TNI AL Gelar Operasi Sapu Rajau di Morotai

Kapal penyapu ranjau KRI Pulau Rengat-711. (Foto: KRI Pulau Rengat)

24 Juli 2012, Jakarta: TNI Angkatan Laut (TNI) akan menyapu ranjau di perairan Morotai oleh Satuan Kapal Penyapu Ranjau Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmartim) Surabaya. Kegiatan itu dalam rangka persiapan Sail Morotai 2012.

"Penyapuan ranjau tersebut diperlukan karena wilayah Morotai merupakan salah satu lokasi pertempuran pada akhir Perang Dunia II," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati di Jakarta, Selasa (24/7).

Di wilayah perairan Morotai, lanjut dia, banyak sisa-sisa alat perang seperti bangkai kapal dan lainnya. Faktor sejarah ini pula yang diharapkan ikut mendongkrak daya tarik Sail Morotai pada September 2012 mendatang, ujarnya. Tak hanya itu, TNI Angkatan Laut telah membentuk tim khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sail Morotai 2012.

Tim yang dibentuk Staf Operasi Angkatan Laut (Sopsal) tersebut bertugas melakukan kegiatan inspeksi lapangan, operasi survei, dan pemetaan hidro-oseanografi di perairan Morotai, Maluku Utara. Kadispenal mengatakan, pelaksanaan inspeksi tersebut sekaligus untuk meninjau kesiapan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Morotai.

Sail Morotai diselenggarakan di Ternate dan Morotai, Provinsi Maluku Utara pada Juni hingga September 2012 dengan puncak acara yang dilaksanakan di Pelabuhan Daruba Morotai pada tanggal 14 September 2012. Acara itu merupakan lanjutan dari tiga kegiatan sail sebelumnya, yakni Sail Bunaken (2009), Sail Banda (2010), dan Sail Wakatobi-Belitong (2011).

Sumber: Republika

UU Industri Pertahanan Menjamin Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional

Panser Anoa produksi PT Pindad Indonesia. (Foto: Berita HanKam)

25 Juli 2012, Jakarta: Komitmen pemerintah untuk memajukan industri pertahanan harus diikuti dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai. Dengan demikian, industri pertahanan dalam negeri tidak terombang- ambing oleh situasi politik yang berkembang.

Regulasi itu juga harus mengatur mengenai ketentuan yang harus dipenuhi apabila terpaksa melakukan impor alat utama sistem senjata (alutsista). Saat ini, DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan. Diharapkan, UU ini nantinya akan menjamin pemberdayaan industri pertahanan nasional karena akan mengikat para user untuk membeli alutsista dari dalam negeri.

Selain itu juga, mengatur soal sinergitas antarindustri strategis maupun industri pertahanan. Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati mengatakan, klausul tentang komitmen untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri harus dimasukkan dalam RUU yang sedang dibahas itu. Dengan adanya regulasi yang mengikat, maka ada jaminan bahwa pelaksanaan pemberdayaan industri pertahanan bisa stabil dan tidak terpengaruh perubahan sistem politik maupun kepemimpinan negara.

“Political support bagi industri pertahanan merupakan hal penting karena tanpa itu, industri pertahanan semata khayalan teknologi,”ujarnya. UU Industri Pertahanan juga mesti mengatur ketentuan jika pemerintah terpaksa melakukan impor alutsista. Misalnya, mengenai keharusan adanya proses alih teknologi (Transfer of Technology/ToT). Jika ini diatur,maka ToT bisa lebih terjamin pelaksanaannya. Saat ini pemerintah sedang gencar membeli produk alutsista dari berbagai negara,seperti tank tempur utama Leopard dari Jerman, pesawat tempur Sukhoi dari Rusia, pesawat tempur ringan T-50 dari Korea Selatan.

Juga ada hibah pesawat tempur F-16 asal Amerika Serikat dan pesawat angkut Hercules dari Australia. Adapun rencana yang sudah mulai direalisasi seperti Super Tucano asal Brasil. Susaningtyas menuturkan, semua pembelian itu harus ada proses alih teknologi dan untuk menjamin bahwa proses itu dilaksanakan, maka perlu diikat dalam UU. Tanpa ada pengaturan yang jelas, pemerintah bisa dianggap memiliki dualisme pembangunan.

Di satu sisi berjuang mewujudkan kemandirian alutsista dalam negeri dengan memberdayakan industri pertahanan, di sisi lain terus memesan produk alutsista luar negeri.“Jangan sampai didominasi dengan barang impor,”ujarnya. Dia menambahkan, akan lebih baik jika ada integrasi dukungan antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat dalam struktur kebijakan yang dapat dimplementasikan secara baik.

“Seperti di Spanyol, mereka serius melakukan riset untuk pengembangan teknologi dan negara mendukungnya,”paparnya. Bahkan di Spanyol, tambahnya, juga menggodok metode jual-belinya sedemikian rupa. Sehingga, hal ini akan memberikan keuntungan bagi negara tanpa mengurangi kepercayaan pihak pembeli.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menuturkan, pembangunan industri pertahanan akan diperkuat dengan pembentukan undang-undang. Undang-undang ini diharapkan menjadi landasan pembuatan aturan-aturan turunan yang bisa dijadikan naungan bagi pembangunan industri pertahanan ke depan.

