Penembak Polisi Tinggalkan Motor di TKP

Hingga kini, Polri belum berhasil mengungkap kasus teror sebelumnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Rikwanto  

  Dua orang tak dikenal menembak mati dua polisi dari Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat malam 16 Agustus 2013. Sebelum melarikan diri, keduanya sempat baku tembak dengan tim buser.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengungkapkan, para pelaku meninggalkan sepeda motor mereka di tempat kejadian (TKP). Lalu, kedua pelaku kabur ke arah Pamulang setelah merampas sepeda motor milik warga.

"Kami sudah amankan sepeda motor milik pelaku di Polsek Pondok Aren," jelas Rikwanto kepada VIVAnews. Adapun dua anggota polisi yang ditembak mati pelaku adalah Aiptu Kus Hendratma dan Bripka Maulana.

Kepolisian masih punya pekerjaan rumah yang banyak terkait teror kepada anggotanya itu. Sebab, teror ini bukan kali pertama.

Catatan VIVAnews, aksi penembakan juga menewaskan anggota Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Pusat, Aipda Patah Saktiyono di Jalan Cirendeu Raya, Ciputat, Tangerang Selatan pada 27 Juli 2013, pukul 04.30.

Disusul kemudian insiden serupa yang melanda anggota polisi satuan Binmas Polsek Metro Cilandak, Aiptu Dwiyatna, 7 Agustus lalu. Dia pun tewas.

Pada 13 Agustus lalu, rumah anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Tulam, di Perum Banjar Wijaya Blok B 49/6 RT 02/07 Cluster Yunani, Kelurahan Cipete Pinang, Kota Tangerang, ditembaki orang tak dikenal.

Dan hingga kini, polisi belum berhasil mengungkap satu pun pelaku teror-teror tersebut.

viva

KRI Pati Unus – 384 Sandar di Pontianak

Tergabung Dalam Operasi Alur Pari

JAKARTA – KRI Pati Unus – 384 salah satu unsur kapal perang Komando Armada RI Kawasan Barat jenis Parchim yang tergabung dalam operasi keamanan laut dengan nama sandi “Operasi Alur Pari – 2013” dibawah kendali operasi Gugus Keamanan Laut Koarmabar sandar di Pelabuhan Pontianak untuk melaksanakan bekal ulang operasi.

KRI Pati Unus – 384 yang dikomandani oleh Mayor Laut (P) Agustinus Djoko, salah satu unsur kapal perang dibawah jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Barat (Satkor Koarmabar) yang bermarkas di pangkalan TNI AL Pondok Dayung, Jakarta Utara, melaksanakan operasi Alur Pari -2013 selama kurang lebih 3 bulan.

Operasi Alur Pari melibatkan sejumlah unsur KRI yang digelar Gugus Keamanan Laut Koarmabar melaksanakan deteksi dini dan mengidentifikasi terhadap kapal-kapal serta para pengguna laut khususnya di wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan terjadinya tindak pelanggaran di laut kawasan barat Indonesia, di sepanjang Selat Malaka dan di Alur Laut Kepualauan Indonesia (ALKI) I.

Selama sandar di Pontianak, KRI Pati Unus – 384 melaksanakan kegiatan Open Ship bagi para kalangan pelajar dan masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengenalkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat umum, serta menumbuhkan jiwa dan semangat bahari khususnya kepada generasi muda penerus bangsa.

Selain melaksanakan open ships bagi masyarakat Pontianak, Komandan KRI Pati Unus – 384, Mayor Laut (P) Agustinus Djoko beserta beberapa perwira KRI melaksanakan kunjungan ke Walikota Pontianak dan para pejabat daerah setempat dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Pontianak.(dispenarmabar/sir)

 

poskotanews 

Sepercik Kisah di Antara Dua Istana

Istana Merdeka 

 

 Peristiwa penting itu terjadi pada 28 Desember 1949 ketika bendera Belanda ‘si tiga warna’ diturunkan dari tiangnya. Merah Putih pun perlahan berkibar. Ratusan pasang mata yang memenuhi halaman dan tangga-tangga di muka istana ini terpaku pada tiang bendera dan sebagian meneteskan air mata haru. “Merdeka…merdeka…merdeka,” teriak kerumunan orang-orang tanpa henti. Teriakan itulah yang mengil hami nama bangunan itu, Istana Merdeka.

Istana ini mulai dibangun pada 1873 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Louden dan selesai pada 1879 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge. Adalah arsitek Drossares yang merancang bangunan di atas tanah seluas 2.400 meter persegi ini.

Setelah penandatanganan naskah kedaulatan Republik Indonesia Serikat, nama tempat yang tadinya disebut Istana Gambir diubah menjadi Istana Merdeka. Tempat ini merupakan kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Serambi depannya biasa digunakan untuk panggung kehormatan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi setiap tanggal 17 Agustus.

Presiden juga menyambut tamu negara yang diterima dengan upacara militer di halaman depan Istana Merdeka. Malam hari setiap tanggal 17 Agustus, di dalam istana diadakan resepsi kenegaraan, saat kepala perwakilan negara-negara asing memberi ucapan selamat pada presiden.

Ruangan terbesar di Istana Merdeka adalah ruang resepsi. Terdapat pula ruang Jepara yang didominasi ukiran Jepara, ruang Raden Saleh, serta ruangan untuk meletakkan bendera pusaka setiap tanggal 16-17 Agustus.

Istana Kepresidenan Jakarta terdiri atas dua bangunan istana, yaitu Istana Merdeka, yang menghadap ke Taman Monumen Nasional, dan Istana Negara yang menghadap ke Sungai Ciliwung, Jalan Veteran. Kedua istana ini dihubungkan dengan halaman tengah yang luasnya kira-kira sete ngah lapangan bola. Ada pula bangun an lain yang termasuk ke dalam lingkungan Istana Jakarta, yaitu Kantor Presiden, Wisma Negara, Masjid Baiturrahim, dan Museum Istana Kepresidenan.

Sedangkan Istana Negara dibangun tahun 1796 untuk kediaman pribadi seorang warga negara Belanda JA van Braam. Pada 1816, bangunan ini diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediam an para Gubernur Jenderal Belanda.

Pada mulanya bangunan yang berarsitektur gaya Yunani kuno itu bertingkat dua. Namun pada 1848 bagian atasnya dibongkar dan bagian depan lantai bawah dibuat lebih besar untuk memberi kesan lebih resmi. Bentuk bangunan hasil perubahan 1848 inilah yang bertahan sampai sekarang.

Istana ini menjadi saksi bisu saat Jenderal de Kock menguraikan rencananya kepada Gubernur Jenderal Baron van der Capellen untuk menindas pemberontakan Pangeran Diponegoro. Juga saat Belanda merumuskan strategi dalam menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Sistem tanam paksa atau cultuur stelsel yang dicetuskan Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch juga ditetapkan di gedung ini.

Setelah kemerdekaan, tanggal 25 Maret 1947, di Istana Negara terjadi penandatanganan naskah persetujuan Linggarjati. Pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan pihak Belanda oleh Dr Van Mook.

Kini Istana Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, di antaranya menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan. Misalnya pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah, dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasioal, dan tempat jamuan kenegaraan.

Sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang sampai masa pemerintah an Republik Indonesia, sudah lebih kurang 20 kepala pemerintahan dan kepala negara yang menggunakan Istana Negara sebagai kediaman resmi.

REPUBLIKA.CO.ID,

Pemerintah Siapkan Anggaran Modernisasi Alutsista pada RAPBN 2014

Jakarta • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah dalam tahun anggaran 2014 menganggarkan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan atau Alutsista, agar tidak tertinggal dengan negara lain.

"Tujuannya agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat kita capai. Di samping penyediaan anggaran, kita juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan nasional," kata Presiden Yudhoyono Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.

Yudhoyono mengatakan, upaya ini dilakukan dengan memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri.

Dengan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan ini, TNI akan makin berkemampuan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman manapun.

"Generasi dan teknologi persenjataan kita juga tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita," kata Presiden.

Ditambahkan Presiden, tidak kalah pentingnya dengan pertahanan negara, prioritas alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diprioritaskan.

Alokasi ini ditujukan untuk peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri.

Anggaran juga disediakan untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta peralatan Polri, untuk meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok.

Selain itu, kita juga meningkatkan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar satu berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil pada tahun 2014.

