Pages

Saturday, 30 November 2013

Kisah Jenderal Hoegeng larang anak masuk Akabri karena takut KKN


http://syawalfansury.files.wordpress.com/2012/11/kisah-lucu-jenderal-hoegeng-paksa-bandar-judi-hoegeng-ganti-nama1.jpgRasanya tak pernah cukup untuk menceritakan kejujuran dan teladan yang dimiliki mantan Kapolri Jenderal Pol Hoegeng Iman Santoso. Namun tetap saja teladan sang jenderal jujur itu harus dikabarkan kepada publik luas agar idealisme Hoegeng dapat menjadi inspirasi dan ditiru.

Salah satunya adalah Hoegeng melarang anaknya yang bernama Aditya Hoegeng masuk Akabri untuk menjadi polisi. "Waktu itu tidak ada pilihan lain selain masuk Akabri. Kata beliau tunggu. Kan mau masuk Akabri perlu tanda tangan. Waktu saya minta izin ke beliau, katanya 'tidak ada tanda tangan apapun atau surat yang saya keluarkan," kata Aditya menirukan perkataan ayahnya dulu, usai peluncuran buku 'Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan', di Gramedia Pondok Indah Mal, Jakarta, Minggu (17/11).

Aditya pun kaget mendengar perkataan sang ayah. Saat itu, alasan Hoegeng melarangnya masuk Akabri karena tak mau keluarga mendapat kemudahan karena jabatan Kapolri yang dijabatnya.

"Karena kamu tahu saya tengah menjabat. Apapun yang saya keluarkan akan mempermudah di dalam pendidikanmu," kata Hoegeng seperti ditirukan Aditya.

Meski sempat kesal atas sikap ayahnya, Aditya akhirnya paham bahwa sang ayah tidak seperti kebanyakan pejabat lain yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

"Jadi tidak sama sekali. Saya kecewa sekali tapi saya bisa mengerti. Saya enggak pernah merasa anak pejabat," kata alumnus Trisakti ini.

Alhasil, meski Hoegeng pernah menjabat Kapolri, tak satu pun di keluarganya yang menjadi polisi. Sungguh kejujuran dan idealisme Jenderal Hoegeng amat langka ditemui di antara para pejabat negeri saat ini.(mdk/dan)
 

Diwarnai Baku Tembak, Polisi Gerebek Markas OPM Raja Siklop


Ilustrasi
Sentani : Timsus Polres Jayapura dibantu Yonif 751/Sentani berhasil menggerebek dan membongkar markas OPM Raja Siklop pimpinan Andrianus Apaseray di kampung Yongsu distrik Ravenirara, Jayapura, Papua.

Wakapolda Papua Brigjend Pol Paulus Waterpauw saat jumpa pers di Mapolres Jayapura Sabtu (30/11/2013) mengatakan penggerebekan ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Ada laporan bahwa Oktovianus, salah satu punggawa OPM Raja Siklop, telah mengumpulkan massa sekitar 30 orang di rumahnya untuk perayaan 1 Desember.

Mendapat laporan ini, anggota Polres Jayapura dipimpin AKP Charles Simanjuntak langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 30 Km dari Mapolres Jayapura dan langsung mengamankan Oktovianus Okuseray. Namun setelah terjadi penangkapan, massa dari Oktovianus mengamuk dan merusak rumah warga sekitar.

Mantan kepala kampung Yongsu sudah diamankan di Mapolres Jayapura untuk dimintai keterangan. Sementara dari amuk massa di kampung Yongsu Jumat (29/11) pagi, tidak ditemukan korban jiwa namun beberapa rumah warga rusak.

Dari hasil penggerebekan ditemukan amunisi SS1, laras rakitan dan berbagai alat untuk membuat senjata rakitan, sajam (pisau, parang, sabit, sangkur), bom rakitan sebanyak 6 buah, 14 amunisi moser, 19 selongsong peluru, dan 2 bom rakitan yang sudah jadi.

"Kami sedang menyelidiki apakah kelompok ini sesungguhnya mempunyai hubungan dengan kelommpok Hans Yoweni atau tidak, atau apakah memiliki hubungan dengan yang di Sorong, Isak Kalabin," ujar Paulus.

Paulus menjelaskan saat pengrebekan sempat terjadi kontak senjata selama 10 menit. Namun kondisi segera dapat dikuasai oleh aparat keamanan.(trq/trq)

DETIK

Tim Ekspedisi Kopassus bawa akademisi pantau panorama Malut


Ternate: Tim Ekspedisi Negara Kesataun Republik Indonesi (NKRI) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD akan membawa sejumlah akademisi untuk melakukan petualangan memantau sumber daya alam di Maluku Utara (Malut).

Koordinator Tim Ekspedisi Kopassus, Letkol Inf Rafael G. Baay, di Ternate, Sabtu, mengemukakan, "Kegiatan yang bakal dilakukan pada Februari 2014 merupakan aksi nasional melibatkan TNI, polri, akademisi dan sejumlah kementerian terkait."

Menurut dia, ekspedisi ini merupakan program Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang pernah dilakukan di Bukit Belitan pada 2011 dan Kalimantan (2012).

"Pada 2013 ini baru kita selesai lakukan di Sulawesi," katanya. Kopassus melibatkan 53 perguruan tinggi se-Indonesia dalam ekspedisi di Sulawesi.

Ekspedisi Kopassus juga akan meneliti aspek biologi, bencana, sosial budaya, kerusakan hutan, flora dan fauna. Setelah melakukan penelitian, seluruh hasilnya akan dikembalikan ke pemerintah daerah setempat untuk mengelola lebih jauh, ujarnya.

"Jika terdapat spesies baru dari flora dan fauna yang kita temukan, maka akan kita tindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat untuk dipublikasikan ke masyarakat internasional," ujarnya.

Ia mencontohkan kekayaan yang ada di Morotai. "Inilah kekayaan Pulau Morotai, jika bisa olah dengan baik, maka akan menciptakan kesejahteraan rakyat Morotai," ujarnya.

antara 

Kontak senjata Brimob dengan KSB Papua, seorang tewas


Brigjen Pol. Paulus Waterpauw. (ANTARA)
Jayapura :Kontak senjata di antara Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara RI (Polri) dengan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Papua di kawasan Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu menewaskan seorang anggota KSB.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, kepada ANTARA News menjelaskan bahwa dalam insiden itu belum dapat dipastikan identitas korban dari KSB, dan ada seorang personel Brimob yang tertembak.

"Anggota saat ini masih berada dilokasi," ujarnya.

Bripka Suhendar adalah personel Brimbob yang terkena luka tembak di tangannya, namun kondisinya stabil, saat berpatroli rutin.(Uu.E006)


antara

Denzipur 10/KYD Bangun Ruas Jalan Kabupaten Sarmi


TNI-AD (Ilustrasi)
Ilustrasi
Jayapura : Denzipur 10/KYD sebagai salah satu Satuan Tugas (satgas) Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) berencana membangun ruas jalan di Kabupaten Sarmi, Papua.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua mengatakan kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada prajurit Denzipur 10/KYD untuk pembangunan ruas-ruas jalan di Kabupaten Sarmi merupakan suatu kebanggaan.

"Tujuan diselenggarakan pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Sarmi ini adalah untuk membuka akses ke daerah-daerah terisolir, guna membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Sabtu.

Menurut dia, hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas dalam mendukung program UP4B khususnya di Kabupaten Sarmi, karena tidak semua prajurit memperoleh kesempatan dan kehormatan seperti ini.

"Oleh karena itu sebagai konsekuensinya prajurit dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kehormatan dan kepercayaan tersebut dengan cara melaksanakannya secara ikhlas dan optimal," katanya.