Sumber: SINDO

TNI AL Berlatih di Hawaii

TNI AL akan ambil bagian dalam latihan Cincin Pasific (Rim of Pacific-RIMPAC) 2012 yang diikuti 23 negara pada 27 Juli-5 Agustus 2012 di Hawaii, Amerika Serikat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama (TNI) Untung Surapati di Jakarta, Jumat (13/7/2012), menerangkan, RIMPAC merupakan Latihan Bersama Multilateral yang disponsori oleh US Navy Third Fleet Command di Hawaii.

"TNI AL menerjunkan 24 anggota Korps Marinir yang merupakan gabungan dari sejumlah satuan Marinir TNI AL. Ke-24 personel Marinir TNI AL tersebut terlibat dalam latihan pendaratan Amphibi dan penyerbuan, serangan helikopter untuk bantuan tembakan permukaan, bersama personel dari 23 negara lain," jelas Untung.

Latihan bersama yang digelar setiap dua tahun sekali ini diikuti oleh 23 negara dari seluruh dunia, seperti Indonesia, Amerika, Brunei, Malaysia, Fllipina, Singapura, Thailand, Perancis, Australia, Cile, Kanada, Kolombia, India, Jepang, Peru, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Korea, Rusia, Tonga, dan Inggris.

Kadispenal menambahkan, latihan lain yang turut digelar adalah Operasi Evakuasi Non-kombatan, Operasi Informasi, Operasi Keamanan Maritim, Pertahanan Kritis Infrastruktur-infrastruktur ekonomis, Operasi dengan Special Purpose Marine Air Ground Task Force, serta rangkaian kegiatan lain.

Kegiatan latihan ini begitu penting, selain guna meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL, juga untuk meningkatkan kemampuan personel dalam beradaptasi dengan cepat, baik terhadap lingkungan fisik maupun nonfisik. Kemampuan adaptasi ini sangat penting dimiliki setiap prajurit untuk melatih ketajaman analisa, pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dengan cepat dalam situasi pertempuran.

sumber: KOMPAS

Presiden: RI Cinta Damai, Tapi Kedaulatan Wilayah Harga Mati

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tujuan utama modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) adalah semata-mata untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia. “Benar, bangsa Indonesia cinta damai, tetapi kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah harga mati,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada upacara pelantikan Perwira TNI dan Polri Tahun 2012 di GOR Sapta Marga, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (12/7).

Menurut Presiden, postur militer dan kepolisian yang dibangun dan ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas TNI dalam melindungi perbatasan, melawan ancaman transnasional, serta untuk meningkatkan kontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia. “Melalui modernisasi alutsista, kita juga menjadi lebih siap, baik dalam melakukan operasi militer selain perang, maupun untuk melakukan berbagai operasi khusus pertahanan dan keamanan,” kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, seiring dengan modernisasi alutsista yang sedang dilaksanakan, utamanya di jajaran TNI saat ini, tentu diperlukan perwira-perwira muda yang handal, untuk mengawaki berbagai alutsista modern. “Persiapkan diri kalian baik-baik, dan asahlah terus pengetahuan dan kemampuan kalian, agar bisa mengemban tugas-tugas yang penting ini,” katanya.

sumber: JURNAS

Menhan Resmikan Pusat Pengendali Pertahanan

MENTERI Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Desk Pusat Pengendali Kantor Pertahanan (PPKP) yang hari ini diresmikan penggunaannya memiliki peran yang sangat strategis. Berdasarkan peraturan perundang-undang, Kementerian Pertahanan termasuk kementerian yang tidak terdesentralisasi. Sebagai konsekuensinya, maka perlu dibentuk Kantor Pertahanan di daerah. "Namun dipahami betul bahwa dalam kenyataannya, tidak bisa sedemikian cepat untuk dilaksanakan. Karena salah satunya adalah masalah efisiensi dan efektifitas dari manajemen organisasi dan tentu terkait dengan remunerasi birokrasi yang sekarang dicanangkan bahwa Kementerian Pertahanan termasuk kementerian yang cukup efisien di dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu diberikan reward dalam renemurasi birokrasi," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro pada acara peresmian Desk Pusat Pengendali Kantor Pertahanan di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (18/7).

Menurut Menhan, di satu sisi, ada kebutuhan untuk membangun kantor pertahanan di daerah, namun di sisi yang lain, ada keterbatasan-keterbatasan.

Sebagai solusinya, kata Menhan, untuk sementara ini, di dalam masa transisi, dibentuk Desk Pusat Pengendali Kantor Pertahanan yang akan membantu menteri, yang sifatnyatask force. Desk PPKP ini diisi oleh para pejabat di Kemhan dan TNI, yang dibagi untuk menangani Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Tengah.

Menhan menjelaskan, tugas PPKP ini disamping membantu Menteri Pertahanan, itu juga bisa dipersiapkan suatu saat nanti apabila proses transisi ini sudah berjalan dengan baik, maka dimulai langkah pembentukan kantor pertahanan di daerah-daerah.

Menurut Purnomo, tugas kantor wilayah pertahanan tidak hanya mengelola yang terkait dengan komponen utama, yaitu TNI, tetapi juga pertahanan yang lain. Karena di dalam Undang-Undang Dasar juga mengamanatkan pertahanan rakyat semesta. "Jadi itu artinya, bahwa di dalam membangun kekuatan pertahanan kita, tidak hanya komponen utama TNI, tetapi juga komponen-komponen lainnya di luar militer," katanya.

sumber: JURNAS

ROKET TINGKATKAN KECINTAAN MASYARAKAT TERHADAP KEANTARIKSAAN

Yogyakarta, Lapan.go.id – Roket merupakan teknologi yang sangat bergengsi. Hanya terdapat beberapa negara di dunia yang mengembangkan program roket. Mengingat manfaat roket yang besar terutama dalam dunia sipil, Indonesia juga perlu mengembangkan teknologi ini. Pengembangan roket tersebut akan bermuara sebagai peluncur benda antariksa.

