ONTASK PERTAMA KRI DIPONEGORO-365, DELAPAN HARI DI LAUT MEDITERANIA

KRI Diponegoro-365 yang tergabung dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII/E UNFIL 2013 memulai tugas sebagai peacekeeper di Area of Maritime Operation (AMO) selama delapan hari di laut Mediterania, mulai tanggal 5 hingga 12 April mendatang. Di hari pertama tugasnya Satgas MTF Unifil tersebut langsung disambut oleh gelombang laut Mediterania, Perwira Pelaksana (Palaksa) selaku Wadan Satgas MTF Letkol Laut (P) Wawan Trisatya mengatakan “….tetap semangat laksanakan tugas walaupun cuaca kurang bersahabat…”, jelasnya memberi semangat kepada divisi jaga yang saat itu jaga di anjungan KRI. Hari kedua di Laut Mediterania KRI Diponegoro-365 langsung mendapatkan kehormatan menjadi MIO Commander dari enam Negara (Brazil, Jerman, Turki, Yunani, Bangladesh dan Indonesia) Unsur-unsur MTF/CTF-448 yang terdiri dari delapan Kapal perang. Sebagai MIO Commander, KRI Diponegoro-365 menjadi pemimpin semua unsur MTF yang sedang melaksanakan operasi Maritime Interdiction Operation (MIO) di AMO, bertugas menerima setiap laporan hailing unsur-unsur yang sedang beroperasi untuk didata dan dicocokkan dengan Abakus  List  klasifikasi  status kapal tersebut. Unsur-unsur MTF/CTF-448 tersebut diantaranya KRI Diponegoro-365 dari Indonesia, BRNS Constituicao (COS) dari Brazil, FGS Gepard (GEP) dan FGS Hermelin (Her) dari Jerman, TCG Turgutreis (TUR) dari Turki, BNS Osman (OSM) dan BNS Madhumati (MAD) dari Banglades serta HS Kasos (KAS) dari Yunani. Selama menjadi MIO Commander KRI Diponegoro-365 beserta Satgas MTF juga bertanggung jawab terhadap situasi ancaman keamanan udara dengan menjadi HEC (Helicopter Element Coordinator). Tugas tersebut dilaksanakan karena KRI Diponegoro-365 pun bertugas sebagai AAWC (Anti Air Warfare Commander). Pada saat itu Helicopter BO-105 NV 409 milik Indonesia melaksanakan AASYWEX (Anti Asymetris Warfare Execise) dengan unsur HS Kasos dari negara Yunani, dengan skenario helly BO-105 NV 409 tersebut terbang mendekat dan disimulasikan sebagai ancaman udara terhadap kedua unsur KRI Diponegoro-365 dan HS Kasos. Helly BO-105 mendekat di kapal HS Kasos, kemudian dilaksanakan panggilan oleh HS COS kepada Helly tersebut, tetapi dari pihak Helly tidak menjawab panggilan dari COS, bahkan semakin mendekat, sehingga helly dianggap ancaman udara bagi kapal HS COS maka disimulasikan diadakan penembakan senjata mitraliur dari HS COS, yang kemudian helly tersebut terbang menjauh. Demikian juga, latihan tersebut dilaksanatkan pada KRI Diponegoro-365 dengan bentuk latihan yang sama. Pada hari yang sama KRI Diponegoro-365 kedatangan satu Kadet dan Bintara pelatih dari LAF (Lebanon Armed Force) Navy, dalam rangka belajar dan memahami tentang kegiatan tugas sebagai peacekeeper, salah satunya pelajaran teori maupun praktek cara hailing ke kapal yang akan masuk maupun keluar dari pelabuhan Lebanon. Pada hari keenam KRI Diponegoro-365 beserta Satgas MTF melaksanakan latihan peran tunda menunda dengan Kapal LAF Navy Sour-12, kedua unsur saling bergantian melaksanakan pertolongan dalam tunda menunda kapal. Selesai peran tunda menunda dilanjutkan latihan peran RAS (Replenishment At sea), kedua latihan peran tersebut berjalan dengan baik dan lancar.           Sampai dengan hari keenam pelaksanaan operasi sebagai peacekeeper  di Area of Maritime Operation (AMO) di Laut Mediterania, KRI Diponegoro-365 telah melaksanakan Hailing sebanyak 31 kapal yang akan keluar masuk pelabuhan Beirut ataupun perairan Lebanon sekitarnya. (Pen Satgas TNI Maritim Konga XXIII-E Unifil 2013) Sumber TNIAL

Ini Delapan Jenderal Calon Kuat Kapolri?

TEMPO/ Machfoed Gembong

Jakarta : Isu pergantian Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo terus mengemuka di Markas Besar Polri. Ada sejumlah nama yang 'beredar'. Menurut sumber Tempo, delapan orang disebut-sebut bersaing ketat dalam meraih kursi tertinggi di Trunojoyo tersebut.

Mereka adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Anang Iskandar, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, Kepala Polda Jawa Barat Brigadir Jenderal Tubagus Anis Akngkawijaya, Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf, serta Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Pudji Hartanto.

Sumber di Kepolisian mengatakan, sejumlah nama tersebut sudah melakukan lobi-lobi ke beberapa pihak. "Sudah banyak yang cari panggung, biar kelihatan bekerja dan dilirik Pak SBY," kata sumber tersebut, Jumat, 12 April 2013.

Pejabat kepolisian yang lain pun mengatakan, di antara mereka ada yang sudah menemui tokoh-tokoh partai. Bakal calon itu meminta orang partai menyodorkan namanya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Orang partai itu juga memanfaatkan demi kepentingan Pemilu," ujar dia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Suhardi Halius enggan mengomentari informasi ini. "Kami belum tahu," ujar dia saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat sore.

Adrianus Meliala, anggota Komisi Kepolisian Nasional juga menolak mengomentarinya. Menurut Adrianus, Kompolnas memang mengantongi nama-nama calon Kepala Polri. Namun, nama-nama itu belum bisa dipublikasikan ke media karena masih ditelusuri latar belakangnya. Hasil pengusutan akan diserahkan ke Presiden sebagai bahan pertimbangan. "Nanti akan kami serahkan ke Presiden kalau sudah lengkap," kata dia.

Sumber Tempo

Wakasal Tinjau Puslatpurmar-5 Baluran

Situbondo : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Hari Bowo meninjau daerah latihan dan melakukan pengecekan sarana serta prasarana pendukung yang akan digunakan dalam ajang Tahap Latihan Umum Latgab TNI 2013 di Puslatpurmar-5 Baluran, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Penerangan Pasmar-1 dalam surat elektronik kepada Antara di Surabaya melaporkan Wakasal Laksamana Madya TNI Hari Bowo tiba di Pantai Banongan dengan menggunakan Helly Belt VIP TNI-AL HU-420 milik Skuadron 400 Puspenerbal.

Kedatangan Wakasal yang didampingi Kasarmatim Laksma TNI Darwanto, Kadisfasianal Laksma TNI Lefrand Tuelah, Danpuspenerbal Laksma TNI I Nyoman Nesa, Danlantamal V Surabaya Laksma TNI Sumadi, serta Danpasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Siswoyo Hari S. itu disambut oleh Danpuslatpurmar-5 Baluran Letkol Marinir Agus Gunawan W.

Wakasal langsung melakukan pengecekan proses renovasi menara tinjau di Pantai Banongan, karena dari menara tersebut direncanakan Presiden RI Dr H Susilo Bambang Yudhoyono akan melihat manuver pasukan pendarat Korps Marinir dalam merebut dan menguasai pantai musuh.

Selanjutnya, Wakasal meninjau proses renovasi Mess Keris Samudera dan titik peninjauan di ketinggian T.12 Karang Tekok Situbondo. Ketinggian T.12 merupakan titik tinjau utama yang menjadi tempat menyaksikan formasi pergerakan pasukan, manuver kendaraan tempur, dan pesawat tempur.

Dari tempat tersebut dapat melihat sasaran tembakan utama seperti bantuan tembakan udara (BTU), bantuan tembakan kapal (BTK) serta senjata lintas lengkung dari unsur Artileri.

Rangkaian peninjauan yang dilakukan Wakasal Laksamana Madya TNI Hari Bowo beserta rombongan diakhiri dengan meninjau Mako Puslatpurmar-5 Baluran dengan melakukan pengecekan fasilitas yang dimiliki serta lokasi-lokasi yang akan dijadikan tempat posko latihan.

Rencananya, sebelum Latgab TNI 2013 akan dilakukan Tahap Latihan Umum di Puslatpurmar-5 Banongan dengan menggunakan daerah latihan di Pantai Banongan, Jangkar, Karang Tekok dan daerah-daerah di sekitarnya dengan melibatkan ribuan prajurit dari TNI AD, TNI AL , TNI AU dan menggunakan Alutsista yang dimiliki oleh TNI.

Sementara itu, Asisten Intelijen Komandan Korps Marinir (Asintel Dankormar) Kolonel Marinir Imam Sopingi melakukan Safari Intelijen di Balai Prajurit Pangkalan Korps Marinir Surabaya, Jalan Opak, Surabaya (12/4).

Dalan waktu yang sama, Jalasenastri Korcab Pasmar-1 Gabungan Jalasenastri Korps Marinir mengadakan pengecekan kesiapan lomba mewarnai dan menggambar bagi putra-putri anggota dalam rangka memperingati HUT ke-67 Jalasenastri Kantor Jalasenastri Korcab Pasmar-1, Gunung Sari, Surabaya

 

Sumber  Antara Jatim

LANAL TANJUNG BALAI KARIMUN ADAKAN GELADI TUGAS TEMPUR PANGKALAN

TNIAL  Jakarta, 13 April 2013, -- Komandan Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat (Dankolatarmabar) Kolonel Laut (P) Yudo Margono didampingi Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut (P) Sawa meninjau langsung pelaksanaan Geladi Tugas Tempur (Glagaspur) Pangkalan (P1) TW.I TA.2013 di Markas Komando (Mako) Lanal Tanjung Balai Karimun, Jumat (12/4).      Glagaspur P1 dilaksanakan dalam rangka menguji tingkat kesiapan dan ketrampilan personel Lanal Tanjung Balai Karimun dengan materi latihan meliputi;  latihan pangkalan umum, latihan unsur KAL/Patkamla, latihan pangkalan unsur pendukung dan latihan mendukung Binpotnaskuatmar.      Dankolatarmabar, dalam sambutan yang disampaikan dihadapan seluruh Perwira, Bintara dan Tamtama Lanal Tanjung Balai Karimun mengatakan bahwa pelaksanaan Glagaspur P1 yang dilaksanakan Lanal Tanjung Balai Karimun ini merupakan program Latihan TNI Angkatan Laut biasa dan rutin dilaksanakan dalam rangka menguji tingkat kesiapan dan ketrampilan seluruh personel Lanal Tanjung Balai Karimun.      Lebih lanjut Dankolatarmabar mengatakan, dengan adanya Glagaspur P1 diharapkan agar setiap personel Lanal Tanjung Balai Karimun dapat memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk  mendukung kelancaran pelaksaaan tugas dan tanggungjawab satuan yang telah digariskan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut.      Glagaspur P1 TW.I TA.2013 dilaksanakan selama dua hari tanggal 11 dan 12 April 2013 mengambil tempat di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan Lapangan Tembak Kompi Senapan C Yonif 134/Tuah Sakti dengan Tim Penguji/Penilai Latihan dari Kolatarmabar.