Lebih lanjut Pangdam mengatakan prajurit yang bertugas juga harus menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi masyarakat, dalam membangun daerahnya menuju kemandirian serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

"Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tetaplah berpedoman pada 8 Wajib TNI, jangan sekali-kali merugikan rakyat dan jangan sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat," katanya.

REPUBLIKA

Friday, 29 November 2013

Anggota Brimob Polda Papua ditembak orang misterius

Anggota Brimob Polda Papua ditembak orang misterius
ilustrasi
 Seorang anggota polisi kembali menjadi korban penembakan di Papua, Sabtu (30/11). Polisi itu diketahui bernama Bripka Suhendra.

Seperti dilansir dari Antara, korban sehari-hari bertugas sebagai anggota Brimob Polda Papua. Bripka Suhendra ditembak oleh orang tak dikenal di Kawasan Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua.

Korban saat ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi korban masih belum diketahui.
Kasus ini menambah panjang daftar penembakan terhadap polisi. Di Papua, polisi kerap kali menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal.
[has]

Koarmatim Akan Latihan Bersama Dengan AL Singapura


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiYvxp4JbKVB9Lt4O83J0cCbRgdkxn0ezyX9B5iBF7P7GAeldjfEG41ifgEpigWSZDspD-Gnlz2sVBQwtqmph-BINTKUH7suIOruPxneUZxu1mPedDRCO3Z8_h6V4RqPQu5n5cnJ_XHmw/s400/Formasi+kapal+perang+RI.jpgSurabaya : Jajaran Koarmatim menyiapkan Latihan Bersama (Latma) dengan Angkatan Laut Singapura Republic Singapore Of Navy (RSN) tahun depan. Rencana latihan dibahas dalam acara Tactical Floor Game (TFG) di Gedung Pusat Latihan Elektronika dan Pengendalian Senjata, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal), Morokrembangan, Surabaya, Kamis (28/11).

Bertindak selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pra Eagle tahun 2013 Kolonel Laut (P) Syufenri, M.Si., yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmatim.

Rencana latihan bersama antara TNI AL dan RSN dengan sandi “Exercise Eagle 23/14” diikuti oleh unsur kapal-kapal perang Angkatan Laut kedua negara. Dari jajaran TNI AL mengerahkan sebanyak enam kapal perang Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Van Speijk, Korvet dan Sigma.

Kapal perang dari TNI AL tersebut adalah KRI Malahayati-362, KRI Fatahillah-361, KRI Ahmad Yani-351, KRI Slamet Riyadi-352, KRI Diponegoro-365 dan KRI Frans Kaisiepo-368 masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmatim.

Latihan bersama ini, bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di laut di wilayah perbatasan RI-Singapura dalam rangka menjaga stabilitas kawasan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Manuvra Taktis, pembekalan di laut, dan penembakan senjata. Selain itu juga melatih awak kapal dalam merencanakan dan melaksanakan Operasi Anti kapal permukaan di malam hari. (Dispenarmatim)


TNI AL

Pasukan Elite TNI Berlatih Bersama di Batam


http://www.tnial.mil.id/Portals/0/News/OPSLAT/November2013/25KASUMgultor.jpgBatam : Tiga pasukan elite TNI, yakni Denbravo (TNI-AU), Kopassus (TNI-AD), dan Denjaka (TNI-AL), menjadwalkan latihan gabungan untuk mencegah teroris masuk ke wilayah Indonesia hari ini (30/11). Semula, latihan bertajuk Trimatra VIII 2013 itu akan dilaksanakan di sekitar Pulau Sambu. Namun, akhirnya lokasi latihan dipindahkan ke perairan depan Mako Lanal, Batuampar.

"Personel pasukan elite yang akan turun dalam latihan mencegah masuknya teroris ini didatangkan dari Mabes di Jakarta. Trimatra VIII 2013 terdiri atas semua unsur TNI, yakni TNI-AL, TNI-AU, dan TNI-AD," kata Pasintel Lanal TNI-AL Mayor Abduh seperti dikutip Batam Pos, Jumat (29/11).

Sesuai dengan rencana, lanjut Abduh, latihan Trimatra VIII 2013 itu dimulai pagi. TNI-AL mengerahkan kapal perang buatan anak bangsa, yakni KRI Banda Aceh. Kali ini Dankomar diplot sebagai direktur latihan.

"Panglima TNI bersama rombongan sudah tiba di Batam untuk menghadiri latihan Trimatra VII 2013," ujar Abduh.

jpnn

Anggota TNI AU diperiksa polisi militer


Burung nuriJakarta : Dua anggota TNI Angkatan Udara yang diduga berupaya menyelundupkan satwa liar dari Australia diperiksa oleh polisi militer dan menghadapi sanksi bila dinyatakan bersalah, kata juru bicara TNI Iskandar Sitompul.

"Akan diteliti nanti, apa sebab musababnya, ada berita acara, tentunya nanti akan ada sanksi di kesatuan masing-masing," kata Iskandar kepada BBC Indonesia, hari Jumat (29/11).

Iskandar menjelaskan bahwa dua anggota TNI ini menjalani pemeriksaan di pangkalan TNI AU di Malang, Jawa Timur.

Ia mengatakan kemungkinan dua anggota TNI ini tidak mengetahui bahwa menyeludupkan satwa liar tergolong kejahatan serius di Australia.

"Di Indonesia kan sudah biasa itu, membawa kakak tua dari Papua atau Ambon misalnya, tidak menjadi masalah. Sementara di Australia satwa itu sangat dilindungi," kata Iskandar.

Menurut Iskandar, bila dinyatakan bersalah dua anggota TNI bisa menghadapi hukuman disiplin, teguran keras, sampai pemecatan, tergantung dengan tingkat kesalahan.

Dua pilot tersebut sempat diinterogasi petugas di Austrlia setelah ditemukan setidaknya tujuh burung nuri di dalam pesawat Hercules yang dihibahkan Australia ke Indonesia.

Harga burung ini dilaporkan mencapai ribuan dolar di pasar gelap.

Pelaku penyelundupan di Australia bisa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda US$155.000.

bbc 

Uni Eropa Bilang, Indonesia Negara "Brisik"


Jakarta : Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan bahwa Indonesia disebut "negara berisik" oleh sejumlah anggota parlemen Uni Eropa. Ucapan tersebut tercetus dalam satu diskusi dengan sejumlah anggota parlemen Uni Eropa, beberapa waktu lalu.

"Saya dua minggu lalu ada diskusi dengan anggota parlemen Uni Eropa. Bicara macem-macem tentang Indonesia dan mereka hanya kenal Indonesia dari media massa," ungkap Mahfudz, dalam acara diskusi "Membangun Kemampuan Kekuatan Pertahanan Berkelanjutan", di Hotel Century Park, Jakarta, Jumat (29/11).

Menurutnya, para anggota parlemen Uni Eropa tersebut pernah mengunjungi Indonesia 10 atau 15 tahun silam. Salah satu kesan mereka yang kuat, mereka bilang, "Kami apresiasi Indonesia dengan demokrasinya, dengan capaian ekonominya, tapi satu, kenapa Indonesia ini 'berisik' ya? Bising," ujar Mahfudz, menirukan ucapan anggota parlemen Uni Eropa tersebut.

Jadi, imbuh Mahfudz, "berisik" dan "bisingnya" Indonesia ternyata sampai di telinga para anggota parlemen Uni Eropa, sehingga mereka bertanya-tanya. "Itu membuat mereka menjadi ragu, ini kalau mau investasi dan kerja sama dengan Indonesia, kira-kira nyaman ga? Enak ga?" ungkapnya.

Namun demikian, Mahfudz mengaku mempunyai cara untuk menyelesaikan kebisingan atau keberisikan itu. "Ada caranya untuk mengatasi brisik, kita bersihkan yang kotor, tetapi tidak mengganggu kerja-kerja yang lebih fungsional dan produktif," ujarnya.

