Hibah F-16 dan Sistem Pertahanan Negara

Berita paling hangat dibidang pertahanan Indonesia kini adalah tentang kabar hibah pesawat terbang tempur F-16 dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. F-16, sebagai “multirole jet fighter aircraft” adalah satu dari sedikit jenis pesawat tempur yang paling laris di dunia, karena telah membuktikan dirinya sebagai “Jet fighter aircraft” yang telah “war-proven”. Pesawat tempur yang telah memperlihatkan unjuk kerjanya yang spektakuler pada laga pertempuran udara dalam banyak panggung perang terbuka dimuka bumi ini.

Pada prinsipnya, proses pengadaan pesawat tempur yang ideal sebagai sub sistem dari alat utama sistem persenjataan haruslah mengalir dari satu perencanaan jangka panjang yang matang dan terpadu serta konsisten. Itu sebabnya antara lain, proses pengadaan ditengah jalan yang muncul dari format hibah atau apapun namanya pasti dan selalu mengundang kontroversi.  

Tidak selalu buruk dan inefisiensi yang akan terjadi, tetapi peluang untuk berhadapan dengan banyak kesulitan telah berulang kita alami. Satu diantaranya adalah “hibah” atau “beli murah” sebanyak 39 buah kapal perang ex Jerman Timur. Yang sangat menonjol, disamping problema lain-lain yang terjadi adalah timbulnya berbagai masalah dalam peng-operasi-an kapal saat digunakan oleh para personil Angkatan Laut kita. Dengan singkat dapat disebutkan bahwa muncul masalah prinsip dan bersifat teknis pada aspek operasional di Angkatan Laut sebagai pengguna kapal perang.

Indonesia sebagai satu Negara yang serba terbatas, terutama dalam sektor finansial pendukung pembangunan Angkatan Perang, maka model “hibah” menjadi layak juga untuk dipertimbangkan. Hanya saja kajian yang dilakukan sebelum diambil keputusan, harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek terkait dan terutama sekali aspek penggunaan operasionalisasinya. Faktor efisiensi dan otorisasi penggunaan anggaran pasti menjadi penting dalam hal ini, karena “hibah” juga akan menyangkut soal dukungan dana yang akan berpengaruh kepada aspek kepentingan politik baik dalam maupun luar negeri Indonesia. Namun diluar semua itu yang paling dan akan sangat dominan untuk dipertimbangkan adalah “aspek operasional” nya, karena akan berkait langsung dengan figur dan performa dari satu sistem pertahanan Negara secara keseluruhan.

Pengoperasian satuan atau gugus atau unit tempur, yang antara lain dipagari oleh ”operation requirement” dari satu Angkatan Perang mengandung banyak hal yang harus dipertimbangkan masak-masak dan detil sifatnya. Dalam hal pengadaan, lebih-lebih yang bermodel “hibah” peralatan militer, maka kajian bidang operasi menjadi sangat penting, dengan risiko kekeliruan sedikit saja dalam perhitungan akan berakibat fatal. Fatal dalam konteks taktik dan teknik penggunaan sistem senjata sebagai peralatan perang. Harus dipahami sungguh-sungguh bahwa ”operation requirement” dan semua yang berkait langsung dengan penggunaan sistem senjata dalam peperangan, bukan sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Hal ini tidak dapat dipahami dalam 1 atau 2 hari atau bahkan 1 atau dua bulan saja. Pemahaman tentang hal ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang puluhan tahun lamanya.

Sekedar contoh saja hubungannya dengan pesawat F-16, buatan ”General Dynamic” dan sekarang ”Lockheed Martin”. Sebagai pesawat yang cukup banyak dipakai oleh Angkatan Udara dari berbagai negara, maka pesawat F-16 mengalami banyak penyempurnaan dalam tahapan produksinya. Penyempurnaan sebagai konsekuensi logis dari penggunaan pesawat terbang yang sukses berperan dalam berbagai misi pertempuran udara. Agar lebih banyak lagi pemakainya, maka pihak pabrikpun tidak ragu-ragu memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya dari waktu ke waktu sesuai dengan masukan yang diterima dari berbagai pengguna pesawat dilapangan.

Demikianlah kemudian dikenal pesawat-pesawat F-16 dengan berbagai variant dan juga peningkatan kemampuan mesin dan avionik serta kerangkanya yang antara lain menggunakan kode ”Block”. Ada F-16 A/B atau D dan juga F-16 block 10; 20; 30 dan yang terakhir block 60 yang merupakan pesanan Uni Emirat Arab. Seri A, B serta Block disamping menggambarkan jenis pesawat serta peningkatan kemampuan dan penyempurnaan sistem mesin, kerangka dan radar serta peralatan elektroniknya, juga mencerminkan misi apa yang akan disandang oleh pesawat yang bersangkutan. Disamping sukses sebagai pesawat dengan peran perang udara, F- 16 juga sukses digunakan sebagai pesawat untuk ground attack, penyerang sasaran didarat yang sangat presisi.

Disini hendak digambarkan bahwa tidak selalu harus mengartikan pesawat block 50 itu lebih baik dari pada block 40 misalnya. Semua masih akan tergantung pada banyak faktor kepentingan operasi lainnya seperti akan digunakan apa f-16 tersebut ditata di skadron udara dalam jajaran susunan tempur Angkatan Udara. Bisa untuk perang udara dan juga bisa untuk keperluan penyerangan udara ke darat, dan masih banyak lagi faktor lainnya dalam merumuskan kualifikasi unsur satuan tempur yang akan terdiri dari pesawat-pesawat fighter sejenis F-16. Pemahaman ini, sekali lagi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat menguasainya.

Sangat tidak mungkin diperoleh hanya dari ceramah salesman nya pabrik atau lebih-lebih dari agen penjualnya. Untuk diketahui dalam konteks pengoperasian sistem senjata (taktik dan teknik), Angkatan Udara lebih banyak dan lebih intens mendiskusikannya dengan Angkatan Udara pengguna utama peralatan tersebut dalam hal ini USAF dan Angkatan Udara Negara lain pengguna F-16, misalnya dalam kerangka forum kerjasama operasi dan latihan antar Angkatan Udara (airman to airman talk). Pihak pabrik hanya terbatas memberikan informasi yang berkait dengan aircraft development, yang berkait dengan masalah rancang bangun dari pesawat dan peralatan persenjataan, elektronik dan navigasi saja.

Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal, maka proses hibah F-16 layak dan patut dipertimbangkan dengan catatan pelaksanaannya harus atau hanya melalui G to G dalam hal ini mungkin melalui FMS (Foreign Military Sales). Spesifikasi teknis harus datang dari Angkatan Udara sebagai pengguna yang tahu betul aspek pengoperasian, pemeliharaan dari pesawat tempur serta pengelolaan sdm nya. Keterlibatan pihak ketiga seyogyanya dihindari, karena dipastikan mereka secara teknis tidak menguasai ”technical know- how” , terutama dalam penggunaan operasional sebuah pesawat tempur. Pada umumnya pihak ketiga hanya dibekali sedikit pengetahuan teknis yang lebih menjurus pada aspek ”marketing” suatu produk yang berasal dari pabrik pembuat atau agen penjualnya belaka. Hal ini akan sangat berpeluang membuka pintu terjadinya inefisiensi penggunaan dana yang sudah terbatas itu.

Untuk mekanisme dalam pertimbangan prosedur dan penggunaan dana tentu saja tetap menjadi hak nya institusi terkait sesuai undang-undang, tetapi sekali lagi untuk aspek operasional penggunaan sebuah peralatan sistem senjata serahkanlah kepada calon pemakainya dalam hal ini Angkatan Udara.

Dengan demikian dapat diharapkan, model hibah yang merupakan pengadaan yang muncul ditengah jalan, tidak lah akan menjadi faktor yang memporak-porandakan rencana jangka panjang pembangunan sistem pertahanan nasional Indonesia.

