Pages

Saturday, 19 January 2013

RI-Finlandia Kerja Sama Kontra-Terorisme


Jakarta | Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, menerima kunjungan kehormatan delegasi The Foreign Affairs Committee of Finland (Komisi Luar Negeri Parlemen Finlandia ), di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jumat (18/1). Delegasi Finlandia dipimpin Timo Soini dan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Kai Sauer.

Purnomo mengatakan, kunjungan delegasi Finlandia dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan khusus kerja sama bilateral kedua negara. Ia menjelaskan, sejak Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Finlandia pada 1954, belum ada kerjasama di bidang pertahanan.

"Secara khusus, pertemuan ini juga menjajaki kerjasama di bidang pertahanan, khususnya pendidikan dan pelatihan prajurit," kata Purnomo.

Ia menyebut, Finlandia memiliki pusat pelatihan pasukan penjaga perdamaian, yaitu Finnish Defence Forces International Centre (FINCENT) yang berlokasi di Kota Tuusula. Indonesia, menurut dia, bisa memanfaatkan kelebihan Finlandia dalam hal pendidikan untuk meningkatkan prajurit TNI.

"Kami juga bertukar pandang tentang isu keamanan global, misi perdamaian dan isu keamanan global, yang kedua negara ikut berperan aktif di dalamnya."

Purnomo melanjutkan, cakupan kerja sama juga terkait pembahasan isu keamanan dunia maya. Pasalnya kedua negara juga merasa ancaman dunia maya menjadi isu global yang harus ditangani bersama. "Kami berbagi pengalaman dalam hal cyber security dan solusi bagaimana cara mengatasinya."

Delegasi Komisi Luar Negeri Parlemen Finlandia mengunjungi Indonesia mulai 15 hingga 19 Januari 2013. Selain bertemu Komisi I DPR, mereka juga mengunjungi Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul.

Pimpinan delegasi Timo Soini menyatakan, pihaknya tertarik menjalin kerjasama dengan IPSC di bidang operasi kerjasama perdamaian dan kontra-terorisme. "Selain kerjasama kontra-terorisme, kami juga menyatakan dukungan kepada Indonesia yang ingin mewujudkan rencana sebagai 10 besar Troops Contributing Countries," katanya.


Republika

Esensi Beralutsista


Postur negara yang ideal sesungguhnya mirip dengan postur jasmani manusia yang kekar, kuat dan berpenampilan menarik. Punya olah pikir, olah daya, olah rasa dan sekaligus tolak bala. Kemampuan tolak bala ini dalam konsep postur manusia adalah kemampuan melawan segala macam ancaman yang datang dari dalam tubuh itu sendiri berupa penyakit maupun orang-orang yang mengajak gelut oleh suatu sebab. Negara juga tak jauh beda, untuk mempertahankan eksitensinya, mengamankan jalan hidupnya dan memberdayakan sumber daya yang ada di dalamnya diperlukan organisasi militer untuk mengawal dan mempertahankannya. Organisasi militer merupakan satu kesatuan yang utuh dengan nadi negara dalam membangun eksistensi termasuk membangun kesejahteraan.

Esensi beralutsista adalah memahami kebutuhan salah satu organ tubuh itu, tangan dan kaki, untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai anggota gerak yang diandalkan jika suatu saat diperlukan melindungi organ tubuh yang lain. Militer dan alutsista adalah instrumen yang tak dapat dipisahkan. Jadi sangat lucu jika militer kuat secara postur fisik orangnya, jago bela diri, tahan uji di hutan tetapi alutsistanya masih sekelas S60 (maksudnya sekelas tahun 60an). Makanya mendandani militer kita merupakan kewajiban mutlak seirama dengan kemajuan ekonomi yang telah kita dapatkan saat ini. Hanya orang-orang yang sableng saja yang mengatakan tidak perlu kita memiliki militer yang kuat. Atau mereka yang memang punya tujuan hendak membonsai militer karena memang dibayar untuk itu atau karena punya kebencian yang mendalam.

Diantara semua argumen yang disuarakan pihak sableng itu untuk tidak menganggap penting mempersenjatai tentara dengan alutsista modern karena sepanjang perjalanan bangsa ini relatif tidak ada ancaman terhadap eksistensi bangsa. Tidak ada perang terbuka dengan negara tetangga. Ini beda dengan India dan Pakistan yang sudah lebih dari sekali terlibat perang terbuka. Perang terbuka tahun 1971 akhirnya melahirkan negara Bangladesh yang sebelumnya bernama Pakistan Timur. Merasa dipermalukan India, Pakistan memperkuat militer dan persenjataannya termasuk senjata nuklir. India juga tak mau kalah dengan membangun militernya secara besar-besaran termasuk kekuatan nuklirnya.

Adalah sebuah kekeliruan jika kita mengabaikan pembangunan kekuatan militer oleh sebab yang disebut tadi, tidak ada ancaman. Ada atau tidak ada ancaman perjalanan bangsa ini mesti dikawal dengan kekuatan militer yang memadai karena militer itu senyawa dengan perjalanan eksitensi bangsa. Militer itu organ tubuh negara, bagian yang tak terpisahkan ketika bangsa ini membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonominya. Seirama dengan itu memperkuat militer dengan alutsista modern adalah kesetaraan yang mesti dikedepankan tanpa bermaksud mentang-mentang.

Maka dengan kelapangan cara pandang, selayaknya kita terus menerus mempersiapkan kekuatan militer dengan memberinya gizi yang setara dengan kemajuan ekonomi yang didapat. Tidak terbantahkan memang, perjalanan pertumbuhan ekonomi selama 9 tahun terakhir cukup membungakan hati sehingga pada akhirnya kita bisa membangun kekuatan militer setelah sekian lama puasa alutsista. Jangan lupa perjalanan pemerintahan SBY selama 9 tahun ini prioritas tamanya adalah pembangunan ekonomi. Artinya selama 6 tahun pertama belum ada yang signifikan dalam belanja alutsista kita, ya se adanya saja. Baru 3 tahun terakhir ini belanja alutsista dijalankan dengan argo penuh untuk mempercepat modernisasi alutsista TNI.