"Dalam tahun 2014, akan kita penuhi persentase alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap, yang direncanakan mencapai 41 persen," kata Presiden.

Dengan pembangunan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih baik lagi.

Dalam RAPBN tahun 2014 Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp 83,4 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 41,5 triliun.

antaranews

Rusia Tawarkan Sepuluh Kapal Selam Kepada Indonesia

Rusia menawarkan sepuluh unit kapal selam kepada Indonesia. Meski demikian, tidak bisa serta-merta diterima sebab pemerintah masih harus mengeluarka biaya perawatan.

Selain itu pemerintah masih mempertimbangkan masa pakai alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut.

"Memang ada tawaran lagi 10 kapal selam dari Rusia," kata Menteri Pertahanan (menhan) Purnomo Yusgiantoro, Purnomo di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).

Dia mengatakan, kapal selam yang ditawarkan Rusia merupakan kapal selam bekas. Penawaran 10 unit tersebut atas dasar kedekatan kedua negara.

"Tentu kita pertimbangkan karena nanti juga ada biaya perawatan, biaya pemeliharaan, perbaikan dan lain sebagainya itu kita hitung dulu jangan buru-buru," lanjutnya.

Sementara itu Indonesia juga sudah memesan kapal selam yang dibangun di Korea Selatan. Diharapkan, kapal pembangunan selam tersebut selesai pada tahun depan. Saat ini pemerintah sedang melakukan survei untuk meletakkan kapal-kapal selam tersebut. Wilayah yang dibidik antara lain di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

berita satu

APBN 2014, Kementerian Pertahanan Dapat Anggaran Terbesar

Jakarta - Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian lain untuk pagu anggaran 2014. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan.

"Dalam RAPBN Tahun 2014 terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83,4 triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2014 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013.

Sementara Kementerian lain yang mendapatkan pagu anggaran yang tinggi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

Selain itu, SBY mengatakan dalam RAPBN 2014 pemerintah tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Menurut dia, setiap tahun alokasi anggaran untuk pendidikan terus ditingkatkan. "Dalam tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai Rp 345,3 triliun dan tahun 2014 mendatang kita rencanakan sebesar Rp 371,2 triliun, atau naik 7,5 persen," katanya.

tempo

Papua dan Aceh merupakan wilayah RI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta negara-negara lain menghormati keberadaan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, dengan menghindari propaganda dan provokasi kelompok tertentu.

"Hendaknya semua pihak, di dalam dan luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat menganggu kedaulatan wilayah Indonesia," kata Presiden SBY, dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPD dan DPR, di Gedung DPR, Jumat (16/08), ketika menyinggung persoalan gerakan separatisme di Papua.

"Selama ini, kita, bangsa Indonesia, senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas negara lain, negara-negara sahabat kami. Oleh karena itu, prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal," kata Presiden, dalam pidatonya.

"Jangan lukai perasaan bangsa indonesia," tandas Yudhoyono, yang disambut tepuk tangan peserta sidang. "Karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain".

Presiden dalam pidatonya tidak secara eksplisit menyebut nama negara yang dimaksudnya. Namun sebelumnya, Indonesia mengecam pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, OPM di Oxford, Inggris, pada Mei 2013 lalu.

Saat itu, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa Klik memanggil Duta Besar Inggris, Mark Canning terkait acara tersebut yang juga dihadiri anggota parlemen Inggris dan Walikota Oxford.

Kemenlu Indonesia menyebut pemanggilan ini sebagai bentuk protes keras Indonesia, walaupun Dubes Inggris kemudian menyatakan, Inggris mendukung kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung aksi kelompok yang berupaya untuk memerdekakan Papua.

Pernyataan Presiden ini juga terjadi setelah OPM mengklaim akan meresmikan Klik kantor perwakilannya di Denhag, Belanda, Kamis (15/08), yang kemudian diikuti unjuk rasa ribuan para pendukungnya di sejumlah kota di Papua.

Di hadapan peserta sidang, SBY berulangkali menegaskan bahwa Klik Papua dan Aceh merupakan "bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI... Pendirian ini merupakan harga mati... Ini bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar."

Mengubur masa lalu

Secara khusus, Presiden SBY juga menyinggung perkembangan terbaru di Aceh, yang pada Kamis (15/08) kemarin memperingati Klik delapan tahun perjanjian damai Helsinki, antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM.

Presiden mengajak semua pihak untuk menghindari "segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran dan kembali ke situasi tidak aman seperti di masa lalu".

"Semua pihak,"demikian harapan Presiden, "memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu dan melangkah ke depan untuk membangun diri dalam naungan NKRI."

Pernyataan Presiden ini kemudian mendapat balasan tepuk tangan dari peserta sidang.

Persoalan terbaru yang muncul di Aceh adalah polemik antara Jakarta dan pemerintah Aceh terkait Perda tentang Klik bendera Aceh.

Pemerintah pusat mengganggap simbol bendera Aceh mirip dengan bendera GAM, sehingga mereka meminta diubah.

Namun permintaan ini ditolak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, yang menganggap simbol bendera itu tidak melanggar peraturan dan MOU Helsinki.

Sejauh ini perundingan terhadap persoalan ini masih berlangsung, dan diperpanjang sampai Oktober nanti.

 

BBC 

Kisah Veteran, Samawi Memotong Dua Telinga Tentara Jepang

Serka (Purn) TNI Samawi B Rejo (kiri)

PALEMBANG - Tubuhnya masih terlihat gagah, semangatnya juga masih terus berkobar. Terlebih ketika meneriakkan kata merdeka saat akan difoto. Dialah Serka (Purn) TNI Samawi B Rejo yang menjadi pejuang sejak tahun 1945 hingga 1948 untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketika ditemui Tribun Sumsel (Tribunnews.com Network) di gedung Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Palembang, mantan Kopassus Barisan Berani Mati ini menceritakan bagaimana ia bersama teman-temannya berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia.

Ceritanya, pertama kali ia bertempur di Pulau Jawa. Saat itu, ia bertempur melawan Belanda bersama Jenderal Besar Sudirman. Dari Pulau Jawa, ia bersama puluhan temannya sesama pejuang dipindahkan untuk berjuang dan melawan Belanda di Sumsel tepatnya di Muba saat itu.

"Saya pernah memotong dua teliga tentara Jepang setelah saya tembak, senjatanya saya ambil untuk tambahan persenjataan. Dua kali Belanda masuk Indonesia dan Jepang, semuanya saya ikut berperang," ceritanya.

Penerima penghargaan Bintang Gerilya ini mengungkapkan, selama di Sumsel, ia bersama teman-temannya selalu berpindah-pindah melakukan perlawanan baik terhadap Belanda ataupun Jepang yang berusaha menduduki Indonesia.

Terlebih ketika untuk kali keduanya Belanda masuk ke Indonesia dengan menyewa tentara bayaran dari India. Ia bersama pejuang lainnya terus berpindah-pindah mencari markas dan kekuatan, untuk dapat melumpuhkan tentara Belanda yang menduduki Sumsel. Berbagai tempat didatangi, salah satunya Sungsang yang dijadikan sebagai markas para penjuang. Disana, mereka mengatur strategi untuk melawan Belanda yang telah menduduki Sumsel terutama Palembang.

"Saat itu di Sungsang sangat sulit mencari air tawar, jadi untuk minum dan mandi harus menggunakan air asin. Itu dijalani selama enam tahun, bila ingin minum air tawar harus ke Sungai Gerong dahulu dan itu jangan sampai ketahuan tentara Belanda," katanya itu pengalaman yang salah satunya tidak terlupakan.

Ketika disinggung mengenai kemerdekaan saat ini, menurutnya dengan adanya kemerdekaan ini setidaknya bisa memberikan kepuasan tersendiri meski saat bertempur harus mempertaruhkan nyawa. Namun ia sangat sedih ketika melihat generasi muda saat ini yang tidak mensyukuri kemerdekaan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat.

Banyak generasi muda lebih mementingkan diri sendiri dari pada bangsanya dan tidak mau memperhatikan kepentingan orang lain. Tak hanya itu saja, bila dilihat di media banyak pejabat atau orang-orang penting di Indonesia yang hanya mementingkan dirinya ketimbang rakyat dan bangsa.