Jakarta 26 Oktober 2011
Chappy Hakim
Artikel ini sudah dimuat Koran Kompas tanggal 26-10-2011

Sumber : Chappy Hakim

Ada Damai di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Jurnas.com | AMAN dan bersahabat. Itulah kesan pertama yang tertangkap kami, rombongan wartawan dari Jakarta, saat mengunjungi perbatasan Indonesia-Papua Nugini, di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Rabu (24/10), sekitar dua jam perjalanan dari Kota Jayapura melalui Abepura dengan kondisi jalan mulus.

Petugas Keamanan dari Yonif 408/SBH di perbatasan, dengan ramah, hanya menanyakan identitas dan tujuan serta meminjam KTP salah seorang anggota rombongan. Tidak hanya itu, kami ternyata diperbolehkan memasuki wilayah Papua Nugini, walaupun hanya sebatas di wilayah transisi seluas sekitar setengah lapangan bola.

"Dalam kondisi tertentu, biasanya tidak diperbolehkan, mungkin karena saat ini nyaris tidak ada gangguan keamanan, jadi penjagaan agak longgar, "kata sopir kendaraan yang membawa rombongan.

Di wilayah transisi, petugas keamanan Papua Nugini tidak mencurigai kami, namun hanya sekedar mengawasi kegiatan kami dari kejauhan, tidak ada teguran maupun pertanyaan. Nampaknya pemeriksaan ketat dengan memeriksa paspor dan visa akan dilakukan di tempat yang lebih masuk ke wilayah Papua Nugini.


Di wilayah transisi, rombongan bisa melihat-lihat souvenir khas Papua Nugini yang terdapat di jongko-jongko sederhana. Harganya relatif murah. Tas selempang motif PNG dihargai Rp70 ribu, kain sepanjang 2 Meter Sekitar Rp 100 ribu. Pembayaranpun bisa dengan mata uang rupiah.

Hebatnya, penjualnya yang asli orang Papua Nugini, jago berbahasa Indonesia dan Inggris. Soal suasana antara kedua negara, nyaris tidak ada perbedaan. Hanya terdiri dari bangunan pos penjagaan dan hutan selain menara suar milik Pemerintah Indonesia. Beberapa ratus meter dari garis perbatasan di wilayah Indonesia, terdapat komplek pertokoan, namun sepi dan nampaknya belum diisi sejak mulai dibangun.

Sumber :Jurnas

Singapura Apresiasi Peran Indonesia dalam Isu Laut China Selatan

HUBUNGAN bilateral Indonesia - Singapura semakin kuat. Faktor kerja sama ekonomi yang saling menunjang menjadi faktor pendorongnya. Singapura mengapresiasi peran Indonesia dalam isu Laut China Selatan

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegewa ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura K Shanmugam di Yogyakarta, Rabu (24/10) di sela-sela pertemuan ke-5 Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction.

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri dinyatakan, kedua menteri sependapat bahwa hubungan kedua negara secara keseluruhan berlangsung baik dan semakin kuat.

Ini tercermin dengan semakin meningkatnya angka perdagangan antara kedua negara. "Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia," kata Marty.

Sementara Shanmugam menggambarkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia sangat menguntungkan.

Selain isu bilateral, pertemuan ini juga membahas isu seputar kawasan Laut China Selatan. Shanmugam menyambut baik prakarsa Marty tentang Zero Draft COC (code of cunduct) dan mengapresiasi peran Indonesia dalam mengelola isu Laut China Selatan.

Pertemuan bilateral ini merupakan forum 6 bulanan yang membahas kerja sama dua negara dan isu-isu strategis tentang kawasan.

Pertemuan dua menteri ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dua kepala negara bulan depan.

Menurut Marty, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Singapura Tony Tan Keng Yam itu juga akan membahas perkembangan kerja sama antara kedua negara.

 

Sumber :  Jurnas

Panglima TNI Saksikan Uji Renkam Militer TFG

PANGLIMA TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., didampingi Kasal Laksamana TNI Soeparno, para pejabat Mabes TNI dan Angkatan menyaksikan Uji Rencana Kampanye Militer di atas peta melalui Tactical Floor Game (TFG) yang akan di gelar di Kalimantan Timur dalam rangka Latihan Gabungan TNI tahun 2012, bertempat di Gedung Panti Perwira Armada Koarmatim, Ujung Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/10/2012).


Panglima TNI mengatakan kepada seluruh peserta latihan untuk memperhatikan masalah keterpaduan dan saling mendukung diantara para Komando Tugas Gabungan dan Komandan Satgas, sehingga Renkam Militer di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik.

Authentikasi:Dansatgaspen Latgab TNI 2012, Letkol Laut (KH) Drs. Edys Riyanto, M.Si

Sumber : majalahpotretindonesia 

Kunker Menhan ke Kalimantan Barat

 

MENTERI Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro dan rombongan melaksanakan kunjungan kerja di Bumi Khatulistiwa, Jumat (26/10).   

Menurut Kadispers Lanud Supadio Letkol Adm Dedy Hendra Effendi yang dalam hal ini mewakili Danlanud Supadio Kolonel Pnb Kustono, S.Sos dalam menyambut kedatangan Menhan, mengatakan bahwa kunjungan kerja Menhan di Kalimantan Barat yaitu dalam rangka menghadiri rangkaian acara penutupan Indonesian Youth Day 2012 yang terletak di Kabupaten Sanggau, serta meninjau pos perbatasan Indonesia-Malaysia di Sajingan Besar, Kalimantan Barat.


Turut serta dalam rombongan antara lain : Dirjen Pothan Dr. Ir. Pos. M. Hutabarat, SK Sosial Dr. Alex Soesilo Wijoyo, Dirwilhan Laksma TNI Sugeng Supriyanto, Bakosurtanal Asep Karsidi.

Dalam kunjungan ini Menhan beserta rombongan menggunakan pesawat  Helikopter jenis Bell 412 milik TNI Angkatan Darat yang diawaki Kapten Cpn Bayu Setyo.   Sedangkan para pejabat Lanud Supadio ikut mengantar rombongan Kasad di Apron Lanud Supadio

Keterangan gambar: Kadispers Lanud Supadio Letkol Adm Dedy Hendra Effendi beserta Kadisops Lanud Supadio Letkol Pnb Deni H. Simanjutak, beserta para pejabat Lanud Supadio, ikut serta mengantar keberangkatan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan rombongan dalam rangka menghadiri rangkaian acara penutupan Indonesian Youth Day 2012 serta meninjau pos perbatasan Indonesia-Malaysia di Sajingan Besar. 

Sumber : majalahpotretindonesia

Koarmabar Siapkan 9 Kapal Perang Latihan Gabungan

 

Jakarta – Komando Arrmada RI Kawasan Barat (Koarmabar) direncanakan menyiapkan 9 unsur KRI yang  dilibatkan dan tergabung  dalam latihan gabungan (Latgab) 2012 yang akan melaksanakan manuver lapangan di perairan laut Sulawesi dan pendaratan Amphibi di pantai Sangata Kalimantan Timur.

Sembilan Unsur kapal perang RI yang dilibatkan dari Koarmabar meliputi unsur kapal perang  jenis perusak kawal 5 KRI  terdiri dari KRI Patimurra 371, KRI Teuku Umar 385, KRI Wiratno 379, KRI Silas Papare 386 dan KRI Tjiptadi 381 yang sehari-hari dibawah pembinaan satuan kapal eskorta Komando Armada RI Kawasan Barat (Satkor koarmabar).

