'Gerilya Kota' ala Kelompok Kiri Jadi Taktik Teroris di RI?

Minimanual of the Urban Guerrilla punya pesan: bunuh polisi

Kepolisian Republik Indonesia mengaku belum tahu beredarnya buku “Panduan Pelaksanaan Perang Gerilya di Perkotaan” di internet. Buku setebal 112 halaman yang dapat diunduh bebas di laman scribd.com itu mengajak pembacanya untuk memerangi dan menggulingkan rezim kafir.

“Saya belum membaca itu. Kami masih mempelajarinya,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie di kantornya, Rabu 18 September 2013.

Manual atau buku petunjuk pratis tentang gerilya kota itu diunggah oleh seseorang yang memakai nama Syarif Ramzan Saluev. Sampai saat ini buku tersebut telah diunduh oleh lebih dari 4.359 orang. Isi buku yang bisa dibaca cuma-cuma hanya pengantarnya, sedangkan materi teknisnya harus diunduh dengan membayar.

Pengamat teroris Noor Huda Ismail menyatakan panduan gerilya kota yang sudah lama beredar di internet ini berbahaya karena dapat menginspirasi kelompok-kelompok yang punya benih resisten terhadap pemerintah untuk mempraktikkan isi buku itu.

Buku ini menjadi lebih terdistribusi karena disebarluaskan lewat internet. “Internet, sosial media, dan smartphone yang murah membuat manual ini mudah didistribusikan ke berbagai kalangan yang mendukung gerakan antipemerintah,” kata dia.

Dalam pengantar buku itu, pembaca diajak melawan pemerintah berkuasa yang mereka sebut rezim kafir. Cara perlawanannya mengadopsi sistem gerilya lewat taktik serangan hit and run –menyerang berulang-ulang dan menghilang dengan cepat.

Serangan hit and run itu dimaksudkan agar pemerintah beserta aparatnya kebingungan dan kehilangan moral tempur. “Para pejuang harus mulai merencanakan strategi gerilya kota dengan membawa peralatan tempur mereka ke dalam belantara gedung-gedung bertingkat dan bangunan tembok,” tulis manual itu.

Noor Huda mengatakan, pola gerilya kota yang ada dalam manual tersebut mirip dengan rangkaian kasus penembakan polisi tiga bulan terakhir di Tangerang dan Jakarta. Dalam lima kasus penembakan tersebut, polisi ditembak di tempat umum atau jalanan. Saat Bripka Sukardi ditembak di depan Gedung KPK, situasi pun masih cukup ramai.

Noor Huda khawatir kasus penembakan polisi akan terulang karena manual gerilya kota terlanjur beredar luas di internet. Bukan tak mungkin buku tersebut menjadi panduan para teroris.

Dari membaca pengantarnya saja, manual gerilya kota ini amat menarik bagi mereka yang punya bibit ekstrem: “Hari ini kita dijajah oleh kekuatan militer kafir. Mereka menguasai kota-kota besar dan gedung-gedung pemerintahan. Mereka mengangkat penguasa boneka atas nama sang penjajah. Umat Islam pun menjadi buruan penguasa, dan sebagian besar dari mereka ditahan,” demikian paragraf pertama pengantar buku itu.

Selanjutnya ditulis bahwa penguasa kafir menyebarkan kekuatan intelijen, informan, dan dinas keamanan rahasia di segala penjuru. “Siapapun yang berani berbicara atau mengutarakan ide-ide untuk menegakkan jihad, syariat, dan antidemokrasi –meskipun ia orang tidak bersalah– maka akan segera ‘dihabisi’,” tulis buku tersebut.

Buku itu kemudian bertanya kepada pembacanya apakah mereka akan berdiam diri dan mencari selamat saja, atau bertindak dan melawan balik. “Manual ini disediakan untuk Anda yang memutuskan untuk berperang. Manual ini disusun bagi rakyat biasa yang memutuskan bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya jalan untuk menjatuhkan rezim berkuasa,” tulisnya. Sungguh berbahaya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Agus Rianto mengatakan, perkembangan teknologi memungkinkan setiap orang untuk melakukan dan menyebarkan apapun lewat dunia maya. “Produk-produk seperti itu dibuat oleh pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas negara dan masyarakat. Tapi kami berharap tidak ada yang terpengaruh,” kata Agus.

