Pindad Targetkan Ranpur Komodo Kelar 5 Oktober

Pengunjung Car Free Day memerhatikan truk Komodo buatan Pindad pada kegiatan sosialisasi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-17, Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/8). Pada peringatan Harteknas ke-17 direncanakan digelar pameran riset inovasi dan teknologi Indonesia di Sabuga pada 8-11 Agustus mendatang. (Foto: ANTARA/Agus Bebeng/ed/nz/12)

10 Agustus 2012, Bandung: PT Pindad sedang memproduksi enam unit Komodo, suatu kendaraan tempur lapis baja yang memiliki kemampuan bermanuver sangat baik, pesanan Kopassus, TNI AD dan Brimob.

"Sekarang kami produksi keenamnya dan ditargetkan 5 Oktober sudah selesai," kata Manajer Pengembangan Produk PT Pindad Sena Maulana yang memajang desain buatannya di RITech Expo 2012 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis.

Prototipe Komodo dipajang bersama berbagai armada lainnya seperti panser Anoa seri terbaru Pindad, roket RX-550 buatan Lapan, beberapa mobil listrik dan lain-lain di halaman gedung Sabuga.

Enam unit pesanan itu yakni, dua Komodo varian pendobrak untuk 10 personil pesanan Kopassus, tiga Komodo varian Armored (tahan peluru) Personnel Carrier (APC) atau pembawa pasukan untuk 10 personil dan satu versi rudal mistral (anti serangan udara) untuk TNI AD.

Komodo, ujar Sena, berfungsi mengintai kondisi jalan dan alam sekitar, kondisi penduduk setempat, kondisi cuaca, atau kekuatan musuh dengan kondisi medan berat seperti jalan berlumpur, berpasir, serta bergunung-gunung, dan mampu menerjang tanjakan 31 derajat dan kemiringan sisi 17 derajat.

Komodo seberat 4 ton dan berdaya jelajah 450 km ini ujarnya, selain engine, seluruhnya buatan Pindad yang selesai prototipenya sejak Maret 2012 dan bisa dipesan dan dimodifikasi sesuai keinginan.

Selain Komodo, Pindad juga mengeluarkan versi terbaru dari Anoa, suatu panser 6x6 APC, yang sebelumnya sudah selesai diproduksi sebanyak 150 unit untuk TNI, yang 13 di antaranya dipesan untuk Lebanon.

Sumber: Republika

Presiden: Kekuatan TNI di Bawah Kebutuhan Minimal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8). Rapat tersebut membahas soal pembangunan di sektor pertahanan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

9 Agustus 2012, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan, kekuatan TNI yang kini dimiliki masih jauh dari kebutuhan minimal yang diperlukan. "Saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan di berbagai forum, kekuatan TNI sekarang, terus terang masih jauh di bawah, yang disebut dengan minimum essential force," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis.

Untuk itu, dalam lima tahun masa pemerintahannya 2009-2014, Presiden Yudhoyono terus meningkatkan anggaran militer guna membangun kekuatan dan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Di negara manapun, anggaran pertahanan, defense budget relatif besar. Oleh karena itu, saya minta agar anggaran ini dikelola dengan baik," kata Presiden.

Apalagi, menurut Presiden, saat ini operasi militer tidak hanya untuk pertahanan dan keamanan. Namun, juga berkembang seperti untuk penanggulangan bencana, tugas memelihara perdamaian bahkan turut dalam pemberantasan terorisme.

Presiden mengatakan, modernisasi alutsita telah lama terhenti. "Bukan hanya pada saat Indonesia mngalami krisis, sebelumnya pun kita tidak menambah dalam jumlah yang besar," katanya.

Untuk itu, dengan anggaran belanja negara yang lebih baik saat ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, dapat menunjang pembiayaan pembangunan kekuatan dan modernisasi militer.

Sementara itu, Presiden dan sejumlah pejabat negara menggelar rapat kabinet terbatas di Mabes TNI untuk membahas pembangunan sistem pertahanan nasional. Acara itu akan dilanjutkan dengan buka bersama.

Sumber: Investor

Latihan Bersama Kapal Selam TNI dengan Kapal Selam Nuklir US Navy

8 Agustus 2012, Surabaya: Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur (Satsel Koarmatim) dalam waktu dekat akan menggelar latihan bersama dengan kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy). Untuk menindaklanjuti rencana latihan tersebut, hari ini, Rabu (8/8), Commander Submarine Group 7 US Navy Rear Admiral Philip Sawyer mengadakan kunjungan ke Koarmatim.

Kedatangan Rear Admiral Philip Sawyer tersebut diterima Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Darwanto. SH, M.AP dengan didampingi Komandan Guspurlatim Laksamana Pertama TNI Ari Soedewo dan beberapa pejabat teras Koarmatim di Gedung Laksamana Nala Koarmatim Ujung Surabaya.

Kapal selam Koarmatim yang akan terlibat dalam latihan ini yaitu KRI Nanggala-402, didukung dengan korvet kelas Sigma KRI Diponegoro-365 dan satu helikopter BO-105. Sedangkan Kapal Selam US Navy yang terlibat adalah USS Los Angeles (SSN/688).

Latihan manuvra laut ke dua kapal selam tersebut, rencananya akan dilaksanakan disekitar Laut Jawa. Namun sebelum melaksanakan manuvra lapangan (Manlap), terlebih dahulu akan dilaksanakan pertukaran perwira dari masing-masing Kapal Selam untuk on board di ke dua Kapal Selam tersebut.

KRI Nanggala-402 adalah Kapal Selam Kelas 209/1300, merupakan salah satu senjata strategis TNI AL yang merupakan Kapal Selam Kelas Konvensional (Battery Electric).  Kedua Kapal Selam berbeda jenis ini sama-sama merupakan senjata strategis bagi masing-masing Negara, baik Indonesia maupun Amerika Serikat.

Latihan Passing Exercise dengan USS Los Angeles di sekitar perairan Laut Jawa ini adalah dalam rangka menjalin kerjasama antara TNI AL dan US Navy, lebih khusus lagi untuk menjalin kerjasama antara Satuan Kapal Selam Koarmatim dengan CTF 7 (Squadron Kapal Selam), Armada ke-7 US Navy. Latihan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan ABK KRI Nanggala-402, KRI Diponegoro-365 dan pilot heli BO-105 dalam mendeteksi, menganalisa dan mengenali lebih jauh tentang Kapal Selam USS Los Angeles.

Sumber: Dispenarmatim

Kemhan Bantah Intervensi TNI AL Agar Membeli Kapal Perusak Rudal dari Belanda

(Foto: DMC)

9 Agustus 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan seluruh proses pengadaan 1 Unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 sudah sesuai prosedur dan terhindar dari unsur korupsi. Ketegasan ini disampaikan Kemhan untuk menanggapi berita dan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang terindikasi korupsi.

Sebelumnya salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan beberapa hal yang terkait dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda. Salah satunya terdapat intervensi pemerintah kepada TNI AL agar membeli kapal tersebut, Kepala Staf TNI AL Laksmana Soeparmo, tersirat adanya penolakan terhadap rencana pembelian kapal perang dari Belanda itu dan permasalahan perbandingan pengadaan Kapal KPR dari Italia yang lebih dapat mengefisiensikan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengadaan Kapal PKR dari Belanda kecil kemungkinan terjadinya korupsi karena pengadaan PKR sudah melalui proses yang panjang (hampir 2 tahun), dari mulai tahap perencanaan tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan ditandatangani kontrak pada tanggal 5 Juni 2012. Kontrak pengadaan PKR dengan skema joint production antara PT PAL Indonesia dan DSNS Belanda ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan di Jakarta.

