Latihan tempur antar kecabangan TNI AD 2015

Latihan tempur antar kecabangan TNI AD 2015 yang dilakukan di Baturaja, OKU, Sumatera Selatan. Latihan ini melibatkan berbagai jenis kendaraan lapis baja TNI AD, termasuk Tank Leopard dan IFV Marder.

Anggaran TNI Rp 106 T, Hanya 40 Persen untuk Alutsista

 
Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyebut anggaran TNI sebesar Rp 106 triliun pada tahun 2015 memang terdengar fantastis. Tapi kenyataannya anggaran tersebut belum ideal untuk keinginan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

“Anggaran pertahanan tahun 2015, Rp 106 triliun angkanya terdengar fantastis. Padahal kalau kita lihat kebutuhan ideal masih jauh dari kebutuhan ideal. Rp 106 triliun perlu dijabarkan lagi, itu dibagi ke dalam 5 pot, Kemhan, Mabes TNI dan sisanya 3 matra darat, laut dan udara. Angka Rp 100 triliun itu tidak utuh,” ujar Tantowi Yahya dalam diskusi Polemik bertajuk “Hercules & Ironi Alutsista TNI” di Warung Daun Cikini, Jakpus, Sabtu (4/7/2015).

Dari total anggaran tersebut, alokasi pembelian alutsista hanya di kisaran 30-40 persen. “Jadi pembelian alutsista sekitar Rp 40 triliun. Permasalahan yang ada dari 40 tahun tidak full utuh pembelian alutsista karena ada pemeliharaan. Inilah potret alutsista kita yang membuat potret suram,” tutur politikus Golkar ini.

Karena itu DPR mendorong agar TNI membeli alutsista baru untuk mengoptimalkan tugas menjaga pertahanan dan keamanan.

“Dorongan kuat kita agar TNI memperbaharui modernisasi alutsista dengan beli pesawat baru sedikit demi sedikit kita bantu politik anggaran. Yang kedua landasan militer harus steril dari lingkungan masyarakat. Lanud militer harus jauh dari lingkungan penduduk agar kecelakaan tidak berdampak pada penduduk sipil,” ujar Tantowi.

Mengutip data Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tantowi menyebut hampir 28 persen alutsista milik Indonesia usianya berkisar lebih dari 40 tahun. “Hanya TNI AU yang kondisi alutsistanya masih laik digunakan,” ujar Tantowi.

Database CSIS per bulan Desember 2014 yang dirilis kemarin Jumat (3/7), TNI mengoperasikan 160 jenis alutsista dengan komposisi, 64 persenjataan matra darat, 56 sistem senjata matra laut, dan 40 tipe pesawat matra udara. Setidaknya ada 2 temuan terkait kondisi sistem persenjataan yang dimiliki Indonesia.

“Apabila dilihat dari masa operasionalnya, 52 persen total alutsista TNI dipergunakan lebih dari 30 tahun. Kondisi ini tentu menjadi perhatian publik ketika kecelakaan fatal pesawat militer kerap terjadi di Indonesia,” ujar Iis Gindarsah dari CSIS dalam media briefing di kantor CSIS.

Detik.com

Alutsista TNL AL 50 Persen Butuh Peremajaan

 

KRI Oswald Siahaan (354)

Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan bahwa kapal perang jenis fregate milik TNI AL sudah terlalu tua. Namun kapal fregate sudah melakukan peremajaan mesin.

“Untuk alutsista TNI AL kita anggap 50 persen membutuhkan peremajaan, tetapi sebelum peremajaan juga melaksanakan pemeliharaan. Untuk yang paling tua adalah kapal fregate yang dulu bekas dari Belanda,” kata Ade Supandi di Kantor Panglima TNI, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Ade, kapal fregate masih bisa digunakan untuk berpatroli sampai pada tahun 2020 mendatang. Sehingga kemampuan kapal fregate dalam operasi laut terus berkurang.

“Bukan karena momentum ini tapi memang sudah masuk MEF (minimum esential force) untuk peremajaan kapal-kapal angkatan laut,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota komisi I DPR Tb Hasanuddin menyatakan seluruh alutsista yang dimiliki TNI sudah uzur, maka perlu dilakukan pembelian yang baru. Hal itu karena pesawat Hercules C-130 nomor seri A-1310 jatuh di Medan buatan tahun 1964.

Merdeka.com

Kemhan Siapkan A-400 atau C-17 Gantikan Hercules

Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Udara masih mengandalkan dua skuadron pesawat angkut lawas jenis Hercules sebagai tulang punggung pengiriman logistik ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Padahal, pesawat tersebut sudah berumur lebih dari 50 tahun dan di negara lain sudah lama dimuseumkan.

Pascamusibah jatuhnye Hercules di Medan, Sumatera Utara, banyak dorongan agar TNI meng-grounded pesawat-pesawat lawas. Tujuanya, selain untuk meminimalisir kejadian serupa juga untuk peremajaan dan penguatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) nasional.

Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, menegaskan, rencana untuk menggantikan peran pesawat angkut jenis Hercules sudah ada dalam rencana strategis (Renstra) dua 2015-2019.

“Pada renstra dua 2015-2019 akan ada perkuatan dengan memperbaharui skuadron angkut dengan pesawat Airbus A400M atau Boeing C-17 Globemaster,” kata Djundan, Kamis (2/7)

C-17 Globemaster III

Seperti halnya Hercules, Pesawat Airbus A400 merupakan pesawat angkut militer yang juga bermesin empat turboprop. Pesawat tersebut pertamakali melakukan penerbangan uji coba perdana di Sevilla, Spanyol pada akhir 2009 lalu. Pesawat ini dirancang oleh divisi militer Airbus untuk mengganti atau melengkapi pesawat yang digunakan dalam peran angkutan udara taktis.

Sedangkan pesawat jenis C-17 merupakan sebuah pesawat angkut militer Amerika Serikat yang diproduksi oleh Boeing Integrated Defense Systems dan sudah dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Udara Britania Raya dan Angkatan Udara Australia.

Beritasatu.com

F-35 Dipecundangi Jet Tempur Lawas

 
Jet tempur terbaru Amerika Serikat (AS), F-35 yang juga disebut sebagai pesawat termahal yang pernah dibuat AS, F-35 dikabarkan dipermalukan oleh pesawat tipe lama yang dimiliki oleh negara tersebut.

Dalam sebuah uji coba, jet tempur F-35 dipecundangi oleh jet F-16, yang merupakan pesawat generasi lama. Padahal, pesawat yang dijuluki Lightning II itu merupakan pesawat yang akan menggantikan tugas F-16.

Laporan yang mendokumentasikan uji coba ini telah dilansir oleh laman keamanan nasional War Is Boring yang menyebut F-35 hanya akan menjadi sasaran empuk dalam dogfight (pertempuran udara) dengan pesawat tempur lainnya.

“F-35 memiliki kekurangan dalam hal energi yang sangat terlihat. Tidak ada alasan untuk bertarung di bagian ini,” kata pilot penguji yang dirahasiakan namanya, seperti dilansir ABC pada Kamis (2/7/2015). Dalam uji coba yang dilakukan pada Januari lalu, pilot penguji mengatakan, pesawat tersebut bukanlah tandingan bagi F-16 dalam pertarungan jarak dekat.