 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Lapan, Bambang S. Tejasukmana, saat konferensi pers acara Focus Group Discussion (FGD) di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, DIY, Kamis (7/6). FGD tersebut bertema Perspektif Pemanfaatan Teknologi Litbangyasa untuk Roket Uji Muatan (RUM).

Bambang melanjutkan, saat ini Lapan sedang berupaya mencapai kemandirian bangsa di bidang peroketan. Dalam jangka menengah, Lapan membuat program roket sonda dengan diameter 550 milimeter dan berdaya jangkau 300 kilometer. Roket tersebut akan berfungsi sebagai uji coba peluncur satelit sebelum Lapan mengembangkan Roket Peluncur Satelit (RPS).

Untuk mewujudkan RPS, perlu dilakukan berbagai percobaan atau latihan. Kepala Lapan menjelaskan, selama ini hanya Lapan dan beberapa instansi saja yang terlibat dalam uji coba pengembangan roket. Mahasiswa atau masyarakat belum dapat terlibat dalam pembangunan teknologi ini.

Maka itu, untuk mengajak mahasiswa dan masyarakat terlibat dalam program ini, perlu dilaksanakan suatu program space mindedness. Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat masyarakat dan generasi muda terhadap teknologi kedirgantaraan. Bambang mengatakan, salah satu program ini yaitu dengan membentuk komunitas Masyarakat Roket Indonesia. Komunitas ini akan menjadi wadah bagi para pecinta roket.

Ia mengatakan, komunitas tersebut dapat mengembangkan roket sebesar yang digunakan dalam Kompetisi Muatan Roket Indonesia (Komurindo). Pengembangan roket berdiameter 70 milimeter tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran mahasiswa.

Roket Uji Muatan (RUM) yang digunakan dalam Komurindo tersebut memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa. Kepala Lapan mengatakan, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam program roket tersebut bertujuan agar mereka mampu mengendalikan roket dan memanfaatkan roket untuk berbagai aplikasi sipil.

"Bila mahasiswa tertarik menangani roket, maka akan terbentuk komunitas masyarakat yang mengembangkan aplikasinya, seperti untuk pemantauan cuaca maupun telemetri. Pada akhirnya, program ini akan menarik minat masyarakat terhadap ilmu keantariksaan," ujar Kepala Lapan.

Skywalker UAV (photo : Lapan)

Contoh aplikasi roket ini misalnya untuk membawa kabel ke suatu tempat yang tinggi denga mudah. Roket ini juga dapat membantu membuat hujan buatan dengan cara membawa garam. Roket jenis ini disebut flare rocket atau roket petir. "Masyarakat dapat terus ikut terlibat dalam mengembangkan aplikasi ini," ujar Bambang.

Dalam FGD tersebut, Kepala Lapan menjelaskan berbagai keuntungan dalam pengembangan RUM sebagai roket pendidikan. Ia mengatakan masyarakat dapat terlibat dalam pengembangan sistem kendali dan aplikasi roket.

Ia menambahkan, selain melalui roket, kecintaan mahasiswa terhadap keantariksaan juga dapat dipupuk dengan melibatkan mereka dalam program UAV (Unmanned Aerial Vehicle). UAV yang berbahan Styrofoam dapat berfungsi untuk mitigasi bencana.

sumber : LAPAN

RI, AS dan Australia Lakukan Latihan Militer Bersama

F-16 TNI AU berpartisipasi pada Latma Elang Ausindo 09. TNI AU pertama kalinya akan mengirimkan jet tempur Sukhoi ke latihan bersama Australia dan sejumlah negara lainnya. (Foto: Australia DoD)

23 Juli 2012, Washington D.C.: Pesawat-pesawat tempur Australia, Amerika Serikat dan Indonesia akan bergabung dengan pesawat-pesawat tempur dari Singapura, Thailand dan Selandia Baru untuk melakukan simulasi tempur di atas Northern Territory, Australia, pekan ini.

Militer Indonesia akan mengirim jet-jet tempur Sukhoi untuk berpartisipasi dalam latihan itu, sebuah langkah yang menurut para pengamat mengisyaratkan babak baru kerjasama antara kedua negara bertetangga di Asia-Pasifik itu.

Rory Medicalf, Direktur Program Keamanan Internasional di Lowy Institute, sebuah lembaga kajian yang berbasis di Sydney, mengatakan bahwa Indonesia menghadirkan pesawat tempurnya ke Australia untuk latihan ini, merupakan isyarat meningkatnya kepercayaan dalam hubungan pertahanan kedua negara.

Hubungan militer Canberra dengan Jakarta menegang dalam beberapa dekade terakhir. Hubungan mereka benar-benar diuji pada 1999, ketika pasukan Australia dikirim ke Timor-Timur untuk menghentikan kekerasan yang diakibatkan aksi-aksi kelompok milisi yang menentang pemisahan diri dari Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara terus meningkat, khususnya dalam kerjasama mengatasi bencana alam dan anti-terorisme, termasuk dalam membongkar jaringan teroris pelaku serangan bom yang menewaskan 202 orang di pulau wisata Bali pada tahun 2002.