Tahun 2014 nanti ketika SBY mengakhiri perjalanan pemerintahnya dengan 2 kali masa jabatan, pada saat itu sudah banyak aluistsista yang berdatangan. Meski begitu untuk ukuran kekuatan ideal, belanja alutsista sampai tahun 2014 belumlah masuk kategori gahar. Kedatangan berbagai jenis alutsista baru itu hanya untuk menutupi kekurangan alutsista yang sangat bersahaja dan kurang gizi. So sampai tahun 2014 sejatinya kita baru sampai pada tahap memulihkan “kesehatan gizi” alutsista, kita baru sembuh, saudaraku.

Itulah sebabnya cerita pengadaan alutsista di periode berikutnya tahun 2015-2019 dengan figur kepemimpinan yang baru adalah kunci menuju kekuatan kesetaraan dengan negara sekitarnya. Oleh sebab itu perlu selalu dikumandangkan cara pandang pemerintahan eksiting sekarang ini untuk disambung dengan kebijakan yang sama dan sebangun dengan next government. Meneruskan program penguatan alutsista TNI. Jangan sampai ketika gizi alutsista sudah sampai pada taraf kesehatan gizi lantas dibiarkan lagi karena menganggap sudah cukup. Teknologi apapun dalam ruang kekinian termasuk teknologi alutsista merupakan “makhluk ciptaan” yang berusia pendek. Hari ini kita membeli atau memproduksi satu jenis alutsista dengan teknologi terkini, lima tahun lagi sudah ada edisi tercanggihnya. Nah itulah salah satu argumen mengapa kita harus terus memperbaharui alutsista.

Bangsa ini akan terus menapaki jalan kehidupannya, melintas dalam pembaharuan waktu dan upaya mensejahterakan sumber daya manusianya. Kita akan terus menjalani ruang waktu ini bersama konektivitas dan hubungan antar bangsa yang dinamis dan simbiosis. Peran militer adalah untuk mengawal dan menjaga kewibawaan hubungan yang dinamis itu utamanya memelihara kewibawaan bernegara dari rangsangan pihak luar yang hendak bersitegang. Negara yang punya militer kuat, tentu dengan kemajuan ekonomi yang signifikan, memberikan nilai tambah dalam spirit nasionalisme. Spirit kebangsaan itu sudah ada dalam naluri anak bangsa. Kebanggaan itu akan semakin sempurna manakala kita punya kekuatan militer dengan alutsista yang canggih. Itulah sejatinya esensi beralutsista.


Sumber : Jagvane

F-16 Uji Coba Bom di Lanud Iswahjudi


F-16 Fighting Falcon TNI AU
 Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara (Dislitbangau) akan mengadakan uji coba bom anti personel di Lanud Iswahjudi. Uji coba bom ini guna mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri dan sebagai wujud kemandirian terhadap industri pertahanan di tanah air.

Terkait uji coba bom tersebut, Tim dari Dislitbangau, sebelum pelaksanaan uji coba bom, memaparkan terlebih dahulu produk yang akan di uji coba, serta menyamakan persepsi terhadap hasil penelitian dan pengembangan dengan satuan pengguna.

Tim yang dipimpin oleh Kolonel Tek Agus Rudi Supriyadi iterima langsung oleh Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, S.E., didamping Komandan Wing 3, Kolonel Pnb Teddi Rizalihadi dan para pejabat Lanud Iswahjudi, di Ruang Briefing Teddy Kustari, Kamis, 17 Januari 2013.

Dalam paparan tersebut, Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, S.E., merasa bersyukur dan bangga atas hasil yang dicapai Dislitbangau dalam kaitan dengan keterbatasan anggaran. "Diharapkan produk yang dihasikan Dislitbangau ini kedepan dapat dikembangkan sehingga dapat menghemat anggaran," Ungkap Marsma TNI Yuyu.

Lebih lanjut, Danlanud berpesan agar pelaksanaan uji coba bom ini dikaji sedetail mungkin, ikuti prosedur yang ada serta koordinasikan sebaik-baiknya dengan pihak-pihak terkait, dan yang tidak kalah pentingnya utamakan keamanan dan keselamatan dalam rangkaian uji coba bom tersebut, sehingga dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses.

Sementara, Tim Dislitbangau memaparkan hasil penelitian dan pembuatan Blast Effect Bom Anti Personel yang merupakan bom yang dirancang khusus untuk menghasilkan serpihan yang disesuaikan dengan sasaran, dan akan diuji coba akhir bulan Januari 2013 dengan menggunakan pesawat F-16/Fighting Falcon di ASR Pandanwangi, Lumajang Jawa Timur.

Sumber : Pentak Lanud Iswahjudi
Foto : TNI AU  / artileri

Pesawat Tanpa Awak Awasi Perbatasan


PONTIANAK– Tak gampang mengawasi seluruh teritori Kalbar, terutama wilayah perbatasan Kalbar-Sarawak, Malaysia Timur yang rawan penetrasi pesawat asing atau gerakan lawan.
“Dalam waktu dekat ini kita akan dapat bantuan kekuatan satu skuadron pesawat tanpa awak. Kita berharap 2013 ini sudah datang dan siap dioperasikan,” ungkap Danlanud Supadio Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga saat berkunjung ke Redaksi Rakyat Kalbar di Graha Pena Kalbar Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (17/1) sore.

Teknologi maju yang akan digunakan Angkatan Udara khususnya di Kalbar yang berpangkalan di Lanud Supadio sudah menjadi kebutuhan baik pertahanan udara maupun menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Karena itu TNI AU tidak punya pilihan lain selain menempatkan satu skuadron pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle (UAV) di Lanud TNI AU Supadio Pontianak.

UAV yang tidak tertangkap radar itu merupakan yang pertama di Kalimantan dan ditempatkan di Supadio. Novyan mengatakan keberadaan pesawat pengintai UAV akan sangat membantu menjaga pertahanan NKRI khususnya di Kalbar.

