Pages

Saturday, 7 February 2015

Menko Polhukam Prioritaskan Keamanan Laut Malut


Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno
 
Ternate - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pengamanan perairan di Maluku Utara (Malut) jadi prioritas pemerintah, karena perairan daerah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"Semua daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malut ini diprioritaskan pengamanannya untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing," katanya di Ternate, Sabtu (7/2).

Ia mengatakan, pemerintah akan menambah armada pengamanan untuk mengawasi perairan Malut dan daerah lainnya yang berbatasan dengan negara tetangga, termasuk memaksimalkan peran TNI-AL dan Polairud.

Menurut dia, sebagian besar wilayah Malut merupakan laut, sehingga pemerintah memprioritaskan armada yang akan ditempatkan di sejumlah titik rawan masuknya kapal nelayan asing yang akan mencuri ikan di perairan Malut.

Oleh karena itu, ia optimistis dengan dukungan armada dan personel yang kuat, maka wilayah perairan Malut bisa terjaga dari masuknya nelayan asing yang berusaha masuk di wilayah teritorial Indonesia untuk mencuri ikan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno membawakan kuliah umum Universitas Muhammadiyah Malut (UMMU) dan meminta dukungan semua pihak, terutama dalam menjaga teritorial perairan di Malut.

Sementara itu, Rektor UMMU DR Kasman Hi Ahmad ketika dikonfirmasi menyatakan, kehadiran menko polhukam ini mengawali semester genap dan mengisi kuliah umum mengenai kondisi politik di Indomesia.
Kasman mengaku, untuk UMMU sudah terbiasa mendatangkan tokoh, guru besar, para pakar dari pusat terutama untuk melakukan hal yang berkaitan dengan bertukar pengetahuan terkait dengan apa yang disampaikan ditanamkan kedepan agar adanya motivasi mahasiswa untuk belajar.

"Tujuannya untuk menghadirkan menkopolhukam dari sisi kelembagaan sebagai salah satu universitas, makanya tidak bisa yang dikelola hanya pada lokalnya saja, tetapi ada baiknya guru-guru besar para pakar itu harus didatangkan untuk menambah bobot keilmuan yang ada secara berkala," ujarnya.(beritasatu)