"Pemerintah seharusnya selalu memperhatikan para pejuang dan veteran yang selama ini telah berjuang. Tidak perlu penghargaan saja, tetapi kehidupan layak bagi para veteran. Kaum muda juga harus tetap menjaga kemerdekaan ini, karena kemerdekaan bukan diperoleh dari pemberian tapi dari perjuangan," ujar kakek berumur 89 tahun ini.

 

tribunnews 

Indonesia-Amerika Susun Kontrak Jual-Beli Apache

Laporan DCSA 2012

Jakarta - Kementerian Pertahanan membenarkan kepastian pembelian delapan unit helikopter serang canggih AH-64-D Apache Longbow dari Amerika Serikat. Saat ini Indonesia dan Amerika Serikat sedang menyusun kontrak jual-beli helikopter ini.

"Sedang dalam pembicaraan intensif oleh kedua negara," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat dihubungi Tempo, Jumat, 16 Agustus 2013.

Materi pembicaraan kontrak, dia melanjutkan, antara lain harga kedelapan helikopter dan skema pembayaran. Termasuk soal pembayaran uang muka sebagai tanda jadi jual-beli.

Soal berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli delapan unit Apache, Rachmad memilih bungkam. Begitu pula soal uang muka yang sudah disiapkan pemerintah. "Prinsip uang muka dibayarkan setelah kontrak berlaku efektif," kata dia.

Kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko mememastikan pembelian delapan unit helikopter Apache Longbow dari Amerika Serikat. Sesuai rencana, kedelapan helikopter akan diterima Indonesia secara bertahap mulai tahun 2018 hingga 2021.

Komisi Pertahanan DPR akhirnya merestui pembelian helikopter ini. Padahal sebelumnya, DPR bersikukuh menolak pembelian dengan alasan harga Apache yang terlalu mahal.

Wakil Komisi Pertahanan Tubagus Hasanuddin, salah satu anggota dewan yang sebelumnya menolak Apache, mengatakan parlemen akan membicarakan pengajuan anggaran ini pada rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014. "Harganya sekitar Rp 3,1 triliun, nanti kami alokasikan," kata dia.

tempo

Besok, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia

BALIKPAPAN - Empat unit kapal perang dan satu kapal selam TNI Angkatan Laut, bakal ikut ambil bagian dalam upacara peringatan HUT ke-68 RI, di daerah perbatasan dengan Malaysia.

Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman mengatakan, parade kapal laut itu, salah satu bentuk show force angkatan perang Indonesia kepada negeri jiran tersebut.

"Kapal perang itu, akan ikut parade di Karang Ungaran. Saya sendiri akan ikut upacara di daerah perbatasan dengan Malaysia, yakni di Pulau Sebatik," kata Dicky Wainal Usman, Jumat (16/08/2013).

Selain menyiapkan kapal perang, Dicky juga mengungkapkan 12 penerjun dari Korps Pasukan Khusus (Kopasus) TNI AD siap unjuk kebolehan di Pulau Sebatik, Sabtu (17/08/2013) besok.

"Kami memang mau show force ke negara tetangga, karena selama ini mereka lebih banyak melakukan provokasi. Kami juga ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan kita ini bukan pemberian atau hadiah melainkan dengan perjuangan dan darah," tegasnya.

Ia menilai, pelaksanaan peringatan HUT RI di Pulau Sebatik dan Karang Ungaran sudah tepat. Pasalnya, kedua pulau itu berada di posisi perbatasan dan untuk menumbuhkan rasa patriotisme di kawasaan perbatasan.

tribunnews

KKOP Polonia Harus Aman untuk F-16

Polemik mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di bandara Polonia, yang sekarang berubah nama menjadi Pangkalan Udara (Lanud) Suwondo, masih terus berlanjut.

Sebagai sebuah pangkalan militer, penentuan KKOP Lanud Suwondo ditentukan oleh TNI AU, bukan oleh Kementerian Perhubungan.

Tokoh senior TNI AU, yang juga Ketua Komite Nasional Keamanan Transportasi (KNKT) Marsma TNI (Purn) Tatang Kurniadi, mengatakan, memang KKOP untuk bandara sipil berbeda dengan KKOP bandara militer. Bandara sipil ketentuan KKOP mengacu standar internasional yang ditetapkan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni International Civil Aviation Organization (ICAO).

"Sedang bandara militer KKOP-nya ditetapkan masing-masing negara, yakni pihak militernya, tergantung jenis pesawat yang keluar-masuk di bandara itu," ujar Tatang Kurniadi kepada JPNN kemarin (14/8).

Dia mengingatkan, untuk Lanud Sowondo KKOP-nya jangan diubah, biarkan saja tetap sama dengan KKOP yang lama, sewaktu Polonia masih menjadi bandara sipil. Sejumlah alasan dia kemukakan.

Pertama, Lanud Sowondo merupakan lanud yang strategis di kawasan Sumatera. Strategis dari aspek pertahanan keamanan negara, maupun dalam situasi darurat seperti ketika terjadi bencana.

"Jadi KKOP-nya jangan diotak-atik. Bayangkan, pesawat militer itu membawa roket, bom, dan sejenisnya, yang bisa membahayakan masyarakat sekitar," pesan Tatang mengingatkan.

Pria yang selalu sibuk tatkala terjadi kecelakaan pesawat itu memberi contoh. Untuk pesawat tempur jenis F-16, kata dia, perlu ancang-ancang jauh untuk bisa melesat.

"Idealnya, sepanjang 15 ribu meter dari ujung landasan tak boleh ada bangunan tinggi. Pesawat F-16 itu melesat dengan kecepatan 200 kilometer per jam. Lima belas ribu meter itu hanya ditempuh lima menit," kata pria kelahiran 1946 itu.

Berapa ketinggian yang dilarang di sepanjang 150 ribu meter itu? Tatang menyebut, idealnya 150 meter. "Tak boleh lebih tinggi 150 meter karena bisa mengganggu penglihatan pilot," cetusnya.

Kedua, jika situasi darurat perang, maka Lanud Sowondo juga akan dimasuki pesawat-pesawat sipil. "Itu terjadi jika militer membutuhkan bantuan pesawat-pesawat sipil berbadan lebar, yang besar-besar, untuk mengangkut pasukan misalnya," ujar Tatang.

Jika ketentuan KKOP diubah, misal aturan ketinggian bangunan di sekitar Lanud Suwondo diperpendek, maka otomatis hanya jenis pesawat-pesawat kecil saja yang bisa masuk ke sana. "Hanya Cassa atau Heli saja," imbuhnya.

Ketiga, Lanud Sowondo itu selevel dengan Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur. Selain menjadi pangkalan militer, Lanud Halim juga menjadi semacam bandara cadangan bagi penerbangan sipil. Karenanya, KKOP Lanud Halim juga sangat ketat, yang memungkinkan penerbangan pesawat-pesawat sipil berbadan lebar, aman keluar-masuk.

"Ketika suatu saat bandara Kualanamu ada masalah, maka mau tak mau penerbangan sipil juga dialihkan sementara ke Lanud (Suwondo, red). Ini seperti hubungan Halim dengan Soekarno-Hatta," terang dia.

Keempat, jika terjadi situasi darurat bencana di wilayah Sumut dan sekitarnya, maka pesawat-pesawat yang membawa logistik bantuan tetap harus mendarat ke Lanud Sowondo. "Karena kalau ke Kualanamu, bisa mengganggu jadwal penerbangan sipil, yang memang sudah padat," imbuhnya.

Terkait dengan keinginan Pemko Medan yang ingin melakukan pengembangan kota, tapi terbentur ketentuan KKOP bekas bandara Polonia itu, Tatang mengatakan, pengembangan kota memang penting tapi keselamatan penerbangan jauh lebih penting.

Malah, Tatang mengingatkan Pemko Medan agar tetap ikut menjaga 'kebesaran' bandara yang sudah beken dengan nama bandara Polonia itu. "Karena kebesaran sebuah kota akan hilang jika bandaranya mengecil," kata Tatang.

jpnn

Koarmabar Menggelar Operasi Arung Pari-13

Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlaarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.sc. D.E.S.D., melepas keberangkatan operasi siaga tempur laut 2013 yang diberi nama sandi Arung Pari-13 di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Kamis (15/8).