GUGUS KEAMANAN LAUT KOARMABAR GELAR OPERASI LIBATKAN KRI TERBARU

(TniAl)Jakarta  11 April 2013, -- Komandan Gugus Keamanan Laut  Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguskamla Koarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Arusukmono Indra Sucahyo pimpin Langsung operasi keamanan laut di perairan wilayah barat  dengan melibatkan KRI  terbaru jenis kapal cepat rudal (KCR) KRI Beladau-643 produksi dalam negeri.      Operasi yang digelar tersebut saat ini melibatkan sejumlah  KRI terdiri dari  berbagai jenis diantaranya Jenis kapal perusak kawal  tipe parchim, kapal cepat rudal (KCR), kapal patroli tipe  PC 40, jenis Kapal angkut tank tipe Frocsh  dengan kapal markas komando di  KRI Tjiptadi-381.      Danguskamla Koarmabar  Laksma TNI Arusukmono Indra Sucahyo  menekankan kepada para komandan unsur KRI yang terlibat operasi dibawah kendali komando Guskamla agar meningkatkan kinerja selama pelaksananaan kegiaatan operasi keamanan laut di wilayah perairan barat Indonesia      Lebih lanjut disampaikan guna meningkatkan hasil operasi dan citra TNI AL, Komandan Guskamla menekankan agar para Komandan KRI dan seluruh pengawak unsur KRI yang terlibat dalam operasi keamanan laut di wilayah barat Indonesia  melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan lebih teliti terhadap berbagai pelanggaran dan tetap berpedoman kepada ketetntuan  serta hukum yang berlaku.

CN-235 Pesanan TNI-AL Terbang

ARC

Tanpa banyak gembar-gembor dan publikasi, PT. Dirgantara Indonesia telah berhasil melakukan uji terbang CN-235 MPA pesanan TNI-AL. ARC mendapat informasi, uji coba berlangsung pada Jumat 5 april lalu. Uji terbang dilangsungkan mulai dari Bandung hingga kawasan Pangandaran dengan waktu tempuh 1,5 jam. Uji terbang itu sendiri berlangsung sukses, dan pesawat mendarat dengan selamat. TNI-AL sendiri diketahui memesan 3 unit CN-235 versi patroli maritim.

Berbeda dengan CN-235 pada umumnya, pesawat patroli pesanan TNI-AL ini menggunakan desain winglet pada ujung sayapnya. Winglet dipercaya mampu mengefisienkan gaya hambat, yang nantinya berujung pada penghematan bahan bakar. Selain itu, dari foto-foto yang dikirimkan ke redaksi ARC, terlihat jelas radar pesawat akan ditempatkan pada perut pesawat, seperti konfigurasi CN-235 milik Coast Guard Korsel. Selain itu terdapat pula bubble window pada bagian belakang pesawat. Jendela gembung ini berfungsi sebagai tempat awak pesawat melakukan pengamatan secara visual. Namun demikian, isi serta peralatan yang dipasang kedalam tubuh CN-235 ini belum diketahui secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawatiran penundaan KFX/IFX

Hingga saat ini rancang bangun sejati atau final dari KFX belum pernah dirilis secara resmi oleh Korea Selatan. Pengamat banyak mencermati perkembangan proyek KFX/IFX dari gambaran artis.

"... untuk saat ini kami masih mengkaji kembali kelayakannya... "

Jakarta : Proyek prestisius-ambisius Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment ditunda pada tahap pertama. Hal itu dinyatakan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Young-sun, sebagai satu rancang bangun jangka panjang; sehingga kedua negara tidak perlu merasa tergesa-gesa.

Kim menyatakan hal itu di ruang kerjanya, di Jakarta, Jumat, atas kelangsungan proyek arsenal tempur taktis-strategis senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat itu. 

"Proyek (KFX/IFX) ini tidak dihentikan. Ini proyek jangka panjang, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. Kami masih mengkaji kelayakannya, selain itu juga ada upaya untuk mengadopsi teknologi-teknologi terbaru untuk diimplementasikan ke dalamnya," ujar Kim.

Meski demikian, Kim mengaku sangat memahami ketergesaan yang mungkin muncul di Indonesia berkaitan dengan kepastian soal proyek KFX/IFX.

"Kami paham sepenuhnya betapa penting proyek IFX/KFX, namun untuk saat ini kami masih mengkaji kembali kelayakannya," ujar dia. 

Dari sisi Korea Selatan, inisiasi pengembangan KFX ini telah dilakukan sejak 2001 pada saat Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, memimpin negara industri terkemuka Asia itu. Mereka sudah sangat paham bahwa proyek KFX ini layak dikerjakan sejak masa kepemimpinan presiden itu, alias 12 tahun lalu.

Menurut sumber, Korea Selatan pada 2010 menggandeng Indonesia mengembangkan KFX/IFX itu dengan pertimbangan Indonesia mitra tepat untuk itu. Saat itu, Korea Selatan menawarkan banyak hal, di antaranya transfer teknologi kelas tinggi pesawat tempur yang digadang-gadang sekelas dengan F-35 Lighting II buatan Amerika Serikat. 

Indonesia belakangan banyak membeli arsenal militer dari Korea Selatan, dimulai dengan 12 unit KT-1B Wong Bee untuk TNI AU, perawatan total kapal selam kelas U-209 KRI Cakra/402 hingga pembelian lima unit lagi kapal selam serupa dengan dua di antaranya dibuat di Tanah Air.

Pula, tahap final pembelian FTA-50 Golden Eagle dari Korea Selatan untuk TNI AU telah dilakukan. TA-50 Golden Eagle ini menyisihkan pesaingnya, Yakovlev Yak-130 Mitten buatan Rusia dan Aermacchi M-346 dari Italia.

Korea Selatan sendiri, sejak lama mengincar F-22 Raptor buatan Lockheed, Amerika Serikat, untuk memperkuat angkatan udaranya mengingat negara itu masih dalam status perang dengan Korea Utara. Amerika Serikat tidak mengijinkan F-22 Raptor dibeli Korea Selatan, karena mereka "lebih menyukai" mengalihkan arsenal strategis itu kepada Jepang.

"Banyak aspek yang harus diperhatikan, maka dari itu ini menjadi sebuah proyek jangka panjang. Tentunya akan menyita banyak waktu, kita bisa menjalankannya pelan-pelan," kata Kim menambahkan.

Sebelumnya, pada awal Maret, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sisriadi juga telah memastikan proyek KFX/IFX tidak dihentikan melainkan ditunda selama 1,5 tahun (hingga September 2014) melalui surat resmi yang dikirim oleh pihak Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korsel.

Ia mengatakan, produksi bersama pesawat KFX/IFX yang telah disetujui pada 2011 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama, yaitu Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012.

Dalam pelaksanaan TD Phase selama 20 bulan, Indonesia dan Korea Selatan telah membentuk Combine R&D Centre (CRDC) dan telah mengirim sebanyak 37 tenaga ahli Indonesia guna bersama kolega Korea Selatan-nya merancang-bangun pesawat KFX/IFX.

Namun, kata dia, di dalam perjalanan mengikuti perkembangan politik dan ekonomi, pemerintah Korea Selatan melalui surat resmi yang dikirim DAPA, berinisiatif menunda pelaksanaan produksi selama 1,5 tahun (hingga September 2014). 

Penundaan ini disebabkan belum ada persetujuan Parlemen Korea Selatan untuk menyediakan anggaran yang diperlukan guna mendukung tahap EMD (Engineering and Manufacturing Development Phase) Program.

Sisriadi menjelaskan, ada tiga tahap proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, tahap pertama, pengembangan teknis, diikuti rekayasa manufaktur dan ketiga, pembuatan prototipe.

"Tahap yang ditunda itu tahap kedua. Pada masa penundaan, pemerintah Korea Selatan akan melaksanakan studi kelayakan ekonomis terhadap program ini," kata dia.

Sumber Antara

TNI-AU Tolak Lanud Iswahyudi Dijadikan Bandar Udara

Dok. Dispenau
TNI Angkatan Udara menolak usulan pemerintah daerah yang meminta agar Pangkalan Udara Iswahyudi di Magetan, Jawa Timur, yang selama ini berfungsi sebagai pangkalan militer diperluas penggunaannya untuk kepentingan sipil.

 TNI Angkatan Udara menolak usulan pemerintah daerah yang meminta agar Pangkalan Udara Iswahyudi di Magetan, Jawa Timur, yang selama ini berfungsi sebagai pangkalan militer diperluas penggunaannya untuk kepentingan sipil.

"Usulan untuk memperluas fungsi Lanud Iswahyudi ke kepentingan sipil sudah kami ajukan pada tahun 2010, namun tidak disetujui. Waktu itu yang mengusulkan adalah para kepala daerah yang ada di wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Nganjuk," ujar Bupati Madiun Muhtarom kepada wartawan, Jumat.

Menurut dia, penolakan tersebut karena Lanud Iswahyudi Magetan merupakan pangkalan militer yang banyak terdapat peralatan tempur, alat perang, dan juga senjata milik TNI AU. Dengan pertimbangan itu sehingga tidak akan mungkin dibuka untuk umum.

"Tidak ada izin dari Kepala Staf Angkatan Udara saat itu. Alasannya adalah untuk keamanan negara, karena di dalamnya ada alat perang TNI AU," kata dia.

