Australia bersumpah tak lagi usik wilayah RI

selatan itu. Australi...Lihat Selengkapnya

Pemerintah Australia pada Sabtu (18/1/2014), bersumpah tidak akan ada lagi pelanggaran wilayah perairan Indonesia dalam operasi penanganan para pencari suaka. ”Kami tidak akan lagi melihat pelanggaran yang disengaja di perairan teritorial Indonesia, kami telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop kepada wartawan di Perth. 

Pelanggaran wilayah Indonesia yang dilakukan kapal-kapal pasukan Angkatan Laut (AL), telah membuat Pemerintah Indonesia marah. Departemen Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, menyebut, pelanggaran wilayah itu masalah serius dalam hubungan bilateral kedua negara.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menuntut klafirikasi resmi dari Pemerintah Australia atas pelanggaran wilayah itu. Selain itu, Indonesia juga menuntut jaminan, bahwa insiden serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. ”Kami menyambut kerja sama dari Indonesia dalam berpatroli di perairan, untuk melawan kapal-kapal penyelundup manusia,” ujar Bishop.”Ini adalah kepentingan kami untuk menghentikan kejahatan perdagangan manusia,” lanjut dia, seperti dikutip AFP. 

Sindonews 

Sebulan, 7 kali Australia langgar wilayah RI

[IMI]– Kapal pasukan Angkatan Laut (AL) Australia tercatat sudah tujuh kali melanggar wilayah perairan Indonesia dalam sebulan terakhir. Mereka mengklaim, hal itu terjadi karena kesalahan informasi dari petugas perlindungan perbatasan Canberra.

Kapal pasukan AL Australia yang melanggar wilayah Indonesia saat mengusir para pencari suaka atau “manusia perahu” di bahwa perintah Letnan Jenderal Angus Campbell. Data laporan pelanggaran wilayah Indonesia sebanyak tujuh kali dalam sebulan terakhir itu, menjadi laporan media Australia, news.com.au, Sabtu (18/1/2014).

Pihak AL mengklaim belum memerintahkan kapal-kapalnya untuk beroperasi hingga melanggar wilayah Indonesia. ”Saya yakin semua yang terlibat masuk dalam Operasi Sovereign Borders menyesal atas tindakan pelanggaran terhadap wilayah Indonesia. Semoga ini tidak terjadi lagi,” ujar Jenderal Campbell kemarin.

Australia menyadari batas-batas operasional kapalnya, di mana sesuai hukum internasional mereka tidak boleh melanggar wilayah teritorial suatu negara sejauh 12 mil. Operasi kapal-kapal AL Australia itu dimulai sejak 7 Desember 2013 lalu.

”Kesalahan dalam pemberian komando penjaga perbatasan menjadi fokus penyelidikan,” kata seorang sumber di pemerintahan Australia. Kemarin, pihak Pemerintah Tony Abbott menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Indonesia atas pelanggaran yang mereka klaim tidak disengaja.

sindonews

AL Indonesia-Inggris Punya Ambisi Serupa

JAKARTA - Angkatan Laut (AL) Indoenesia mendapat tamu istemewa pada hari ini. Tamu tersebut ialah Kepala Staf AL Inggris Sir George Zambellas.   Saat bertandang ke Jakarta, Zambellas bersama rombongan
menggunakan kapal HMS Daring. Kapal tersebut diklaim sebagai kapal tercanggih yang dimiliki oleh AL Inggris.


Di tengah kunjungannya, Zambellas menyatakan jika ada satu kesamaan antara AL Inggris dengan Indonesia. Kesamaan itu adalah sebuah ambisi yang talah mengikat kedua AL sejak lama.


"Kami berdua memiliki ambisi yang sama, yaitu menginginkan terciptanya perdamaian dan kemanan," kata Zambellas, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (17/1/2014). Zambellas menambahkan, demi terciptanya kedamaian serta keamanan, maka kedua AL sepakat untuk bekerjasama. Demi mewujudkannya, AL Inggris dengan senang hati akan membantu AL Indonesia dalam hal pelatihan AL dan sejumlah operasi maritim.


Senada dengan Zambellas, Kasal RI Dr Marsetio mengungkapkan sukacitanya atas kunjungan Zambellas ke Tanah Air. Marsetio mengatakan, kedatangan Zambellas merupakan bentuk nyata rasa persahabatan dan kerja sama kedua angkatan.


"Pada 2010 kedua menhan menandatangani MOU tidak hanya untuk pertahanan tetapi dikhususkan untuk kerja sama kedua AL," tutup Marsetio. (ade)

oke zone 

Australia, Harga Sebuah Kata Maaf

Hubungan bilateral Indonesia- Australia yang merenggang selama tiga bulan terakhir ini semakin terasa panas dengan sikap arogansi negeri eropa yang terdampar di benua selatan itu.  Australia telah melanggar batas perairan Indonesia tanggal 6 Januari 2014 ketika mengusir manusia perahu yang hendak “berkunjung tetap” ke negeri kanguru itu.  Kapal angkatan laut mereka telah masuk sampai 7 mil dari batas garis pantai pulau Rote NTT ketika mendepak pencari suaka sekalian menghina TNI yang dikatakan tak sanggup menjaga wilayahnya sendiri.

Perlakuan Australia yang bergaya cowboy termasuk menyiksa manusia perahu yang memang sudah tersiksa dinegeri asalnya, dinilai sangat keterlaluan.  Dunia yang memberi penilaian itu. PBB bahkan sudah memperingatkan Australia akan konsekuensi hukum internasional atas perlakuan tidak manusiawi dan mengabaikan keselamatan pengungsi politik itu yang hendak mencari kehidupan baru di negeri selatan itu. Australia akhirnya dipermalukan sendiri oleh tindakan semena-mena aparat militernya yang justru menampar wajah diplomatiknya di dunia internasional.

Jangan dikira Indonesia tidak siap

Permintaan maaf tanpa syarat Australia ke Indonesia atas pelanggaran teritori perairan Indonesia tanggal 17 Januari 2014 sejatinya disebabkan oleh ketakutan Australia akan tuntutan hukum internasional yang diajukan Indonesia.  Australia jelas melanggar konvensi hukum laut internasional karena oleh sebuah sebab non navigasi seenaknya saja mengacak-acak teritori perairan Indonesia untuk mengembalikan manusia perahu yang datang dari wilayah Indonesia.  Belum lagi menyiksa beberapa pengungsi yang sudah tersiram gelombang laut dan terombang-ambing.  Jelas-jelas melanggar HAM.

TNI AL sudah mengirimkan sejumlah KRI ke wilayah depan Darwin dan melakukan patroli lebih ketat. Satu fregat telah disiagakan di Kupang.  Lantamal Kupang yang sudah diresmikan beberapa tahun yang lalu selayaknya tersedia minimal 3 Korvet dan 1 Fregat.  Hanya kapal-kapal yang berjenis kelamin seperti ini yang pantas mengawal laut dalam di selatan Indonesia.  Indonesia memiliki puluhan kapal perang striking force mulai dari Ahmad Yani Class, Diponegoro Class, Parchim Class, Fatahillah Class.

Seandainya Tony Abbott Nopember 2013 lalu bisa menurunkan tensi arogansinya dalam etika pergaulan dengan negara kultur timur seperti Indonesia dan minta maaf, rangkaian cerita kalangkabutnya dia menghadapi pengungsi perahu tidak sampai mempermalukan dirinya di mata Internasional.  Untuk urusan sadap menyadap dia gengsi untuk minta maaf padahal jelas nyata.  Tetapi ketika dia terjebak dalam permainan manuver yang sok pamer kekuatan militer lalu seenaknya melanggar wilayah negara lain, muncul ketakutan pada bayangan sendiri lalu minta maaf tanpa syarat kepada Indonesia. 