Selain itu jenis FPB 57 KRI Todak 631 dan KRI Barakuda 633 yang sehari-hari dibawah pembinaan satuan kapal cepat Komando armada RI Kawasan Barat (Satkat Koarmabar) dan 2 KRI jenis angkut Tank tipe Froch KRI Teluk Celukan Bawang 532 dan KRI Teluk Sibolga 536, yang sehari-hari dibawah pembinaan Satuan Kapal amfibi Komando Armada RI Kawasan Barat (Satfib Koarmabar).

Dari sejumlah kapal perang RI jajaran Koarmabar tersebut, dua unsur yang dilibatkan jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57 m merupakan produksi dalam negeri yang dibuat oleh putra-putra Indonesia yaitu KRI Barakuda 633 mulai dioperasikan tahun 1995 dan saat ini dengan  komandan Mayor laut Arya Delano, sedangkan KRI Todak 631 dengan Komandan Mayor laut (P) Rubiantoro mulai dioperasikan oleh TNI AL pada tahun 2000.

Kepala Dispenarmabar
Agus Cahyono
Letkol Laut (KH) NRP. 108

Indobatt Juara Satu Menembak Pistol UNIFIL

 

Lebanon – Satuan Tugas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-F/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) atau Indobatt (Indonesioan Batallion) meraih juara satu di kelas pistol pada pertandingan menembak Intercontingen Shooting Championship yang diselenggarakan oleh Sektor Timur UNIFIL, bertempat di lapangan tembak Sektor Ebel El Saqi, Lebanon Selatan.

Indobatt menempati urutan pertama setelah mendapatkan nilai mutlak kumulatif Tim 435, urutan kedua Indbatt (India Battalion) dengan nilai 415, sedangkan LAF (Lebanise Armed Force) Brigade 8 menempati urutan ke tiga dengan  total nilai 346.

Lomba menembak tingkat Sektor Timur UNIFIL kali ini diikuti oleh 8 tim petembak, antara lain dari Spain Batt (Spanyol), Indobatt (Indonesia), Indbatt (India), Nepalbatt (Nepal), Malcoy (Malaysia), Sector East Military Police Unit (Indonesia), Brigade-8 LAF (Lebanon) dan Brigade-9 LAF, dengan mempertandingkan dua kelas yaitu senjata laras panjang (Rifle) dan senjata pistol, sementara untuk kelas laras panjang petembak Indobatt menempati urutan kedua setelah India dengan nilai kumulatif tim 267 sedangkan menempati urutan ke tiga dari Sector East Military Police unit  dengan nilai total 207.

Dari nilai kalkulasi akhir  pada dua kelas kejuaraan menembak Intercontingen Shooting Champoionship  Sektor Timur UNIFIL kali ini, keluar sebagai juara umum India Batallion dengan nilai 711 disusul peringkat kedua petembak Indobatt Konga XXIII-F/UNIFIL dengan nilai 702, sedangkan menempati urutan ketiga diraih oleh Brigade-9 LAF  dengan nilai 540.

Tim petembak Indobatt yang tampil pada turnamen menembak tingkat Sektor Timur UNIFIL yaitu, Kapten Psk Puthut Herwanto, Praka Marlin dan Serda Hari Santoso yang turun dikelas Pistol, sedangkan turun dikelas laras panjang yaitu Serka Agus, Serda Anton dan Pratu Sapriyadi.

Penyerahan piala kepada para pemenang diserahkan langsung oleh Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadir Jenderal Manuel Romero Carril, dan dari Indobatt piala diterima oleh Kapten Psk Phutut, turut hadir pada kesempatan turnamen Intercontingen Shooting Champoionship UNIFIL, Wadansatgas Indobatt Letkol Mar FJH. Pardosi.

Perwira Penerangan Satgas Konga XXIII-F/UNIFIL
Lettu Inf Suwandi

TENTARA WANITA INDONESIA ?? KENAPA ENGGAK ??

Berita baik, bagi kaum hawa di negeri ini, karena ke depan ternyata kaum perempuan bisa menjadi anggota TNI. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar bersama Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgisantoro, sepakat bekerja sama membangun pertahanan negara. Dengan adanya persamaan gender ini, diharapkan perempuan juga terlibat dalam misi perdamaian.

Menurut Linda Amalia sari gumelar, perempuan juga harus terlibat dalam misi perdamaian ke negara yang baru saja mengalami konflik. Dimana perempuan dan anak, mereka lemah terhadap konflik dan mereka butuh dibantu.


Di beberapa negara lain, perempuan sudah dominan dalam tim misi perdamaian. Demikian di sampaikan nya saat menandatanganan MOU kerja sama di gedung Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Linda menambahkan, minimnya profesionalitas yang diemban oleh kaum perempuan di bidang pertahanan, juga selaras dengan permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan pertahanan.

Untuk itulah dia mengadvokasi Kemhan dalam pelaksanaan Perencanaan Dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Dalam proses PPRH pada setiap lingkup pemerintah, termasuk di lingkup Kemhan, diperlukan adanya partisipasi perempuan dan laki-laki secara aktif dan bersama-sama.

Sementara itu, menteri Pertahanan, Purnomo berharap dalam penandatangan MOU ini dapat dijadikan dasar sekaligus starting point di lingkungan Kemenhan.

 

Selain itu, nantinya kedua lembaga itu dapat bekerja sama menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan nasional. Dengan adanya nota kesepahaman ini, Menhan Purnomo Yusgiantoro kembali mengkaji wacana akademi militer untuk perempuan.

Sebab, lanjut Purnomo, militer tidak lagi maskulin. “Keberadaan akademi militer untuk perempuan akan kita bahas lagi. Jadi, militer bukan lagi maskulin. Dengan adanya MoU ini, pembahasan akademi militer akan lebih diseriuskan. Sehingga ke depan, jika ada perombakan kabinet dan pergantian menteri, maka program kerja sama ini akan tetap berjalan. Menteri bisa masuk dan pergi, tetapi pejabat tetap sama dan program akan jalan mesti menterinya telah ganti. Semoga saja kesetaraan gender ini, bisa berjalan seiring keinginan dan semangat memajukan bangsa dan negara.

Di tengah kebutuhan akan kesetaraan antara kaum laki-laki dan wanita yang sama-sama semakin maju!!

Sumber : kompasiana

TNI AD Rajai Lomba Tembak Panglima TNI Cup 2012

Lomba Menembak Panglima TNI Cup 2012 (Foto: Puspen TNI)

itoday - Tim TNI AD menjuarai lomba tembak Panglima TNI Cup 2012 dengan perolehan 43 Emas, 23 Perak, dan 14 Perunggu yang ditutup oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., di lapangan tembak Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Selasa (23/10).

Untuk Juara 2 ditempati oleh Tim TNI AL dengan perolehan 13 Emas, 19 Perak, dan 12 Perunggu, sedangkan Tim Mabes TNI berada di posisi ke 3 dengan perolehan 3 Emas, 9 Perak, dan 17 Perunggu.

Dalam lomba tembak tersebut, juga ditampilkan eksebisi Perwira Tinggi (Pati) TNI dengan hasil sebagai berikut : Materi Slow and Rapid Fire : Untuk katagori Perorangan, Juara 1 Brigjen TNI S. Kadir dari Tim TNI AD “A”; Juara 2 Brigjen TNI Mar Giarto dari Tim Mabes TNI “A”; dan Juara 3 Brigjen TNI I Made Agra dari Tim TNI AD “A”. Katagori Beregu, Juara 1 Tim TNI AD “A”; Juara 2 Tim Mabes TNI “A”; dan Juara 3 Tim TNI AL.

Sementara, Materi Falling Plate : Juara 1 TNI AD Tim “A”; Juara 2 TNI AD Tim “B”; dan Juara 3 Tim Mabes TNI.*

Sumber : itoday

Lima Perusahaan Eropa Ikuti Tender Kapal Latih

Sea Cloud II milik Hansa Treuhand GmbH produksi Astilleros Gondán S.A. (Foto: Astilleros Gondán S.A.)