Ia mengakui jika semisalnya di wilayah Madiun terdapat lapangan terbang sipil, maka daerahnya akan lebih dinamis. Hal tersebut karena keberadaan lapangan terbang akan memicu munculya bisnis ikutan di bidang ekonomi dan pariwisata, seperti hotel, restoran, tempat wisata, dan jasa biro perjalanan.

Hal tersebut tentunya sejalan dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Caruban sesuai dengan PP Nomor 52 tahun 2010.

Pihaknya sangat mendukung upaya sejumlah kepala daerah di Jawa Timur untuk membangun lapangan terbang demi kelancaran akses transportasi, seperti yang sedang digagas oleh Kabupaten Bojonegoro dan lainnya. Terlebih, infonya izin telah keluar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan juga TNI AU.

Meski tidak disetujui keberadaan lapangan terbang, pihaknya optimistis pengembangan wilayah Madiun dan sekitarnya akan terus berjalan.

"Setelah ini akan dibuka jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono yang juga melewati Kabupaten Madiun. Keberadaan tol tersebut sangat penting dan mampu memberikan 'multiplier effect' yang luar biasa bagi warga Kabupaten Madiun, terutama di bidang sosial dan ekonomi," kata dia.

Sumber  Jurnas.com

TNI Akan Gelar Latgab TNI Tingkat Divisi

JAKARTA (Pos Kota) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menggelar Latihan Gabungan (Latgab) TNI Tingkat Divisi tahun 2013. Hal ini ditandai dengan kegiatan Penataran Pelaku Latihan Posko yang dibuka oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsdya TNI Daryatmo, S.IP selaku Direktur Latihan (Dirlat) Latgab TNI, bertempat di Markas Divisi Infantri 1 Kostrad Cilodong, Bogor-Jawa Barat, Jumat (12/4/2013).
Penataran Pelaku Latihan Posko bertujuan agar para pelaku Latgab TNI tahun 2013 mendapat pencerahan dan pembekalan sebaik-baiknya, agar dalam pelaksanaan latihan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Pembekalan yang diberikan, antara lain tentang Operasi Gabungan, Operasi Udara Gabungan, Operasi Linud, Operasi Amfibi, Operasi Laut Gabungan, Penerapan Strategi Latihan Gabungan TNI, Materi Olah Yudha Latgab TNI dan Prosedur Administrasi Logistik Latgab TNI.
Dalam amanatnya Kasum TNI menyampaikan, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Latihan Posko Latgab TNI tahun 2013, perlu adanya kegiatan briefing pelaku latihan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara penyelenggara dan pelaku latihan. Kegiatan briefing pelaku ini didalamnya juga terdapat pencerahan dari tim revisi operasi gabungan dan kampanye militer.

Penyelenggaraan latihan gabungan ditujukan, disamping untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional juga untuk menguji doktrin-doktrin pertahanan masing-masing matra baik dari aspek personel, materiil, perangkat lunak serta alutsista, yang sewaktu-waktu siap digunakan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang mungkin akan timbul. “Latihan Posko Latgab TNI ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan didesain serealistis mungkin sehingga benar-benar membawa manfaat untuk tujuan Latgab”, harapnya.
Lebih lanjut dikatakan, agar penyelenggaraan Geladi Posko Latgab TNI benar-benar dapat efektif bagi upaya peningkatan profesionalitas TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya, maka skenario latihan harus dibuat serealistis mungkin disesuaikan dengan prediksi operasi militer yang paling mungkin terjadi dihadapkan dengan ancaman. Keberhasilan Geladi Posko Latgab TNI tidak terlepas dari peran penyelenggara dan pelaku Latgab.
Kasum TNI berpesan agar para pelaku latihan dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk betul-betul memahami materi pencerahan maupun semua briefing yang akan disampaikan oleh para Deputi Latihan yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan Latihan Gabungan TNI Tingkat Divisi tahun 2013.
Hadir pada acara tersebut Pangkostrad selaku Pangkogab TNI, Wapang Kogab, Kas Kogab, Pangkogasgab, para Dansatgas, Perwira Staf Kogab, Kogasgab dan Kosatgas.

Sumber Poskota

Koarmabar Uji Skill Calon Komandan Kapal Perang

Para perwira diberikan kesempatan untuk mempraktekkan kemampuan dalam mengawaki KRI.

Dansatrolarmabar Kolonel Laut (P) Deni Septiana saat memimpin dan menilai para peserta uji skill calon komandan KRI jajaran Koarmabar di KRI Kobra-867 di perairan Teluk Jakarta.

Jakarta, POL KOMANDO Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) melaksanakan uji skill kepada para perwira yang akan menjabat sebagai Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran Koarmabar di Perairan Teluk Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Uji Skill yang menggunakan KRI Imam Bonjol-383 dan KRI Kobra-867 tersebut, para perwira diberikan kesempatan untuk mempraktekkan kemampuan dalam mengawaki KRI.

Sehari sebelumnya, para perwira tersebut telah melaksanakan Uji Kompetensi secara tertulis dan lisan di hadapan Panglima Koarmabar (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Arief Rudianto, S.E., yang diwakili Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI M. Atok Urrahman di Komando Latihan Koarmabar (Kolatarmabar).

Uji Kompetensi yang telah dilaksanakan secara tertulis dan wawancara secara lisan kepada Perwira Koprs Pelaut sejumlah lima Perwira Menengah dengan pangkat Letnan Kolonel dan empat Mayor serta satu Perwira Pertama dengan pangkat Kapten yang direncanakan untuk diberikan kepercayaan menjabat Komandan unsur KRI jenis Parchim dan jenis kapal PC jajaran Koarmabar.

Dalam kegiatan uji skill tersebut dipimpin Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmabar (Dansatkorarmabar) Kolonel Laut (P) Nur Singgih Prihartono dengan KRI Imam Bonjol- 383 dan Komandan Satuan Kapal Patroli Koarmabar (Dansatrolarmabar) Kolonel Laut (P) Deni Septiana dengan KRI Kobra-867 serta didampingi perwira penguji dari Kolatarmabar.

Sumber Pelita

Ini Alasan Sukhoi dan F16 Tak Meriahkan Acara HUT TNI AU ke-67

Tribunnews.com/Wahyu Aji

Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 

JAKARTA : Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menuturkan alasan pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) seperti F-16, Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 MK2 tidak ditampilkan dalam perayaan HUT TN AU ke-67 yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,.
Kedua pesawat tersebut, rencananya difokuskan untuk latihan gabungan TNI yang digelar pada Mei 2013 mendatang.
"Sejumlah alutsista (pesawat) tidak dapat ditampilkan dalam memeriahkan HUT TNI AU kali ini karena difokuskan untuk latgab," kata KSAU, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Marsekal TNI Ida Bagus menuturkan, dalam perayaan puncak hari ulang tahun TNI AU itu menampilkan 2 tim pesawat aerobatik kebanggaannya yaitu Jupiter Aerobatic Team (JAT) dari Skadron Pendidikan 102 Lanud Adi Sutjipto dan Team Dynamic Pegasus Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Kalijati Subang, Jawa Barat.
Atraksi yang dilakukan di Landasan terbang Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, ini menampilkan simulasi antiteror yang dilakukan oleh Detasemen Bravo yang berjumlah sekitar 70 orang.
Atraksi dimulai dengan 20 anggota melakukan terjun payung dari pesawat Hercules. Mereka harus mendarat tepat di atas kapal karet yang ditaruh di lapangan.
Saat mendarat tiba-tiba terjadi ledakan yang diduga bom yang berjarak sekitar 3-5 meter dari perahu karet. Ledakan itu sempat menarik perhatian masyarakat yang menonton sampai-sampai mereka melewati batas penonton.
Ada tiga aksi yang cukup unik seperti aksi Pegasus solo yaitu pesawat menukik tajam ke atas yang disebut Pegasus Wing Jump, merupakan manuver malalui cuaca buruk. Kedua, Pegasus Kiss yaitu ada 4 pesawat Pegasus yang saling berhadapan seolah-olah mereka saling berciuman dan terakhir atraksi Pegasus Pusaran Angin.

Sumber Tribun

Disetujui, Dua Kapal Perang TNI AL Jadi Sasaran Latihan Tembak

Ilustrasi KRI TNI AL

JAKARTA,  Dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang tercatat sebagai barang milik negara di Kementerian Pertahanan disetujui untuk dimusnahkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah menyetujui pemusnahan KRI Teluk Semangka-512 dan KRI Teluk Berau-534. Kedua kapal ditenggelamkan dengan menjadikannya sasaran tembak dalam latihan gabungan TNI AL.
"Pemusnahan ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2007," kata Direktur Hukum dan Humas Ditjen Kekayaan Negara Tavianto Noegroho dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (10/4/2013) malam. Dia mengatakan, pemusnahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola barang milik negara.
PP 96 Tahun 2007 mengatur syarat penghapusan barang milik negara. Di antara syarat itu adalah bila barang milik negara sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki dan tidak dapat lagi digunakan akibat modernisasi.
Selain itu, pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kedaluwarsa. Pemusnahan juga bisa dilakukan bila barang tersebut mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis atau aus.

Tavianto mengatakan, kedua kapal perang TNI AL akan dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan. Penenggelaman dilakukan dengan menjadikan kedua kapal itu sebagai sasaran uji coba rudal dalam acara latihan gabungan TNI-AL.

"Persetujuan pemusnahan kapal tersebut merupakan dukungan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam acara latihan gabungan TNI-AL," kata Trivanto. Setelah penghapusan barang milik negara dilakukan dengan cara dimusnahkan, TNI-AL, selaku pengguna barang, diharapkan melakukan penatausahaan barang milik negara di lingkungannya.

Sejarah kedua kapal

KRI Teluk Semangka masuk dalam jajaran kapal perang TNI AL dalam kelas Tacoma, sedangkan KRI Teluk Berau masuk kelas Forsch. Keduanya merupakan alat tempur TNI AL dari kategori kapal pendarat tank (landing ship tank/LST).

Pengadaan KRI Teluk Semangka dilakukan bersama lima kapal lain pada 1981. Keenam kapal ini dibangun oleh perusahaan Korea Selatan, Tacoma SY, Masan. Selain KRI Teluk Semangka, kapal lain di kelas Tacoma ini adalah KRI Teluk Penyu-513, KRI Teluk Mandar-514, KRI Teluk Sampit-515, KRI Teluk Banten-516, dan KRI Teluk Ende-517.