Coba kalau dulu minta maaf.....

Di satu sisi Australia sangat mahal untuk meminta maaf demi gengsi bertetangga tetapi ketika dunia internasional mulai menuding  dan mencela perilaku aparat militernya, buru-buru minta maaf. Ironinya lagi pada tanggal yang sama 17 Januari 2014 Australia juga membatalkan keikutsertaannya dalam latihan angkatan laut gabungan dengan 17 negara lain yang disebut Naval Exercise Komodo dimana Indonesia menjadi tuan rumah.  Latihan 18 negara itu mengambil area di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan yang akan berlangsung Maret sd April tahun ini.

Pelajaran dari semua keangkuhan dan gaya ambigu Australia ini adalah dengan memperkuat terus menerus angkatan laut dan udara RI.  Kita bersetuju dengan adanya penambahan kapal selam Kilo dan pengadaan jet tempur Sukhoi SU35.  Untuk laut selatan memang diperlukan kehadiran KRI berkualifikasi korvet dan fregat untuk mengimbangi arogansi militer negeri bule itu.  Diluar pengadaan kapal PKR 10514 yang sedang dibuat di Belanda dan menunggu kehadiran 3 kapal perang “Bung Tomo Class” yang masih didandani di Inggris, kita masih perlu tambahan kapal fregat.  Untuk menjaga laut dalam dan gaya bertetangga negeri selatan atau jiran yang suka mengklaim kita perlu sedikitnya tambahan 6-8 fregat selain yang disebut diatas.

Kita memang harus berhitung cermat dengan Australia.  Kita tetap menjaga hubungan diplomatik yang saling menghargai.  Namun kalau tetangga tetap bergaya arogan, suka mendikte kita pun perlu tunjukkan nilai kita di depan dia.  Nilai itu adalah tetap menjaga sapa dan santun tapi juga acuh.  Ketika keacuhan itu baru berlangsung 3 bulan, ternyata kawan di sebelah selatan itu kalangkabut juga sebab teman pintu asianya tutup pintu dan hanya membuka jendela. 

Lalu yang jadi sasaran amuknya ya si pengungsi tadi, lalu masuk halaman rumah orang lain untuk memancing kemarahan. Tapi yang punya halaman tak terpancing karena ini bagian dari ritme kecerdasan diplomatik.  Akhirnya dunia yang mencibirnya, PBB mengancamnya, mukanya tertampar, sakitnya tak seberapa tapi malunya ini.  Itulah harga sebuah kata maaf yang tak terucap di awal kisah dan membawa negerinya menjadi terisolasi bersama pengungsi.  Dan kita pun tetap cuek bebek saja, bukankah begitu pak Marty ?

***

Jagvane / 18 Jan 2014

 

analisis alutsista 

Kapal Perusak Kawal Rudal/Frigate TNI AL Resmi Dibangun

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, menyaksikan first steel cutting sebagai tanda dimulainya pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR)/Frigate ke-1 di PT PAL, Surabaya, Rabu, 15 Januari 2014. Saat first steel cutting, Menhan didampingi Kasal Laksamana TNI Marsetio, Dirut PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin, serta CEO Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda. Pembangunan PKR/Frigate ke-1 ini merupakan proyek kerjasama antara PT PAL dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda.

Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan bahwa telah ditandatangani 2 kontrak kerjasama pembangunan 2 kapal PKR/Fregate antara Kementerian Pertahanan dan DSNS yang disertakan didalamnya kesepakatan Transfer Of Technology (ToT). Selanjutnya Menhan meminta kepada KKIP untuk ikut mengawasi pembangunan kapal PKR/Frigate ini dari waktu ke waktu dan terus meningkatkan kemampuan industri pertahanan.

Menhan menekankan bahwa proyek pembangunan kapal PKR/Frigate ini untuk mendukung pengamanan wilayah perairan Indonesia yang luas yang membutuhkan kemampuan kekuatan TNI AL yang tinggi. Dalam konferensi pers usai acara Menhan kemudian mengharapkan agar pada pembangunan kapal ke-2, transfer of technology yang diterima Indonesia lebih banyak lagi porsinya dari pembangunan kapal pertama.

PKR Sigma 10514

Kapal dengan panjang 105 meter ini merupakan kapal pertama yang dibangun dari 2 kapal pesanan TNI AL yang rencananya akan memakan waktu selama 48 bulan atau diharapkan selesai pada akhir Desember 2016. Pembangunan kapal PKR/Frigate ke-1 ini terdiri dari 6 modul dimana pengerjaan 4 modulnya dilakukan oleh PT PAL Indonesia di Surabaya dan 2 modul akan dikerjakan oleh DSNS di galangan kapal DSNS di Belanda.

Sementara itu Kasal Laksamana TNI Marsetio menjelaskan bahwa selama ini PT PAL telah menyelesaikan pesanan kapal TNI AL seperti Fast Patrol Boat (FPB) 57 meter, Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter, dan Landing Platform Dock (LPD) 125 meter. PKR/Frigate ini merupakan kapal berteknologi dan berkemampuan tinggi yang merupakan langkah besar bagi PT PAL. Selanjutnya, pada Rencana Strategis (Renstra) kedua pada 2015-2018 TNI AL berencana melanjutkan proyek ini dengan kapal ke-3 dan kapal ke-4.

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Laksda TNI Rachmat Lubis yang turut memberikan keterangan pers menjelaskan, kontrak kerjasama pembangunan kapal PKR/Frigate ini sebesar USD 220 juta (sekitar 2,66 triliun rupiah) yang termasuk didalamnya pelatihan bagi teknisi PT PAL di dalam negeri dan di Belanda dan perlengkapan bagi kapal PKR yang sebagian harus merupakan hasil produksi dari industri pertahanan dalam negeri. Kapal kedua dalam kontrak membutuhkan waktu pembangunan 58 bulan setelah kontrak efektif yaitu diharapkan selesai sekitar Oktober 2017.

  DMC

Indonesia kecam pelanggaran wilayah laut oleh Australia

Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengecam dan menolak pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Angkatan Laut Australia.

"Dengan tegas Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran wilayah dengan alasan apapun merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua negara," kata Deputi VII Menko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur), Marsda TNI Agus R Barnas, dalam keterangan persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Deputi Kominfotur yang didampingi Deputi II Menko Polhukam Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) Agus Sriyono mengatakan, pemerintah Indonesia menuntut agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

"Pemerintah Indonesia memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB," tegas Agus.

Indonesia menuntut pihak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi, dan jaminan bahwa pelanggaran keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia tidak terulang kembali.

Ia menambahkan, Indonesia akan meningkatkan intensitas patrol keamanan laut di daerah-daerah yang potensial terjadi pelanggaran wilayah dan kedaulatan. Patroli dimaksud juga merupakan refleksi komitmen Indonesia dalam menyikapi maraknya kegiatan "illegal migran".

Sebelumnya, pemerintah Australia menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia, setelah insiden kapal AL miliknya secara tidak sengaja melanggar wilayah perairan Indonesia.

"Kami secara tulus menyesali kejadian tersebut," kata Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison dalam konferensi pers kepada media setempat, seperti dilansir AFP, Jumat.

Menurut Morrison, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyampaikan permohonan maaf pada Kamis (16/1) malam terhadap Indonesia dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.

"Permohonan maaf tanpa syarat atas nama pemerintah Australia karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia," ucap Morrison dalam pernyataannya.

ANTARA

Upaya Alih Teknologi Pertahanan Indonesia-China

Jakarta : Suasana Selasa pagi itu agak tegang. Delegasi Indonesia dan China, masih belum sepakat tentang beberapa poin dalam kerja sama industri pertahanan.

Padahal, agenda pagi itu adalah penandatanganan kesepakatan kedua pihak untuk memantapkan kerja sama industri pertahanan kedua negara, termasuk percepatan alih teknologi peluru kendali C-705.

