Cegah Diklaim Negara Tetangga, 92 Pulau Terluar Indonesia Dibukukan

Jakarta: - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan buku Manikam Biru Nusantara yang isinya tentang wajah pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang mencapai 92 pulau. Buku ini sebagai sosialisasi ke publik untuk mencegah adanya pulau-pulau terluar klaim dari negara tetangga.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad menyebutkan penerbitan buku ini penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Indonesia memiliki pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara tetangga.

"Memastikan bahwa informasi tentang pulau kecil terluar bisa dibaca oleh seluruh masyarakat. Penerbitan buku ini merupakan edisi perdana dan akan berlanjut sampai 61 pulau kecil terluar bisa dibukukan," kata Sudirman di acara Bedah Buku Manikam Biru Nusantara, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Dikatakan Sudirman, dari 91 pulau terluar tersebut, sebanyak 31 pulau sudah berpenduduk sedangkan 61 pulau kecil terluar lainnya tidak berpenduduk.


Penerbitan buku ini sebagai upaya pemerintah agar informasi bahwa Indonesia memiliki pulau-pulau tersebut. Sebelumnya Indonesia harus kecewa dua pulau terluar yaitu Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia.

"Ini penting, karena ada dua pulau kecil karena kesalahan kita, kita kalah dari Malaysia (peradilan internasional)," katanya.

Sebanyak 91 pulau terluar di Indonesia itu berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga antaralain Filipina, Malaysia, Singapura, India, Australia, Timor Leste, Palau, Vietnam, Papua Nugini, dan Thailand.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, perhatian terhadap pulau-pulau kecil terluar di Indonesia ini tidak boleh luntur.

"Kita tidak bisa meninggalkan masalah pulau terluar ini. Di Singapura, itu Pulau Batu Berantai jaraknya 1-2 km saja dari Singapura. Hal seperti ini tentunya ada perhatian dari kita," katanya.

Bahkan menurutnya, informasi mengenai pulau-pulau itu perlu ditanamkan sejak bangku sekolah dasar. "Promosi lebih banyak untuk menyebarkan buku sebagai pengetahuan. Nanti saya juga akan minta Mendikbud untuk bisa disebarkan di sekolah-sekolah," katanya.
(zul/hen)

detik 

Dua Satelit 100% Made in Indonesia Diluncurkan Tahun 2015

Satelit Lapan A2 yang akan diluncurkan (Foto: Lapan)

Jakarta – Indonesia selama ini belum mampu membuat dan meluncurkan satelit sendiri. Satelit di Indonesia masih dibuat negara lain. Tahun depan, Indonesia berambisi meluncurkan 2 satelit buatan anak bangsa sendiri.
“Kita harus membangun satelit kita sendiri dan tidak tergantung dengan teknologi luar, ini yang harus kita lalui lewat percepatan teknologi satelit, agar kita bisa mengoperasikan satelit yang kita bangun sendiri,” kata Sekretaris Kemenristek Hari Purwanto, di Gedung BPPT, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2014).
Menanggapi permasalahan tersebut, Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenristek) berusaha mandiri, dengan berupaya membangun sinergi antara seluruh komponen pengguna dan penyedia teknologi sistem satelit penginderaan jarak jauh (inderaja) melalui konsorsium nasional melalui tiga Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK). 3 LPNK itu yakni Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sementara Kepala Lapan Thomas Djamaluddin menjelaskan dalam UU no 21 tahun 2013 diamanatkan untuk membuat rencana induk keantariksaan selama 25 tahun dan hal itu tengah disusun. Salah satu impiannya yaitu, memiliki satelit komunikasi dan penginderaan jauh sendiri di luar satelit yang ada saat ini.
“Dengan memiliki satelit sendiri, kita bisa menjadi negara yang mandiri dan punya daya saing, banyak aspek kalau tetap bergantung dengan bangsa luar, seolah-olah kita ditelanjangi.” jelas Thomas.
Thomas menekankan, pada dasarnya Indonesia sudah bisa membuat satelit sendiri yaitu satelit mikro, contohnya satelit Lapan A1 yang telah beroperasi selama 7 tahun. Satelit itu dibuat oleh tangan-tangan putra Indonesia namun dirakit dan di bawah pengawasan ahli di Jerman.
“Satelit Lapan A1 itu buatan Indonesia, termasuk semua alat-alatnya tapi dirakit di Jerman. Orang-orang kita diarahkan membuat satelit, dilatih dan diarahkan membuat satelit dengan buaya Indonesia, pelatihnya juga dibayar,” tutur Thomas
Satelit Lapan A1 itu diluncurkan dari Pusat Stasiun Luar Angkasa Sriharikota, India tahun 2007 dan kini telah mengorbit di ketinggian 630 km dari permukaan Bumi. Posisi orbitnya di dekat kutub selatan.
“Lapan A1 merupakan satelit eksperimen pemantauan Bumi dengan keistimewaan menggunakan video yang bisa dikendalikan. Bila kita mengarahkan satu obyek di Bumi, bisa mengendalikan satelit itu,” papar Thomas.
Karena masa ekonomis satelit Lapan A1 sudah habis, Lapan didukung Kemenristek akan meluncurkan dua satelit lagi tahun 2015. Tak seperti Lapan A1 yang dirakit putra bangsa di Jerman di bawah pengawasan ahli dari negeri yang dipimpin kanselir Angela Merkel itu, dua satelit ini murni dibuat tangan putra bangsa plus dirakit di Indonesia sendiri.
Satelit itu dinamakan Lapan A2 dan Lapan A3. Lapan A2, diberi muatan transmitter radio amatir, kerjasama Lapan dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia (Orari) dan dimaksudkan untuk membantu penanganan daerah bencana. Sedangkan Lapan A3 adalah kerjasama Lapan dengan IPB, dimaksudkan untuk memantau potensi-potensi pertanian.
“Lapan A2 sekarang sedang disimpan di Ranca Bungur Bogor, Pusat Teknologi Satelit, yang kita targetkan meluncur pertengahan tahun depan. Kita juga membuat Lapan A3, sekarang dalam tahap pengujian dan pengintegrasian. Lapan A3 diharapkan juga tahun depan diluncurkan,” kata dia.
Kedua satelit itu, Lapan A2 dan Lapan A3, seperti ‘saudara tua’nya diluncurkan dari Pusat Stasiun Luar Angkasa Sriharikota, India. Kali ini, kedua satelit akan diorbitkan mendekati garis ekuator. Kedua satelit itu beratnya 54 kg.
“Lapan A2, sama buatan Indonesia dengan Lapan A1 tapi beda orbit. Kalau Lapan A2 orbitnya mendekati ekuator, kalau Lapan A1 orbitnya mendekati orbit polar (kutub). Satelit Lapan A2 sudah siap, tinggal menunggu diluncurkan,” jelas Thomas.

JKGR

Malaysia Inginkan Kep. Natuna Menjadi Wilayahnya

 

Kepulauan Natuna

Mustafa Kamal

Sebuah artikel yang ditulis oleh dosen Universitas Sains Islam Malaysia di media  Malaysia www. mStar.com.my menuliskan bahwa Kepulauan Natuna seharusnya milik Malaysia. Artikel yang ditulis oleh Mohd Hazmi Mohd. Rusli, Ph.D dan Wan Izatul Asma Wan Talaat ,Ph. D tersebut mengemukakan pertanyaan: “kenapakah kepulauan Natuna yang terletak di tengah-tengah Malaysia, bukan milik Malaysia?

Kepulauan Natuna

Dalam artikel tersebut mereka menyebutkan beberapa hal alasan mengapa seharusnya Kepulauan Natuna milik Malaysia. Alasan tersebut sebagai berikut:

1. Secara geografis kepulauan Natuna terletak ditengah-tengah yang memisahkan Semenanjung Malaysia dan Sabah serta Serawak Malaysia
2. Bahasa masyarakat Natuna adalah bahasa melayu dialek Terengganu Malaysia
3. Natuna awalnya adalah dibawah pemerintahan Kerajaan Pattani dan Kerajaan Melayu Johor Malaysia pada tahun 1597
4. Perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1824 tidak menempatkan Kepulauan Natuna dibawah kekuasaan Inggris ataupun Belanda,namun dibawah kekuasaan Kerajaan melayu Johor, Malaysia yang sejatinya dibawah pengaruh Inggris
5. Kesultanan Johor merdeka dari Ingrris pada tahun 1957 dan bergabung menjadi wilayah persekutuan Malaysia

Atas dasar diatas mereka akhirnya menyimpulkan sesuai dengan konsep “utti possideti juris” maka Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah kerajaan Johor seharusnya menjadi bagian dari Malaysia. Dengan kata lain karena Kepulauan Natuna tidak pernah menjadi daerah jajahan Belanda, maka seharusnya Kepualauan Natuna bukan bagian dari Indonesia menurut konsep tersebut.

Indonesia memasukkan Kepulauan Natuna menjadi wilayahnya secara resmi pada tahun 1956 setahun sebelum Malaysia memperoleh kemerdekaannya. Karena konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962- 1966 pemerintah Malaysia tercurah perhatiannya untuk menyelesaikan konflik tersebut, sehingga keberadaan Kepulauan Natuna yang diklaim Indonesia terluput dari perhatian.

Diprediksi untuk mempercepat berakhirnya konflik, pemerintah Malaysia kala itu menahan diri untuk tidak mempersoalkan keberadaan Kepulauan Natuna agar bisa berdamai dengan negara jiran serumpun Indonesia. Hingga kini 56 tahun berlalu Malaysia tidak pernah mempersoalkan keberadaan kepulauan tersebut, sehingga sesuai dengan konsep Undang-undang antar bangsa yang mensahkan sebuah wilayah adalah menjadi wilayah negara tertentu dengan tidak ada dibantah oleh negara-negara lain,  maka Indonesia beruntung memiliki Kepulauan Natuna walau dalam sejarahnya seharusnya menjadi milik Malaysia.