Danguspurlaarmabar mengatakan, operasi Arung Pari-13 yang akan diselenggarakan selama kurang lebih 90 hari merupakan implementasi tugas operasi militer untuk perang yang dilakukan oleh Koarmabar selaku Kotama operasi TNI dengan tujuan menjaga kedaulatan negara dan penegakkan hukum di laut wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia.

Lebih lanjut Danguspurlaarmabar mengatakan, perairan Indonesia memiliki perbatasan laut dengan beberapa negara .Dengan kondisi geografis seperti ini menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi terhadap terjadinya pelanggaran kedaulatan negara dan hukum dilaut seperti konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, terorisme, sea robbery, illegal fishing, illegal trafficking dan kegiatan-kegiatan illegal lainnya.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi pelanggaran kedaulatan negara dan penegakkan hukum di laut, Koarmabar melaksanakan Operasi Siaga Tempur Laut dengan menggelar unsur-unsur kekuatan laut dengan melibatkan unsur-unsur Kapal Perang berbagai jenis, tim Satkopaska, tim Kesehatan dan tim Repair dengan kapal markas di KRI Yos Soedarso 353.

Danguspurlaarmabar menekankan kepada prajurit yang melaksanakan tugas operasi Arung Pari-13 agar melaksanakan tugas kehormatan dengan rasa penuh tanggung jawab yang tinggi, tindak tegas segala bentuk ancaman yang melanggar kedaulatan Negara dan hukum dilaut sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara hukum nasional maupun hukum internasional.

Selain itu melaksanakan latihan manuver tempur secara professional guna meningkatkan dan mempertahankan naluri tempur prajurit dengan mengedepankan zero accident sesuai standart operation procedure (SOP).

koarmabar 

SBY Tegaskan Aceh dan Papua bagian NKRI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Aceh dan Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ia minta semua pihak, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri,  menghormatinya.

"Kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak," dalam pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

SBY melanjutkan, melalui penegasan ini, dirinya berharap agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat.

"Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain," katanya menegaskan.

metrotvnews

Pesan SBY ke negara lain: Jangan lukai perasaan Indonesia

Sikap saling menghormati dan menghargai antara satu negara dengan negara lain menjadi syarat mutlak dalam hubungan internasional. Hal itu telah diterapkan Indonesia dalam hubungan global.

Namun demikian, tak selalu Indonesia mendapat hal yang sama dari negara lain. Pelanggaran batas wilayah dan kedaulatan Indonesia kerap dilakukan oleh negara tetangga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki pesan khusus terhadap negara-negara lain mengenai hal itu.

"Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai perasaan bangsa lain," kata Presiden SBY dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

SBY mengatakan, selama ini Indonesia selalu menghormati negara lain. Karena itu, SBY berharap Indonesia mendapat hal yang sama dari negara lain.

"Selama ini kita bangsa Indonesia senantiasa menghormati integritas dan kedaulatan negara sahabat kami. Oleh karena itu kita juga berharap mendapat hal yang sama," kata SBY.(mdk/dan)

merdeka

Kalau 1998 saya ambil, Indonesia bisa seperti Mesir sekarang

Jalan bagi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menghuni istana masih panjang dan berliku. Mantan ajudan Presiden Soeharto ini harus meyakinkan publik untuk memilih partainya.

Tanpa suara minimal 20 persen, sulit bagi Wiranto dan pasangannya, Hary Tanoesoedibjo, maju dalam pemilihan presiden. Satu-satunya cara adalah berkoalisi dengan partai lain buat menggenapkan syarat pengajuan kandidat.

Wiranto mengaku mempunyai strategi biar bisa lolos. "Secara aklamasi seluruh peserta rapat pimpinan (partai) meminta saya sebagai calon presiden di 2014, ujarnya kepada merdeka.com akhir bulan lalu.

Berikut penuturan Wiranto saat ditemui Arbi Sumandoyo, Alwan Ridha Ramdani, Faisal Assegaf, dan juru foto Muhammad Luthfi Rahman di kantor Dewan Pimpinan Pusat Hanura.

Apa strategi Anda untuk mencapai syarat 20 persen buat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden?

Saya tanya dulu supaya kita diskusi, yang kita akan pakai undang-undang lama atau baru? Hanura, Gerindra, ingin yang baru. Ini belum selesai. Kalau belum selesai, jangan kita mengada-ada. Jangan kita mengandai-andai. Politik itu realitas.

Melihat betapa pentingnya pemimpin Indonesia masa depan, kita menghadapi kompetisi global sangat ketat, maka kita butuh pemimpin betul-betul punya pengetahuan, perilaku baik, dan kalau setuju punya kekuatan spritual memadai. Ini persyaratan tidak mudah.

Rakyat akan memberikan mandat kepada pemerintah tentu ingin melihat lebih banyak calon, lebih bagus. Dimana pun kalau kita berbicara kompetisi, memilih yang terbaik, lebih banyak calon akan lebih banyak pilihan. Saat dikompetisikan secara jujur, adil, dan terbuka, maka akan menemukan betul-betul calon punya integritas dan kompetensi diharapkan bangsa ini.

Hanura berpendapat kita kembalikan saja pada UUD 1945. Semua partai politik secara sendirian atau gabungan berhak mengusung presiden dan wakil presiden. Kami berpendapat partai sudah lolos ambang batas parlemen, berarti dia sudah dibenarkan untuk eksis, dibenarkan untuk hidup sebagai partai politik di Indonesia. Berarti dibenarkan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Itu pendapat kami.

Bagaimana kesolidan dukungan partai terhadap Anda?

Anda melihat beda antara saya dicalonkan lewat konvensi dengan dicalonkan oleh Hanura lewat rapimnas secara aklamasi minta saya sebagai calon presiden. Saya bersyukur Anda mempunyai penilaian pencalonan saya di 2004 tidak didukung sepenuhnya oleh Golkar.

Hal tersebut tidak akan terjadi di 2014, kala saya dicalonkan dari partai saya sendiri. Yang mendirikan saya, ketua umumnya masih saya, dan juga secara aklamasi seluruh peserta rapat pimpinan meminta saya sebagai calon presiden di 2014. Dengan demikian tidak ada keraguan sedikitpun Hanura tidak mendukung saya sebagai calon presisden.

Kesempatan Anda saat 1998 sangat terbuka untuk jadi presiden, kenapa tidak diambil?

Saya sangat bersyukur penjelasan saya dulu barangkali meragukan masyarakat, di mana saya tidak mengambil saat itu. Karena justru sikap saya untuk tidak mengorbankan rakyat hanya sekadar satu jabatan.

Pada 1998 saat pergantian antara Orde Baru ke Orde Reformasi, tuntutan masyarakat adalah melakukan reformasi total. Kalau saya sebagai tokoh militer memanfaatkan keadaan seperti itu dan dengan alasan keamanan mengambil alih pemerintahan, pasti akan menimbulkan perang saudara. Akan menimbukan pro dan kontra tingkat nasional, akan melibatkan banyak rakyat. Berarti saya akan berhadapan dengan rakyat. Saya akan menghadapkan tentara dengan rakyat.

Kedua, waktu itu masalah moneter dan ekonomi buruk. Dolar Rp 15 ribu, ekonomi morat marit. Kita butuh dukungan luar negeri. Rezim militer waktu itu sangat tidak populis. Kita lihat Myanmar, Pakistan, waktu itu tidak dapat dukungan dari dunia internasional, maka diembargo. Bagaimana kita memulihkan ekonomi kalau kita mendapatkan embargo.

Ketika pemerintahan akan kita jalankan, kita harus mengosongkan gedung MPR dan DPR dari pendudukan mahasiswa. Waktu itu saya perhitungkan korban 200 orang dalam gebrakan pertama. Kalau Anda menjadi saya, apa Anda tega sekadar untuk kedudukan dan jabatan taruhannya adalah masyarakat. Waktu itu banyak orang tidak percaya.

Sekarang setelah Mesir kejadian seperti ini, Suriah, saya katakan ini gambaran nyata. saya terima kasih ada gambaran bisa mengatakan kalau waktu itu saya ambil alih maka gambaranya seperti di Mesir sekarang. Tidak jelas reformasi itu bagaimana, korban terus berjatuhan, terus masih berhadapan militer dengan rakyat dengan jumlah besar. Sehingga keputusan saya tidak mengambil alih adalah keputusan tepat. Paling tidak bagi saya.

Apakah majunya Anda saat ini bentuk kecemasan Anda?