Buku kelompok kiri

Noor Huda mengatakan, manual gerilya kota yang beredar di internet tersebut merupakan terjemahan dari buku gerilya kota kelompok kiri yang dicampur dengan argumentasi Islam. Buku kelompok kiri yang dimaksud itu yakni “Minimanual of the Urban Guerrilla” karangan gerilyawan Brasil Carlos Marighella yang diterbitkan Juni 1969.

Minimanual of the Urban Guerrilla berisi cara-cara untuk menggulingkan rezim otoriter dengan tujuan revolusi. Buku itu mendukung Brasil bertransformasi menjadi negara komunis seperti Kuba. Selama beberapa waktu, buku ini digunakan oleh sejumlah organisasi gerilya. Namun dalam beberapa dekade terakhir peran buku itu di kalangan gerilyawan kiri menurun –sampai tiba-tiba ekstremis Islam menggunakannya kembali.

Minimanual of the Urban Guerrilla sesungguhnya dilarang beredar di banyak negara. Namun buku itu tetap saja dicetak dan terpampang di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat.

Salah satu hal yang membuat pakar teroris Noor Huda menyebut pola gerilya kota dalam buku ini mirip dengan rangkaian kasus penembakan di Tangerang dan Jakarta tiga bulan terakhir adalah karena pelaku sama-sama menyasar polisi.

Dalam bukunya, Carlos Marighella jelas menjadikan polisi sebagai target. “Hal yang harus selalu diingat oleh setiap gerilyawan kota adalah ia hanya dapat mempertahankan eksistensinya jika membunuh polisi dan mereka yang berlaku represif,” tulisnya.

Bukan yang pertama

Manual gerilya kota ala ekstremis Islam bukan buku panduan teroris yang pertama. Sebelum ini, sudah banyak panduan merakit bom yang digunakan berbagai kelompok teroris di Indonesia untuk membuat bom. Panduan semacam itu misalnya pernah ditemukan polisi di kediaman teroris bom Tambora, Muhammad Toriq.

Di rumah Toriq, Gegana menemukan kertas yang berisi tulisan senyawa kimia yang ternyata merupakan tata cara merakit bom. Di samping kertas itu, Gegana juga menemukan barang-barang yang digunakan sebagai bahan peledak seperti detonator bom dan lembaran pembuatan racun atau bubur California.

Mabes Polri menyatakan, situs pembuatan bom memang bisa diakses dengan mudah lewat internet. Banyak di antara teroris yang dibekuk polisi pun ternyata belajar membuat bom secara otodidak lewat internet. Polri pun sempat meminta Kementerian Informasi dan Informatika untuk mengawasi dan memblokir situs-situs yang berpotensi menjadi panduan teroris supaya tidak tersebar ke masyarakat.

Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius yang kini menjabat Kapolda Jawa Barat beberapa waktu lalu mengatakan, para calon pengantin teroris yang terlibat dalam berbagai bom bunuh diri cenderung belajar membuat bom dari internet.

Menurutnya, pola terorisme masa kini tidak lagi direktif atau top-down dari pimpinannya, tapi parsial. Teroris dari suatu kelompok bisa langsung beraksi tanpa menunggu perintah dari pemimpinnya. Aksi teror sporadis pun bisa berlangsung karena bahan dasar pembuat bom mudah didapat di pasar-pasar. Pupuk saja bisa jadi bahan bom.

“Buku mengenai ajakan teror harus diwaspadai dan disensor untuk meminimalkan aksi teror,” kata Suhardi. Namun di era digital seperti sekarang di mana buku tidak selalu hadir dalam bentuk cetak, kesulitan Kepolisian untuk memantau buku-buku teror pun bertambah. (eh)

viva

KRI Malahayati-362 Amankan Perairan Bali

KRI Malahayati-362 melaksanakan patroli di perairan Pulau Bali dalam rangka pengamanan Very Very Important Person (VVIP) RI 1 selama melaksanakan kunjungan di Pulau Dewata dalam rangka pengecekan kesiapan pelaksanaan KTT APEC 2013. Selama dua hari, Presiden SBY dijadualkan mengecek persiapan pelaksanan KTT APEC.