Sedangkan terkait jelang Pemilu 2014 yang akan melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan, Mahfudz mengakui ada kekhawatiran terhadap pembangunan Rencana Strategis (Renstra) pembangunan kekuatan pertahanan yang segera masuk tahap Renstra II.

“Karena itu, partai yang berkuasa mendatang, siapapun presidennya, seharusnya sudah berpikir bahwa pertahanan adalah hal yang sangat utama. Artinya, problematika pertahanan adalah problem bangsa ini,” katanya.

Dengan paradigma seperti itu, imbuh Mahfud, maka pembangunan kekuatan pertahanan tetap akan 'on the track'. Untuk penganggaran pertahanan sebagai bentuk dukungan politik anggaran, Komisi I akan mengikatnya dalam bentuk komitment saat masa bakti DPR berakhir pada Oktober 2014.

"Komisi I tentunya akan memberikan rekomendasi saat masa bakti DPR periode ini berakhir. Dan penganggaran masih dilakukan oleh DPR periode ini. Salah satu klausulnya bisa jadi, bahwa Renstra II harus dilanjutkan. Artinya, ini merupakan dukungan DPR terhadap pembangunan kekuatan pertahanan berkelanjutan,” tandasnya.(IS)

gatra

BIN Dukung Satelit Pertahanan Produksi Domestik


Jakarta:Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal Marciano Norman, mendukung wacana kepemilikan satelit khusus untuk komunikasi penting dan pertahanan Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia punya satelit khusus untuk bidang pertahanan.

"Jadi satelit khusus untuk Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, termasuk intelijen juga harus punya sendiri," kata Marciano saat ditemui wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Saat ini satelit komunikasi pertahanan Indonesia masih menumpang pada satelit komunikasi biasa. Hal ini diakui Marciano sangat rentan terjadi penyadapan dari pihak tak bertanggung jawab.

Terlebih, Marciano berharap satelit khusus ini diproduksi sendiri oleh Indonesia, termasuk segala macam komponen di dalamnya. Menurut dia, satelit produksi dalam negeri sangat aman dari kemungkinan penyadapan yang dilakukan negara lain. "Mudah-mudahan segera terealisasi," kata dia.

Hari ini Marciano menghadiri rapat dengan Komisi Pertahanan DPR. Selain Marciano, perwakilan pemerintah yang lain adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal Sutarman, dan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi.

Dalam rapat tersebut, Komisi Pertahanan mendukung langkah yang diambil pemerintah dalam menyikapi penyadapan Australia. Komisi Pertahanan juga mendesak pemerintah segera meningkatkan persandian dan membuat satelit komunikasi sendiri.


tempo

Jupiter Aerobatic Beraksi di Langit Banjarmasin


jupi-subBANJARMASIN : Di era 90-an, pesawat tempur milik TNI AU kerap unjuk kebolehan di langit Kalimantan Selatan dengan Homebase Pangkalan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor.

Pilot pesawat tempur tersebut melakukan atraksi-atraksi di atas langit dengan manuver berbahaya. Seperti terbang sangat rendah dan flypass menukik seakan jatuh membuat penonton berdebar. Ada juga pesawat ringan dengan baling-baling atau warga sering menyebutnya pesawat capung yang mampu melakukan atraksi berputar-putar seakan lepas kendali. Sayang, atraksi yang membuat anak bangsa itu bangga akan kekuatan militer negerinya dan kehandalan personel TNI AU di udara kini tak pernah lagi terlihat di Kalsel.

Kamis, (28/11) pesawat tempur latih TNI AU jenis KT-1B Woong Bee tiba-tiba saja melintas di langit Banjarmasin dan melakukan formasi-formasi terbang yang menarik sehingga pesawat yang masih asing terlihat menimbulkan beberapa pertanyaan sebagian warga khususnya di Kota Seribu Sungai ini.

Rombongan Team Aerobatik dengan warna pesawat merah dan putih tersebut terdiri dari delapan pesawat jenis KT-1B Wong Bee dari Skadron Pendidikan 102 Lanud Adisutjipto dan didukung dua buah pesawat C-130 Hercules TNI AU untuk mengangkut personil dan peralatan pendukung. Rombongan JAT (Jupiter Aerobatik Team) yang berjumlah 80 orang tersebut berada di bawah Mission Commander (pimpinan) Komandan Wingdik Terbang Kolonel Pnb Bob Panggabean. Sesaat sebelum mendarat di Lanud SAM Pesawat Aerobatik tersebut sempat flypass diatas Lanud SAM dengan menampilkan formasi terbang aerobatik. Adapun rute yang ditempuh sebelum rombongan tersebut mendarat di Lanud SAM yaitu Lanud Adi-Lanudal Juanda Surabaya-Lanud SAM.

Kedatangan rombongan di Lanud SAM tersebut disambut langsung oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos. Ratusan anak TK, SD, SMP dan SMA wilayah kota Banjarbaru serta masyarakat sekitar pun berdatangan serta terlihat sangat antusias ingin melihat, menyaksikan dari dekat bahkan hingga berfoto dengan latar belakang pesawat latih JAT yang mendarat di Lanud Sjamsudin Noor. Rizal salah satu murid TK Angkasa mengaku senang. Pesawatnya, bagus sekali, “Saya senang lihat. Pesawatnya bagus sekali,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Danlanud SAM mendapat kehormatan dari Team Aerobatik TNI AU untuk menerima Cinderamata yang diserahkan oleh Mayor Pnb Ferry Yunaldi yang didampingi oleh Danwingdikter Kolonel Pnb Bob Panggabean. Adapun tujuan kehadiran Tim Aerobatik TNI AU Jupiter dalam rangka melakukan kegiatan Demonstrasi Terbang (Invitation to Participate The 4th Brunei Darussallam International Defence Exhibition 4Brider 2013 Air Demonstration) di Negara Brunei Darussallam yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 7 Desember 2013 mendatang.

Tujuannya adalah guna menjalin hubungan persahabatan antara kedua Negara dan khususnya kedua Angkatan Udara, yang dalam hal ini diwakili oleh penampilan Tim Aerobatik TNI AU. Tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan kepada dunia tentang kemampuan Tim Aerobatik TNI AU untuk tampil di pentas internasional, sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki putra-putra bangsa yang tidak kalah bersaing dalam kancah kedirgantaraan dunia.

(pentak lanud SAM/sir)

Teks Gbr- Danlanud SAM Letkol Pnb Esron SB Sinaga S.Sos, mendapat kehormatan dari Team Aerobatik TNI AU untuk menerima Cinderamata yang diserahkan oleh Mayor Pnb Ferry Yunaldi

poskota 

Menganalisa Surat Abbott kepada SBY


https://pbs.twimg.com/media/BaGpfryCUAAeO5Z.jpg:largeJakarta "Masih ada, menurut saya, sejumlah hal yang perlu diberikan klarifikasi oleh pihak Australia..," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Selasa (26/11).

Jika membaca pernyataan politik Presiden Yudhoyono ini, maka masyarakat di Tanah Air tentu bisa bertanya-tanya apa yang terjadi setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengirimkan surat balasan terhadap SBY yang berkaitan dengan kasus penyadapan oleh dinas intelijen Australia terhadap SBY pada bulan Agustus tahun 2009?

Percakapan Yudhoyono, Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa pejabat Indonesia pada Agustus 2009 itu disadap oleh intelijen negara kangguru tersebut.

Namun sama sekali tidak jelas alasan negara tetangga itu untuk menyadap pembicaraan SBY itu, padahal hubungan kedua negara dalam taraf yang cukup baik dan juga tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang "aneh" terhadap mitranya itu.

Ketika mengomentari isu penyadapan itu, langsung Kepala Negara mengadakan jumpa pers dan mengeluarkan pernyataan yang pasti cukup keras bagi PM Tony Abbott.