KRI Teluk Semangka memiliki berat 3.770 ton, panjang 100 meter, lebar 15,4 meter, dengan draft 4,2 meter. Draft adalah ukuran di dunia perkapalan untuk mengukur jarak vertikal garis air sampai ke lunas kapal. Semakin banyak muatan kapal, semakin dalam kapal masuk ke dalam air. Draft digunakan untuk menetapkan kedalaman alur pelayaran yang dilewati kapal serta kebutuhan kedalaman dermaga yang bisa disandari kapal tersebut.

Sementara KRI Teluk Berau sudah ditenggelamkan pada 13 Oktober 2012 dalam Latihan Armada Jaya XXXI/2012. TNI AL menjadikan kapal dengan berat 1.900 ton, panjang 90,7 meter, dan lebar 11,12 meter ini sebagai sasaran uji penembakan Rudal Yakhont dari KRI Oswald Siahaan-354. KRI Teluk Berau sudah dipensiunkan TNI AL pada  28 September 2012.

KRI Teluk Berau merupakan salah satu kapal perang yang dibeli Indonesia dari Pemerintah Jerman pada 1995. Kapal ini dibuat oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur, pada 1977 untuk Angkatan Laut Jerman Timur. KRI Teluk Berau juga merupakan LST, tetapi masuk jenis Frosch-I/Type 108, salah satu paket pembelian kapal perang eks-Jerman Timur. (Satyagraha/B Kunto Wibisono)

Sumber Kompas

Dukung Industri Perkapalan Nasional

Dispenal / Mabesal
Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati (tengah) didampingi Kasubdispenum Kolonel Laut (S) Julius Widjojono (kanan) dan Prof. Dr. Hasjim Djalal (kiri) saat memasuki Aula Terapung, Universitas Indonesia, Depok untuk Seminar Nasional dengan tema “Teknologi Perkapalan sebagai bagian dari Peradaban Maritim Indonesia”, Rabu (10/4).

 UNTUK mendukung pengembangan industri perkapalan nasional membutuhkan sumber daya manusia yang handal, sarana prasarana yang memadai dan adanya kemampuan investor lokal serta memiliki pangsa pasar. Apabila semua itu dikelola dengan baik melalui suatu kebijakan yang berbasis maritim, niscaya industri perkapalan nasional akan mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Marsetio menyampaikan hal itu dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati pada Seminar Nasional dengan tema “Teknologi Perkapalan sebagai bagian dari Peradaban Maritim Indonesia” di Aula Terapung, Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/4).

Seminar tersebut diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Maritime Institute (IMI) dengan nama IMI Goes to Campus.

Dalam seminar ini juga menampilkan beberapa pembicara yaitu Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M. Sc., Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc., Dr. Ali Akbar., Dr. Hadi Tresno, serta Direktur Eksekutif IMI Dr. Y. Paonganan.

Laksamana TNI Marsetio seperti dilansir dalam siaran pers Dispenal, menyampaikan pemerintah sudah mendorong pembangunan industri perkapalan nasional. Diantaranya dengan diterbitkannya UU RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

“Semua kebijakan tersebut intinya mengarah kepada peningkatan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan industri strategis pertahanan nasional, dalam hal pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, yaitu berupa pembangunan kapal perang, yang dalam prosesnya akan terjadi transfer of technology, yang diharapkan turut membantu pengembangan teknologi perkapalan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, KSAL mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen, industri perkapalan juga mengalami kemajuan, walaupun belum signifikan.

“Kemajuan tersebut berkat peran pemerintah yang telah menyiapkan road map pembangunan industri perkapalan di Indonesia tahun 2012-2025, sehingga di tahun 2013, industri ini naik menjadi 30 persen. Harapannya industri ini bisa memproduksi dan mereparasi semua jenis kapal dari yang berukuran kecil hingga besar,” katanya.

Hasjim Djalal menyatakan saat ini Indonesia bukan saja bercita-cita menjadi negara maritim, tetapi sudah menuju negara maritim. “Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diketahui yaitu mengetahui batas maritim negara Indonesia, kenali kekayaan alam Indonesia, tingkatkan Iptek dan kemampuan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan pola koordinasi antara instansi kemararitiman,” katanya.

Seminar yang dilaksanakan guna mewujudkan kejayaan maritim Indonesia ini, diikuti oleh 125 peserta dari berbagai instansi dan perguruan tinggi, antara lain perwakilan mahasiswa UI, IISIP Jakarta, UPN, Prof. Dr. Moestopo, Paramadina, serta perwakilan Perwira Siswa Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal).

Sumber jurnas

Kasau: Membangun Air Power sebagai Deterence Power

MENYONGSONG datangnya era Open Sky Policy 2015, diharapkan dapat menyatukan persepsi insan dirgantara dalam menyikapi kebijakan  “Open Sky Policy 2015”, serta bagaimana menyamakan pengertian dan persepsi menghadapi tantangan, disamping terus membangun peran air power sebagai deterence power dalam melindungi kepentingan nasional.
Demikian dikatakan Kasau Marsekal TNI Ida Bagus putu Dunia yang disampaikan Wakasau Marsdya TNI Boy Syahrir Qamar pada pembukaan Internasiona Seminar Air power 2013 yang diselenggarakan Air Power Club Indonesia (APCI) di Gedung Persada Purnawira, Halim Perdanakusuma, Kamis (11/4).
Dikatakan, melihat berbagai peluang dan tantangan dunia kedirgantaraan dikaitkan dengan kepentingan nasional, yang tujuan akhirnya agar kedirgantaraan bisa mendukung  optimalisasi semua instrument of national power negara seperti  diplomasi, informasional, militer, ekonomi, intelijen, dan penegakan hukum untuk  membela kepentingan nasional kita berhadapan dengan lingkungan persaingan dunia internasional masa kini.

Untuk itu, Indonesia harus memiliki peraturan yang jelas, Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, penguasaan teknologi kedirgantaraan, strategi dan doktrin air power yang tepat, serta memiliki industri penerbangan yang kuat guna mendukung  kepentingan nasional.
Tugas TNI AU yang tidak dapat ditawar adalah memiliki kemampuan penangkal utama yaitu pengendalian udara (control of the air) yang merupakan “the first core capabilities of the air power” dengan upaya menata doktrin dan organisasi baru berdasarkan pemahaman, pengetahuan dan analisa yang akurat tentang berbagai tantangan dan peluang yang timbul akibat dari penerapan “Open Sky Policy 2015”, jelas Kasau
Sementara Menhan RI Purnomo Yusgiantoro dalam Key Note Speech mengatakan, dengan tema “The Open Sky Policy: Challenges and readiness”, sangat relevan, dihadapkan pada tugas dan fungsi TNI Angkatan Udara kedepan, hal ini sejalan dengan keinginan dalam percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan potensi pertahanan khusunya alutsista TNI Angkatan Udara.
Seminar ini juga bertujuan untuk mengetahuai tantangan dan kesiapan Indonesia dalam menyongsong datangnya open sky policy 2015 Challenges and Readiness, dalam upaya menyongsong ini maka TNI angkatan Udara harus meningkatkan kesiapan kemampuan dalam menghadapi tantangan tersebut.
Hal ini sebagai wujud profesionalisme dalam mengemban amanat dalam menjaga dan memelihara kedaulatan nasional, mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional, ditengah globalisasi dan libralisasi ruang udara, jelas Menhan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Azman Yunus

Sumber Majalahpotret indonesia

KSAU Berpeluang Jadi Panglima TNI

JAKARTA : Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, akan segera memasuki usia pensiun. Sejumlah nama berpeluang besar menggantikan kedua petinggi instansi penanggung jawab keamanan dan pertahanan itu. Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Ida Bagus (IB) Putu Dunia dijagokan sebagai pengganti Agus Suhartono.   IB Putu Dunia sendiri enggan berkomentar. Ia menilai, pergantian Panglima TNI adalah hak prerogratif Presiden. "Itu adalah kewenangan Bapak Presiden, kami tidak berhak memberikan komentar atas itu," ujarnya, di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, sebagai prajurit siap bertugas di posisi apapun. Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, memprediksi, posisi panglima TNI setelah Laksamana Agus Suhartono akan jatuh ke tangan KSAU atau Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Sementara itu, hingga kini, nama calon KSAD yang baru juga masih berada di tangan Panglima TNI.   Menurut Ray, IB Putu Dunia bersaing dengan Pramono Edhie Wibowo, dan KSAL Laksamana Marsetio. Kalangan tokoh Bali pun sangat berharap IB Putu Dunia bisa menorehkan tinta emas menjadi panglima TNI. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, mengaku sudah mengajukan nama-nama calon penggantinya sebagai panglima TNI kepada Presiden SBY. Seusai aturan berlaku, kandidat Panglima TNI adalah tiga kepala staf angkatan, yakni KSAD, KSAU, dan KSAL. Jika merunut sistem rotasi alias giliran, maka Marsekal IB Dunia sangat berpeluang menjadi Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI saat ini, Laksamana Agus Suhartono, dari Angkatan Laut. Sebelum Agus Suhartono naik, Panglima TNI diambil dari Angkatan Darat, yakni Jenderal TNI Joko Santoso. Sebelum naiknya Joko Santoso, Panglima TNI berasal dari Angkatan Udara yakni Marsekal TNI Djoko Suyanto (Februari 2006-September 2007).    Sementara itu, banyak spekulasi mengenai siapa calon Kapolri pasca Jenderal Timur Pradopo. Tapi, siapa bakal jadi orang nomor satu di korps baju coklat itu makin sulit ditebak. Pasalnya, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo yang sudah diputuskan institusi Polri saja pernah diabaikan. Ketika itu, Presiden lebih memilih Timur Pradopo. Terpilihnya Timur Pradopo menjadi kapolri hanya memastikan bahwa siapa pun boleh menebak siapa yang bakal menjadi kapolri, tapi presiden jua yang akan menentukan. Untuk ini bahkan presiden bisa mengabaikan mekanisme di internal Polri dalam memilih calon pemimpinnya. Dari jenderal bintang 3, kini ada Kabareskrim Sutarman, Kabaharkam Oegroseno, Kalemdikpol Budi Gunawan, Kepala BNN Anang Iskandar dan Kabaintelkam Suparni Parto. Sementara Nanan Sukarna dan Imam Sudjarwo diketahui akan memasuki masa pensiun tahun ini.   Namun demikian, bisa saja calon Kapolri kini dari jenderal bintang dua, sebagaimana Timur Pradopo yang diangkat jadi Kabaharkam sebelumnya menjadi Kapolri. Dari jenderal bintang dua barangkali yang potensial antara lain Kapolda Metro Jaya Putut Eko Bayuseno, Kapolda Jawa Barat Anis Angkawijaya, Kapolda Jawa Timur Hadiatmoko dan Kapolda Sumatera Utara Wisjnu Amat Sastro. Kapolda ini inilah yang biasanya menjadi rekam jejak para calon Kapolri. (Feber S/Hanif S)    Sumber suara karya

Pembangunan Pabrik Kapal Selam Ditargetkan 2017

Sekitar 2/3 negara kita merupakan wilayah laut, sehingga perlu dijaga kapal selam. Jumlah kapal selam yang ditargetkan lebih dari 10 kapal selam
 

 

 

JAKARTA - Pembangunan pabrik modern untuk pembuatan kapal selam TNI Angkatan Laut di Indonesia ditargetkan dapat direalisasikan tahun 2016 atau 2017. Sebab, kapal selam pertama yang dibuat oleh Korea Selatan baru selesai tahun 2014.