“Selama pengamanan VVIP RI 1, KRI Malahayati-362 bersama dengan pesawat udara patroli maritim TNI AL melaksanakan pengawasan wilayah perairan dengan tugas pokok mencegah infiltrasi serta sabotase musuh yang dilakukan melalui laut,” kata Kadispen Koarmatim, Letkol Laut (KH) Yayan Sugian dalam siaran pers, Rabu (18/19).

Selain itu, unsur Satkor Koarmatim ini mengoptimalkan kekuatan anti udaranya untuk maksimal mendukung pengamanan. Mulai dari Presiden landing hingga take-off di Bandara Ngurah Rai, radar udara serta senjata anti udara yang dimiliki KRI Malahayati-362 selalu siaga mengantisipasi ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu.

Sementara itu, Komandan KRI Malahayati-362 Letkol laut (P) Moch. M Irchamni mengatakan tugas menjaga Perairan Bali merupakan kepercayaan dari pimpinan TNI AL melalui Pangarmatim yang harus dipertanggungjawabkan. “Presiden merupakan simbol negara dan kami wajib mengeluarkan seluruh kemampuan baik personel dan material yang dimiliki untuk pengamanan," tegas Komandan.

Disinggung mengenai keberadaan KRI Malahayati-362 yang melaksanakan patroli di pesisir pantai wisata daerah Bali, Komandan KRI Malahayati-362 menyampaikan bahwa kehadiran KRI justru akan memberikan rasa aman lebih khususnya turis asing. “Bahkan bidadari-bidadari Miss World yang ada di Pulau Dewata akan menyampaikan ke negara mereka tentang konsistensi negara Indonesia dalam menjaga aset yang dimiliki,” ujar Irchmani bercanda.

jurnas

Pindad dan TNI AD Uji Sertifikasi Amunisi Meriam 105 mm

Ilustrasi Amunisi Pindad

Kebumen - PT Pindad (Persero) bersama TNI AD melakukan uji coba amunisi meriam 105 mm yang merupakan amunisi kaliber besar dengan jangkauan mencapai 10,5 kilometer di lapangan Buluspesantren, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Uji coba amunisi ini dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi penilaian kualitas produk sebelum amunisi tersebut dipasarkan.

"Untuk mendapatkan sertifikasi kualitas produk sebelum dapat dipasarkan, kami harus melakukan uji coba," kata Deputi Direktur Bidang Litbang PT Pindad, Triono Priohutomo, Rabu (18/9/2013).

Ujicoba amunisi meriam 105 mm ini meliputi uji bertahan, uji redam, dan uji keamanan yang dilakukan oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD. Setelah melalui uji coba tersebut, nantinya akan dinilai dan diolah hingga keluar rekomendasi terkait kelayakan senjata tersebut.

"Kalau di Pindad sendiri sudah dilakukan uji coba dan hasilnya memenuhi persyaratan, tapi itu kan uji intern. Sedangkan uji amunisi ini meliputi dua tahap penguji yakni Pindad dan lembaga luar yakni TNI AD," ujarnya.

Triono menjelaskan, uji tersebut termasuk meliputi senjata amunisi yang ditembakkan tidak meledak dalam jarak kurang dari 100 dengan ditabrakan ke dinding pelat dalam jarak 100 meter, variasi jarak, serta ukuran ketahanan amunisi tersebut.

"Setelah lulus memenuhi persyaratan itu, produk Pindad sudah boleh dijual dan dipasarkan," jelasnya.

Meskipun masih diuji sertifikasi, amunisi tersebut sudah banyak di pesan. "Sudah ada beberapa, TNI kan latihan terus jadi ada kebutuhan amunisi," ungkapnya.

Produk lain dari PT Pindad juga banyak dipesan di antaranya produk amunisi kaliber kecil untuk dalam negeri. Misalnya senapan, mortir, amunisi mortir. Sedangkan kebutuhan untuk luar negeri lebih pada pemesanan amunisi khusus.