Medicalf mengatakan keterlibatan Indonesia dalam latihan perang dengan pasukan Australia dan pasukan Amerika akan memberi Washington keyakinan bahwa Jakarta tidak akan menentang rencana perluasan keterlibatan militer Amerika dengan Asia.

Latihan militer yang disebut Exercise Pitch Black ini berlangsung dari tanggal 27 Juli hingga 17 Agustus. Kegiatan multinasional ini berlangsung dua tahun sekali selama dua dekade terakhir namun yang kali ini merupakan yang terbesar.

Seorang jurubicara militer mengatakan, hingga 85 pesawat tempur dan lebih dari 2.000 personil akan berpartisipasi.

Sumber: VOA

TNI AL Gunakan UAV milik LAPAN

UAV FADEX. (Foto: pustekbang lapan)

23 Juli 2012, Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut akan memanfaatkan pesawat intai tanpa awak (UAV) milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh itu ditandai dengan penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dan Kepala LAPAN Bambang S Tejasukmana, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan, di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

KSAL Laksamana TNI Soeparno, mengatakan, kerja sama yang dilakukannya itu, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, meningkatkan kapasitas atau kualitas SDM dengan cara pelatihan bersama, saling memberi, saling tukar informasi.

Sementara, jangka panjang memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, seperti penggunaan satelit dan pesawat intai tanpa awak (UAV).

"Kerja sama ini dapat membantu tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara, seperti pengawasan kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia. Pulau-pulau terluar juga akan diawasi," kata KSAL.

Menurut dia, kerja sama itu dapat menghemat anggaran yang ada karena bisa memadukan dua instansi yang memiliki keterkaitan.

"Untuk pertama ini, kita akan coba lima tahun. Mungkin nanti ditambah lagi lima tahun. Mungkin setelah 10 tahun sudah tercapai apa yang kita inginkan," katanya seraya berharap melalui kerja sama ini pengamanan laut bisa lebih optimal.

Kepala LAPAN Bambang S Tejasukmana, mengatakan, teknis bantuan yang diberikan LAPAN kepada TNI AL, yakni pesawat intai tanpa awak (UAV) dan satelit sebagai penginderaan jauh untuk melakukan pengamatan di daerah laut.

"Kita akan membangun satelit yang bisa dipakai angkatan laut, umumnya TNI. Kami mencoba membangun kemampuan LAPAN ini yang bisa mendukung kegiatan di TNI AL. Satelit yang akan dibangun membawa sensor sistem identifikasi otomatis," katanya Menurut dia, tidak ada target pencapaian karena antariksa itu infrastruktur penting untuk pertahanan.

"Jadi tidak terbatas. Proyeksi ini akan terus diulang lima tahun dan diulang lagi sampai jelas bentuknya. Lima tahun ini kita lebih fokus ke penginderaan jauh, pemantauan pulau kecil, pemanfaatan satelit untuk kegiatan TNI AL," kata Bambang.

Ruang lingkup kerja sama itu, meliputi bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kedirgantaraan. Iptek kedirgantaraan itu sendiri mencakup, penginderaan jauh, sains dirgantara dan teknologi kedirgantaraan.

Selain itu, kedua instansi juga bekerja sama dalam bidang pertukaran ilmu pengetahuan, data, informasi, dan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam acara itu, juga ditandatangani dua perjanjian kerja sama antara LAPAN-Dinas Pengamanan AL (Dispamal) tentang pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan LAPAN-Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Dishidros).

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh menjadi fokus utama dalam kerja sama itu karena teknologi ini sangat membantu dalam pemantauan dan pengamatan laut. Penginderaan jauh juga dapat memberikan data yang akurat, komprehensif dan dapat diterima setiap saat, sehingga membantu tugas TNI AL.

Sumber: Jurnas

Connie Rahakundini: Militer Indonesia Harus Kuasai Kawasan Samudera Pacifik

23 Juli 2012, Juli: Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai saatnya kemampuan militer Indonesia ditingkatkan. Jangan seperti sekarang, dimana alat pertahanan yang dimiliki sangat minim. Apalagi soal anggaran militer dinilai masih kecil, bahkan sangat kecil bila dibanding negara-negara tetangga ASEAN, sehingga perlu ditingkatkan.

"Ke depan, TNI Angkatan Laut harus mulai mengubah orientasi komandonya. Jika selama ini membagi dengan Komando Armada Barat dan Timur, maka ke depan harus dikembangkan dengan Komando Armada Samudera Hindia dan Komando Armada Samudera Pasifik," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam perbincangan 'Dari Yogya Membangun Kultur Indonesia' di Yogyakarta, Sabtu (21/7) petang.

Menurut dia, sebagai negara kelautan, mustinya militer Indonesia bisa menguasai kawasan Samudera Pasifik. Selama ini peranan militer Indonesia di kawasan Samudera Pasifik masih sangat kecil, sehingga kawasan itu sekarang dikuasai Australia.

Indonesia, disebutnya sudah seharusnya berperan di Pasifik, termasuk di bidang militernya. Apalagi, kalau mau melihat lebih jauh, mengingat Indonesia tengah menghadapi posisi seperti halnya Irak menjelang Perang Teluk. Mendekati Perang Teluk, Irak dikelilingi oleh US Military Base. Secara tidak disadari, kondisi sama juga sudah dialami Indonesia. "Kalau kita cermati, ini juga terjadi di Indonesia saat ini," katanya seraya memperlihatkan posisii pangkalan militer AS yang mengitari Indonesia, mulai dari Guam hingga di barat Indonesia.

