ASEAN ARMIES RIFLE MEET VIETNAM 2014

 

1		Brunei	0	2	4	6
2		Cambodia	0	0	0	0
3		Indonesia	17	12	5	34
4		Laos	0	0	0	0
5		Malaysia	0	2	0	2
6		Myanmar	2	1	1	4
7		Philippines	2	1	4	7
8		Singapore	1	0	3	4
9		Thailand	8	4	4	16
10		Vietnam	0	4	6	10

(JKGR)

Chang Bogo III dan Frigate Icheon II Korea Selatan

 

Pada pameran EURONAVAL 2014 di Paris yang digelar 27-31 Oktober pembuat Kapal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding & Engineering (DSME) memamerkan dua proyek yang sedang dikerjaka,yakni Frigate FFX-2 dan Kapal Selam Berat Diesel Elektrik KSS-3

Mock up Chang Bogo III di Euronaval 2014.tampak 6 VLS dibagian tengah kapal selam

Di bawah program Chang Bogo III kapal selam pertama akan diserahkan kepada Angkatan Laut Korea Selatan pada akhir tahun 2020 dan yang kedua pada akhir 2022.

Desain asli dari kapal selam itu termasuk pemasangan 6 tabung VLS. Tabung tersebut akan mengakomodasi rudal jelajah masa depan yang dibangun LIG Nex1 sementara peluncur akan diberikan oleh Doosan. Hal itu diumumkan awal tahun ini bahwa perusahaan Spanyol INDRA terpilih untuk menyediakan sistem pertahanan elektronik (ESM), PEGASO dan Badcock dari Inggris akan merancang dan memproduksi sistem penanganan senjata untuk kapal selam.

Mock up FFX Incheon II DSME di Euronaval 2014

Model skala fregat class Incheon II juga dipamerkan oleh DSME selama Euronaval 2014. Update utama dari seri ke II termasuk pemasangan tabung VLS dan sistem propulsi full elektrik, serta hanggar yang lebih besar yang dapat menampung helikopter seberat 10ton (Batch-I memiliki hanggar helikopter ringan seperti AW159). Sekitar 8 kapal Seri II akan dibangun DSME hingga 2018. Beberapa item seperti mesin turbin gas MT30 untuk sistem propulsi baru juga telah dikirim


LIG Nex1 akan menyediakan kapal berbagai peluncur SAM yang akan menjadi penggunaan pertama mereka dengan FFX Batch II (dan dengan LST-II dan MLS-II yang menggunakan sensor yang sama seperti FFX atau PKX).

FFX Incheon II juga akan dapat menggunakan varian VLS yg mampu meluncurkan rudal Haesung-I dan rudal Haesung-II rudal taktis jarak pendek dan rudal strategis jarak jauh. Terakhir, tabung VLS untuk meluncurkan torpedo anti kapal selam Red Shark akan ditambahkan juga ke Frigate Incheon II.
 

(Armyrecognition.com)

Presiden : Kenapa TNI tidak bisa kejar illegal Fishing ?

 

Pertemuan Presiden dengan Panglima dan Pati TNI di istana Bogor (Photo: Kompas /Sabrina Asril).

Jakarta — Presiden Joko Widodo memanfaatkan pertemuannya dengan para panglima komando daerah militer (pangdam) untuk menggali persoalan TNI, terutama mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista). Jokowi menanyakan persoalan sulitnya TNI dalam mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.

“Mengenai kondisi-kondisi alutsista kita seperti apa, keadaan seperti apa, kemudian mengenai kondisi BBM (bahan bakar minyak) seperti apa, kenapa enggak bisa mengejar illegal fishing, juga mungkin yang lain, illegal logging. Persoalan dasarnya apa, semua sudah disampaikan,” ujar Jokowi seusai pertemuan di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).
Jokowi tidak menyampaikan secara spesifik mengenai persoalan dasar dari lemahnya pengawasan dalam aksi illegal fishing.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko pernah mengungkapkan bahwa TNI AL sulit mengawasi pencurian ikan di laut Indonesia karena kurangnya anggaran untuk mengoperasikan kapal-kapal patroli. “Selama ini, kami utang ke Pertamina, utang jadi makin banyak. Utang terakhir TNI itu sekitar Rp 6 triliun. Enggak tahu tuh mau diputihkan atau bagaimana,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014).