Pesawat itu disebut sulit untuk membuat manuver yang membuatnya sulit untuk membidik atau menghindari F-16 dalam pertempuran.

Tidak terima dengan laporan tersebut, pengembang pesawat seharga USD 138 juta (Rp 1,8 triliun) langsung melemparkan pembelaan. Juru Bicara Kantor F-35, Joe Della Vedova, mengungkapkan bahwa F-35 yang digunakan dalam uji coba itu tidak dilengkapi dengan beberapa komponen yang nantinya akan disertakan dalam F-35 yang diproduksi.

Menurut Della Vedova, Komponen yang belum disertakan itu, antara lain, stealth coating yang membuat F-35 tidak tampak di radar, serta perangkat lunak yang membuat pilot dapat membidik dan menembak lawan tanpa harus menghadap ke arah musuh. Tapi, dirinya juga mengakui bahwa pesawat itu memang tidak dirancang untuk pertempuran jarak dekat.

“Teknologi yang dimiliki F-35 didesain untuk menyerang dan menghancurkan musuh dari jarak jauh, bukan untuk situasi yang membutuhkan dogfight,” tuturnya.

Sindonews.com

Tidak Ada Lagi Alutsista Hibah, Harus Baru Semua

Jakarta – Pasca jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI AU di Medan, Sumatera Utara pada
Selasa (30/6) lalu, Presiden Joko Widodo meminta untuk mengevaluasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Perintah ini telah disampaikan kepada calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Modernisasi alutsista, sudah jelas saya mendengar sendiri pada saat beliau wawancara di Mako Brimob, bahwa pesawat harus baru semuanya. Maksudnya bukan yang terbang harus baru semuanya, tetapi pengadaan harus baru semua,” ujar Jenderal Gatot saat ditemui wartawan usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2015).

Gatot mengatakan, Presiden Jokowi tidak ingin lagi alutsista bekas atau pemberian dari pihak lain (hibah). “Presiden bilang tidak ada (hibah), harus baru,” kata Gatot.

Tak hanya itu, intruksi Presiden Jokowi juga terkait pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Tujuannya agar Indonesia tak lagi bergantung pada industri pertahanan asing.

“Karena industri pertahanan kita ini harus dibesarkan, sehingga kelak nanti kita tidak tergantung dengan cara sekarang ini kalau beli alat baru dengan transfer of technology. Jadi teknologi yang ada pelan-pelan diadopsi oleh kita,” terang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Sementara itu, terkait dengan perintah presiden agar zero accident pada alutsista TNI, Gatot mengatakan dirinya kini tengah melakukan evaluasi.

“Saya harus mengevaluasi. Jadi pesawat AU itu pasti sudah laik terbang, tapi kalau lihat kemarin kenapa bisa jatuh? Apa masalahnya? Nah ini kan harus kita evaluasi. Saya tidak bisa mengambil keputusan begitu saja,” kata Gatot.

Gatot juga mengatakan, ada batas usia pesawat untuk terbang. Dikatakan Gatot, setiap 50 jam terbang, pesawat Hercules harus mendapatkan perawatan serius.

“Tapi kalau pesawat itu sudah dikatakan terbang berarti sudah dilihat sparepartnya. Seperti Hercules setiap 50 jam terbang harus ada opname, dicek lagi. Setiap 3 tahun opname besar, 6 tahun keseluruhan,” jelas Jenderal Gatot. (Detik.com)

Kalau Ada Prajurit Gabung ISIS, Saya Potong Dia

Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Jakarta – Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah kabar yang menyebut salah satu prajuritnya
bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ia pun mengancam prajurit yang berani bergabung dengan kelompok radikal tersebut.

“Enggak, enggak ada (prajurit yang bergabung). Dari mana itu?” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

Moeldoko mengaku akan menindak tegas prajuritnya yang kedapatan bergabung dengan ISIS. “Kalau ada, saya potong dia!” kata dia lantang.

Sepakat dengan sang Panglima, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Mayor Jendral Fuad Basya sebelumnya telah membantah kabar tersebut. Menurut dia, itu hanya sekadar kabar burung yang tak jelas kebenarannya.

“Itu jelas fitnah dan tidak ada (anggota TNI masuk ISIS),” kata Fuad kepada CNN Indonesia, Rabu (1/7).

Bila benar ada anggota TNI bergabung dengan ISIS, Fuad meminta nama dan kesatuan asal prajurit itu disebutkan dengan terang. Jika tidak, kata dia, maka jelas itu kebohongan semata.

Fuad menyatakan TNI baru akan bertindak jika sudah ada nama jelas prajurit terkait. “Jika benar ada, akan kami libas,” kata dia.

Kabar soal adanya seorang anggota TNI yang bergabung dengan ISIS, menurut pakar teroris Universitas Indonesia Solahudin, bukan hal baru. “Saya enggak tahu nama anggota TNI (yang masuk ISIS). Tapi orangnya ada, gambarnya ada, pengakuannya ada,” kata Solahudin.

Seperti diberitakan, anggota Polres Batanghari, Jambi, Brigadir Syahputra, telah disebut lebih dulu bergabung dengan ISIS. Dia kini diklaim tewas di Suriah saat pertempuran melawan pasukan koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Syahputra menghilang sejak Februari. Dia meninggalkan wasiat berisi permintaan untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada si anak. Syahputra juga menceraikan istrinya. Syahputra lantas mengundurkan diri dari Kepolisian dan berangkat ke Malaysia.

Dilansir situs azzammedia, Syahputra di Suriah mengganti namanya menjadi Abu Azzyn Al Indunisiy. Di situs itu terlihat foto Syahputra saat mengenakan baju loreng cokelat dan penutup kepala hitam, berdampingan dengan foto dirinya saat masih menjadi polisi.

CNN Indonesia

Modernisasi Alutsista Butuh Rp100 Triliun

 

Helikopter Mi-35 TNI AD

Medan– Butuh anggaran hingga Rp100 triliun, untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal itu diamini oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

“Mahal banget. Kalau maunya TNI ya, ya itu (Rp100 triliun), tapi kan kita juga memikirikan kementerian yang lain,” ungkapnya di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Ia menjelaskan, TNI memiliki 22 pesawat yang memang sudah uzur. Enam hercules dibuat pada 1960, dan delapan Hercules dibuat tahun 1980. Sementara sisanya dibuat tahun 1978. Sedangkan pesawat nahas C-130 tipe A-1310 itu hanya dipakai di tahun 1964.

“Jadi hercules 1310 yang kemarin itu kondisinya tahun 60, hanya dipakai oleh Indonesia tahun 64,” bebernya.

Menurut Moeldoko, jatuhnya pesawat Hercules TNI AU di Medan, Sumatera Utara, dapat menjadi momentum bagi pihaknya untuk ekstra hati-hati dalam menggunakan pesawat renta.

“Kita evaluasi intinya, kita pahami dengan baik kondisi saat ini. Memperbaiki rencana ke depan,” pungkasnya.