"Saya juga menyesalkan pernyatan Perdana Menteri Australia yang meremehkan soal penyadapan atas Indonesia itu tanpa rasa penyesalan," kata Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini.

Dia kemudian menuntut pemerintahan di Canberra untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas penyadapan itu.

Selain itu, untuk menunjukkan kekecewaan Indonesia maka, Presiden memerintahkan dipanggil pulangnya Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema .

Kekecewaan Indonesia ternyata tidak hanya sampai di situ, sehingga Markas Besar TNI kemudian memerintahkan sejumlah perwira TNI dan beberapa pesawat TNI Angkatan Udara yang telah berada di sana untuk latihan bersama, agar segera kembali ke Tanah Air.

Akhirnya PM Tony Abbott mengirimkan surat jawaban kepada Yudhoyono. Namun surat itu sama sekali tidak memuat pernyataan permintaan maaf atas dilakukannya peristiwa penyadapan itu.

Kepala pemerintahan Australia hanya menyebutkan arti pentingnya hubungan Australia dengan Indonesia.

Setelah menerima surat dari mitranya itu, maka kemudian Yudhoyono kembali bereaksi antara lain dengan mengatakan bahwa telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan Indonesia untuk membicarakan beberapa hal penting dengan Canberra, antara lain disusunnya kode etik dan protokol yang bakal menjadi pedoman bagi bagaimana mengatur hubungan diplomatik kedua pihak.

Bahkan kode etik itu harus ditandatangani para pejabat di depan kedua pemimpin ini.

Apabila pemimpin kedua negara itu sudah saling berkirim surat dan suasana tegang sudah mulai mereda, maka pertanyan yang bisa muncul pada masyarakat antara lain adalah apakah kasus penyadapan ini akhirnya akan sirna begitu saja?.

Apakah Indonesia yakin bahwa Australia tidak akan lagi menyadap pembicaraan telepon para pemimpin Indonesia-- apa pun alasannya-- seperti yang dijanjikan Abbott.

"Australia berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merugikan Indonesia di masa mendatang," kata Yudhoyono mengutip surat mitranya Abbott.

Kurang memuaskan

SBY sudah mengeluarkan pernyataan politik yang jelas terhadap Australia. Namun di lain pihak, surat kepala pemerintahan Australia itu tidak diumumkan secara lengkap dan terbuka sehingga rakyat Indonesia tidak tahu secara tepat atau persis pernyataan atau janji- janji pemerintahan Canberra.

Karena itu, tidak aneh sama sekali jika kemudian masih muncul sejumlah komentar dari beberapa politisi Indonesia mengenai masa depan hubungan kedua pihak.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin, misalnya, menyatakan bahwa seharusnya Indonesia tetap menuntut penjelasan dari Australia terhadap penyadapan pembicaraan sejumlah pemimpin dan tokoh Indonesia itu.

"Seharusnya kita tetap menuntut Australia untuk menjelaskan alasan penyadapan itu atau bersedia meminta maaf atas penyadapan itu," kata Lukman Hakim Saefuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin juga sama pendapatnya dengan Lukman Hakim bahwa seharusnya Indonesia tetap menuntut pernyataan maaf dari Canberra.

"Presiden dan rakyat Indonesia tetap menghendaki agar Australia meminta maaf," kata Hasanuddin yang juga merupakan Jenderal Purnawirawan TNI AD. Hasanuddin adalah mantan ajudan Presiden BJ Habibie dan juga mantan Sekretaris Militer Kepresidenan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Karena hubungan tegang Indonesia dan Australia sudah mulai mereda pasca saling berkirim suratnya Presiden Yudhoyono dan PM Abbott, maka pertanyaan yang dapat muncul pada benak rakyat Indonesia adalah apakah kasus penyadapan ini akan "hilang" begitu saja.

Sekalipun Abbott sudah "memberi jaminan" bahwa Australia tidak akan lagi melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan Indonesia maka dapat yakinkah seluruh bangsa Indonesia tidak akan terjadi lagi kasus penyadapan oleh Australia terhadap para pemimpin di Tanah Air?

Pertanyaan itu bisa muncul karena teknologi akan semakin canggih sehingga teknologi komunikasi dan informatika bisa saja dimanfaatkan untuk mengetahui posisi atau sikap politik satu negara oleh negara lainnya baik secara resmi atau tidak resmi atau secara terbuka ataupun tertutup.

Pertanyaan itu perlu dijawab karena ternyata pembicaraan Presiden Yudhoyono juga pernah disadap saat berada di Inggris. Bahkan Kanselir Jerman Angela Merkel baru-baru ini menuntut pemerintahan Presiden AS Barack Obama untuk menjelaskan alasan penyadapan pembicaraannya oleh intelijen AS.

Rakyat di Tanah Air tentu sudah akrab dengan nama beberapa lembaga yang sering terkesan "menakutkan atau seram" seperti Badan Intelijen Negara (BIN), kemudian Badan Intelijen dan Strategis (Bais) yang berada di bawah Markas Besar TNI serta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Lembaga-lembaga atau instansi pemerintah itu harus mampu memberikan rasa tenang kepada masyarakat bahwa tidak bakal terjadi lagi penyadapan pembicaraan telepon para pemimpin di Tanah Air oleh intelijen dari negara mana pun dan dengan alasan apa pun.
 

UI Kembangkan Kapal Tanpa Awak


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2US4-OZlvKduW7e1OKJu87OyjC_3-X_oDg44XggFElyRu8Gs4Z9qTa8TL1rjEZsY3CLt954qvCCgaoeRi1vPbbbERyWHm0MNcyanWJOEzXl-kNhhwme08CVkXu_oNWXldcHYmU2upqsc/s1600/Model-Makara-02-USV.jpg
Makara 02
DEPOK Universitas Indonesia (UI) menjajaki kerja sama pembuatan prototipe kapal tanpa awak (USV) untuk untuk menolong korban manusia sebagai upaya mendukung operasi SAR dengan Basarnas.

"Kapal yang diberi nama dengan Makara-03 adalah sebuah USV yang dikembangkan dari Makara-01 dan Makara-02, yaitu USV sebelumnya," kata Humas Fakultas Tehmik UI, Tika Anggraeni, di kampus UI Depok, Jumat (29/11).

Ia mengatakan, Makara-03 didesain khusus untuk dapat bermanuver dan berotasi dengan cepat selain itu, desain "planning-hull" yang mengadopsi teknologi "axe bow" diaplikasikan pada makara-03 guna mendukung kemampuannya untuk melaksanakan operasi SAR.

Kapal tanpa awak ini didesain oleh Mahasiswa UI yang terdiri dari mahasiswa Teknik Perkapalan (M Hary Mukti/2009, Aditya Meisar/2009), Teknik Mesin(Riki/2012), Teknik Elektro (Novika Ginanto/2008, Uli/2010, Irvan JP Elliika/2008) yang dibimbing oleh Dosen Departemen Teknik Mesin UI Dr Ir Sunaryo MSc.

Konsep kapal tanpa awak untuk operasi SAR ini adalah ketika Tim Basarnas tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan Tim Basarnas itu sendiri di laut maka, kapal tanpa awak akan digunakan untuk melakukan operasi pencarian.

Misalnya, cuaca yang sangat buruk atau kondisi perairan yang dangkal dengan bebatuan yang curam yang dapat merobek kapal BASARNAS, maka kapal tanpa awak ini akan mencari lokasi aktual korban sebelum tim turun ke lokasi. "Kapal tanpa awak ini akan dikendalikan melalui komunikasi satelit dan digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap kapal penyusup," katanya.