Selama proses pengadaan Kapal PKR telah dibentuk Tim Manajemen Proyek Kerjasama Pembangunan dari TNI AL yang bertugas menunjang keberhasilan proyek khususnya dalam Transfer of Technology (ToT) dan pemberdayaan Industri Pertahanan (PT. PAL Indonesia) dan lokal Konten. Hal ini sudah sangat jelas menegaskan tidak adanya pemaksaan Pemerintah kepada TNI AL dan adanya penolakan dari Kasal.

Terkait pengadaan Kapal PKR milik Italia, penawaran ToT yang ditawarkan untuk membangun Kapal secara keseluruhan di PT. PAL, bukan menjadi penentu kemenangan proses pengadaan ini. Dukungan logistic terpadu, sistem pemeliharaan dan komunaliti dengan kapal yang telah dimiliki TNI AL juga menjadi pertimbangan yang digunakan.

Bila dibandingkan dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda tersebut sangatlah banyak terdapat kelebihan, diantaranya mencakup penyediaan Program Transfer of Technology kepada Industri dalam negeri dalam hal ini PT. PAL untuk pemahaman filosofi desain dan pembangunan konstruksi Kapal. Terdapat perolehan Hak yang menguntungkan, yakni pihak Belanda dapat memberikan lisensi untuk memproduksi dan hak untuk mengekspor setiap kapal PKR yang dibangun di Indonesia. Disamping itu tanpa adanya biaya royalti, Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk memberikan lisensi untuk produksi dan hak untuk mengeskpor kepada industri Nasional Indonesia. Mengenai program training yang disediakan pihak Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda meliputi Familiarization, pengoperasian Kapal dan pemeliharaan tingkat organik untuk Anak Buah Kapal (ABK) termasuk pemeliharaan tingkat menengah untuk ABK ini serta pemeliharaan tingkat depo untuk Base Maintenance Team (BMT).

Pada kesempatan ini, dapat diberikan gambaran tentang Nilai ToT yang diberikan pihak DSNS (Damen) kepada PT. PAL Indonesia (Persero) adalah sebesar 7 Juta Euro. Besarnya nilai ToT diperoleh berdasarkan hasil negosiasi Kemhan dengan DSNS yang mempertimbangkan beberapa hal.

Diantaranya adalah berdasarkan standar biaya yang diterapkan di Eropa Timur, dan prioritas pencapaian sasaran penggunaan alokasi anggaran untuk 1 unit kapal PKR yang telah disetujui oleh user/TNI AL. Sehingga ToT merupakan prioritas namun tetap menjadi bahan pertimbangan yang harus diwadahi di dalam setiap pengadaan alutsista. Nilai ToT yang diberikan kepada PT. PAL Indonesia (Persero) untuk biaya pembayaran dalam rangka penggunaan personel dan fasilitas PT. PAL. Indonesia (Persero), sedangkan bahan dan raw materiil untuk pembangunan kapal ini didukung langsung oleh DSNS.

Adapun rincian penggunaan dari nilai ToT yang diberikan ini adalah untuk biaya pembangunan empat bagian/modul kapal sebesar 5,5 juta Euro dan untuk pelatihan personel PT. PAL Indonesia (Persero) di Vlissingen, Netherland dan di Surabaya, Indonesia sebesar 1,5 Juta Euro. Total dari nilai ToT sebesar 7 Juta Euro belum termasuk Intellectual Property, materi ajar dan Tuition fee yang jika di hitung maka nilainya akan melebihi 7 Juta Euro.

Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan main engine 2xdiesel engine, 2xE Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air. Data teknis platform, yaitu LOA 105 meter, lebar 14 meter, draft 3,7 meter, displacement 2.335 ton, speed max/cruise/economic 28/18/14 knot, range at 14/18 knot 5.000 NM, edurance 20 hari, sea keepinh upto sea state 5, crews 120 orang, helipad 10 ton. Harga kapal PKR 10514 per unitnya sebesar 220 juta dolar Amerika dengan waktu penyelesaiannya selama 49 bulan.

Sumber: DMC

Diskusi Pengembangan Alutsista Digelar di PT Pindad

(Foto: Ristek)

8 Agustus 2012, Bandung: Peluang penggunaan material lokal untuk komponen alat utama sistem pertahanan (Alutsista) menjadi salah satu topik menarik dalam Fokus Grup Diskusi pengembangan Kapal Perang, Radar dan Roket yang digelar di PT Pindad (Persero) Bandung, Rabu.

"Komponen lokal untuk mendukung pengembangan kapal perang sangat memungkinkan dilakukan, cukup banyak material yang bisa diperoleh dari sumber daya alam (SDA) kita, salah satunya material untuk anti radar," kata Ketua Konsorsium Pengembangan Kapal Perang dari ITS Dr Mochamad Zainuri dalam fokus grup diskusi itu, Rabu.

Sejumlah industri penunjang untuk pengembangan produk alat perang, menurut Mochamad Zainuri bisa dilakukan optimaliasi produknya sehingga bisa memenuhi kriteria dan standar material untuk alat perang.

Diskusi yang digelar oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-17 yang dipusatkan di Bandung itu, juga menghadirkan seluruh stake holder yakni peneliti dari perguruan tinggi, Batan, LIPI, TNI, Polri, Pindad, Len Industri, Pindad, PTDI, PT PAL serta dari sejumlah institusi terkait lainnya.

Diskusi yang dibagi dua kelompok yakni kapal perang dan radar nasional serta kelompok diskusi roket nasional.

Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Relevansi dan Produk Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Dr Teguh Raharjo itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbang Litbang Kemenhan, Prof Eddy Siradz, Direktur Teknologi dan Indutri Kemenhan Brigjen Agus Suyarso, para Kepala Dinas Litbang TNI serta lainnya.

"Sukses story kebangkitan teknologi yang ditandai dengan penerbangan perdana pesawat N-250 tahun 1995 diharapkan terus berlanjut ke depan, dimana anak bangsa bisa membuat pesawat, kapal perang, radar dan peluru kendali untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara," kata Dr Teguh Raharjo.

Pada kesempatan itu, Teguh menyebutkan perlunya semangat kolektivitas dan sinergitas antar industri strategis di Indonesia dalam pengembangan produk.

"Mustahil satu lembaga dapat mengembangkan produk besar dari hulu sampai hilir sekaligus, jelas itu perlu dilakukan bersama-sama melalui sinergitas," katanya.

Dan Indonesia, kata dia memiliki persyaratan itu yakni dengan kehadiran PTDI, Pindad, Len, Inti, PAL serta lainnya yang harus didukung oleh elemen lainnya para periset baik dari perguruan tinggi maupun dari badan-badang dan lembaga periset pemerintah.

Sementara itu dalam diskusi tersebut, konsorsium pengembangan kapal perang yang dimotori ITS, radar elektronik dan telekomunikasi yang dimotori LIPI, LEN dan ITB serta Roket yang di motori Batan dipertemukan dengan para 'user' atau pengguna teknologi seperti TNI-AU dan AL, PT PAL dan lainnya.