Pesawat Hercules milik TNI AU yang membawa 122 penumpang jatuh di Jalan Letjen Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Selasa 30 Juni. Pesawat buatan 1964 itu jatuh sekitar pukul 11.48 WIB atau dua menit setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo, Kota Medan.
Metrotvnews.com

Konflik Dunia Akan Bergeser ke Indonesia

Panglima TNI Terpilih, Jenderal Gatot Nurmantyo

Jakarta – Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memaparkan mengenai ancaman global yang bukan tidak mungkin akan dihadapi Indonesia di masa depan. Menurut Calon Panglima TNI ini, Indonesia bisa menjadi sasaran bagi negara-negara lain karena sumber daya alamnya yang berlimpah.

“Jika sekarang lokasi konflik dunia berada di timur tengah atau yang kita kenal sebagai Arab spring, maka kedepan konflik dunia akan bergeser ke negara kaya alam yang berada di ekuator, termasuk Indonesia,” kata Gatot saat memaparkan visi dan misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Menurut dia, dalam beberapa tahun kedepan, energi hayati, pangan dan air akan menjadi langka di banyak negara, kecuali negara yang ada di ekuator. Sementara, jumlah penduduk dunia akan terus bertambah.

Konflik bukan lagi disebabkan karena perebutan energi fosil, tetapi pangan dan air. Potensi ancaman global ini, kata dia, sudah diingatkan oleh Presiden pertama, Soekarno.

“Kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara besar di dunia,” kata Gatot menirukan ucapan Bung Karno.

Hal ini, kata dia, ditegaskan lagi oleh Presiden Joko Widodo. “Bahwa kaya akan sumber alam justru akan menjadi petaka bagi kita,” ucap Kepala Staf Angkatan Darat ini.

Potensi ancaman global ini, kata dia, harus mulai diantisipasi. Masalah sumber daya alam secara kasat mata seakan tidak ada kaitannya dengan TNI. Namun, jika diamati dan dipelajari lebih dalam, fakta tersebut merupakan sumber konflik yang harus diperhitungkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional.

“TNI siap membantu mengatasi ancaman tersebut, dengan menyadarkan dan menyamakan persepsi
masyarakat tentang potensi ancaman melalui program pembinaan teritorial,” ucap Gatot.

Usai Gatot memaparkan visi misinya, dilakukan proses pendalaman berupa tanya jawab secara tertutup. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif yang kemungkinan akan disampaikan.

Usai pendalaman, Komisi I akan melakukan rapat untuk menentukan apakah Gatot disetujui atau tidak disetujui sebagai Panglima TNI.

Kompas.com

BIN Akan Rekrut 1.000 Tenaga Baru Intelijen

Kepala BIN Terpilih Sutiyoso

Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terpilih, Letjen (Purn) Sutiyoso, mengatakan, dirinya berencana merekrut 1.000 tenaga baru intelijen dari berbagai bidang dalam jangka waktu satu tahun untuk memperkuat BIN. Penambahan personel ini dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun 2015.

“Satu tahun ini kami harus merekrut 1.000 orang, terutama menghadapi pemilu serentak ini. Kondisi itu harus bisa kita pantau sedini mungkin,” ujar Sutiyoso seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015).

Kebutuhan ideal BIN, lanjut dia, adalah 5.000 orang. Namun, yang ada saat ini baru 1.975 orang. Dengan jumlah personel yang ada itu, Sutiyoso menuturkan, satu intelijen memiliki area tugas hingga tiga kabupaten.

Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menuturkan, proses perekrutan tahap pertama akan dilakukan dalam waktu satu tahun. Mereka yang terpilih menjadi anggota BIN selanjutnya akan disekolahkan hingga sarjana sehingga bisa lebih mahir dalam bidang tertentu.

Selain masalah sumber daya alam, pria yang akrab disapa Bang Yos itu menuturkan bahwa Presiden juga menyinggung soal teknologi BIN. Dia menyebutkan, BIN saat ini perlu dilengkapi dengan teknologi canggih sehingga tidak mudah dibobol.

“Teknologi komunikasi yang ada sudah sangat canggih. Kalau kita tidak punya alat yang supercanggih, kita akan jebol terus, disadap termasuk pengalaman kita yang lalu, komunikasi presiden dan pejabat tinggi negara disadap, dan ini bisa kita protect, komunikasi pejabat tinggi kita,” tutur Sutiyoso.

Untuk melengkapi BIN dengan teknologi canggih, Sutiyoso menyatakan, BIN juga perlu penambahan anggaran. Penambahan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai keuangan negara.

Kompas.com

TNI Hibahkan 10 Kapal untuk Bakamla

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (tengah), Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supendi (tiga dari kiri) dan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Desi Albert Mamahit (tiga dari kanan) usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis (2/7.

Jakarta, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Desi Albert Mamahit, Kamis (2/7). Melalui memorandum of understanding tersebut, TNI akan mengalihtugaskan sepuluh kapal milik TNI Angkatan Laut kepada Bakamla.

Mamahit mengatakan, penyerahan sepuluh kapal itu akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada akhir tahun ini dan direncanakan selesai tahun 2016.

“Jumlah kapal kami masih terbatas, jadi kami menggunakan aset-aset TNI AL,” ujarnya di Ruang Tamu Panglima TNI, Jakarta.

Mamahit memaparkan, saat ini Bakamla baru memiliki 19 kapal. Rinciannya, tiga kapal besar berukuran 48 meter dan 15 kapal jenis catamaran berukuran 12 sampai 15 meter.

Selama ini, menurut Mamahit, operasi pengamanan laut selalu dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga negara lain yang memiliki irisan kewenangan di wilayah perairan Indonesia.

Lembaga-lembaga itu adalah TNI AL, Polisi Air, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikaan serta Korps Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Di darat, Bakamla juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Ditjen Imigrasi.

“Jadi sebenarnya pada saat beroperasi kami belum menemukan masalah karena mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan,” kata Mamahit.

Sementara itu, Moeldoko mendukung penguatan kapasitas Bakamla. Ia berkata, Bakamla harus dapat memperkokoh pengelolaan wilayah laut nasional, khususnya dalam konteks penegakan hukum di laut.

“Secara operasional Bakamla perlu disinergikan dengan instansi terkait, termasuk dengan TNI karena kami juga memiliki tugas mengelola keamanan laut,” ujarnya.

Selain pengalihtugasan 10 kapal, nota kesepahaman yang ditandatangani Moeldoko dan Mamahit juga mengatur tentang bantuan TNI memberikan pendidikan dan latihan bagi personel Bakamla, pertukaran data atau informasi serta penugasan prajurit TNI dalam operasi yang dikomandoi Bakamla.(CNN Indonesia)

Anggaran Alutsista Indonesia

Aksi para pilot top gun F-16 TNI AU. 

Jakarta: Alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI kembali disorot setelah pesawat Hercules C130 jatuh di Medan, Sumatera Utara. Publik mengkritik pemerintah yang memilih hibah alusista dari negara lain ketimbang membeli baru.

TNI memang terus berusaha melakukan pemeliharaan dan memodernisasi alutsistanya. Tapi anggaran yang disediakan hanya sekitar Rp12 triliun.

“Dari Rp102 triliun anggaran TNI, yang nyata dipakai untuk alutsista cuma Rp12 triliun,” kata anggota Komisi I DPR TB Hasanudin di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/7/2015).