Isteri mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman ini menyebutkan, TNI Angkatan Udara juga harus terus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya. Sehingga waktu jangkau dari satu pangkalan ke titik-titik wilayah semakin pendek.

Sementara terhadap minimnya anggaran pertahanan RI tersebut, Hasim Djokohadikusumo mengatakan, partai politik harus bertanggungjawab. Karena minimnya anggaran pertahanan tidak hanya berbuntut pada rendahnya kesejahteraan prajurit. Minimnya anggaran juga telah mengakibatkan merosotnya kemampuan tempur. "Wajar kalau kemudian peralatan militer pun minim dan di bawah persyaratan standar," katanya.

Sumber: Suara Karya

RI Kirim Sukhoi Ke Australia

Canberra (WDN/MIK) - Indonesia akan mengirim pesawat tempur Sukhoi untuk mengambil bagian dalam latihan simulasi pertempuran udara di Australia pada bulan ini, hal ini juga menandakan era baru dalam peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara tersebut. Sebelumnya TNI AU tidak memberi akses untuk melakukan latihan bersama dengan Angkatan udara Australia untuk menjajal pesawat tempur buatan Rusia tersebut, yang sengaja dibangun untuk menyaingi pesawat tempur generasi ke empat pesawat buatan AS. Empat pesawat tempur Sukhoi akan melakukan Exercise Pitch Black 2012 di Northern Australia untuk melakukan simulasi duel pertempuran udara dengan pesawat tempur F-18 milik AU Australia di wilayah udara Australia dan Indonesia. Selain itu pesawat tempur AS juga ikut berpartisipasi dalam latihan yang dimulai pada 27 Juli hingga 17 Agustus dan akan di markas angkatan udara di Darwin dan Tindal. Menurut pengamat militer John Farell mengatakan keputusan untuk mengirim pesawat tempur Sukhoi ke Australia akan mempererat kerjasama pertahanan antara ADF dan TNI AU. "Selama ini Indonesia sendiri belum siap untuk mengirim pesawat tempur utama untuk melakukan latihan di luar negeri," kata Farrel, yang menerbitkan Majalah Defender Australia dan Selandia Baru. "Pengiriman pesawat tempur menunjukkan bahwa Australia dan Indonesia telah melihat ada ancaman yang lebih besar di wilayah kedua negara tersebut,"katanya, hal ini merujuk kepada China dan India. "Pesawat tempur Su-27 merupakan aset pertahanan udara paling rahasia. Dan hal ini sekaligus membuka kepercayaan kepada Australia yang selama satu dekade hubungan militer kedua negara sempat membeku." Hal ini juga merupakan mosi percaya dalam hubungan pertahanan setelah Indonesia menyatakan keprihatinan atas penempatan marinir AS di Darwin. Juru bicara TNI AU kolonel Agung Sasongkojati membenarkan pengiriman pesawat tempur ke Australia dalam rangka Exercise Pitch Black 2012. Dia juga mengatakan pengirim pesawat tempur TNI AU juga bertujuan untuk melatih pilot dalam melakukan latihan bersama dengan negara asing. TNI AU baru-baru ini telah membeli pesawat tempur sukhoi. TNI AU juga saat ini telah mengoperasikan 10 pesawat tempur sukhoi diantaranya 6 Su-27 dan 4 Su-30MK2, selain itu TNI AU juga akan menambah enam pesawat tempur Su-30MK2. Sebuah pertemuan Joint Community yang disahkan antara Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dan Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan bahwa kerjasama antara Australia dan Indonesia untuk melakukan kerjsama pertahanan yang didasar atas kesetaraan dan mendorong para Menteri pertahanan kedua negara untuk meninjau lagi kerjasama keamanan yang sudah dulu dibentuk. Saat ini Australia dan Indonesia sedang melakukan bernegoisasi dalam membentuk peraturan kerjasama pertahanan. Hubungan militer antara Australia dan Indonesia sempat tegang selama bertahun-tahun. Hubungan militer antar kedua negara pada titik terendah saat tahun 1999, ketika itu Austalia mengirim tentaranya ke Timor timur untuk meredam kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir hubungan militer kedua negara mencair dengan adanya bantuan tenaga ahli ke Indonesia untuk menumpas teroris. Keputusan pesawat tempur Sukhoi sendiri diyakini sudah mendapatkan restu dari Presiden Indonesia. Sumber : Casey Weekly Rerwick

TNI AU Kembangkan Jaringan Komunikasi Tertutup

21 Juli 2012, Jakarta: TNI Angkatan Udara intensif mengembangkan jaringan komunikasi tertutup berteknologi canggih berbasis Information and Communication Tehnology (ICT). Modernisasi teknologi militer ini untuk mendukung operasi perang militer (OMP) dan operasi perang selain militer (OMSP).

Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Asops KSAU), Marsda TNI Ismono Wijayanto di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta, Kamis (19/7), menguji serta meresmikan penggunaan ICT yang mencakup Jaringan Komunikasi Berita (Jarkombra), Voice Over Internet Protokol (Voip) dan Video Conference (Vicon). ICT sebagai bagian dari moderniasi sistem komando, kendali, komunikasi dan informasi (K3I) TNI AU.

ICT berhasil dikembangkan TNI AU didukung PT Telkom Indonesia sebagai penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia.