Tulisan dua orang dosen malaysia itu menurut penulis harus kita waspadai. Tulisan itu jelas suatu provokasi halus agar Kepulauan Natuna memisahkan diri dari Indonesia dan bergabung dengan Malaysia. Apalagi saat ini gencar-gencarnya Natuna meminta menjadi provinsi sendiri. Tidak mungkin kelak karena “hasutan” malaysia Natuna memisahkan diri dari Indonesia.

Malaysia belakangan ini memang terlihat menganggap enteng Indonesia sejak berhasilnya mereka memiliki Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia. Apa jadinya kalau mereka secara ekonomi dan meliter lebih maju dari kita nantinya, bisa jadi mereka akan mengintervensi Kepulauan Natuna nantinya seperti bagaimana Rusia mengintervensi Crimea dan “merebutnya” dari Ukraina.

Walau kecil kemungkinan tersebut terjadi, tapi kemungkinan bisa terjadi pun ada jika Pemerintah Indonesia mengabaikan kesejahteraan Masyarakat Natuna padahal kekayaan alam natuna dari gas dan minyak buminya menyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Jika pemerintah Indonesia abai terhadap pertahanan dan keamanaan di Natuna, maka bisa saja negara luar akan  gampang mendikte kita, seperti baru-baru ini sebagian wilayah natuna dimasukkan China di peta wilayahnya atau seperti Malaysia yang terus melakukan manuver di pulau Anambat.

Saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat Natuna adalah bagaimana mereka bisa melepaskan diri dari keterisoliran dari wilayah lain di Indonesia.  Di kepualauan Natuna harus banyak di bangun bandara, dengan memperbanyak penerbangan murah yang disubsisi pemerintah ke natuna. Saat ini penerbangan ke Natuna sangat sedikit dan harganya mahal berkisar diangka Satu jutaan rupiah. Begitu juga transportasi lautnya yang sangat terbatas bahkan perlu berhari-hari ditengah laut untuk kesana.

Kemudian persoalan pendidikan, sosial budaya,   di Natuna harus menjadi prioritas Utama, saat ini “penyakit masyarakat”mulai dari pesatnya pertumbuhan penderita HIV/AIDS di Natuna, seks bebas di kalangan remaja sehingga di Natuna terkenal istilah 3J (Three Jie) yaitu istilah untuk remaja tanggung (cabe-cabean) yang menjual keperawaanannya dan lain sebagainya adalah buah dari tidaknya jalannya penanaman karakter pendidikan disana.

Pemerintah daerah dan pusat harus mengambil perhatian penuh dengan persoalan ini. Kalau tidak maka generasi muda natuna akan tersinggirkan dan akan gampang terprovokasi dan tentu kedepan kemungkinan “lepas” dari Indonesia bisa saja terjadi!

Save Natuna! - (kompasiana)

Artikel Asli:

Kepulauan Natuna: ‘Bergeografikan Malaysia’ Berdaulatkan Indonesia

Diterbitkan: Sabtu, 7 Disember 2013 12:00 AM

KEPULAUAN Natuna adalah gugusan kepulauan yang berselerakan di tengah-tengah Laut China Selatan yang memisahkan Semenanjung Malaysia dan Sabah serta Sarawak. Ia terletak lebih kurang 450km di utara pulau Singapura. Pulau terbesar di dalam gugusan kepulauan Natuna adalah Pulau Serindit atau nama lainnya, Pulau Bunguran.

Nama antarabangsa yang diiktiraf bagi Pulau Bunguran ialah ‘Natuna’. Walaupun dikatakan terpencil, Kepulauan Natuna terletak di kawasan laluan utama perdagangan antara Asia Timur dan Asia Barat.

Berpusatkan kota Ranai sebagai ibu negerinya, Kepulauan Natuna terdiri daripada 272 buah pulau yang terletak di barat laut Pulau Borneo. Mungkin terdapat sebahagian daripada kita yang bertanya; kenapakah kepulauan Natuna yang terletak di tengah-tengah Malaysia, bukan milik Malaysia?

Penduduk

Sehingga tahun 2010, dianggarkan penduduk di Kabupaten (Regency) Natuna adalah sebanyak 69,003 orang, yang terdiri daripada 35,741 orang lelaki dan 33,262 perempuan. Lebih kurang 85% penduduk di sana 85.27% adalah berketurunan Melayu dan selainnya adalah berketurunan Jawa, Sumatera dan Cina.

Bahasa pertuturan utama adalah Bahasa Melayu dielek negeri Terengganu dan Islam adalah agama utama penduduk di Kabupaten Natuna.

Sejarah

Sejarah Kepulauan Natuna tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh negeri-negeri di Tanah Melayu. Pemerintahan di Natuna dikatakan bermula pada tahun 1597 yang didirikan hasil gabungan penghijrahan kaum bangsawan Patani dan Johor. Pada sekitar kurun ke-16 iaitu selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ke tangan Portugis, kerajaan Patani dan Johor muncul sebagai kuasa baru di rantau Tanah Melayu.

Kuasa dan pengaruh kesultanan Patani dikatakan lebih tertumpu di kawasan utara merangkumi negeri-negeri Terengganu, Kelantan, Menara (Narathiwat) dan Jala (Yala) sebelum dijajah Siam pada kurun ke-18. Manakala Kesultanan Johor pula menguasai kawasan selatan yang terdiri daripada negeri Pahang, sebahagian pantai timur Sumatera dan kepulauan Riau.

Susur galur pemerintahan Patani di Natuna bermula apabila salah seorang puteri berketurunan pemerintah asal Natuna bernama Puteri Wan Seri Bulan yang telah berkahwin dengan Datuk Bendahara Lingkai al-Fathani, seorang kerabat diRaja Patani. Zuriat dari pasangan ini telah menjadi Datuk Kaya yang memegang teraju pemerintahan Natuna.

Selain dari itu, antara pemerintah yang terkenal ialah Wan Muhammad al-Fathani yang berketurunan Orang Kaya Aling.

Baginda, yang juga digelar Orang Kaya Perdana Mahkota telah berhubung dengan pihak Inggeris pada tahun 1848 apabila Penguasa Tentera Inggeris bagi negeri-negeri Selat di Tanah Melayu, Leftenan Kolonel Butterworth menghadiahkan sebuah meriam tembaga atas jasa baginda memberikan bantuan kepada sebuah kapal milik pihak Inggeris yang pecah di sekitar pulau Natuna pada 25 Januari 1848.

Sorotan sejarah pemerintahan dan kependudukan awal bangsa Melayu di Natuna ini jelas menunjukkan bahawa kepulauan tersebut mempunyai hubungan yang lebih erat dengan dengan negeri-negeri di Tanah Melayu berbanding dengan kerajaan-kerajaan dari kepulauan Indonesia ataupun pihak penjajah Belanda yang berpusat di Batavia (Jakarta).

Pemerintahan Penjajah Barat Di Nusantara

Kepulauan Melayu (Nusantara) adalah gugusan kepulauan yang terbesar di dunia dan Pulau Natuna terletak di kawasan ini. Sejak zaman kerajaan Srivijaya lagi, iaitu bermula dari kurun ke-7 Masihi, kerajaan-kerajaan Melayu sangat aktif dalam bidang perdagangan dan kota-kota Melayu menjadi pusat pelabuhan yang penting, seperti Palembang, Melaka, Kotaraja (Aceh), Patani dan Brunei.

Namun, kegemilangan kerajaan-kerajaan Melayu dan kekayaan sumber-sumber alam kepulauan Melayu ini telah mengundang minat penjajah Barat untuk datang menguasai rantau ini.. Kerajaan Melaka adalah kerajaan yang pertama jatuh ke tangan penguasa Portugis pada tahun 1511.

Melaka kemudiannya dikuasai oleh Belanda pada tahun 1641 sementara Bengkulu, yang terletak di Pulau Sumatera, dikuasai Inggeris pada tahun 1685.

Perlumbaan dalam mengembangkan kuasa dan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati antara kedua-dua kuasa penjajah tersebut.

Bagi menamatkan bibit-bibit konflik dan mengekalkan hubungan baik British-Belanda, Perjanjian Inggeris-Belanda pada 17 Mac 1824 (Perjanjian 1824) telah dimetarai. Perjanjian ini telah membahagikan ‘Dunia Melayu’ di mana kedua kuasa tersebut secara sewenang-wenangnya melakarkan ‘peta kekuasaan’ masing-masing.

Artikel 10 Perjanjian ini berbunyi ‘Kota Melaka diserahkan kepada Raja Inggeris, manakala Raja Belanda dan rakyatnya tidak akan menubuhkan sebarang penempatan di Singapura dan Semenanjung Melaka (Semenanjung Melayu)’. Artikel 9 Perjanjian 1824 mengiktiraf pengaruh Belanda di Pulau Sumatera dan pulau-pulau di selatan pulau Singapura.

Dengan termeterainya perjanjian ini, pihak British tidak akan membuka penempatan di pulau-pulau di selatan Singapura dan Belanda juga tidak akan membuka penempatan di Semenanjung Melayu.

Perjanjian 1824 ini telah menjarah sempadan di kepulauan Melayu dan kesannya kekal sehingga ke hari ini.

Kesan Perjanjian 1824 ke Atas Kepulauan Natuna

Secara umum, boleh dikatakan bahawa Perjanjian 1824 tidak meletakkan kepulauan Natuna dengan jelas sama ada di bawah pengaruh Inggeris atau Belanda.