Ia menjelaskan untuk dapat melakukan tugasnya itu Prototipe kapal tanpa awak yang dikerjakan oleh para mahasiswa UI ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kapal tanpa awak pada umumnya, seperti mampu kembali ke posisi semula jika kapal tersebut terbalik (self-righting boat), dan dilengkapi dengan baterai Litium Polymer yang disusun sistematis dengan Microcontroller sehingga kapal dapat beroperasi dalam waktu yang cukup lama.

republika

Satelit Khusus Pertahanan Masuk Rencana Anggaran 2014


Ilustrasi satelit
Jakarta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro akan menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Menurutnya, rencana itu akan dimasukkan dalam program anggaran tahun depan.

"Soal satelit ini masuk dalam program anggaran 2014. Tahap berikutnya perlu ada mekanisme tambahan. Pengadaan satelit dari Kemenkominfo," kata Purnomo di Jakarta, Jumat 29 November 2013.

Purnomo mengatakan, TNI Angkatan Darat telah lama memiliki siber pertahanan, meski masih sewa dari pihak luar. Namun kedepan, pemerintah harus memiliki satelit khusus untuk sistem pertahanan agar tidak mudah disadap oleh pihak asing.

"Oleh karena itu mesti diajukan anggarannya, sejauh ini belum ada anggaran untuk itu (satelit khusus milik RI)," ujarnya.

Pertahanan siber yang akan dibangun itu nantinya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan untuk sistem keamanan dan pertahanan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Polri.

Purnomo menambahkan, untuk urusan siber ada dua institusi yang menangani. Yakni pertahanan siber dibawah Kementerian Pertahanan yang di operasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal siber itu dibawah kewenangan Polri.

Sebelumnya Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemenhan mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Sebelumnya Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemenhan mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.

viva.co.id 

Pesawat C-130 Hercules Hibah dari Australia Tiba Hari Ini


Hercules Hibah A1330 TNI AU (RAAF)
Jakarta Kasus penyadapan yang membuat Indonesia tersinggung dan tercederakan membuat marah para pejabat, terutama Presiden SBY, karena ponselnya serta Ibu Ani Yudhoyono disadap. Setelah melakukan langkah pressure diplomatik, akhirnya PM Australia Tony Abbott membalas surat SBY, menjelaskan posisinya, tidak meminta maaf tetapi menyatakan akan kembali membina hubungan bilateral kedua negara dengan jaminan tidak akan melakukan langkah yang merugikan Indonesia.

Presiden kemudian memerintahkan Menlu Marty Natalegawa sebagai ujung tombak pemerintah untuk menindak lanjuti proses tersebut. Diharapkan dalm waktu tidak lama lagi akan terjalin kembali kerjasama bilateral seperti kerjasama intelijen, dan latihan bersama militer.

Ditengah gonjang-ganjing kemelut hubungan Indonesi-Australia, seperti pernah diberitakan, Indonesia akan menerima hibah empat buah pesawat angkut C-130H Hercules dari Australia. Dari informasi terakhir yang penulis terima, pesawat hibah ex RAAF (Royal Australian Air Force) pertama di-ferry (diterbangkan) dari Darwin menuju ke Lanud Abdulrahman Saleh Malang, dengan rute Darwin-Ngurah Rai-Abd Saleh. ETA (Estimate Time of Arrival) Rai (Bali) 10.30 LT (Local Time). Pesawat dengan tail number A-1330 diterbangkan oleh Letkol Pnb Reza dan Mayor Pnb Sugeng dari TNI AU. Pesawat direncanakan akan menggantikan tipe B yang sudah semakin tua, dengan home base di Malang atau Makassar.

Penambahan C-130 Bagi TNI AU dan Proses Hibah

Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan bahwa Indonesia akan membeli 9 pesawat C-130 Hercules seri H dari Qantas Defence Service, dimana 4 di antaranya merupakan hibah dari pemerintah Australia. Menurutnya lima pesawat yang dibeli harganya murah sekali kata Menhan Kamis (18/7/2013). "Jadi 4 hibah, 1 serviceable itu artinya kru harus training, karena digital. Ya perlu diremajakan, sesuai keinginan kita," tandasnya. Dia menambahkan, pesawat tersebut meski tidak lagi baru, namun bisa dipakai selama 15 tahun. "Total 4 hibah, 5 lagi kita beli dengan harga murah. Kalau di-upgrade bisa buat 15 tahun," pungkasnya.

"Pemerintah akan merenovasi dan meremajakan atau retrofit empat pesawat C-130 Hercules hibah dari Australia," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. "Biasanya kalau dapat hibah, atau dapat pesawat, selalu kami cek, renovate, retrofit, kami betul yakinkan bahwa pesawat itu layak terbang," kata Purnomo. Anggaraan yang dibutuhkan untuk melakukan retrovit 4 pesawat adalah $A 63 Juta. Biaya tersebut mencakup pemeliharaan tingkat berat, teknisi, pelatihan pilot, hingga pengecatan pesawat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI S.B. Supriyadi dalam siaran persnya mengatakan, sejak 31 Desember 2012, keempat pesawat itu sudah tidak diterbangkan lagi oleh RAAF karena pemerintah Australia menggantinya dengan C-130 Hercules tipe J. Kendati demikian, kata dia, usia empat pesawat jenis angkut itu masih bisa dipergunakan hingga 30 tahun ke depan dengan rata-rata 600 jam terbang/tahun.

Keempat pesawat C-130 H akan didatangkan secara bertahap dan yang pertama dengan tail number A97-006 akan tiba pada bulan Oktober 2013, pesawat kedua April 2014, ketiga Agustus 2014, dan kempat pada bulan Desember 2014. Pesawat pertama ex A97-006 yang kini diganti dengan tail number TNI AU (A-1330) inilah yang diberitakan, pengirimannya mundur satu bulan dari rencana.

Sebelumnya, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo, mengatakan Jumat (6/1/2012) bahwa pesawat Hercules yang diperlukan TNI-AU saat ini berjumlah 30 unit. Namun, TNI-AU hanya memiliki 21 pesawat Hercules, sehingga masih kurang sembilan pesawat. "Kekurangan pesawat Hercules itu akan dipenuhi dari hibah dan membeli. Ke-30 pesawat Hercules akan digunakan untuk pesawat tanki sebanyak dua unit, pesawat VIP dua unit, dan pesawat operasional untuk mengangkut dua batalion pasukan sebanyak 26 unit," kata Rodi. Ditambahkannya, pesawat tipe H yang akan dihibahkan Australia akan digunakan TNI-AU untuk menggantikan tipe B yang sudah sangat tua.

Menteri Pertahanan Australia David Johnston mengatakan penyerahan pesawat hibah Hercules C-130 dari Australia ke Indonesia akan tetap dilakukan, meskipun kerjasama militer kedua negara tengah berstatus dibekukan gara-gara isu penyadapan. Pada awalnya, penyerahan pesawat hibah itu ke Indonesia akan dilakukan dalam sebuah upacara khusus di Kota Williamtown di New South Wales. Namun upacara itu ditunda dengan kemarahan Presiden SBY menyusul terungkapnya penyadapan oleh intelijen Australia.

Nampaknya Australia menunjukkan keinginan kuat untuk memperbaiki downgrade hubungan dengan Indonesia sebagai dari akibat imbas penyadapan. Kini Australia harus segera berbaik dengan Indonesia, mengingat kawasan Laut China mulai panas. Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri dalam menangani konflik, AS yang katanya hebatpun kemudian menyadari saat melakukan operasi militer di Irak dan Afghanistan tetap membutuhkan Pakistan sebagai negara ketiga untuk kebutuhan transit pesawat tempur dan dukungan logistik. Ausralia akan menjumpai kesulitan apabila kerjasama pertahanan dengan Indonesia tetap beku. Inilah dinamika diplomasi dimana Indonesia diuntungkan dengan letak geografinya di posisi silang.

ramalan intelijen 

Menhan Khawatir Nasib Alutsista Jika Presiden Terpilih Tak Paham Militer


Jakarta - Dinamika politik menjelang Pilpres 2014 juga disoroti oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Ia mengutarakan ketakutannya jika pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak berlanjut jika presidennya tak mengerti militer.