24 Oktober 2012, Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menyiapkan pengganti kapal perang Dewaruci yang akan pensiun pada 2013.

"Untuk pengganti KRI Dewaruci ini masih dalam tahap negosiasi. Sekarang masih dalam proses di Kementerian Pertahanan," kata Wakil Kepala Staf TNI A, Laksamana Madya TNI Marsetio, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ada lima perusahaan dari tiga negara yang siap memproduksi kapal pengganti KRI Dewaruci. Lima perusahaan itu, dua perusahaan dari Spanyol, dua perusahaan dari Belanda dan satu perusahaan dari Polandia.

Kepala Dinas Penerangan AL, Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, menyebutkan, saat ini TNI AL telah menyerahkan rekomendasi tiga perusahaan yang akan memproduksi kapal Dewaruci tersebut.

"Saat ini prosesnya sudah mengerucut menjadi tiga perusahaan. Kami sudah menyerahkan kepada Kementerian Pertahanan sebagai domain yang memutuskan pembuat kapal Dewaruci," katanya.

Menurut dia, kapal latih pengganti ini harus memiliki standar yang sama dengan kapal Dewaruci yang selama ini dikenal tangguh dan telah mengikuti berbagai gelaran maritim internasional.

"Paling tidak memiliki standar yang sama bahkan lebih, baik dari segi fisik, lebar, daya tampung, maupun manuver karena ini merupakan kapal latih," ujar Suropati.

Staf Ahli Menteri Pertahanan bidang Keamanan, Mayjen TNI Hartind Asrin, mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dulu melalui Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) di bawah Kabaranahan setelah menerima rekomendasi perusahaan pembuat kapal, yakni TNI AL.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Kolonel Kav Bambang Hartawan, menyebutkan saat ini Kemhan baru menerima proses penawaran dan akan mengkajinya terlebih dahulu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, TNI AL sebelumnya telah mengerucutkan lima nama perusahaan calon pembuat pengganti KRI Dewaruci. Penyerahan rekomendasi sebelumnya telah dilakukan oleh TNI AL ke Kementerian Pertahanan namun dikembalikan karena dinilai kurang layak.

Namun penyerahan rekomendasi kedua TNI AL ke Kementerian Pertahanan masih terdiri atas tiga dari lima perusahaan sama yang ditolak.

Lima perusahaan yang sebelumnya bersaing untuk direkomendasikan menjadi calon pembuat kapal latih baru itu adalah Astilleros Gondán S.A dari Spanyol, Bumar SP ZOO asal Polandia, Icon Yachts dari Belanda, Freire Shipyard dari Spanyol, dan DSNS Belanda.

Dari nama tersebut, Astilleros Gondán S.A memiliki penawaran harga terendah, 53,18 juta dollar Amerika namun hanya memiliki panjang kapal 78 meter, sementara Freire Shipyard mengajukan kapal dengan panjang 110 meter namun dengan harga 74,7 juta dolar AS.

Bumar mengajukan penawaran sebesar 64,7 juta dolar dengan panjang kapal dibuat 78 meter. DSNS Belanda mengajukan penawaran dengan nilai 75,9 juta dolar untuk kapal sepanjang 96 meter.

Sedangkan Icon Yachts mengajukan penawaran sebesar 68,9 juta dolar dengan rincian kapal sepanjang 107 meter dan lama pembuatan 18 bulan serta memastikan kesanggupan pembuatan dengan melibatkan banyak bahan baku dan sumber daya manusia dari dalam negeri.

Sumber: ANTARA News

TNI AU Akan Tempatkan Pesawat Intai di Medan

Pesawat intai Boeing 737 milik TNI AU. (Foto: RAAF)

24 Oktober 2012, Medan: Dan Lanud Soewondo Medan Kolonel (Pnb) SM Handoko mengungkapkan, jika seluruh penerbangan sipil nantinya suda pindah ke Bandara Medan yang baru di Kuala Namu, maka TNI Angkatan Udara akan menempatkan armada pesawat tempur intai di Bandara Polonia.

“Pada tahun 2013, Bandara Polonia nantinya akan dijadikan sebagai bagian dari Lanud. Di situ akan ditempatkan pesawat tempur intai,” kata Dan Lanud saat silaturahmi dengan wartawan media cetak dan elektronik di VIP Room Lanud Soewondo Medan, Senin (22/10).

Penegasan Dan Lanud itu menanggapi spekulasi kalangan pengusaha pengembang hunian mewah yang seolah-olah kawasan Bandara Polonia akan dijadikan sebagai pusat bisnis setelah pindah ke Kualanamu di Deli Serdang.

Menurut Handoko yang saat itu didampingi beberapa pejabat Lanud Medan di antaranya Kadis Pers Letkol Rusly Purba dan Dansat POM AU Mayor Andi Sultan, soal alih fungsi operasional Bandara Polonia itu dari PT Angkasa Pura II sesuai Keppres No 62/2000 Tentang Tata Ruang Nasional termasuk di dalamnya wilayah Kota Medan termasuk pernyataan Kepala Staf TNI AU (KSAU) beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dijelaskannya, pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Keamanan dan Mabes TNI AU akan meningkatkan alutsista termasuk pengadaan pesawat-pesawat militer yang juga ditempatkan di Lanud Soewondo Medan yang dijadikan sebagai basis pengamanan wilayah udara di bagian Barat Indonesia.

“Awalnya nanti jadi base skadron pesawat intai, kemudian mungkin akan ditambah lagi pesawat tempur lainnya di Medan. Saya tidak bisa memberikan jenis pesawat intai itu karena takut salah,” katanya.

Ditanya tentang fungsi gedung-gedung terminal Bandara Polonia yang akan ditinggalkan PT Angkasa Pura II nantinya, menurut Handoko, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk pengelolaannya. Tapi seperti beberapa Bandara di Indonesia seperti halnya Halim Perdana Kusuma, Bandara Polonia bisa saja dikelola TNI AU untuk kegiatan pesawat kecil atau charter.

“Tapi itu nanti akan dibicarakan apabila seluruh penerbangan sipil jadi pindah ke Kuala Namu. Yang jelas Bandara Polonia akan dijadikan sebagai bagian dari Lanud Soewondo untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur militer beserta pendukungnya untuk kegiatan operasi pertahanan keamanan di wilayah Barat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Dan Lanud juga menyampaikan rasa keprihatinannya atas insiden yang terjadi antara wartawan dan perwira TNI AU di Provinsi Riau. Pihaknya juga ikut meminta maaf atas insiden itu kepada para wartawan di Medan sekaligus berharap wartawan dan Lanud Soewondo bisa menjalin kerjasama saling mendukung.

Sumber: Harian Andalas

Pesawat Tempur TNI AU Kembali ke Home Base

PESAWAT-pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang di piloti oleh para penerbang muda yang telah menjalankan tugas menunjukan kemampuannya sebagai pengawal Dirgantara Nasional.
Hal itu dibuktikan dengan  melakukan penembakan dari udara kedarat dalam latihan puncak TNI Angkatan Udara 2012 dengan sandi  Angkasa Yudha,  selasa (23/10) lalu di sasaran Air Weapon Range ( AWR), Buding, Pulau Belitung, Tanjung Pandan,  Rabu (24/10) kembali ke Home Base masing-masing.


Pesawat Sukhoi dari Skadron Udara 11 kembali ke Lanud Sultan Hasanuddin, Makasar, dan pesawat F-16 Fighting Falcon Skadron Udara 3 Lanud Iswahydi, Madiun.

Keterangan gambar: Pesawat Tempur F-16 Fighting Falcon tinggal landas dari landasan pacu Halim Perdanakusuma kembali ke Home Basenya masing-masing. (pentak halim).

