Pages

Sunday 2 June 2013

Menhan Negara Sahabat Hargai Peran RI di Asia

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat memberikan keterangan terkait kasus penyerangan di Lapas Cebongan, Sleman, di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamsi (11/4). Foto: Investor Daily/ ANTARA/Wahyu Putro A/Koz/ama/13 Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat memberikan keterangan terkait kasus penyerangan di Lapas Cebongan, Sleman, di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamsi (11/4). Foto: Investor Daily/ ANTARA/Wahyu Putro A/Koz/ama/13

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa menteri-menteri pertahanan dari negara-negara sahabat yang menemuinya menghargai dan menghormati peran dan posisi menonjol Indonesia di kawasan Asia.

Menhan Purnomo telah mengadakan sedikitnya 14 pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri pertahanan dan pejabat pertahanan dan keamanan di Singapura, Jumat (31/5) dan Sabtu (1/6), di sela mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan ke-12 di Singapura dan menyempatkan diri untuk memberikan wawancara dengan Antara dan Jakarta Post, Sabtu malam.

"Pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri dan pejabat itu berlangsung sekitar 45 menit dan sifatnya resmi membicarakan kerja sama militer dan alutsista," kata Purnomo seusai jamuan makan malam dengan tuan rumah Presiden Singapura Dr. Tony Tan Keng Yam.

Dalam forum itu yang juga dikenal The Shangri-La Dialogue (SLD) sejak 31 Mei hingga 2 Juni itu, Menhan Purnomo berbicara dalam sesi ketiga Sabtu siang bertema "Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik" bersama dengan Menhan Australia Stephen Smith dan Menhan Inggris Philip Hammond.

Dia menjelaskan bahwa modernisasi militer Indonesia dalam konteks reformasi nasional, modernisasi militer sebagai bagian dari pembangunan nasional, serta modernisasi militer dan transparansi strategik.

Para menhan itu, antara lain, Chuck Hagel dari Amerika Serikat, Stephen Smith dari Australia, Philip Hammond dari Inggris, Itsunori Onodera dari Jepang, Jean-Yves Le Drian dari Prancis dan Peter Mackay dari Kanada.

"Dalam pertemuan bilateralnya, Menhan Chuck Hagel berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia masuk kelompok emerging powers di Asia bersama dengan India dan China," kata Purnomo yang telah mengikuti SLD empat kali.

Menurut dia, tim dari AS yang membidangi kawasan Asia Pasifik akan bertemu dengan tim Indonesia untuk menindaklanjuti pertemuan bilateral tersebut.

Secara khusus Menhan Hagel mengundang Menhan Purnomo untuk bertemu di Amerika Serikat selain mengundang para menhan dari negara-negara anggota ASEAN ke Komando Pasifik yang berkedudukan di Hawaii.

"Para menhan ASEAN akan membahas undangan itu dalam pertemuan mereka di Brunei Agustus nanti," kata Purnomo.

Pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa tak terlaksana karena ketiadaan waktu dan pertemuan dengan menhan Jerman batal karena pejabat itu tidak jadi datang ke Singapura.

Menhan Purnomo juga mengadakan pertemuan tiga pihak dengan Menhan Stephen Smith dan Menhan Leste Kaya Rala Xanana Gusmao, yang juga perdana menteri Timor Leste.

Pada dasarnya pertemuan bilateral antara Menhan Purnomo dan para mitranya membicarakan kerja sama militer dan alutsista. "Kerja sama yang dibahas mencakup antarpertahanan, militer, individu, pelatihan dan juga industry militer," katanya.

Sengketa Laut China Selatan
Purnomo juga mengatakan bahwa posisi Indonesia jelas terhadap isu wilayah yang menjadi sengketa di Laut China Selatan.

Malaysia, Filipina, Brunei, dan Vietnam yang merupakan anggota ASEAN, Taiwan dan China mengklaim sebagian atau seluruhnya wilayah di kawasan yang kaya sumber daya alam itu milik mereka.

"Sengketa di wilayah itu diselesaikan secara bilateral oleh negara-negara pengklaim dan Indonesia sebagai bukan negara claimant terlibat dalam dimensi multilateral," katanya.

Lebih lanjut Purnomo mengatakan,"Kita inginkan kebebasan pelayaran di Laut China Selatan dan menjadi kawasan damai dan stabil."

Menurut dia, ASEAN telah memiliki deklarasi para pihak, termasuk China, terkait dengan kawasan Laut China Selatan atau the Declaration on the Conduct of Parties yang telah disetujui 10 tahun lalu, dan sedang memproses tata perilaku (Code of Conduct) di kawasan tersebut guna menciptakan kawasan yang stabil dan damai.

Investor