Akan tetapi, Perjanjian 1824 ada mengatakan yang Belanda tidak akan menubuhkan penempatan di utara pulau Singapura dan Semenanjung Melayu yang diiktiraf sebagai wilayah British.

Wilayah Belanda adalah di pulau Sumatera dan pulau-pulau di selatan pulau Singapura. Dari sudut geografi, Kepulauan Natuna bukanlah gugusan kepulauan yang terletak di selatan pulau Singapura.

Kepulauan Natuna Sebagai Wilayah di Dalam Indonesia

Kepulauan Natuna telah dimasukkan sebagai salah sebuah wilayah di dalam Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah bertarikh 18 Mei 1956.

Kabupaten Natuna kemudiannya telah ditubuhkan di dalam Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 yang telah dikuatkuasakan pada 12 Oktober 1999.

Namun, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, jelas menunjukkan bahawa Kepuluan Natuna secara semulajadinya terletak sejajar dengan lokasi negeri Terengganu, sekiranya garis lurus dilukis dari pesisir negeri berkenaan ke arah timur.

Sempadan Indonesia jelas melengkung ke atas dan bukanlah dalam satu garisan yang lurus.

Kepulauan Natuna menjadi salah satu aset utama dalam menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia.

Dalam melukis garis kepulauan bagi membentuk perairan kepulauan, satu garis melengkung telah dilukis dari Pulau Bintan ke arah utara menyambung Kepulauan Anambas dan seterusnya Kepulauan Natuna sebelum garis ini melengkung ke bawah untuk bersambung dengan provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan sumber sejarah, adalah munasabah untuk mengatakan Kepulauan Natuna tidak banyak mempunyai perkaitan dengan negara Indonesia. Kepulauan Natuna berbeza dengan tanah jajahan Belanda yang lain di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar dan Papua.

Wilayah-wilayah ini yang menjadi milik Indonesia yang mewarisinya daripada bekas penjajahnya, Belanda apabila Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Konsep yang wujud di dalam undang-undang antarabangsa ini dipanggil utti possideti juris.

Semasa Perjanjian 1824 dibuat, kepulauan Natuna masih lagi di bawah pengaruh kesultanan Melayu menerusi pemerintahan Baginda Wan Muhammad al-Fathani. Juga, Perjanjian 1824 tidak secara jelas meletakkan kepulauan Natuna di bawah pengaruh Belanda.

Malah, sekiranya Perjanjian 1824 diteliti, Belanda tidak berhak membuka penempatan di mana-mana kawasan di utara pulau Singapura yang jelas berada di dalam kawasan pengaruh British.

Secara logiknya, memandangkan kepulauan Natuna masih berada di dalam wilayah lingkup kerajaan Johor saat Perjanjian 1824 ditandantangani, ianya patut berada di bawah pengaruh British, yang menjadi penaung bagi kesultanan Johor pada ketika itu.

Oleh itu, mungkin timbul hujah yang mengatakan kepulauan Natuna sepatutnya berada bersama Malaysia apabila kesultanan Johor merdeka di dalam Persekutuan Malaya pada tahun 1957 menerusi konsep utti possideti juris.

Tuntutan ke Atas Kepulauan Natuna

Indonesia secara rasmi memasukkan kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956, setahun sebelum Tanah Melayu (Malaysia) mencapai kemerdekaan dan 6 tahun sebelum berlakunya Konfrontasi Malaysia dengan Indonesia.

Tanah Melayu pada ketika itu masih lagi diperintah British dan belum lagi menjadi sebuah negara berdaulat bagi menuntut ketuanan ke atas kepulauan Natuna. Walaupun Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, Konfrontasi Malaysia-Indonesia yang berlaku pada tahun 1962-1966 berkemungkinan telah mengalih pandangan pemerintah Malaysia pada ketika itu yang lebih menumpukan untuk menamatkan konflik dengan Indonesia.

Manakala Indonesia pula memerlukan kepulauan Natuna supaya garis kepulauan dapat dilukis menghubungkan pulau-pulau di dalam Indonesia bagi mencipta sebuah lingkungan laut kepulauan bagi memenuhi hasratnya menjadi sebuah negara kepulauan (Archipelagic State) berdasarkan undang-undang laut antarabangsa.

Makanya, besar kemungkinan, atas dasar ingin menamatkan konfrantasi dan berbaik-baik dengan jiran serumpun, isu tuntutan kedaulatan ke atas kepulauan Natuna mungkin tidak menjadi keutamaan pemerintah Malaysia pada ketika itu. Sehingga kini, Malaysia mengiktiraf kedudukan kepulauan Natuna sebagai sebuah wilayah dalam negara kepulauan republik Indonesia.

Di bawah konsep undang-undang antarabangsa, sesebuah wilayah itu boleh diperolehi oleh sesebuah kerajaan atau kuasa pemerintah melalui empat cara iaitu perluasan wilayah melalui cara semulajadi (accretion), penyerahan wilayah (cession), penjajahan, dan effective occupation ataupun prescription.

Prescription merujuk kepada tindakan sebuah negara yang mezahirkan kedaulatan dengan cara mengamalkan penguasaan ke atas wilayah tertentu tanpa dibantah oleh negara-negara lain.

Berdasarkan fakta ini, boleh dikatakan bahawa Indonesia telah menguasai Pulau Natuna selama 56 tahun tanpa bantahan dari Malaysia sejak tahun 1956.

Oleh yang demikian, adalah sukar untuk ketika ini bagi Malaysia menuntut hak kedaulatan ke atas kepulauan Natuna walaupun berdasarkan fakta geografi dan sejarah, kepulauan Natuna memang mempunyai pertalian yang kuat dengan negeri-negeri di Semenanjung Melayu.

Kesimpulan

Fakta-fakta sejarah jelas menunjukkan kepulauan Natuna mempunyai perkaitan yang lebih jelas dan kukuh dengan negeri-negeri Tanah Melayu berbanding kerajaan-kerajaan awal di kepulauan Indonesia.

Akan tetapi, tiada tuntutan konsisten pernah dilakukan oleh Malaysia dan kependudukan Indonesia di kepulauan Natuna tidak pernah dibantah oleh Malaysia.

Kedaulatan Indonesia ke atasnya telah mencipta ruang lingkup wilayah Indonesia yang membelah Malaysia kepada dua bahagian. Sehingga kini, kepulauan Natuna kekal sebagai sebuah wilayah Indonesia walaupun yang secara geografinya, kedudukan kepulauan tersebut lebih sejajar dengan kedudukan Malaysia. - www. mStar.com.my

Artikel ini disumbangkan Oleh MOHD HAZMI MOHD RUSLI (Ph. D) pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia dan seorang Felo Bersekutu di Institut Oseanografi dan Sekitaran, Universiti Malaysia Terengganu. MOHD AFANDI SALLEH (Ph.D) seorang pensyarah kanan Universiti Sultan Zainal Abidin dan seorang Felo Bersekutu di Institut Oseanografi dan Sekitaran, Universiti Malaysia Terengganu dan WAN IZATUL ASMA WAN TALAAT (Ph. D), seorang profesor madya di Institut Oseanografi dan Sekitaran, Universiti Malaysia Terengganu.

JKGR 

Welcome Eurofighter Typhoon TNI AU

Eurofighter Typhoon memiliki moncong yang lebih besar, untuk memberi ruang bagi radar AESA yang lebih besar. (photo: Eurofighter)

JAKARTA: Jika tidak ada aral melintang, jet tempur Eurofighter Typhoon TNI AU akan tiba tahun depan, untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Jet tempur Eurofighter Typhoon dengan nilai kontrak 1,5 Miliar USD ini akan datang bertahap, untuk menggantikan pesawat tempur F-5 Tiger TNI AU.

Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Pepatah itu digunakan pemerintah Indonesia dalam strategi pengadaan dan penguatan alutsista.

Menurut sumber JakartaGreater.com, dengan pembelian jet tempur Eurofighter Typhoon ini, PT DI akan mendapatkan pengembangan: airframe, avionics (include multi mode mission radar yang akan dikembangkan PT LEN. Kemampuan PT LEN akan terus meningkat. Saat ini PT LEN sudah mengembangkan medium range radar 2D dan juga ada co-produksi radar 3D.

PT DI akan semakin percaya diri dalam menyerap teknologi untuk mengembangkan Jet Tempur KFX/IFX yang saat ini bekerjasama dengan Korea Selatan.

Pembelian dan transfer of technology dari Eurofighter Typhoon, bisa dikatakan sebuah kemajuan diplomasi TNI. Selama ini kita kenal, beberapa negara NATO enggan berbagi Transfer of Technology (ToT) mesin jet tempur mereka, kepada negara Non-NATO. Dengan langkah ini, mesin jet tempur KFX/IFX Indonesia nanti, tidak harus sama dengan mesin jet tempur KFX/IFX Korea Selatan yang cenderung menggunakan mesin F-414-400 Amerika Serikat.

Dengan pembelian Eurofighter Typhoon oleh TNI AU, besar kemungkinan IFX Indonesia menggunakan mesin yang diusung typhoon.

Dalam presentasinya di Korea Selatan, PT DI menyatakan, KFX /IFX yang dibangun harus memiliki daya dorong yang besar. Hal ini untuk mengejar kemampuan IFX yang mengusung teknologi 4,5 G yang terus dikembangkan menjadi pesawat stealth 5 G.

Typhoon memiliki kelebihan daya dorong dibanding Dassault Rafale. Mesin EJ200 Typhoon mampu mempertahankan dayanya dalam kecepatan tinggi, sehingga memberikan Typhoon akselerasi superior pasca 1.5 Mach. Dibandingkan Rafale, Meskipun mesin M88 Rafale dapat berfungsi baik dalam aliran udara terbatas pada high altitude, pesawat akan kehilangan tenaga yang membatasi Rafale pada kecepatan 1,8-1,9 Mach saja, sedangkan Typhoon tetap bertenaga melewati kecepatan 2 Mach.

eurofighter-typhoon (photo: baesystems)

Keunggulan mesin EJ200 Typhoon menjadi modal besar bagi Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur IFX yang canggih.