Jika dilihat secara keseluruhan, anggaran pertahanan tampak besar. Namun dari Rp102 triliun anggaran yang ada, hanya 77 persen untuk anggaran TNI. Itu pun dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yang ada.

“Nah, Angkatan Udara contohnya. Anggarannya Rp13 triliun, Rp3,5 triliun untuk gaji, Rp6 triliun belanja barang seperti latihan, beli suku cadang, perawatan. Cuma Rp3,7 triliun belanja modal. Itu yang untuk beli alutsista,” jelas purnawirawan Jenderal TNI ini.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin–(MI/Rommy P)

Angka ini sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan kebutuhan modernisasi alutsista TNI. Untuk AU, anggaran tersebut hanya mampu untuk membeli dua unit F-16 baru yang harga satuannya Rp1,5 triliun.

“Sedangkan anggaran untuk Angkatan Laut Rp4,02 triliun, dan untuk Angkatan Darat Rp4,9 triliun,” kata dia.

Karena itu, Hasanudin berharap, Presiden Joko Widodo segera merealisasikan rencana menaikkan anggaran untuk TNI hingga 1,5 persen dari pendapatan domestik bruto Indonesia. Jika begitu, anggaran TNI akan mencapai Rp150 triliun per tahun.

“Nah itu jangan dipakai untuk macam-macam. Anggaran Rp50 triliun itu dilarikan ke alutsista. Kan lumayan, naik jadi Rp62 triliun untuk alutsista,” kata dia.

Anggaran pertahanan TNI memang sangat kecil. Bahkan jika dana aspirasi untuk dewan diloloskan dengan pagu Rp20 miliar per dewan di APBN, anggaran pembelian senjata TNI sama dengan total pagu dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan: sekitar Rp12 triliun.

Metrotvnews.com

Jenderal Moeldoko Pernah Ajak Keluarga Naik Hercules karena kagak ada duit

 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko melakukan pengecekan kesiapan para anggota TNI yang akan melakukan penjagaan KTT Asia Afrika di Silang Monas, Rabu (15/4). 

Jakarta – Diperbolehkannya pesawat Hercules untuk mengangkut keluarga TNI diakui oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Namun yang diperbolehkan menikmati fasilitas ini hanya keluarga dekat seperti suami, isteri atau anak.

Moeldoko juga mengaku pernah mengajak keluarganya naik pesawat angkut TNI itu.

“Waktu saya letnan dua juga seperti itu. Lagi bokek, dari Makassar ke Jakarta ikut pesawat itu,” ujarnya di Ruang Tamu Panglima TNI, Jakarta, Kamis (2/7).

Saat itu lulusan Akabri 1981 tahun ini masih menjadin perwira operasi di Komando Distrik Militer 1408/BS Makassar.

Menurutnya, prajurit TNI dan keluarganya tidak mungkin berpergian menggunakan pesawat komersial. “Kalau anggota kami pulang tugas menggunakan pesawat umum, mereka pasti keberatan,” katanya.

Karena penggunaan Hercules sebagai alat transportasi keluarga TNI menurutnya terkait dengan fungsi kesejahteraan prajurit. Izin penggunaan Hercules untuk anggota TNI dan keluarganya adalah implementasi dari fungsi kesejahteraan tersebut.

Hercules adalah jenis pesawat angkut utama militer di Indonesia. Selama ini Hercules dipakai untuk mengangkut logistik militer hingga personel. Model C-130 yang jatuh di Medan juga bisa dipakai untuk mengisi bahan bakar di udara.

Terkait dugaan adanya oknum prajurit yang memasukan warga sipil bukan keluarga dekat ke pesawat Hercules yang jatuh di Medan, Moeldoko tidak mau berspekulasi. Menurutnya tim khusus yang ia turunkan dari Markas Besar TNI masih menyelidiki hal ini.

Namun ia menduga, penumpang sipil yang menjadi korban adalah keluarga jauh atau pekerja rumah tangga para anggota TNI.

Ia mencontohkan, sebelum tragedi di Medan, seorang prajurit TNI yang bertugas di Landasan Udara Ranai, Natuna, membawa pulang isteri dan tiga anaknya ke Jakarta.

Ketika menumpang pesawat pesawat C-130 Hercules bernomor registrasi C-1310, keluarga itu hendak kembali Ranai, namun kali ini dengan seorang pekerja rumah tangga.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga memaklumi penggunaan pesawat hercules untuk mengangkut penumpang sipil. Menurutnya, hal tersebut adalah bukti kedekatan tentara dengan rakyat.

Hak serupa disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Tentara kan ada misi sipil juga, jadi lihatlah itu sebagai sumbangan, partisipasi TNI untuk rakyat yang sulit,” kata Kalla. (CNN Indonesia)

Presiden ‘Sentil’ Polisi Soal Calo dan Makelar Kasus

 

Anggota Polisi Wanita (Polwan), membagikan peta mudik kepada pengendara mobil yang melintasi kawaasan Bundaran HI, Jakarta, 26 Juni 2015

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta polisi untuk fokus pada penegakan hukum. Salah satunya adalah pemberantasan makelar kasus. “Beberapa hal yang masih menjadi perhatian saat ini misalnya makelar kasus. (Pemberantasan) ini harus dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Jokowi, dalam sambutannya saat menghadiri hari ulang tahun Bhayangkara ke-69 di Markas Komando Brigade Mobil, Depok, Rabu, 1 Juli 2015.

Dalam bidang perlindungan masyarakat, Jokowi memerintahkan kepolisian agar tak melakukannya dengan berbelit-belit. “Berikan perlindungan yang memadai pada kaum minoritas, gelandangan, anak-anak, serta perempuan,”? kata Presiden.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dia meminta agar kepolisian menggunakan sistem online. Tujuannya untuk mengurangi sistem percaloan dan pungutan liar.

Walaupun menilai bahwa kepolisian sudah melakukan perbaikan di berbagai bidang, upaya itu masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, masukan dari masyarakat baik yang langsung disampaikan maupun melalui media harus dipertimbangkan sebagai koreksi.

Kepolisian sendiri, kata Jokowi, memiliki sebelas program prioritas yang disesuaikan dengan gerakan Revolusi Mental. Namun dia meminta agar program itu tak menjadi formalitas semata. “Harus ada hasil nyata, lakukan yang terbaik untuk bangsa.”

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam acara peringatan ulang tahun Bhayangkara ke-69 di Markas Komando Brigade Mobil, Depok, hari ini. Upacara dimulai pukul 09.00 WIB. Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara kemudian berkeliling lapangan memeriksa barisan.

Selain Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti, beberapa menteri dan kepala lembaga negara juga terlihat hadir. Mereka di antaranya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu Jimly Asshiddiqie, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, serta Ketua DPR Setya Novanto. ?

Adapun jajaran menteri yang tampak hadir antara lain, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husein, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.? (Tempo.co)

Jenderal Gatot Janji Modernisasi Alutsista TNI

Jenderal Gatot Nurmantyo uji kepatutan dan kelayakan sebagai Panglima TNI (Kompas)

Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo berjanji akan mengupayakan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) jika menjadi Panglima TNI. Ia mengatakan modernisasi alutsista menjadi konsolidasi untuk menghadapi bentuk ancaman yang kompleks.