Moeldoko mengungkapkan bahwa kapal laut yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 64 unit. Kapal-kapal itu terdiri dari jenis kapal frigate, kapal korvet, kapal patroli, kapal selam, kapal hidrografi, hingga kapal penyapu ranjau. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki TNI AL, Moeldoko bahkan melontarkan candaan. “Ini kapal nelayan kecil lawan kapal perang. Jangan sampai nyamuk digebuk pakai meriam,” kata Moeldoko.

Meski memiliki kecanggihan yang mumpuni, kapal-kapal milik TNI AL itu nyatanya tak bisa beroperasi lantaran tidak adanya BBM. Akhirnya, banyak wilayah laut Indonesia yang tak terawasi. “Secara (jumlah) kapal, kami cukup banyak. Hanya, sekali lagi, mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk operasi, waduh, bisa ribuan ton itu urusan BBM,” ucap Moeldoko.

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengungkapkan, kebutuhan ideal BBM bagi kapal patroli TNI AL mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun. Namun, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari ideal. “Hanya 13 persen saja kami dapat BBM. Jadi, sehari hanya bisa 7-15 kapal. Yang dalam posisi siap sebenarnya ada 60-70 kapal,” ucapnya. (Kompas.com).

Jokowi Berhentikan Semua Direksi Lama Pertamina

 

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberhentikan seluruh jajaran direksi PT Pertamina (Persero). Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN yang disetujui Jokowi selaku Ketua Tim Penilai Akhir (TPA).
“Dengan dilantiknya 4 direksi baru hari ini, otomatis direksi sebelumnya diberhentikan dengan hormat,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).

Menurut Rini, tujuan diberhentikannya seluruh direksi lama perusahaan pelat merah ini supaya ada penyegaran dan Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia yang transparan.
“Jadi diangkat lah Pak Dwi (Soetjipto, Dirut Pertamina) dari eksternal. Pak Ahmad Bambang dan Bu Yenni dari Pertamina, dan Pak Arif yang sebelumnya bekerja di Mckenzie,” ujarnya.
Berikut jajaran direksi Pertamina yang diberhentikan hari ini:

• Pelaksana Tugas Direktur Utama Muhamad Husen (merangkap Direktur Hulu)
• Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko M. Afdal Bahaudin
• Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto
• Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya
• Direktur Gas Hari Karyuliarto
• Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko
• Direktur Sumber Daya Manusia Evita M. Tagor
• Direktur Keuangan Andri T Hidayat

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, alasan pemberhentian 8 direksi Pertamina adalah untuk penyegaran, dan membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia yang transparan.
“Tujuan diberhentikannya seluruh direksi lama supaya ada penyegaran, dan Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia yang transparan,” tutur Rini di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Rini mengatakan, jumlah direksi Pertamina juga dipangkas, dari sebelumnya 9 orang menjadi hanya 4 orang. Keempat orang ini terdiri dari 1 orang Dirut dan 3 orang Direktur.
Dirut baru Pertamina adalah Dwi Soetjipto. Sementara 3 direksi lainnya adalah:

1. Direktur Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina)
2. Direktur Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental)
3. Direktur Arif Budiman (Sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas)

Pada kesempatan yang sama, Dwi mengatakan, pemangkasan jumlah direksi Pertamina dilakukan untuk efisiensi.

“Awalnya kan kita diminta untuk efisiensi. Makanya dari delapan direksi (direktur) menjadi tiga (direktur),” ujar Dwi Soetjipto. (finance.detik.com).