"Pembangunan pabrik semua tergantung komitmen pemerintah. Pemerintah mutlak menyokong pendanaannya. Tanpa itu saya kira sangat sulit pembangunan kapal selam bisa direalisasikan di Indonesia," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati di sela seminar tentang "Teknologi Perkapalan sebagai Bagian dari Peradaban Maritim Indonesia", di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu.

Ia berharap sudah ada perencanaan dari sekarang agar pada waktunya nanti pengerjaan kapal selam ketiga itu lancar tanpa kendala.

"Keberadaan pabrik modern untuk membuat kapal selam menjadi kendala serius kita saat ini," kata Untung.

Pembangunan pabrik modern ini, tambah dia, bukan persoalan sederhana karena selain membutuhkan banyak sumber daya manusia yang andal. Pemerintah pun harus menyiapkan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, ia berharap sumber daya manusia yang sudah dikirim ke Korea benar-benar menyerap ilmu secara komprehensif.

"Ketika secara keilmuan sudah memenuhi syarat, baru kemudian pemerintah mempersiapkan pabriknya," katanya.

Indonesia sudah sepakat melakukan transfer teknologi kapal selam dengan Korea Selatan, dimana akan dibuat tiga unit kapal selam. Untuk kapal selam pertama, pihak Indonesia hanya memantau pengerjaannya di Korea Selatan.

Selanjutnya, kata dia, pada pembuatan kapal kedua, teknisi di Indonesia dilibatkan dalam membuat kapal selam. Namun, pembuatannya tetap dilakukan di Korea Selatan.

Sementara untuk kapal selam ketiga, Indonesia akan membuat sendiri kapal itu di galangan kapal PT PAL. "Pada tahap inilah Indonesia harus mempersiapkan peralatannya. Termasuk membuat pabrik baru untuk mendukung pembangunannya," jelas Untung.

Ia juga memastikan Pangkalan Kapal Selam yang disiapkan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, bisa diresmikan pada akhir tahun 2013.

"Hingga kemarin (minggu lalu) saat Kepala Staf Angkatan Laut (Laksamana Marsetio) berkunjung ke sana, pangkalan sudah rampung lebih dari 90 persen. Diharapkan akhir tahun ini diresmikan," katanya menjelaskan.

Pangkalan seluas 13 hektare inilah yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua kapal selam yang dimiliki Indonesia, termasuk untuk menyimpan kapal selam baru yang saat ini dibuat di Korea Selatan.

Sumber investor

Pembinaan Kesehatan di Lingkungan TNI Bagian dari Pembangunan MEF

Jakarta:Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) tidak hanya meliputi modernisasi peralatan militer atau Alusista, namun juga meliputi pembinaan bidang kesehatan di lingkungan TNI yang merupakan salah satu aspek dari peningkatan kesejahteraan. Hal ini yang perlu dipahami oleh para penentu kebijakan baik di tingkat Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan hingga pejabat kesehatan di tingkat Komando Utama.

“Kebijakan pertahanan 2013 tersirat amanat untuk memperhatikan dan mengimplentasikan aspek kesehatan, karena aspek kesehatan sebenarnya ada di dalam suatu rumusan MEF”, ungkap Wamenhan saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kesehatan (Rakorkes) Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan TA 2013, Rabu (10/4) di kantor Kementerian Pertahanan.

Wamenhan lebih lanjut menjelaskan bahwa strategi maupun implementasi dari MEF terdiri dari empat poros yaitu memodernisasi peralatan militer, meningkatkan kualitas professionalitas prajurit, penataan organisasi dan pangkalan dalam rangka kesiapan operasional dan terakhir meningkatkan kesejahteraan prajurit yang didalamnya meliputi aspek kesehatan.

Wamenhan berharap kepada para pejabat pengelola dan pengimplementasi kebijakan kesehatan di lingkungan TNI agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pembinaan kesehatan di lingkungan TNI hendaknya tidak single service atau bersifat satu matra, tetapi hendaknya sesuai dengan strategi militer dan strategi pertahanan yaitu trimatra terpadu.

Untuk itu, para penentu kebijakan kesehatan dan penentu kebijakan operasional kesehatan harus memikirkan agar trimatra terpadu juga dapat dilaksanakan di lingkungan kesehatan. “Jangan hanya strategi militernya trimatra terpadu, tetapi begitu turun kepada aspek aspek teknis menjadi single teknis”, ungkap Wamenhan.

Wamenhan menambahkan agar antara penentu dan pelaksana kebijakan ada dalam suatu kerangka sistem pertahanan negara di bidang militer, sehingga pemahaman trimatra terpadu dapat implementatif di tingkat teknis.

Ada kewajiban dari komunitas kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI untuk menunjukan bahwa trimatra terpadu itu juga dilaksanakan di bidang kesehatan, ini perlu dirumuskan dan memang harus diimplementasikan di daerah – daerah.

Sumber DMC

Tidak ada pelanggaran wilayah di perbatasan Kepri

Tanjungpinang : Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Tanjungpinang Letkol Pnb MJ Hanafie mengatakan sampai sekarang belum pernah terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing di perbatasan Kepulauan Riau meski lalu lintas udara cukup sibuk.
"Hingga saat ini tidak pernah terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pihak asing di Kepulauan Riau terutama di Selat Malaka, semuanya pasti ada izin," kata Hanafie usai peringatan HUT TNI AU ke-67 di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa.
Danlanud mengatakan, untuk pengamanan wilayah udara dan patroli udara di jalur perdagangan dunia Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) 1 pihak TNI AU juga bekerja sama dengan sejumlah negara di perbatasan seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
"Patroli udara bersama selalu dilakukan bergantian dengan sejumlah negara tetangga itu, selain untuk menjaga kedaulatan wilayah udara juga untuk pengamanan udara jalur perdagangan dunia di Selat Malaka," kata Danlanud.
Mengenai penambahan pangkalan Angkatan Udara di Batam untuk menjaga daerah perbatasan menurut Danlanud masih dalam kajian pusat, karena disesuaikan dengan kebutuhan minimal alutsista.
"Kepri memang strategis di daerah perbatasan, namun untuk pertahanan udara masih bisa dibantu oleh dua skuadron udara (Hawk dan F-16) yang ada di Pekanbaru, Riau," kata Danlanud.
Pangkalan udara di Kepri, menurut Danlanud, hanya untuk pendukung operasi militer dan non militer.
"Yang jelas kami siap menjaga kedaulatan udara," kata Hanafie.

Sumber analisadaily

AURI, 'anak tiri' karena lembaran hitam 65

 

Tahun 1962 adalah awal kejayaan TNI AU. Kemesraan dengan Blok Timur dan konfrontasi di Irian Barat membuat Indonesia terus memperkuat angkatan perangnya. Hampir seluruh peralatan perang tercanggih di masa itu dimiliki TNI, tak terkecuali AURI, nama TNI AU saat itu.

Namun, semua kejayaan itu berubah setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. AURI yang saat itu dipimpin oleh Men/Pangau Marsekal Madya Omar Dhani dituduh Soeharto terlibat dalam kudeta yang dipimpin oleh Letkol Untung.

Dalam 'Fakta dan Rekayasa G 30S' (Pambudi, 2011), Omar Dhani dituduh terlibat G 30S karena ia berada di berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah pada 1 Oktober 1965. Saat itu, sebagian kompleks Halim yang berada dibawah wewenang Omar memang dipinjamkan sebagai tempat pelatihan Pemuda Rakjat, organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Alasan lain Omar dituduh terlibat G 30S adalah karena ia mengeluarkan Perintah Harian pada 1 Oktober 195, yang isinya bernada mendukung gerakan itu. Sebab lainnya adalah karena Omar juga menganjurkan Presiden Soekarno terbang ke Madiun saat Jakarta bergolak akibat G 30S. Madiun saat itu selalu diidentikan dengan daerah 'kiri', mengingat revolusi yang gagal pada 1948.

Karena tuduhan itu, Omar diadili dalam Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dan divonis hukuman mati pada bulan Desember 1966. Namun setelah itu, bersama dengan Soebandrio, ia mendapat grasi yang dikeluarkan pada 2 Juni 1995. Akhirnya, suami dari Sri Wuryanti ini dapat menghirup udara bebas pada 15 Agustus 1995. Omar Dhani bukanlah komunis, dia hanya pengagum Soekarno. Tapi saat itu, siapa pun yang mendukung Soekarno selalu diidentifikasi sebagai PKI.

Sebenarnya banyak juga anggota TNI AD yang terlibat petualangan G 30S. Pemimpin gerakan itu, Letkol Untung adalah perwira TNI AD. Begitu juga Brigjen Soepardjo, dia adalah perwira tinggi TNI AD. Para tokoh kunci gerakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pun para perwira menengah TNI AD.

Omar Dhani kini telah tiada. Namun, tindakannya pada masa-masa gelap 1965 ikut merembet ke AURI. Sudah menjadi rahasia umum, setelah tahun itu TNI AU selalu menjadi 'anak tiri' dari tiga matra TNI. Hal ini bisa dilihat oleh pengadaan alutsista TNI AU yang jauh tertinggal dari matra AD.