Rudal C-705 kali pertama diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Misil itu merupakan pengembangan dari C-704, dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602.

Dibanding generasi sebelumnya, C-705 hadir dengan beberapa peningkatan, seperti pada elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu.

Dengan desain modular dari mesin baru, membuat jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 km, menjadi mampu hingga 170 kilometer.

Karena kelebihan yang dimiliki rudal berhulu ledak 110 kilogram itu, maka Kementerian Pertahanan RI dan China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) sepakat untuk pembelian rudal tersebut, disertai alih teknologi.

Tak hanya itu, kedua pihak juga sepakat untuk mendirikan pabrik pembuatan pabrik C-705 di Indonesia.

Namun, hingga kini proses alih teknologi masih belum berjalan apalagi pendirian pabriknya di Indonesia.

Padahal, keberadaan rudal yang dipasang di kapal-kapal patroli TNI-Angkatan Laut tersebut sangat strategis bagi Indonesia, mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga.

Tidak Gratis

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos Hutabarat pada pertemuan kedua kerja sama industri pertahanan Indonesia-China (DICM) beberapa waktu lalu mengatakan, "kedua pihak masih belum sepakat soal kapan akan diberikan dan juga fee-nya,".

Indonesia dan China memiliki landasan hukum berbeda terkait alih teknologi.

Dirjen Pos mengatakan Indonesia memiliki landasan UU Nomor 16/2012 Tentang Industri Pertahanan yang menetapkan antara lain tentang alih teknologi, trade off atau pembelian lisensi dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata berteknologi madya dan tinggi.

"Sedangkan China berpatokan pada undang-undang hak kekayaan intelektual, dimana ada fee khusus yang harus kita berikan terkait hal itu. Ini yang kedua pihak belum sepakat persepsinya terkait alih teknologi," kata Hutabarat.

Ia menambahkan proses pembuatan bersama peluru kendali C-705 dilakukan dalam empat tahap.

"Kami belum sepakat pada tahap mana alih teknologi akan diberikan. Namun, dalam pertemuan tadi kedua pihak sepakat agar proses alih teknologi dapat segera dilakukan," ungkap Pos Hutabarat.

Dalam setiap kerja sama terutama investasi di sektor industri alih teknologi menjadi prasyarat utama termasuk yang diajukan Indonesia kepada negara mitranya.

Namun, alih teknologi juga bukan berarti otomatis melekat pada setiap proses pembelian atau pengadaan, ada biaya yang harus dikeluarkan khusus untuk itu.

"Indonesia dan China masih belum sepakat soal harga, terkait industri pertahanan terutama dalam hal alih teknologi," kata Wakil Komandan Universitas Pertahanan Nasional China Brigjen Xu Hui.

Ia menilai kerja sama pertahanan Indonesia dan China yang dimulai sejak 2007, telah berjalan baik dan terus mengalami perluasan kerja sama mulai dari saling kunjung pejabat militer kedua negara, pertukaran perwira sekolah staf dan komando, latihan bersama, hingga kerja sama industri pertahanan.

"Namun kerja sama pertahanan industri pertahanan kedua negara masih perlu dikaji lebih dalam lagi termasuk dalam hal alih teknologi, karena hal itu juga menyangkut biaya tersendiri, yang tidak kecil," tuturnya.

Cermat dan Mandiri

Syarat yang diajukan Indonesia terkait alih teknologi kepada negara mitranya, difokuskan agar kedepan Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengadaan alat pertahanannya.

Indonesia tidak ingin hanya menjadi negara yang mengikuti perkembangan teknologi pertahanan negara asing yang menyuplai produknya ke Tanah Air.

Namun, komitmen untuk dapat mandiri dalam industri pertahanan tidak bisa hanya sekadar keinginan atau komitmen politik sesaat saja.

Diperlukan komitmen kuat, kerja keras, konsistensi, empati, dan kecerdasan semua pihak.

Meski bahan baku rudal tidak banyak dimiliki Indonesia, bukan berarti Indonesia tak mampu membuatnya.

Pada medio Desember 2013 misalnya, Direktorat Teknologi dan Industri Kementerian Pertahanan berhasil meluncurkan enam roket yakni dua unit RX-, empat unit 1.210 mm dan 1.220 mm R-han di Maluku Utara.

Seluruh roket yang diluncurkan itu memiliki fungsi arteleri TNI Angkatan Darat serta TNI Angkatan Laut.

Bahkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang menyiapkan pengembangan peralatan produksi Propelan, sebagai bahan baku roket.

Lapan menargetkan pada 2015 sudah mampu mengembangkan fasilitas produksi dan uji teknologi roket, di antaranya peralatan produksi Propelan berdiameter besar, filament winding dan autoclve, dan laboraturium combustion.

Pada 2010, Lapan membuat RX 1210, RX 3227, dan RX 420. Tahun berikutnya ada Rhan 122 A berdaya jangkau 15 km, RX 2020 dan RX 550. Pada tahun lalu RX 1220, sementara pada 2013 dikembangkan Rhan 122 B berdaya jangkau 25 km, Rhan 200 untuk 35 km, RX 3240, RX 450, dan RX 550.

Pada 2014, Lapan menargetkan pengembangan Rhan 320 untuk 70 km dan roket pertahanan 3 digit untuk daya jangkau 100 km dan 200 km. Pada 2015 hingga 2016 Lapan menargetkan mampu melakukan uji terbang RX 550.

Potensi kemandirian Indonesia telah ditunjukkan, meski keterbatasan bahan baku rudal dan penguasaan teknologi produksi masih harus didatangkan dari luar, serta perlu pula alih teknologi dalam penguasaan teknologi produksi.

Untuk urusan alih teknologi Indonesia harus benar-benar cermat, agar teknologi yang ditransfer dalam setiap kerja sama sektor industri termasuk pertahanan, sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika teknologi yang ditransfer ketinggalan zaman, maka Indonesia akan terus ketinggalan dan tetap menjadi pengekor negara-negara penyuplai produk. Dengan kata lain, Indonesia tetap tidak bisa mandiri.

Sekali lagi, kecermatan dalam setiap alih teknologi yang diberikan sangat penting jika Indonesia komitmen untuk mandiri.

Antara

Wamenhan Meninjau Kesiapan PT IAMI

Jakarta,  - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI selaku Ketua High Level Comitte (HLC) Sjafrie Sjamsoeddin didampingi sejumlah pejabat dari Kemhan dan Mabes TNI, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) di Pondok Ungu, Bekasi, Jumat (17/1), untuk melihat kesiapan pembuatan truk angkut militer yang akan digunakan oleh TNI.

Selama berada di PT IAMI, Wamenhan diterima Vice Presiden Direktur Isuzu Yohanes Nangoi dan mendapat penjelasan seputar kemampuan perusahaan serta kesiapan pembuatan truk-truk yang didesain untuk kepentingan militer tersebut, dan berkesempatan melihat secara langsung fasilitas-fasilitas yang dimiliki Isuzu termasuk dua unit truk prototipe.

Menurut Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, program kerja sama dengan PT IAMI ini sebagai salah satu upaya mendukung percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, yang telah disusun dalam dua rencana strategis (renstra). Dan saatnya nanti, sejumlah alutsista yang sudah diterima TNI akan diperlihatkan kepada Rakyat Indonesia, pada Hari Ulang Tahun (HUT) TNI pada 5 Oktober 2014 mendatang.

Sedangkan dalam penjelasannya kepada Wamenhan, Vice Presdir Isuzu mengatakan, bahwa sebanyak 965 unit pesanan Kemhan/Mabes TNI akan segera dimulai pembuatannya. Dari jumlah total tersebut, 665 unit truk angkut militer dengan type NPS 75 dapat diselesaikan selama 15 bulan dan 300 unit lainnya type FVZ 34P diselesaikan selama 2 tahun pembuatan.