Asops KSAU mengakui jika ICT menjadi penentu utama dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. TNI AU menyikapi kemajuan teknologi dan arus modernisasi yang demikian cepat sehingga harus dimbangi dengan pengembangan teknologi pula. Ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan di segala aspek kegiatan khususnya di lingkungan militer.

Awal implementasi ICT dari penyatuan dan pengembangan K3I. Di bawah kendali yang sama, ICT dikembangkan menjadi sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian.

K4IP, dikatakan Ismono, mutlak jadi sarana pengambil keputusan pimpinan secara cepat dan tepat tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. "Sistem K4IP TNI AU harus sangat handal karena dislokasi satuan-satuan TNI AU yang tersebar diseluruh pelosok NKRI," ujar Asops KSAU.

Sistem komunikasi modern jaringan tertutup TNI AU ini dibangun dengan dukungan PT Telkom Indonesia sebagai penyedia jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia sehingga menjadi jaminan akan kehandalannya. Dukungan ICT jadi penting dalam mendukung operasi dan latihan, baik dimasa damai atau masa krisis. "Khusus untuk TNI AU sebagai organisasi militer penegak kedaulatan Negara di udara diperlukan untuk mendukung pelaksanaan OMP dan OMSP," ujar dia.

Organisasi Modern 

General Manager Enterprise PT Telkom Indonesia, Muhamad Syalsabil mengatakan sistem komunikasi data berbasiskan ITC sudah merupakan kebutuhan utama dan bukan pelengkap lagi. Teknologi Komunikasi dan Informasi Modern yang digunakan TNI AU telah menjadikan organisasi ini selangkah lebih maju menuju organisasi modern.

"Berdasarkan pengalaman PT Telkom saat mulai menggunakan teknologi yang sama bisa mempersingkat proses surat menyurat dan pengambilan keputusan dari empat hari menjadi hanya satu jam," ujar dia.

Sistem teknologi dan komunikasi TNI AU, ini sepenuhnya menggunakan jalur VPN-IP PT.Telkom Indonesia. Jarkombra akan berfungsi sebagai sarana untuk pengiriman berita secara online, sistim Voip sebagai sarana untuk komunikasi audio telephone dan system Vicon untuk komunikasi audio dan video.

Sistem tersebut merupakan hasil pengembangan TNI AU bekerjasama dengan PT Telkom Tbk sebagai penyedia jasa jarring komunikasi serta pembangunan infrastruktur komunikasinya guna mendukung kesiapan operasional TNI AU .

Pada acara uji fungsi Jarkombra, Voip dan Vicon tersebut, Asops KSAU mengadakan uji komunikasi data (berita radiogram), komunikasi suara (voice) lewat VOIP dan komunikasi gambar (video) lewat VICON dengan seluruh satuan jajaran TNI AU yang telah dipasangi ICT. Hasil ujicoba komunikasi cukup memuaskan dengan kecepatan berita yang disampaikan interaksi suara dan gambar video cukup baik.

"Telkom Indonesia berjanji akan terus mendukung kebutuhan TNI AU dalam kebutuhan komunikasi baik menggunakan jalur komunikasi jaringan terbuka maupun jaringan tertutup," ujar Syalsabil.

Sumber: Suara Karya

TNI AU Kirim Empat Penerbang ke Spanyol

C295 Polish Air Force. (Photo: Airbus Military)

22 Juli 2012, Jakarta: Empat penerbang TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 2 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma mengikuti training menggunakan pesawat C-295 di Airbus Military Spanyol. Pesawat tersebut ditargetkan mulai tahun ini memerkuat jajaran Skadron Udara 2 menggantikan pesawat angkut ringan Fokker-27.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Azman Yunus menjelaskan pesawat C-295 buatan Airbus Military ini akan memerkuat jajaran Skadron Udara 2. “Tahun ini pesawat sudah mulai datang untuk menggantikan operasional pesawat F-27 (Fokker) yang belum lama ini dinyatakan tidak boleh terbang lagi oleh pemerintah,” katanya, di Jakarta, Jumat (20/7).

Keempat penerbang akan menjalani pelatihan di Spanyol selama sekitar tiga bulan terhitung sejak Juli hingga september 2012. Para penerbang masing-masing adalah Komandan Skadron Udara 2 Letkol (Pnb) Elistar Silaen, Mayor (Pnb) Destianto, Myor (Pnb) Trinanda, dan Kapten (Pnb) Reza Fahlifie.

Pesawat C-295 tersebut merupakan pengembangan dari pesawat CN-235 yang sekarang juga sudah memerkuat jajaran Skadron Udara 2. Pengembangan pesawat ini bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia sehingga namanya berubah menjadi CN-295. Kontrak kerjasama antara Airbus Military dengan PT DI selaku produsen di Indonesia dilakukan pada pertengahan Februari silam di sela-sela Singapura Air Show dengan nilai kontrak mencapai US$325 juta.

Di antara poin kerjasama tersebut adalah mencantumkan soal training. Karenanya, PT DI juga mengirimkan penerbang test pilotnya yaitu Ester Gayatri Saleh dan Novirsta Mafriando, serta satu flight test engineer Heru Riadhi Soenardi. Seluruh peserta training sekarang sudah berada di Sevilla, Spanyol.

Kapentak Lanud Halim Perdanakusuma Mayor (Sus) Gerardus Maliti mengungkapkan, sekarang ini Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma diisi pesawat angkut ringan yakni Fokker-27 dan CN-235. Khusus untuk Fokker-27, sementara dilarang terbang pasca jatuhnya salah satu pesawat di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma.