Pasalnya, tambah Danlanud, Meksiko dan Amerika saja yang sudah didukung dengan segala peralatan dipasang masih menggunakan pagar kawat. Sementara perbatasan Indonesia-Malaysia tidak ada sama sekali perlindungan tersebut.
“Kita harapkan nanti pesawat pengintai itu tidak hanya mengawasi keamanan juga perdagangan ilegal. Terutama perdagangan barang haram seperti narkoba. Selain itu juga kejahatan internasional yang semakin rawan di perbatasan,” kata Novyan.

Ia menambahkan, pesawat tanpa awak itu tidak hanya mengawasi perbatasan darat tetapi juga laut. Pengawasan akan dilakukan sejauh efek side pesawat tersebut. Seperti diketahui, Kepulauan Natuna termasuk salah satu wilayah yang bisa dijangkau dari Supadio.

“Pesawat yang akan beroperasi nanti diperkirakan kemampuannya sekitar 400 km di perbatasan laut. Saat ini kita masih menunggu kedatangan UAV tersebut. Semuanya berdasarkan perintah Menteri Pertahanan,” jelas mantan ajudan wakil presiden tahun 2009 ini.

Novyan Samyoga juga mengakui Kalbar rawan di bidang keamanan dan pertahanan sebagaimana wilayah perbatasan umumnya. Tetapi untuk keamanan ranahnya Polri, sementara TNI fokus pada pertahanan.

“Kita bisa membantu Polri dengan catatan ada permintaan. Tetapi pada intinya kami tugasnya dalam hal keamanan. Kita bersyukur skuadron UAV ini hanya ada di Kalbar, karena kita berada di perbatasan,” jelasnya.
Novyan menambahkan, untuk di Kalimantan, skuadron tanpa awak ini hanya dioperasikan di Kalbar. Walaupun idealnya perlu beberapa skuadron udara. Tetapi memang kondisi ekonomi belum memungkinkan.

“Tetapi yang paling rawan di Kalbar. Pesawat tanpa awak itu hanya mengawasi wilayah NKRI, tidak boleh ke Malaysia. Keuntungannya, melalui pesawat itu kita bisa mengamati Malaysia tergantung sensitivitas sensor yang dimiliki,” tutur lulusan AKABRI Udara tahun 1989 itu.
Pesawat itu juga tidak bisa ditangkap radar militer. Termasuk radar untuk penerbangan yang ada di Bandara Supadio tidak bisa melacak atau menjejaki UAV itu. (kie)

 equator-news

Bergaya Dulu dengan PUNA SRITI Karya BPPT


 
  Kepala Bidang Mantra Udara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Mohamad Dahsyat memegang pesawat tanpa awak "PUNA SRITI" di Kantor BPPT, Serpong, Tangerang, Jumat, 11 Januari 2013. Pengembangan pesawat tanpa awak ini untuk digunakan sebagai pesawat pembuat hujan buatan, pemetaan lokasi, mengatasi kebakaran di hutan dan menjangkau daerah yang tidak dapat dijelajah manusia.
Foto : MI/Ramdani/bb/MetroTvNews

Nama beliau cukup unik, Mohamad Dahsyat, semoga karya-karya BPPT juga akan menjadi "dahsyat." Kali ini fotonya dengan "PUNA WULUNG."
Foto : MI/Ramdani/bb/MetroTvNews

PUNA merupakan akronim dari Pesawat Udara Nir Awak. PUNA Sriti memiliki jarak terbang antara 50-70 km dengan daya tahan terbang kira-kira 1 jam, atau mungkin sekarang jarak dan daya terbangnya bertambah seiring pengembangan terus-menerus oleh BPPT.
PUNA Sriti tidak memiliki roda untuk takeoff dan landing. Tidak memiliki roda bukan berarti BPPT tidak mampu membuat teknologi takeoff UAV secara otonom, karena di beberapa sisi UAV semacam ini sangat menguntungkan karena tidak memerlukan landasan untuk takeoff. Jadi UAV semacam ini bisa diluncurkan dari area lahan yang sempit, kapal kecil, bahkan kendaraan darat.
Untuk menerbangkannya digunakan semacam ketapel dan pendaratannya dengan cara ditangkap. Beberapa UAV modern AS salah satunya Scan Eagle juga menggunakan teknologi takeoff dan landing semacam ini. Menggunakan semacam alat pengait yang akan menangkap cantelan pada UAV yang akan landing. Bisa juga ditangkap oleh tangan manusia, asalkan sanggup menanggung akibatnya he..
Kedepannya, jika sesuai harapan, PUNA Sriti kemungkinan besar akan diaplikasikan oleh TNI. 
 
Sumber :artileri

Wamenhan Tinjau Kesiapan KRI Beladau

(Foto: DMC)

17 Januari 2013, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kabaranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan sejumlah pejabat Kemhan serta TNI lainnya, Kamis (17/1), melakukan kunjungan kerja ke Batam, dalam rangka meninjau kesiapan Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 ketiga, yang akan diserahkan pada akhir bulan ini.

Kapal yang diberi nama KRI Beladau-643 tersebut, memiliki spesifikasi teknologi tinggi dengan panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun serta mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot.

KCR - 40 terbuat dari baja khusus bernama High Tensile Steel pada bagian hulunya (lambung). Baja High Tensils Steel ini merupakan produk dalam negeri dari PT. Krakatau Steel. Sementara untuk bagian atasnya, kapal ini menggunakan Aluminium Alloy sehingga memiliki stabilitas dan kecepatan yang tinggi saat berlayar. Kapal yang sepenuhnya di buat di PT. Palindo Marine Shipyard itu, juga dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai Close in Weapon System (CIWS) atau sistem pertempuran jarak dekat dan Rudal C-705 buatan China

Selain melihat secara langsung KRI Beladau-643, Wamenhan beserta rombongan juga berkesempatan meninjau Combat Boat hasil produksi PT Palindo Marine Shipyard bekerjasama dengan Balitbang Kemhan RI, yang pengerjaannya sudah memasuki tahap penyelesaian.