“Dihadapkan pada kompleksitas ancaman maka perlu berdasarkan asumsi kekuatan ideal. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah menaikkan anggaran 1,5 persen dari PDB,” kata Gatot saat paparan visinya di Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Namun, Gatot akan mementingkan alutsista buatan dalam negeri. Hal ini untuk menjaga kemandirian industri pertahanan nasional.

Menurutnya, pembelian alutsista dari luar negeri dilakukan jika dalam negeri tak mampu memproduksi.

“Pembelian alutsista baru dan optimalisasi alutsista lama mengutamakan kemandirian industri pertahanan nasional. Pembelian alutsista luar negeri hanya dapat dilakukan apabila industri dalam negeri belum mampu memenuhinya,” sebut eks Pangkostrad itu.

Jika memang perlu alutsista dari luar negeri maka harus ada manfaat bagi Indonesia. Misalnya, seperti transfer kemampuan teknologi untuk sumber daya manusia atau prajurit TNI.

“Maka pembelian itu harus mengisyratkan transfer of technologi dan transfer of knowledge,” ujar Gatot. (Detik.com)

PT Badak NGL Dijaga Peluru Kendali

Sistem Rudal Pertahanan Udara Nasams

Bontang – PT Badak Natural Gas Liquefaction (PT Badak NGL) yang memproduksi Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair sangat serius dalam menjaga produksi kilang gas. Sekira delapan buah train process atau kilang berdiri di atas lahan seluas 22 hektar tersebut.

Senior Manager Corporate Communication PT Badak NGL, Feri Sulistyo Nugroho mengungkapkan, sangat serius menjaga keamanan di sekitar kilang. Hal itu dibuktikan dengan perseroan telah menyiapkan senjata peluru kendali atau yang akrab disebut dengan rudal.

“Kami dilindungi rudal siap luncur. Untuk mengamankan Badak LNG, emergency kami tidak main-main,” ungkapnya saat berbincang dengan awak media di Komplek Badak NGL, Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (1/7/2015).

Namun, dijelaskan Feri, hingga saat ini belum ada satu pun rudal yang diluncurkan.

“Memang disediakan untuk jaga-jaga ada serangan udara. Kami sudah latihan pakai Sukhoi. Kita benar-benar gunakan support pesawat. Benar-benar melintas di atas kilang,” jelas dia.

Selain rudal, kawasan kilang Badak NGL juga dilengkapi oleh pagar double yang akan mengeluarkan suara alarm, berguna untuk mendeteksi jika ada seseorang atau sesuatu mendekat ke kilang gas.

“Kamera (pagar) akan memotret dan mencari sumber getaran sehingga bisa di zoom,” lanjut Feri.

Dia menambahkan, dikarenakan kawasan kilang gas Badak NGL merupakan laut lepas, maka perseroan juga membuat pengamanan di sekitar kilang dengan patroli laut melalui kerja sama dengan aparat pemerintah seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian guna mengantisipasi teroris yang datang melalui laut.

“Kami ada dua patrol boat yang telah dilengkapi senjata dan sudah dilengkapi TNI. Kapal patrol boat ini sangat penting untuk menjaga zona arus pelayaran agar lancar. Kapal-kapal ini untuk menghindarkan hal-hal seperti teroris melalui laut,” pungkasnya. (Okezone.com)

Gatot Nurmantyo: AL dan AU Jadi Fokus Pembangunan TNI

 

Jenderal Gatot Nurmantyo

Calon Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmatyo menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Ia mengatakan, untuk mendukung cita-cita pemerintah tersebut maka fokus pembangunan TNI ke depan harus berorientasi pada kekuatan laut dan udara.

“Tidak ada alternatif lain kecuali fokus membangun kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara secara serentak dan sesegera mungkin, agar mampu memantau dan mengawal serta nusantara dengan memiliki keunggulan udara dan laut,” kata Gatot, saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Sebagai negara kepulauan terbesar yang terdapat di garis ekuator, kata Gatot, hampir sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan perairan. Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang mencapai 95.181 kilometer.

“Maka, Indonesia memerlukan angkatan bersenjata yang mampu memantau setiap sudut penjuru nusantara untuk merespon setiap gejolak yang muncul dengan cepat, serta mampu menghilangkan ancaman yang ada di Tanah Air,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer, pembangunan kekuatan harus dilakukan secara konsisten. Meski kondisi ekonomi suatu negara terpuruk, pembangunan di sektor militer tidak boleh berhenti. (Kompas.com)

Ada Pungutan Rp 900 Ribu buat Menumpang Hercules

 
Jakarta – Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat mencurigai pungutan tiket pesawat militer bagi penumpang sipil. Anggota Komisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanudin, mengungkapkan penumpang nonmiliter ditagih tiket seharga Rp 900 ribu per orang untuk menaiki pesawat Hercules C-130, yang jatuh di Medan, Selasa, 30 Juni 2015.

“Saya dapat informasi katanya ada yang bayar sampai hampir Rp 900 ribu. Kalau pakai pesawat sipil saja, itu tidak sampai Rp 600 ribu, jadi kenapa harus membayar mahal?” kata Hasanudin di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.

Pesawat Hercules C-130 jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 30 Juni 2015. Pesawat militer tersebut diduga mengalami kerusakan mesin dan jatuh setelah tak lama lepas landas dari Lapangan Udara Soewondo. Pesawat itu membawa 110 orang anggota keluarga TNI dan 12 kru.

Menurut Hasanudin, pesawat Hercules memang berfungsi sebagai pesawat angkut bukan pesawat tempur. Biasanya, Hercules digunakan untuk mengangkut bantuan logistik, bantuan pasukan, dan alat tempur, serta kepentingan militer lainnya.

Dia tidak menampik pesawat ini kerap dipakai anggota TNI dan keluarga untuk penerbangan antarwilayah. “Dalam prosedurnya dibenarkan saat melakukan pergeseran ada keluarga prajurit yang ikut, sebatas itu keluarganya atau pejabat pemerintah daerah,” kata Hasanudin.

Meski begitu, pengangkutan penumpang sipil harus dilakukan seizin Komandan Lapangan Udara. “Jadi, apakah 110 orang penumpang yang ikut Hercules sudah seizin komandan pangkalan?” kata Hasanudin. “Kalau tidak, itu sebuah pelanggaran.”

Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Hanafi Rais, belum bisa memastikan kebenaran kasus pungutan tersebut. Menurut dia, pesawat militer tak bisa digunakan sebagai angkutan transportasi pribadi. Meski begitu, ia meminta masyarakat menunggu hasil investigasi TNI terkait kecelakaan ini. (Tempo.co)

Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo

Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. Uji kelayakan ini berkaitan dengan dicalonkannya Gatot sebagai Panglima TNI. Diketahui, Jenderal Gatot merupakan pilihan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan berulang kali jatuhnya pesawat TNI akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti. “Ini sudah jadi lampu merah yang tidak bisa dihindari lagi,” ujar Mahfudz.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk dibahas karena TNI bukan hanya kehilangan pesawat tempur, namun juga sering kali kehilangan prajurit-prajurit terbaiknya. Menurutnya, kejadian yang terus berulang ini tidak dapat lagi menjadi alasan bagi pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melakukan modernisasi alutsista dengan pembelian barang bekas melalui pola hibah.
Ia pun berharap Panglima TNI selanjutnya tak lagi melakukan pengadaan alutsista bekas untuk TNI. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai alutsista tua harus diputuskan untuk grounded.