Jet tempur Typhoon yang mulai datang tahun 2015, akan mendampingi SU-27/30, sebagai alat pemukul TNI AU. Pembelian typhoon merupakan upaya diversifikasi pembelian senjata yang dibarengi rencana jangka panjang.

Eurofighter Typhoon produksi tahun 2014 mulai dilengkapi radar AESA (active electronically scanned array) yang merupakan lompatan teknologi dalam sensor baru pesawat tempur, karena sumber tenaga (transmitter) berasal dari banyak modul TR yang terdapat pada antenna. Efeknya pesawat tempur ini memiliki kemampuan pendeteksian yang tinggi, penargetan, pelacakan serta kemampuan perlindungan diri sendiri. Dengan demikian pesawat ini memiliki kemampuan full spectrum of air operations. Welcome eurofighter typhoon Indonesia. 

JKGR

Kekhawatiran TNI Atas Perlombaan Senjata Asia, Ketegangan Teritorial

Natuda & LCS

Jakarta: Militer Indonesia ( TNI ) khawatir terhadap keseimbangan kekuatan di Asia – Pasifik yang mendorong perlombaan senjata di kawasan dan sengketa territorial sensitif yang bisa memicu konflik, kata Panglima angkatan bersenjata.

Dalam wawancara dengan Reuters, Panglima TNI Moeldoko tidak mengkritisi China secara langsung, tapi komentarnya adalah komen terbaru dari pejabat di kawasan yang menunjukkan tumbuhnya kekhawatiran atas ketegasan sikap China dan modernisasi militernya .

“Kami jelas khawatir karena ada kecenderungan yang sekarang ini tengah terjadi di kawasan, dan itu adalah perlombaan senjata, antara negara ASEAN [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara] sendiri dan di antara negara-negara besar,” katanya pada Rabu malam.

Menurut IHS Jane, penerbit pertahanan, kawasan Asia – Pasifik adalah satu-satunya wilayah dunia dimana pengeluaran militer tumbuh terus sejak tahun 2008 .

Pengeluaran militer China diyakini telah meningkat lebih dari empat kali lipat sejak tahun 2000 dan pada tahun 2015 diperkirakan akan melampaui gabungan pengeluaran militer Inggris, Perancis dan Jerman bersama-sama. Bahkan jika belanja China tidak dihitung, belanja militer sisa kawasan Asia – Pasifik sudah melampaui nilai belanja militer seluruh negara Eropa Barat pada saat yang sama.

Moeldoko mengatakan pentingnya apa yang dia sebut menyeimbangkan kekuatan di Asia serta upaya Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut tidak menciptakan “provokasi.”

Dia juga mengatakan militer Indonesia secara terus-menerus menilai ancaman atas Kepulauan Natuna, kawasan kaya Migas dekat dengan wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Beijing tapi bersikeras bahwa Jakarta tetap netral dalam pertentangan klaim atas kedaulatan di wilayah tersebut.

“Kami perlu selalu mengevaluasi kekuatan yang dikerahkan di dan sekitar wilayah Natuna. Kami harus mempertimbangkan spillover yang muncul yang akan harus kami, “ katanya .

Kepulauan Natuna terletak dekat dengan apa yang disebut China 9 -dash -line, yang digunakan Beijing pada peta resmi untuk menampilkan klaimnya yang mencapai 90 persen dari Laut Cina Selatan. Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga mengklaim bagian dari wilayah perairan yang berpotensi kaya dengan sumber daya alam itu.

Indonesia telah lama memainkan peran netral dan berusaha untuk menengahi sengketa, meskipun telah juga secara terbuka mengkritik pendekatan China yang menyulut ketegangan regional.

Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu mengatakan Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta atas Kepulauan Natuna dalam menanggapi beberapa laporan bisa meningkatkan ketegangan.

Crystal Clear

Demikian pandangan yang juga didukung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.

“Harus dibuat sejelas crystal bahwa antara Indonesia dan China tidak ada tumpang tindih sengketa teritorial maritim,” katanya kepada Reuters, Kamis .

Namun, Indonesia telah meminta klarifikasi PBB sejak tahun 2010 atas dasar hukum 9 dash line China, suatu rangkaian garis pada peta Cina yang membentang jauh ke jantung maritim Asia Tenggara.

Natalegawa mengatakan Indonesia telah “diberikan kesimpulan” oleh pihak China bahwa garis tersebut tidak memotong wilayah Indonesia

Moeldoko, yang menjabat Panglima TNI sejak Agustus tahun lalu, berkunjung ke Beijing pada bulan Februari untuk melakukan pembicaraan dengan militer China.

“Kami tidak fokus bicara mengenai perkembangan China, tapi kami melihat ada sengketa di wilayah itu. Dan dari sengketa tersebut kami harus mengantisipasi atau melihat prospek kemungkinan masa depan di wilayah ini, dan itu adalah bagian dari perhitungan kami.”

“Saya menjelaskan [kepada timpalan dari China] bahwa kami adalah negara yang berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami, dan kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami. Mereka faham mengenai hal tersebut,” katanya . (thejakartaglobe)

jkgr

TNI AU Bidik Jet Tanker A330-MRTT di 2015

Jet Tanker Airbus A-330-MRTT

BANDUNG: Untuk memperkuat dukungan logistik bagi armada pesawat tempur TNI AU, Kementerian Pertahanan berencana memesan jet tanker generasi terbaru, Airbus A330-MRTT. Anggarannya dialokasikan mulai tahun 2015 dengan sistem pembayaran multi years.
Pesawat Multi Role Tanker Transport (MRTT) mengambil basis jet penumpang A330 yang dikonversi oleh Airbus Military di Getafe dekat Madrid, Spanyol.

Seperti kita ketahui Airbus Military Spanyol memiliki kedekatan dengan PT DI, dengan proyek CN 295 dan lain-lain. Dan bisa ditebak pembelian jet tanker A330-MRT ini akan memberikan sebagian pengerjaan komponen pada PT DI, serta transfer of technology.
Tidak itu saja, Kementerian Pertahanan juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penambahan pesawat CN-295 AEW/C/MPA.

TNI AU juga akan  mengganti pesawat angkut Hercules C-130B dengan Airbus A400. Namun ketertarikan dan rencana pembelian A400, belum disertai dengan rencana pendanaannya.
Dengan adanya rencana kontrak-kontrak baru ini, sudah terbayang PT DI ke depannya akan menjadi perusahaan yang kuat dan sarat dengan teknologi terbaru.


Di satu sisi, PT DI dan rekanan akan membangun jet tempur KFX/IFX Indonesia bersama Korea Selatan. Di sisi lain PT DI juga akan menyediakan pesawat angkut militer dan militer, baik itu yang fix wing maupun rotary (helokopter).

Dengan terobosan ini, perawatan dan penggantian suku cadang pesawat fix wing dan rotary Indonesia akan semakin mudah, terencana dan tidak kalah penting semakin murah dan bisa dikerjakan di dalam negeri.

Pola pengembangan pengembangan pesawat fix wing dan rotary Indonesia sudah mulai terlihat. Untuk jenis rotary, pesawat-pesawat militer maupun sipil mulai menggunakan Eurocopter yang sebagian komponennya dibuat oleh PT DI, seperti: AS 550 Fennec untuk Angkatan Darat, Helikopter Panther untuk TNI AL dan Cougar untuk TNI AU.

Sementara untuk pesawat fix wing, PT DI mulai memproduksi NC-212, kerjasama dengan Airbus untuk CN295 dan yang terbaru akan dijalankan Jet Tanker A330-MRTT, sebelum lompat lebih jauh ke pesawat angkut jumbo A440.

Proyek terbaru PT DI ke depan adalah ikut serta menyediakan sejumlah komponen untuk Jet tanker A330-MRTT yang  dipesan Indonesia.

Jet tanker A330-MRTT yang didukung dua mesin Rolls-Royce Trent 700dapat menyimpan 111 ton bahan bakar dan dilengkapi dua buah pod underwing untuk pengisian bahan bakar.
Dengan kapasitas bahan bakar yang besar, memungkinkan A330 MRTT unggul dalam misi pengisian bahan bakar udara-ke-udara tanpa perlu kembali ke pangkalan/tanker untuk mengisi ulang bahan bakar tambahan.

A330 MRTT juga dapat digunakan sebagai pesawat angkut murni dan mengangkut 300 tentara, atau muatan hingga 50 ton dan juga dapat dikonversi dengan mudah menjadi pesawat Evakuasi Medis sebanyak 130 tandu.

Total, 28 pesawat A330 MRTT telah diorder oleh empat pelanggan yaitu Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Inggris. Singapura juga berminat membeli 6 pesawat Jet tanker A330-MRTT.
Jet tanker A-330-MRTT mampu mengisi bahan bakar di udara terhadap berbagai jenis pesawat tempur: F–16, F–35A, Eurofighter Typhoon hingga Sukhoi SU 27/30.

Indonesia tidak hanya menjadi produsen dari A-330-MRTT, tetapi ikut ambil bagian dalam produksinya, sekaligus membangun industri pesawat dalam negeri. Selamat PT DI.

(JKGR).