"Kalau Presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," kata sambutan Purnomo di Hotel Century Altlet, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

Ia mengatakan ini dalam 'Diskusi Panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional'. Acara ini juga dihadiri jajaran prajurit TNI dan para pemimpin redaksi berbagai media.

Purnomo menjelaskan jika rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Ketakutan yang ia rasakan apakah sistem pertahanan yang sudah dirintisnya dapat dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.

"Dalam rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," terangnya.

Ia merekomendasikan jika harus ada landasan hukum berbentuk UU agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Perlu ada landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada," pungkasnya.

Detik

2 Napi yang Kabur dari LP Batu Nusakambangan Ditangkap Kopassus


http://achmadsyaroni.files.wordpress.com/2013/04/kopassus.jpgJakarta:2 Napi LP Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, yang melarikan diri berhasil tertangkap. Keduanya tertangkap oleh anggota Kopassus yang sedang berlatih di Nusakambangan.

"Penangkapan ini atas kerja sama petugas Lapas dengan pihak kepolisian setempat dan TNI Kopassus yang sedang berlatih di Nusakambangan," ujar Kasubdit Humas Ditjen Pemasyarakatan Akbar Hadi dalam pesan singkat kepada detikcom, Jumat (29/11/2013).

Kedua napi yang melarikan diri diketahui bernama Harun bin Aziz, terpidana mati pindahan dari LP Jambi, dan Suhardi bin Abdul Hamid yang merupakan terpidana seumur hidup pindahan dari LP Temanggung.

Keduanya terlibat dalam kasus perampokan di tempat terpisah.

Dikatakan Akbar, informasi tertangkapnya kedua napi kelas kakap tersebut diterima dari Kadiv Pemasyarakatan Jawa Tengah.

Suhardi ditangkap lebih dulu pukul 02.15 WIB dan Harun setelahnya pada pukul 04.30 WIB.

"Keduanya berhasil ditangkap disekitar pulau," ungkapnya.

Kedua napi kabur pada saat apel pagi Kamis (28/11). Dengan kaburnya dua napi tersebut, berarti sebulan ini ada 3 napi yang kabur.

Kamis (14/11) lalu, seorang napi kasus pembunuhan, Ahmad Yusuf alias Oji (41) kabur dari LP Batu.

Oji yang sedang menjalani masa asimilasi keluar sekitar pukul 14.00 WIB untuk membuang sampah. Hingga waktu apel sore, sekitar pukul 17.30 WIB, ia tidak kembali ke dalam lapas hingga akhirnya dilaporkan kabur.

Detik

Thursday, 28 November 2013

Kopassus “Habisi” Tentara Norwegia



 LATIHAN HAM TNI--Anggota Grup-2 Kopassus memperagakan skenario saat digelar latihan hukum humaniter (hukum perang) dan Hak Asasi Manusia kepada prajurit TNI di Markas Grup-2 Kopassus, Kandang Menjangan, Sukoharjo, Kamis (28/11). (foto atas).  Anggota angkatan bersenjata Norwegia memberikan instruksi  pasukan. Acara yang diselenggarakan bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Norwegia tersebut untuk memberikan pemahaman tentang hukum humaniter dan HAM  kepada prajurit TNI. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
LATIHAN HAM TNI–Anggota Grup-2 Kopassus memperagakan skenario saat digelar latihan hukum humaniter (hukum perang) dan Hak Asasi Manusia kepada prajurit TNI di Markas Grup-2 Kopassus, Kandang Menjangan, Sukoharjo, Kamis (28/11). (foto atas). Anggota angkatan bersenjata Norwegia memberikan instruksi pasukan. Acara yang diselenggarakan bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Norwegia tersebut untuk memberikan pemahaman tentang hukum humaniter dan HAM kepada prajurit TNI.


Puluhan pasukan Kopassus yang dinamai Pasukan Biru terlihat menunduk mengintai pasukan musuh atau tentara Norwegia yang berjumlah enam orang. Tiga anggota pasukan biru atau pihak Kopassus ditahan di basecamp pasukan merah untuk dimintai informasi militer.
Tidak mudah Pasukan Merah atau Pasukan Merah meminta keterangan militer pada pasukan biru. Bahkan salah satu anggota Pasukan Biru ditembak beberapa kali di bagian kakinya dengan senapan laras pendek karena tidak mau menunjukkan tempat persembunyian Pasukan Biru.
Selang beberapa menit, Pasukan Biru dari Kopassus datang untuk menyelamatkan tiga anggotanya yang ditahan Pasukan Merah. Ditenggah perjalanan pasukan Kopassus mendapati dua warga sipil yang beraktivitas mencari rumput di dekat basecamp Pasukan Merah. Dua warga sipil tewas ditembak Pasukan Biru dan tembakan tersebut didengar Pasukan Merah yang sedang berjaga sehingga terjadi kontak senjata di antara dua pasukan ini.
Selang beberapa lama, pihak Pasukan Kopassus bernegosiasi untuk menyelamatkan tiga anggotanya yang luka parah akibat dipukuli dan ditembak Pasukan Merah. Dengan bantuan satu unit mobil ambulans tiga anggota Pasukan Biru pun diselamatkan. Namun, pihak pasukan musuh atau Tentara Merah tak menyangka mobil ambulans dimanfaatkan pasukan biru untuk menyergap Pasukan Merah sampai mereka semua tewas dan dua pasukan berhasil melarikan diri.
Peristiwa tersebut bagian dari cuplikan adegan kedua dari empat adegan perang yang ditontonkan pihak Kopassus dan Tentara Norwegia dalam latihan perang bersama menangani separatis tanpa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di markas Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, Kamis (28/11).
Komandan Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan, Letkol (Inf) Maruli Simanjuntak mengatakan latihan ini merupakan yang terakhir setelah selama tiga hari sebelumnya  latihan di ruang kelas dan kini latihan bersama di lapangan. Unsur yang dilibatkan dalam latihan ini yakni dari pihak komandan saja yang berjumlah 45 orang dari Kopassus dan lima orang dari angkatan udara.
“Diharapkan setelah latihan ini hasil dan manfaatnya bisa disosialisasikan dengan anggota di bawahnya,” ujar Letkol Maruli.
Ia mengakui, manfaat dari latihan ini setidaknya mendapatkan pembelajaran. Selain itu,  secara umum internasional bisa melihatkan pada mereka bahwa Kopassus bukan anti hal-hal seperti ini. Dia mengatakan Norwegia merupakan negara yang memiliki perguruan tinggi atau negara yang sangat memperhatikan soal aturan perang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Konvensi Jenewa Swiss.
“Jadi Norwegia benar-benar negara yang patuh hukum dan HAM dalam berperang. Inilah yang dipelajari kedua belah pihak. Soal latihan bukan Kopassus yang mengajak bekerja sama, tetapi Norwegia menawarkan pada kami,” jelasnya
Menurut Letkol Maruli, semua unsur Kesatuan Kopassus semua diajak latihan bersama seperti di Wamena Papua dan Aceh. Disinggung soal kemampuan berperang tentara Norwegia, Ia mengaku kemampuan perang mereka banyak didukung logistik yang optimal karena mereka memang unggul dalam itu. Tetapi untuk perang di hutan Kopassus paling unggul dan tentara Norwegia ingin belajar kepada Kopassus.
“Pangkat pasukan Norwegia yang ikut latihan mulai dari bintara sampai Mayor Jenderal,” katanya.  Muhammad Ismail.

joglo semar 

Bahas penyadapan, Komisi I rapat tertutup dengan pemerintah

 




Komisi I DPR menggelar rapat gabungan bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk membahas isu penyadapan yang dilakukan Australia. Namun sayangnya, rapat gabungan ini digelar tertutup untuk umum.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang memimpin langsung rapat ini mengatakan, fokus agenda rapat kali ini bukan untuk mengetahui bagaimana cara Australia menyadap Indonesia, melainkan untuk mengetahui sikap pemerintah bagaimana kerja sama dengan Australia ke depan.