Detik

Patroli Terkoordinasi Indonesia-Australia Resmi Ditutup

KRI Hiu 634

PATROLI Terkordinasi Indonesia dan Australia (Patkor Ausindo) tahun 2013 di perairan yuridiksi Indonesia kawasan Timur dan perairan Australia secara resmi dinyatakan berakhir, Senin (16/9) dalam upacara penutupan dipimpin oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmatim (Guskamlaarmatim) Laksamana Pertama TNI Wuspo Lukito mewakili Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, di Lantamal VII Kupang.

Sementara pihak Australia dihadiri Air Commodore Ken Watson Comnorcom (Commander North Command) HMAS Coonawarra Darwin dan Atase Pertahanan Australia, Brigadier John Gould. Hadir pula Wakil Komandan Lantamal VII Kupang.

Patkor Ausindo dimulai tanggal 2 September 2013 sampai 16 September 2013 di Perairan Pulau Air, Laut Timor, dan Laut Arafuru serta wilayah perbatasan Laut antara Indonesia dan Australia.

Patkor Ausindo merupakan kegiatan patroli terkordinasi antara TNI AL dengan Royal Australian Navy (RAN) di wilayah perbatasan kedua negara.

Pangarmatim mengatakan wilayah perairan perbatasan Indonesia-Australia merupakan tanggung jawab kedua negara. Oleh karena itu, perlu adanya kesamaan persepsi dan tindakan dalam hal penanganan pelanggaran hukum di laut, khususnya bagi pelaksana di lapangan, sehingga dapat dicegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Pangarmatim mengharapkan kegiatan Patkor Ausindo 2013 sebagai media untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan persahabatan antara pemerintah Indonesia dan Australia, khusunya TNI AL dan Royal Australian Navy.

“Patroli terkoordinasi Indonesia-Australia juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan sebagai media pertukaran informasi di laut,” kata Pangarmatim seperti dibacakan oleh Guskamlaarmatim, Laksamana Pertama TNI Wuspo Lukito.

Berdasarkan siaran pers Dinas Penerangan Koarmatim, Koarmatim beserta kekuatannya melaksanakan Operasi Patkor Ausindo meliputi cegah/tangkal serta penindakan terhadap setiap tindak kejahatan.

Unsur-unsur yang terlibat KRI HIU-634 dengan Komandan Mayor Laut (P) Iwan Ridhwan, KRI Kakap-811 dengan Komandan Mayor Laut (P) Nurul Muclis dan satu pesawat Cassa NC 212.

Sedangkan RAN menerjunkan HMAS Wolongong-92 dengan Komandan Letnan Comander Michael Miller dan P3-C Orion.

jurnas

Mengapa DPR Dinilai Gagal Awasi Sektor Pertahanan?

Pengamat militer menilai kegagalan DPR, khususnya Komisi I, mengawasi korupsi di sektor pertahanan karena kurangnya pengetahuan mereka soal pertahanan. Hal tersebut disampaikan dua pengamat militer, yaitu Letjen (Purn) Agus Widjojo dan Edy Prasetyono.

"Pada dasarnya tantangan bagi kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota-anggota DPR agar mereka bisa melakukan fungsi DPR, yaitu legislasi, kontrol, dan anggaran secara lebih efektif, sehingga kontrol terhadap pemerintah pun juga bisa lebih efektif," ujar Agus Widjojo dalam acara peluncuran Indeks Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Pertahanan oleh Transparency International Inggris yang dipublikasikan bersama Transparency International Indonesia di Jakarta, Senin (16/9).

Menurut dia, kontrol yang lebih efektif terhadap kebijakan anggaran pemerintah dalam bidang pertahanan, akan ditentukan oleh apakah anggota DPR itu mempunyai dasar-dasar pengetahuan yang cukup untuk bisa memberikan kontrol terhadap pemerintah. Kemudian, apakah anggota-anggota DPR itu bisa memfungsikan perangkat-perangkat yang ada di DPR seperti tenaga ahli secara maksimal, sehingga keluaran yang diberikan setiap individu di DPR tidak hanya merupakan cerminan dari seorang individu saja, tapi menjadi keluaran dari sebuah sistem. "Dan di sini, peran dari anggota DPR itu juga tidak bisa terlepas dari peran partai politiknya," tukasnya.