Sumber: DMC

Thursday, 17 January 2013

Dislitbangau Ujicoba Bom Anti Personal


Ilustrasi Bom Pesawat TNIAU
Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara (Dislitbangau) akan mengadakan uji coba bom anti personel di Lanud Iswahjudi. Uji coba bom ini guna mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri dan sebagai wujud kemandirian terhadap industri pertahanan di tanah air.

Terkait uji coba bom tersebut, Tim dari Dislitbangau, sebelum pelaksanaan uji coba bom, memaparkan terlebih dahulu produk yang akan di uji coba, serta menyamakan persepsi terhadap hasil penelitian dan pengembangan dengan satuan pengguna.

Tim yang dipimpin oleh Kolonel Tek Agus Rudi Supriyadi iterima langsung oleh Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, S.E., didamping Komandan Wing 3, Kolonel Pnb Teddi Rizalihadi dan para pejabat Lanud Iswahjudi, di Ruang Briefing Teddy Kustari, Kamis, 17 Januari 2013.

Dalam paparan tersebut, Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, S.E., merasa bersyukur dan bangga atas hasil yang dicapai Dislitbangau dalam kaitan dengan keterbatasan anggaran. "Diharapkan produk yang dihasikan Dislitbangau ini kedepan dapat dikembangkan sehingga dapat menghemat anggaran," Ungkap Marsma TNI Yuyu.

Lebih lanjut, Danlanud berpesan agar pelaksanaan uji coba bom ini dikaji sedetail mungkin, ikuti prosedur yang ada serta koordinasikan sebaik-baiknya dengan pihak-pihak terkait, dan yang tidak kalah pentingnya utamakan keamanan dan keselamatan dalam rangkaian uji coba bom tersebut, sehingga dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses.

Sementara, Tim Dislitbangau memaparkan hasil penelitian dan pembuatan Blast Effect Bom Anti Personel yang merupakan bom yang dirancang khusus untuk menghasilkan serpihan yang disesuaikan dengan sasaran, dan akan diuji coba akhir bulan Januari 2013 dengan menggunakan pesawat F-16/Fighting Falcon di ASR Pandanwangi, Lumajang Jawa Timur.

  Sumber : Pentak Lanud Iswahjudi

Kemhan Tertarik Beli Tiga Frigate Ringan dari Inggris

Peluncuran frigate ringan Nakhoda Ragam. (Foto: telegraph)

JAKARTA:(DM) -  Kementerian Pertahanan (Kemhan) tertarik membeli tiga kapal tempur multi role light frigate atau kapal perusak dari Inggris. Pembelian itu tinggal menunggu persetujuan dari pihak Inggris, terutama terkait komponen persenjataannya. "Kita akan mengirim tim untuk memastikan dan memeriksa spesifikasi kapal laut tersebut," kata Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, seusai menerima kunjungan kehormatan Menhan Inggris, Philip Hammond, di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (16/1).

Namun, Menhan belum bisa memastikan kapan pembelian itu bisa direalisasikan. Alasannya, anggaran yang ada dalam pagu tak mencukupi untuk mendapatkan tiga kapal itu. Pagu yang ada saat ini hanya 385 juta dollar, jauh lebih kecil dari harga tiga fregat.

Purnomo berharap, terkait pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dari Inggris pun tetap memprioritaskan adanya alih teknologi sehingga Indonesia dapat mengembangkan alutsista sejenis di kemudian hari. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen Ediwan Prabowo, mengatakan salah satu kendala rencana pembelian tak kunjung rampung adalah perusahaan sistem pengendali tempurnya sudah tutup.

Sumber: Koran Jakarta

India, Indonesia perkuat kerja sama pertahanan

India ingin meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara pada tahun 2013 dengan cara meningkatkan hubungan militer dengan Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain -- dalam rangka membatasi pengaruh Cina yang makin menonjol di Samudra Hindia.

Kapal Perang India - INS Ranjit Saat mengunjungi Indonesia
Kapal Perang India - INS Ranjit Saat mengunjungi Indonesiafoto : demotix.com

Kehadiran dan pengaruh Cina mencuat di Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar ketika Cina membangun pelabuhan di negara-negara tersebut dan berinvestasi pada infrastruktur mereka, sehingga mengepung India. Cina juga membangun jaringan rel dan jalan di Tibet, dan membuka tujuh bandara di dataran tertinggi di dunia itu dan berencana membuka dua lagi sebelum tahun 2020.

Menteri Pertahanan [Menhan] India A. K. Antony bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan [Menhankam] Indonesia Purnomo Yusgiantoro ketika berkunjung ke Jakarta baru-baru ini. Antony menggambarkan pertemuan itu “sebuah titik balik” dan “awal yang sangat bagus” bagi kedua negara.


Dialog pertahanan dua tahunan yang pertama di tingkat menteri antara Indonesia dan India disepakati saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi India pada bulan Januari tahun lalu. Hubungan pertahanan antara India dan Indonesia mengalami kemajuan sejak kedua negara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan pada tahun 2001.

Selama kunjungan Antony, kedua belah pihak bertukar pandangan tentang beragam topik terkait keamanan regional dan global; latihan bilateral yang melibatkan pelatihan dan produksi bersama peralatan pertahanan dan amunisi; serta peristiwa-peristiwa di Afganistan dan Asia Barat, menurut Biro Informasi Pers milik Pemerintah India.

Latihan gabungan AU, AL

Di bawah kesepakatan kerja sama, India setuju untuk melatih pilot tempur Indonesia tentang jet tempur Sukhoi, selain membantu TNI-AU mengoperasikan armada Sukhoi, yang mencakup jet tempur Su-27 dan Su-30.

India memiliki perjanjian serupa dengan Malaysia untuk mengoperasikan jet tempur Sukhoi.

Setelah keberhasilan latihan gabungan AD yang pertama kali dalam hal kontraterorisme dan perang hutan di India pada tahun 2012, Antony juga mengusulkan agar kedua negara melanjutkan latihan gabungan AD dengan tingkat frekuensi yang disepakati bersama.

Dengan kesepakatan resmi berbagi informasi ranah maritim antara kedua AL, kata Antony, kedua belah pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan meningkatkan pelibatan dengan latihan gabungan AL.

