menyentuh Landasan pacu Lanud Iswahjudi, kedua pesawat Tempur T-50i Golden Eagle, di-escort di East Area Iswahjudi Aerodrome oleh dua pesawat Hawk MK-53 yang diterbangkan oleh Komandan Skadron Udara 15 Letkol Pnb Wastum, Mayor Pnb Hendra, Kapten Pnb Gultom dan Lettu Pnb Yudistira. Setelah Joint Up, Hawk Flight akan mengambil alih kepemimpinan (taking the lead), membentuk Box Formation melaksanakan Fly Pass diatas hanggar Skadron Udara 15, sebanyak dua kali dari arah yang berbeda.

Madiun – Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II, Marsekal Muda TNI Agus Supriatna mengatakan pesawat T-50i Golden Eagle yang dipesan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dari Korean Aersospace Industries (KAI) sudah mulai diterima, Rabu 11 September 2013. "Dua unit dari 16 yang dipesan sudah datang,’’ kata Agus di Landasan Udara Iswahjudi, Maospati, Kabupaten Magetan.

Adapun 14 pesawat yang dikhususkan untuk latihan tempur akan tiba secara berkala dalam dua pekan sekali. Dia berharap hingga akhir 2013 nanti seluruh pesawat tersebut sudah masuk di skadron udara 15 Lanud Iswahjudi. "Pesawat ini akan menggantikan pesawat HAWK Mk-53,’’ ujarnya.

Menurut Agus, belasan pesawat HAWK MK-53 yang dibeli pemerintah di era 1980-an mayoritas sudah uzur. Hingga saat ini hanya dua unit yang masih diopersikan lantaran kualitasnya dinilai layak. Namun dalam waktu dekat pesawat itu tidak akan digunakan lagi. Sebab pihaknya mulai kesulitan mencari suku cadang. Kalaupun masih ada umumnya harganya mahal.

Karena itu, pesawat HAWK MK-53 secara keseluruhan akan diganti dengan 16 pesawat T-50i Golden Eagle. Belasan pesawat itu diperuntukkan melatih para penerbang tempur muda lulusan sekolah penerbang sebelum mereka mengoperasionalkan pesawat Sukhoi, F-16, F-5 maupun Hawk 100/200. "Juga akan dibentuk tim aerobatic,’’ kata Agus.

Kelebihan T-50i Golden Eagle, kata dia, dilengkapi dengan persenjataan yang dapat digunakan dalam berbagai misi, seperti AIM-9 Sidewinder, bom MK-82, BDU-33, AGM-65 Maverick, MK-20 Cluster Bomb Unit, dan bom pintar JDAM. "Kami istilahkan pesawat (T-50i Golden Eagle) ini adiknya F-16,’’ tutur dia.

Sementara itu Vice Prisident KAI Mr. Kim Kyuhak mengatakan, pihaknya dengan TNI AU memiliki hubungan baik. Karena itu KAI bersedia membuatkan pesawat T-50i Golden Eagle dengan kualitas baik. "Kami dapat membuat TNI merasa puas,’’ kata dia.

Kedatangan pesawat T-50i Golden Eagle kali pertama menjadi perhatian para TNI AU dan tamu undangan yang datang ke Skuadron 15 Lanud Iswahjudi. Ini ketika dua unit pesawat T-50i Golden Eagle dan dua pesawat HAWK MK-53 melintas di udara.

(Foto diposkan Kenyot10)

 

tempo 

Freedom Flotilla dekati perbatasan Indonesia

Kapal layar Freedom Flotilla yang bermuatan belas aktivis Australia menuju Papua diperkirakan bakal menyeberangi perbatasan laut Indonesia hari ini, Rabu (11/9).

Sekelompok aktivis Australia yang ikut dalam misi pelayaran Freedom Flotilla berencana memasuki propinsi Papua, Indonesia untuk menyoroti perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan itu. (Credit: ABC licensed)

Seorang inisiator penyelenggara pelayaran Freedom Flotilla menjelaskan tujuan pelayaran itu supaya dunia tahu pelanggaran Ham di Papua.