Menyikapi Pernyataan Dan Kenyataan Itu




Masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa tahun lalu Menhan Purnomo melontarkan statemen bahwa angkatan udara Indonesia akan diperkuat dengan 10 skuadron jet tempur Sukhoi. Pernyataan itu terasa menggentarkan dan membungakan dada sehingga direlease di beberapa media luar negeri termasuk Malaysia. Ternyata kenyataannya tidak demikian, sampai saat ini kita hanya punya 16 Sukhoi alias satu skuadron saja.
Akhir Desember 2013 kembali ada pernyataan yang menggelegar dari Menhan yang sama bahwa kita akan membangun armada kapal selam dengan membeli sampai 10 kapal selam Kilo dari Rusia.  Bahkan tim kecil sudah dikirim ke Rusia untuk melihat barang bekas yang ditawarkan itu.  Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya sekitar tahun 2010 kita sudah “memastikan” akan mendapatkan 2 kapal selam Kilo. TNI AL sudah mempersiapkan awak kapal selamnya untuk mengikuti pelatihan di Rusia, sebelum kemudian di tikungan akhir disalip Changbogo Korea.
Oerlikon Skyshield, penjaga dan payung pangkalan TNI AU
Sehari yang lalu ada statemen KSAU bahwa kita akan memberdayakan 5 pangkalan udara strategis di perbatasan yaitu Soewondo AFB di Medan,  Ranai AFB di Natuna, Tarakan AFB di Kaltara, Eltari AFB di NTT dan Jayapura AFB di Papua.  KSAU juga memberikan pernyataan bahwa tidak ada penambahan skuadron tempur baru di Indonesia Timur, cukup di cover oleh Sukhoi di Hasanuddin AFB Makassar. Dua pernyataan itu terang benderang.
Sekarang juga sedang hangat dibahas pembelian jet tempur baru dengan kandidat utama jet tempur kelas berat Sukhoi SU35 buatan Rusia.  Tidak kurang Panglima TNI dan KSAU berulang-ulang menyebut bahwa Sukhoi SU35  memenuhi persyaratan sebagai jet tempur jelajah jarak jauh yang memberikan nilai getar dan gentar pengawal dirgantara.  Kandidat berikutnya adalah Gripen dan Typhoon.  Menjelang keputusan akhir bergabung pemain terakhir dalam kompetisi merebut pasar jet tempur Indonesia yakni F16 blok 60 yang dibawa marketer dan government tangguh dari AS.
Apa kemudian yang harus kita sikapi dengan sejumlah hal diatas.  Untuk pernyataan 10 skuadron Sukhoi yang dilontarkan Purnomo bisa jadi yang dimaksud adalah memperkuat TNI AU dengan 10 skuadron jet tempur, salah satunya Sukhoi.  Menteri kancil itu kalau ngomong memang menggebu-gebu sehingga bisa saja terpeleset omongan.  Tetapi tentu pernyataan yang lebih heboh ketika dia mengatakan di akhir tahun 2013, bahwa TNI AL akan diperkuat dengan armada kapal selam Kilo. Ini tentu sangat membanggakan sekaligus membanting rasa dan asa. Karena ternyata tak satu pun kebenaran yang didapat dari pernyataan yang dipublikasikan luas oleh media.
KRI "Sigma" Diponegoro 365
Bahwa kemudian banyak pernyataan tidak sesuai kenyataan.  Termasuk ketika tahun 2010 kita sudah hampir pasti mendapatkan 2 kapal selam Kilo dari Rusia tetapi kemudian menjadi bertele-tele lalu hilang ditelan gelombang selat tak jelas.  Mestinya hal itu menyadarkan kita bahwa statemen bukanlah firman yang harus diyakini karena bagaimanapun keluarnya statemen tergantung situasi kondisional. Apalagi jika wartawan yang meliput tidak paham seluk beluk dan anatomi alutsista. Misalnya pesawat tempur Super Tucano diberitakan sebagai Super Volcano. Atau pernyataan bias bahwa kita mengirim kapal selam ke Lebanon ditelan bulat-bulat, padahal yang dimaksud adalah kapal selam sigma Diponegoro Class.
Pernyataan bahwa tidak ada penambahan skuadron tempur di Indonesia Timur tentu sangat mengecewakan khalayak, jika benar.  Karena sesungguhnya Biak telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menampung skuadron tempur permanen. Telah tersedia disana satuan radar modern, Paskhas, dan infrastruktur lain yang mencerminkan kesiapan itu sejak lama.  Sejatinya kita menginginkan di Biak tersedia 1 skuadron jet tempur misalnya F16 untuk mengcover Papua.  Bukankah ini juga bersinergi dengan pembangunan 1 divisi Marinir di Sorong sekaligus sebagai payung udara.
Sementara pernyataan tentang 5 Air Force Base Strategis (Medan, Natuna, Tarakan, Kupang dan Jayapura) kenyataan sesungguhnya adalah Lanud yang tidak ada apa-apanya selain menyandang status strategis.  Di lima Lanud itu tidak ada skuadron tempur permanen apalagi bicara perlindungan udara semacam Oerlikon Skyshield.  Demikian juga dengan digadang-gadangkannya  Sukhoi SU35 sebagai kandidat number one jet tempur pengganti F-5 Tiger belum menjadi jaminan akan menjadi kenyataan.
Meski user sudah berulang kali melontarkan pernyataan akan ketertarikan dengan Sukhoi SU35, bisa jadi Kemhan sebagai pintu utama pengambil keputusan berbeda warna.  Oleh sebab itu menurut pandangan kita, tidaklah harus mempercayai secara “fanatik” beberapa statemen yang dilontarkan.  Soalnya jika ternyata tidak sesuai dengan harapan dan dambaan, sakitnya tuh terasa disini, betapa kecewanya kita.  Sama dulu ketika kita bermimpi tentang Kilo ternyata ketika kita bangun hanya fatamorgana sementara Vietnam saat ini sudah punya 4 kapal selam Kilo.
Diluar pernyataan dan kenyataan itu, pesan yang ingin disampaikan adalah berhitunglah secara jernih tentang kebutuhan alutsista untuk negeri kepulauan terbesar di dunia ini.  Bahwa kita masih membutuhkan banyak jet tempur, pesawat angkut, radar, kapal perang, kapal selam dan lain-lain adalah untuk memberikan kekuatan kedaulatan negeri ini.  Berhitung secara jernih dan bening dimaksudkan pula agar tidak mudah berubah pikiran.  Kehendak user adalah usulan yang paling terhormat untuk dipenuhi, toh anggaran belanja alutsista di MEF 2 ini diprediksi lebih banyak dari MEF1 yang lalu.  Kemhan adalah pintu strategis harapan itu.(AnalisisAlutista)