Sumber: Info Publik

Dirjen Renhan Kemhan: Pembangunan Kekuatan TNI Dilakukan Bertahap

19 Juli 2012, Jakarta: Pembangunan kekuatan TNI diarahkan kepada struktur ideal. Namun dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka pembangunan kekuatan TNI dilakukan secara bertahap melalui pemenuhan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF).

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan ( Dirjen Renhan Kemhan) Marsda TNI Sunaryo, Rabu Pagi (18/7) saat menjadi nara sumber dalam acara Talk Show “Sarapan Pagi” di Radio KBR 68H.

Talkshow yang disiarkan secara on air dari Sudio Mini Pusat Komuikasi Publik Kemhan ini merupakan kerjasama antara Kemhan bersama Radio KBR 68H dalam rangka memberikan informasi secara rutin kepada publik terkait kebijakan Pemerintah melalui Kemhan di bidang pertahanan negara.

Lebih lanjut Dirjen Renhan Kemhan mengatakan, dalam rangka mewujudkan MEF secara bertahap selama tiga Rencana Startegis (Renstra) yaitu Renstra 2010-2014, Renstra 2015-2019 dan Renstra 2020-2024, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal TNI.

Untuk tahun 2012 ini, diharapkan akan terwujud sasaran pembangunan yang meliputi terwujudnya postur pertahanan sebesar 28, 7 %, terbangunnya 25 Pos Pertahanan baru di wilayah perbatasan dan 6 pos di pulau terluar / terdepan beserta prajuritnya, revitalisasi industri pertahanan serta menurunnya gangguan keamanan laut atau pelanggaran hukum di laut.

Lebih lanjut Dirjen Renhan Kemhan menjelaskan, pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk pembangunan kekuatan pertahanan negara sebesar Rp. 72, 53 T dengan alokasi Kemhan Rp.19 T, Mabes TNI Rp. 6, 02 T, Mabes AD Rp.30,30 T dan Mabes AL Rp. 9,20 T, serta AU Rp. 8,01 T. Apabila berdasarkan jenis belanja adalah 48.05 % untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja barang sebesar 15, 85 % dan belanja modal sebesar 36, 1 %.

Terkait dengan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS Kemhan, Dirjen Renhan menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Kemhan terus melakukan peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS Kemhan berupa, kenaikan gaji pokok sebanyak 10%, pemberian gaji ke 13, kenaikan uang lauk pauk, pemberian tunjangan operasi keamanan bagi TNI dan PNS yg bertugas di wilayah perbatasan dan pulau - pulau terkecil terluar dan pemberian tunjangan kinerja.

Sumber: DMC

Imparsial: Mengkhawatirkan Leopard Ditempatkan di Perbatasan Kalimantan, Papua

Leopard 2 A6 dan Leopard 2 PSO (Peace Support Operations) (Foto: ©Bundeswehr)

18 Juli 2012, Jakarta: Buku Putih pertahanan Indonesia menyatakan 85 persen ancaman ada di dalam negeri dalam bentuk terorisme dan separatisme. Kalangan aktivis khawatir, ini memicu pelanggaran HAM.

Sebanyak 100 MBT Leopard akan ditempatkan di Kalimantan, Papua, dan daerah perbatasan lainnya. “Kami jelas mengkhawatirkan tank itu digunakan untuk pelanggaran HAM. Apalagi kasus-kasus kekerasan seperti terjadi di Papua yang dilakukan aparat keamanan meningkat,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta, Rabu (18/7).

Buku Putih Pertahanan juga menyebutkan kecil kemungkinan Indonesia perang dengan negara lain. “Artinya bukan ofensif, tapi defensif. Karenanya aneh jika lebih memilih membeli MBT,” ujarnya.

Imparsial memertanyakan, mengapa ingin membeli MBT. “Padahal lebih baik diprioritaskan untuk membeli yang lain,” kata Poengky. Terkait adanya penolakan dari parlemen Jerman karena persoalan pelanggaran HAM, dia menilai pemerintah harus serius menyelesaikan masalah ini.

DPR Berikan Syarat Pembelian Leopard

Penolakan parlemen Jerman terhadap rencana pembelian Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 harus disikapi hati-hati oleh pemerintah Indonesia maupun Jerman. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin mengatakan, DPR tetap memberi dukungan pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam rangka memenuhi standar Minimum Esseential Forces (MEF) termasuk pengadaan MBT Leopard. Namun begitu, Pemerintah harus memenuhi syarat pengadaan alutsista.

“Saat ini DPR dalam posisi menunggu sikap pemerintah kedua negara. Pada prinsipnya, DPR mendukung rencana pembelian alutsista dari luar negeri asalkan memenuhi syarat,” kata Hasanudin di Jakarta, Rabu (18/7).

Menurut Hasanuddin, ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pertama, pembelian alutsista harus sesuai dengan rencana strategis pertahanan.

Kedua, pembelian alutsista itu memiliki nilai tambah bagi industri strategis di dalam negeri dimana pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga menjadi fokus pemerintah.

Ketiga, alutsista yang akan dibeli juga harus cocok dengan kondisi geografis Indonesia serta bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. "Seperti untuk alat angkut atau dipergunakan untuk membantu saat terjadi bencana alam," kata Tubagus. Selain itu, lanjut Hasanudddin, pembelian alutsista harus memenuhi asas akuntabilitas.

Dan terakhir, pengadaannya harus dilakukan secara transparan. "Jika kelima kriteria itu dipenuhi pemerintah, apapun alustsista yang dibeli pasti kami setujui,” ujarnya.