Sumber :  majalahpotretindonesia

Unhan Kaji Pembentukan Konsorsium Ilmu Pertahanan

Universitas Pertahanan (Unhan) menggagas pembentukan sebuah asosiasi atau konsorsium ilmu pertahanan yang berfingsi sebagai pusat pengembangan dan pengajian ilmu pertahanan. Ini dilakukan agar pertahanan senantiasa terus dimutakhirkan sebagai ilmu. 

"Keberadaan konsorsium ini akan membuat ilmu pertahanan bisa diajarkan di universitas-universitas umum. 

 

Makin banyak yang mempelajari ilmu pertahanan, makin bagus," kata Rektor Unhan, Letjen (Purn) Syarifudin Tippe, saat membuka lokakarya ilmu pertahanan bertema "Memosisikan Kajian Pertahanan Menjadi Ilmu Pengetahuan", di Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut dia, konsorsium nantinya akan berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertahanan sebagai ilmu merupakan khazanah baru. Dalam kodifikasi ilmu yang dikeluarkan Unesco dan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, kluster ilmu pertahanan belum termasuk dalam program studi yang bisa diajarkan di perguruan tinggi.

Padahal, secara empirik, tambah Syarifudin, pertahanan sebagai sebuah kajian dapat disepadankan dan sama tuanya dengan ilmu perang. Kajian mengenai ilmu pertahanan sudah digali Unhan sejak 2011 dengan melibatkan para ilmuwan, praktisi, dan pemerhati pertahanan.

  Koran Jakarta

Imparsial: Soal RUU Kamnas, SBY harus copot Menhan

 

Koordinator Riset Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, Ghufron Mabruri, menilai upaya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam menyodorkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional melenceng dari agenda reformasi. Maka dari itu, dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mencopot Purnomo dari jabatannya.

"Menhan (Purnomo) justru terlihat seperti membuka ruang bagi militer berfungsi seperti zaman Orde Baru. Makanya, kami mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Menhan yang kinerjanya sangat mengecewakan ini," kata Ghufron saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (23/10).


Ghufron kecewa dengan sikap Purnomo beserta wakilnya, Sjafrie Sjamsoedin, malah getol melobi fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat guna meloloskan RUU Kamnas. Dia malah mempertanyakan komitmen Purnomo soal reformasi Tentara Nasional Indonesia.

"Semua RUU yang diurus Menhan itu justru semakin memperkuat (posisi) militer dan membatasi hak sipil. Padahal tugas Menhan mereformasi militer bukan ?" ujar Ghufron.

Selain RUU Kamnas, Purnomo juga memiliki agenda lain, yakni meloloskan RUU Intelejen dan Rahasia negara, RUU Organisasi Masyarakat, dan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Selain itu, Ghufron mengatakan, Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro tidak pernah membuat laporan terbuka dan dipercaya mengenai Alat Utama Sistem Persenjataan. Dia malah menilai Purnomo arogan dan anti-kritik, padahal jelas kekeliruan dalam sistem pengadaan alutsista negara selama dia memimpin Kementerian Pertahanan. "Jelas dia terlihat gagal dan sangat wajar kalau presiden mencopot dari jabatannya," lanjut Ghufron.

Sumber :    merdeka

Ilmu pertahanan harus bisa dipelajari sipil

Sindonews.com - Kajian mengenai pertahanan diusulkan untuk dikembangkan sebagai ilmu pertahanan yang bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Dengan begitu, diharapkan ilmu pertahanan akan terus berkembang sesuai kemajuan zaman.

Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Syarifuddin Tippe mengatakan, dengan semakin banyak dipelajarinya ilmu pertahanan, maka akan semakin menguatkan pertahanan nirmiliter di sebuah negara.

"Ilmu pertahanan ini penting sekali. Di negara-negara maju, masalah ini sudah terbuka untuk sipil. Bahkan, bisa mempengaruhi strategi pertahanan," katanya usai membuka lokakarya tentang ilmu pertahanan di Jakarta, Selasa 23 Oktober 2012.

Dia mengungkapkan, pertahanan sebagai ilmu merupakan khasanah baru. Bahkan dalam kodifikasi ilmu yang dikeluarkan Unesco dan Dirjen Dikti, kluster ilmu pertahanan belum termasuk dalam program studi yang bisa diajarkan di perguruan tinggi.


Padahal menurutnya, secara empirik pertahanan sebagai sebuah kajian dapat disepadankan, dan sama tuanya dengan ilmu perang.

Unhan saat ini telah memiliki tujuh program studi pertahanan, yakni Strategi Perang Semesta, Manajemen Pertahanan, Ekonomi Pertahanan, Manajemen Bencana, Assimetrik Walfare, dan Peace and Conflict Resolution.

Lebih lanjut dia menegaskan, saat ini pihaknya tengah mengagas pembentukan asosiasi atau konsorsium ilmu pertahanan, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pengkajian ilmu pertahanan.

"Konsorsium ini akan membuat ilmu pertahanan bisa diajarkan di universitas umum. Nantinya konsorsium berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar pertahanan senantiasa dimutakhirkan sebagai ilmu," tandasnya.

Sumber : sindonews

Jelang Reses, Golkar Rapat Fraksi Bahas RUU Kamnas

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Menjelang berakhirnya masa sidang, Fraksi Partai Golkar hari ini menggelar rapat internal untuk membahas beberapa isu krusial yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini untuk dapat dimaksimalkan saat libur masa sidang (reses).

Diantara isu tersebut, Fraksi Partai Golkar juga akan membahas persiapan Pemilu 2014 mendatang.

"Kita sudah menghadapi pemilu yang tentunya semakin dekat dan juga isu-isu krusial, ini akan menjadi perhatian," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2012).


Selain itu, dalam rapat fraksi kali ini, Setya juga menjelaskan jika pihaknya juga akan membahas laporan hasil kerja anggota fraksinya terkait RUU Keamanan Nasional (Kamnas).

"Contohnya masalah laporan dari masing-masing komisi, masalah UU Desa, Pilpres dan UU Kamnas. Ini jadi isu menarik untuk disampaikan di rapat nanti," paparnya.

Terkait RUU Kamnas, Setya mengaku jika pihaknya telah menerima 13 LSM untuk memberikan masukan-masukan soal RUU Kamnas. Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga telah mendengarkan pemaparan dari pemerintah terkait hal tersebut.

"Kita akan segera mengevaluasi apa yang masih kurang dan sinkronisasi terhadap UU yang lain. Tentunya saya akan coba memanggil dari Poksi F-PG untuk melaporkan apa yang sudah selesai, sehingga kajian ini bisa disampaikan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Setya juga membantah jika Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi telah melakukan sebuah kesepakatan untuk meloloskan RUU Kamnas tersebut. Sebab menurutnya, pihak yang memiliki kewenangan untuk mendalami dan memutuskan RUU Kamnas adalah Pansus.

"Rapat setgab belum pernah membicarakan secara internal, tetapi semua dipercayakan kepada pansus untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Secara keputusan dari setgab belum kita putuskan bersama," pungkasnya

Sumber :  Okezone

India Rusia Berkolaborasi Bangun Pesawat Angkut Militer Generasi Baru

NEW DELHI-(IDB) : Pemerintah India telah mendapat lampu hijau untuk membangun pesawat angkut militer dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah Rusia. Keduanya telah menandatangani nota kesepahaman Jumat lalu (12/10/2012) di New Delhi, India.

“Kontrak telah ditandatangani antara Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) dan Russia’s United Aircraft Corporation Transport Plane (OAK-TS),” ujar salah satu pejabat OAK.

Pesawat angkut tersebut kelak akan diberi nama MTA. Dari cetak biru MTA digambarkan bahwa MTA akan dipasangi mesin ganda dengan bentang sayap sekitar 30m. Pesawat akan mampu mengangkut 18-20 ton muatan dan dapat terbang dengan kecepatan maksimal 500 mp/h.