Bertemu Menhan RI, Dubes Jepang Ingin Tingkatkan Kerjasama Pertahanan

Jakarta,Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki. Dalam kesempatan ini Dubes Jepang menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama kedua negara khususnya di bidang pertahanan yang selama ini telah terjalin baik.

“Saya sangat ingin sekali meningkatkan hubungan pertahanan Jepang-Indonesia. Saya ingin sekali menjalankan kerjasama secara detail. Saya berpendapat bahwa kita bisa bekerjasama di bidang keamanan internasional yang tidak tradisional”, ungkap Dubes Jepang, Jumat (6/2) saat diterima Menhan RI di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dubes Jepang lebih lanjut menyampaikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sangat erat di berbagai bidang. Berdasarkan hubungan yang baik dan sudah terjalin sejak lama tersebut, kedua negara bisa melanjutkan kerjasama dengan lebih erat lagi.

Menurutnya, ada tiga bidang kerjasama yang dapat dilakukan dalam kerjasama di bidang keamanan non tradisional antara lain kerjasama di bidang bantuan kemanusiaan, kerjasama bantuan penyelamatan dan kerjasama di bidang pertahanan cyber.

Selain kerjasama keamanan non trasional, kedua negara juga dapat meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan melalui pertukaran personel pertahanan. “Mengenai pertukaran atar warga, ada program pengiriman personel pertahanan Indonesia untuk dididik di Akademi Militer Jepang, saya ingin melanjutkan program ini”, ungkap Dubes Jepang.

Sementara itu, Menhan RI dalam kesempatan yang baik tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Jepang yang telah turut membantu dalam operasi pencarian  pesawat Air Asia yang jatuh tangal 28 Desember 2014.

Terkait dengan upaya peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara, Menhan RI menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, memang sudah sepantasnya Indonesia dan Jepang terus mempererat dan meningkatkan kerjasama yang memang sudah berlangsung sejak lama. Hubungan kedua negara di bidang pertahanan sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun, salah satunya adalah pendidikan awal untuk Tentara Indonesia yaitu PETA (Pembela Tanah Air) adalah oleh Jepang.

Menhan juga menyambut baik keinginan Dubes Jepang yang ingin meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara khususnya kerjasama di bidang keamanan non tradisional. Karena, hal ini juga sejalan dengan pandangan Indonesia bahwa ancaman kedepan yang nyata dihadapi bersama adalah ancaman keamanan non tradisional seperti wabah penyakit, bencana alam, terorisme dan cyber.

Indonesia dan Jepang memiliki persamaan yaitu memiliki wilayah yang rawan adanya gempa bumi yang dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, Menhan RI berharap kerjasama kedua negara di bidang penanggulangan bencana alam diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan saling sharing dan tukar menukar serta berbagai pengalaman.(DMC )

Markas Kodam di Papua Barat Segera Dibangun


Prajurit Kostrad TNI AD berbaris saat mengikui defile pasukan pada peringatan HUT ke-64 Kodam IV Diponegoro dan HUT ke-69 TNI, di Semarang, Jateng, Sabtu (11/10).
Prajurit Kostrad TNI AD berbaris saat mengikui defile pasukan pada peringatan HUT ke-64 Kodam IV Diponegoro dan HUT ke-69 TNI, di Semarang, Jateng, Sabtu (11/10).
 