Amos Wainggai, salah seorang aktivis yang ikut dalam pelayaran Freedom Flotilla kepada Radio Australia mengungkapkan total yang ikut berlayar berjumlah 19 orang.

Waingai merupakan aktivis Papua merdeka yang kini tinggal di Melbourne, Victoria, juga ikut dalam pelayaran Freedom Flotilla.

Para kru terdiri dari pengungsi Papua, pembuat film, aktivis dan para sesepuh suku Abrorigin.

Senin (9/9) kemarin rombongan aktivis yang menggunakan kapal layar itu berangkat dari pulau Horn di Selat Torres.

Departemen Luar Negeri Australia sudah memberi peringatan tidak akan memberikan bantuan hukum jika mereka ditangkap karena melanggar hukum menerobos perbatasan oleh kepolisian Indonesia.

Kepada program Pasific Beat Radio Australia salah seorang penyelenggara, Lizzy Brown, menyampaikan bahwa mereka memikirkan semua peristiwa 11 September dan yang terkait dengan anti terorisme.

“Dan saya kira, Australia melatih para personil keamanan Indonesia seperti detasemen 88 untuk membuat malapetaka dan teror pada orang-orang Papua Barat,”katanya.

Wakil kepala kepolisian Papua, Papua Paulus Waterpauw mengatakan kedatangan perahu yang tidak resmi akan dicegat oleh angkatan laut dan mungkin ditahan oleh pihak imigrasi.

Sementara itu, kru Freedom Flotilla lainnya dalam kesempatan wawancara yang berbeda membantah jika ada tudingan yang menyebut perjalanan itu mempunyai misi politik.

“Kalau nanti bisa tiba di Merauke, kami akan buat acara upacara adat. Akan ada upacara penyambutan dari seluruh orang Papua untuk mempersatukan dua pulau yang terpisah sekian lama,” jelas Amos Wainggai.

Perjalanan juga disebut mempunyai misi untuk memperingati pemisahan daratan Australia dan pulau Papua sejak zaman pencairan es 10 ribu tahun yang lalu dan era kolonisasi.

 

Radio australia 

Minimum Essential Force TNI Tahap 2 (2015-2019)

S-60 57mm, Meriam Perisai Angkasa ‘Sepuh’ Arhanud TNI AD (Foto Arhanud)

Jika Australia hendak menyerang Indonesia, mungkin RAAF bisa menembus wilayah udara Indonesia untuk membom Jakarta. Namun bombardir itu tidak banyak mempengaruhi kekuatan militer Indonesia. Begitu pula dengan Angkatan Laut Australia dapat menembus perairan Indonesia dan mendarat di garis pantai. Namun setelah tiba di garis pantai, apa yang bisa mereka lakukan ?. Tidak banyak, karena jumlah pasukan Indonesia yang besar menjadi keunggulan Indonesia. Jika skenarionya dibalik Indonesia yang menyerang ke Australia, maka Indonesia belum memiliki kekuatan untuk itu. Konsep realistis Indonesia di renstra 1 dengan keterbatasan ini adalah, membentuk militer yang bersifat self defence. Berperang di wilayah sendiri, untuk mengusir agresor atau mengawasi flash point.

Saat ini belum semua alutsista TNI AD mengalami modernisasi. Dengan kondisi tersebut, dapat kita lihat Angkatan Darat memperkuat pasukan yang bersifat mobile, yang bisa digerakkan ke wilayah manapun dalam waktu cepat. Target ini dimasukkan dalam Rencana Strategis 1 (Renstra 1 :2010-2014) dengan munculnya pembelian MBT Leopard 2, IFV Marder, MLRS Astros II, Meriam Caesar 155 mm, ATGM NLAW, kendaraan taktis, hingga helikopter serang Apache AH-64 E. Semua yang dibeli bersifat mobile, dalam artian dapat digerakkan dengan cepat diangkut melalui kapal permukaan maupun pesawat angkut Hercules.