Forum tersebut menjadi ajang diskusi dan sinergitas antara periset bidang pertahanan dengan para pengguna, termasuk menampung masukan-masukan untuk pengembangan riset yang tengah dilakukan selama ini.

Sementara itu Kepala Badan Kesbang Litbang Kemenhan, Prof Eddy Siradz meminta para periset untuk fokus pada bidang pengembangan teknologi yang dikembangkannya.

"Dalam pengembangan kapal perang, konsorsium fokus dulu pada pengembangan dan teknologi. Jangan dulu ke persenjataan karena itu butuh biaya cukup besar, komponen persenjataan itu sekitar 60 persen dari kapal perang," katanya.

Eddy mengapresiasi hasil penelitian konsorsium yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi. Ia meminta agar penelitiannya itu disinergiskan dengan pengembangan yang tengah dilakukan di lembaga lainnya sehingga bisa lebih efektif.

Sumber: ANTARA Jawa Barat

PT Pindad Selesaikan Pesanan Alutsista TNI Tahun Ini

Anoa Ambulance, Pindad Indonesia. (Photo: Berita HanKam)

7 Agustus 2012, Bandung: PT Pindad, Produsen senjata di Indonesia saat ini sibuk menyelesaikan proyek pesanan amunisi dan peralatan tempur dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Proyek amunisi dan senjata untuk Angkatan Darat (AD) tersebut diharapkan kelar tahun ini juga.

“Pesanan dari TNI itu senilai Rp 1,3 triliun," kata Direktur Utama PT Pindad, Adik Avianto Sudarsono kepada KONTAN Selasa (7/8). Agar kelar tahun ini juga, perusahaan menurut Adik sedang bekerja keras menyelesaikannya.

Selain menyelesaikan pesanan amunisi dan senjata untuk TNI, Pindad saat ini juga fokus menyelesaikan pesanan kendaraan tempur pengangkut personil atau disebut dengan Armoured personal carrier dengan sistem penggerak 6 roda simetris.

"Kendaraan yang biasa dipanggil panser Anoa," ujarnya. Kendaraan Anoa ini, mampu mengangkut 10 personil tentara dengan 3 orang kru, 1 driver, 1 commander dan 1 gunner. "Didamping itu kendaraan ini juga dilengkapi dengan mounting senjata 12,7 mm yang dapat berputar 360 derajat," tuturnya.

Tak hanya itu, Pindad juga menyelesaikan pesanan senapan serbu jenis SS2. Menurutnya, senjata jenis ini terdiri dari tiga jenis yakni SS2 V1, SS2 V2, SS2 V4. "SS2 adalah senapan serbu generasi baru kaliber 5,56 x 45 mm dengan laras kisar 7. Ringan, handal dan memiliki akurasi tinggi, dengan menggunakan popor lipat sehingga fleksibel untuk digunakan sesuai kebutuhan," jelasnya.

Sumber: KONTAN

Kopassus Terima 315 Pucuk Senapan MK MP5

8 Agustus 2012, Jakarta: Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat peralatan militer khususnya senjata yang berstandar internasional serta untuk membangun profesionalitas prajurit TNI Angkatan Darat khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Kementerian Pertahanan menyerahkan Senjata Laras Pendek HK MP5 sebanyak 315 pucuk kepada Kopassus.

Penyerahan dilaksanakan secara simbolis oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Agus Sutomo, Rabu (8/8) di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Selatan. Hadir pada acara tersebut Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabesad dan Makopassus.

Senjata Laras Pendek HK MP5 yang diserahkan tersebut merupakan senjata hasil pengadaan Kemhan pada tahun 2010 yang terdiri dari 220 pucuk HK MP5 A4, 48 pucuk HK MP5 A5, 38 pucuk HK MP5K.PWW dan 9 pucuk HK SD6. Senjata Laras Pendek HK MP5 yang merupakan buatan Heckler & Koch (HK) Jerman, memiliki spesifikasi berat 2,6 kg, panjang 680 mm dan kaliber 9 x 19 mm.

HK MP5 A4. (Foto: Heckler & Koch)

Wamenhan dalam sambutannya mengatakan, penyerahan senjata ini merupakan bagian implemantasi tanggung jawab negara dalam membiayai dan melengkapi Tentara termasuk pasukan khusus yang memiliki kebutuhan sangat spesifik.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, bahwa pengadaan untuk kebutuhan Alutsista TNI yang merupakan kebutuhan spesifik dilaksanakan secara langsung dan hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Oleh karena itu, pembelian peralatan militer untuk kebutuhan pasukan khusus dilaksanakan secara langsung ke produsen agar terjamin kualitas dan akuntabilitas dari peralatan yang digunakan.

Kemhan sejak beberapa periode, dimulai Kabinet Indonesia Bersatu I sampai dengan sekarang telah memberikan perhatian khusus dalam rangka menambah kualitas dan kuantitas dari keperluan peralatan pasukan khusus yang diantaranya pengadaan Senjata HK MP5 ini. Sebelumnya, Kemhan telah menyerahkan kurang lebih 104 pucuk dan kali ini menyerahkan 315 pucuk, dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan operasional Kopassus.

Wemenhan menambahkan, Kemhan akan terus memberikan perhatian terhadap pasukan khusus agar memiliki kualitas internasional, diantaranya adalah dalam berbagai upaya kerjasama pertahanan dengan negara sahabat, Kemhan selalu memberikan suatu ruang bagi pasukan khusus untuk dapat berinterkasi di dalam kerjasama pertahanan antar negara.

Sumber: DMC

Yonif 413 Temukan Sejumlah Patok Perbatasan Bergeser Karena Faktor Alam

(Foto: KOSTRAD)

7 Agustus 2012, Jakarta: Wilayah perbatasan Kalimantan Timur membentang sepanjang 1.038 Km yang meliputi tiga kabupaten diantaranya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat, dengan patok perbatasan berjumlah 13.544 buah. Untuk menjamin wilayahperbatasan tetap terjaga dengan baik, maka dilakukan patroli perbatasan secara rutin dan terjadwal oleh personel Satgas Pamtas Yonif 413 Kostrad maupun patroli gabungan dengan TDM Malaysia.

Menurut keterangan Dansatgas Pamtas Yonif 413 Kostrad, Mayor Inf Joko Maryanto,kondisi medan perbatasan yang terjal serta menyusuri sungai-sungai untuk mencapai patok perbatasan merupakan tantangan tersendiri bagi prajurit Yonif 413 Kostrad, karena hanya sebagian kecil patok perbatasan yang berada dipinggir jalan dan sebagian besar berada ditengah hutan dan pedalaman Kalimantan Timur yang berjarak sekitar 30 km hingga 50 km dari Pos Pamtas, sehingga untuk melaksanakan patroli ke patok perbatasan membutuhkan waktu 8 hingga 10 hari.

Dansatgas menambahkan, dari hasil patroli yang telah dilaksanakan terdapat beberapa patok perbatasan yang mengalami kerusakan seperti patah, tertimpa pohon, miring, tertimbun tanah, berlumut, tulisan tidak terbaca, dsb.