Manokwari - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan mengatakan pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di Provinsi Papua Barat akan segera dilakukan. Pembangunan bakal dimulai pada awal Maret 2015.

"Berdasarkan hasil kajian, letak Markas Kodam Provinsi di Papua Barat di Arfai, Distrik Manokwari Selatan, yang saat ini dijadikan Markas Kompi C dan D Arfai," kata Fransen di Manokwari, Jumat (6/2).
Dia mengatakan, Kodam XVII/Cenderawasih sudah melaporkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bahwa tempat yang strategis untuk pembangunan Markas Kodam Papua Barat adalah di Arfai. Sebab lokasi tersebut dekat dengan kantor-kantor pemerintahan daerah setempat.
Tanah lokasi pembangunan markas di Arfai juga sudah memiliki sertifikat milik TNI Angkatan Darat sehingga tidak perlu lagi mencari dan membeli tanah yang prosesnya sangat rumit.

"Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Atururi juga mendukung pembangunan Markas Komando Daerah Militer Provinsi Papua Barat di Arfai," kata Pangdam.

Anggaran pembangunan Markas Kodam di Arfai didapatkan dari Pemerintah Pusat dan Kodam XVII Cenderawasih Papua hanya mengawasi proses pembangunan.

Pangdam berharap pembangunan Markas Komando Daerah Militer Provinsi Papua Barat tuntas pada 2016.(BeritaSatu)

Menteri Tedjo, Wakapolri, Panglima TNI, dan BNPT Bahas Operasi Camar di Poso

Menteri Tedjo, Wakapolri, Panglima TNI, dan BNPT Bahas Operasi Camar di Poso
Jakarta - Polri akan memimpin operasi pemberantasan teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Operasi tersebut melibatkan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

"Sumber kekuatan di bawah kendali Kapolri nanti. Unsur pasukan akan saya berikan ke Kapolri untuk operasi Poso," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2015).

Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijanto memimpin rapat kordinasi tertutup di kantornya. Rapat berlangsung selama 45 menit yang dihadiri pula oleh Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Kepala BNPT Saud Usman.

Wakapolri kemudian menyatakan bahwa operasi tersebut telah diberi nama dan sudah disiapkan strategi. Nantinya koordinasi mengenai jumlah pasukan akan dibicarakan pada Senin (9/2) mendatang.

"Di Poso sudah ada operasi Camar 2015. Akan diperkuat TNI dan BNPT untuk represif ke teroris. Sudah ada enam kecamatan yang jadi lokasi. Ada Sausu, Pesisir Utara, Pesisir Selatan. Ini kan merupakan satu kekuatan kalau tak ditanggulangi segera akan besar," papar Badrodin.(Detik)

Sukhoi SU-35 Gantikan F-5 untuk Amankan NKRI

 

JAKARTA - Pesawat jet tempur F-5 Tiger milik TNI AU dianggap sudah tidak layak. Korps militer udara menginginkan peremajaan guna mengamankan wilayah udara NKRI.

Dari sekian tawaran, pesawat jet super sonic buatan Rusia, Sukhoi SU-35 menjadi kandidat kuat untuk mengganti pesawat produksi Northhrop, Amerika Serikat tersebut.

"Dari hasil kajian, penggantinya ada SU-35 yang kini menempati urutan pertama," jelas Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (6/2/2015).

Meski demikian, pesawat lain yang juga menjadi pertimbangan ialah dari F-16 buatan Swedia. Penggantian jet tempur F-5 Tiger sendiri, lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, masih berupa rencana strategis TNI AU. Saat ini, lanjut Moeldoko, TNI dan Kementerian Pertahanan belum pada proses pemesan Sukhoi SU-35.

"Tawaran lain kita pakai F-16, tapi anggaran belum (dibahas) karena nilai tukar rupiah juga masih fluktuatif terhadap dolar," jelas Moeldoko.