Karenanya, ia berharap DPR bisa mengadakan perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus. "Karena memang yang namanya reformasi itu adalah sebuah proses kompleks yang tidak akan bisa kita selesaikan dalam waktu lima tahun, mungkin 10 tahun juga belum," tuturnya.

Edy Prasetyono menambahkan, kegagalan parpol dalam melakukan pendidikan politik adalah karena mereka hanya berorientasi kekuasaan. Selain itu, ia juga melihat masyarakat selama ini juga kurang menunjukkan sikap politik yang baik. "Artinya, kalau ada parpol yang bermasalah dengan korupsi, ya seharusnya jangan dipilih lagi. Jadi harus ada political punishment. Selama itu tidak dilakukan, tidak akan ada perubahan di DPR," tandasnya.

Sebelumnya hasil kajian Transparency Internasional Inggris yang dipublikasikan bersama Transparency International Indonesia pada Senin (16/9) menyebutkan dua pertiga dari 82 negara-negara di dunia dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap sektor pertahanan. Parlemen Indonesia menempati posisi berisiko tinggi, gagal melakukan pengawasan dan cenderung membiarkan sektor pertahanan memiliki risiko korupsi yang tinggi.

"Posisi Indonesia mengecewakan. Sektor pertahanan merupakan sektor strategis yang harus diawasi," ujar Dadang Trisasongso, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.

Menurut dia, lemahnya pengawasan terhadap sektor pertahanan negara sering mengakibatkan memburuknya kondisi alutsista, hilangnya aset-aset militer, maraknya korupsi dan banyaknya dana-dana yang tidak terawasi.

Korupsi di sektor pertahanan sendiri bukanlah barang baru. Setiap tahun, diperkirakan minimal 20 miliar dolar AS anggaran militer global dikorupsi. Potensi korupsi di sektor ini semakin meningkat mengingat 82 negara yang disurvei berporsi 94 persen dari total anggaran global sebesar 1,6 triliun dolar AS. "Karenanya, korupsi di sektor pertahanan bersifat berbahaya bagi operasionalisasi pertahanan, merusak kepercayaan, dan menghamburkan uang negara" tambah Oliver Cover, peniiti pertahanan dan perwakilan Transparency International Inggris.

Oliver memaparkan, posisi parlemen Indonesia berada pada level 33,3-49,9 persen dari skala 0-100 persen (kritis ke paling tidak berisiko tidak melakukan pengawasan).

Secara umum, kata Oliver, kecenderungan pengawasan parlemen terhadap sektor pertahanan yang terjadi di Indonesia mengikuti kecenderungan global. "Namun perlu diperhatikan bahwa lemahnya pengawasan parlemen Indonesia terhadap kebijakan eksploitasi sumber daya alam di kehutanan dan pertambangan yang dilakukan sektor pertahanan melalui yayasan, terhadap penentuan item-item rahasia, dan terhadap pemilihan informasi mana saja yang berguna untuk melindungi keamanan nasional dan intelijen, memperburuk level akhir yang diperoleh Indonesia," terang Oliver.

jurnal parlemen

Roll Out C-130H hibah dari Australia

Inilah dia foto resmi C-130H Hercules hibah Australia untuk Indonesia. Tidak seperti Hercules TNI-AU umumnya, kali ini pesawat angkut berat itu berbalutkan warna abu-abu tua. Dengan warna ini, sang putra dewa makin terlihat perkasa dan siap mengabdi untuk ibu pertiwi. Pesawat dengan nomor ekor A-1330 ini sudah roll out dari hangar Qantas Defense Services, dimana sebelumnya ia menjalani perawatan berat.

(Foto Combat Aircraft)

Menurut majalah Combat Aircraft, saat berdinas di AU Australia, Hercules ini menyandang nomor seri A97-006. Dikabarkan pula, pesawat ini akan dikirim ke Indonesia pada bulan Oktober nanti.