Sudah Mulai Berdatangan

Di tengah suasana hiruk pikuk menjelang Pileg tanggal 9 April 2014, KSAD mengumumkan di Makassar Jumat 4 April 2014 bahwa “kloter” 18 meriam artileri kaliber 155m sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Kloter ini melengkapi jumlah pesanan yang terdiri dari 38 unit meriam artileri 105mm bermerk KH178 untuk 2 batalyon dan 18 unit kaliber 155m untuk 1 batalyon dikenal dengan sebutan KH179 semuanya made in Korsel.

Tahun ini adalah tahun akhir pemerintahan SBY setelah selama 10 tahun memberikan warna bangkitnya perekonomian negeri ini. Hasilnya saat ini adalah kekuatan ekonomi Indonesia berada di 15 besar dunia, nomor 1 di ASEAN, pendapatan per kapita mencapai US $ 4.000,- pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5-6 % per tahun.  Bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Ini fakta tak terbantahkan dan yang merilis laporan ini adalah berbagai lembaga keuangan internasional.

Daftar Belanja Militer RI dari SIPRI tahun 2013

Di bidang pertahanan selama 5 tahun terakhir telah diupayakan memperkuat militer negeri kepulauan ini dengan berbagai asupan gizi alutsista.  Karena ternyata selama ini dibanding negara sekitar ternyata kita kurang gizi alutsista alias ketinggalan jauh. Maka sebuah perencanaan dan strategi besar diungkap oleh Pangti SBY di awal masa jabatan keduanya tahun 2009. Dengan memprediksi kondisi kawasan yang dinamis dan tak terduga di hadapan petinggi Kemhan, TNI dan DPR dicanangkan belanja alutsista secara besar-besaran dengan anggaran 150 trilyun untuk masa lima tahun (2010-2014).  Ternyata kemudian prediksi itu benar, kondisi Laut Cina Selatan bergolak, tetangga selatan bertingkah.  Darwin, Christmas, dan Cocos jadi basis militer frekuensi tinggi.

Program belanja alutsista ini  kemudian dikenal dengan sebutan MEF (Minimum Essential Force) yaitu program pemenuhan alutsista untuk standar minimal yang dipersyaratkan.  Meski semua belanja alutsista yang direncanakan itu di rekapitulasi selama lima tahun ini sesungguhnya kekuatan alutsista kita belumlah memenuhi standar berkecukupan apalagi ideal. Artinya meski belanja alutsista bernuansa revolusioner selama lima tahun ini ternyata belum mencapai standar kecukupan karena memang selama 15 tahun terakhir atau sejak reformasi 1998 belanja alutsista TNI dinomorsekiankan.

Artileri Caesar Nexter buatan Perancis datang tahun ini

Meski saat ini kita sudah diperkuat 16 Sukhoi dengan persenjataan rudal lengkap tapi dibanding Singapura dan Australia kita masih kalah kelas jumlah dan kalah kelas. Atau kepemilikan jumlah kapal selam kita yang hanya dua itu, bandingkan dengan Singapura yang punya 5 unit dan Australia 6 unit.  Kondisi idealnya mestinya karena kita negara kepulauan harus punya minimal 12 kapal selam. Tapi jangan pesimis dulu, ini kan kondisi MEF I yang tentu akan berlanjut di MEF II (2015-2019).

Kita nikmati saja dulu hari-hari dimulai berdatangannya sejumlah alutsista yang sudah dipesan beberapa waktu lalu.  Setelah 18 unit KH179 itu akan tiba pada tahun ini 12 Pesawat coin Super Tucano, 8 Jet tempur F16 blok 52, 4 UAV Heron, 2 Pesawat angkut berat Hercules, 5 Pesawat angkut sedang CN295, 6 Helikopter serbu Cougar, 20 Helikopter serbu 412EP, 4 Radar, 11 Heli Anti Kapal Selam, 3 Kapal Korvet Bung Tomo Class, 3 Kapal Cepat Rudal 60m PAL, 3 LST, 2 BCM, 40 Tank Leopard, 40 Tank Marder, 50 Panser Anoa, 36 MLRS Astross II, 37 Artileri Caesar, sejumlah peluru kendali SAM, sejumlah peluru kendali anti kapal, Simulator Sukhoi dan lain-lain.

Kedatangan alutsista paket MEF I tentu tidak berakhir di tahun 2014. Tahun-tahun berikutnya masih akan terus berdatangan sesuai kuantitas pesanan.  Misalnya pesanan Tank Leopard, Jet tempur F16.  Bahkan ada pesanan MEF I yang belum datang yaitu 3 kapal selam Changbogo Korsel yang diprediksi datang mulai  tahun 2016.  Yang jelas kedatangan alutsista sepanjang tahun 2014 akan dipergelarkan dalam upacara militer besar-besaran tepat pada HUT TNI 5 Oktober 2014 di Naval Base Surabaya.

Nah di MEF II (2015-2019) nanti diprediksi pemenuhan kebutuhan alutsista sudah bisa memenuhi standar berkecukupan.  Tetapi syarat utamanya tentu ada anggaran belanja yang mampu memenuhi standar berkecukupan itu.  Kita berharap pagu anggaran belanja senjata dan rawat senjata untuk MEF II nanti bisa mencapai 200 trilyun. Angka ini bukan angka impian karena prediksi kekuatan PDB dan kekuatan daya beli Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.  Sekedar catatan prediksi beberapa lembaga keuangan internasional pada tahun 2020, kekuatan ekonomi Indonesia mampu menembus 12 besar dunia dengan pendapatan per kapita US $ 8.000,-

Kunci utama dalam kelanjutan MEF II adalah political will dari pemerintahan yang baru. Siapa pun yang menjadi RI 1 nantinya diharapkan dapat melanjutkan program MEF ini agar kebutuhan alutsista kita memenuhi standar kecukupan.  Lebih penting dari itu dengan kekuatan militer yang kuat, maka posisi diplomatik Indonesia akan semakin kinclong dan diperhitungkan.  Lebih utama dari semua itu jika ada yang mau mengusik teritori NKRI akan berpikir ulang atau mengukur diri. Maknanya memiliki kekuatan militer yang gahar diniscayakan mampu meminimalisir terjadinya pelecehan teritori, konflik bersenjata atau perang terbuka antar negara.  Dan alangkah baiknya pula pada hari-hari ke depan ini kita menikmati sajian kedatangan beragam alutsista sembari berucap Alhamdulillah.

 

analisis alutsista 

Jam Malam dalam Bahaya dan Perang

Pengumuman jam malam (avondklok) pada masa bahaya dan perang. Foto: KITLV.

JAM malam (avondklok), larangan berada dan berkegiatan di luar rumah di malam hari pada jam tertentu, biasanya diberlakukan dalam keadaan bahaya –seperti menghadapi pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan– dan perang.

Dalam sejarah Indonesia, beberapa peristiwa mendorong pemberlakuan jam malam. Pada Oktober 1740, penguasa VOC membantai ribuan etnis Tionghoa di Batavia karena khawatir akan kemampuan mereka dalam berdagang maupun berbaur dengan warga pribumi.

Kaum Tionghoa melakukan perlawanan, tapi dipukul mundur. Melihat situasi semakin genting, sejak 8 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Valckenier memberlakukan jam malam bagi warga Tionghoa. Akibatnya, persiapan perayaan Tionghoa secara besar-besaran dibatalkan.

“Mereka harus tinggal di dalam rumah dalam keadaan gelap gulita karena tidak diperkenankan untuk menyalakan api untuk penerangan sekalipun,” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik.  Pemberlakuan jam malam disertai dengan larangan menyalakan penerangan.

Jam malam intens diberlakukan di masa perang. Penguasa Belanda memberlakukan jam malam pada awal Perang Pasifik dan semakin diperketat sejak Singapura bertekuk lutut kepada Jepang. Di pengujung kekuasaannya pada Maret 1942, Belanda mengumumkan keadaan dalam bahaya dan perang. Malam pun menjadi kelabu dan rawan. Jalanan sepi dan lengang. Rumah-rumah penduduk gelap tanpa lampu.

“Berlakulah jam malam, dan aksi pemadaman lampu penerangan,” kata Saifuddin Zuhri dalam Guruku, Orang-orang dari Pesantren. Istilahnya LDB (Lucht Beschermen Dienst) atau dinas penjagaan dari bahaya serangan udara. Tetapi, rakyat mengartikannya: Lampu pejah Bom Dawah (lampu mati dan bom pun jatuh). Rapat-rapat dan pertemuan harus meminta izin penguasa.

Segera setelah Jepang mendarat di Jawa, Jepang mengumumkan jam malam masih tetap berlaku. Baru pada 5 Juni 1942 ketentuan jam malam dihapuskan. Menjelang kekalahannya, Jepang memberlakukan jam malam karena berperang dengan Sekutu.

“Begitu matahari tak terlihat di ufuk barat, semua lampu di seluruh kota dimatikan. Kompleks-kompleks yang dipandang strategis seperti tempat tinggal dan perkantoran tidak boleh membiaskan cahaya ke langit. Oleh Jepang, ini bahkan diwajibkan,” kata Kris Biantoro dalam otobiografinya, Manisnya Ditolak. Larangan menyalakan lampu itu karena akan menjadi sinyal bagi pesawat pengebom Sekutu.

Menurut Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika?, karena aturan jam malam dan pemadaman lampu selama perang tidak dicabut sampai 23 Agustus 1945, seminggu sesudah 17 Agustus 1945, Proklamasi tidak langsung memicu gelora semangat rakyat di kota Surabaya.

“Baru setelah beberapa lama pasar malam buka kembali dan orang-orang mulai melakukan kegiatan sosial dan jual-beli yang secara tradisional dilakukan pada malam hari,” tulis Gouda dan Zaalberg.