Truk Isuzu type NPS 75 memiliki spesifikasi menggunakan mesin 4HK1-TCN, Direct Injection, Intercooled Turbo 150 PS/ 2006 RPM, 5.193 cc handling 4 x 4, yang mampu bergerak di segala bentuk medan. Sementara truk dengan type FVZ 34 memiliki spesifikasi Panjang hingga 11,480 meter dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton), yang di topang mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm.

DMC 

Australia Langgar Perbatasan, RI Siap Kirim Kapal Perang

Indonesia menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia.

Indonesia mengirim kapal untuk mengawasi perbatasan (foto ilustrasi) 

Australia meminta maaf kepada Indonesia, melalui media massa, karena kapal militernya memasuki perairan Indonesia. Namun, Indonesia masih menunggu permintaan maaf secara resmi dari Pemerintahan negeri kanguru itu.

Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Barnas menyatakan, Indonesia sebetulnya sudah tahu Australia melanggar batas maritim. "Kita kan ada radar TNI AU di Kupang," katanya kepada wartawan di kantor Kemenpora, Jumat 17 Januari 2014.

Untuk mengamankan kedaulatan wilayah dari Australia, Indonesia sudah mengirim dua KRI tipe Fast Boat Patrol ke perbatasan. Kemudian akhir bulan ini, RI juga akan mengirim 1 unit KRI tipe fregat yang disimpan di Kupang ke perbatasan.

Selain itu, tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI, sedang membahas masalah pelanggaran maritim oleh Australia itu.

Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio enggan menanggapi kabar tersebut. "Saya belum terima tanggapan (Australia) itu. Kalau sudah, akan saya koordinasikan dengan Keduataan Australia di Jakarta," kata Marsetio saat di konfirmasi VIVAnews.

Menurut Marsetio, Indonesia masih menunggu keterangan resmi dari Australia mengenai pelanggaran batas maritim tersebut. "Mereka akan datang ke tempat saya dan akan menceritakan story-nya bagaimana," ujarnya.

Australia dan kapal imigran gelap
Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi Scott Morrison mengaku menerima informasi soal "pelanggaran yang kurang berhati-hati" itu, awal pekan ini. Namun, pihak berwenang Australia langsung menginformasikannya kepada militer Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut.

"Kami sangat menyesal akan hal itu dan telah menyampaikan maaf," kata Morrison kepada para wartawan. "Namun pemerintah Australia tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan menghentikan kapal-kapal [pembawa imigran gelap] itu," lanjut Morrison.

Letnan Jenderal Angus Campbell, kepala "Operasi Penegakan Perbatasan" yang bertanggung jawab menghalau para kapal imigran gelap juga mengaku bahwa pelanggaran teritorial itu terjadi dalam beberapa hari. Namun, dia menolak memberi penjelasan lebih lanjut.

Mengusir kapal-kapal pembawa imigran gelap ke perairan Indonesia ini merupakan kebijakan kontroversial pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott. Belakangan ini pemerintah Australia juga tidak mau transparan soal bagaimana dan berapa kapal-kapal itu diusir oleh pihak berwenang, yang melibatkan militer. (eh)

VIVA.co.id

Minta Maaf, Australia Ingin Hindari Tuntutan Hukum RI

Pemerintah Australia dipastikan melanggar Konvensi Hukum Laut Internasional, setelah melanggar wilayah perairan Indonesia yang mereka sebut terjadi karena tidak disengaja. Namun Australia buru-buru meminta maaf, demi menghindari tuntutan hukum.

Menurut Profesor Hukum Internasional University of Sydney Tim Stephens, permintaan maaf yang dilontarkan oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott ini memiliki sebab.

Stephens menyoroti pernyataan Menteri Imigrasi Scott Morrison yang menyebutkan, entah kapal angkatan laut atau kapal patroli Australia yang telah melintas ke wilayah perairan Indonesia. Mereka diduga mendepak masuk pencari suaka yang sebelumnya ingin memasuki wilayah Australia.

Bagi Stephens, bila skenario tersebut benar, maka Australia sudah dipastikan melanggar Hukum Laut. Dengan pelanggaran tersebut, Indonesia bisa mengajukan tuntutan hukum.

"(Pemerintah Australia) tidak bisa memasuki wilayah laut dari negara lain, terkecuali mendapatkan izin atau memang terlibat kondisi yang disebut innocent passage," ujar Tim Stephens, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Jumat (17/1/2014).

Berdasarkan pengertian, innocent passage bisa diartikan ketika sebuah kapal memasuki wilayah laut negara lain, bila mereka secara murni hanya untuk kepentingan navigasi.

"Tentu ini memang tidak disengaja. Tetapi sangat tidak biasa terjadi bila kapal milik pemerintah bergerak dengan bebas di wilayah laut negara lain tanpa melakukan operasi tanpa pemberitahuan kepada negara yang bersangkutan," lanjutnya.

Stephens mengutarakan, bila Pemerintah Indonesia menginginkan, mereka bisa membawa Australia ke Pengadilan Internasional karena melanggar hukum laut. Indonesia bisa mendakwa Australia karena melanggar aturan Pasal 19 dari hukum laut yang mengatur innocent passage.

 

oke zone 

Struktur Baru Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Segera Diputuskan Presiden

Jakarta : Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang akan diduduki jenderal bintang tiga. Struktur baru ini tinggal menunggu keputusan presiden (Keppres).

Rencana ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (9/1/2014) malam. Hadir juga dalam acara ini Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, para dirjen, dan para pejabat Kemhan.

Menurut Purnomo, struktur baru ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Rencana struktur baru ini sudah didiskusikan sejak lama. Saat ini sudah difinalisasi, namun belum ditentukan berapa jumlah Kogabwilhan yang akan dibentuk.

"Ada beberapa alternatif, bisa empat, tiga, atau dua Kogab. Kalau empat Kogab, maka akan ada Timur, Tengah, Barat, dan Pulau Jawa. Tapi keputusan ada di tangan Presiden. Dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Presiden," kata Purnomo.

Dibentuknya Kogabwilhan ini sangat penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pembentukan struktur baru ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

Penambahan struktur baru ini, kata Purnomo, tidak akan menambah jumlah anggota TNI. Kebijakan Kemhan untuk tahun 2014 terkait sumber daya manusia (SDM) adalah tidak ada pertumbuhan (zero growth).

"Kebijakan SDM zero growth. Kami hanya mengganti personel-personel yang pensiun. Kalau tahun ini pensiun ada 13.000 personel, ya kami akan rekrut 13.000 orang," kata Purnomo. Jumlah anggota TNI ini saat ini sudah cukup besar, sekitar 500 ribu.

Purnomo membantah bahwa pembentukan Kogabwilhan ini terkait 'inflasi' jenderal di tubuh TNI. Menurut dia, bila dibandingkan dengan Polri, jumlah bintang tiga di TNI masih lebih sedikit.

Yang jelas, pembentukan Kogabwilhan ini memang sesuai dengan kebutuhan operasi. Purnomo juga menegaskan tugas Kogabwilhan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL dan di TNI AU.

 

Detik 

Langgar wilayah RI, Australia minta maaf

Ilustrasi hubungan Indonesia dan Australia

Pemerintah Australia pada Jumat (17/1/2014), meminta maaf tanpa syarat kepada Indonesia setelah pasukannya melanggar perairan Indonesia. Mereka mengaku, pelanggaran itu dilakukan tidak disengaja selama operasi keamanan perbatasan.

 
Australia berjanji untuk mematuhi garis perbatasan dalam upaya menghentikan laju para pencari suaka atau “manusia perahu”. ”Kami sangat menyesal atas kejadian ini, " kata Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, dalam konferensi pers.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, semalam juga menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty M. Natalegawa.