Australia sendiri kini telah memensiunkan armada C-130H mereka. 4 diantaranya kemudian dihibahkan ke TNI-AU, namun harus melalui serangkaian perbaikan dan upgrade senilai 58 juta Dollar. 3 pesawat lainnya direncanakan akan dikirim pada bulan april, agustus serta oktober 2014. Selain menerima hibah, Indonesia juga setuju membeli 5 Hercules bekas Austtralia, Simulator dan berbagai peralatan pendukung lainnya.

 

ARC 

Kerjasama PT.DI dan Thai Aviation Industry

Pada hari ini Selasa tanggal 17 September 2013 telah berlangsung penandatanganan kerjasama antara PTDI dengan Thai Aviation Industry Co. Ltd. (TAI), bertempat di Lantai I Gedung Pusat Manajemen PTDI, Bandung. Kerjasama antara kedua perusahaan, masing-masing ditandatangani Direktur Utama PTDI, Budi Santoso dan CEO TAI, Marsekal Weeranan Hansavata.

Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 18 Agustus 2010 lalu. Dalam naskah kerjasama ditegaskan bahwa kedua perusahaan yang sudah memiliki kemampuan yang tidak diragukan dan juga dikenal di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk menjalin kerjasama penjualan, customisasi dan perawatan pesawat CN 235 dan N 219 produk PTDI.

Selama ini Pemerintah Thailand, yang dalam hal ini Kementerian Pertanian Kerajaan Thailand telah mengoperasikan 5 unit NC 212 dan 2 unit CN 235 produk PTDI. Sementara satu unit NC 212-400 pesanan Kementerian Pertanian Thailand lagi dalam pengerjaan di PTDI. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa telah terjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara kedua Negara. Kementerian Thailand selama ini menggunakan pesawat produk PTDI untuk membuat hujan buatan.

Dengan ditandatanganinya kerjasama antara kedua perusahaan diharapkan adanya peningkatan keuntungan, baik profit maupun benefit. Dengan semakin dekatnya hubungan kedua perusahaan juga diharapkan makin mendekatkan kedua bangsa dan Negara dalam semangat kebersamaan ASEAN. Dalam sambutan singkatnya Dirut PTDI Budi Santoso, juga mengatakan “bahwa dengan terjalinnya kerjasama ini diharapkan lebih banyak lagi pesawat-pesawat produk PTDI yang terbang di atas langit Thailand”.

 

arc 

Rudal Pesawat Tempur Sukhoi

Penampakan Rudal Sukhoi (Fb Jiwa Merah Putih)

Pesawat tempur Sukhoi TNI AU lengkap sudah satu skadron (16 unit), setelah datangnya dua pesawat SU-30 MK 2 pada awal bulan September 2013. Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar – Sulawesi Selatan, merupakan home base bagi pesawat tempur SU-27 SKM dan SU-30 MK 2 Indonesia.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menyatakan kelengkapan skadron Sukhoi (16 pesawat) ditargetkan pada tahun 2014. Namun pengadaan alutsista 11 itu bisa dilengkapi dalam waktu yang lebih cepat di tahun 2013. Untuk itu program Kementerian Pertahanan selanjutnya adalah mendatangkan simulator pesawat tempur Sukhoi, serta dukungan konstruksi sistem yang bisa mengcover seluruh pesawat Sukhoi, pada tahun 2014. Hal ini disampaikan Wamenhan, saat mengunjungi Skadron 11 di Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar.

“Mesin simulator untuk melatih kemampuan para pilot penerbang tempur. Nantinya tidak perlu lagi mengirimkan pilot tempur keluar negeri untuk melatih skill teknis mereka. Tetapi jika simulator ini belum sampai tahun 2014, untuk sementara para pilot dikirim ke negara yang memiliki fasilitas simulator, seperti China yang telah memiliki kerjasama pertahanan Indonesia”, ujar Wakil Menteri Pertahanan.