Untuk meningkatkan mobilitas pasukan mobile, Indonesia menambah pesawat angkut dengan membeli Hercules eks RAAF Australia. Begitu pula dengan persenjataan dan kemampuan prajurit Kostrad, terus ditingkatkan. Jangan heran, alutsista baru TNI AD, biasanya diserahkan kepada Kostrad. Hal ini karena pasukan Kostrad yang bisa digerakkan kemanapun di wilayah tanah air. Mereka tidak punya wilayah. Wilayah yang mereka tempati berada di bawah kendali Panglima Kodam.

Konsep renstra 1 Angkatan Darat, menyerupai target yang dikejar oleh TNI AU. Mereka menyiapkan fighter dan pesawat tempur yang bisa bergerak cepat, bertarung secara sengit di wilayah manapun di Indonesia. Angkatan Udara harus tampil prima, di tengah minimnya kemampuan arhanud dan pertahanan wilayah Indonesia. Untuk itu, Skuadron Sukhoi telah dilengkapi rudal berbagai jenis, dari air-to-air, air-to-ground, hingga rudal penghancur radar.

Pada renstra 1, pesawat tempur sukhoi TNI AU telah genap satu skuadron (16 pesawat). Mereka juga mendapatkan tambahan satu skuadron (16 pesawat) pesawat super tucano untuk tempur taktis “close air support”, intai serta serangan anti-gerilya. Ada lagi 30 pesawat F-16 block 25/32 retrofit eks AS, serta pesawat latih T-50 i dari Korea Selatan yang bisa digungsikan sebagai air support, serta UAV Heron komposit untuk pengawasan.

Di renstra 1, kekuatan Angkatan Laut ditujukan untuk bisa menghadapi ancaman aktual di beberapa flash point. Fokus utama untuk renstra 1 adalah ancaman di wilayah Ambalat.

TNI AL telah memperkuat armada kapal selam mereka. Angkatan Laut juga membangun kekuatan strategis untuk kapal permukaan dengan memasang rudal yakhont 300 km di kapal Van Speijk Class. Menggabungkan sistem rudal Rusia dengan Kapal Nato patut dibanggakan. Jika pada uji pertama rudal yakhont overshoot terhadap sasaran, maka pada uji kedua telah mengenai sasaran. Betapa kuatnya daya hancur rudal yakhont, dalam hitungan detik kapal sasaran tembak langsung tenggelam. Ujicoba ketiga nanti seharusnya ditujukan terhadap sasaran bergerak dengan jangkauan 250-300km, untuk mengetahui apakah rudal yakhot frigate van speijk mampu men-tracking terus menerus sasaran yang bergerak. Ujicoba penembakan jarak jauh ini memerlukan helikopter OTHT yang sedang disipakan TNI AL.

Kemampuan TNI AL memasang rudal yakhont di kapal sistem Nato, merupakan modal besar bagi TNI AL dan harus terus mengembangkannya secara maksimal. Bayangkan saja, kapal-kapal tua Indonesia menjadi disegani jika proyek rudal yakhont bisa sukses menghantam sasaran yang bergerak.

Marinir mendapatkan tambahan 17 Tank BMP-3F. Marinir masih membutuhkan 95 tank sejenis BMP, yakni 81 unit tipe BMP-3F, 10 unit tipe BMP-3FK, dan 4 unit tipe BREM-L (Foto Dispenal)

Untuk modernisasi, TNI AL juga memesan 2 PKR Sigma ke Belanda serta membeli 3 light frigate Nakhoda Ragam Class dari Inggris. Sementara untuk urusan kuantitas, TNI AL membangun kapal-kapal kecil dengan kemampuan serang rudal. Diharapkan pada tahun 2013 ini KCR-60 pertama pesanan TNI AL sudah bisa diluncurkan plus dengan kemampuan serang rudal. Adapun untuk Marinir, pasukan ini mendapatkan tambahan 17 Tank BMP-3F. Marinir membutuhkan 95 tank sejenis BMP, yakni 81 unit tipe BMP-3F, 10 unit tipe BMP-3FK, dan 4 unit tipe BREM-L dan akan terpenuhi secara bertahap.