"Fokus kita bahwa kasus ini punya dampak yang bersifat aspek eksternalitas dan internalitas. Pada dinamika hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Bagaimana dinamika hubungan Indonesia Australia ke depan," ujar Mahfudz saat pimpin rapat gabungan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11).

Rapat gabungan semula terbuka untuk umum. Namun, akhirnya antara DPR dan pemerintah sepakat untuk menggelar rapat tertutup. Para awak media nasional maupun internasional pun tak diperkenankan meliput rapat gabungan itu.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, yang turut hadir dalam rapat ini mengusulkan agar rapat ini dilakukan secara tertutup. Pada akhir kesimpulan, ia setuju jika rapat kembali dibuka.

"Kami setuju pada akhir sidang kesimpulan rapat ini dilakukan terbuka. Tapi kami minta nanti dilakukan press conference bersama, ini untuk menunjukkan kesatuan eksekutif dan legislatif," ujar Purnomo di ruang rapat.

Dalam rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan dihadiri tiga wakil ketua Komisi I DPR, yakni, Ramadhan Pohan, Agus Gumiwang dan TB Hasanuddin.

Sementara dari pihak pemerintah, yang hadir yakni Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman. Selain itu ada Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI, Djoko Setiadi, Kapolri Jenderal Sutarman, Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema.
(mdk/dan)

merdeka 

Tentara Norwegia latih Group 2 Kopassus tangani separatisme


Tentara Norwegia latih Group 2 Kopassus tangani separatisme
Kopassus.

 Tentara Norwegia memberikan pelatihan kepada puluhan perwira TNI anggota Group 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Markas Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/11). Sedikitnya 6 personel Tentara Nasional Norwegia mengajari 45 perwira Kopassus tentang penanganan separatis tanpa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Komandan Group 2 Kopassus Kandang Menjangan, Letkol (inf) Maruli Simanjuntak mengatakan, kedatangan tentara Norwegia ke Group 2 Kopassus merupakan inisiatif mereka sendiri. "Ini inisiatif mereka sendiri, kita tidak mengundang. Mereka ingin mengembangkan ilmu, pengalaman dan bertukar pengalamannya dalam bidang kemiliteran bersama tentara Indonesia, khususnya Kopassus," ujar Maruli, Kamis (28/11).

Menurut Maruli, tentara Norwegia memberikan pelatihan selama empat hari, mulai Senin (25/11) hingga Kamis (28/11). Selama diklat tersebut kata Maruli, banyak pengalaman yang didapatkan. Pengalaman tersebut diharapkan akan ditularkan oleh para perwira kepada anggota di bawahnya.

Salah seorang peserta diklat, Kapten MZ Tarigan mengaku senang mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan juga melibatkan warga sipil. Latihan ini dinilai penting dilakukan khususnya saat perang melibatkan warga sipil.

"Ini sangat penting, soalnya bila benar terjadi, penanganannya nanti tidak melanggar HAM," katanya.

Pelatihan yang melibatkan tentara Norwegia tidak hanya dilakukan di Group 2 Kopassus Kandang Menjangan saja. Tetapi juga dilakukan di seluruh kesatuan Kopassus di Indonesia. Sebelum di Group 2 Kopassus, tentara Norwegia ini telah melakukan beberapa diklat. Yakni di Wamena, Merauke, Aceh dan beberapa tempat lainnya.

merdeka

Menhan: Indonesia Gampang Disadap karena Pakai Satelit Sewaan

Menhan: Indonesia Gampang Disadap karena Pakai Satelit Sewaan
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro.
 
Jakarta : Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.
"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.
"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.
Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.
Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.
"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano.
Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.
"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.
Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri
"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. (Adi)

liputan6.

DPR Tak Setuju Menkeu Membintangi Anggaran

DPR Tak Setuju Menkeu Membintangi Anggaran
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz.
 Jakarta - Wakil Ketua Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mengatakan, seharusnya Menteri Keuangan tak membintangi anggaran yang sudah diusulkan oleh Presiden. 

“Kalau Menteri Keuangan membintangi usulan anggaran, berarti dia membintangi usulan Presiden, dan itu aneh,” kata Harry saat dihubungi Tempo pada Rabu, 27 November 2013. Menurut dia, usulan anggaran sebenarnya sudah diputuskan oleh kabinet dan dibacakan dalam pidato Presiden pada 16 Agustus.

Kemarin, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana uji materi terhadap tugas Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan memblokade suatu anggaran. Pengujian tersebut dilayangkan oleh dua dosen ilmu tata negara terhadap Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Dua dosen tata negara meminta Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Menteri Keuangan memblokade anggaran karena menghambat pengadaan alat utama sistem senjata. Kewenangan Menteri Keuangan itu, dikatakan pemohon, mengurangi rasa aman dan perlindungan masyarakat secara umum.

"Hak atas rasa aman dan kelangsungan hidup terkurangi,” kata Aan Eko Widiarto, salah satu pemohon yang berstatus dosen tata negara di Universitas Brawijaya usai sidang pendahuluan.

tempo

Penyadapan Korea dan Singapura di Luar Wilayah Indonesia


PenyadapJAKARTA – Masalah penyadapan yang dilakukan oleh Singapura dan Korea memang tidak boleh dianggap sepele, meski kasusnya berbeda dengan yang dilakukan oleh Australia.

Untuk kerja sama internasional, masalah seperti ini memang harus dibereskan.

“Ya, informasi yang ada, penyadapan oleh Korea dan Singapura itu berbeda dari aksi Australia. Kedua negara itu melakukan penyadapan terhadap saluran kabel telepon bawah laut di sekitar Singapura. Tapi, apa pun, semua juga terkait soal penyadapan, perlu mendapat penyikapan,” kata anggota Komisi I DPR M Najib, di DPR, Kamis (28/11).

Dengan begitu, menurut dia, penyadapan yang dilakukan Singapura dan Korea itu dilakukan di luar teritorial Indonesia, sedangkan yang dilakukan oleh Australia terjadi di wilayah Indonesia, langsung terhadap telepon tokoh-tokoh penting RI.

“Jadi, penyikapan kita mungkin perlu sudut pandang yang lain. Ya, nanti kita akan rembug lagi dengan Menlu, dalam kesempatan berbeda,” kata politisi PAN itu.

Sementara itu, sebelumnya, sebelum rapat dengan Komisi I DPR, Menlu Marty Natalegawa telah memanggil Duta Besar Korea Selatan untuk mengonfirmasi tentang informasi bantuan Korea terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat Indonesia. Dalam penjelasannya, Dubes Korsel membantah tudingan itu.

“Dubes Korea di Jakarta sudah dipanggil dan menyanggah berita tersebut,” kata Menlu di DPR, Kamis (28/11).

Kementerian Luar Negeri juga memanggil Dubes Singapura untuk Indonesia. Sebab, berdasarkan bocoran dari mantan pegawai Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden, Singapura juga disebut membantu penyadapan yang dilakukan Australia itu.

Namun, Dubes Singapura belum memberikan keterangan yang jelas. “Kalau Dubes Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya,” tambah dia.

Menlu juga sudah meminta keterangan dari dutabesarnya di Korsel maupun Singapura. “Dubes kita disana juga dimintai keterangan,” tutur Marty.

Berita yang beredar, dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyebut AS dan mitra intelijennya yang disebut “Five Eyes” menyadap melalui kabel serat optik kecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Operasi intersepsi melibatkan kerja sama dengan pemerintah setempat dan perusahaan telekomunikasi atau melalui “operasi rahasia”.