Rudal Kh-31P Zvezda

Kejutan lain dari penambahan alutsista Skadron Udara 11 adalah telah terpasangnya rudal-rudal untuk pesawat tempur Sukhoi, antara lain Rudal Zvezda Kh-31P atau istlah NATO AS-17 Krypton. Rudal Krypton buatan Rusia ini dilengkapi sensor hybrid active-pasive guidance untuk menyergap sasaran darat maupun udara seperti, sistem pertahanan musuh atau pesawat mata-mata seperti AWACS, dari jarak 200 km. Rudal anti-radar ini bisa mematikan penjejaknya saat diserang.

Komponen paling menarik dari rudal Kh-31P adalah adanya kombinasi 5 roket, booster dan ramjet, yang dipadukan dalam dual roket pendorong (sistem propulsi ganda). Bentuknya mirip wahana antariksa Rusia, karena memang didisain oleh biro disain Soyuz di Turayevo.

Pada tahap awal misil ini berakselerasi menggunakan solid-fuel rocket engine, untuk mendapatkan kecepatan 1,8 Mach. Setelah itu mesin pendorong pertama dilepas, digantikan 4 mesin jet pendorong, untuk mencapai kecepatan 5 Mach. Kecepatan tinggi ini berguna untuk mengurangi resiko tertembak, termasuk harus menerobos sistem pertahanan musuh untuk menghancurkan radar penjejak, drone maupun pesawat AWACS. Karena rudal ini ditugaskan menghancurkan radar musuh atau pesawat AWACS, rudal Kh-31P tidak dibebani hulu ledak besar, melainkan hanya 90 Kg (Blast Frag). Rudal AS-17 Krypton memiliki panjang 5, 2 meter dengan berat 600 kg dan dijuliki negara barat dengan nama “AWACS killer”.

 

jakartagreater 

Mayor Sabarudin dan noda hitam perjuangan kemerdekaan

Perjuangan kemerdekaan Republik ini adalah proses tirakat panjang. Pilar-pilar negara bernama Indonesia, itu dibangun tertatih-tatih dengan darah orang banyak dari berbagai kelompok dan golongan. Perjuangan mereka itu tak pernah surut, ingin menjadikan republik ini sebagai negara berdaulat penuh di muka bumi ini.

Bicara kemerdekaan Indonesia, ingatan kita seolah kembali diketuk tentang kisah-kisah heroisme perjuangan anak-anak bangsa pada zaman malaise lama. Ada banyak kisah sudah dibukukan, atau sekadar menjadi kisah tutur generasi mendatang.

Anda tentu ingat kisah perjuangan Diponegoro, Cut Nyak Dien, Imam Bonjol, Jenderal Soedirman, atau epos perjuangan anak-anak muda Bandung dalam kisah Bandung Lautan Api dan kisah arek-arek Suroboyo dalam perang 10 November. Tentu masih banyak lagi kisah perjuangan lain, lengkap dengan riwayat tokoh-tokohnya.

Namun demikian, tak sedikit kisah perjuangan itu meninggalkan noda hitam. Misalnya kisah Mayor Sabarudin. Nama mayor ini cukup ditakuti di Karesidenan Surabaya pada masa perang kemerdekaan. Dia takuti karena terkenal kejam dan bengis.

Sabarudin pernah mengeksekusi secara terbuka seorang bernama Suryo yang dituduh sebagai mata-mata Belanda. Padahal, Suryo merupakan sesama bekas anggota PETA. Eksekusi itu ternyata di latar belakangi dendam pribadi terkait asmara. Antara Sabarudin dan Suryo pernah terlibat persaingan memperebutkan putri Bupati Sidoarjo yang terkenal cantik.

Gadis itu ternyata memilih Suryo karena lulusan OSVIA dan punya pengalaman pergi ke Belanda. Sabarudin tidak terima dan menyimpan dendam kepada Suryo.

Sabarudin kemudian mendapat kesempatan melampiaskan dendam saat menjabat sebagai Komandan Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) Karesidenan Surabaya. Kala itu, Suryo ditangkap oleh pemuda karena diduga mata-mata dan diserahkan ke PTKR. Tetapi, Suryo kemudian dibebaskan lantaran pernah membantu perjuangan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pimpinan Moestopo mengambil mitraliur berat kaliber 12,7 mm dan mitraliur kaliber 7,7/303 LE.