”Permintaan maaf yang wajar tanpa pengecualian atas nama seluruh Pemerintah Australia, karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia,” ucap Morrison. ”Kami menjamin, hal itu tidak akan terjadi lagi.”

Morrison mengatakan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, juga  akan membuat permintaan maaf secara resmi pada hari ini. ”Saya harus menekankan hal ini terjadi tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan pemerintah Australia,” imbuh Morrison.

Letnan Jenderal Angus Campbell, yang memimpin operasi militer dan hingga memasuki wilayah perairan Indonesia menolak menjelaskan detail  pelanggaran tersebut. Lasannya hal itu masalah operasional. “Kesalahan dibuat dalam gerakan kapal kami,” ujarnya, seperti dikutip ABC.

Sindo

Australia Batal Ikuti Latma MNE Komodo 2014

KRI Banda Aceh 593

 BATAM -- Angkatan Laut Australia batal mengikuti Latihan Bersama Multilateral "Naval Exercise Komodo 2014" yang diselenggarakan di Perairan Kepulauan Riau, Indonesia pada Maret hingga April 2014.

"Ini kesepakatan dua pemerintah karena permasalahan politik," kata Direktur Latihan MNE Komodo 2014 Laksamana Pertama TNI Amarulla Octavian di Batam, Kamis.

Awalnya, angkatan laut Australia diundang dan bersedia untuk mengikuti latihan bersama negara-negara ASEAN plus itu. Namun, di tengah jalan, kedua negara sepakat untuk membatalkan kepesertaan Australia.

Meskipun tidak menjadi peserta, AL Australia mengirimkan perwakilannya untuk menjadi observer.

Di tempat yang sama, perwakilan Australia, Katja Blitz melalui bagian hubungan luar negeri TNI AL, mengatakan senang dengan keterlibatan negaranya pada kegiatan itu.

Pihaknya masih menunggu keputusan politik pemerintahnya untuk kemungkinan menaikan status dari observer menjadi peserta kegiatan.

Latma MNE Komodo 2014 diikuti 10 negara ASEAN yaitu Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos serta tujuh negara lainnya yaitu India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Amerika Serikat, China dan Rusia.

Kepala Dispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengatakan secara umum MNE Komodo 2014 bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam kerja sama menangani bencana alam.

MNE Komodo 2014 memiliki dimensi kepentingan nasional sekaligus regional untuk meningkatkan hubungan antar negara ASEAN dan negara non ASEAN, meningkatkan stabilitas keamanan maritim kawasan dan meningkatkan kemampuan tim penanggulangan bencana Indonesia, terutama TNI AL dalam operasi secara multilateral.

Selain itu MNE Komodo 2014 juga memberikan rekomendasi strategis bagi kerja sama ASEAN Regional Forum dalam penanggulangan bencana di wilayah regional, memfasilitasi keselarasan berbagai protokol nasional, regional dan internasional dalam penanggulangan bencana serta meningkatkan kemampuan komunikasi sosial internasional dan kerja sama prajurit TNI AL antar negara ASEAN dan non ASEAN.

REPUBLIKA.CO.ID,

Langgar Wilayah RI, Australia Minta Maaf

Pemerintah Australia pada Jumat (17/1/2014), meminta maaf tanpa syarat kepada Indonesia setelah pasukannya melanggar perairan Indonesia. Mereka mengaku, pelanggaran itu dilakukan tidak disengaja selama operasi keamanan perbatasan.

Australia berjanji untuk mematuhi garis perbatasan dalam upaya menghentikan laju para pencari suaka atau "manusia perahu". "Kami sangat menyesal atas kejadian ini, " kata Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, dalam konferensi pers.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, semalam juga menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty M. Natalegawa.

"Permintaan maaf yang wajar tanpa pengecualian atas nama seluruh Pemerintah Australia, karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia," ucap Morrison. "Kami menjamin, hal itu tidak akan terjadi lagi."

Morrison mengatakan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, juga akan membuat permintaan maaf secara resmi pada hari ini. "Saya harus menekankan hal ini terjadi tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan pemerintah Australia," imbuh Morrison.

Letnan Jenderal Angus Campbell, yang memimpin operasi militer dan hingga memasuki wilayah perairan Indonesia menolak menjelaskan detail pelanggaran tersebut. Alasannya hal itu masalah operasional. "Kesalahan dibuat dalam gerakan kapal kami," ujarnya, seperti dikutip ABC.

TNI AL

TNI AL Patroli Perbatasan

Sejumlah kapal perang milik TNI AL berpatroli di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dengan latar belakang Pulau Sebatik Wilayah Malaysia , Rabu (15/1).

Patroli tersebut serangkaian dengan peringatan Hari Dharma Samudera yang dipusatkan di atas KRI Surabaya dengan Inspektur Upacara, Komandan Gugus Tempur TNI AL, Laksamana Pertama Aan Kurnia.

Pesawat milik TNI AL mengitari perairan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia dengan latar belakang Pulau Sebatik Wilayah Malaysia pada peringatan Hari Dharma Samudera di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Rabu (15/1).

Pesawat ini menjadi salah satu alutsista TNI AL yang digunakan sewaktu-waktu untuk memantau keamanan perbatasan perairan dari gangguan keamanan dan kegiatan ilegal di wilayah itu.

antara 

Pesawat Hercules Angkut Mobil Ambulance

Jakarta : Pesawat Hercules C-130/H bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, mendarat di Lanud Sjamsudin Noor, tepat pukul 10.30 WITA, Rabu (15/01).

Kedatangan Pesawat Hercules dengan Kapten Pilot Kapten Pnb Sandi tersebut disambut langsung oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos., bersama Kadisops Lanud Sjamsudin Noor Mayor Lek Petrus Prihatin dan para Pendukung Penerbangan.

Komandan Lanud Sjamsudin Noor mengatakan, bahwa kedatangan pesawat Hercules C-130/H tersebut dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengangkut kendaraan Ambulance yang akan digunakan untuk mendukung tugas kegiatan Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Sjamsudin Noor.

Disamping itu pesawat Hercules tersebut juga bertugas untuk membawa kendaraan Ambulance yang akan dikirim ke Rumah Sakit Lanud Rembiga, Lombok.

 

TNI 

Mantapkan Moralitas, Militansi dan Profesional Prajurit

Jakarta : Pada Rabu (15/01) TNI Angkatan Darat menggelar acara Rapat pimpinan TNI Angkatan Darat Tahun 2014 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta. Rapat pimpinan TNI AD ini diikuti oleh 122 peserta dan dengan tema "Melalui Rapim TNI AD, kita mantapkan moralitas, militansi tugas dan profesionalitas prajurit menuju transformasi TNI AD dalam pelaksanaan tugas pokok".

Materi kegiatan dalam rapat tersebut antara lain adalah evaluasi pelaksanaan program kerja 2013, Penyampaian temuan Warsik 2013, penyampaian pokok-pokok petunjuk pelaksanaan program dan anggaran TNI AD 2014, penyampaian kebijakan program kerja 2014 bidang staf umum sesuai fungsi masing-masing, paparan pokja tentang rencana tindakan kontijensi sesuai perkembangan situasi dan ancaman aktual di wilayah serta upaya penanggulangannya, dan yang terakhir adalah paparan Dirkesad tentang pemeliharaan kesehatan usia diatas 50 tahun.

Tujuan dari Rapim ini sendiri adalah sebagai evaluasi pelaksanaan tugas pada program kerja 2013 dan menyamakan persepsi para pimpinan TNI AD; menyampaikan arah kebijakan pimpinan TNI AD; menyampaikan garis besar program dan anggaran serta menyampaikan strategi transformasi TNI AD, sehingga diperoleh kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Dengan diadakannya rapim ini, diharapkan pelaksanaan program kerja dan anggaran TNI AD tahun 2014 dapat mencapai sasaran dan keberhasilan, sesuai arah kebijakan TNI AD tahun 2014, termasuk dapat mewujudkan sasaran untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI.