Rencananya MTA diproduksi untuk menggantikan BAe 748 dan Antonov An-26 milik AU India serta An-26 dan An-30 milik AU Rusia. Untuk merealisasikan kerjasama ini teknisi penerbangan India akan segera dikirim ke Moskow untuk membuat prototipe dari MTA. 

Sumber : Angkasa

Serbia Ingin Perdalam Kerjasama Industri Pertahanan Dengan Indonesia

WAKIL Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Serbia untuk Indonesia HE Jovan Jovanovic, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kunjungannya kali ini adalah untuk menindaklanjuti MoU antara Kemhan RI dan Serbia dalam bidang Pertahanan yang telah ditandatangani antara kedua Menteri Pertahanan tahun lalu.

Wamenhan menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti MoU kerjasama pertahanan kedua negara, perlu diadakan pertemuan Kementerian Pertahanan kedua negara untuk melihat kemungkinan aktifitas kerjasama apa saja yang dapat dilakukan, dikembangkan dan aktifitas kerjasama lainnya yang masih dalam koridor pertahanan. Sedangkan mengenai tawaran pengadaan alutsista produksi Serbia, Wamenhan menyerahkan kebutuhan tersebut kepada pengguna dalam hal ini TNI AD.

Sementara itu Dubes Jovan Jovanovic mengatakan bahwa kerjasama yang ingin diperdalam adalah dalam bidang industri pertahanan yang selama ini sudah terjalin sejak tahun 2004. Terutama alutsista yang digunakan oleh TNI AD khususnya artileri. Dubes Serbia juga berharap kerjasama pertahanan kedua negara ditingkatkan dalam bidang pertukaran pendidikan antara perwira terutama bagi yang bertugas di bidang kesehatan.

Saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Serbia untuk Indonesia, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin dan Direktur Kerjasama Internasional Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Jan Pieter Ate M.Bus.

 

© Kemhan

KASAL Puas Hasil Uji Coba Alutsista Strategis

(Foto: Dispenarmatim)

23 Oktober 2012, Surabaya: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno menyatakan puas dengan hasil uji coba beberapa peralatan tempur dan senjata strategis pada latihan Armada Jaya ke-31 di Perairan Kawasan Indonesia Timur, 9-22 Oktober 2012.

Ditemui usai upacara penutupan latihan perang Armada Jaya 2012 di Koarmatim, Surabaya, Selasa, KSAL menegaskan, kegiatan latihan perang tahunan berskala besar tersebut berlangsung sukses, kendati ada beberapa kekurangan yang masih perlu disempurnakan.

"Tadinya kami ingin mencoba empat senjata strategis baru, tetapi sasaran terbatas. Apalagi satu kapal yang disiapkan sebagai sasaran langsung tenggelam hanya sekali tembakan rudal sehingga tiga senjata lainnya tidak jadi digunakan," katanya.

Adapun senjata strategis yang rencananya diujicobakan dalam latihan tersebut, antara Rudal Yakhont, Excocet MM-40 dan Rudal C-802 dari kapal atas air. Selain itu, juga ada senjata Torpedo SUT (Surface and Underwater Target) dari kapal selam dan kapal perang atas air dengan sasaran permukaan.

"Nanti pada latihan AJ (Armada Jaya) berikutnya, senjata-senjata itu kita uji coba lagi. Yang jelas, saya puas dengan latihan AJ yang berlangsung sukses sesuai rencana, baik secara materiil maupun prosedur," tambah Laksamana TNI Soeparno.

Kesuksesan jalannya latihan perang tersebut, lanjut Soeparno, menjadi salah satu indikasi bahwa TNI AL siap melaksanakan tugas mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari masuknya intervensi pihak asing.

"Latihan AJ ini juga sebagai persiapan menghadapi Latihan Gabungan TNI yang berlangsung pada November mendatang. Hal-hal yang kurang sempurna di AJ, akan kami sempurnakan di Latgab nanti," ujarnya.

Latihan perang Armada Jaya ke-31 yang berlangsung 9-22 Oktober 2012, melibatkan tidak kurang 5.500 personel, 35 kapal perang dari berbagai jenis, enam pesawat udara, satu batalyon tim pendarat Marinir, dan 93 kendaraan tempur pasukan pendarat.

Sebelum pelaksanaan manuver lapangan di Perairan Kawasan Indonesia Timur dan Sanggata, Kalimantan Timur, lebih dulu digelar gladi posko proses pentahapan latihan operasi selama delapan hari pada 25 September-2 Oktober 2012 di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Jakarta.

Sebanyak 10 dari 35 kapal perang yang ikut latihan melakukan uji coba penembakan sejumlah persenjataan baru jenis rudal, seperti Rudal Yakhont, Excocet MM-40, Rudal C-802 dari kapal atas air, dan senjata Torpedo SUT (Surface and Underwater Target) dari kapal selam dan kapal perang atas air dengan sasaran permukaan.

Sementara dari unsur kendaraan tempur dikerahkan Tank Amfibi PT-76, Tank AMX-10 PAC, Tank BMP-3F, dan Roket Multilaras RM-70 Grad Long yang dikendalikan Pasukan Marinir.

Sumber: ANTARA Jatim

TNI AL Tingkatkan Operasi Kamla di Perbatasan

23 Oktober 2012, Batam: Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamlaarmabar ) dengan Komandan Laksma TNI Pranyoto S.Pi melaksanakan kegiatan operasi keamanan laut (operasi kamla ) dengan melibatkan sejumlah unsur kapal perang RI disekitar perairan Riau , Natuna dan Selat Malaka serta di perairan perbatasan dengan Negara tetangga di Kawasan Barat Indonesia.

Dalam operasi sepanjang tahun tersebut melibatkan sejumlah unsur kapal perang RI jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat diantaranya jenis perusak Kawal tipe parchim KRI Sultan Thaha Saifuddin-376, Tipe kapal cepat Fast patrol Boat (FPB ) 57 KRI Barakuda-633, jenis PC Attack Class KRI Siliman 848 dan KRI Sigurot-864 dan jenis PC 40 KRI Sanca 815.

Kehadiran unsur-unsur kspal perang RI secara berlanjut tersebut dihadirkan di wilayah perairan dengan skala prioritas di wilayah perairan yang telah ditentukan dalam rangka menindak bentuk-bentuk pelanggaran dilaut dan sekaligus untuk memberikan rasa aman terhadap para pengguna laut dalam melaksanakan kegiatan pelayaran.

Unsur-unsur kapal perang yang dilibatkan dalam kegiatan operasi yang digelar Gugus Keamanan laut tersebut dipimpin secara langsung oleh Komandan Guskamlaarmabar Laksma TNI Prayoto S.Pi dengan kapal markas di KRI Barakuda-633.

Selama patroli keamanan laut , Komandan Guskamlaarmabar Laksma TNI Pranyoto S.Pi menekankan kepada para Komandan KRI yang terlibat dalam operasi agar meningkatkan kehadiran di laut dalam rangka meningkatkan hasil operasi dalam melaksanakan pemeriksaan dilakukan dengan lebih teliti terhadap berbagai pelanggaran dan tetap berpedoman pada ketentuan serta hukum yang berlaku.

Lebih lanjut sesuai dengan arahan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksda TNI Sadiman ,S.E kepada seluruh komandan unsur KRI jajaran Koarmabar agar dalam melaksanakan kegiatan operasi tetap mengutamakan keselamatan material dan personel dengan mengedepankan Zerro Accident.

Sumber: Dispenarmabar

TNI AL Cegat Kapal Singapura di Dekat Madura

 

Banyuwangi - TNI Angkatan Laut menangkap kapal asing berbendera Singapura yang diduga masuk secara ilegal ke perairan Banyuwangi, Jawa Timur.