Salah satu pertimbanganya itu. Karena saya ini melihat apa yang saya lakukan di 1998. Sebenarnya Anda sudah bisa menarik kesimpulan, saya bukan orang gila kekuasaan. Saya masih cukup waras untuk menempatkan kekuasaan sebagai instrumen untuk pengabdian. Saat inipun sama.

Saat saya ingin maju 2004-2009, 2009-2014, perjuangan saya untuk melihat negeri kita masih bisa lebih baik dikelola dari sekarang ini. Masih ada potensi-potensi bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan pemerintahan dan negara lebih baik. Ini tentu juga sesuai keyakinan saya sebagai orang Islam.

Ada hadis Rasulallah, wajib hukumnya untuk setiap muslim berbuat sesuatu. Kalau dia merasa mampu dan melihat di depannya ada sesuatu tidak benar dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan mulutnya, mulutnya tidak mampu diam. Itu ajaran sangat bagus.

Saya merasa punya pengalaman mendampingi tiga presiden: Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid. Pernah menjadi pejabat pada level nasional, ikut mendesain reformasi belum selesai waktu itu. Saya kalau ingin melanjutkan perjuangan boleh-boleh saja.

merdeka

KSAL Terima Wing Penerbang Kehormatan TNI AU

KEPALA Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Dr. Marsetio menerima Wing Penerbang Kehormatan TNI AU. Wing Penerbang Kehormatan TNI AU disematkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia dalam upacara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (15/8).

Selain KSAL, Mendikbud Mohammad Nuh, Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Moeldoko juga mendapatkan wing penerbang kehormatan.

Sebelum dilaksanakan upacara penyematan Wing Kehormatan kepada Mendikbud RI, Kepala Bappenas, KSAD dan KSAL berkesempatan mencoba prosesi penerbangan dengan pesawat tempur. Sebelum terbang, terlebih dahulu para pejabat mendapatkan penjelasan tentang teknis pelaksanaan prosesi penerbangan.

Pesawat tempur TNI AU yang digunakan terdiri dari, Sukhoi TS 3004 dengan pilot Mayor (Pnb) Anton Pallaguna yang membawa Kabappenas, Sukhoi TS 3006 dengan Pilot Mayor (Pnb) Vincentius yang membawa Kasal, Sukhoi TS 3007 dengan pilot Letkol (Pnb) Dedi yang membawa Kasau, Sukhoi TS 3008 dengan pilot Mayor(Pnb) Rianto Dwi Putro yang membawa Kasad, dan Sukhoi TS 3009 dengan pilot Letkol (Pnb) David Tamboto yang membawa Mendikbud RI.

Kelima pesawat tempur tersebut melakukan manuver dengan formasi tempur di udara pada ketinggian sekitar 13.000 feet dari sejak take off dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta ke arah wilayah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, selama lebih kurang 40 menit, kemudian landing kembali di run way Lanud Halim Perdanakusuma dengan selamat. Setelah itu, dilanjutkan prosesi penyematan Wing Penerbang oleh Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia kepada KSAL, Mendikbud, Menteri Bappenas, dan KSAD.

Menurut siaran pers Dispenal, turut hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, para perwira tinggi Mabesal, Mabesad, Mabesau, pejabat Kemendikbud RI, dan para Pangkotama TNI AU.

jurnas

4 Panser Siaga di Gedung DPR

Pengamanan di sekitar Kompleks Parlemen diperketat jelang pidato kenegaraan pada Jumat (16/8) besok. 4 Kendaraan lapis baja sudah disiagakan di halaman belakang Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/08).

4 Kendaraan lapis baja sudah disiagakan di halaman belakang Kompleks Parlemen.

Keempat kendaraan milik TNI AD itu dilengkapi dengan sejumlah personil bersenjata lengkap.

Sementara di dalam gedung Nusantara yang akan digunakan untuk rapat bersama, pasukan pengawal Presiden sudah terlihat mondar-mandir. Mereka sedang melakukan sterilisasi gedung.

Sebuah robot juga siaga.

Presiden SBY akan menyampaikan pidato kenegaraanya pada Jumat 16 Agustus besok.

 

detik 

Riwayat Senjata Buatan Israel di Indonesia

Uzi tercipta dari situasi mendesak di Israel. Lantas bagaimana rekam jejaknya hingga ia sampai digunakan di Indonesia?

Ilustrasi Senjata Uzi

Ide brilian sering muncul pada saat terdesak. Kredo macam ini ada benarnya. Pada saat manusia terancam, sudah pasti instingnya untuk bertahan, membuatnya mengeluarkan segala daya upaya untuk keluar dari situasi terdesak.

Uzi, senjata yang diciptakan Uziel Gal dari Israel pada 1954, menggambarkan situasi itu. Israel mampu menaikkan situasi keterdesakan itu naik satu tingkat --Uzi lahir menjadi senjata "matang". Tidak hanya memenuhi kebutuhan pertahanan, namun memenuhi kebutuhan finansial Israel yang waktu itu baru saja berdiri.

Uzi hadir sebagai submachinegun (SMG) generasi ketiga di era di mana senjata sekelasnya sudah dipinggirkan. Bentuknya ringkas, ergonomik tanpa mengurangi performa, hingga menjadi kunci kesuksesannya di lini depan.

Bagaimana rekam jejaknya hingga Uzi masuk ke Indonesia? Jawabannya diungkap dalam buku Intel karya Ken Conboy. Dalam buku itu disebutkan bahwa pendirian Satsus Intel (cikal bakal Satuan Pelaksana BAKIN) tidak lepas dari dukungan Mossad (Dinas Rahasia Israel) yang mengirim instrukturnya ke Indonesia pada 1968.

Hubungan ini terus berlanjut, tidak hanya dengan Mossad, namun dengan Badan Intelejen Amerika Serikat (CIA). Pada 1980, CIA mengadakan pelatihan kontra-terorisme dan perlindungan VIP sebanyak lima sesi di Indonesia.

Pada masa itu, AS sudah gandrung pada Uzi, sehingga badan seperti CIA dan US Secret Service menggunakannya. Tentu saja kelas yang dilatih Indonesia diperkenalkan pada SMG Israel tersebut.

Sama seperti para pelatihnya di AS, kelas pelatihan yang anggotanya berasal dari BAKIN dan TNI AD, dengan segera jatuh cinta pada si kecil yang mematikan ini.

Niat untuk membeli pun diutarakan, namun tentu saja harus dilakukan secara rahasia. Mengingat di atas kertas Indonesia mengutuk aksi-aksi kekerasan Israel.

Demi mendukung Indonesia, CIA menghubungkan TNI AD dan BAKIN dengan sebuah pabrik senjata AS yang berlokasi di Philadelphia. Uzi untuk Indonesia diperoleh dari sini, dari pabrik yang memperoleh lisensi dari IMI untuk menjual Uzi di Amerika Serikat.

Seberapa besar info Conboy dapat dipercaya? Dalam bukunya yang banyak bersumber dari info BIN, kisah Uzi dijelaskan dalam satu dorsir tersendiri yang menjelaskan asal-usul peralatan yang digunakan BAKIN.(Aryo Nugroho/Commando, Sumber: angkasa.co.id)

 

nationalgeographic 

Gladi Bersih Upacara HUT RI

Pasukan TNI menggelar galadi bersih upacara HUT kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/08/2013). Dalam gladi bersih tersebut, Sukhoi turut beraksi.

Parade pesawat Sukhoi dan F16 TNI AU ikut serta dalam galdi bersih hari ini.

Posko penembakan kehormatan.

Batalion Armed VII Bekasi menembakan meriam 75 Mili.

Upacara HUT kemerdekaan ke-68 RI akan digelar Sabtu 17 Agustus mendatang.

 

detik 

Indonesia Pastikan Beli 8 Helikopter Apache

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko memastikan pemerintah membeli delapan unit helikopter Apache. Menurut dia, Kementerian Pertahanan sudah memberi lampu hijau untuk membeli helikopter serang canggih AH-64-D Apache Longbow dari Amerika Serikat itu.

Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya menolak pembelian Apache karena dianggap kemahalan, kata Moeldoko, kini sudah sepakat menyetujuinya. ”DPR dan Kementerian Pertahanan sudah oke,” kata dia saat ditemui Tempo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2013.

