Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Prijatno, memastikan pergantian kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia tetap sesuai dengan aturan. Dia menyatakan pengganti Jenderal Moeldoko akan diambil dari unsur Angkatan Udara, sesuai dengan peraturan dibuat di era Presiden Abdurrahman Wahid.
Namun, ada keraguan bila Panglima TNI diangkat dari unsur Angkatan Udara. Sebab, kebijakan politik Presiden Joko Widodo menekankan terhadap maritim. Meski demikian, Tedjo memastikan hal itu tidak terjadi.
"Jadi semua itu tergantung Presiden mana yang beliau inginkan. Kita harus mendukung apa yang beliau inginkan. Kita ini di TNI untuk kemampuan ya kita sesuaikan. Kebijakan beliau yang harus kita dukung," kata Tedjo kepada awak media usai bersilaturahim di rumah dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/1).
Menurut Tedjo, meski saat ini adalah giliran AU memimpin dia tidak bisa memastikan. Menurut dia, semua keputusan ada di tangan Jokowi. Dia mencoba meyakinkan ketiga matra di TNI tidak bakal ribut bila Jokowi mengambil keputusan tidak berdasarkan rotasi kepemimpinan sudah dibangun.
"Oh enggak. Jadi enggak ada masalah," ujar Tedjo.(Merdeka.com )