AL India dan TNI-AL secara rutin melakukan patroli terkoordinasi maritim dan menjalankan patroli di sepanjang Garis Batas Maritim Internasional secara teratur.

Kebebasan bernavigasi di Samudra Hindia


Dengan menekankan bahwa India memiliki kepentingan yang mustahak di Samudra Hindia, Antony berkata, “Kami memiliki kepentingan yang sangat utama dalam evolusi mekanisme keseimbangan, keamanan, dan kerja sama yang di atasnya dapat dibangun konsensus dan dilakukan dialog atas pemeliharaan kedamaian dan stabilitas di lingkungan sekitar kami yang dekat dan jauh, termasuk seluruh kawasan Samudra Hindia ke arah timur dan barat kami. Kami ingin meningkatkan kemitraan kami dengan semua negara di kawasan Samudra Hindia dalam tingkat bilateral maupun multilateral seperti Simposium Angkatan Laut Samudra Hindia dan Asosiasi Kawasan Samudra Hindia untuk Kerja Sama Regional,” katanya.

Komentar Antony bersamaan dengan kehadiran AL Cina yang meningkat di kawasan Samudra Hindia dan tak lama setelah Cina meluncurkan kapal induknya yang terbaru, Liaoning.

Antony mengatakan, pemeliharaan kedamaian dan keamanan di Laut Cina Selatan merupakan kepentingan yang hakiki untuk komunitas internasional.

“Semua negara harus menahan diri dan menyelesaikan permasalahan melalui dialog sesuai dengan prinsip hukum internasional,” katanya kepada wartawan. “India mendukung kebebasan bernavigasi dan akses terhadap sumber daya sesuai dengan prinsip hukum internasional. Prinsip-prinsip ini harus dihargai oleh semua pihak.”

Menggunakan teror sebagai kebijakan


“Tampaknya ada negara-negara di mana teroris bebas meluncurkan operasinya terhadap negara lain. Hal ini tidak bisa ditoleransi. Dunia membayar harga mahal untuk kebijakan ceroboh semacam itu. Jangan ada negara yang membolehkan wilayahnya digunakan untuk segala jenis terorisme, yang ditujukan pada negara lain maupun warganya,” kata Antony.

Antony dibantu oleh delegasi tingkat tinggi termasuk Sekretaris Menteri Pertahanan Shashikant Sharma dan Duta Besar India untuk Indonesia Gurjit Singh.

Menhankam Yusgiantoro menerima undangan kunjungan ke India tahun ini oleh Antony untuk babak perundingan berikutnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, AL dan AD India dan Vietnam telah bergabung untuk memperkuat pasukan pertahanan mereka. Kemitraan keamanan yang dibangun termasuk usulan program pelatihan bagi kelasi Vietnam di sekolah kapal selam AL India, dilengkapi dengan alat bantu dan simulator pelatihan lanjutan; pelatihan India untuk personel militer Vietnam dalam teknologi informasi dan keterampilan berbahasa Inggris; dan tawaran Vietnam kepada India untuk melabuhkan kapal selamnya secara tetap di Pelabuhan Nha Trang.



Sumber : apdforum

Aparat Komando Wilayah TNI di Merauke Tidak Boleh Apatis

Danrem 174/Anim Ti Waninggap Brigjen TNI Edy Rahmayadi meminta Komando Wilayah agar tidak apatis terhadap lingkungannya, tapi harus peduli dengan menjalin kerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun dengan komponen bangsa lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aparat Komando Wilayah TNI di Merauke Tidak Boleh Apatis


Penegasan Danrem Edy Rahmayadi ini disampaikan ketika membuka Apel Danramil yang diikuti 22 komandan Koramil dari 5 kabupaten, yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Mimika.

Menurut Danrem, Korem 174/ATW yang mempunyai wilayah dan tugas pokok sebagai satuan komando kewilayahan, komando pelaksanaan pembinaan dan komando pelaksanaan operasi yang salah satu tugasnya melaksanakan pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.


Ini dilaksaakan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah menanamkan kembali komitmen kebanggsaan agar semakin melembaganya wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan pembagunan di Papua dan Papua Barat dengan terbentuknya unit UP4B, maka kita khususnya sebagai aparat kewilayahan ikut berpartipasi dan terlibat langsung dalam pencapaian tujuan program tersebut yakni kerja sama dengan pemerintah dan komponen bangsa lainnya di wilayah masing-masing,” katanya.

Dijelaskan, kegiatan apel Danramil ini merupakan sarana untuk menyamakan sikap, pola pikir dan tindakan aparat Kowil dalam rangka mendukung tugas pokok TNI-AD serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat.

Sehingga pada giliranya akan terbentuk jiwa yang mengarah ada upaya peningkatan profesionalisme prajurit dengan kedisiplinan, sikap dan semangat pengabdian yang berorientasikan pada kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

Karena itu, Danrem mengajak para Danramil tersebut untuk terus membangun soliditas dan sinergitas yang kokoh antar sesama prajurit TNI, Polri, aparat pemerintah dan komponen masyarakat.

Selain itu, agar menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi masyarakakat dalam membangun daerahnya menuju kemandirian serta kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku. Tak kalah pentingnya adalah memegang teguh netralitas TNI dalam rangka menghadapi Pilgub pada  29 Januari mendatang.

“Terakhir yang saya pesan adalah hormati dan pahami adat istiadat dan budaya setempat serta senantiasa berinteraksi secara positif dengan masyarakat melalui sikap dan perilaku prajurit TNI yang mencintai dan dicintai rakyat dalam rangka memperkokoh kemanunggalan TNI-Rakyat,” katanya.



Sumber : Info Publik

Pangdam Buka Ekspedisi NKRI 2013

Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI M.Nizam, membuka pelaksanaan Ekspedisi NKRI, Senin (14/01), di Ruang Yudha II Kodam VII/Wrb.