Tidak lama kemudian Sekutu datang. Sejak 11 November 1945, Sekutu memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sampai  06.00. Ketika mengambil-alih pendudukan Indonesia dari Sekutu, Belanda memberlakukan jam malam terutama ketika melancarkan agresi militer. Mereka yang terpaksa melakukan perjalanan malam harus memiliki pas khusus dari pihak berwajib.

Pergolakan di beberapa daerah, seperti gerakan RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI/Permesta, dan DI/TII SM Kartosuwiryo, mendorong pemerintah daerah memberlakukan jam malam. Begitu pula pascaperistiwa Gerakan 30 september 1965, di berbagai daerah diberlakukan jam malam, dan pada saat itulah tentara melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait PKI –dituduh sebagai dalang G30S.

Jam malam juga diberlakukan di Jakarta pascaperistiwa Malari (15 Januari 1974). Pergolakan daerah terakhir yang diberlakukan jam malam adalah Darurat Militer di Aceh pada 2003-2004.

Setelah reformasi, beberapa daerah memberlakukan jam malam, bahkan dalam bentuk peraturan daerah, dengan alasan lain –bukan karena bahaya apalagi perang. Masyarakat keberatan karena dianggap mendiskreditkan, terutama perempuan, seperti aturan jam malam di Kota Tangerang dan Kabupaten Bulukumba. Aturan jam malam bagi tempat hiburan malam di Jawa Barat malah menimbulkan masalah baru. Tampaknya, jam malam harus ditinjau kembali.

historia

Satelit Buatan Asing Ancam Data Indonesia

 
ilustrasi

 JAKARTA - Keamanan data yang dihasilkan oleh satelit merupakan salah satu pertimbangan pemerintah untuk lepas dari ketergantungan asing. Hal ini untuk mencegah kebocoran data-data sensitif ke pihak tak berwenang.

"Satelit Indonesia atau satelit nasional, harus kita yang kuasai sendiri dan kita yang memiliki. Karena ini menyangkut berbagai isu sensitif, termasuk pertahanan negara," tutur Deputi TPSA - BPPT, Ridwan Jamaluddin di gedung BPPT, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Diungkapkan Ridwan, Indonesia harus menguasai teknologi satelit, kalau tidak ingin suatu saat merasakan kerugian yang fatal.  Saat ini, sejumlah satelit Indonesia masih disuplai dari pihak luar. Sehingga muncul kekhawatiran dari segi keamanan komunikasi jika satelit dibuat oleh negara lain.

Untuk itu, Indonesia dirasa harus memiliki pijakan yang kuat di industri satelit. "Secara spesifik, BPPT sudah siap dengan SDM (Sumber Daya Manusia)n infrastruktur, dan prohram-program pembangunan satelit," sambungnya.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang luas juga membutuhkan satelit sendiri, salah satunya satelit penginderaan jauh (inderaja). Untuk pembangunan satelit ini, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mendukung konsorsium nasional, yang melibatkan komponen pengguna dan penyedia teknologi sistem satelit inderaja.

Teknologi inderaja (remote sensing technology) merupakan teknologi yang bisa mendeteksi suatu obyek di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan obyek tersebut. Melainkan melalui sensor yang dipasang di wahana pesawat (airborne) atau satelit (spaceborne).

Tiga dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Kemenristek sendiri yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi penyedia dan pengguna teknologi inderaja.
(amr)

oke zone 

Kelompok Sipil dan Aparat Baku Tembak di Perbatasan Papua-PNG

 Jayapura - Baku tembak terjadi di perbatasan Papua dan Papua Nugini sekitar pukul 05.30 WIT, Sabtu (5/4/2014). Baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata itu hingga saat ini masih terjadi.

Informasi yang diterima Liputan6.com menyebutkan, jumlah kelompok sipil tersebut sekitar 40 orang. Mereka dikabarkan dilengkapi dengan senjata laras panjang.

Kapendam Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Arh Rikas Hidayatullah menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan data lengkap terkait peristiwa ini. Karena itu, pihaknya belum bisa memberikan keterangan untuk saat ini.

"Korban penembakan anggota TNI yang kabarnya tertembak masih terus kami cari informasinya," jelasnya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu pagi.

Sementara itu, sejumlah petinggi Kodam XVII/Cenderawasih, seperti Kasdam Brigjen TNI Hinsa Siburian, Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf Wahyu Handoyo, Kasrem 172/PWY Letkol Rano Tilaar dan Kapolres Jayapura AKBP Alfred Papare saat ini sudah berada di lokasi kejadian. (Muhammad Ali)
(Rinaldo) 

 

Liputan 

Pasca Latihan Bersama Komodo 2014

Latihan bersama Komodo yang melibatkan 18 negara dan 13 kapal perang asing berbagai kelas telah selesai dilaksanakan dan dianggap sukses. Kalau dalam latihan pertama ini temanya adalah HADR, untuk latihan kedua yang direncanakan digelar pada 2016 akan bertemakan PKO. Dari latihan bersama Komodo 2014, terdapat satu hal kritis yang harus dibenahi ke depan agar latihan serupa yang akan digelar dua tahun lagi berjalan lebih baik.

Hal kritis tersebut adalah perencanaan latihan. Perencanaan latihan bersama Komodo 2014 berjalan kurang dari satu tahun. Bagi yang paham seluk beluk di belakang layar, tentu paham ada beragam tantangan terkait dengan perencanaan latihan dalam waktu singkat itu. Baik dari sisi latihan maupun dukungan latihan, di mana hal yang terakhir ini bersifat kritis. Sebagai perbandingan, latihan DirEx yang dilaksanakan di Manado pada 2011 dalam kerangka ARF persiapan latihannya adalah dua tahun.

Kemampuan melaksanakan persiapan latihan kurang dari satu tahun di satu sisi patut untuk dihargai. Akan tetapi di sisi lain, dari aspek manajemen alangkah baiknya bila latihan berformat multilateral hendaknya mempunyai masa persiapan yang lebih panjang. Semakin lama persiapan suatu latihan, maka semakin matang pula berbagai aspek yang terkait, termasuk dukungan latihan. Dukungan latihan ini merupakan titik kritis dalam persiapan latihan bersama Komodo 2014 lalu, karena tak mudah menyiapkan administrasi latihan dalam waktu singkat. Sebab latihan ini secara politik berbeda dengan latihan semisal Latgab yang sudah dianggap rutin dan skenarionya "itu-itu saja" dari tahun ke tahun.

Selain isu persiapan latihan, hal lain yang juga sebaiknya diperbaiki adalah rangkaian kegiatan dalam latihan itu sendiri. Harus dapat diidentifikasi dengan jelas mana "pertandingan tambahan" dan "pertandingan utama" dalam latihan tersebut. Kalau dalam dunia tinju, "pertandingan utama" tidak boleh kalah pamor daripada "pertandingan tambahan". Terkait dengan latihan bersama Komodo, hal itu perlu diperjelas supaya tak ada kesan bahwa "pertandingan tambahan" mampu mengalahkan "pertandingan utama". 

 

damnthetorpedo 

SAAB JAS 39E Gripen, proyeksi pesawat tempur masa depan

JAS 39E Gripen dalam satu penerbangan. Semua sistem peluru kendali dan bom konvensional pun bom cerdas standar NATO bisa dioperasikan dari pilon-plionnya. Dia dipakai di empat angkatan udara Eropa dan Thailand di ASEAN

... pesawat tempur Gen 6... dia menawarkan hal-hal lain di luar itu... "

Jakarta  -  Pesawat tempur generasi keempat masih dianggap cukup mampu menjadi andalan banyak negara. Namun kini pabrikan pesawat tempur Swedia, SAAB AB, mengembangkan generasi keenam, berbasis SAAB JAS 39E Gripen.

Generasi di antara mereka --generasi kelima-- antara lain ada Lockheed Martin F-35 Lighting II, yang ditujukan untuk memenuhi keperluan tiga matra sekaligus, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Korps Marinir Amerika Serikat.

Jika pesawat tempur generasi kelima bermakna "mesin pamungkas untuk dikemudikan" maka generasi keenam akan tiba. SAAB dari Swedia memberi argumen, bahwa JAS 39E Gripen mereka --yang sesuai dengan gambaran artis tentang pesawat tempur mahal dan canggih-- menjadi pesawat tempur pertama di "kelas" itu.

Bicara JAS 39E Gripen, ini juga yang menjadi salah satu kontestan pengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU.

Dia bersaing bersama Sukhoi Su-35 Flanker E (Rusia), Dassault F1 Rafale (Prancis), dan Boeing-McDonnel Douglas F/A 18E/F Super Hornet (Amerika Serikat). Bisa juga ke Boeing-McDonnel Douglas F-15E Striking Eagle.

Konsep pesawat tempur Gen 5 (generasi kelima) telah berusia 30 tahun, berawal sejak Perang Dingin berakhir, saat pemerintahan Ronald Reagan memacu perlombaan senjata dan Rusia yang menggerakkan picunya. Dari sinilah kemudian terjadi perlombaan kecanggihan teknologi, material, dan berbagai macam doktrin pertempuran dan peperangan.

Di sinilah Swedia memberi alternatif penting dalam daftar pesawat tempur masa depan.

Alasan menyatakan bahwa JAS 39E Gripen --dituturkan Aviation Week edisi Maret 2014-- sebagai pesawat tempur Gen 6 adalah karena dia dirancang sejak awal berdasarkan pengertian-pengertian peperangan pada masa depan.

Yang menarik dari JAS 39E Gripen ada pada perangkat lunaknya; perangkat keraslah yang menjalankan program aplikasi manajemen tempur dalam perangkat lunak Mission System 21.

Sebetulnya, versi awal perangkat lunak ini telah ditanamkan di dalam JAS 39A/B. Salah satu hal yang dijagokan SAAB adalah ketangguhan Gripen yang bisa berusia pakai panjang, yang mensyaratkan adaptabilitas dalam berbagai misi dan negara pemakai.