Disamping itu juga ditemukan sejumlah patok yang tidak berada pada posisinya/ bergeser. Pergeseran tersebut ada yang menjorok ke wilayah Malaysia dan ke wilayah Indonesia antara 40 meter hingga 50 meter dari koordinat yang ada. Hal ini disebabkan karena tanah longsor maupun terseret jalur logging, namun sebagian besar tetap berada pada posisinya dan terjaga dengan baik.

Terhadap sejumlah patok perbatasan yang mengalami kerusakan akan dicatat,didokumentasikan dan dilaporkan ke komando atas guna dijadikan data oleh tim IRM (Investigasi, Refiksasi, dan Maintenance) antara RI–Malaysia ndalam melaksanakan perbaikan patok – patok perbatasan yang rusak maupun hilang.

Sumber: KOSTRAD

PTDI Rampungkan Perakitan Tiga KT-1B Pesanan TNI AU

KT-1B Wong Bee TNI AU. (Foto: Lanud Adisutjipto)

8 Agustus 2012, Bandung: PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah merampungkan pesanan perakitan tiga pesawat KT-1B buatan Korea untuk selanjutnya akan diserahkan kepada TNI AU.

"Tiga pesawat sudah selesai dirakit sejak April 2012 lalu, Rabu ini ada dua pesawat yang akan diterbangkan ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk selanjutnya diserahkan pihak Korea kepada TNI AU," kata Manager Bisnis Integrasi Binis Directorat Aircraft PTDI Slamet Kadan di sela-sela peresmian Indonesia - Japan Joint Airborne Cambaign Piser-L2 di Hanggar PTDI Bandung, Rabu (8/8).

Menurut Slamet, tiga pesawat yang baru selesai dirakit itu merupakan tiga dari 15 pesawat yang dipesan TNI-AU dari Korea. Pesawat propeler bermesin turbo itu akan menjadi pesawat akrobatik dan pesawat latih TNI AU yang berpangkalan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Penyelesaian perakitan pesawat berwarna merah-merah itu bukan kali ini saja dilakukan PTDI, pada 2008 perusahaan dirgantara nasional itu juga merangkai lima pesawat sejenis yang saat ini memperkuat jajaran TNI-AU. "Akhir Agustus 2012 ini rencanaya ada dua pesawat lagi yang akan dirakit di sini (PTDI)," katanya.

Pesawat KT-1B merupakan pesawat kecil dengan baling-baling bermesin turbo. Pesawat itu lebih besar dari pesawat Maserati. Menurut Slamet pesawat itu cukup lincah dan bisa bermanuver dalam banyak formasi.

Perakitan pesawat itu sendiri dilakukan bersama teknisi dari perusahaan pembuatan KT-1B.

"Perjanjian kontraknya sih antara Korea dengan TNI-AU, PTDI hanya mendapat order asembling dan perakitannya saja, seluruh komponen dikirim dari Korea," kata Slamet.

Sementara itu Assisten Dirut PTDI Bidang Manajemen Mutu Sonny Saleh Ibrahim menyebutkan perakitan pesawat KT-1B itu hanya sebatas menerima pesanan asembling aja.

"PTDI tidak membuat pesawat KT-1B karena pasarnya sulit. PTDI konsentrasi pada CN-235 MPA dan N-395," kata Sonny Saleh Ibrahim menambahkan.

Sumber: Investor

Dahlan Iskan: BUMN Industri Strategis Lebih Serius Garap Kebutuhan Persenjataan TNI

Ranpur yang sedang dikembangkan oleh PINDAD. (Foto: audreyhepburn)

7 Agustus 2012, Jakarta: Pada tingkat keperluan tertentu, Indonesia bisa mencukupkan sendiri keperluan sistem kesenjataannya dengan produksi dalam negeri. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyarankan BUMN Industri Strategis lebih serius memanfaatkan peluang arsenal dari Kementerian Pertahanan.

"Ini momentum bagi BUMN Industri Strategis memenuhi pesanan-pesanan peralatan persenjataan dari TNI. Anggaran pemerintah tentang ini bisa mencapai Rp7 triliun. Ini harus dapat digarap BUMN," katanya, di Jakarta, Selasa.

Dia menyatakan itu pada penandatanganan nota kesepahaman penyelesaian permasalahan aset tanah antara TNI AU dengan PT DI, di kantornya.

Saat ini dan ke depan, BUMN Industri Strategis seperti mendapat darah baru karena kontrak pengadaan arsenal dari Kementerian Pertahanan sangat besar dan pengadaannya pun berjangka waktu panjang.

Khusus skema dan pola kerja sama pembiayaan, dia juga berharap BUMN Industri Strategis bisa bersinergi dengan perbankan nasional. "Silakan cari pinjaman dana," katanya.

PT PAL Indonesia sedang menyelesaikan produksi tiga unit kapal cepat rudal (KCR-60 meter), dan dua unit kapal tunda bertenaga 2.400 HP pesanan TNI AL. Pesanan senilai Rp400 miliar itu diselesaikan pada semester I 2013.

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, di Jakarta, mendapat kepercayaan membangun dua kapal perang landing ship tank (LST) atau kapal pengangkut tank pesanan TNI AL, dengan masa penyelesaian kontrak 22 bulan, atau ditargetkan selesai pada pertengahan 2014.

"PT DI juga demikian, mendapat kontrak pembuatan pesawat untuk TNI AU," ujarnya.

TNI AU memesan sembilan CN-295 hasil kerja sama dengan Airbus Military. Tiga unit akan selesai dan diserahkan pada 2012, sisanya bertahap pada 2013 dan 2014.

Tentang begitu banyak kepercayaan dari instansi militer Indonesia, dia berpesan singkat, "Jangan terlambat penyelesaiannya. Mutu harus dijaga."

Direksi PT DI Dirombak

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, membenahi susunan direksi PT Dirgantara Indonesia Persero. "Selama ini, orang-orangnya hebat-hebat namun saya meragukan kekompakannya. PT DI akan memiliki tim yang kuat," katanya, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

"Kalau industri ini tidak kita majukan, dikhawatirkan kinerja semakin menurun. Ini tidak boleh terjadi," katanya. Hingga saat ini PT DI dipimpin Budi Santoso sebagai direktur utama.

Dia mengakui saat ini PT DI mendapatkan proyek dari Kementerian Pertahanan. Namun, untuk merealisasikannya perseroan terkendala masalah keuangan. Oleh sebab itu, ia mengimbau perseroan meminjam fasilitas kredit perbankan.

"Untuk mengejar pekerjaan yang dipercayakan TNI AU, PT DI bisa pinjam duit dulu sebelum anggaran dari Kementerian Pertahanan cair. Kami harap teman-teman BUMN dapat menangkap peluang itu," urainya.

Sumber: ANTARA News

Menhan: Indonesia Resmi Beli Kapal Selam dari Korsel

7 Agustus 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui bahwa pihaknya telah membeli sebanyak tiga kapal selam asal Korea Selatan. Menurut dia, pembelian telah resmi dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui mekanisme transfer of technology (TOT).

"Sudah resmi dibeli dengan TOT," kata Menhan saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (7/8). Tiga kapal tersebut, jika menggunakan mekanisme TOT, maka pembuatan akan dilakukan di dua negara terkait.

Menurut Menhan, satu kapal akan dibuat di Korea Selatan dengan dihadiri teknisi asal Indonesia. Setelah itu, satu kapal kemudian dibuat secara bersama-sama, sementara sisanya akan dibuat di negara pembeli.