Hal serupa diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais. Menurutnya, hal mengenai ketahanan alutsista akan menjadi agenda pembahasan dalam uji kelayakan kepada Jenderal Gatot yang rencananya akan digelar pada pukul 14.00 WIB nanti.

Tak lupa juga, Hanafi mengatakan Komisi I DPR akan mempertanyakan perlunya evaluasi atas pola hibah ini. “Kalau tidak mau (hibah) kan harus beli baru. Konsekuensinya ke anggaran,” tutur politikus Partai Amanat Nasional ini. (CNN Indonesia)

Helikopter Chinook Merapat Tahun 2019

Jakarta – Perusahaan Boeing berharap proses administrasi rencana Menhan melakukan pengadaan Helikopter Chinook buatan Boeing selesai pada tahun 2016. Sehingga setidaknya 4 unit Helikopter Chinook dapat dikirimkan ke Indonesia pada tahun 2019 untuk memperkuat alutsista TNI.

Hal tersebut mengemuka dalam pembicaraan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin (29/6), dengan Presiden Boeing untuk Asia Tenggara Mr Young Tae Pak di Kantor Kemhan, Jakarta.

Kunjungan Presiden Boeing untuk Asia Tenggara ini adalah untuk memastikan lebih lanjut keinginan Menhan untuk melakukan pengadaan Helikopter Chinook buatan Boeing untuk mencukupi kebutuhan Operasi Militer Selain Perang penanggulangan bencana.

Menhan mengatakan akan berkoordinasi secepatnya dalam penyelesaian administrasi pengadaan Helikopter Chinook ini.

Sebelumnya, Indonesia juga melakukan pembelian Helikopter Apache yang sangat mematikan. Mr Young Tae Pak menjelaskan bahwa gabungan antara kemampuan kedua helikopter ini adalah kombinasi yang tepat dalam menghadapi ancaman nyata dan tidak nyata.

Proses pemeliharan antara Helikopter Chinook dan Apache juga hampir sama, jadi memiliki keduanya akan menghemat biaya perawatan. Boeing juga telah melakukan pembicaraan dengan PT DI untuk melakukan kerjasama transfer teknologi Helikopter Chinook ini.

Dengan PT DI Boeing juga menbicarakan mengenai alih teknologi pesawat Maritime Surveillance Aircraft. Karena diyakini, sesuai yang ditekankan pada Shangri-La Dialogue bahwa diperlukan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara di Asia Tenggara terutama dalam hal pengamanan perairan dan berbagi informasi intelijen mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan.

Kemhan.go.id

Anggota ISIS Mantan Polisi RI, Tewas di Suriah

Brigadir Syahputra yang dikabarkan bergabung dengan ISIS di Suriah seperti dimuat dalam situs Azzammedia.com.

Jakarta – Sejak awal Brigadir Syahputra disebut ingin keluar dari kepolisian. Namun dalam tulisan situs Azzamedia, anggota Polres Batanghari itu selalu dihalang-halangi oleh atasannya.
Tekadnya keluar dari Korps Bhayangkara semakin bulat setelah ia melihat video aksi brutal yang disebut dilakukan oleh tentara Suriah rezim Bashar Al Assad.

“Saat itu pula, ia menyaksikan Daulah Islamiyyah sebagai satu-satunya kekuatan paling efektif dalam melawan dan membalas kekejaman Nushairiyyah pada kaum muslimin,” demikian tertulis dalam situs Azzammedia.

Syahputra tak memperdulikan isu-isu yang menyebut ISIS sebagai organisasi teror. Jihad akhirnya menjadi pilihannya dengan bergabung dengan tentara ISIS di Suriah.

Maret 2015, Syahputra bertolak dari Indonesia menuju Suriah. Pada bulan itu pula ia dikabarkan menghilang dari kedinasannya di Polres Batanghari.

“Mengkhidmatkan dirinya menjadi pelindung kemuliaan Islam dan umatnya, dengan membai’at Amirul Mukminin dan Khalifah Muslimin Abu Bakar al Baghdadiy al Husainiy al Qurasyi -hafidzohullah wa ro’ah- dan menjadi seorang Mujahid Daulah Khilafah.”

Syahputra bahkan disebut membakar baju dinas kepolisiannya sebagai bentuk keluarnya ia dari kepolisian. Pembakaran baju dinas tersebut disaksikan oleh para rekan-rekannya sesama anggota ISIS.

Hanya beberapa bulan Syahputra di Suriah. Dalam tulisan yang dipublikasikan kemarin, Brigadir Syahputra disebutkan sudah tewas dalam pertempuran melawan pasukan koalisi Amerika Serikat.
“Abu Azzayn al Indunisiy gugur syahid di front pertempuran Tal Tamr, wilayah al Barakah.”

Kapolres Batanghari Ajun Komisaris Besar Polisi Hery Widagdo mengatakan tak sepenuhnya percaya pada tulisan di situs tersebut. Menurutnya bisa saja foto yang ada dalam tersebut dimanipulasi.

Apalagi sejak awal info yang diterima Polres Batanghari, Brigadir Syahputra ada di Medan untuk menyelesaikan masalah dengan keluarganya.

Sudah tiga bulan ia menghilang. Hery juga mengaku tidak tahu keberadaan anak buahnya itu saat ini. Daftar pencarian prajurit sudah dikirim sebanyak tiga kali sejak Maret lalu. Namun Syahputra tidak juga memperlihatkan batang hidungnya.

CNN Indonesia

Sutiyoso Menjadi Kepala BIN

Kepala BIN baru, Sutiyoso 

Jakarta – Sutiyoso merasa bersyukur telah mendapatkan persetujuan Komisi I DPR untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan selama 6 jam, Selasa (30/6/2015), Komisi I DPR menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu layak menjadi Kepala BIN.
“Saya sadar di depan tugas berat telah menunggu saya dan saya juga tahu saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini tanpa bantuan banyak pihak,” kata Sutiyoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Sutiyoso bertekad untuk membuat BIN sebagai sebuah lembaga negara yang lebih terbuka. Masyarakat bisa berpartisipasi langsung memberikan beragam informasi yang dianggap berguna.
“Jadi rakyat tidak perlu melihat BIN itu seperti momok atau menakutkan, tidak. BIN punya kita semua,” katanya.

Namun, Sutiyoso mengaku masih memerlukan waktu untuk melakukan perubahan di internal BIN. Dia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana organisasi yang ada di internal BIN saat ini.

“Apakah organisasi BIN yang ada sekarang ini sudah cukup mengakomodasi semua kepentingan tugas dan fungsi BIN, yaitu tugas penyelidikan, pelelangan, pengamanan. Dan apakah personil-personil di dalamnya baik dari jumlahnya sudah cukup ataupun kualitasnya memadai itu semua tentu akan saya lihat,” ujar Sutiyoso.

Sutiyoso juga mengaku akan langsung melakukan pengecekan terhadap alat-alat intelijen yang saat ini digunakan untuk menunjang kinerja BIN sehari-hari. Jika memang masih kurang, dia akan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan peralatan yang lebih modern dan canggih.