Sebelumnya, usai memimpin rapat pimpinan TNI AU, beberapa waktu lalu, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), Marsekal Agus Supriatna sempat mengungkapkan bahwa Sukhoi SU-35 memenuhi spesifikasi untuk melengkapi kekuatan alutsista prajuritnya. Alasannya, kata dia, karena pesawat produksi negeri beruang madu itu termasuk jenis pesawat tempur generasi IV.(okzone.com)

Prajurit Denzipur-3 Kodam Jaya Latihan Lumpuhkan Bahan Peledak

Foto- Anggota Denzipur-3 mengenakan body armaour. (pendam jaya)
Foto- Anggota Denzipur-3 mengenakan body armaour.
 
JAKARTA  – Prajurit Kodam Jaya selalu terpacu dan dipacu untuk meningkatkan kemampuan dengan menggali potensi yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab demi menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, tak terkecuali Prajurit Detasemen Zeni Tempur-3 Kodam Jaya.

Kemampuan menjinakkan atau melumpuhkan bahan peledak salah satu kemampuan khusus yang dimiliki oleh Denzipur-3 Kodam Jaya terus dilatihkan kepada anggota dalam rangka meningkatkan Pengamanan VVIP RI 1, RI II dan tamu negara.

Para pelaku latihan bekerjasama dengan anjing yang telah dilatih dengan kemampuan khusus untuk melaksanakan sterilisasi guna mencari bahan peledak yang diletakan teroris di Anjungan Bali Jaktim.
Dalam kegiatan ini prajurit Denzipur-3 berlatih dengan menggunakan body armour sebagai standar operasi guna mencegah kecelakaan fatal.

Setelah prajurit menemukan Handak (bahan peledak) dilanjutkan dengan pengecekan, meminimalisir dan melumpuhkan ancaman bom untuk menghindari jatuhnya korban.(Pos Kota)

Pemutakhiran Sistem Pemantauan Jarak Jauh, Bakamla RI Kembangkan Radar Over The Horizon

 

Jakarta, Indonesia memiliki kondisi geografis berupa kepulauan dan lautan serta terletak di daerah khatulistiwa, yang dianugrahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini yang menimbulkan permasalahan kompleks di wilayah perairan Indonesia. BAKAMLA RI mengadakan Focus Group Discussion mengenai Radar Over The Horizon yang dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2015 lalu bertempat di Ruang Rapat Utama Bakamla.

Focus Group Discussion ini dihadiri oleh 36 peserta guna membicarakan Radar Over The Horizon untuk Bakamla RI dalam hal pengamanan wilayah perairan Indonesia. Bakamla RI memiliki komitmen dalam mewujudkan kemandirian bangsa dalam hal pengadaan alutsistanya.

“Dengan Radar Over The Horizon ini, Bakamla RI memiliki pencapaian untuk mampu menurunkan tingkat kejahatan laut dan peningkatan penertiban laut sebesar 90%, serta tidak terjadinya pelanggaran di laut untuk kegiatan non konvensional yaitu pembuangan limbah nuklir, transportasi bahan yang mengandung radio aktif, serta transportasi bahan pendukung alat peledak”, ujar Letkol Maritim Arief Meidyanto selaku Kasubbid Pengelolaan Sistem dan TI dalam paparannya yang mewakili Sestama Bakamla RI.

Berbagai upaya untuk mengamankan kelautan Indonesia telah dilakukan, salah satu solusi yang direkomendasikan yaitu dengan solusi teknologi. Solusi teknologi yang dimaksud yaitu dengan menggunakan teknologi Radar Sistem Peringatan Dini yang mempunyai jangkauan Over The Horizon (OTH), yaitu jangkauan yang lebih dari 300 Nautical Miles.

Sistem Radar Peringatan Dini adalah radar yang difungsikan sebagai alat pemberi peringatan yang ditempatkan di titik-titik strategis sepanjang garis perbatasan. Pembuatan Sistem Radar Peringatan Dini ini ditujukan untuk mengawasi, mendeteksi, dan mengidentifikasi secara cermat segala aktivitas yang terjadi di radius 300 NW.

Radar ini akan mengubah pola patroli kapal, radar inilah yang akan berfungsi berpatroli secara 24 jam menggantikan kapal patroli yang bisa dihemat penggunaannya dan digunakan khusus untuk keperluan pengusiran atau penangkapan kapal saja.(JMOL)

TNI AL Beli Kapal Penyapu Ranjau, Berapa Harganya

 

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan lembaganya berencana membeli kapal perang baru khusus penyapu ranjau. Kapal baru tersebut akan menggantikan armada penyapu ranjau yang uzur. "Rencananya kami akan cari dua unit kapal penyapu ranjau," kata Ade kepada wartawan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Februari 2015.