Budget Renstra 2010-2014 untuk modernisasi Alutsista TNI, dianggarkan Rp 156 triliun, dengan Base Line Rp 99 triliun dan On–Top Rp 57 triliun. Alhasil alutsista yang datang pada renstra 1 cukup membanggakan. 50 % dari budget tersebut, untuk pengembanagn dan modernisasi alutsista Angkatan Darat.

Bagaimana dengan Renstra II tahun 2015-2019 ?.

Pemerintah Indonesia membagi tiga tahapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan Minimum Essential Force (MEF) untuk membentuk kekuatan pertahanan yang memadai. Fokus dari MEF ini adalah menitikberatkan pembangunan dan modernisasi alutsista beserta teknologinya, untuk menghadapi ancaman aktual di beberapa flash point. Diantaranya, permasalahan perbatasan wilayah negara, terorisme, separatisme, konflik horisontal/komunal, pengelolaan pulau kecil terluar, serta turut serta dalam bantuan bencana.

Renstra II merupakan titik krusial yang bila dilalui dengan benar, akan membuat postur pertahanan Indonesia mandiri dan semakin berwibawa. Namun tantangan di renstra II ini sangat berat.

Untuk urusan Angkatan laut, saat ini Kementerian Pertahanan sedang menggarap proyek kapal selam Changbogo dengan Korea Selatan. Ditargetkan pada tahun 2015, kapal selam ketiga akan dibangun di PT PAL Surabaya, Jawa Timur. Begitu pula dengan kapal perang Perusak Kawal Rudal Sigma Belanda yang diharapkan bisa dibangun di Indonesia, menjadi program Korvet nasional atau Frigate Nasional.

Untuk Angkatan Udara, Kemenhan juga mempunyai proyek pembuatan fighter IFX/KFX dengan Korea Selatan, yang diharapkan prototype-nya selesai tahun 2015. Sementara Angkatan Darat sedang mengembangkan Tank Medium Pindad bekerjasama dengan Turki. Sementara di bidang peroketan, Indonesia sedang mengembangkan Roket Lapan, Rhan serta C-705.

Kalau proyek itu terealisasi, maka Indonesia bolehlah berbangga hati karena telah move-on. Tapi jika tidak berhasil, berarti kemampuan negeri ini baru sebatas membeli alutsista, dan akan semakin tertinggal dari negara-negara “satu lechting”, seperti; India, Pakistan, Iran, Turki, China, Korea Selatan, bahkan Korea Utara.

Pekerjaan rumah lainnya bagi pertahanan Indonesia adalah mengintegrasikan berbagai alutsista, di tengah kebijakan pengadaan alutsista yang menganut azas, perimbangan sumber dari negara barat dan Rusia. Perimbangan pengadaan alutssita dari dari negara barat dan Rusia ini, sebenarnya bisa dikatakan membuat pusing kepala. Bayangkan saja, anda membeli dua alat berteknologi canggih dari luar negeri yang mana anda tidak bisa membuatnya. Setelah anda beli, kedua alat itu harus anda integrasikan. Tentu ini tantangan yang berat dan perlu dikaji kembali. TNI harus memiliki platform yang jelas bagi sistem pertahanan laut, darat dan udara, untuk bisa diintegrasikan.

Pada renstra 2 akan ada pembentukan dan penempatan pasukan di beberapa wilayah strategis, seperti Divisi III Marinir di Sorong Papua. Sebanyak 15.000 pasukan marinir akan ditempatkan secara bertahap, untuk mendukung keamanan dan pertahanan di komando wilayah laut timur. Angkatan Laut juga membangun Pangkalan Kapal Selam baru di Palu, Sulawesi Tengah.