“Di negara mana pun operasi intelijen adalah operasi yang mahal karena menyangkut keselamatan negara,” ujarnya.

Kompas.com

Jangan Beli Kapal Perang dari Luar Negeri

 

Jakarta -Indonesia memiliki banyak industri galangan kapal, jumlahnya mencapai 250 galangan. Makanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang kementerian/lembaga negara hingga BUMN membeli kapal dari luar negeri, termasuk kapal-kapal perang TNI.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya siap melaksanakan perintah dari Jokowi. Bahkan ia mengakui, kapal buatan dalam negeri sama bagusnya.

“Kualitasnya bagus, kita patroli cepat sudah pakai buatan dalam negeri,” kata Moeldoko, ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Bahkan kapal perang Landing Platform Dock (LPD) milik TNI yang dipamerkan di Itali merupakan buatan dalam negeri.

“LPD yang kemarin diperagakan di Itali, juga sudah dari dalam negeri itu, gede itu,” ungkapnya.

“Jadi nggak ada masalah (wajib beli kapal produksi dalam negeri), yang penting kan peluru kendalinya,” tutup Moeldoko.

Sebelumnya, Jokowi mengintruksikan kepada setiap Kementerian Lembaga (KL) sampai BUMN, agar tidak lagi membeli kapal dari luar negeri.

“?Untuk semua KL baik di TNI, Polri di Kemenhub, KKP, BUMN, saya instruksikan agar semua pembelian kapal itu diberikan ke industri dalam negeri.? Jangan ada lagi yang beli kapal keluar,” terang Jokowi saat membuka rapat di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015)

Menurutnya hal tersebut dapat mendorong industri galangan kapal dalam negeri untuk tumbuh lebih besar. Kemudian sekaligus akan semakin memperdekat mimpi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.

“?Saya kira kita semua agar mampu membangun industri galangan kapal nasional, dan menjadikan Indonesia benar-benar sebagai poros maritim dunia,” ujar Jokowi.

Finance.detik.com

Koarmabar Gagalkan Perompakan Kapal Kargo posisi 01° 07’ 474’’ U – 103° 45’ 581’’ T

 

Jakarta – Salah satu unsur kapal perang Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) KRI Sembilang-850, berhasil menggagalkan upaya percobaan perompakan terhadap MV. Levan kapal kargo berbendera Bahama yang tengah berlayar di Selat Philips, Senin (29/6).

Penggagalan upaya perompakan terhadap MV. Levan ini, bermula saat KRI Sembilang-850 melaksanakan patroli laut di sekitar perairan Selat Philips pada jam 03.00 WIB kemudian menerima informasi melalui telepon dari Western Fleet Quick Response (WFQR) Koarmabar yang berada di Batam tentang adanya upaya percobaan perompakan kapal asing tersebut.

Informasi yang diterima WFQR ini diperoleh dari Maritime Security Task Force (MSTF) ME3 KEITH Singapura yang menyatakan MV. Levan ketika berlayar pada posisi 01° 07’ 474’’ U – 103° 45’ 581’’ T didekati boat tak dikenal dengan 3 orang pengawak.

Setelah menerima informasi tersebut, KRI Sembilang-850 segera bergerak menuju sasaran guna melaksanakan pengecekan. Kurang lebih 30 menit KRI Sembilang-850 medeteksi adanya sebuah obyek berupa kapal.

Guna memastikan kapal yang dicari, KRI Sembilang-850 mendekati kapal tersebut dengan jarak 500 yard. Setelah disorot dengan lampu, diketahui kapal tersebut adalah MV. Levan yang sedang didekati sebuah boat. Mengetahui kehadiran kapal perang, boat yang berusaha mendekat MV. Levan akhirnya melarikan diri menuju selatan ke arah barat Pulau Pemping dan selanjutnya hilang dari pantauan radar.

Setelah memastikan Kapal kargo MV. Levan dalam keadaan aman, KRI Sembilang-850 melanjutkan patroli laut kembali untuk melaksanakan pengecekan serta pemantauan terhadap kapal-kapal yang melintasi di sekitar peraiaran Selat Philips.

Pos Kota

Pesawat Hercules yang Jatuh di Medan

Jakarta — Pesawat Hercules yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6/2015), hendak mengantar logistik untuk beberapa pangkalan udara TNI Angkatan Udara.

Kepala Dinas TNI AU Marsma Dwi Badarmanto mengatakan, pesawat itu berasal dari Skuadron 32 di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, dengan pilot Kapten Penerbang Sandi.

Pesawat tersebut, kata Dwi, hendak mengantar logistik ke Lanud Halim Perdanakusuma, Pekanbaru, Dumai, Medan, Tanjung Pinang, Ranai, dan Pontianak.

Dwi belum tahu berapa jumlah orang di dalam pesawat itu. Pihaknya masih mengumpulkan data soal penerbangan tersebut.

“Baru dalam penyelidikan. Kita sudah kirim tim untuk evakuasi ke TKP,” kata Dwi dalam wawancara dengan Kompas TV.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayen Fuad Basya mengatakan, pesawat itu jatuh dua menit setelah lepas landas pada pukul 12.06 WIB. Pesawat hendak menuju Tanjung Pinang.

“Jatuh sekitar lima kilometer setelah lanud,” kata Fuad.

Fuad mengatakan, pihaknya akan mengirim tim untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Ia hanya memastikan bahwa pesawat dalam kondisi layak terbang.

Kompas.com

Double-Barreled Rifle

Awalnya senjata double barrel ini hanya gimmick untuk unjuk kebolehan di pameran militer. Namun kini senjata Gilboa akan mulai diproduksi penuh di Amerika Serikat.

Double barrel AR-15 memiliki dua versi. Single trigger sebagai senjata mesin dan split trigger sebagai versi sipil.

Perbedaan terbesar dari kedua varian ini bukan pada persoalan sistem triggernya, tapi sistem gas-nya.
Versi original single trigger tidak menembakkan peluru bersamaan dari kedua barrel (laras). Anda menembak melalui laras kiri dengan trigger, sementara senjata menggunakan sistem gas untuk menembak di laras sebelah kanan dalam selisih waktu microsecond, setelah tembakan pertama di laras kiri.

Kedua peluru tidak meluncur bersamaaan. Peluru pertama telah meninggalkan laras saat pemantik laras kedua kontak dengan firing pin.

Dengan demikian, peluru pertama “membongkar” setiap halangan, untuk memuluskan jalur bagi peluru kedua.(JKGR)

Kolaborasi AntaraAkademis SAAB dan Universitas Pertahanan

Saab Gripen

Perusahaan Pertahanan dan Pengamanan Saab dan Universitas Pertahanan di Indonesia (Unhan) menandatangani Letter of Intent (LOI) mengenai kolaborasi akademis didalam semangat berinovasi, riset & pengembangan dan pertukaran pengetahuan, di Jakarta, 29/06/2015.

Didalam kunjungannya ke Swedia baru-baru ini, Laksamana Madya Dr. D.A Desi Albert Mamahit, Kepala Unhan bersama dengan delegasi dari Indonesia, melihat fasilitas Saab di Järfälla dan Göteborg dan juga Pusat Manajemen Lalu Lintas Laut milik Angkatan Laut Swedia dan Universitas Pertahanan Swedia di Stockholm. Kunjungan ini ditutup oleh acara penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Unhan dan Saab.