 

Republika 

KASAL Terima Kunjungan Kehormatan KASAL Inggris

Jakarta : Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio menerima kunjungan First Sea Lord and Chief of Naval Staff Royal British Navy (Kasal Inggris) Admiral Sir George Zambellas KCB DSC, di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/1).

Saat tiba di Mabesal, Kasal Inggris Admiral Sir George Zambellas disambut secara resmi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio, dalam suatu upacara jajar kehormatan milliter yang dilaksanakan di pelataran Gedung Utama Mabesal.

Kunjungan Kasal Inggris terhadap Kasal merupakan kunjungan silaturahmi sekaligus terkait dengan rencana kedatangan Kapal Perang modern Angkatan Laut Inggris HMS Daring di JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (17/1), dalam rangka memperkuat hubungan antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Inggris. Pada kesempatan tersebut Admiral Sir George Zambellas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat di Mabesal.

Dalam lawatannya ke Mabesal, Kasal Inggris juga membicarakan tentang pentingnya pembangunan kerja sama di bidang pertahanan, yang diwujudkan dalam program kunjungan kapal perang Inggris HMS Daring (D 32) pada 17 s.d 20 Januari 2014. Kunjungan kapal tersebut juga merupakan kesempatan yang baik bagi personel kedua Angkatan Laut untuk saling berbagi pengalaman dalam hal penanggulangan bencana alam, mengingat keterlibatan HMS Daring (D 32) baru-baru ini pada penanggulangan bencana alam topan Haiyan yang terjadi di Filipina.

Selain untuk memperkuat hubungan antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Inggris, kunjungan kapal perang HMS Daring (D 32) di Jakarta, juga dimaksudkan sebagai tempat persinggahan terakhir dari penyeberangan panjang sembilan bulan, yang sebelumnya menyinggahi Australia, New Zealand, Jepang, Korea Selatan, China dan Singapura. HMS Daring (D 32) sendiri merupakan kapal perang bertipe Guided Missile Destroyer, yang bermarkas di Portsmouth Inggris dan di komandani oleh Commander Angus Essenhigh.

Berbagai kegiatan nantinya akan digelar dengan datangnya Kapal Perang HMS Daring (d 32) di Jakarta, diantaranya adalah kegiatan mengunjungi kapal untuk anak-anak Pramuka, pameran industri pertahanan Inggris, pertandingan sepak bola di lapangan komplek TNI Angkatan Laut, Kodamar, Sunter, kunjungan ke SMK Hang Tuah, lomba memasak, dan lomba lari pagi di bundaran Hotel Indonesia yang melibatkan ABK HMS Daring (D 32) dan prajurit TNI Angkatan Laut.

Turut hadir mendampingi Kasal dalam kunjungan tersebut, Aspam Kasal Laksamana Muda TNI Ir. I Putu Yuli Adnyana, M.Hum., Asops Kasal Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Asisten Personil Kasal Laksamana Muda TNI Ir. Sudirman, S.E., M.A.P., Waasops Kasal Laksamana Pertama TNI Arie H. Sembiring, Kadisdikal Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Supartono, M.M., serta pejabat terkait lainnya.

tni al

Anggaran Terbatas, Pertahanan Maritim Kurang

Calon Frigate Nasional / PKR

Jakarta : Pertahanan kekuatan di wilayah perbatasan Indonesia dinilai masih lemah. Pasalnya, alokasi dana anggaran yang diberikan untuk TNI AL Indonesia terbatas.

Komandan Gugus Tempur Laut Armabar, Laksamana Pertama TNI AL A Octavian, mengatakan dana yang terbatas menjadi kendala dalam memperkuat pertahanan keamanan wilayah kelautan Indonesia. Sehingga, mempengaruhi jumlah sarana yang dimiliki.

"Kemampuan kapal-kapal kita terbatas untuk berada di Samudra Hindia. Kapal laut yang bisa kesana cuma kapal besar jenis freegate. Indonesia hanya memiliki 11-12 buah kapal. Sangat terbatas," katanya dalam acara 'Final Preparation Conference Multilateral Naval Exercise Komodo 2014', di Batam, Kamis (16/1).

Menurutnya, jumlah ideal kapal besar jenis freegate yang seharusnya dimiliki sebanyak 24 kapal untuk tiap-tiap daerah dalam satu tahun. "Itu untuk menjamin keamanan wilayah karena negara kita kepulauan," katanya.

Selain itu, minimnya fasilitas sarana angkatan laut Indonesia juga mempengaruhi banyaknya angka illegal immigrant yang masuk melalui beberapa tempat di Indonesia, seperti pantai utara Jawa.

Octavian mengatakan, meskipun jumlah immigran yang masuk menurun dari tahun lalu, terbatasnya kemampuan TNI AL masih menjadi kendala.

Selain itu, kurangnya koordinasi dengan masyarakat dalam mencegah masuknya immigran juga dikhawatirkan. Lantaran beberapa masyarakat Indonesia justru dinilai membantu immigran yang akan masuk di Indonesia.

"Seperti masyarakat di Cianjur. Mereka harus melaporkan apabila ada immigran dari mana saja yang masuk. Sehingga dapat ditindak," katanya menambahkan.

Anggaran yang dinilai kurang tersebut, lanjutnya, juga mempengaruhi kondisi rumah detensi imigrasi. Sehingga, para imigran ilegal ini dinilai akan tetap lolos dari tangkapan petugas.

Octavian mengatakan untuk meningkatkan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan, pihaknya meningkatkan kerjasama dengan negara lain serta meningkatkan kemampuan komunikasi dengan tiga bahasa dalam menangani kasus imigran ilegal.

Republika

Australia Kembali Dorong Perahu Pencari Suaka ke Perairan RI

 Tentara Angkatan Laut (AL) Australia dilaporkan telah mendorong kembali perahu pencari suaka kembali ke perairan Indonesia.

Bahkan, menurut seorang polisi Indonesia yang enggan disebutkan namanya, tentara AL Australia menembakkan peluru ke udara untuk memerintahkan para pencari suaka kembali ke perairan Indonesia. Polisi Indonesia itu mengutip pengakuan para pencari suaka.

Harian Sydney Morning Herald (SMH), Rabu 15 Januari 2014, melansir ini merupakan perahu ketiga yang telah didorong kembali ke perairan tanah air. Sebelumnya, TNI AL telah mengkonfirmasi dua perahu sebelumnya yang didorong oleh AL Australia yaitu, pada 19 Desember 2013 dan 6 Januari 2014.

Kepada Fairfax Media, polisi Indonesia itu mengatakan bahwa penduduk desa menemukan sejumlah pencari suaka yang terdampar di perairan pada 8 Januari 2014. Dia mengutip pernyataan seorang pencari suaka bernama Snilul asal Bangladesh, yang menyebut AL Negeri Kanguru sengaja melepas tembakan ke udara. "Tujuannya untuk menakut-nakuti mereka," ujar polisi itu.

Selain itu, tentara AL Australia juga membohongi mereka dengan menyebut bahwa mereka telah tiba di Pulau Christmas. Namun, tentara Al Australia kembali mendorong mereka dan mengawalnya hingga kembali memasuki perairan Indonesia.

Perahu pencari suaka itu membawa 25 orang pencari suaka asal Bangladesh dan Myanmar serta ditemani dua orang kru asal Indonesia. Para pencari suaka itu mengaku telah memulai perjalanannya dari Medan, Sumatera Utara dan telah berada di laut selama 10 hari.