Namun masa-masa sulit TNI AU itu akhirnya berubah seiring bergulirnya reformasi. Sejak era Presiden KH Abdurrahman Wahid, Panglima TNI tidak lagi harus dari matra AD. Adalah Marsekal Djoko Suyanto yang pertama kali menjadi Panglima TNI dari AU pada 2006.

Sebelumnya, untuk pertama kali pula seorang perwira TNI AL bisa menjadi Panglima TNI. Laksamana Widodo AS diangkat Gus Dur menjadi Panglima TNI menggantikan Wiranto.

Sejak saat itu, perlakuan terhadap tiga matra itu relatif sama. Bahkan kini, posisi Panglima TNI dijabat secara bergiliran dari tiga matra.
(mdk/ren)

Sumber merdeka

Menkeu Setujui Pemusnahan Dua Kapal TNI AL

KRI Teluk Berau-53

Kedua kapal tersebut adalah Kapal Republik Indonesi (KRI) Teluk Semangka-512 dan KRI Teluk Berau-534.

JAKARTA: Dua kapal TNI AL yaitu Kapal Republik Indonesi (KRI) Teluk Semangka-512 dan KRI Teluk Berau-534 mendapat persetujauan Kementerian Keuangan  untuk dimusnahkan. Pemusnahan kapal yang sudah rusak berat itu dilakukan dengan cara ditenggelamkan, sebagai sasaran uji coba rudal dalam acara latihan gabungan TNI AL.

Demikian siaran pers Direkorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yang diterima oleh Jaringnews.com hari ini (10/4). Menurut siaran pers yang ditandatangani Direktur Hukum dan Human Kemenkeu, Tavianto Noegroho tersebut, persetujuan Kemenkeu diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada kementerian/lembaga.

Kedua KRI  selama ini tercatat sebagai BMN pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam hal ini TNI AL. Persetujuan yang ditandatanganai oleh Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan tersebut, sekaligus juga dimaksudkan sebagai dukungan DJKN dalam acara latihan gabungan TNI AL.

Pemusnahan ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No enam tahun 2006 yang telah diubah menjadi PP No 38 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No 98 tahun 2007. Menurut aturan ini, pemusnahan BMN dapat dilakukan apabila tidak dapat digunakan lagi karena rusak atau tidak ekonomis apabila diperbaiki. BMN juga dapat dimusnahkan apabila tidak dapat dipergunakan lagi karena modernisasi, barang telah kadaluarsa serta barang yang spesifikasinya telah berubah karena penggunaan, misalnya karena terkikis atau aus.

Sumber jaring

Indonesia Perlu Waspadai Bioterorisme

IST

JAKARTA : Kewaspadaan Indonesia terhadap ancaman bioterorisme terbilang kurang, bahkan cenderung tidak peduli. Karena itu, perlu kepedulian dari elite politik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bioterorisme.

"Bioterorisme atau serangan dengan menggunakan bahan kimia dan biologis merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi negara berkembang seperti Indonesia.Di dunia ini, perang harus diciptakan karena usia peralatan perang hanya bertahan hingga 10 tahun. Karena itu, mereka menciptakan perang agar peralatan perangnya laku. Namun, perlu disadari, sekarang ini ancaman tidak hanya berbentuk perang konvensional, namun juga perang dengan media alternatif atau biological," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (9/4).

Dengan menggunakan media biologis, musuh menggunakan virus penyakit atau serangan dengan bahan-bahan kimia dan biologis untuk melumpuhkan suatu negara.

"Virus dapat menjadi ancaman nasional karena dapat merusak ekonomi dan politik suatu negara," ujar Fadli. eko/N-1

Sumber Koranjakarta

Guskamla Koarmabar Gelar Operasi Libatkan KRI Terbaru

 

Teks Gbr-KRI Tjiptadi-381 yang tergabung dalam  gelar operasi keamanan laut di bawah komando Guskamla Koarmabar  di perairan barat Indonesia.

 
JAKARTA : Komandan Gugus Keamanan laut  Komando Armada RI kawasan Barat (Danguskamla Koarmabar ) Laksma TNI Arusukmono Indra Sucahyo pimpin Langsung operasi keamanan laut di perairan wilayah barat  dengan melibatkan KRI  terbaru jenis kapal cepat rudal (KCR) KRI Beladau-643 produksi dalam negeri.
Operasi yang digelar .tersebut saat ini melibatkan sejumlah  KRI terdiri dari  berbagai jenis diantaranya Jenis kapal perusak kawal  tipe parchim , kapal cepat rudal (KCR), kapal patroli tipe  PC 40 , jenis Kapal angkut tank tipe Frocsh  dengan kapal markas komando di  KRI Tjiptadi-381
Danguskamla Koarmabar  Laksma TNI Arusukmono Indra Sucahyo  menekankan kepada para komandan unsur KRI yang terlibat operasi dibawah kendali komando Guskamla agar meningkatkan kinerja selama pelaksananaan kegiaatan operasi keamanan laut di wilayah perairan barat Indonesia
Lebih lanjut disampaikan guna meningkatkan hasil operasi dan citra TNI AL , Komandan Guskamla menekankan agar adar para komandan KRI dan seluruh pengawak unsur KRI yang terlibat dalam operasi keamanan laut di wilayah barat Indonesia  melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan lebih teliti terhadap berbagai pelanggaran dan tetap berpedoman kepada ketentuan  serta hukum yang berlaku.

(dispenarmabar/sir)


Sumber poskotanews

Menhan Minta DPR Bahas UU Disiplin Militer

Menhan Purnomo Yusgiantoro (kanan)

Surabaya : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta Dewan Perwakilan Rakyat RI segera membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Undang-undang ini nantinya sebagai pelengkap UU Pidana Militer yang sudah ada.

Menurut Poernomo, ketika ada kasus pidana yang dilakukan oknum TNI maka ada pengadilan militer untuk proses hukumnya. Namun, untuk pelanggaran yang terkait dengan disiplin militer, kata dia, pihaknya menginginkan ada dasar hukum yang mengaturnya.


Poernomo mengatakan, undang-undang yang mengatur disiplin militer itu juga diperlukan untuk memperketat kedisiplinan prajurit TNI. "Kami minta ke DPR untuk bersama-sama dengan kita membuat hukum disiplin militer. Karena ini soal yang sifatnya disiplin. Perlu sekali," kata Purnomo di Kampus UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya, Rabu, 10 April 2013.


Dia meminta penyelesaian undang-undang disiplin militer ini dipercepat. Undang-undang disiplin mengatur pelanggaran ringan yang dilakukan anggota TNI. "Pelanggaran apa yang dilakukan. Untuk melengkapi UU Pidana Militer," kata dia.


Ihwal pengadilan militer yang akan diberlakukan kepada pelaku penyerangan LP Cebongan, menurut Poernomo, dilakukan secara transparan dan terbuka bagi publik. "Jadwal juga akan diketahui publik," katanya. Menurut dia, keterbukaan itu diperlukan agar publik bisa mengikuti.

Sumber Tempo

HUT ke 67 TNI AU Diwarnai Simulasi Ledakan Anti Teror

 

 

Jakarta - Perayaan ulang tahun ke-67 TNI AU berlangsung meriah. Acara ini diwarnai dengan berbagai atraksi antiteror pasukan elite TNI AU yaitu Pasukan Khas (Paskhas).

Atraksi yang dilakukan di Lapangan Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, ini menampilkan simulasi antiteror yang dilakukan oleh Detasemen Bravo yang berjumlah sekitar 70 orang. Atraksi dimulai dengan 20 anggota melakukan terjun payung dari pesawat Hercules. Mereka harus mendarat tepat di atas kapal karet yang ditaruh di lapangan.

Saat mendarat tiba-tiba terjadi ledakan yang diduga bom yang berjarak sekitar 3-5 meter dari perahu karet. Ledakan itu sempat menarik perhatian masyarakat yang menonton sampai-sampai mereka melewati batas penonton.

"Pasukan detasemen ini biasa digunakan untuk penyerangan antiteroris yang biasa digunaan TNI AU," kata Kasubdit Penum TNI AU Kolonel Agung Sasongko Jati kepada detikcom di lokasi, Selasa (9/4/2013).

Simulasi ini difungsikan untuk menjangkau pulau-pulau kecil untuk mencari teroris. Mereka dilatih untuk bisa cepat menemukan target dan melumpuhkannya. Dalam atraksi itu, pasukan detasemen membutuhkan sekitar 15 menit untuk melumpuhkan musuh.

"Biasanya mereka digunakan untuk penghadangan di maritim, darat dan udara. Tadi itu kombinasi serangan ketiganya," ucap Agung.

Usai atraksi ledakan antiteror, kemudian dilanjutkan atraksi 4 pesawat Pegasus. Pesawat buatan Perancis ini bermanuver ekstrem untuk menunjukan kehebatannya. Manuver ini dilakukan untuk simulasi cuaca buruk dan penyelamatan.

Ada tiga aksi yang cukup unik seperti aksi Pegasus solo yaitu pesawat menukik tajam ke atas yang disebut Pegasus Wing Jump, merupakan manuver malalui cuaca buruk. Kedua, Pegasus Kiss yaitu ada 4 pesawat Pegasus yang saling berhadapan seolah-olah mereka saling berciuman dan terakhir atraksi Pegasus Pusaran Angin.

Hadir dalam acara ini Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Wakapolri Irjen Nanan Sukarna dan KSAL Laksamana Marsetyo.

Sumber Detik

Lembaga Sandi Negara, Hi Tech dan Misterius

 

Mayjen TNI dr. Djoko Setyadi (Bilkis/ detikcom)

Jakarta - Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) baru saja merayakan HUT-nya yang ke-67. Tidak banyak orang mengenal lembaga yang berkantor di daerah Ragunan, Jakarta Selatan, itu.

detikcom berkesempatan mewawancarai Mayjen TNI dr. Djoko Setyadi yang menjadi kepala di lembaga itu. Dengan ramah, pria yang tampak berwibawa dengan kumis tebalnya itu berbagi soal lembaga yang pertama kali dibentuk bernama "Dinas Kode" pada tanggal 4 April 1946 tersebut.