Pangdam Buka Ekspedisi NKRI 2013
Sumber : ekspedisinkri.com

Pangdam VII/Wirabuana dalam paparannya, menyampaikan bahwa Ekspedisi NKRI dimulai tanggal 2 Maret  s.d 25 Juni 2013, dengan tempat tujuan antara lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sulut), Kab. Minahasa (Sulut), Kab. Bone Bolango (Gorontalo), Kab. Parigi (Sulteng), Kab. Luwuk Banggai (Sulteng), Kab. Mamuju (Sulbar), Kab. Tana Toraja (Sulsel), Kab. Gowa (Sulsel) dan Kab. Kolaka (Sultra).


Sasaran Ekspedisi NKRI antara lain, terdapatnya segala potensi hutan, gunung dan pegunungan serta medan rawa, laut, sungau dan pantai serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan reboisasi penanaman serta menjaga pelestarian hutan, agar prajurit memiliki naluri tempur di hutan, pegunungan rawa, laut, sungai dan pantai serta menguasai medan khusus, agar mendapatkan potensi dan keunggulan territorial, terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian dalam melalui program hijau, bersih dan sehat, membangun infrar struktur di pedalaman Sulawesi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, terpetanya potensi geologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terpetanya potensi bencana alam guna antisipasi pemerintah dalam penanganan bencana.

Tujuan Ekspedisi NKRI, mendata dan meneliti segala potensi di hutan, gunung dan pegunungan infrastruktur di pedalaman Sulawesi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit agar memilki naluri tempur di hutan, gunung dan pegunungan medan rawa, laut, sungai dan pantai, memberikan keteladanan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam melalui program hijau, bersih dan sehat, Kementerian/Lembaga, TNI, Kepolisian dan Pemda bersama-sama membantu kesulitan rakyat, mendata dan meneliti segala potensi geologi, mendata dan meneliti potensi bencana, melibatkan spectrum dan elemen bangsa yang luas (TNI, Sipil, peneliti, mahasiswa, Pemkab/Pemprov, LSM dlsb), member dampak positif yang luas pada level Nasional, Daerah dan sampai pada lapisan terbwa/terdapat dari bangsa lain.

Turut hadir dalam pembukaan Ekspedisi NKRI, Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Hari Mulyono, SE,.MM, Irdam, para Asisten Kodam, Kabalak dan Komandan Satuan jajaran Kodam VII/Wrb.   



Sumber : TNI AD

TNI AD Segera Wujudkan Pembangunan Fasilitas Pos Perbatasan

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua M.M  didampingi Asisten Operasi Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Irianto, Asisten Logistik Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Endi Sarvendi, Kapendam Letnan Kolonel Inf Jansen Simanjuntak,  Asisten Rencana Kodam  XVII/Cenderawasih  Kolonel Arh M. Rusli S.H.S.IP,   dan Kazidam Letnan Kolonel Czi Harvendi S.IP menerima kunjungan  4 orang dari Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin langsung oleh Marsma TNI Agus Purnomo, bertempat di Ruang Tamu  Pangdam XVII/Cenderawasih.

Tugu Perbatasan Indonesia - PNG
Tugu Perbatasan Indonesia - PNG

Dalam pertemuan  dibahas, masalah keamanan di perbatasan dan daerah rawan yang serta masalah pembangunan Fasilitas Pos Perbatasan yang ada di Keerom dan Bovendigul. Marsma TNI Agus Purnomo menyampaikan akan dibangun fasilitas yang ada di perbatasan, karena bangunan pos yang ada di perbatasan sangat memperihatinkan dari segi fisik, seperti bangunan pos masih menggunakan papan dan tempat tidur dari para-para serta prajurit TNI apabila mau mendapatkan air minum terlebih dahulu harus menadah air hujan, yang dilihat dari kesehatan kurang memenuhi syarat sehingga banyak prajurit yang sakit, sehingga perlu adanya pembangunan yang permanen dan sesuai dengan SOP TNI AD.


Wilayah perbatasan yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat sangat luas dan panjang serta kondisi  medan yang sangat sulit, bahkan harus dilalui dengan transportasi udara dalam hal ini helikopter. Dengan situasi medan yang sangat luas dan panjang dibutuhkan personel militer yang cukup banyak untuk menjaga dan mengawasi daerah perbatasan, dimana berbatasan langsung dengan Negara lain.  

Daerah rawan, daerah perbatasan dan daerah pulau terluar perlu mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan ini harus dijaga keberadaannya, supaya tidak di ambil maupun dirongrong oleh Negara lain. Dan itu merupakan salah satu tugas kita TNI untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pangdam mengucapkan terimaksih atas kedatangan perwakilan dari Kemhan untuk menindaklanjuti masalah pembangunan fasilitas untuk pos perbatasan yang ada di Keerom dan Bovendigul.



Sumber : TNI AD

Menhan Terima Kunjungan Kasau Malaysia


 
JAKARTA-(DM) : Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, Rabu (16/01) menerima kunjungan Panglima Tentara Udara Diraja Malaysia (PTUDM) Jenderal Tan Sri Dato’ Sri Rodzali Bin Daud, di Kantor Kementerian Pertahanan RI.
 
Saat menerima Kasau Malaysia, Menhan didampingi Kasau RI, Marsdya TNI Ida Bagus Putu Dunia, Dirjen Strahan Kemhan, Mayjen TNI Puguh Santoso, dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc.

Pada kesempatan tersebut Menhan RI dan Kasau Malaysia membahas perkembangan kerjasama pertahanan Angkatan Udara RI – Malaysia yang selama ini telah dilaksanakan. Saat itu juga dibahaskan kerjasama bidang pelatihan untuk meningkatkan kualitas pilot pesawat tempur.

Sumber : DMC

Wednesday, 16 January 2013

Kogabwilhan Akan Dibentuk Februari


Jakarta | Markas Besar TNI memastikan satu dari tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) akan terbentuk pada Februari atau Maret 2013 ini. Pembentukannya tinggal melakukan implementasikan seperti yang tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

"Direncanakan pada bulan ini akan kita ajukan untuk organisasinya. Mudah-mudahanan awal tahun ini, antara Februari atau Maret, akan kita bentuk," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, seusai menjadi Inspektur Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/1).