Purnomo mengatakan, karena kontrak kerjasama sudah ditandatangani, maka pembelian kapal selam yang difungsikan untuk menguatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada sektor perairan itu hanya tinggal menunggu waktu.

Punomo berharap, ketiga kapal selam itu nantinya mampu menghadapi tantangan di zona laut, apalagi telah menggunakan teknologi yang mumpuni.

Sumber: Republika

Prajurit Linud 431 dan Yonif 521 Kembali dari Penugasan Menjaga Perbatasan RI-PNG

Pasukan Kostrad TNI Batalyon Yonif Linud 431 saat tiba di Pelabuhan Soekano-Hatta Makassar, Sulsel, Senin (6/8). Sebanyak 650 (satu batayon) pasukan Kostrad 431 tiba di Makassar setelah bertugas selama enam bulan di perbatan RI-Papua Nugini. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/ss/ama/12)

7 Agustus 2012, Makassar: Sebanyak 649 personel Satuan Tugas Penjaga Perbatasan dari Batalyon Infanteri Lintas Udara (Linud 431) Kostrad kembali dari penugasan selama enam bulan di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini.

Upacara penyambutan digelar di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Soekarno Hatta, kemarin. Personel Kostrad ini sebelumnya ditugaskan sejak Desember 2011 lalu untuk menjaga garis perbatasan di Papua dari penyusupan dan gangguan dari gerombolan bersenjata. Pasukan ini diterima langsung Panglima Divisi I Kostrad Mayor Jenderal TNI Daniel Ambat yang bertindak selaku inspektur upacara.

Dalam sambutannya,Daniel Ambat meminta agar seluruh personel yang baru pulang dari penugasan memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena masih banyak tugas dan tanggung jawab yang akan dibebankan. Daniel juga berpesan agar prajurit tetap mengadakan latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan tempur. “Terima kasih atas pengabdinnya menunaikan tugas mengamankan daerah perbatasan RI-Papua Nugini dengan baik,”katanya.

Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri 431 Kostrad Letkol Indarto mengatakan, kendati sering terlibat kontak senjata dengan gerombolan bersenjata di hutan papua,dari 650 personel yang dikirim ke perbatasan,pihaknya hanya kehilangan satu orang karena jatuh sakit. “Di daerah perbatasan, Yonif 431/Kostrad sering melakukan kontak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) namun syukur dari pihak kami tak ada yang gugur,”katanya.

Menurutnya,Yinif 431/Kostrad memiliki wilayah tugas sepanjang 180 kilometer. Patroli dilakukan secara berkala di sepanjang garis perbatasan guna menghindari penyusupan dan pemindahan patok penanda wilayah Indonesia.

Letkol Indarto mengaku,selama bertugas, batalyon yang dipimpinnya tidakhanya menjalankan tugas pengamanan namun juga misi sosial seperti mengajar di sekolah, memberikan keahlian karateka buat para pemuda, membantu peternakan, dan memberikan pelajaran agama. ”Banyak suka duka yang terjadi selama di sana.Tapi dengan berbaur dengan masyarakat setempat,kami jadi merasa tidak terlalu sepi kendati jauh dari keluarga,”katanya.

Menurutnya,daerah perbatasan di Papua sangat kaya akan sumber daya alam.Hanya saja, sumber daya manusia belum mendukung untuk pemanfaatan bagi kesejahteraan penduduk asli Papua.”Makanya kami juga memberikan pendidikan buat masyarakat setempat,karena mereka butuh itu,”ucapnya.

Prajurit Macan Kumbang Kembali ke Markas

Prajurit Kodam V/Brawijaya yang diwakili oleh Prajurit Batalyon 521/Dhadaha Yudha sejak November 2011 lalu bertugas menjaga perbatasan Papua.

Sebanyak 647 prajurit dengan julukan Macan Kumbang itu kini telah kembali dari tugasnya. ”Pada hari Sabtu lalu mereka kembali ke home base dengan selamat dengan menggunakan fasilitas kapal Laut milik TNI AL, yang bersandar di Dermaga Ujung Armatim Surabaya setelah selesai melaksanakan penugasan di daerah perbatasan Papua sejak November 2011,” terang Kapendam V/Brawijaya Letkol Totok Sugiharto, kemarin.

Kedatangan para prajurit ini disambut dengan tradisi upacara dan bertindak selaku Irup Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Murdjito. Sebagai Komandan Upacara Danyonif 521/Dhadaha Yudha Letkol Inf Sunaryo dan diikuti oleh seluruh prajurit Yonif 521 tanpa terkecuali. Dalam sambutannya Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Murdjito menyatakan, dengan selesainya penugasan berarti telah ikut mengambil bagian dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah rawan Papua.

Pengalaman tugas adalah guru yang terbaik dalam peningkatan kemampuan sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas mendatang akan lebih baik dan lebih berhasil baik secara perorangan maupun satuan Orang nomor satu di Kodam V/Brawijaya ini berpesan kepada seluruh prajurit agar menjadi prajurit yang kehadirannya selalu didambakan oleh masyarakat.

Sumber: SINDO

Embraer Serahkan Empat Super Tucano ke TNI AU

6 Agustus 2012, São Paulo -- Embraer Defense and Security menyerahkan empat pesawat tempur ringan dan latih A-29 Super Tucano ke TNI AU di Gavião Peixoto, São Paulo, Brazil. Indonesia negara pertama operator Super Tucano di kawasan Asia-Pasifik.

Empat A-29 Super Tucano batch pertama dari delapan unit yang dibeli oleh TNI AU pada 2010. TNI AU telah memesan batch kedua sebanyak 8 unit, sehingga total 16 unit.

Pembelian A-29 Super Tucano bagian dari modernisasi alutsista TNI AU. Super Tucano dipilih menggantikan armada OV-10 Bronco yang telah digrounded.

Skuadron Udara 21 Lanud Abdulrahman Saleh, Malang menjadi sarang Super Tucano. TNI AU telah membangun 6 shelter tambahan, hingga total 8 shelter untuk Super Tucano. Dan juga pembangunan sarana penunjang lainnya, seperti ruang simulator, ruang pengembangan teknologi, serta pengiriman 12 penerbang untuk menjalani training di Brazil.

Sumber: Embraer
@Berita Hankam

KASAD Berharap Dapat Pamerkan Leopard Setiba di Indonesia

Leopard. (Photo: KMW)

6 Agustus 2012, Jakarta: Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo tetap berharap Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 dapat beroperasi di Indonesia sesuai rencana, meski banyak penolakan dari sejumlah pihak. "Kami berharap agar sesuai dengan rencana. Bisa berjalan lancar, kami berharap segera datang,"kata KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Jakarta, Senin (6/8).

Namun begitu, kata Edhi, TNI AD menyerahkan sepenuhnya pada Kementerian Pertahanan sebagai pemegang kebijakan. Pilihan TNI AD terhadap Leopard diputuskan atas pertimbangan yang cocok di lapangan.

KSAD pun berharap, tank Leopard yang dibeli dari Jerman dapat segera beroperasi di Indonesia tahun ini. Edhi menginginkan tank-tank yang dipesan dapat dipamerkan agar dapat dilihat masyarakat. "Jika memang bisa, saya berkeinginan sekali untuk bisa datang dan dipamerkan, bisa di Jawa Timur atau bisa di Jawa Barat," ujarnya.