Kapal bernama lambung MV Executive Pride ini adalah jenis tug supply vessel. Kapal seberat 2.272 gross ton tersebut saat ini disandarkan di dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi.

Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Letnan Kolonel Muhammad Nazif, enggan menjelaskan ihwal penangkapan kapal tersebut. Menurut dia saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda dan sejumlah anak buah kapal. "Pemeriksaannya belum selesai," kata dia dihubungi Tempo, Senin, 22 Oktober 2012.

Dari data yang diperoleh Tempo, kapal tersebut ditangkap saat berada di Pulau Kambing, Madura. Nahkoda kapal bernama Tadeusz Florkiewicz dan  berkebangsaan Polandia. Kapal ini dioperasikan 19 anak buah kapal yang  terdiri dari 10 WNI dan 9 WNA.

Dari hasil pemeriksaan sementara, kapal Singapura ini tidak dilengkapi surat perintah berlayar. Sembilan warga negara asing juga tidak dilengkapi dokumen perjalanan atau passport.

 

Sumber :Tempo

Sukhoi, Armed and Dangerous

SENIN pagi, 22 oktober, disaat dingin masih menyelimuti Jakarta, puluhan kru teknis skadron udara 11 telah sibuk. Mereka sibuk mempersiapkan persenjataan untuk dibawa oleh 4  buah Su-27SKM/30Mk-2. Tampak masing-masing pesawat dipasang 12 buah bom OFAB-100, untuk nantinya dimuntahkan ke sasaran di kawasan Tanjung pandan, Bangka Belitung. Sejatinya, Sukhoi mampu membawa hingga 22 buah bom jenis OFAB-100.

Geladi lapang latihan Angkasa Yudha 2012 sendiri akan diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 21-23 Oktober di Air Weapon Range (AWR) Buding Lanud H. Abdullah Sanusi Hanandjoeddin (Ash) Tanjung Pandan Pulau Belitung. 

 

Angkasa Yudha 2012 juga melibatkan satuan-satuan dari Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak, Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Skadron Udara 2 dan Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Skadron Udara 12 Lanud Rusmin Nurjadin Pekan Baru, Skadron Udara 5 dan Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Skadron Udara 4 dan 32 Lanud Abdulrachman Saleh Malang, unsur Satuan Radar dan Paskhas.

Sumber :  ARC

Skadron Udara 1 Terlibat Manuver Lapangan Angkasa Yudha 2012

SEBANYAK 4 pesawat Hawk 100/200 dari Skadron Udara 1 turut serta dalam maneuver Lapangan (Manlap) yang dilaksanakan di AWR Buding Lanud H. AS. Hanandjoeddin, Selasa (23/10).

Latihan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 sorti dan 1 period. Danlanud Supadio Kolonel Pnb Kustono, S.Sos menjelaskan bahwa Latihan ini merupakan latihan puncak yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara. Yang dalam pelaksanaan latihan ini akan dilaksanakan lima operasi udara yaitu operasi serangan udara strategis, lawan udara ofensif, pertahanan udara, operasi informasi.

Lebih lanjut Danlanud mengatakan bahwa dalam latihan “Angkasa Yudha” 2012 akan dilihat koordinasi, kerjasama dan keterpaduan pola operasi udara diantara satuan-satuan Komando Tugas Gabungan Udara (Kogasgabud) yang meliputi unsur-unsur kekuatan TNI AU baik pesawat tempur, angkut, helikopter, radar, juga kemampuan-kemampuan personel lainnya seperti intelijen, pasukan tempur dan lainnya dalam sebuah operasi gabungan dengan mempraktekkan prinsip unity of command.

Selain itu latihan ini juga untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan operasional satuan-satuan di jajaran TNI AU, khususnya Lanud Supadio, serta unsur-unsurnya dalam hubungan Komando dan Staf, terutama di dalam membuat perencanaan dan pengendalian operasi, demikian disampaikan Komandan Lanud Supadio, Kolonel Pnb Kustono, S.Sos di sela-sela latihan tersebut.

AWR Buding Lanud H. AS. Hanandjoeddin merupakan area latihan penembakan udara yang berjarak sekitar 30 km dari kota Tanjungpandan, berada di wilayah Kab. Belitung Timur yang merupakan kabupaten pemekaran dari Belitung Induk. Dikelola dan berada dalam tanggungjawab Lanud Hanadjoedin, selama ini sering digunakan untuk maneuver lapangan Latihan Puncak Antar Satuan Koopsau I “Jalak Sakti” maupun Latihan Puncak TNI AU “Angkasa Yudha”.

Keterangan gambar: Pesawat Hawk 100/200 Skadron udara I, landing sesaat setelah melaksanakan penembakan di AWR Buding Lanud Hanadjoedin. (red****)

   

Sumber : Majalah Potret Indonesia

Menhan: Tidak Benar Kalau Peran Kepolisian Dikurangi

MENTERI Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, menegaskan peran Markas Brsar Kepolisian masih tetap besar dalam RUU Kamnas. Penegasan itu dusampaikan Menhan Purnomo Yusgiantoro usai melakukan rapat dengan Panitia Khusus RUU Kamnas di DPR, Selasa, 23 Oktober 2012.
Sebelumnya, dalam rancangan undang-undang ini sempat beredar kabar bahwa peran Kepolisian dikurangi.

"Tidak benar kalau peran kepolisian dikurangi," ucapnya membantah soal rumor bahwa peran Kepolisian dikurani.

Dalam rapat tersebut, Purnomo hadir bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin. Di penghujung penjelasannya, Purnomo mengakui adanya sinkronisasi RUU Kamnas dengan UU Intelijen, dan UU Penanganan Konflik Sosial. "Sehingga jumlah pasalnya menyusut dari 60 menjadi 55 pasal," kata Purnomo.


Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pun mengimbau agar masyarakat mencari tahu terlebih dahulu soal RUU Kamnas. "Ibaratnya dengan RUU Kamnas, tak kenal maka tak sayang," ujar dia.
Untuk itu, Purnomo meminta agar para pewarta membaca terlebih dahulu draf terbaru yang disampaikan pemerintah. "Biar semuanya bisa mengerti," ujar dia.

Dalam salinan draf RUU Kamnas bertanggal 16 Oktober 2012 yang diterima Tempo, peran Kepolisian memang tetap dicantumkan dalam RUU Kamnas. Kepolisian tercantum sebagai unsur penyelenggara keamanan nasional dalam pasal 20.

Sedangkan dalam pasal 27, definisi peranan kepolisian disebutkan. Ayat dua pasal tersebut berbunyi: Kapolri menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan keamanan nasional.

Namun, RUU Kamnas tetap mengatur pelibatan masyarakat sipil sebagai Komponen Cadangan. Aturan tersebut diatur dalam pasal 32 ayat 1 sampai 4, namun ditambahi dengan frasa "membantu unsur utama (kamnas) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan".

Sedangkan pengerahan TNI dalam penanggulangan ancaman bersenjata pada masa tertib sipil diatur dalam pasal 30 ayat 2. Pasal itu menegaskan bahwa pengerahan militer dilakukan dengan wewenang presiden dan diatur lebih lanjut lewat peraturan pemerintah. (red/dbs)

Sumber : majalahpotretindonesia

TNI AD Salurkan Ambulans untuk Warga Perbatasan

Jakarta - Satgas penjaga perbatasan TNI AD akan dilengkapi dengan fasilitas mobil ambulans untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat maupun anggota. Mabes TNI AD mengirimkan lima unit ambulans masing-masing dua unit ke perbatasan di Papua dan Kalimantan serta satu unit untuk perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT).