Tahap pertama, lanjut dia, Mabes TNI akan membentuk satu Kogabwilhan di wilayah barat, tepatnya di Mabes TNI. Kogabwilhan ini meng-cover dulu kegiatan operasi Mabes TNI di seluruh Indonesia sambil menunggu pembentukan di wilayah tengah dan timur. Kogabwilhan dibentuk untuk mengurangi tugas Panglima dalam mengendalikan semua kegiatan operasi TNI.

"Saya memerlukan salah satu panglima komando wilayah pertahanan untuk memonitor kegiatan operasi," kata Panglima. Selama ini, pembinaan angkatan dilimpahkan ke kepala staf angkatan. Untuk operasi, Panglima TNI menginginkan ada satu panglima yang mengendalikan seluruh operasi. "Sehingga ada panglima yang mengurusi operasi teritorial, operasi perbatasan, dan operasi-operasi lainnya. Jadi, semua akan terbagi dengan baik. Harapannya, semua operasi terkendali dengan baik," jelas dia.

Tidak Berbenturan

Dia meyakinkan keberadaan Kogabwilhan tak akan berbenturan dengan Komando Teritorial (Koter). "Karena tugasnya berbeda. Kogabwilhan hanya mengendalikan operasi-operasi yang digelar Mabes TNI, sedangkan Koter dikendalikan Pangdam. Oleh karena itu, tak akan berbenturan," ujar dia.

Pembentukan Kogabwilhan, tambah Panglima, juga akan memudahkan koordinasi di daerah ketika ada perkembangan situasi konflik. Reaksinya akan lebih cepat. Terkait infrastruktur, untuk Kogabwilhan wilayah barat, kantornya akan memanfaatkan ruang yang masih kosong di Mabes TNI. Dan untuk personel, TNI akan merekrut dari tiga matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Sebelumnya, pemerhati militer dari Imparsial, Al Araf, berharap sebelum membentuk Kogabwilhan, TNI harus menghapus struktur koter seperti Komando Daerah Militer, Komando Distrik Militer, dan Komando Resor Militer.
  Sumber : Koran Jakarta

RI Minta Rudal Anti Pesawat Pada Kapal Ex-Nakhoda Ragam Class Diperbaiki


 
Rudal anti pesawat SeaWolf dibuat oleh British Aircraft Corporation, kemudian diteruskan oleh BAE Dynamics, dan akhirnya digabung ke dalam MBDA. Di Inggris rudal ini akan dipensiunkan tahun 2018 digantikan oleh rudal CAMM, sedangkan di Malaysia akan menggunakan rudal ini pada Lekiu class fregat sampai tahun 2020 untuk selanjutnya digantikan dengan rudal Aster-15 atau VL MICA (Foto Cavalry)

RI Minta Peluru Kendali Kapal Inggris Direparasi


Jakarta | Kementerian Pertahanan berupaya melobi Pemerintah Kerajaan Inggris soal perbaikan sistem peluru kendali kapal multi role light fregat. "Tadi sudah dibicarakan masalah upgrading, salah satu sistem peluru kendali kapal itu," kata Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, Rabu, 16 Januari 2013.


Indonesia membeli kapal multi role light fregat asal Inggris ini dirancang selama 1,5 tahun. Permintaan perbaikan sistem peluru kendali itu karena pabrik peluru kendali Seawolf yang terpasang pada kapal tersebut tutup. Gaga-gara inilah Malaysia, Brunei, Aljazair, dan Filipina batal membeli kapal ini. "Itu memang menjadi salah satu pertimbangan sehingga negosiasinya lama," kata Ediwan.


Kementerian Pertahanan mengaku sudah memeriksa masalah teknis terkait kapal tersebut. "Secara teknis, kapalnya masih bagus, tinggal masalah satu itu (peluru kendali)," kata dia. Ediwan menyebut tiga unit fregat kelas nakhoda yang akan dibeli tersebut masih memiliki sistem sonar dan radar yang masih baik.


Kapal ini, kata Ediwan, kini dimiliki oleh galangan kapal Lurssen asal Jerman. "Tapi (kapalnya) masih diparkir di Inggris," kata dia. Harga tiga unit kapal fregat ini mencapai US$ 385 juta, "Bahkan bisa lebih dari itu," kata dia.


Negosiasi kontrak pembelian kapal, kata Ediwan, diharapkan rampung cepat. "Saya harap bulan ini bisa rampung. Negosiasi berlangsung sejak enam bulan terakhir."


Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin juga mengakui adanya rencana pembelian kapal perang untuk TNI Angkatan Laut ini. Pembelian kapal permukaan ini memang termasuk prioritas," kata dia.  Pengadaan kapal ini murni pembelian.



  Sumber : Tempo.Co

Tawaran Kerja Sama Pertahanan dari Inggris

 
Ditengah suasana banjir yang mengepung kota Jakarta, Menteri Pertahanan Inggris Philip Hammond MP, tetap pada jalurnya menemui Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro. 

Secara resmi, pertemuan keduanya disebutkan untuk membahas kerjasama pertahanan yang tertuang dalam MoU antara Inggris dan Indonesia. MoU kerjasama pertahanan itu meliputi kerjasama pendidikan, Sistem procurement, Reserve Forces serta Wellfare System.

Namun dari hasil kasak kusuk ARC di Kementrian Pertahanan, beberapa sistem persenjataan dari Inggris  sudah memasuki kontrak. Yang sudah bisa dipastikan antara lain, pengadaan satu baterai Rudal anti pesawat Starstreak, pengadaan suku cadang pesawat tempur Hawk dan Tank Scorpion, berbagai kontrak pemeliharaan, serta diupayakan adanya keterlibatan industri dalam negeri dalam hal pemeliharaan.

Khusus untuk Starstreak, sumber ARC memastikan Indonesia sudah memesan 1 Baterai. Namun bagi pabrikan jumlah itu tidak masuk dalam skala ekonomis, alias bakal merugi. Pabrikan sendiri butuh setidaknya 3 Baterai, dan karenanya kini sedang dilakukan penjajakan mencari dana untuk penambahan 2 baterai lagi.


Selain rudal Starstreak, salah satu alutsista Inggris yang tengah menjadi incaran adalah Multi Role Light Fregate kelas Nahkoda Ragam. Saat ini, pembelian kapal tersebut tengah dinegosiasikan. 

