MESKI kecewa, Komisi I belum memberikan rekomendasi kepada Menteri Pertahanan untuk menghentikan seluruh kerja sama Indonesia-Korsel di bidang alutsista. Sempat ditengarai adanya intervensi AS dalam kerja sama ini.
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah
Pimpinan Komisi I DPR, Agus Gumiwang dan Mahfudz Siddid, dalam raker dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (20/5)
Soal faktor negara ketiga boleh jadi berpengaruh. Tapi yang penting bagaimana posisi Korsel sendiri, bukan negara ketiga
Senayan -
Komisi I DPR RI menyatakan kecewa terhadap langkah
sepihak Korea Selatan menunda kerja sama produksi pesawat tempur Korean Fighter
eXperiment (KFX). Kekecewaan itu disampaikan Komisi I saat rapat tertutup dengan
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kompleks Parlemen Senayan, Senin
(20/5).
Pihak Korea Selatan menyatakan menunda proyek tersebut
selama 1,5 tahun. Bagi parlemen, setahun lebih bukanlah waktu yang pendek.
Komisi I menganggap penundaan itu sebagai
pemutusan kerja sama.
"Waktu penundaan 1,5 tahun terlalu lama. Hampir bisa
disebut sebagai pembatalan. Dalam raker Komisi I dengan Menhan, kami sampaikan
kekecewaan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita.
Agus mengungkapkan, sempat muncul pertanyaan tentang
kemungkinan adanya intervensi Amerika Serikat dalam penundaan proyek
Indonesia-Korsel tersebut. Sebab, teknologi KFX yang digunakan Korsel adalah
milik AS. Dalam raker hal ini pun dibahas. "Soal faktor negara ketiga boleh jadi
berpengaruh. Tapi yang penting bagaimana posisi Korsel sendiri, bukan negara
ketiga," kata politisi Golkar ini.
Meski kecewa, Komisi I belum memutuskan untuk
merekomendasikan penghentian seluruh kerja sama Indonesia-Korea Selatan di
bidang alutsista. Komisi I hanya memberi masukan bagi Menhan untuk merespons
hal ini dan mengutamakan martabat negara. Batal berikatan dengan Korsel, Indonesia bisa
menggandeng negara lain untuk pengembangan alustsista.
Selain merencanakan kerja sama produksi pesawat tempur,
Indonesia-Korsel mengikat diri untuk pengadaan tiga unit kapal selama. "Kita
harus melakukan antisipasi karena bisa juga kerja sama ini nasibnya seperti
rencana produksi pesawat KFX," katanya.
