Komisi I DPR menggelar rapat gabungan bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk membahas isu penyadapan yang dilakukan Australia. Namun sayangnya, rapat gabungan ini digelar tertutup untuk umum.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang memimpin langsung rapat ini mengatakan, fokus agenda rapat kali ini bukan untuk mengetahui bagaimana cara Australia menyadap Indonesia, melainkan untuk mengetahui sikap pemerintah bagaimana kerja sama dengan Australia ke depan.
"Fokus kita bahwa kasus ini punya dampak yang bersifat aspek eksternalitas dan internalitas. Pada dinamika hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Bagaimana dinamika hubungan Indonesia Australia ke depan," ujar Mahfudz saat pimpin rapat gabungan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11).
Rapat gabungan semula terbuka untuk umum. Namun, akhirnya antara DPR dan pemerintah sepakat untuk menggelar rapat tertutup. Para awak media nasional maupun internasional pun tak diperkenankan meliput rapat gabungan itu.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, yang turut hadir dalam rapat ini mengusulkan agar rapat ini dilakukan secara tertutup. Pada akhir kesimpulan, ia setuju jika rapat kembali dibuka.
"Kami setuju pada akhir sidang kesimpulan rapat ini dilakukan terbuka. Tapi kami minta nanti dilakukan press conference bersama, ini untuk menunjukkan kesatuan eksekutif dan legislatif," ujar Purnomo di ruang rapat.
Dalam rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan dihadiri tiga wakil ketua Komisi I DPR, yakni, Ramadhan Pohan, Agus Gumiwang dan TB Hasanuddin.
Sementara dari pihak pemerintah, yang hadir yakni Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman. Selain itu ada Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI, Djoko Setiadi, Kapolri Jenderal Sutarman, Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema.
(mdk/dan)
merdeka