Menurut Ade, dua kapal penyapu ranjau milik TNI AL, yakni KRI Pulau Rengat dan KRI Pulau Rupat, sudah tergolong uzur. Sebab, kapal jenis Tripartite class yang dibuat oleh galangan GNM (Van der Gessen de Noord Marinebouw BV) di Albasserdam, Belanda, itu sudah dipakai TNI AL sejak Maret 1988.

Meski sudah cukup berumur, KRI Pulau Rengat masih aktif dioperasikan Angkatan Laut. Belum lama ini, kapal tersebut dilibatkan dalam pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang di Selat Karimata pada Desember lalu. Sebab, meski kapal pemburu ranjau, KRI Pulau Rengat bisa digunakan untuk menemukan benda logam di bawah air, termasuk puing pesawat. Laksamana Ade Supandi menilai keberadaan kapal penyapu ranjau sangat berguna bagi misi perang dan nonperang TNI AL.

Sayangnya, Ade Supandi masih merahasiakan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membeli dua kapal baru tersebut. "Yang jelas (anggaran dua kapal penyapu ranjau) sudah kami masukkan dalam rencana strategis 2015-2019," kata Ade.

Angkatan Laut juga belum bisa menentukan pilihan produk kapal penyapu ranjau yang bakal dibeli. Ade sendiri berjanji bakal mengutamakan pembelian kapal penyapu ranjau dari galangan kapal dalam negeri. "Kalau butuh beraneka alat canggih dan dalam negeri belum bisa bikin, kami akan pesan dari produsen luar negeri," kata Ade.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie setuju dengan rencana TNI AL. Menurut Connie, kapal perang jenis penyapu ranjau sangat penting dalam sebuah Angkatan Laut. Musababnya, kapal tersebut bisa digunakan untuk misi SAR seperti kecelakaan transportasi laut. "Sudah bukan saatnya retrofit (peremajaan komponen alutsista), terlebih ini berhubungan dengan poros maritim Presiden Joko Widodo," kata Connie.(Tempo)

Kerja sama Indonesia-Pakistan tidak terkait nuklir

Kerja sama Indonesia-Pakistan tidak terkait nuklir
Ryamizard Ryacudu
 
Jakarta- Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Pakistan tidak terkait dengan persenjataan nuklir.

"Terkait nuklir, tidak ada kerja sama (dengan Pakistan). Biar saja mereka (Pakistan) menggunakan nuklir namun kita tidak," kata Ryamizard di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Menhan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI terkait pembahasan Daftar Inventarisir Masalah RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Pakistan dalam kegiatan kerja sama pertahanan.

Dan RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste dalam kegiatan kerja sama pertahanan.

Menhan mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia-Pakistan salah satunya terkait pertukaran siswa untuk belajar teknologi pertahanan.

"Apabila alutsista Pakistan kita beli, maka mereka harus melakukan transfer of technology," ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara lain tidak dibatasi pada negara yang masih mengembangkan nuklir untuk persenjataan.

Dia mencontohkan kerja sama pertahanan Indonesia dengan Rusia dan Amerika Serikat yang sudah berjalan serta saat ini bersama Pakistan.

"Memang tidak ada batasan (melakukan kerja sama pertahanan) namun semua itu dibatasi undang-undang. Kerja sama itu tidak ikut dalam pengembangan senjata nuklir," katanya.

Dia menjelaskan dalam naskah kerja sama pertahanan secara eksplisit lebih pada sektor sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan informasi.

Namun menurut dia klausul kerja sama itu dimungkinkan di bidang lain untuk kepentingan bersama misalnya dalam alat utama sistem senjata (alutsista).

"Misalnya ratifikasi uji coba nuklir yang sudah berjalan dua tahun sehingga kita tidak terlibat dengan negara manapun ketika senjata mengandung nuklir," katanya.