Moeldoko tak mau menyebut harga pembelian delapan helikopter itu dengan alasan tak tahu pasti harganya. ”Lagipula itu teknis.” Ia mengatakan, pemerintah pada tahun ini sudah mulai membayarkan uang muka ke pemerintah Amerika Serikat. ”Pembayaran uang muka menjadi awal kesepakatan pembelian helikopter,” ujar dia. Kedelapan helikopter akan diterima Indonesia secara bertahap mulai 2018 hingga 2021.

Adapun Komisi Pertahanan DPR membenarkan menyetujui pembelian Apache, meski awalnya menolak. ”Setelah dipikir-pikir, memang dibutuhkan Apache untuk memperkuat jajaran Angkatan Darat,” ujar Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanuddin.

tempo

Denrudal 003/1/F Raih Penghargaan Fotografi

JAKARTA • Kodam Jaya/Jayakarta pada akhir juni lalu menyelenggarakan kegiatan Karya Bhakti skala besar membersihkan sungai Ciliwung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas Kodam Jaya/Jayakarta dengan Pemda DKI Jakarta, lembaga lainnya dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bersama perbaikan dan penyempurnaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, selain melaksanakan pembersihan, Kodam Jaya/Jayakarta juga mengadakan lomba fotografi yang memuat aktifitas selama kegiatan Karya Bhakti Skala besar tersebut. Kegiatan fotografi merupakan pengambilan gambar kegiatan sehingga kegiatan dapat didokumentasikan dengan baik sebagai sarana evaluasi dan mengingat memori suatu kegiatan.

Setiap satuan mengirimkan dua karya fotografi untuk diikutkan dalam kegiatan perlombaan itu. Setelah melalui prosedur penjurian, terpilihlah pemenang lomba fotografi yaitu : Juara 1 diraih oleh Denarhanud Rudal 003/1/Falatehan Kodam Jaya.

Dandenrudal 003/1/F Mayor Arh Yogie berharap dengan diadakannya kegiatan perlombaan fotografi tersebut setiap Satuan senantiasa meningkatkan kreatifitas dalam mengambil gambar untuk dokumentasi, sehingga didapatkan dokumentasi yang bernilai seni, bermakna dan komunikatif dalam menjelaskan suatu kegiatan.(pendam jaya/sir)

 

poskotanews 

Sukhoi TNI AU akan lengkap satu skuadron tahun depan

Armida Alisyahbana, bersama Mayor Pnb Anton Pallaguna

Jakarta - Tahun depan, Skuadron Udara 11 TNI AU akan lengkap terdiri dari 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 Flankers series, termasuk sistem kesenjataan dan avionika tercanggih yang sedang dalam pemesanan.

"Insya Allah, tahun depan lengkap. Kami sangat mendukung perkuatan dari saat ini yang 40 persen dari kekuatan esensial minimum. Saya baru merasakan berada dalam kokpit pesawat tempur ini selama 30 menit di udara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, di Jakarta, Kamis.

Bersama koleganya, Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Moeldoko, dia diberi wing kehormatan penerbang tempur TNI AU. Adalah Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu Dunia, yang menyematkan wing kehormatan penerbang tempur itu di flight suit masing-masing, disaksikan Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, dan segenap pimpinan TNI.

Dengan begitu, Alisyahbana menjadi perempuan pertama Indonesia yang ikut terbang dalam kokpit pesawat tempur generasi empat buatan Rusia itu, sekaligus perempuan pertama Indonesia yang berhak memakai wing kehormatan penerbang tempur TNI AU.

Menurut Alisyahbana, kelengkapan persenjataan Sukhoi Su-27 Flankers series (termasuk versi kursi ganda, Sukhoi Su-30MKI), merupakan satu paket program penguatan kekuatan militer di udara. Indonesia membeli Sukhoi Su-27 dari varian SKM untuk versi kursi tunggal, dan Su-30 Mk2 pada versi kursi ganda.

Dari sisi kesenjataan, Sukhoi Su-27 Flanker bisa dimuati peluru kendali berpemandu terdiri dari R-73, R-27ER, R-27ET, dan RVV-AEI. Sedangkan peluru kendali tak berpemandu yang bisa digotong adalah FAB-500M62/RBK-500/ZB-500, FAB-250M54, FAB-250M62, OFAB-100-120, B-8MI, dan B-13L.

Sukhoi Su-27 Flanker dengan manuver Pugachev-nya yang sangat menakutkan itu juga bisa membawa peluru kendali udara ke darat, yaitu Kh-29T, Kh-31P(A), Kh-59M, KAB-500Kr, KAB-1500Kr, selain 1.500 butir peluru munisi panas GSh-301 dari kanon 30 milimeter S-25.

Skuadron Udara 11 ada di bawah Wing 5 TNI AU yang berkedudukan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Hasanuddin, Makassar. Pada akhir Februari lalu (22/2) dua jet tempur Sukhoi Su-30Mk2 Flanker tiba, mendarat di landasan pangkalan udara di Makassar itu.

Saat tiba, kedua Su-30 Mk2 itu dalam keadaan dilepas sayap-sayap, dan radome radarnya agar muat di dalam ruang kargo An-124-100 itu. Setelah lengkap diturunkan semuanya, kedua pesawat tempur dengan riwayat penerbangan masih 0 jam terbang, baik untuk mesin ataupun struktur pesawat terbangnya, dirakit.

Kedua pesawat tempur TNI AU itu bagian dari enam tambahan Sukhoi Su-30 dan Su-27 yang dipesan lagi oleh Indonesia dari Rusia. Indonesia memesan varian Su-27 SKM dan Su-30 Mk2, karena Rusia menyesuaikan keperluan pembeli.

Sejak awal pada Maret 2003, Indonesia membeli seluruh penempur TNI AU itu dari pabriknya, KNAAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) di Rusia.

Saat itu dua Su-27 SKM dan satu Su-30 Mk2 mendarat di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Maospati, Jawa Timur. Kedatangan kali kedua seri Sukhoi yang memiliki kemampuan di atas F-15 Eagle atau pesawat tempur generasi 4 ini adalah pada 2009 dan 2010.

Menurut sumber, berlainan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada umumnya, Rusia menjual produk-produk persenjataannya --terutama pesawat tempur-- dalam modul-modul terpisah, yang mengharuskan pembeli jeli dan cermat.

Masing-masing modul --termasuk sistem kesenjataan dan avionika-- itu dibeli secara terpisah dengan pelatihan terpisah pula. Persenjataan Sukhoi itu, sebagai misal, melalui proses yang berbeda dengan proses pembelian pesawat tempurnya.

Ini yang menyebabkan selama beberapa tahun, Su-27 SKM dan Su-30 Mk2 TNI AU terbang tanpa dilengkapi peluru kendali dan persenjataan lain.

antaranews

RI-Pakistan Terus Saling Beri Informasi Memerangi Terorisme

Pejagaan Pasukan Pakistan

Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Sanaullah, mengatakan pemerintahnya terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak terorisme. Kedua negara sepakat saling memberikan informasi untuk melacak keberadaan penebar teror, baik yang saat ini berada di Pakistan maupun di Indonesia.

Demikian ungkap Sanaullah, yang ditemui usai memimpin upacara hari Kemerdekaan ke-66 Pakistan pada Rabu 14 Agustus 2013 di gedung Kedutaan yang berlokasi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Sanaullah, kerjasama di sektor itu penting untuk perbaiki citra Pakistan yang kerap dianggap sarang para teroris.

"Kami ingin Pakistan kembali seperti dulu, terbebas dari para teroris dan aksi teror, bebas dari elemen radikal, dan ekstremisme," kata Sanaullah kepada media.

Keseriusan ini bahkan diutarakan secara jelas ketika mantan Menteri Luar Negeri Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi menyambangi Indonesia tahun 2010 silam. Kerjasama ini dapat memberikan contoh nyata kepada para pelaku teror bahwa Pakistan juga ingin kedamaian disebar di negara-negara Muslim.

"Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh toleransi yang baik," ujar Sanaullah.

Pasukan Khusus

Dalam menumpas aksi terorisme di Pakistan, Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar Ali Khan dalam jumpa wartawan yang digelar hari ini mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah tentara khusus untuk memberantas para teroris di negaranya. Dilansir laman Zee News India, pengajuan kebijakan pembentukan tentara khusus itu akan diajukan ke Perdana Menteri, Nawaz Sharif.