Sumber: Jurnas

Super Tucano Dipersenjatai Bom Produk Lokal

6 Agustus 2012, Pesawat tempur ringan Super Tucano yangs egera memperkuat jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Udara akan mengandalkan persenjataan dari dalam negeri.

Hanya misil andalan pesawat ini yakni MAA-1 Piranha didatangkan dari luar karena industri pertahanan dalam negeri belum mampu membuatnya. Pesawat ini dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 28 Agustus nanti setelah diterbangkan dari pabrik pembuatnya Embraer, Brasil. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat seusai peringatan Hari Bhakti TNI AU, pada 28 Agustus nanti ada empat unit Super Tucano yang tiba di Tanah Air.

Tiga bulan selanjutnya disusul empat unit lagi sehingga tahun ini ada delapan Super Tucano untuk mengisi Skuadron Udara 21 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Pengadaan pesawat asal Brasil ini terpisah dengan sistem persenjataannya.“Kalau untuk senjata seperti bom, kita sudah bisa buat sendiri. Kita pakai itu. Tapi kalau seperti misil Piranha, kita belum bisa buat, jadi harus beli,” ungkapnya belum lama ini.

Sementara itu,Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Azman Yunus menambahkan, empat unit pesawat tempur ringan Super Tucano sudah siap untuk diterbangkan dari Brasil ke Indonesia.Keempat pesawat itu adalah Super Tucano TT-3101, TT-3102, TT-3103, dan TT-3104 dengan desain moncong berwarna merahkarya almarhumMarsda TNI (Purn) F Djoko Poerwoko.

Tim dari Kementerian Pertahanan dan TNIAngkatan Udara telah melakukan pemeriksaan pesawat dengan nomor seri produksi 179 dan 180 tersebut di fasilitas produksi Embraer di Gaveao Peixoto, SaoPaulo, Brazil. Pemeriksaan meliputi dokumen, pencocokan komponen pesawat, interior pesawat, pengecatan, dan uji terbang. Adapun uji terbang dilaksanakan oleh test pilot Embraer, William disertai oleh Komandan Skuadron Udara 21 Mayor Pnb James Yanes Singal.

Duber Brazil Bantu Pembelian Super Tucano

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (3/8), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Brazil untuk Indonesia Mr Paolo Alberto da Silveira Soares di Kantor Kemhan, Jakarta. Dalam pertemuan ini Wamenhan menyampaikan rasa terima kasih kepada Dubes Brazil untuk Indonesia yang telah membantu dalam upaya pengadaan pesawat Super Tucano.

Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto dan Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo akan datang ke Brazil untuk menghadiri upacara penyerahan periode pertama pada bulan Agustus ini. Periode kedua pesawat akan diserahkan pada tahun 2013 sehingga dapat memenuhi satu skadron tempur. Sementara itu, Dubes Soares berharap Wamenhan dapat segera berkunjung ke Brazil sehingga Memorandum of Understanding antara RI dan Brazil dalam bidang kerjasama pertahanan dapat segera diwujudkan.

Sumber: SINDO/DMC

TNI Segera Diperkuat Pesawat Tempur IFX/KFX Generasi 4,5 Semi Stealth

 Metrotvnews.com, Jakarta: Modernisasi militer terus diupayakan oleh pemerintah. Dalam waktu dekat, dua unit pesawat tempur KFX/IFX Generasi 4,5 akan tiba di Tanah Air.

"Sekarang sedang dalam pembuatan di Korea Selatan di mana 27 teknisi dari Indonesia juga ikut di sana. Sudah tujuh bulan ini mereka di sana, ada dari PT Dirgantara Indonesia, ITB, dan TNI-AU. Akhir tahun ini akan tiba dua unit," ujar Kapuskom Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin di Jakarta, Jumat (3/8).

Jet Tempur KFX/IFX gen 4,5 ( Semi Stealth )  itu, kata dia, merupakan pengembangan teknologi Jet tempur generasi 4 yang sudah dimiliki Indonesia saat ini. "Tentu saja ini ada kemajuan dalam teknologi, baik dari sisi daya jelajah, kecepatan, manuver yang lebih canggih. diatas F16 blok 52 dibawah F-35 yang dimiliki Amerika Serikat saat ini," jelas Asrind.

Ia menambahkan, pabrikan di Korea Selatan secara keseluruhan sedang mengerjakan 50 unit Jet tempur KFX/IFX yang rencananya selesai pada 2050. "Dalam kesepakatan, untuk kita jumlahnya 50unit IFX, itu pengerjaannya sampai 2050. Jadi kita tunggu saja," tambahnya.

Asrin menjelaskan, pengadaan pesawat tempur itu sejalan dengan Rencana Strategis Pengembangan Postur Pertahanan Nasional yang mengutamakan modernisasi militer pada alat utama sistem persenjataan (alutsista) bergerak seperti pesawat tempur, main battle tank, dan kapal selam. "Kita tidak bisa main-main dengan pertahanan. Kalau alat-alat pertahanan semakin canggih, kita juga akan makin disegani," tandas Asrin.

sumber : METRO TV

Pemerintah Beli Rudal C-705 dari Cina

Rudal C-705 pertama kali ditampilkan Cina pada pameran alutsista di Zhuhai 2008. (Foto: Zhenguan Studio).

6 Agustus 2012, Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memastikan akan membeli misil C-705 dari Cina pada 2013 depan. “Misil ini memiliki akurasi yang sangat tinggi,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Untung Suropati, Ahad 5 Agustus 2012.

Kementerian Pertahanan mengatakan rencana pembelian misil ini sudah dibicarakan dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cina, Maret 2012 lalu. Rencana ini kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bertajuk “First Defense Industry Cooperation Meeting RI-China”, akhir Juli 2012 lalu.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Hartind Asrin, mengatakan misil dengan jarak tempuh 135 kilometer ini telah diuji dua kali di Selat Sunda sejak 2011. “Misil ini terbukti efektif setelah diuji coba,” kata Hartind.

Uji coba penembakan rudal C-705. (Foto: Defence Update)

Pada 30 Agustus nanti, Hartind menambahkan, Cina akan memberikan proposal tahap pertama yang berisi spesifikasi teknis. Baru, pada September, kedua pihak akan menentukan harga dan jumlah misil yang dibeli. Jika tak ada halangan, ujar dia, pemerintah akan meneken kontrak pembelian misil C-705 pada 1 Maret 2013.

TNI Angkatan Laut juga pernah menguji rudal Yakhont asal Rusia pada 2011 lalu. Rudal ini, kata Untung, berbeda dengan misil C-705. "C-705 memiliki jangkauan setengah dari rudal Yakhont," ucapnya. Karena itu, ujar Untung, Yakhont cocok untuk pertempuran di perairan luas, sedangkan C-705 cocok di perairan kepulauan.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tubagus Hasanuddin mengatakan pembelian misil C-705 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. “Sudah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010,” kata Hasanuddin.

Sumber: TEMPO

Pembahasan RUU Wajib Militer Ditunda Parlemen

4 Agustus 2012, Jakarta: Hingga kini, Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan (Komcad) belum juga dibahas oleh pemerintah dan Komisi I DPR. Kenapa?.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, tahun 2010 pemerintah mengirimkan konsep RUU Komcad untuk dibahas di DPR. Kemudian, Komisi I DPR RI melaksanakan sosialisasi untuk minta pendapat publik. Dan, hasilnya meliputi tiga masalah.