Sementara Angkatan Darat terus mengembangkan pasukan di bawah Kodam XII Tanjungpura yang berbatasan dengan Malaysia. Antara lain, Denzipur-6/SD di Anjungan menjadi Yonzipur di Mempawah, kemudian validasi Yonarmed 16/105 menjadi Yonarmed 16/Komposit di Ngabang, Kabupaten Landak serta pengembangan Denkav-2 Pontianak menjadi Yonkav. Kodam XII TPR bermarkas di Kabupaten Kubu Raya membawahi provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Latihan gabungan TNI 2013

Pertahanan Udara jarak Menengah

Tensi konflik di Laut China Selatan terus meningkat. Kabar terakhir, Pemerintah Filipina melaporkan China telah menyimpan balok-balok beton di Karang Scarborough. Filipina tidak bisa berbuat banyak. Konflik antara China dengan Filipina di Scarborough serta China dengan Jepang di Pulau Senkaku, diperkirakan akan terus meningkat.

Jika India dan China telah membangun kapal induk, tentu sangat wajar jika Indonesia memiliki destroyer atau the real frigate yang memiliki kemampuan pertahanan dan persenjataan yang baik. Indonesia harus berpikir out of the box dan jangan menyamakan alutsistanya dengan negara-negara kecil. Negara besar harus memiliki pertahanan yang kuat tapi teduh. Sekali-kali Indonesia-lah yang mengambil inisiatif dan angkatan bersenjata lain yang mengikuti. Keberadaan Destroyer akan menjadi lompatan bagi TNI AL sekaligus pelindung bagi armada laut Indonesia. Moto “di Laut Kita Jaya”, akan kembali dengan keberadaan destroyer ini. Operasi destroyer ini akan dijaga oleh kapal selam kilo class/ amur class yang sudah ditawarkan oleh Rusia untuk Indonesia.

Malaysia berencana membeli rudal anti kapal permukaan Brahmos, untuk melengkapi arsenal fighter Sukhoi mereka. Katakanlah jika pecah konflik di Ambalat, elemen mana yang akan melindungi armada laut Indonesia ?. Rudal itu bisa ditembakkan dari jarak jauh dan pesawat penyerang pun langsung menghilang. Serangan ini sulit diantisipasi oleh Fighter Indonesia, karena akan terlambat untuk mengantisipasinya.

Kehadiran distroyer di Angkatan Laut sekaligus penggentar bagi pihak asing yang mencoba-coba merebut wilayah Indonesia. Sudah waktunya pula bagi Australia untuk mengubah cara pikir mereka, bahwa Indonesia adalah negara lemah yang kekuatan militernya di bawah mereka. Dari proyeksi pertahanan Amerika Serikat atas kekuatan China, maka Indonesia yang lebih membutuhkan destroyer dibanding Australia, untuk menstabilkan Laut China Selatan.

Pengadaan destroyer ini dapat disertakan dengan pembelian Helikopter Serang Apache AH-64E. Kalau AS mengijinkan Indonesia menggunakan Apache AH-64E, maka sangat wajar jika Indonesia meminta pembelian Destroyer. Indonesia harus ikut berperan aktif dalam pengamanan Laut China Selatan. Keberadaan Destroyer harus dikaitkan dengan pengamanan Laut China Selatan.

Diagram first and second island chains of China tembus hingga ke Indonesia

Pihak TNI pernah meninjau destroyer milik AS. Chuck hagel juga kabarnya sempat menawarkan kapal perang kepada Indonesia, saat kontrak pengadaan Helikopter Serang Apache AH-64E.

Hal lain yang menjadi sorotan dari pertahanan Indonesia adalah tidak adanya pertahanan anti-udara jarak menengah. Kasus rencana serangan AS ke Suriah, menunjukkan betapa pentingnya sistem pertahanan jarak menengah sepeti S-300. Vladimir Putin saja mengakui sistem pertahanan S-300 menjadi faktor yang strategis bagi posisi pertahanan Suriah. Tidak heran, Iran pun mati-matian ingin mendapatkan sistem pertahanan anti-udara S-300 family.

Di jaman modern sekarang ini, peperangan dilakukan dari jarak jauh. Jika sebuah negara tidak memiliki pertahahan udara yang memadai, maka harus bersiap-siap untuk di-bully oleh lawan.