"Ada empat anak-anak di dalam perahu itu. Yang paling muda berusia 1,5 tahun. Selain itu terdapat juga laki-laki dan perempuan. Namun, semuanya selamat," kata polisi tadi.

Setelah perahu mereka digiring kembali ke perairan Indonesia, mereka kemudian terdampar di selatan Pulau Jawa.

"Pada siang hari Rabu kemarin, penduduk desa di sini melihat mereka berenang di laut. Sehingga warga membantu mereka dan menginformasikan kepada polisi," katanya.

Menurut dia, perahu reyot yang mereka tumpangi, tidak sanggup untuk menampung 25 orang, hanya cukup untuk 10 orang saja.

Fairfax Media lantas menelusuri hingga ke Hotel Rangkasbitung, tempat mereka dilaporkan menginap. Namun, menurut pengakuan seorang staf hotel di sana, seluruh pencari suaka telah meninggalkan hotel. Dia tidak mengetahui ke mana mereka pergi.

Sementara menurut sumber pencari suaka yang bermukim di Cisarua, Jawa Barat, sebuah perahu yang membawa 54 orang asal Pakistan, Bangladesh, Myanmar dan Irak dilaporkan telah berangkat dari kota itu sejak 6 Januari dini hari kemarin.

Namun, sebuah laporan menyebut perahu itu tidak pernah tiba di Australia, kendati si penjual jasa penyelundupan ngotot mengatakan mereka telah tiba di Pulau Christmas.

"Tidak ada kabar apa pun. Tidak ada telepon atau kontak melalui internet. Bahkan tidak ada telepon ke rumah mereka," ujar sumber itu.

Namun, pernyataan penjual jasa penyelundupan itu terbantahkan, ketika Kepala Operasi Perbatasan Kedaulatan Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, menyatakan tidak ada satu pun perahu yang berhasil menuju ke Negeri Kanguru dalam waktu tiga pekan terakhir.
vivanews

Ada pihak yang Tak Suka Hubungan Erat Indonesia-Malaysia

Jakarta : Hubungan Indonesia- Malaysia selama ini sudah terjalin sangat erat. Namun, dasar yang kuat
itu harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebab ada banyak pihak yang tidak senang dengan hubungan baik yang sudah terjalin. "Seperti selama ini hubungan kita didasarkan pada lima pilar, yakni hubungan para pemimpin, antarpemerintah, militer, bisnis, dan people to people," kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim saat bertemu dengan para pimpinan media massa Indonesia, Rabu (15/2), di Jakarta.

Lebih lanjut Zahrain yang baru menempati posisinya pada November 2013 itu mengungkapkan, dasar
hubungan yang kokoh tersebut menjadi modal berharga untuk saling memahami satu sama lain. "Banyak kesamaan, baik bahasa dan budaya. Kita sering menyebut bahwa kita serumpun itulah kenyataannya,"
tambah mantan anggota parlemen Malaysia. Zahrain pernah memenangkan kursi parlemen mewakili Partai Keadilan Rakyat (PKR) tahun 2008. Ia kemudian mundur dan menjadi anggota parlemen independen tahun
2010, sebelum kemudian bergabung dengan UMNO. Dikatakan, Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pemain besar di era ASEAN Economic Community. Ditambahkan, tidak semua pihak senang dengan hubungan baik Indonesia Malaysia, meski tak menyebut pihak mana yang dimaksud. "Ada yang jealous. Ada juga yang ingin lihat kegagalan hubungan ini. Karena itulah kita perlu menjaga hubungan," katanya.
Menurutnya, hubungan PM Malaysia Najib Razak dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedemikian erat. Najib, kata Zahrain, pernah menyampaikan kepada SBY bahwa mereka adalah teman, tidak hanya untuk masa sekarang, tapi untuk selamanya. Ketika hubungan sudah berjalan baik, Zahrain ingin mengambil peran dengan mengintensifkan dua pilar terakhir, yakni bisnis dan hubungan antarpersonal. Sudah banyak program yang dijalankan, termasuk militer. "Kita tinggal menguatkan dua pilar lainnya, yakni bisnis dan people to people karena mempererat hubungan bukan hanya tugas pimpinan bangsa, tapi juga tugas kita semua," katanya.

Pada kesempatan itu, Zahrain berjanji akan menjadi fasilitator untuk mempererat hubungan antarmedia massa kedua negara. Hadir dalam acara tersebut pimpinan media dari Malaysia, seperti dari TV3, Media Prima Berhad, Berita Harian, dan Bernama. Sedangkan Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Saiful Hadi yang juga Ketua Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (Iswami) mengatakan sejumlah kegiatan bersama diselenggarakan guna mempererat hubungan antarnegara melalui media massa. Kegiatan itu,
antara lain gelaran Forum Bahasa Nusantara yang akan diselenggarakan pada Februari atau Maret nanti.
 
Berita Satu

Pasar Kapal Amfibi di Kawasan Asia Pasifik, PT. PAL Siap Rebut Peluang

-Sengketa di Laut China Selatan dan Laut China Timur merupakan peluang bisnis bagi galangan kapal yang memproduksi kapal amfibi. Mengapa demikian? Negara-negara yang berstatus pengklaim di kedua
wilayah itu membutuhkan sejumlah sistem senjata untuk mendukung dan menegaskan klaimnya, di antaranya adalah kapal amfibi. Jepang, China, Korea Selatan dan Filipina memiliki agenda khusus dalam pembangunan kekuatan Angkatan Lautnya lewat pengadaan kapal amfibi. Sementara Vietnam cepat atau lambat akan mengikuti langkah Filipina menyangkut kebutuhan kapal amfibi. Situasi itu merupakan peluang bagi galangan kapal di Asia Pasifik, khususnya yang membuat kapal amfibi. Khusus Jepang, China dan Korea Selatan, dapat dipastikan negeri-negeri itu akan mengandalkan pasokan kapal amfibinya pada galangan dalam
negeri.

Yang berbeda adalah Manila, juga Hanoi nantinya, yang nampaknya masih harus mengandalkan galangan kapal asing. Kemenangan PT PAL dalam tender SSV/LPD di Filipina menunjukkan kebenaran akan masih
adanya peluang bagi galangan kapal asing di negeri itu. Sengketa memang suatu hal yang dipandang negatif dari aspek stabilitas, tetapi dapat dipandang positif dari aspek bisnis.
  
DTT

Tank Medium APC 30 ton Buatan Indonesia

[IMI]- Pindad meluncurkan prototipe kendaraan lapis baja angkut personil tank medium (APC) beroda track pertamanya. Secara fisik, tank medium yang disebut sebagai "SBS" ini sudah jadi, namun secara teknis baru setengahnya. Saat ini SBS masuk dalam tahap pematangan prototipe di litbang, dan ketika pekerjaan sudah rampung selanjutnya akan disertifikasi di Kemenhan.

SBS berdimensi panjang 5,68 meter, lebar 2,77 meter dan tinggi 1,97 meter. Berat kosong 30 ton, berat tempur 33 ton dan membawa 10 kru. Suspensi terdiri dari lima roadwhweel kecil dengan drive sprocket di epan dan idler pada bagian belakang. SBS dimotori dengan mesin diesel 6 silinder berpendingin cair yang memiliki kekuatan 650 hp dengan rasio 20 hp/ton. Mampu berlari di kecepatan 75 km/jam dengan jangkauan terjauh 600 km dan kapasitas bahan bakar 400 liter. Untuk perlindungan, SBS menggunakan baja dengan ketebalan 5 cm.

Selain SBS, Indonesia dan Turki saat International Defence Industries Fair (IDEF) ke-11 di Istambul, Turki, juga menandatangani kerjasama untuk mengembangkan tank ringan, medium dan tank MBT. Dua perusahaan dalam negeri yaitu PT Pindad dan PT LEN akan bekerjasama dengan FNSS Defence System dan ASELSAN Turki untuk mengembangkannya. Namum diproyeksi produk tank asli buatan Pindad akan selesai lebih awal.