Selain itu Chaudry juga berencana menghidupkan kembali Pejabat Berwenang Penanganan Terorisme Nasional (NACTA) sebagai titik penting pengamanan internal. Kemdag akan membentuk sekretariat bersama untuk mewakili semua badan inelijen yang beroperasi di Pakistan.

Dia mengatakan untuk pembentukan kekuatan awal, sekitar 500 tentara aktif atau yang telah pensiun akan dilatih secara khusus. Ke depannya jumlah tentara itu akan ditingkatkan menjadi dua ribu orang.

Chaudry berencana tentara khusus ini akan ada di tingkat provinsi di tahap selanjutnya.(adi)

viva

Panglima TNI Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara TNI dan Pelni

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, M.M. dan Direktur Utama PT. Pelni Syahril Japarin secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara TNI dan PT. Pelni, di Auditorium PT. Pelni Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Nota Kesepakatan tersebut menyangkut tentang bantuan pengamanan pelayaran. Disamping itu, disepakati pula tentang penggunaan personel dan peralatan/perlengkapan TNI serta sarana dan prasarana pendukung.

Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan bahwa Nota Kesepakatan ini menjadi wujud pengabdian TNI dan PT. Pelni dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional. Transportasi memiliki fungsi strategis sebagai katalisator dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pada sisi lain, tranportasi juga merupakan perekat integritas wilayah NKRI.

Sinergitas yang perlu dibangun antara TNI dan PT. Pelni yang memiliki efek domino bagi kepentingan sosial politik dan ekonomi ditinjau dari aspek pelayanan publik, sekaligus turut serta dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI, baik sisi mobilitas sarana transportasi bagi kepentingan pertahanan negara maupun dalam mendukung upaya deteksi dini terhadap terjadinya pelanggaran keamanan dan kedaulatan wilayah laut.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa Nota Kesepakatan ini akan memperbesar momentum pengabdian TNI dan PT. Pelni dalam turut mewujudkan Indonesia menjadi negeri Maritim yang sejahtera, aman dan berdaulat. Namun demikian tentunya sangat tergantung kepada kapasitas komunikasi dua arah, yang dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan transparan, guna mendukung setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, pengaturan kerja sama teknis sebagai Standard Operating Procedure (SOP), dengan mempertimbangkan tugas pokok, kemampuan dan batas kemampuan masing-masing, baik dalam konteks bantuan pengamanan pelayaran, maupun dalam konteks penggunaan personel, peralatan dan perlengkapan, sehingga apapun yang kita lakukan baik dalam skala kecil maupun skala besar berada pada tata aturan yang berlaku dan secara efektif dapat bermanfaat bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Turut hadir pada acara tersebut, Kasum TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, S.E., Irjen TNI Letjen TNI Geerhan Lantara dan para Asisten Panglima TNI serta Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E.(puspen/syamsir)

 

poskotanews 

KRI Diponegoro-365 Singgah Di Cyprus

Surabaya • Setelah enam hari sebagai peacekeeper melaksanakan patroli dan pengamanan di Wilayah perairan Lebanon KRI Diponegoro melaksanakan bekal ulang (bekul) dan Port Visit untuk pertama kali di Limassol Cyprus , Minggu (11/8).

Di hari pertama sandar di Dermaga Limassol, KRI Diponegoro menerima kunjungan dari Atase Pertahanan Roma Kolonel ARM Teddy Surachmat beserta staf. Kunjungan diterima langsung oleh Komandan KRI Letkol Laut (P) Hersan, S.H., beserta perwira Staf. Dilanjutkan undangan dinner (makan malam bersama) oleh Athan Roma.

Sedangkan untuk para Prajurit KRI Diponegoro memanfaatkan waktu mereka untuk melaksanakan refreshing setelah melaksanakan patroli rutin selama sepekan di Laut Mediterania, dengan mengunjungi obyek-obyek pariwisata yang ada di sekitar kota Limassol.

Pada keesokan harinya Senin (12/8) Komandan KRI melaksanakan Courtesy Call (CC) ke Commander Task Group (CTG) 448.03 Captain Brach, kemudian untuk mempererat kerjasama sesama Maritime Task Force, Komandan KRI mengunjungi kapal jerman FGS Frettchen P-6126, yang di Komandani oleh Lieutenant Commander Dubnitzki, kunjungan diakhiri dengan tukar menukar plakat dan cendera mata.

Di tempat yang sama, dalam rangka kegiatan serial Winchex antara Heli NV 409 (Indonesia) dan FGS Frettchen pada on task 18, Kepala Departemen Operasi Kapten Laut (P) Nyoman Gede Pradnyana beserta pilot Lettu Laut (P) Joko Wahyu dan Copilot Lettu Laut (P) Slamet Hayat melaksanakan briefing Whincing Procedure dengan perwira pelaksana serta perwira operasi kapal Jerman tersebut di Lounge Room FGS Frettchen.

Pada hari berikutnya Selasa (13/8), KRI Diponegoro kembali bertolak dari Limassol untuk melaksanakan patroli di perairan Lebanon, Laut.

koarmatim

Mayjen Imam Edy Mulyono ditunjuk jadi komandan pasukan PBB di Sahara

New York - Mantan Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) Indonesia, Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono, ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat.

Hal itu diungkapkan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, usai menerima salinan surat Sekjen PBB kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, Dubes Maria Cristina Perceval dari Argentina, demikian menurut keterangan yang diperoleh Antara dari Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, Rabu.

Secara resmi, Mayjen Imam Edy Mulyono ditetapkan Ban Ki-moon sebagai Force Commander (FC) pada misi PBB di Sahara Barat, yaitu United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO).

Imam Mulyono akan menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun.

"Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono ini didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO," kata Dubes Desra.

"Ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia sebagai salah satu Negara Penyumbang Pasukan utama pada berbagai misi Perdamaian PBB."

"Peran, kontribusi dan kinerja pasukan Indonesia, Kontingen Garuda, di tujuh misi PKO PBB, yaitu UNIFIL, MINUSTAH, UNAMID, UNMISS, UNMIL, MONUSCO, dan UNISFA, sangat dihargai oleh dunia internasional, pemerintah dan masyarakat setempat," tambahnya.

MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 690 tahun 1991.

Pembentukan misi di Sahara Barat itu sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro (Frente POLISARIO), yang dicapai pada tanggal 30 Agustus 1988.

MINURSO dimandatkan untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memeriksa penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah itu.

Mayjen Imam Edi Mulyono merupakan Pejabat Tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis pada pasukan penjaga permdaian PBB.

Pada tahun 1976-1978, Mayjen Rais Abin menduduki posisi `Force Commander` pada UN Emergency Force (UNEF), Mesir, dan Brigjen Susilo Bambang Yudhono, yang sekarang merupakan Presiden RI, menjabat sebagai Chief Military Observer pada misi United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES), Kroasia (1995-1996).

Mayjen Mulyono sebelumnya menjabat Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI (2011-2013) dan juga terlibat dalam sejumlah operasi Misi Perdamaian PBB, diantaranya sebagai Observer Militer pada Misi PBB UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia).

Mayjen Mulyono memperoleh gelar Master dari Nanyang Technological School di Singapura dan merupakan alumni United Nations Senior Mission Leader Course di Mako PMPP TNI, Sentul, Jawa Barat.(T008/B012)


antaranews

KRI Sultan Nuku-373 Siaga Antisipasi Letusan Gunung Rokatenda

Surabaya • Dalam Operasi Taring Hiu–13 KRI Sultan Nuku–373 mendapat perintah untuk bergerak ke Pulau Palue atau yang disebut dengan Pulau Raja dalam rangka membantu evakuasi warga terkait dalam letusan gunung api Rokatenda yang terdapat di pulau Palue.

Letusan gunung api yang terjadi pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Agustus 2013 pukul 04.27 WITA memuntahkan lahar dan asap panas pada saat warga masih tertidur lelap, sehingga memakan korban jiwa sebanyak lima warga setempat, dimana tiga korban sudah ditemukan sementara dua lainnya belum ditemukan. Korban jiwa terdiri dari tiga korban lanjut usia dan dua korban anak-anak yang meninggal terkena aliran lahar saat sedang beristirahat di pondok kecil untuk mencari ikan.

Gunung api Rokatenda masih dalam status siaga semenjak meletus pada bulan Oktober 2012, jadi aktivitas vulkanis gunung ini sebenarnya telah berlangsung selama delapan bulan.