Kondisi SAM Indonesia saat ini memang memprihatinkan, karena mengandalkan S-60 retrofit, Bofors, Grom dan RBS-70 yang sudah tua. Ada pembelian startreak serta oerlikon skyshield, namun itu pun untuk pertahanan jarak pendek.

Usulan pengadaan pertahanan udara jarak menegah, sebenarnya sempat dilontarkan oleh Arhanud, karena situasi modern, sangat membutuhkan pertahanan menengah. Namun siapakah nantinya memegang sistem pertahanan udara jarak menengah-jauh ini masih dilematis. Apakah di tangan Arhanud TNI AD atau di tangan TNI AU yang memang memiliki tugas pertahaan wilayah.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat menyinggung tentang perlunya rudal jarak menengah. Semoga yang dimaksud Wamenhan bukan Astros II yang dipasang amunisi peluru kendali. Sistem anti-udara S-300 family buatan Rusia patut dijadikan kandidat. Konflik di Suriah menunjukkan S-300 merupakan senjata deteren bagi pihak lawan.

Untuk sistem rudal sejak dulu Indonesia telah dekat dengan Uni-Soviet/Rusia. Jika pada tahun 1960-an TNI memiliki rudal antikapal permukaan KS-1 Komet dan rudal anti-udara jarak pendek, kini TNI memiliki Yakhont dan seharusnya rudal anti-udara jarak menengah. Tujuan dari sistem senjata anti-udara jarak menengah-jauh ini, tidak lain untuk objek vital nasional yang bersifat strategis.

Untuk unsur pasukan, Kualitas dan jumlah personel pertahanan: Kostrad, Marinir, Paskhas terus ditingkatkan diselaraskan dengan keberadaan komponen Cadangan Pertahanan. Tidak kalah penting adalah meningkatan kemampuan industri militer dalam negeri seperti: LAPAN, Pindad, PT PAL, PT DI, BPPT, PT Dahana dan sebagainya. Diharapkan pada renstra 2, tank medium Pindad telah menemukan bentuknya. Begitu pula dengan kapal selam Changbogo yang sudah diproduksi di dalam negeri, Roket Rhan, C-705 anti-kapal serta prototype IFX.

jakartagreater

Indonesia siap berkontribusi dalam misi perdamaian Suriah

Jakarta - Pemerintah Indonesia siap berkontribusi mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Suriah jika seluruh pihak terkait sepakat menyelesaikan konflik di Suriah secara damai tanpa opsi militer.

"Kalau solusinya adalah gencatan senjata, dan ada pasukan PBB yang mengawasi perdamaian, Indonesia siap untuk mengirimkan militernya untuk `peace keeping`," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, terkait hasil pertemuan para pemimpin G20 tentang konflik Suriah.

Presiden mengatakan dalam pertemuan puncak G20 di Rusia, Indonesia menyampaikan pendapatnya atas keperluan untuk mendorong opsi damai bagi penyelesaian konflik di Suriah yang telah menelan ribuan korban jiwa dalam dua tahun terakhir.

Ia memaparkan dalam pertemuan di Rusia, terdapat dua kubu terkait penyelesaian konflik Suriah. Kubu pertama, kata Presiden, pihak yang menghendaki penggunaan kekuatan militer untuk menghukum pemerintah Suriah atas dugaan serangan dengan menggunakan senjata kimia, dengan ataupun tanpa mandat dari PBB. Sementara itu kubu yang kedua, tambah Presiden, berpendapat jika tindakan terhadap Suriah harus mendapat mandat PBB, yaitu Dewan Keamanan.

Presiden berharap makin banyak yang mendukung upaya penyelesaian secara damai yaitu suatu opsi politik tanpa opsi militer. Ia kemudian menjelaskan jika penyelesaian konflik Suriah hendaknya harus mampu mengakhiri aksi kekerasan dan perang saudara sehingga bantuan kemanusiaan dapat menjangkau negara itu untuk menolong rakyat sipil yang menjadi korban.