Slow but sure, kedua negara saat ini masih dalam tahap mendesain prototipe. Setelah prototipe jadi, selanjutnya akan diproduksi secara massal untuk militer kedua negara. Rencananya desain tank RI-Turki ini akan diluncurkan pada tahun depan dengan target pembangunan 3 hingga 5 tahun. Dilaporkan juga bahwa desainnya sudah rampung sejak 2013 dan prototipe akan diluncurkan diproduksi massal pada tahun ini.

Sebelumnya Pindad dikabarkan berencana untuk memproduksi tank ringan/menengah berdasarakan tank Alvis Scorpion CVRT dan Rheinmettal Marder IFV, tidak diketahui apakah kerjasama dengan Turki ini akan mempengaruhi desain awalnya.

Selain tank, Pindad juga mengembangkan panser Anoa versi Amfibi. Saat ini panser masih tahap uji coba di sungai dan danau. Di masa depan, panser Anoa akan mampu turun dari kapal perang di atas laut. Ini merupakan usaha meningkatkan kemampuan panser Anoa, dan menjadi kendaraan amfibi merupakan tahap pertama dari peningkatan kemampuan Anoa.

Anggaran modernisasi dan perawatan alutsista TNI hingga akhir tahun 2014 tercatat Rp 99 triliun, dan Kemenhan sendiri dikabarkan masih membutuhkan tambahan sebanyak Rp 57 triliun. Prioritas penambahan alutsista TNI saat ini adalah alutsista bergerak (tank, pesawat) sedangkan alutsista tak bergerak adalah radar.

fb

Apakah Dogfight masih dibutuhkan dalam pertempuran udara modern?

 

TOMR-- Dogfight adalah bentuk  pertempuran antara pesawat  tempur, khususnya manuver pertempuran pada jarak pendek secara visual. Dogfighting pertama kali muncul selama Perang Dunia I hingga tahun 1992 pada Perang Malvinas antara Argentina dan Inggris Raya. Terminologi modern untuk duel udara adalah Air Combat Maneuver (ACM), yang mengacu pada situasi taktis yang membutuhkan penggunaan manuver Basic Fighter Maneuver (BFM) untuk menyerang atau menghindari serangan oleh satu atau lebih lawan.
 

Istilah Dogfight mendapatkan popularitas selama Perang Dunia II, meskipun asal-usulnya dapat ditelusuri ke tahun-tahun terakhir Perang Dunia I. Referensi tertulis pertama dengan penggunaan kata modern berasal dari tulisan di Fly Papers oleh AE Illingworth, 1919. "The battle develops into a 'dog-fight’, small groups of machines engaging each other in a fight to the death." Dalam Perang Dunia I pesawat awalnya digunakan sebagai alat observasi medan perang darat atau laut. Pesawat militer baru membuktikan nilai pentingnya saat bisa memergoki serangan rahasia Jerman ke Paris pada bulan kedua perang. Pertempuran udara pertama diyakini telah terjadi pada tanggal 28 Agustus 1914 ketika Norman Spratt menerbangkan Sopwith Tabloid bersenjata menjatuhkan sebuah pesawat Albatros CI dual seater Jerman.

Setelah senapan mesin dipasang ke pesawat, era pertempuran udara dimulai. Masalah terbesar adalah
menembakkan senapan mesin melalui baling-baling. Roland Garros memecahkan masalah ini dengan memasang deflektor baja ke baling-baling pesawat monoplane Morane Saulnier- nya. Anthony Fokker, seorang desainer Belanda mendesain "gigi sinkronisasi" tahun 1915 yang menghubungkan pemicu dari
senapan mesin Maxim MG08 dengan putaran mesin, sehingga Jerman berhasil meraih keunggulan udara.
Hal ini mengubah sejarah pertempuran udara dengan pesawat Fokker E.1 yang berjaya di medan Perang Udara Eropa. Kedahsyatan arena duel udara meningkat seiring dengan keunggulan teknologi. Di awal perang belum ada taktik manuver duel udara. Oswald Boelcke adalah penerbang pertama yang menganalisis
taktik perang udara dan menghasilkan seperangkat aturan yang dikenal sebagai "Dicta Boelcke" pada tahun 1916. Banyak konsep taktik Boelcke itu yang masih berlaku pada saat ini. Termasuk penggunaan posisi matahari, posisi ketinggian, serangan mendadak, dan memutar cepat untuk menghadapi ancaman.
Sejak PD II sejarah duel udara ke udara makin berkembang.Bahkan di era pesawat jet modern juga dapat berkembang menjadi dogfight.

Sebuah pesawat tempur dapat menghindari rudal dengan membelok secara cepat pada maksimum gaya gravitasi dan menggunakan alat pengecoh radar dan rudal seperti chaffs dan flares. Jika tembakan rudal jarak sedang pada pertempuran di luar jarak pandang Beyond Visual Range (BVR) bisa dihindari, maka penerbang harus bersiap untuk duel udara jarak dekat dimana pilihannya hanya berputar dan dogfight
atau cepat menghindari arena (bug-out).

Keunggulan dalam dogfight sangat bergantung pada pengalaman dan keterampilan pilot, khususnya kelincahan tempur ketika terbang pada kecepatan udara minimum. Penerbang biasanya bermanuver pada arena keunggulan pesawat sendiri dibandingkan kemampuan pesawat lawan. Dogfight menjadi semacam kontes bertempur di kecepatan terbaik dengan tetap menjaga energi yang cukup. Pilot berusaha untuk menjaga kecepatan terbaik, dimana pesawat mampu berbelok dengan belokan maksimum dan pada radius belokan minimum, yang disebut corner velocity atau "kecepatan sudut", biasanya antara 300 dan 400 knot tergantung desain pesawat. Karena itu Dogfight tidak terjadi pada kecepatan supersonik namun pada kecepatan sudut. Pesawat "super maneuverable" F-22 Raptor masih dapat bermanuver lincah pada
kecepatan kurang dari 100 knot sehingga dapat dengan cepat mengarahkan kanon Vulcan pada sasaran jika harus melaksanakan dogfight. Sementara pesawat F-15 Eagle harus menggunakan kecepatan sudut yang relatif tinggi untuk dapat cepat mengarahkan senjatanya.

Radar pesawat tempur modern dan rudal seperti AMRAAM sangat memungkinkan menembak jatuh lawan pada jarak jauh. Perang udara modern seperti Operasi Desert Storm dan sesudahnya menunjukkan peningkatan penggunaan rudal BVR. Keandalan rudal BVR, dan radar udara serta integrasi pesawat komando kendali seperti AWACS, telah menghasilkan gambar situasi ruang udara sehingga manajemen pertempuran udara memudahkan penembakan senjata BVR. Namun sampai saat ini sekolah taktik udara US Navy (Top Gun) dan USAF (Fighter Weapon School) masih melatih taktik pertempuran udara jarak dekat.
Produsen pesawat Rusia masih sangat menekankan kemampuan super maneuverability dalam desain
pesawat tempur seperti Su-37 atau Su-30MKI menggunakan mesin thrust vectoring canggih yang mampu mendorong pesawat pada batas-batas kemampuannya sehingga memberikan keuntungan dalam pertempuran.

Saat ini kemajuan tehnologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) telah menghasilkan pertanyaan tentang relevansi apakah Dogfight dengan pesawat berawak manusia masih memunyai masa depan? Sebuah
chip komputer dapat menahan gaya gravitasi lebih tinggi daripada pilot/manusia terhebat. Namun dalam kenyataannya pesawat tempur berawak dengan kemampuan manuver super masih terus dikembangkan oleh negara- negara maju untuk melengkapi arsenal perangnya.