Berikut petikan wawancaranya:

Tolong ceritakan tentang jabatan Bapak?
Jabatannya setara dengan menteri bertanggung jawab langsung pada presiden. Mempunyai hak untuk mengakses semua informasi dari seluruh instansi pemerintahan. Kita ini ada payung hukumnya, yakni Kepres 103 tahun 2001. Tugas lembaga ini adalah membantu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas negaranya khususnya dalam hal persandian. Kita mengamankan info-info rahasia negara.

Info yang dirahasiakan itu seperti apa ya Pak?
Yang apabila diketahui orang yang salah akan berbahaya. Informasi-informasi yang bersifat classified yang soal pertempuran dan keamanan yang kalau diketahui duluan oleh masyarakat kan bisa bahaya.

Bagaimana Lemsaneg bekerja?
Kami tugasnya pelayanan. Tugas kami mengamankan informasi rahasia negara. Bentuknya bisa voice, data, gambar, peta. Yang kami amankan adalah yang dikomunikasikan antar pejabat tinggi karena menghindari orang-orang yang tidak berkepentingan menyadap di tengah jalan.

Jadi seperti yang di film-film ya Pak?
Iya apapun bentuknya begitu. Dengan hi-tech lah.

Kenapa belum banyak yang tahu?
Kita sudah mencoba sosialiasasi namun tidak langsung secara keseluruhan. Khususnya baru pada tataran lembaga pemerintah. Mereka wajib menggunakan lembaga persandian. Karena di setiap instansi wajib mengguinakan sandi. Karena biar terjaga, biar aman, semua dokumen.

Apa yang menjadi prestasi Lemsaneg?
Sesuai tupoksinya kami sudah bisa mengamankan sampai 60% seluruh kementerian. Semua data dan info dari kementerian kita jaga. Juga komunikasi-komuniasi perwakilan kita KBRI yang ada di seluruh dunia. Laporan duta besar dan kepada kemenlu dan presiden itu kami amankan. Lewat sandi.

Kalau berhubungan dengan pertahanan negara?
Semua divisi dari instansi pemerintah yang bersifat pengolahan sandi itu dari sini. Mereka MoU dengan kita. Misalnya KPU, pernah ada soal data mereka diacak-acak. Itu karena tidak diamankan oleh KPU. Ketika KPU meminta pada lembaga untuk pengamanan pasti kita amankan dengan aplikasi dan sistem yg paling aman kita perbantukan oleh KPU. Insya Allah 2014 aman.

E-KTP itu menjadi salah satu prestasi kami. Segala bentuk pengaman pada chip di dalamnya itu dari kami. Agar tidak dapat diakses data-datanya pada orang yang tidak berkepentingan.

Kementerian Luar Negeri misalnya, memerlukan laporan-laporan dari seluruh perwakilan negara nah tentunya dari KBRI mengirimkan laporan-laporan ke Kemlu. Isinya bisa positif atau negatif terhadap negara setempat. Ketika ini dikomunikasikan email atau apapun itu, itu harus diamankan. Kalo disadap di tengah jalan kan bisa tau isinya apa.

100 % dari Kemlu kita amankan. Mengamankan segala penyadapan terhadap hal dari pemerintah dan ke pemerintah.

Hanya bisa dengan pemerintah dan BUMN-kah?
Sementara itu dulu, karena belum 100 %, kalau sudah 100 % why not kita ke publik.
Berdirinya 1946. Semuanya terus meningkat hingga saat ini semuanya sudh computerized.

Apakah Lemsaneg juga bisa melacak teroris?
Kalau misalnya mereka menggunakan kode-kode tertentu, kita bisa ambil. Hanya saja saat ini baru sekitar 56 %. Salah satu kendalanya ada pada sumber daya manusia yang belum mencukupi. Terus kita tingkatkan. Kalo keberhasilannya sudah sangat bagus.

Pasti ikut andil dalam deteksi dini kan?
Betul. Setiap instansi pasti punya deteksi dini. Hanya saja, deteksi dini dari lembaga ini kan, kita mencoba mengambil mencoba menyapu di areal dunia maya. Ketika ada yang sifatnya membahayakan kami bisa langsung ambil dan kupas lalu melaporkan pada pemerintah.

Sistem kerjanya sama seperti BIN?
Saya kurang tahu seperti apa kalau di BIN. Tapi yang jelas lembaga menggunakan hi-tech, kami analisa dan kami salurkan pada pemerintah.

Outputnya lembaga ini memang untuk pemerintah. Tidak untuk publik. Jadi nanti juga kalau terbuka pada publik, ada yang bisa diberikan pada publik mana yang tidak. Demi kemaslahatan Indonesia.

Prestasi yg sudah tercapai?
E KTP itu prestasi, anda bisa coba merekam di sini dengan mengganti beberapa hal tetap akan ketahuan. Kita punya sistem dengan tingkat pengamanan tertentu yang akan memberitahu bahwa ini dobel. Sudah ada sekitar 7 juta yang ketahuan dobel. Saya jamin tidak ada yg dobel.

Penerimaan CPNS di seluruh Indonesia. Kami yang mengamankan master yang dikirim ke daerah supaya tidak bocor. Diamankan, di enkripsi oleh lembaga sandi, dikirim ke tempat dia akan diujikan. Timbul pertanyaan seorang sekda, "kami tidak yakin dikirim jangan-jangan bisa bocor di jalan". Saya minta salah satu orang lembaga untuk ikut mengawal. Saya bilang, tidak usah begitu Pak Sekda. Jadi ketika sudah diamankan oleh lembaga ini, anda kasih juga tidak akan bisa dibaca.

Bentuknya?
Sudah dalam bentuk sandi, berita sandi. Soal tadi kita olah jadi berita sandi. Jadi tidak bisa dibaca. Nanti sampai di lokasi tempat ujian, dibuka lagi oleh lembaga sandi.

Penerimaan akmil, bintara dan kepolisian, pengolahan proses mulai dari pendaftaran hingga dinyatakan lulus itu lembaga diamankan. Itu secara trasnparan kami lakukan di polda dan dihadiri seluruh komponen. Dan semua puas dengan hasilnya. Jadi itu betul-betul murni, akuntabel, humanis, itu sudah 4 tahun lalu kita lakukan.

Ada perwakilan Lemsaneg di seluruh Indonesia?
Ada. Tetapi bentuknya di bawah kepala biro umum, ada satu bagian namanya santel (sandi dan telekomunikasi), dalam pemprov. Sudah ada beberapa di tingkat kabupaten juga tapi belum semuanya. Kalau di daerah bagian dari pemprov, kalau di luar negeri bagian dari kemlu.

Berarti seleksinya ketat sekali ya Pak?
Iya, harus orang jujur. Memang kami masih terkendala dengan sumber daya manusia yang masih sedikit. Tertatihtatih memang, tapi saya putuskan untuk terus berjalan.

Kalau tentang info teroris Pak?
Itu yg membidani kan dari kepolisian, ketika mabes itu keep untuk tidak dicampuri, ya tidak. Sebenarnya kami bisa bantukan teknologinya.

Teknologinya?
Bagaimana mereka berkomunikasi, mereka kemana-mana itu bisa kita track.

Berarti sebenarnya kita menonton film luar yang mempertontonkan sistem pelacakan dan semacamnya itu Indonesia juga sudah punya dong Pak?
Banget. Hanya saja tidak bisa dipublikasikan.

Ini memang yang dipublish memang hanya yang berhubungan dengan negara. Yang berhubungan dengan pertahanan negara. Itu memang hanya untuk pemerintah. Dunia maya kan tidak bisa dilacak kan. Tergantung pintar-pintarnya pertahanan siapa.

Seperti kalo presiden AS kemarin kesini kan mereka menggunakan alat-alat yang levelnya di atas sana. Kalau kita mau melacak, itu rusak alat kita. Ditindak frekuensi kita.

Orangnya?
Orang saya. Setiap perwakilan itu dari saya. Jumlahnya sekitar 2-3 orang.
Kalau dari pegawai dari instansi terkait (divisi sandi), kami ikutkan pelatihan sehingga memiliki sertifikasi dari kami.

Apakah Lemsaneg bisa dibilang institusi bawah tanah?
Sebenarnya tidak juga, karena lembaganya yang jelas. Tapi informasi yang didapatkannnya memang tersembunyi.

Apakah berat memimpin lembaga ini?
Sebenarnya kalau dibilang berat, tidak juga ya. Karena di sini tidak hanya dibutuhkan orang yang pintar tetapi yang memiliki loyalitas yang tinggi. Karena kalau tidak bisa saja menjual rahasia negara. Dan itu harganya mahal sekali. Itu yang bahaya. Makanya tesnya berat. Tapi yang didaptkan, adalah yang terbaik.

Ada yang sudah kedapatan membocorkan?
Tidak ada. Karena kan disumpah mereka.

Kesulitan lembaga ini apa?
Kalau kesulitannya sebenarnya nggak ada. Sekolahnya ada, orangnya ada, teknologinya ada

Human errornya?
Kecil, hampir tidak ada. Karena semua yang masuk harus melalui psikotes. Seperti kemarin yang mau masuk sekolah itu ada 6.000 orang, yang memenuhi syarat 40 orang ya itu yang kita terima. Hasil perekrutan kami setiap tahun tidak pernah lebih dari 40.

Saya lulusnya tahun 1980. Angkatan saya hanya 8 orang dulu. Dulu lulusan IPA dan rata-rata harus 7. Saya memang TNI. Saya lulus, masuk TNI, tahun 1982 saya letnan 2 berkarier di TNI. Saya sudah ke Kalbar, Kalsel, Kaltim, pindah ke Timur Tengah, ke Indonesia lagi, tugas ke Medan balik ke Jakarta lagi. Masuk paspampres, jadi sudah 11 kali saya pindah.

Apa ada teror ke Bapak?
Ada saja. Tapi kan kita bisa ukur semuanya. Kita ada lapisannya juga. Ada yang kirim surat kaleng dan semacamnya.

Bapak menjabat sejak tahun berapa?
Tahun 2003. Disini kan tahun jabatannya mengikuti tahun pensiun dari TNI. Saya Insya Allah sampai 2016.

Apakah butuh kontribusi masyarakat?
Secara langsung, tidak. Karena kami sudah mandiri. Yang ada kami memberi kontribusi pada masyarakat. Yakni memberikan pengetahuan.

Ada imbauan pada masyarakat?
Harus lebih hati-hati menggunakan portable devices. Kejahatan saat ini, saya bisa ambil data Anda tanpa mengambil HP-nya. Bisa fitnah, pemalsuan, dan semacamnya.