Seperti halnya A-4 Skyhawk rancangan Ed Heinemann, JAS 39E Gripen dirancang sebagai pesawat tempur kecil dengan daya muat besar. Bodinya kecil, tapi sanggup menggotong beban berat.

Swedia mengaplikasikan sistem sensor berteknologi state-of-the-art rancangannya sendiri pada perangkat ISR dan peringatan dini situasionalnya. Ini meliputi sistem manajemen perang di penerbangan elektronika memakai teknologi nitrida-galium. Ini yang pertama di dunia pada semua kelas.

Secara sederhana, dia mampu mengidentifikasi teman dan musuh (IFF/identification friend and foe) pada situasi penerbangan yang sangat padat dan kritikal.

Dia tidak akan salah mengenali pesawat tempur/transport teman, musuh, sipil, dan lain sebagainya. Didukung suplai mesin dari Amerika Serikat (General Elecric), sistem radar dari Inggris (Raven ES-05 active), dan penjejakan infra merah dari Italia (Skyward-G-IRST) serta sebagian struktur pesawat terbang dari Brazil.

JAS 39E Gripen bukan pesawat tempur tercepat, paling stealth, dan paling gesit. Namun dia menawarkan hal-hal lain di luar itu, di antaranya biaya pengembangan dan operasi yang rendah dengan capaian terbaik. Ada ungkapan dari salah satu perancangnya, bahwa Angkatan Udara Kerajaan Swedia tidak akan mampu mencapai semua itu dengan cara-cara biasa.

Inilah target besar yang ingin dicapai SAAB; bukan hal mudah namun bisa dilaksanakan. Jika dia berhasil maka dia akan memberi banyak pelajaran pokok pada banyak pihak tentang rancangan pesawat tempur masa depan.

Mirip dengan semua produk berteknologi tinggi Swedia, dia memberi fitur-fitur pokok yang menentukan dengan cara pengoperasian sangat mudah.

Berikut sebagian perbandingan antara JAS 39C dan JAS 39E, yang keduanya rancangan SAAB Swedia.

                                                  JAS 39C                         JAS 39E
Berat kosong                             13.000                             14.000
Bahan bakar                              lebih dari 5.000               lebih dari 7.400
Berat maksimal                         30.900                             36.400
lepas landas
Mesin                                        Volvo RM12                    GE F414-GE-39E
Daya menengah/maksimal       12.150/18,100                  14.400/22.000
Kecepatan optimal                     ---                                    1,25 Mach
Radar                                         mekanis                           AESA
IRST                                          ---                                    Ya
Display kokpit                           3 unit 6 X 8 inchi            1 unit 8 X 20 inchi

Antara

TNI Terima 18 Unit Meriam Asal Korea Selatan

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Budiman.| 

MAKASSAR – Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Budiman menyatakan 18 unit atau satu batalyon meriam kaliber 155 mm asal Korea Selatan sudah tiba di Indonesia.
“Ke-18 unit atau satu batalyon meriam 155 mm asal Korea Selatan itu sudah datang. Rencananya, alutsista akan datang secara berangsur-angsur hingga September 2014,” katanya setelah membuka Kejurnas Karate Piala Kasad di Gedung Celebes Convention Centre (CCC) Makassar, Jumat (4/4/2014).
Lulusan terbaik AKABRI Darat 1978 itu menjelaskan TNI juga menjadwalkan untuk mengambil hasil riset terkait alutsista yang merupakan kerja sama TNI dan perguruan tinggi di Indonesia.
“Melalui kerja sama ini membuat Indonesia tidak lagi tergantung dengan negara lain dalam hal persenjataan,” katanya.
Terkait hasil riset yang dilakukan tersebut, kata dia, akan diumumkan ke masyarakat luas. Hal itu diharapkan memberikan kesadaran bahwa Indonesia juga memiliki kemampuan untuk memproduksi peralatan sendiri.
“Senin nanti kita berencana mengambil hasil riset yang dilakukan tim kami bersama pihak perguruan tinggi, kemudian kami mengumumkan hasilnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI, Moeldoko menyatakan pihaknya sedang menjajaki kemungkikan penambahan armada kapal selam jenis Kilo Class asal Rusia demi memperkuat pertahanan perairan Indonesia.
“Saat ini, kami masih dalam penjajakan dan sedang dikalkulasi. Jika kapal selam kilo class ini bisa kita datangkan maka tentu luar biasa. Kapal selam ini memiliki kemampuan dalam menembakkan rudal yang sangat jauh,” ujarnya.
Kapal selam buatan Rusia ini kabarnya memiliki keunggulan pada teknologi peluru kendalinya. Kapal selam dengan nama Kiloklav ini mampu menembak hingga 300-400 km dari subsurface hingga surface.
Selain kapal selam dari Rusia, TNI juga akan mendatangkan tiga kapal selam dari Korea Selatan. Kehadiran tiga kapal selam itu akan melengkapi kapal selam yang ada sebelumnya.
Bukan itu saja, TNI juga masih menunggu kedatangan heli Apache dari Amerika. Heli jenis ini dikatakan hanya dimiliki beberapa negara, termasuk Amerika dan Singapura. Selain itu adapula tank Leopard yang dinilai masih salah satu yang terbaik.
Indonesia juga berencana mendatangkan peralatan penangkal serangan udara yang berasal dari Prancis dan Inggris.
Jenderal TNI Moeldoko juga memiliki keinginan tidak hanya mempunyai pesawat tempur Sukhoi SU-30, namun jenis terbaru Sukhoi SU-35.

soloblitz

Presiden Terpilih Prioritaskan Diplomasi Kelautan

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

 

 Jakarta - Strategi diplomasi kelautan Indonesia belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada kian buruknya kinerja kerja sama ekonomi Indonesia pada level regional dan internasional.

Lalu belum tuntasnya pembahasan perbatasan laut Indonesia dengan sepuluh negara tetangga. Bahkan masih ditemukan tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

“Faktanya, melalui media daratan, Indonesia hanya berbatasan dengan tiga negara. Sedangkan melalui lautan, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara,” kata Iman Sunario, Ketua Yayasan Suluh Nusantara Bakti, mengkritik pemerintah.
 
Dewan Kelautan Indonesia (2012) mengatakan, jika membandingkan antara luas wilayah perairan RI dan jumlah kapal yang menangani penegakan hukum dan keamanan di laut, yaitu luas wilayah (5.800.000 km2) dibagi jumlah kapal (870 unit), sama dengan 6.666 km2/kapal.

Artinya, rata-rata setiap satu kapal patroli harus mengawasi luas wilayah perairan laut seluas 6.666 km2. Tantangan lainnya, aksesbilitas dari dan ke pulau-pulau kecil Indonesia sangatlah terbatas. Target membuka 90 trayek laut perintis hingga 2014 belum juga tercapai berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada 2013.

Menurut Iman, dalam upaya mengungkap kekuatan diplomasi negeri maritim Nusantara pada masa lalu dan mempersiapkan strategi diplomasi kelautan Indonesia ke depan, menjawab tantangan dari dalam maupun luar negeri, Yayasan Suluh Nusantara Bakti akan menggelar diskusi publik pada Sabtu, 5 April 2014. Tema diskusi ini adalah “Hubungan Mancanegara dan Strategi Diplomasi Kelautan Indonesia.”

Acara yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta ini akan menghadirkan pembicara Irawan Djoko Nugroho, Dr Ivan Yulivan, dan diplomat senior Prof Dr Hasjim Djalal.

Iman mengatakan Pemilu 2014 harus menghasilkan presiden yang memiliki pengetahuan dan perhatian besar untuk mengutamakan aspek kelautan dalam tiap-tiap diplomasi luar negeri Indonesia.

Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat armada laut nasional, baik untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, memfasilitasi perdagangan antarpulau, maupun memperkuat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Indonesia. "Dengan kekuatan domestik seperti itu, Indonesia akan kembali disegani oleh bangsa-bangsa lain,” kata Iman.

Tempo

AS Minta Militer ASEAN Bersiap Hadapi Bencana Alam

Sebuah rumah Ibadah masih berdiri dan menjadi saksi bisu bencana besar yang melanda wilayah Tacloban, Filipina, dua pekan lalu. (sumber: AFP/Phillippe Lopez)