Pada kesempatan itu Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya telah mengirim surat pada negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, Presiden Suriah Bashar as-Assad, pemimpin ASEAN, dan Amerika Latin.

"Itu diplomasi all out kita," katanya.

Sebelumnya Presiden seusai menyelesaikan kunjungan kerjanya di Rusia mengatakan perlunya keterlibatan seluruh elemen di Suriah untuk terwujudnya penyelesaian konflik.

Ia juga menegaskan perlunya untuk melakukan gencatan senjata, menghentikan tembak menembak dan melakukan sejumlah langkah untuk memastikan adanya proses penyelesaian masalah di Suriah tanpa melibatkan kekuatan militer.

"Bersamaan dengan itu tidak menunggu segera dilakukan pertemuan tingkat tinggi yang disponsori dan tuan rumah oleh PBB rumuskan kerangka penyelesaian sejak entah besok, entah lusa sampai selesai. Apa yang dilakukan a, b, c, d, e, f manakala insya allah gencatan senjata dan cease fire itu bisa dijalankan, lantas kerangka penyelesaian itu mendapatkan kesepakatan pada tingkat Dewan Keamanan PBB dijalankan bukan tidak mungkin terbuka peluang yang lebih besar lagi yang akhirnya masuk ke dalam proses politik," tegasnya.(*)

antaranews 

KSAD Terima Brevet Komando dari Kopassus

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Budiman mendapat Brevet Komando Kehormatan dan pisau komando dari Kopassus. Acara penyematan berlangsung di lapangan Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2013).

Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo memberikan langsung tanda kehormatan itu kepada Budiman.

Dalam acara tersebut, Letjen TNI Budiman juga membacakan janji komando yang diikuti para prajurit Kopassus dan disertai dengan 6 kali suara meriam.

Defile Pasukan Kopassus

Upacara penyematan Brevet Komando Kehormatan kepada KSAD Letjen TNI Budiman digelar di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (10/9/2013). Upacara tersebut dimeriahkan dengan defile pasukan Kopassus.

Defile pasukan Kopassus memeriahkan upacara penyematan Brevet Komando Kehormatan kepada KSAD Letjen TNI Budiman.

Prajurit Kopassus berbaris sambil memegang senjata, saat mengikuti defile pasukan.

Atraksi terjun payung juga ditampilkan dalam acara tersebut.

Prajurit Kopassus memamerkan kendaraan tempur.

 

Detik 

Satgas Kizi TNI Konga XXXII-B Kompi Terbaik di Haiti

HAITI – “Satgas Kizi TNI Konga XXXII-B merupakan kompi terbaik, keberhasilan ini tentunya diraih dengan segala usaha dan kerja keras yang telah dilaksanakan selama ini. Saya bangga atas pencapaian hasil yang kalian raih.” Demikian disampaikan Force Commander Letnan Jenderal Edson Leal Pujol dalam sambutannya di depan para prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-B/Minustah (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) saat melakukan kunjungan ke Markas Indonesia Engineering Company, di Gonaives-Haiti, Selasa (10/9/2013).

Kedatangan Force Commander dan rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Kizi TNI Letkol Czi Arief Novianto dan kesenian adat Batak (tari Tor-Tor) serta parade yang dibawakan oleh personel Satgas Kizi TNI di Bumi Garuda Camp, Gonaives-Haiti.

Lebih lanjut Jenderal Edson juga memberikan apresiasi khusus atas keberhasilan segala usaha dan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Satgas Kizi TNI Konga XXXII-B sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB – Minustah di Haiti. “Saya merasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satgas Kizi TNI Konga XXXII-B, karena dengan penuh dedikasi tinggi mampu menjawab segala tantangan tugas yang diberikan”, ujarnya.