Sumber Detik

Petaka penerbangan terakhir RI-002, ditemukan setelah 30 tahun

 

Umur TNI AU sudah separuh abad lebih. Sekarang, ini adalah peringatan HUT TNI AU ke 67. Sejarah perjalanan AU di langit Nusantara, di antaranya terbentuk dari peran pilot asal Amerika Serikat, Bob Freeberg dan pesawat miliknya Douglas C-47, belakangan diberi nama R1-002 (RI-002 diberikan karena RI-001 dicadangkan untuk pesawat kepresidenan yang akan dibeli dengan dana sendiri). Pesawat RI-002 ini berakhir tragis di Sumatra. Berikut ceritanya.

Dini hari, 1 Oktober 1948 pesawat RI-002 lepas landas meninggalkan Pangkalan Udara Maguwo dengan tujuan Bukittinggi. Rute yang ditempuh adalah; Maguwo-Gorda-Tanjung Karang-Bukittinggi. Menurut rencana pesawat akan meneruskan ke luar negeri untuk membeli pesawat baru dengan mengangkut 20 kg emas murni.

Seperti tertulis dalam buku Sejarah Operasi Penerbangan Indonesia periode 1945-1950 yang diterbitkan Dinas Sejarah TNI AU, RI-002 waktu itu diterbangkan pilot Robert Earl Freeberg alias Bob. Sedangkan co-pilot adalah Opsir Udara Bambang Saptoadji, engineer Opsir Muda Udara I Sumadi, dan radio operator Sersan Udara Suryatman.

Selama penerbangan, beberapa kali RI-002 berhubungan dengan stasiun radio udara atau call sign PCI di Sagan, Yogyakarta. Saluran radio ini dikenal dengan Aeradio, yaitu hubungan radio antara pesawat dengan stasiun radio di darat. Waktu itu radio dijaga oleh Sersan Mayor Udara Sumarno.

Komunikasi antara RI-002 dengan stasiun radio dilaporkan berjalan lancar hingga Tanjung Karang. Tetapi kenyataannya, hubungan radio antara pesawat dengan stasiun radio baik di Jawa maupun di Sumatera tidak berjalan baik. Sesuai prosedur, seharusnya komunikasi dilakukan secara periodik dengan jangka waktu satu jam setelah lepas landas. Namun itu tidak terjadi.

Sersan Mayor Sumarno beberapa kali memerintahkan RI-002 agar stand-by dan sewaktu-waktu, tetapi tidak ada jawaban. Sehingga sejak saat itu pesawat angkut sewaan itu dianggap hilang beserta para penumpang. RI-002 selama melaksanakan penerbangan tidak pernah disergap pesawat Belanda, meskipun dalam salah satu penerbangan ke Sumatra pernah kesasar karena cuaca buruk.

Surat kabar di Belanda ramai memberitakan hilangnya pesawat itu karena disergap pesawat Belanda. Namun pemerintah kolonial itu tidak pernah membenarkan atau membantah. Dengan demikian AURI menyatakan RI-002 dinyatakan hilang, dan tidak diketahui sebab musababnya.

Namun setelah 30 tahun menghilang, baru pada 14 April 1978 reruntuhan pesawat beserta kerangka jenazah ditemukan seorang penduduk yang hendak mencari kayu bakar di pegunungan Sumatera Selatan. RI-002 diperkirakan jatuh di Bukit Pungur, Kecamatan Kasui, Kabupaten Lampung, menabrak bukit akibat cuaca buruk.

Hal itu dibuktikan dengan penemuan kepingan bekas sayap pesawat yang telah disusun kembali bertuliskan RI-002. Kerangka jenazah sudah tidak bisa dikenali. Akhirnya, secara simbolik mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang dalam rangka peringatan Hari Bhakti TNI AU pada 29 Juli 1978.

Sumber Merdeka

KRI Teluk Lampung-540 Serpas Satgasmar PAM Pulau Terluar

JAKARTA :Salah satu unsur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) KRI Teluk Lampung (TLP)-540  melaksanakan  operasi Angkutan Laut Militer (Anglamil) dalam rangka mendukung pergeseran pasukan (serpas)  Batalyon Pasmar-2 Jakarta dalam pengamanan pulau Terluar (Pamputer) XIV Wilayah Timur tahun 2013, bertolak dari Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Tanjung Priok, Selasa (9/4).
KRI Teluk Lampung (TLP)-540  yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Marwiji Harahap,  adalah Kapal Perang jenis Landing Ship Tank (LST) Type Frosch, yang bertugas sebagai armada pendarat bagi pasukan Marinir TNI AL dan juga sebagai kapal pengangkut personel, logistik dan materiil ke pulau-pulau perbatasan dan daerah-daerah rawan di wilayah Indonesia. KRI itu dibuat di galangan VEB Penee Werft Wolgast, Jerman Timur, pada tahun 1979 dan saat ini merupakan salah satu unsur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) yang berada di jajaran Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya.
KRI Teluk Lampung memiliki berat 1,900 ton. Dengan dimensi 90,70 meter x 11,12 meter x 3,4 meter. Ditenagai oleh 2 mesin diesel, 2 shaft menghasilkan 12,000 bhp yang sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 18 knot.
Asisten Operasi (Asops) Pangkolinlamil Kolonel Laut (P) Abdul Rasyid K, S.E. mengatakan, operasi  pergeseran pasukan dan material merupakan salah satu tugas dan fungsi Kolinlamil sebagai  pembina kemampuan sistem Angkutan Laut Militer, dengan menyelenggarakan pergeseran pasukan  TNI dan Polri yang meliputi personel, peralatan dan perbekalan, baik yang bersifat administratif maupun taktis strategis.
”Bahwa operasi pergeseran pasukan ini merupakan salah satu tugas pokok yang diemban oleh Kolinlamil sebagai Kotama operasional TNI, oleh karena itu  agar Komandan KRI beserta seluruh ABK mengedepankan faktor keamanan personel maupun material, baik KRI maupun pasukan yang diangkut”, tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Asops Pangkolinlamil, sambil melaksanakan lintas laut menuju daerah sasaran guna mendukung pergeseran pasukan (serpas) Satgas Batalyon Pasmar-2 Jakarta, dan sekaligus melaksanakan operasi penegakan hukum di laut  dengan melaksanakan pendeteksian terhadap berbagai kegiatan pelayaran kapal-kapal niaga maupun kapal ikan sepanjang route pelayaran menuju daerah operasi, dengan tetap mengutamakan keamanan.

Selama kegiatan operasi di sepanjang perairan yang menjadi route dalam penugasan, juga melaksanakan kegiatan pendeteksian terhadap kemungkinan berbagai tindak pidana yang terjadi di laut. Paling tidak, kehadiran KRI Teluk Lampung (TLP)-540   selama lintas laut di perairan perbatasan wilayah Timur dapat memberikan dampak yang berarti dalam pengendalian laut di kawasan perairan Indonesia khususnya kawasan perbatasan.

KRI Teluk Lampung (TLP)-540 dalam rangka mendukung pergeseran pasukan (serpas) Batalyon Pasmar-2 Jakarta di bawah pimpinan Dansatgas Kapten Marinir Nurkodli Arbain yang jabatan sehari-hari Komandan Kompi G Yonif-6 Marinir, guna rotasi Satgasmar sebelumnya untuk pengamanan pulau-pulau kecil terluar ke wilayah Timur Indonesia antara lain Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Biak, Pulau Batek, Pulau Danarote.

Sumber poskota

KOARMATIM UJU COBA TORPEDO KAPAL SELAM

Militer yang kuat dapat meningkatkan nilai tawar terhadap kedaulatan dan batas teritorial suatu negara. Akhir-akhir ini perkembangan teknologi militer negara-negara di kawasan Asia Pasifik menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Menyikapi hal tersebut Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) melaksanakan uji coba penembakan torpedo kapal selam, di sekitar perairan Selat Bali. Uji coba ini sangat peting bagi pengembangan Alat Utama Sitem Senjata (Alutsista) TNI AL, sekaligus wahana penelitian untuk memoderenisasai sistem persenjataan strategis guna menciptakan senjata bawah air yang ampuh dan handal. Torpedo merupakan jenis senjata bawah air yang memilki fungsi sebagi senjata pamungkas bagi kapal selam. Ada beberapa jenis Torpedo yang digunakan oleh kapal selam, diantaranya adalah Torpedo SUT (Survace and Underwater Target) yang terpasang disalah satu kapal selam TNI AL KRI Cakra-401. Senjata pamungkas yang dimilki TNI AL tersebut sudah terintegrasi dengan sistem persenjataan kapal selam. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, TNI AL terus melakukan pengkajian dan penelitian terhadap sistem dan persenjataan bawah air tersebut. Penelitian dilakukan oleh jajaran Dinas Persenjataan dan Elektonika Angkatan Laut (Disenlekal), melibatkan Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Dislitbagal), Labinlek, dan PT. DI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur dimana moderenisasi kapal selam sebagai unsur senjata strategis yang canggih dan modern. Kapal selam merupakan salah satu kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL yang memiliki daya tempur tinggi terhadap kekuatan lawan. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efek daya gentar (deterrent effect). Untuk meningkatkan tujuan itu diadakan latihan penembakan torprdo kepala latihan oleh KRI Cakra di Selat Bali. Latihan itu menggunakan sasaran berupa Sea Rider yang dilengkapi dengan Noise Maker. Penggunaan sea rider sebagai sasaran bertujuan untuk melatih kemampuan operator sonar dan kemampuan deteksi bawah air kapal selam. Dimana pencarian target tersebut memilki tingkat kesulitan yang tinggi. Meskipun menggunakan sasaran Sea Rider kapal selam berhasil melaksanakan uju joba penembakan torpedo kepala latihan dengan baik. Hal ini merupakan keberhasilan yang dicapai oleh TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan profesionalisme prajurit. Disamping itu hal tersebut merupakan salah satu kreatifitas prajurit TNI AL yang berhasil memodifikasi beberapa komponen dan sistem senjata torpedo kapal selam. Latihan penembakan torpedo kepala latihan oleh KRI Cakra memiliki makna strategis bagi perkembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI AL. Uji coba tersebut melibatkan tiga kapal perang yaitu KRI Cakra-401, KRI Frans Kisiepo-368 dan KRI Soputan-923. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmatim Kolonel Laut (P) Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P. (Dispenarmatim) Sumber TNI