Honolulu - Kalangan pejabat Amerika Serikat (AS) menawarkan bantuan bagi negara-negara ASEAN, sebagai langkah untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Selain itu, pihak AS juga mendesak diadakannya kerjasama yang lebih kuat antara pihak militer dan lembaga darurat.
Kepala Pentagon Chuck Hagel, dan pejabat tinggi lainnya, membahas bahaya yang ditimbulkan oleh meningkatnya suhu global dengan para menteri pertahanan ASEAN di Honolulu, rumah bagi pusat utama penelitian cuaca AS yang melacak permukaan air laut dan tsunami di Samudra Pasifik.
"Semakin kita dapat memahami ilmu di balik bencana alam semakin kita dapat berkoordinasi dan mengkomunikasikan upaya kita untuk saling membantu," kata Hagel pada para Menteri pertahanan ASEAN di Honolulu, Hawai, Kamis (3/4)
Hagel mengatakan, kerjasama antar militer ASEAN untuk operasi kemanusiaan telah berkembang tetapi dibutuhkan lebih banyak kolaborasi, ketika ilmuwan memprediksi lebih banyak angin topan dan bencana alam lainnya akan menghantam wilayah tersebut.
"Kita bisa berbuat lebih banyak, dan kami akan berbuat lebih banyak lagi," kata Hagel.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Internasional AS Rajiv Shah mengatakan, laporan dari panel ahli PBB tentang perubahan iklim memperjelas bahwa cuaca yang tidak menentu akan membuat malapetaka pada masyarakat di seluruh dunia.
"Laporan itu juga menyoroti bahwa Asia - Pasifik terkena lebih dari 70 persen dari semua bencana alam ini. Sehingga anda menanggung beban yang lebih besar dari beban konsekuensi tersebut," imbuh Shah.
Shah menegaskan, seluruh pemerintah ASEAN harus bekerja sama dan berlatih untuk menghadapi topan, banjir dan cuaca ekstrim lainnya yang diprediksi menjadi lebih sering dalam beberapa dekade mendatang .
"AS berkomitmen penuh untuk bekerja dengan dan mendukung Anda dalam upaya ini," katanya.
Pertemuan para menteri pertahanan itu menandai pertama kalinya AS telah menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN dan para pejabat AS mengatakan itu adalah contoh terbaru dari strategi menyeimbangkan yang bertujuan menghadapi meningkatnya kemampuan militer Tiongkok dan penegasan klaim teritorialnya.
Selama satu dekade terakhir, militer AS telah memperluas operasi bantuan bencana di Asia, mengoperasikan kapal dan pesawat untuk melakukan penyelamatan serta memberikan makanan, air dan persediaan lainnya.
AS mengerahkan pasukannya dalam jumlah besar ke Filipina setelah Topan Haiyan melanda negara itu pada November lalu dan menewaskan ribuan orang penduduknya.
Analis dan pejabat mengatakan selain menyelamatkan nyawa, operasi kemanusiaan juga merupakan cara Washington memumbuhkan kepercayaan di antara negara-negara yang cemas terhadap RRT tetapi waspada memasuki aliansi terbuka yang mungkin menentang Beijing.
Setelah pembicaraan dengan menteri ASEAN berakhir, Hagel akan melakukan perjalanan ke Jepang dan RRT, di tengah ketegangan antara dua kekuatan Asia itu atas pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur .
Sebagai bagian dari poros Asia , AS telah berjanji untuk lebih memberdayakan kapal perang dan pesawatnya ke wilayah Pasifik. Namun pergerakan armada tersebut kini terhambat tekanan anggaran.
Hagel bersikeras bahwa upaya menyeimbangkan itu telah berjalan dengan baik dan tidak akan keluar jalur, dengan mengutip penyebaran kontingen Marinir AS di Australia,kapal tempur ke Singapura serta meningkatkan latihan perang.
"Saya pikir itu cukup jelas bahkan dengan pembatasan anggaran, yang akan kita jalani, ini adalah prioritas. Kami akan memenuhi komitmen yang kami buat," kata Hagel.

berita satu

Ini Kelebihan Pesawat Baru "Racikan" Habibie

JAKARTA - Presiden ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang akrab disapa BJ Habibie meluncurkan buku barunya yang berjudul Tak Boleh Lelah dan Kalah.

Peluncuran buku tersebut dilakukan di Gedung Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta. Dalam sambutannya, BJ Habibie menyebutkan bahwa buku berjudul Tak Boleh Lelah dan Kalah mengacu pada pengalaman hidupnya.

Salah satunya adalah curahan hati saat PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang selanjutnya berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) harus ditutup pada 2002.

Meski begitu, BJ Habibie menekankan bahwa dirinya akan melanjutkan keberlangsungan PTDI, yang telah mendapatkan momen kebangkitan pada awal 2012 lalu.

"PTDI akan saya lanjutkan dengan produksi pesawat yang lebih canggih dari N250. Saya dengan tim sedang merekayasa sebuah pesawat bernama R-80 yang dalam satu tahun lagi akan kami persiapkan supaya bisa mengudara pada 2017," ujar Habibie di Gedung BI, Jakarta, Selasa (1/4/2014).


Pesawat R-80 ini memiliki makna R dari kata Regional dan 80 adalah jumlah penumpang pesawat tersebut. Kelebihan pesawat dengan teknologi anyar ini adalah memiliki baling-baling yang dapat menentukan antara angin yang dingin dan angin panas yang berasal dari engine atau mesin.

Gunanya adalah terjadi campuran angin dingin dan angin panas sehingga bisa mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi. Campuran angin dingin dan angin panas itu disebut bypass ratio. Semakin tinggi bypass ratio yang dimiliki, energi bahan bakar yang digunakan semakin irit.

"Airbus atau Boeing punya bypass ratio 12, semakin sedikit bypass ratio, maka makin sedikit tingkat efisiensi bahan bakarnya. R-80 memiliki bypass ratio 40, sasarannya kurang lebih 30 persen konsumsi bahan bakarnya lebih irit, lebih efisien," ujar Habibie.

Produksi pesawat terbang R-80 akan dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia. Produksi proyek pesawat ini diharapkan akan mampu mendongkrak nasionalisme rakyat Indonesia, berjalan lancar. "Saat ini saya sedang mempersiapkan ini bisa terbang tahun 2017. Yang bikin nanti Dirgantara Indonesia," kata Habibie.

kompas

TNI AL Pesan 3 Kapal Selam Seharga US$ 1,08 Miliar

Sejumlah Alutsista baru diterima TNI AL di Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Jakarta: - Kementerian Pertahanan menilai, untuk membangun kekuatan minimum, TNI AL membutuhkan minimal 12 kapal selam. Saat ini TNI AL telah memesan 3 kapal selam Changbogo, termasuk kerja sama Transfer of Technology (ToT) bersama Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME) dengan PT PAL Indonesia.

Dalam kerja sama tersebut, 2 kapal selam dengan model DSME 209 itu akan dikerjakan di Korea Selatan dan yang terakhir dikerjakan di Indonesia. Kemenhan yakin tim yang diberangkatkan untuk berlajar di Korea Selatan akan berhasil menerapkannya di Tanah Air.

Kepala Badan Sarana dan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabaranahan Kemhan) Laksamana Muda Rachmad Lubis berharap perekonomian di Indonesia semakin membaik. Diharapkan tahun 2029, kebutuhan minimum kekuatan bisa terpenuhi.

"Tahap pertama kita coba adakan 3 unit sekitar US$ 1,08 miliar, waktunya tak kurang ketiganya butuh 7 tahun. Kita harapkan di akhir 2024-2029 kalau ekonomi terus membaik. Diharapkan 12 kapal selam dipenuhi," ucap Rachmad usai mengikuti rapat Rencana Induk Pemenuhan Alpalhankam di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (02/04/2014).


Selain itu, tambah Rachmad, melihat wilayah laut Indonesia yang 50 persen mempunyai kedalam rata-rata di bawah 100 meter, Indonesia juga memerlukan kapal selam kecil (midget). Untuk memenuhi kapal selam kecil, tim dari BPPT dan Dislitbang TNI AL telah mengembangkannya
sejak 2007 silam.

"Midget itu kapal selam mini memang perlu. Tapi perairan kita konturnya macam-macam. Kalau laut dalam butuh besar, sedang ya sedang, kalau dangkal ya butuh midget," imbuh jenderal bintang dua ini.

Ada dua tipe yang dikembangkan yaitu midget dengan panjang berbobot 133 ton dengan panjang 22 meter dan panjang 15 meter. Pengembangan masih dilakukan di Laboratorium Hidrodinamik di Surabaya, Jawa Timur, melalui program riset insentif nasional(Insinas).

"Itu tetap kita jaga pengembangan desain tapi belum masuk produksi (massal), baru desain," kata Rachmad.

(Muhammad Ali)


 Liputan6

TNI Akan Beli Radar Udara Baru

Radar

Jakarta: Kementerian Pertahanan berencana akan membeli sejumlah radar udara militer untuk menambah alat utama sistem persenjataan yang sudah dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara saat ini. "Iya kami berencana beli 'ground control interceptor radar'," kata Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 2 April 2014.

Rachmad bersama beberapa pejabat yaitu Asisten Perencanaan Panglima TNI, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Darat, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, dan Asisten Perencanaan Kapolri membahas penyusunan rencana induk pembelian alat utama sistem persenjataan TNI dan Polri untuk tahun 2015-2029. Turut hadir, pada direktur utama perusahaan alat utama sisten persenjataan (alutsista) dalam negeri seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT LEN, dan lainnya.

Sesuai permintaan Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan akan membeli empat sampai enam buah radar udara. Namun, Rachmad masih merahasiakan betul detail radar tersebut seperti harga dan spesifikasi kemampuan. "Kapan belinya pun juga masih dalam proses panjang," kata Rachmad.

Rachmad berharap kehadiran radar-radar baru tersebut bisa meningkatkan pemantauan wilayah udara nasional. Menurut dia, saat ini kemampuan pemantauan radar udara sudah cukup baik. Sebab, TNI Angkatan Udara telah berkoordinasi dengan radar udara sipil dari beberapa bandar udara. "Tetapi akan lebih baik kalau radarnya ditambah," kata dia.

Saat disinggung soal produsen radar tersebut, Rachmad belum mau menjawab. Menurut dia, TNI AU sebagai pihak pemohon penambahan radar tak menunjuk produsen tertentu. "Yang penting, mereka sudah sampaikan kemampuan jangkauan radarnya," kata dia.

Namun, berdasar Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Strategis, harus ada perusahaan dalam negeri yang dilibatkan dalam pembuatan alutsista yang hendak dibeli. Tapi,  untuk radar berkualitas tinggi, produsen industri pertahanan lokal belum bisa berbuat banyak. Walhasil. hampir bisa dipastikan radar baru untuk TNI AU bakal dipesan dari produsen luar negeri.

"Tapi, kami minta PT LEN (sebagai perwakilan BUMN) dan PT CMI (sebagai perwakilan swasta) harus berkoordinasi untuk proses belajar dan alih teknologi," kata Rachmad.


Tempo