Mahfudz mencontohkan Komisi I DPR RI mendorong kerja sama militer dengan Rusia terkait pengadaan alutsista dengan didorong pada industri pertahanan.

Hal itu menurut dia setiap pengadaan peralatan militer harus masuk dalam skema industri pertahanan.

"Namun yang masih menjadi masalah peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara belum memungkinkan kita beli atau membuat kontrak pengadaan yang sifatnya tahun jamak sehingga satu kontrak masuk dalam satu tahun anggaran," katanya. (ANTARA News)

Tim Dari USA Laksanakan ILSR di Lanud Iwj

Selama tiga hari tim dari Amerika yang dipimpin Colonel Newberry mengadakan Integreted Logistics Support Review (ILSR), terkait kelanjutan Proyek "Peace Bima Sena II" tentang program hibah dan upgrade 24 pesawat F-16 C/D-52ID dari USA, di ruang rapat Markas Lanud Iswahjudi, Rabu (4/2/15).

Dengan dilaksanakannya ILSR oleh tim dari USA dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana progres report on star update pelaksanaan regenerasi dan delevery pesawat F-16 C/D-52ID, engine status, canopy sill longeron dan mengetahui permasalahan lainnya terkait support equipment.

Dalam pelaksanan hibah 24 pesawat F-16 C/D-52ID tersebut, lima pesawat diantaranya sudah berada di Indonesia yang datang pertengahan tahun 2014 dan diterbangkan langsung dari Amerika dan mendarat di Lanud Iswahjudi, Magetan Jawa Timur.

Pada pelaksanaan ILSR selain dihadiri dari Tim USA juga diikuti oleh Kepala pelaksana Proyek F-16, Sesdisaeroau Kolonel Tek Amrullah Asnawi, Kasubdis Avionik Kolonel Lek I.B.K. Swagata, Kasubdis Pespur Disaeroau Kolonel Tek Slamet Purwadi, sedangkan tim dari Lanud Iswahjudi Kadislog Kolonel Tek Iwan Agung Djumaeri, S.IP., dan segenap pejabat terkait baik dari Lanud Iswahjudi dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.

Selama kegiatan ILSR Tim dari USA juga melaksanakan kunjungan ke Skadron Teknik 042, Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan Depo Pemeliharaan 20.(http://tni-au.mil.id)

PETEMBAK MARINIR RAIH JUARA UMUM KEJUARAAN BISAM-11 2015


Dispen Kormar (Jakarta). Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington menerima 3 (tiga) prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Kontingen Brunei International Skill Arms Meet (BISAM) yang ke-11 tahun 2015 di Markas Komando Korps Marinir, Jl. Prapatan no.40, Jakarta Pusat, Rabu (04/02/2015).

Lomba BISAM ke-11 ini diselenggarakan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 02 Februari 2015 dan diikuti oleh 16 Negara peserta yang terdiri dari Tuan Rumah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Philipina, Pakistan, Oman, New Zealand, Australia, Amerika, China, dan Inggris.

Dalam ajang ini ketiga prajurit Korps Marinir meraih hasil yang gemilang sebagai juara umum, keberhasilan tersebut diperoleh Serka Marinir Fernando dan Praka Marinir Hamdan di nomor Match6 GPMP dengan memperoleh 1 Emas Tim dan 1 Perunggu Individual Over All serta 1 Perunggu di Match9 Section. Sedangkan Serda Marinir Cecep S. berhasil mengumpulkan 1 Emas Tim Stage 1, 1 Emas Tim Stage 3, 1 Emas Over All tim, dan 1 Perunggu Over All Individual yang kesemuanya diperoleh di nomor Match7 Pistol.

Pada kesempatan tersebut Komandan Korps Marinir menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada ketiga atlet lomba BISAM ke-11 atas prestasi yang telah diraihnya serta membawa nama baik Negara dan TNI khususnya Korps Marinir di mata dunia.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Korps Marinir (Kaskormar) Brigjen TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso, dan Inspektur Korps Marinir (Irkormar) Kolonel Marinir Bambang Priambodo serta para Asisten Dankormar.(marinir.mil.id)