Tujuan dari LOI antara Unhan dan Saab adalah untuk berkolaborasi dan membangun hubungan antar negara Indonesia dan Swedia didalam konteks Triple Helix (Institusi Pendidikan, Industri & Pemerintah), mendukung pertukaran antar universitas dan membagikan pengetahuan tentang teknologi tinggi milik Saab dengan para dosen dan mahasiswa Unhan. Selain itu, keinginan Saab adalah mendukung rencana Unhan yang berupaya untuk membangun fondasi yang mengembangkan mutu universitas untuk menjadi yang paling unggul.

Di Swedia ada sebuah aliansi yang kuat antara institusi pendidikan, industri dan pihak pemerintah, yang dinamakan Triple Helix. Ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang sangat sukses menurut pengalaman Swedia dan Saab yang dengan harapan bisa membagikan filosofi ini ke Indonesia.

Pengembangan pesat dari kapabilitas baru yang selalu memenuhi permintaan pasar tidak akan terjadi tanpa kerjasama dengan institusi pendidikan dan pihak pemerintah, kata Peter Carlqvist, Head of Saab Indonesia.
Saab Asia Pacific

Kerjasama Industri Strategis

KS 209 Yunani

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto, dalam kunjungan kerja ke Kroasia beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden Kroasia Kolinda Grabar Kitarovic untuk membicarakan peluang kerja sama ekonomi kedua negara.

Menurut rilis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu, 28/6/2015, dalam pertemuan tersebut Presiden Kolinda menyampaikan beberapa peluang kerja sama Indonesia-Kroasia berkaitan dengan letak strategis pelabuhan-pelabuhan Kroasia, seperti pelabuhan di Kota Rijeka dan kota pelabuhan lain, yakni Split, Zadar, dan Ploce yang dapat menjadi pintu gerbang produk-produk Indonesia untuk dipasarkan di Uni Eropa.

“Kroasia sebagai negara termuda di Uni Eropa mempunyai letak geografis yang strategis dengan Laut Adriatik sehingga mempermudah akses menuju Italia, Hungaria, Austria, dan negara-negara besar lain di Uni Eropa,” tutur Presiden Kolinda.

Sependapat dengan Presiden Kolinda, Suryo Bambang Sulisto menilai bahwa letak strategis Kroasia didukung oleh infrastruktur yang bagus dan mendukung konektivitas Kroasia dengan negara Uni Eropa lainnya.

Untuk mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke wilayah Eropa Timur, maka Suryo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia memperbarui kerja sama dengan “Croatian Chamber of Economy” dengan menandatangai MoU dan membangun kerja sama dengan beberapa asosiasi pengusaha lain di Kroasia.

“Selain menjajaki kerja sama peningkatan ekspor, kami pun bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Kroasia, Sinisa Doncic, untuk menjajaki peluang Kroasia dalam mendukung program tol laut pemerintah Indonesia mengingat Kroasia merupakan negara kepulauan dengan 1.000 pulau terletak di Eropa Selatan dan Laut Adriatik,” tutur Suryo.

Selain itu, Suryo juga berkesempatan menemui Panglima Angkatan Bersenjata Kroasia Jenderal Darko Lovric untuk membahas kerja sama industri strategis di sektor industri pertahanan Indonesia-Kroasia.

“Ini penting mengingat Kroasia selain anggota Uni Eropa juga merupakan anggota NATO,” kata Suryo.

Indonesia dan Kroasia Kerjasama Taknologi Kapal Selam

Indonesia dan Kroasia sedang menggagas program kerjasama industri pertahanan untuk mendukung perdagangan pertahanan dan teknologi transfer, kata Kementerian Pertahanan Indonesia (MoD) di 16 Februari 2015.

Kementerian Pertahanan mengatakan pejabat pertahanan dari kedua pihak menyoroti potensi kerjasama dalam teknologi dan knowhow terkait dengan pembangunan kapal selam dan pengembangan sistem satelit.

Teknologi yang berhubungan dengan kapal selam akan disediakan oleh galangan kapal Brodosplit Kroasia, yang di masa lalu membangun dan menservis kapal selam Una (MD-100) Class untuk Angkatan Laut Yugoslavia, sementara beberapa perusahaan Kroasia – termasuk perusahaan negara PCE Split – akan terlibat dalam memasok teknologi satelit.

Teknologi di kedua bidang ini diperlukan oleh Indonesia sebagai negara yang mempersiapkan melakukan produksi kapal selam Type 209 yang dibeli pada 2011 dari Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Korea Selatan, dan pengembangan sejumlah program lokal untuk komunikasi dan sistem pengawasan.( Janes.com,ANTARA News )

Pindad Butuh Modal untuk Berkembang

Menteri BUMN Rini Soemarno kunjungi PT Pindad. 

Bandung – PT Pindad benar-benar butuh tambahan modal dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mengembangkan bisnis pertahanan dan non-alutsista. Dalam 5 tahun ke depan diperkirakan kebutuhan modal untuk itu mencapai Rp 4,9 triliun.

Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengatakan, pada tahun ini BUMN initelah mendapatakan suntikan modal dari APBN sebesar Rp 700 miliar dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun PMN untuk tahun 2016, kata Silmy, hanya direstui oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 707 miliar. Padahal, PMN yang diusulkan sebesar Rp 1,7 triliun.

“Total kebutuhannya untuk pengembangan alutsista dan non-alutsista sebesar Rp 4,9 triliun, dalam lima tahun,” ucap Silmy, Bandung, Sabtu (27/6/2015).

Silmy berharap sisa PMN yang sebesar Rp 3,6 triliun bisa dikucurkan dalam tiga tahun ke depan, yakni tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019. Akan tetapi, perseroan juga mengantisipasi jika usulan PMN tersebut tidak seluruhnya dipenuhi seperti usulan untuk tahun anggaran 2016.

Silmy menuturkan, Pindad masih mengkaji kemungkinan obligasi yang akan dilakukan setelah lima tahun mendatang. “Kenapa saya tidak masuk bonds dulu, karena sekarang ada komitmen dari pemerintah dalam bentuk PMN,” imbuh Silmy.

Salah satu alutsista yang butuh banyak modal adalah amunisi (peluru). Silmy menyebut, ke depan kebutuhan peluru ditaksir mencapai 700 juta butir, tiga kali lipat lebih besar dari yang bisa diproduksi Pindad saat ini yang sebanyak 200 juta butir.

“Kenapa 700 juta butir? Tentara kita ada 450.000. Untuk latihan satu tahun perlu 1.500, dikalikan jadi 700 juta. Itu belum pasukan khusus yang bisa 30.000,” jelas Silmy.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pindad pelu meningkatkan kapasitas produksinya dari satu shift menjadi tiga shift, di samping modernisasi alat-alat produksi. Silmy mengatakan, saat ini Pindad masih mengoperasikan mesin yang dibuat sejak zaman kolonial.

“Peralatan kita masih ada yang tahun 1930, zaman Belanda. Itu membuktikan Pindad bisa merawat sesepuh. Kalau tahun depan masih bekerja, siap-siap kuwalat,” seloroh Silmy.(Kompas.com)