PENJAGA PERBATASAN NKRI

Di tengah riuhnya perbincangan alutsista yang dimiliki oleh negara dan potensi konflik kawasan yang sering kali naik turun temperaturnya, terkadang berita penempatan dan Pergeseran Pasukan (SERPAS) yang bertugas menjaga Perbatasan NKRI, tenggelam dan terlewatkan.

Prajurit TNI AD Batalyon Infanteri 405/Surya Kusuma Kodam IV/Diponegoro yang akan bertugas di perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara menggunakan KRI Tanjung Nusanive 12-08-2014. (Antara/rekotomo/analisadaily doc).

Dengan rata-rata durasi penempatan selama sembilan bulan, para prajurit secara bergantian bertugas menjaga perbatasan. Dalam menjalankan tugas ini, para personil meninggalkan keluarganya dengan risiko di tempat dinas terkena: Demam Berdarah, Desentri, Penyakit Endemik lainnya hingga Malaria. Pasukan yang tidak dibekali obat-obatan dan pengetahuan tentang Malaria pada khususnya dapat menyebabkan meninggalnya personil tersebut. Seperti pada kejadian Insiden Penembakan Timika 1996 dimana pada tanggal 15 April 1996 seorang anggota Kopassus, Letnan Dua Sanurip menembak mati 16 orang (3 perwira Kopassus, 8 perwira ABRI, 5 warga sipil termasuk pilot Airfast Michael Findlay dari Selandia Baru) dan melukai 11 orang. Diduga Letnan Sanurip sedang menderita depresi atau malaria menjadi pemicu insiden dimaksud dan pada akhirnya Letda Sanurip dijatuhi hukuman mati pada 23 April 1997.

Pos Penjagaan di desa Muara Tami (Perbatasan RI_PNG), Ayoeng.doc

Sekalipun berdinas dalam situasi damai namun menjaga perbatasan terlebih berada di Jalan Tikus tentulah memiliki tantangan tersendiri. Kondisi terkucil, terisolasi, jauh dari pasar bahkan kampung penduduk, sumber makanan terbatas, Sanitary yang tidak memadai, lemah atau bahkan tidak adanya sinyal dari operator selular menciptakan tekanan psikologis tersendiri. Seringkali kunjungan dari warga Indonesia terlebih yang berasal dari satu daerah di pos penjagaan merupakan hiburan tersendiri karena adanya kedekatan dengan masyarakat dimaksud seolah menjadi obat penghilang rasa kangen akan kampung halaman para perajurit penjaga perbatasan.

Pos Penjagaan Perbatasan RI (Merauke-Sota) – PNG, Ayoeng.doc

Pos Penjagaan Militer di Wamena, Ayoeng.doc

Pasukan di Pegunungan Wamena, Ayoeng.doc

Patok Perbatasan NKRI (Merauke-Sota) – PNG, bersama Aiptu Ma’ruf, Ayoeng.Doc

Untuk menjaga rasa bosan dan juga merupakan bentuk kecintaannya akan NKRI, Aiptu Ma’ruf dengan dukungan materiil yang minim berusaha memajukan pos perbatasan dengan mendirikan semacam tempat singgah dan memelihara taman. Tempat singgah inilah yang menjadi cikal bakal pos perbatasan di Distrik Sota, Kabupaten Merauke yang menjadi ramai dikunjungi wisatawan hingga saat ini. Untuk mendukung Kekuatan Pertahanan di Perbatasan/Teras NKRI maka hendaknya perlu mendapat dukungan dan perhatian lebih baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan khususnya Mabes TNI dan POLRI untuk lebih meningkatkan kesejahteraan prajurit, Sanitasi termasuk fasilitas Kesehatan, dukungan Pendidikan/Sekolah di perbatasan, disamping tentunya perkuatan Markas Militer, Helipad dan Alutsista yang mumpuni.

Pos Perbatasan di distrik Sota Kabupaten Merauke, Ayoeng.doc

(JKGR)