Pertama, banyak yang mempermasalahkan tentang dasar hukum komponen cadangan karena istilah komponen cadangan itu tidak terdapat dalam UUD 1945, sehingga dibutuhkan dasar hukum yang kuat.

Kedua, ada beberapa pasal krusial, seperti 11 tentang mobilisasi yang dilakukan dalam keadaan damai, pasal 14 tentang diwajibkannya seseorang untuk menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi dan dianggap bertentangan dengan HAM. "Selain itu pasal 8 tentang wajib mengikuti mobilisasi untuk pegawai negeri, pekerja, dan buruh minimal lima tahun, lalu pasal hukuman/sanksi bagi yang tidak bersedia melaksanakannya," ujar Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Jumat (3/8).

Ketiga, banyak masyarakat menganggap bahwa wajib militer saat ini belum terlalu urgent dihadapkan pada kemungkinan ancaman 10 tahun ke depan dengan jumlah kekuatan sekitar 400.000 orang prajurit. "Sebaiknya dana yang tersedia digunakan untuk perumahan prajurit dan gaji prajurit yang masih sangat memprihatinkan, dan mengganti alutsista yang sudah kuno dengan alutsista yang canggih dan modern.

"Karena terlalu banyak resistensi dari publik, akademisi, LSM, dan lain-lain maka Komisi I DPR belum melanjutkan pembahasan RUU tersebut dengan pihak pemerintah," kata Hasanuddin.

Namun, politisi PDIP itu menekankan kita memang tak perlu trauma dengan istilah wajib militer. "Karena di negara-negara demokratis seperti Amerika, Perancis, Inggris, dan lainnya sudah menerapkannya. Hanya saja RUU Komponen Cadangan harus disesuaikan dengan kondisi politik, sistem pertahanan, kondisi lapangan kerja masyarakat, hakekat ancaman, HAM, dan lainnya," ujar Hasanuddin.

Wajib Militer

Pemberlakuan wajib militer oleh pemerintah belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab, undang-undang yang memayunginya belum disahkan. Wajib militer bagi warga negara Indonesia akan diatur dalam UU Komponen Cadangan yang kini masih dalam bentuk draf RUU.

Komisi I menegaskan tidak akan memprioritaskan RUU Komponen Cadangan ini karena ingin membereskan RUU Keamanan Nasional terlebih dulu. Demikian penjelasan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menanggapi ramainya wacana wajib militer beberapa waktu belakangan.

"Ada isu bahwa pemerintah akan menggulirkan program wajib militer. Saya katakan, program itu adalah bagian yang akan diatur dalam UU Komponen Cadangan yang sekarang masih berbentuk draf RUU. Kami sepakat menunda pembahasan RUU ini sampai dengan RUU Kamnas selesai," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/8).

RUU Kamnas perlu didahulukan pembahasannya karena kontennya juga memuat prinsip dasar penerapan RUU Komponen Cadangan. Prinsipnya, RI menganut Hankamrata, sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Menurut Mahfudz Siddiq, di negara maju sistem ini diterjemahkan menjadi wajib militer bagi warga negaranya.

"Di Amerika dan Singapura ada wajib militer. Tak ada masalah. Yang penting, bagaimana nanti pengaturannya di sini. Apakah akan terintegrasi dengan sistem pendidikan yang di Indonesia atau seperti apa," kata politisi PKS ini.

Dalam Prolegnas 2012, RUU Komponen Cadangan masuk dalam prioritas. RUU ini akan mengatur bahwa warga negara Indonesia laki-laki berusia 18 tahun ke atas akan terkena wajib militer. Konsep aturan ini adalah bahwa dalam pertahanan negara, tentara akan jadi komponen utama, sedangkan warga sipil berusia 18 tahun akan jadi komponen cadangan. Setiap Komando Daerah Militer (Kodam) akan bertugas mengorganisir komponen cadangan ini.

RUU yang merupakan inisiatif pemerintah ini merupakan mandat dari UUD 1945 Pasal 30 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat–syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Sumber: Jurnal Parlemen

Pengamat: Indonesia-Australia Berusaha Cegah Konflik Bersejata karena Masalah Pencari Suaka

Sejumlah personel TNI-AL mengamati perairan Samudra Hindia saat mengikuti operasi penyisiran pencarian korban kapal pencari suaka asal Srilangka yang tenggelam di sisi Utara Pulau Chrismast, Australia, di wilayah perairan Indonesia, Minggu (24/6). TNI-AL melakukan operasi penyisiran lanjutan untuk mencari para pencari suaka asal Srilangka yang masih belum ditemukan setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam pada Kamis (21/6) lalu. Sejauh ini 110 orang dari sekitar 200 penumpang kapal tersebut telah berhasil diselamatkan dan dibawa menuju Pulau Chrismast, Austalia. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/pd/12)

3 Agustus 2012, Washington: Para pengamat menilai, kesepakatan untuk menyelamatkan para pencari suaka itu harus dicermati secara seksama untuk mencegah konflik bersenjata.

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan, gagasan mengenai kesepakatan maritim antara kedua negara bertetangga di kawasan Asia-Pasifik itu mencuat dari kunjungan Presiden Indonesia ke Darwin bulan lalu.

Tahun lalu, ratusan pencari suaka tenggelam di lepas pantai pulau Jawa ketika sedang dalam perjalanan laut menuju Australia, sementara ratusan kapal mengeluarkan panggilan permintaan bantuan.

Jakarta tidak memiliki kapasitas untuk merespon semua situasi darurat itu. Pekan lalu, misalnya, sebuah kapal yang sarat pencari suaka mengalami kesulitan dekat Pulau Bali namun pihak berwenang setempat tidak dapat menolong karena sudah malam, sementara angkatan laut Australia yang siap membantu terpaksa menunggu adanya permintaan bantuan resmi dari Indonesia.

Michael White, guru besar hukum laut di Universitas Queensland, Australia, mengatakan, peraturan dasar harus dipertimbangkan secara seksama untuk menghindari terjadinya konflik yang tidak diinginkan.

Sementara perundingan berlanjut, lebih banyak kapal yang mengangkut para pencari suaka berusaha melakukan perjalanan berbahaya dengan melintas dari Indonesia ke Australia. Sejauh ini pada tahun 2012, sekitar tujuh ribu orang berhasil dihentikan patroli-patroli perbatasan Australia.

Sebelumnya pekan ini, Angkatan Laut Australia membantu sebuah kapal yang sedang kesulitan dan mengangkut 65 tersangka pencari suaka dekat Pulau Sumba.

Di Canberra, pemerintah telah membentuk sebuah komisi independen untuk mempertimbangkan masalah migrasi ilegal setelah pemerintah gagal mendapat dukungan parlemen untuk rencana mereka mengirim ratusan pencari suaka ke Malaysia. Para pengritik menentang rencana itu karena Malaysia tidak menandatangani konvensi PBB mengenai pengungsi. Australia memberikan visa ke sekitar 13 ribu pengungsi setiap tahunnya, berdasarkan beragam kesepakatan global.