Namun, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, jika diperlukan, upgrade terhadap Nahkoda Ragam akan dilakukan. Pihak TNI-AL sendiri selaku pengguna, telah menyiapkan Satgas untuk berlatih dan menjemput kapal tersebut.

  Sumber : ARC

Militer Timor Leste akan Tangkap WNI, PAN Back Up Eurico Guterres

9d6a3b5cf5ba0169f3f410f9b3840a42
Eurico Guterres (IST)
itoday - Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan akan melindungi Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI), Eurico Guterres, terkait rencana pihak militer Timor Leste yang akan menangkap mantan pejuang pro integrasi itu. Hal itu ditegaskan, politisi PAN, Laurent Bahang Dama, di Jakarta, Rabu (16/1).

"PAN akan memback up dan melindungi Eurico. Dia warga negara Indonesia. Apalagi dia adalah kader PAN," kata Laurent, politisi PAN asal Nusa Tenggara Timur itu, menanggapi rencana pihak militer Timor Leste yang akan menangkap Eurico dan Rosalia Marshal atau Hercules.

Hercules saat ini, menjadi Ketua dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), organisasi massa di bawah Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra), partai besutan mantan Panglima Kostrad, Prabowo Subianto. Sementara Eurico, saat ini aktif di PAN.


Menurut Laurent, tindakan Jenderal Lera Anan Timor,  Panglima militer Timor Leste berlebihan. Niat menangkap warga negara Indonesia, akan mengganggu hubungan antara Indonesia dan Timor Leste.

Ia melihat niat itu, didasari dendam. Karena itu, ia meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, bersikap tegas  pada Timor Leste. "Sudah dikasih kemerdekaan, kok seperti itu. Mestinya mereka berterima kasih," pungkas Laurent.

itoday

Terkait Laut China Selatan, Inggris Dukung Upaya RI

Foto: AFP

JAKARTA - Menteri Pertahanan Inggris Philip Hammond menegaskan, selama ini negaranya sangat mendukung upaya Indonesia untuk meredakan ketegangan terkait konflik Laut China Selatan. Hammond turut berharap, mekanisme itu dapat meredakan ketegangan dalam jangka waktu yang panjang.

"Kami sangat mendukung upaya Indonesia untuk melakukan de-eskalasi konflik dan ketegangan itu. Banyak konflik-konflik yang terjadi (di Asia) dan itu patut diredakan," ujar Hammond di kantor Kementerian Pertahanan Indonesia, Jakarta, Rabu (16/1/2013).

"Cobalah untuk menyelesaikan konflik itu agar eskalasi berkurang dalam jangka waktu lama. Kami mendukung Indonesia dan ASEAN yang mempromosikan Code of Conduct (CoC) guna menangani sengketa," paparnya.

Hammond turut mengatakan bahwa, kelanjutan penanganan konflik Laut China Selatan yang diprakarsai Indonesia cukup baik. Resiko eskalasi pun dipastikan akan menurun.

Dalam pertemuannya dengan Menhan Indonesia Purnomo Yusgiantoro, Hammond turut memusatkan pembahasannya mengenai isu-isu maritim yang terus bergulir. Hammond pun menegaskan bahwa negaranya mendukung kebebasan pelayaran di perairan Laut China Selatan.(faj)
 
Sumber :okezone

Nike Indonesia Pakai Militer untuk Tindas Buruh?

Headline
INILAH.COM, Jakarta – Sebuah LSM di Amerika Serikat (AS)mengklaim, pabrik produk sepatu Nike di Indonesia menggunakan kekuatan militer untuk menindas buruhnya. Benarkah?
LSM Educating for Justice yang bermarkas di AS melaporkan, kontraktor Nike di Indonesia melakukan hal ekstrem untuk ‘menertibkan’ para pekerjanya.
Laporan ini mengklaim bahwa sebuah pabrik sepatu di Sukabumi yang memproduksi untuk Nike,menyewa sejumlah pejabat militer berpangkat tinggi untuk memaksa buruh setuju dibayar di bawah upah minimum.
Enam pabrik kontraktor Nike di Indonesia telah mengajukan permintaan untuk potongan di bawah upah minimum, demikian dilaporkanABC. Kendati demikian, mereka tetap membutuhkan persetujuan para buruh agar bisa melakukannya.
Seorang sumber yang diduga salah satu buruh di pabrik tersebut menunjukkan sebuah rekaman video kepada ABC. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria berdiri di hadapan para buruh dan meminta mereka menandatangani petisi tersebut.
Menurut si sumber, ia dan rekan-rekannya mencoba menolak petisi tersebut. Namun, mereka dipanggil oleh personel militer yang disewa perusahaan untuk menginterogasi dan mengintimidasi mereka.
“Saya takut dengan suaranya yang tinggi dan ia memukul meja. Ia juga berkata ada petugas intelijen militer di dalam pabrik. Itu menakutkan bagi saya,” demikian sumber itu, diterjemahkan dari beritaABC.
Jim Keady, pengelola Educating for Justicemengatakan, hal ini jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Nike. “Upah minimum itu upah miskin. Membayar di bawah upah minimum jelas bertolak belakang dengan klaim Nike bahwa mereka peduli dengan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Jika dapat potongan, maka pabrik bisa membayar buruhnya sejumlah US$3,70 atau sekitar Rp35 ribu per hari. Padahal, para buruh tersebut seharusnya dibayar US$4 atau sekitar Rp38.500 per hari.
Aktivis buruh mengklaim, intimidasi semacam itu bukanlah rahasia. MediaJakarta Globemenyatakan, pabrik-pabrik Nike di Indonesia secara sistematis menekan buruh untuk tidak menuntut hak mereka atas upah minimum.
Dengan 171 ribu pekerja yang terafiliasi produk Nike, Indonesia merupakan produsen terbesar ketiga untuk merek tersebut, berdasarkan dataThe Independent. Ini juga bukan pertama kalinya Nike Indonesia mendapat pemberitaan semacam ini.[Ast]

Sumber : inilah.com