Hasanuddin juga mengatakan, tank Leopard tidaklah cocok digunakan di Indonesia. Alih-alih tank Leopard yang merupakan MBT dengan bobot lebih dari 60 ton, dia menyarankan pemerintah membeli medium tank. "Kami berharap pemerintah membeli Leopard tipe sedang dengan bobot 40 ton agar tak bermasalah dengan kontur geografis negeri ini."

Salah satu tank Leopard yang memiliki bobot 40 ton adalah Leopard buatan Rheinmetall. Selain harganya lebih murah, tank ini juga bisa menjadi nilai tambah bagi PT Pindad sebagai industri peralatan tempur untuk mengembangkan tank serupa. "Dan kami berharap pemerintah tak membeli tank yang bekas. Harus (tank) baru agar biaya perawatannya lebih murah," ujar Hasanuddin menambahkan.

Sumber: Jurnas

Imparsial: Pembelian Leopard Tidak Urgensi

Leopard 2. (Photo: KMW)

19 Juli 2012, Jakarta: The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta agar pembelian 100 main battle tank (MBT) Leopard dari Jerman dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyatakan, pemerintah dan DPR harus berhati-hati dan cermat dalam menentukan alokasi anggaran untuk pertahanan.

"Pembelian alutsista (alat utama sistem senjata) harus benar-benar didasarkan atas kebutuhan objektif pertahanan Indonesia, bukan atas dasar kebutuhan politis," kata Poengky di Jakarta, Kamis (19/7).

Menurut Poengky, tidak ada urgensi pembelian Leopard saat ini. Ia menduga, rencana pembelian Leopard ditujukan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elite pemerintahan. "Transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan masih patut dipertanyakan," ujar Poengky.

Kendati demikian, menurut Poengky, penguatan matra darat memang tetap harus dilakukan. Namun pemerintah harus mencermati kondisi geografis, infrastruktur, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan kavaleri TNI dengan jenis medium dan light tank.

"Ini sejalan dengan keinginan industri pertahanan di dalam negeri yang juga akan mengembangkan pembuatan tank jenis medium dan ringan bekerja sama dengan beberapa negara lain," ungkap Poengky, merujuk pada PT Pindad sebagai kekuatan industri pertahanan nasional.

Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyno dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, Selasa (10/7), salah satunya membahas rencana pembelian 100 MBT jenis Leopard. Presiden SBY mengatakan, selama 20 tahun Indonesia tidak pernah memodernisasi senjata dan elemen pertahanan.

Anggaran yang disiapkan untuk membeli 100 Leopard sebesar US$280 juta.

Kritik keras Imparsial terhadap rencana pembelian Leopard berbuntut panjang. Direktur Program Imparsial Al A'raf, yang selama ini menjadi dosen di Universitas Pertahanan, dilarang mengajar. Menurut Al A'raf, larangan itu diduga berkaitan dengan pemuatan tulisan di rubrik Opini salah satu media cetak nasional. Ia menuding, rencana pembelian Leopard adalah kesalahan penempatan prioritas anggaran pertahanan.

Sumber: Imparsial

PT DI Peroleh Kontrak Rp 8 Triliun hingga 2016

C-295 Spanish Air Force. (Foto: Airbus Military)

19 Juli 2012, Bandung: Dalam empat tahun ke depan,PT Dirgantara Indonesia (PT DI) siap mengerjakan kontrak senilai Rp8 triliun. Nilai kontrak itu untuk pengadaan komponen dan pesawat yang dikerjakan hingga 2016.

Direktur Umum PT DI Sukatwikanto mengatakan, nilai kontrak sebesar Rp8 triliun itu merupakan hasil kerja sama yang terjalin dengan sejumlah industri pesawat terbang dunia. Salah satu adalah kerja sama antara PT DI dengan Airbus Military yang menggarap pasar di kawasan Amerika Selatan. Kerja sama itu melalui pemasaran pesawat terbang jenis CN-235 dan CN-295. “Kerja sama ini jelas menguntungkan PT DI.Apalagi bentuknya bukan merger.

Selain itu,bisa menggarap pasar yang lebih luas, termasuk Amerika Selatan,”kata Sukatwikanto. Dia menyebutkan, kerja sama antara PT DI dengan Airbus Military ini telah berlangsung lama.Perusahaan tersebut semula bernama Cassa dan berganti nama setelah diambil alih oleh Airbus. Namun demikian, untuk merealisasikan kontrak tersebut, BUMN-nya membutuhkan modal kerja sekitar Rp2,06 triliun. Namun, pemerintah baru menyetujui dana modal kerja sebesar Rp1 triliun. Dia menjelaskan, modal kerja senilai Rp2,06 triliun itu untuk melakukan pembelian sejumlah mesin baru dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi.Dengan begitu,jika kapasitas produksi bertambah, tentunya PT DI dapat memenuhi semua pemesanan sesuai kontrak. Selain itu, kata dia, modal kerja yang diperlukan PT DI juga di antaranya menambah sumber daya manusia (SDM). Saat ini,PT DI telah melakukan program revitalisasi dengan merekrut SDM baru. “Setiap tahun kami merekrut sekitar 300 orang karyawan baru. Targetnya 1.500 karyawan baru direkrut hingga 2017. Mereka adalah tenaga ahli engineeringyang disiapkan mengganti tenaga yang pensiun,” jelas Sukatwikanto.

Sumber: SINDO