Sumber: VOA

Satuan Kapal Ranjau Koarmabar Gelar Persiapan Latihan Armada Jaya 2012

(Foto: Koarmabar)

3 Agustus 2012, Jakarta: Satuan Kapal Ranjau Komando Armada RI Kawasan Barat (Satran Koarmabar) dalam rangka persiapan Latihan Armada Jaya XXXI/2012 melaksanakan persiapan personel dan kesiapan unsur Kapal Perang Satran Koarmabar.

Komandan Satuan Kapal Ranjau Koarmabar (Dansatranarmabar), Kolonel Laut (P) Eko Wahyono mengatakan persiapan personel dan unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) melaksanakan latihan Geladi Tugas Tempur Tingkat I (L1) serta Geladi Tugas Tempur Tingkat II (L2).

Kepala Dinas Penerangan Koarmabar, Letkol Laut Agus Cahyono dalam siaran persnya, Jumat (3/8), mengatakan untuk kegiatan persiapan personel diberikan materi latihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap mental Anak Buah Kapal (ABK) KRI Pulau Rangsang (PRG-727) dalam melaksanakan Geladi Tugas Tempur Tingkat I (L1) secara bertingkat dan berlanjut.

Hal tersebut untuk menjaga kesiapan dan naluri tempur pengawak alat utama (Alut) secara optimal ABK KRI Pulau Rangsang (PRG-727). Selanjutnya selesai melaksanakan Geladi Tugas Tempur Tingkat I (L1) dilanjutkan dengan kegiatan berlayar dalam rangka melaksanakan Geladi Tugas Tempur Tingkat II (L2) di perairan Kepulauan Riau.

Kegiatan latihan secara bertingkat dan berlanjut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel dalam mengawaki kapalnya dalam kondisi kesiapan tempur yang optimal.

Sumber: Jurnas

Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerja Sama Militer

2 Agustus 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pihaknya akan tetap menjalin kerja sama dengan militer Australia. Dalam waktu dekat, lanjut dia, kerja sama akan semakin dikukuhkan dengan pertemuan bilateral.

Menurut dia, kerja sama itu tidak akan mengancam kesatuan Indonesia. "Justru malah semakin menguatkan," ungkapnya saat melakukan temu wartawan usai ucara "Silaturahmi Menhan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa", di kantornya, Kamis (2/8).

Dalam kerja sama itu juga, kata Menhan, guna meningkatkan pengamanan dalam kasus-kasus darurat yang terjadi di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Australia. Kegiatan tersebut adalah berupa penanganan darurat apabila terjadi kecelakaan kapal laut.

Tak hanya itu, kata Purnomo, kerja sama juga akan bergerak pada ranah penduduk ilegal. Menurut dia, Indonesia akan melakukan penanganan apabila ada imigran yang terdampar di laut. "Jika yang imigran terdampar di perairan Australia, tapi yang menangkap signal Indonesia, maka Indonesia akan melakukan penanganan," katanya.

Upaya tersebut, dilaksanakan kedua belah negara melalui patroli gabungan yang telah dilakukan di Laut Timor. Pada upaya tersebut, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsdya Eris Herryanto, Indonesia menerjunkan Basarnas.

Menurut dia, kerja sama lebih lanjut akan dilakukan pada pertemuan yang akan dihelat 1 September nanti. "Pertemuan itu juga akan membahas detail kerjasama, termasuk penempatan kapal yang bermasalah. Apakah akan ditempatkan di Indonesia atau tidak," ungkapnya.

Sumber: Republika

Koarmatim Gelar Latihan Pra Tugas Satgas Operasi Perbatasan Laut

Seorang ABK salah satu kapal perang RI (KRI) Diponegoro-365 siaga di meriam kaliber 20mm saat peran tempur bahaya udara, dalam rangkaian Latihan Pra Tugas Satgas Operasi Perbatasan Laut di Laut Jawa, Kamis 2/8). Latihan Pratugas Satgas Operasi Perbatasan Laut yang digelar 31 Juli - 2 Agustus 2012 serta melibatkan delapan kapal perang dan 2 pesawat udara tersebut, merupakan salah satu upaya TNI AL khususnya Koarmatim untuk selalu memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan, baik personel maupun alutsistanya dalam menjawab tantangan tugas dalam menjaga dan mengamankan wilayah perairan yurisdiksi nasional yang berbatasan dengan negara lain. (Foto: ANTARA/HO-Serka Adrian Alekander/EI/ss/pd/12)

2 Agustus 2012, Surabaya: Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), siap mengamankan perbatasan wilayah laut dalam gelar latihan Manuvra Lapangan (Manlap) unsur-unsur laut dan udara, yang tergabung dalam Latihan Pratugas Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Laut tahun 2012 di Sekitar laut Jawa, Kamis (02/8). Gladi tempur laut itu dilaksanakan selama tiga hari, mulai 31 Juli hingga berakhir hari ini, Kamis (2/8).

Manlap Pratugas Satgas Opspamtas Laut tahun 2012, melibatkan 8 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yaitu KRI Oswald Siahaan-354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, KRI Frans Kaisiepo-368, KRI Diponegoro-365, KRI Untung Surapati-372, KRI Layang-805, KRI Arun-903 dan sebuah kapal selam yaitu KRI Nanggala-402.

Selain unsur laut, dalam latihan tersebut juga melibatkan unsur udara yaitu sebuah Pesawat Udara (Pesud) jenis Cassa dan sebuah Helikopter Bolcow dari Pusat Penerbangan Angakatan Laut (Puspenberbal) Juanda Surabaya.

Selama tiga hari di laut, unsur KRI dan Pesud melaksakan beberapa serial latihan peperangan laut diantaranya melawti medan ranjau Mine Fild Transit (Mft), pertempuran bahaya udara Air Defence Exercise (Adek), Manuvra Taktis (Mantak), komunikasi dengan isyarat bendera (Falg Hoist) dan isyarat menggunakan sinar atau cahaya (Flahsex) dan penembakan senjata artileri Gun Exercise (Gunex).

Gladi tempur laut selanjutnya adalah tindakan unsur laut dan udara dalam menanggulangi aksi kejahatan dan terorisme di laut Maritime Interdiction Operation (MIO) dengan mengerahkan tim Visit Boarding Search and Seizure (VBSS), dalam Bording Exercise (Bordex).

Guna meningkatkan kesiapan personel KRI dalam menghadapi ancaman kebakaran dan kebocoran kapal, juga telah dilaksanakan Peran Penyelamatan Kapal (PEK) atau Damage Control Exercise (Dcex). Tak kalah pentingnya dalam konvoi kapal perang dalam pertempuran laut tersebut, adalah kemampuan untuk melaksanakan bekal ulang di laut atau Relenisment at Sea Approach (Rasap)

Gladi Manlap itu dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pamtas Laut tahun 2012 Kolonel laut (P) Rahmat Eko Rahardjo yang sehari-hari mejabat sebagai Koamndan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Koarmatim.

Latihan Pratugas Satgas Operasi Perbatasan Laut ini, merupakan salah satu upaya TNI AL khususnya Koarmatim untuk selalu memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan, baik personel maupun alutsistanya dalam menjawab tantangan tugas dalam menjaga dan mengamankan wilayah perairan yurisdiksi nasional yang berbatasan dengan negara lain.

Sumber: Dispenarmatim