"Kebutuhan ambulans banyak sekali. Makin banyak tersedia, makin bagus. Ambulans ini akan tetap berada di sana sekalipun pasukan penjaga perbatasan di-rolling per enam bulan sekali," kata Kepala Staf TNI AD (Kasad), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, pada acara serahterima bantuan lima unit ambulans dari BNI dan Paguyuban Sekata untuk Kemanusiaan di Markas Besar TNI AD Jakarta, Senin (22/10).

Kasad mengatakan daerah perbatasan sangat membutuhkan fasilitas mobil ambulanss untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di sana. Lima unit ambulans tersebut didesain khusus menyesuaikan kontur geografis di daerah perbatasan.
[nsf/P-3] 

Sumber :  Koran Jakarta

TNI AD Juara Tembak ASEAN, Senjata RI Makin Laku

TNI AD yakin alutsista buatan anak negeri tak kalah dengan asing.
 

Kontingen Indonesia menggunakan SS2 Pindad

(Foto Indo defense)

TNI Angkatan Darat tetap memprioritaskan senjata-senjata buatan dalam negeri untuk kebutuhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. TNI Angkatan Darat yakin alutsista buatan anak negeri tak kalah dengan produksi asing, terutama buatan PT Pindad.

"Kami utamakan dan usahakan tetap menggunakan alutsista produk dalam negeri. Alutsista utama yang digunakan prajurit adalah senjata," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin 22 Oktober 2012.

Menurut Pramono, TNI AD senjata-senjata dalam negeri yang digunakan prajuritnya bukan hanya menjadi alat utama yang dipakai. Tapi sudah menjadi senjata unggulan saat tampil di ajang internasional.

"Kemarin bertanding di lomba tembak level ASEAN kita jadi nomor satu. Dan itu sudah diakui negara tetangga," kata adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Dengan penggunaan senjata buatan dalam negeri dalam perlombaan menembak, lanjut Pramono, negara-negara tetangga malah jatuh hati. Bahkan hendak membelinya.

"Kami menggunakan produk dalam negeri dalam lomba tembak itu. Sampai negara tetangga ingin membeli senjata yang kita gunakan itu," ujarnya.

Senjata yang dimaksud Pramono adalah senjata buatan PT Pindad (Persero), yakni Senapan Serbu versi 1 (SS1) dan SS2. "Juga Panser Anoa yang sudah dibuat tidak kami beli dari luar. Helikopter yang dibuat PT Dirgantara Indonesia juga tidak kami beli dari luar," ujarnya.(umi) 

 

Sumber : VIVA.co

RUU Kamnas menjadi 55 Pasal

Wamenhan: RUU Kamnas Sudah Diperbaiki
Pasal yang diperbaiki adalah yang berelevansi dengan UU Intelijen.

Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan Pemerintah sudah memperbaiki draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang hari ini akan dipaparkan di Komisi I DPR. Perbaikan ini, menurut Sjafrie, merespons berbagai aspirasi.

"Yang penting bahwa undang-undang Kamnas ini menopang demokrasi," kata Sjafrie di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2012.

Sjafrie menyebutkan pasal-pasal yang sudah diperbaiki adalah pasal yang mempunyai relevansi dengan Undang-undang Intelijen. Selain itu, imbuhnya, pasal-pasal yang mempunyai relevansi dengan penanganan konflik sosial.

 Pasal Pengawasan

Sjafrie juga menuturkan bahwa pengawasan dalam RUU itu ada tiga. Pertama, Pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif. Pengawasan ini dilakukan oleh presiden terhadap penyelenggaraan sistem keamanan nasional.

Kedua, pengawasan legislatif. Legislatif melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan pemerintah. "Termasuk pengawasan anggaran yang dipergunakan," kata dia.

Ketiga, pengawasan publik. Publik bisa terlibat di Dewan Keamanan Nasional.

 Lobi-lobi?

Sjafrie juga membantah melakukan lobi-lobi dan gerilya ke Fraksi-fraksi di DPR agar RUU Kamnas digolkan. Pertemuan Wamenhan dengan beberapa Fraksi, kata dia, untuk menyampaikan referensi dan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi.

"Nanti masukan itu kami respons dan kami perbaiki redaksinya. Itu sudah dilakukan, akan tetapi belum maksimal. Kenapa belum maksimal karena belum diuji. Kalau belum diuji dan kita mau berhenti, kan tidak ketahuan yang mana yang mau diperbaiki," ujarya.(eh)

 Penjelasan Menhan Soal RUU Kamnas di DPR

Pasal RUU Kamnas yang dipaparkan di DPR berkurang menjadi 55 pasal.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan bahwa RUU Keamanan Nasional (Kamnas) tidak akan mendegradasi peran Polri sebagaimana telah diatur dalam UU Kepolisian Republik Indonesia. RUU ini, kata dia, juga tidak mengubah peran TNI.

"Namun justru mempertegas peran Polri, baik secara organisasi, tugas, dan fungsinya," kata Purnomo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus RUU Kamnas di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2012.

RUU Kamnas, kata dia, tidak akan mengubah peran TNI sebagaimana UU Nomor 34 Tahun 2002 tentang TNI yang dengan tegas diamanatkan mengemban tugas Operasi Militer Perang (OMP), dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). "Oleh karena itu tidak terdapat ruang dalam RUU Kamnas untuk mengembalikan peran TNI seperti pada masa Orde Baru," tegas dia.

Selain itu, Purnomo juga menyatakan RUU Kamnas tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Sehingga tidak benar apabila RUU Kamnas ini mengurangi kebebasan pers," ujar Purnomo.

Dengan keterlibatan unsur masyarakat dalam Dewan Keamanan Nasional (DKN), kebijakan dan strategi keamanan nasional ditetapkan melalui forum yang demokratis. DKN, imbuhnya, bukanlah lembaga operasional seperti Kopkamtib atau Bakorstanas pada era Orde Baru.

Pemerintah mengaku sudah mengharmonisasi RUU ini sehingga tidak bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

"Apabila di dalam RUU ini terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemerintah akan membuka pintu selebar-selebarnya untuk melakukan pembahasan lebih lanjut guna penyempurnaan."

Dalam draf RUU Kamnas yang diserahkan ke DPR, pasal-pasal didalamnya juga berkurang. Sebelumnya draf RUU Kamnas terdiri dari 60 Pasal, saat ini draf RUU Kamnas hanya terdiri dari 55 Pasal.(eh)

 Alasan Menhan Hilangkan 5 Pasal RUU Keamanan

RUU Keamanan Nasional menyusut, kini tinggal 55 pasal.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan alasan penghapusan lima pasal dalam Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional. Sebelumnya RUU ini terdiri dari 60 pasal, namun sekarang tinggal 55 pasal.

"Lima pasal itu sudah masuk dalam Undang-undang Intelijen, jadi tidak perlu dimasukkan lagi. Ada juga yang sudah masuk di Undang-undang Penanganan Konflik Sosial," kata Purnomo di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2012.

Namun Purnomo enggan membeberkan apa saja pasal-pasal yang dihapus itu. "Silahkan baca dulu," katanya.

Ketua Panitia Khusus RUU Keamanan Nasional Agus Gumiwang menyatakan penghapusan 5 dari 60 pasal dalam draf lama RUU Kamnas merupakan perbaikan. "Tetapi di luar lima pasal yang sudah dikeluarkan saya kira banyak pasal yang masih jadi perhatian," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Pansus RUU Kamnas Tantowi Yahya. Tantowi menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menjelaskan secara rinci pasal-pasal yang dihapus. Pemerintah hanya menjelaskan landasan filosofi, politis, dan yuridis dalam draf RUU Kamnas.

"Mudah-mudahan kelima pasal yang didrop adalah pasal-pasal karet yang selama ini menjadi sorotan DPR dan masyarakat," katanya.(kd)

Sumber : VIVA.co