KRI Sultan Nuku–373 yang merupakan salah satu unsur gelar operasi Taring Hiu–13 yang sebelumnya sandar di Labuan Bajo dalam rangka pengamanan rally yacht untuk mendukung kegiatan Sail Komodo 2013 dimana acara puncaknya dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 14 September 2013 dan dihadiri oleh Presiden RI, mendapat perintah dari Mako Koarmatim untuk membantu SAR evakuasi warga dari pulau Palue menuju ke kota Maumere di pulau Flores.

Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh dari Lanal Maumere, di pulau Palue sudah dibangun dermaga umum untuk kapal berukuran sedang namun belum diresmikan. Dermaga dengan panjang 70 meter dan lebar 5 meter ini memiliki konstruksi dari beton dan dapat disandari oleh korvet kelas Parchim yang memiliki panjang 75 meter. Atas informasi yang diperoleh dan didukung dengan tinjauan langsung oleh tim aju yang mendahului turun menggunakan sekoci maka diputuskan untuk merapat ke dermaga tersebut guna memudahkan proses evakuasi warga keluar dari pulau ini.

Begitu merapat di dermaga pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 pukul 09.00 WITA, KRI Sultan Nuku–373 langsung disambut dengan baik oleh bapak Camat Palue yang bernama lengkap Laurensius Regi beserta salah satu personil Polri, dan tertua warga sekitar yang datang langsung untuk memberikan penjelasan singkat tentang keadaan dan situasi di Pulau Palue.

Dari informasi yang diperoleh, di pulau Palue hanya terdapat satu kecamatan yang membawahi delapan desa yaitu desa Nitunglea, Rokirole, Tuenggeo, Ladulaka, Maluriwu, Reruwairere, Kesokoja, dan Lidi. Penduduk di Pulau ini berjumlah kurang lebih sepuluh ribu jiwa dengan tiga ribu Kepala keluarga. Mayoritas penduduk di sini beragama Katolik dan terdapat Gereja Bintang Laut Uwa dan Keluarga Kudus Lei.

Desa-desa yang berada di pesisir pantai tidak terkena dampak dari letusan gunung Rokatenda. Hal ini dapat dilihat dari masih normalnya aktivitas warganya termasuk kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah yang ada. Di pulau ini sendiri terdapat sepuluh sekolah dasar, dua diantaranya adalah sekolah perintis dan dua sekolah menengah pertama terdiri dari satu SMP Negeri dan satu SMP Swasta tanpa adanya sekolah menengah atas atau SMA.

Berbeda dengan desa-desa di pesisir, desa yang berada di pegunungan yang terletak dekat dengan gunung api Rokatenda menjadi lengang, hanya sedikit aktivitas warga yang terlihat akibat letusan gunung api Rokatenda. Dua desa yang mengalami kerusakan terparah akibat letusan gunung api Rokatenda adalah desa Rokirole dan Nitunglea. Kedua desa ini berada paling dekat dengan gunung api Rokatenda.

Sebagian besar penduduk desa ini terutama anak-anak dan orang tua sudah terlebih dulu mengungsi ke Maumere dievakuasi oleh tiga kapal sipil sedangkan sebagian lainnya masih menetap di desanya karena aturan adat yang mengharamkan penduduk untuk meninggalkan desanya tanpa ada perintah dari tetua adat. Begitu kuatnya kepercayaan adat di sini sehingga menyulitkan untuk proses evakuasi warganya.

Setelah proses dialog dengan tetua desa Rokirole, bapak Johannis Pio, warga nanti akan mengungsi pada hari Jumat pagi dengan membawa perlengkapannya. Akses untuk dapat mencapai desa ini hanya ada satu jalan beton yang menghubungkan pesisir sampai dengan desa Rokirole dan biasa ditempuh warga baik dengan berjalan kaki ataupun dengan sepeda motor, sedangkan akses untuk ke desa Nitunglea sudah terputus akibat aliran lahar dari letusan gunung Rokatenda dan untuk mencapainya harus melalui jalur laut.

Untuk jumlah warga yang telah berhasil dievakuasi sampai saat ini berjumlah 502 orang dan ditempatkan di kamp pengungsian di Maumere. Menanggapi keinginan warga, KRI Sultan Nuku–373 akan tetap disiagakan di pelabuhan hingga hari Jumat untuk melaksanakan evakuasi.

Selain melaksanakan tugas dan kewajiban dari TNI Angkatan Laut, Komandan beserta para prajurit KRI Sultan Nuku-373 juga melaksanakan pembinaan personel dan kegiatan rekreasi yang bertujuan agar tidak terjadinya kejenuhan dalam melaksanakan tugas operasi serta meningkatkan moril prajurit dalam melaksanakan pelayaran dan tugas pokok TNI-AL.

Kegiatan rekreasi itu sendiri dapat dilaksanakan bersama-sama dengan warga sekitar untuk mempererat hubungan TNI dengan masyarakat serta menciptakan gambaran masyarakat tentang TNI sebagai tentara rakyat.(Dispenarmatim)

 

koarmatim 

Negosiator Ulung Dari Tanah Flores

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo
memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada Pelda Melkior

Sosok bapak yang berpenampilan bersahaja ini oleh masyarakat Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dipanggil Bapak Melkior. Sapaan hangat bersahabat yang setiap kali dilakoninya ternyata membuat Babinsa kelurahan Tangge berpangkat Sersan Mayor (Serma) tersebut sangat dekat dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Pria kelahiran Flores 46 tahun lalu yang memiliki 5 orang anak ini begitu menjiwai dan mencintai tugasnya hingga apapun yang dapat membahayakan dirinya tidak lagi diperhitungkan.

Hal ini bermula ketika ini pada tanggal 18 Desember 2011 lalu, tertangkap 12 orang bandar kupon putih dan ditahan di Polsek Lembor untuk menjalani pemeriksaan.

Pada tanggal 26 Desember 2011, seorang tahanan, Arnold Hapong, mengalami gangguan kesehatan dan tidak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke Puskesmas setempat guna mendapatkan pertolongan darurat, namun nyawanya tidak tertolong lagi. Mendengar berita Arnold Hapong meninggal di Puskesmas tersebut, keluarga korban beserta warga mendatangi Polsek Lembor meminta pertanggungjawaban Polsek dan melakukan tindakan anarkhis dengan pelemparan batu ke arah Polsek yang mengakibatkan jendela kaca Polsek sebagian pecah.

Melihat massa semakin banyak berkumpul di Polsek dan situasi mulai tidak terkendali, Serma Melkior Nandi mendatangi Mapolsek untuk menenangkan warga agar tidak berbuat anarkhis, meskipun pada waktu itu masih ada yang teriak-teriak “Bakar Polsek, hancurkan Polsek”. Atas himbauan dari Serma Melkior Nandi tersebut massa mulai agak reda, tetapi warga yang bukan dari kampung asal korban ikut memanas-manasi situasi. Sehingga massa jumlahnya semakin bertambah mengepung Mapolsek ada sekitar 500 orang dan terus bertambah. Serma Melkior Nandi terus mendekati tokoh sentral dari massa aksi dan keluarga korban untuk melakukan negosiasi supaya massa jangan bertindak anarkhis.

Suara Serma Melkior Nandi ternyata didengar dan dipatuhi tokoh dari massa serta keluarga korban dengan teriakan untuk tidak berbuat anarkhis. Warga kemudian minta ijin kepada Serma Melkior Nandi untuk melaksanakan ritual adat Kepok dengan memotong ayam jago hitam dihalaman depan Polsek Lembor. Serma Melkior Nandi mengijinkan dengan syarat tidak bertindak anarkhis yang disampaikan berulang-ulang sambil terus melihat massa dari semua sudut yang mengepung Mapolsek.

Serma Melkior yang sangat dihormati masyarakat setempat tersebut terbukti mampu mencegah anarkisme melalui himbauan yang disampaikan secara simpatik, sehingga Polsek terhindar dari pembakaran dan perusakan oleh massa yang saat itu sudah beringas.

Tindakan Serma Melkior yang telah berhasil mencegah anarkhisme perusakan Polsek Lembor oleh warga setempat merupakan tindakan kepahlawan melampaui panggilan tugas tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya.

Untuk itu, Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya yang secara langsung diberikan pada suatu upacara militer. (Dispenad)

 

Palagan