Operasi intersepsi kabel bawah laut memungkinkan mitra “Five Eyes”, yakni AS, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, untuk melacak “siapa pun, dimana pun, dan kapan pun” yang digambarkan sebagai “zaman keemasan” intelijen sinyal.(winoto/d)
 

Australia Tetap Kirim Pesawat Hibah ke Indonesia


Pesawat Hercules Hibah dengan Logo TNI AU
CANBERRA - Menteri Pertahanan Australia David Johnston mengatakan penyerahan pesawat hibah Hercules C-130 dari Australia ke Indonesia akan tetap dilakukan, meskipun kerjasama militer kedua negara tengah berstatus dibekukan gara-gara isu penyadapan.

Situs Radio Austrlia mewartakan, pesawat pengangkut yang akan dihibahkan tersebut diterbangkan dari Darwin Kamis sore (28/11) dan Australia telah menandai status pesawat itu dengan keterangan dilepaskan.

Pesawat Hercules itu juga telah dicat ulang dengan bendera dan simbol Angkatan Bersenjata Indonesia.

Awalnya Australia hendak menyerahkan pesawat hibah itu ke Indonesia dalam sebuah upacara khusus di Kota Williamtown di New South Wales.

Namun upacara itu ditunda menyusul terungkapnya penyadapan Australia terhadap Presiden Yudhoyono, isterinya dan sejumlah menteri senior Indonesia pada tahun 2009.

Juru bicara untuk senator Johnston mengatakan penyerahan C-130 masih akan tetap dilaksanakan.

Namun dia tidak bersedia menjelaskan apakah pihaknya telah menentukan tanggal baru untuk upacara penyerahan resmi pesawat tersebut atau pesawat itu memang sudah diterbangkan ke Indonesia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan dirinya sudah berbicara dengan mitra kerjanya Menlu Australia, Julie Bishop mengenai pertemuan untuk membahas upaya membangun kembali hubungan bilateral Indonesia – Australia.

Marty Natalegasa menyampaikan hal ini sebelum melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR yang membidangi isu luar negeri.

Anggota Komisi I meminta penjelasan lebih rinci mengenai surat dari PM Australia Tony Abbott kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjanji tidak akan mencederai Indonesia atau hubungan bilateral kedua negara lagi.

Natalegawa mengatakan dia sudah mulai berupaya memulai pembahasan dengan Australia.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Bishop untuk mendiskusikan langkah awal, katakana saja agar kedua negara kembali bisa bersama-sama,” katanya.

Dia mengatakan pertemuan ini diperlukan sebelum protokol kerjasama di masa depan bisa disusun.

Indonesia mengatakan tidak akan memulai kembali kerjasama dibeberapa bidang seperti pencari suaka sebelum perjanjian baru ditandatangani. – abc/d
 
Poskota

Kapal Selam Buatan Korea Selatan Pesanan RI Mulai Diproduksi

http://us.images.detik.com/content/2013/11/28/1036/kapalselama.jpg  
ilustrasi
Jakarta -Sebagian dari tiga kapal selam kelas Changbogo yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan (Korsel) mulai diproduksi tahun ini di Korsel. Rencananya satu unit kapal selama juga akan dibuat di Indonesia sebagai bagian dari program transfer of technology (ToT) kedua negara.

"Lagi dimulai, secara fisik sudah dimulai (produksi) tahun ini. Kita pesan tiga kapal, satu dibuatnya di Korea tetapi kita menyertakan tim dari tim ahli sama pekerja ahli sambil kerja praktik di sana atau sambil belajar," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Bahkan kata Hidayat untuk kapal selam kedua beberapa sebagian komponennya ada akan dibuat di Indonesia. Artinya menurut Hidayat, Indonesia mulai berpartisipasi ikut membangun kapal selam Changbogo, diantaranya melalui PT PAL (Persero).

"Insya Allah bisa dilakukan di Indonesia dengan kerja sama juga dengan Korea, itu juga cita-cita Indonesia," katanya.

Tiga kapal ini adalah bagian dari program kerjasama pengadaan kapal selam Indonesia-Korsel hingga tahun 2025. Dari kerjasama ini, ke depan diharapkan insinyur Indonesia bisa mandiri untuk bisa memproduksi kapal selam buatan Indonesia.

"3 kapal itu program sampai 2025. Kita belajar dulu dan lama, dari kita nggak tahu apa-apa menjadi kita bisa buat di dalam negeri," imbuhnya.

Hidayat menambahkan pengadaan kapal selam ini langsung di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Namun Kementerian Perindustrian juga mempunyai kebijakan dan program kerja utamanya melihat spesifikasi dan industrialiasi kapal selam yang akan dipesan.

"Bukan ini sebenarnya Kemenperin jadi Kepala Pokjanya (Program Kerja) Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Budi Darmadi. Yang dibicarakan industri strategi seperti kapal selam yang kerjasama dengan Korea. Jadi poinnya bukan saya (Menperin) tetapi Menteri Pertahanan. Industri strategis itu kami melakukan dukungan teknis," jelas Hidayat.

Seperti diketahui Kementerian Pertahanan pada akhir Desember 2011 lalu menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME). Tiga kapal selam ini akan segera melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut.(wij/hen)

Detik

Menhan RI Tinjau Unsur Operasi Arung Hiu Di Perbatasan Pulau Terluar


Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro meninjau unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang tergabung dalam Opersi Arung Hiu-13, di Perairan Raja Ampat, Papua, Selasa (26/11). Kunjungan kerja Menhan didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Pangarmatim Laksmana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum., Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, S.Sos., selaku Komandan Gugus Tugas Opersi Arung Hiu-13.

Rombongan Menteri Pertahanan tiba di perairan Raja Ampat menggunakan KRI Surabaya-591 yang menjadi kapal markas Operasi Arung Hiu-13. Selanjutnya Menhan RI didampingi Kasal meninjau rencana lokasi Sail Raja Ampat 2014, dari udara menggunakan Helikopter jenis Bell HU-415. Sedangkan Pangarmatim bersama Komandan Guspurla meninjau rencana lokasi Sail Raja Ampat dari laut menggunakan kendaraan air cepat Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB).

Kunjungan kerja Menhan selanjutnya menuju Sorong untuk menghadiri  acara Bhakti Sosial berupa pembagian paket sembako dan perehaban Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Silo Kampung Mariat Gunung, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong serta menghadiri Seminar Bela Negara di Hotel Meredia. Pada kesempatan itu Menhan selaku pembicara menyampaikan pentingnya pemahaman dan menanamkan jiwa patriotisme, bela negara dan cinta tanah air terhadap masyarakat generasi muda penerus bangsa.

Adapun rangkaian kunjungan kerja menhan ke pulau-pulau terluar di perbatasan Papua diantaranya yaitu, Minggu tanggal 24 Nopember 2013, on board KRI Surabaya - 591 di Pelabuhan umum Biak Numfor, dilanjutkan pelayaran menuju Pulau Bras dan Pulau Fanildo. Pada kesempatan itu Menhan menerima paparan dari Danguspurlatim tentang  rencana terinci Track yang akan di lalui, jadwal kegiatan, situasi daerah operasi serta data-data daerah yang akan di kunjungi.

Selanjutnya Senin tanggal 25 Nopember 2013 KRI Surabaya tiba di perairan Pulau Bras dan Pulau Fanildo, Menhan RI di dampingi Kasal dan Pangarmatim menggunakan Helikopter TNI AL HU-415 menuju Pulau Bras dan Pulau Fanildo untuk melaksanakan peninjauan terhadap Pos Pengamanan Pulau Terluar (Pam Puter). Menhan menyampaikan arahan kepada Prajurit TNI yang sedang bertugas di Pulau Bras dan Pulau Fanildo serta memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. (Dispenarmatim)