Disampaikan pula bahwa pekerjaan prestisius dan monumental yang telah selesai dikerjakan oleh Satgas Kizi TNI Konga XXXII-B, seperti perbaikan jalan sepanjang 47 Km yang menghubungkan Port de Paix dan Jean Rabel, pembangunan jembatan bagi pejalan kaki sebanyak 6 unit di Gonaives serta pekerjaan pembersihan kanal di Port de Paix memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di dua wilayah tersebut. “Secara langsung segala aktivitas sehari-hari masyarakat akan menjadi lancar, sehingga roda perekonomian masyarakat akan meningkat”, kata Force Commander.

Sebelum meninggalkan Markas Indonesia Engineering Company, Force Commander dan rombongan disuguhi pagelaran seni dan budaya Reog Ponorogo. Atraksi Reog Ponorogo mampu membuat decak kagum para rombongan tamu yang datang, khususnya Letnan Jenderal Edson Leal Pujo. Selanjutnya, Force Commander beserta rombongan bertolak menuju Port Au Prince dengan menggunakan helikopter.

(puspen TNI/sir)

 

Poskota 

2 Heli Serbu Apache untuk TNI AD Tiba 2014

Jakarta - Delapan unit helikoper serbu Apache buatan Amerika Serikat akan memperkuat satuan penerbangan TNI AD. Dua unit pertama dijadwalkan tiba pada 2014 dan lima sisanya yang dilengkapi radar canggih akan dikirim secara bertahap hingga 2017 mendatang.

"Dua tiba 2014, itu bisa digunakan untuk pelatihan," ujar KSAD Jenderal Budiman usai menerima brevet Komando Kehormatan di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (11/9/2013).

Nota kesepahaman pengadaannya telah ditandangani oleh Menteri Pertahanan RI dan AS pada bulan lalu. Nilai kontraknya mencapai US$ 500 juta yang nantinya akan ditambah sesuai peningkatan spesifikasi dan kelengkapan pendukung heli bersangkutan.

"Keseluruhannya nanti 2017, itu ditanmbag dengan radar Longbow berkemampuan jarak jauh," sambungnya.

Detik

Patkor INDINDO Libatkan KRI dan Kapal Perang India

JAKARTA – TNI AL yang diwakili Komando Armada RI Kawasan Barat melaksanakan Patkor (Patroli Terkoordinasi) antara TNI AL dengan angkatan laut India dengan sandi INDINDO 22/13. Kegiatan pelaksanaan INDINDO secara simbolis dibuka Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I Laksamana Pertama TNI Didik Wahyudi SE di gedung Yos Sudarso Mako Lantamal I.

Patkor Indindo merupakan salah satu kegiatan patroli terkoordinasi yang dilaksanakan secara rutin dua kali setahun di wilayah garis batas perairan masing-masing Negara secara besama-sama guna menjaga perairan Samudera Hindia, agar terjaminnya keamanan jalur pelayaran bagi kapal-kapal yang melintas dan pengguna laut lainya serta tindakan illegal di laut di wilayah masing-masing Negara.

Dalam Patkor INDINDO kali ini, TNI AL melibatkan satu buah Kapal perang KRI Teuku Umar-385 dan satu pesawat Casa, sedangkan dari angkatan laut India mengerahkan satu kapal perang jenis LST (Landing Ship Tank) INS Khumbir dan satu pesawat Donier.

Patroli Terkoordinasi akan dilaksanakan di Selat Malaka dan Laut Andaman dan akan berakhir tanggal 25 September 2013, penutupanya akan dilaksanakan di Port Blair India. Bertindak selaku Komandan Satgas INDINDO 22/13 Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto yang sehari-hari menjabat Komandan Satuan Kapal Bantu (Dansatban) Koarmabar.

Hadir dalam pembukan INDINDO 22/13 ini Senior Officer of Andaman and Nicobar Comand Brigjen P.K. Singh, Wadan Lantamal I Kolonel Marinir Dedi.Suhendar dan para delegasi dari kedua Negara.

(dispenarmabar/sir)

Teks Gbr- Penyambutan Kapal Perang India oleh pejabat Lantamal I di Dermaga Belawan International Continer Terminal (BICT), Belawan. Kedatangan kapal perang ini dalam rangka melaksankan Patkor IDINDO 2013

Poskota