Namun demikian, selang dua hari, Sabarudin kembali menangkap Suryo dan tanpa proses hukum ia mengeksekusi musuhnya di Alun-alun Sidoarjo. Anak buahnya kemudian memenggal Suryo.

Sabarudin juga dikenal sering mendatangi Markas BKR Jawa Timur untuk meminta dana perjuangan. Tidak ada yang tahu dana itu digunakan untuk apa.

Akhirnya, bendahara BKR Jawa Timur kala itu Mayor Jenderal Mohammad Mangundiprojo menolak untuk memberikan dana perjuangan kepada Sabarudin. Hal itu memicu Sabarudin menyebar fitnah yang menyebut Mohammad korupsi.

Muhammad kemudian melapor ke Markas Besar Tentara (MBT) di Yogyakarta. Ternyata, Sabarudin memiliki pasukan yang kompak di MBT, sehingga Muhammad justru dianiaya oleh pasukan Sabarudin dan dibawa kembali ke Jawa Timur, tanpa sepengetahuan Perwira MBT.

Kabar itu terdengar hingga ke Presiden, lantas memerintahkan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Divisi VI pimpinan Soediro untuk menyelamatkan Mohammad. Soediro kemudian memerintahkan Resimen Madiun dan Resimen Kediri untuk mencegat konvoi Sabarudin.

Saat pencegatan di Madiun, konvoi Sabarudin berhasil lolos. Akhirnya, Resimen Kediri pimpinan Surachmad berhasil mencegat di jembatan Kertosono. Mohammad berhasil diselamatkan dan Sabarudin dibiarkan kembali ke markasnya.

Tidak hanya itu, Sabarudin ternyata juga menculik wanita-wanita Belanda untuk dinikahi secara paksa. Sabarudin menyukai wanita-wanita Belanda karena cantik, kemudian dijadikan budak pelampiasan seksnya.

Tingkah Sabarudin membuat Panglima Besar Jenderal Soedirman marah. Ia kemudian memerintahkan pasukan gabungan yang terdiri dari Pasukan Perjuangan Polisi (P3), Pesindo, Hizbullah dan Laskar Minyak menangkap Sabarudin.

Sabarudin berhasil ditangkap atas perintah Soedirman. Gabungan pasukan itu kemudian menjebloskan Sabarudin ke Penjara Wirogunan, Yogyakarta dan menunggu proses persidangan.

Malang tak dapat diduga, proses persidangan terhadap Sabarudin belum juga dijalankan, terjadi Agresi Militer Belanda I. Pada peristiwa itu, Sabarudin lolos dari penjara dan kembali ke Jawa Timur dan mengumpulkan kekuatan sebanyak satu kompi dan mendirikan Laskar Rencong.

Nama Sabarudin menjadi lebih baik berkat peristiwa Pemberontakan PKI Madiun, 18 September 1948. Pasukan Sabarudin mampu melumpuhkan Brigade 29 pimpinan Dachlan yang menjadi kekuatan PKI.

Nama Sabarudin kembali kotor lantaran terjadi insiden yang menewaskan tiga perwira TNI di Kediri. Atas hal itu, Kolonel Sungkono selaku pimpinan tentara di Jawa Timur memerintahkan Corps Polisi Militer (CPM) menangkap Sabarudin. Di tangan pasukan inilah, kisah keberingasan Sabarudin berakhir.(mdk/mtf)

 

merdeka 

Kostrad Latihan Bersama Dengan AD Filipina

Kepala Staf Divisi Infanteri (Kasdivif) 2 Kostrad Brigjen TNI Tatang Sulaiman, membuka Latihan bersama TNI Angkatan Darat (AD) dengan AD Filipina (Dolphine Training Activity), Selasa (17/9/2013).

Kegiatan ini melibatkan 50 personel, diantaranya 15 personel dari AD Filipina dan 30 personel TNI AD. Kegiatan ini berlangsung di gedung AGNI Belanusantara (Depo Pendidikan Bela Negara), Malang Jawa Timur.

Kasdivif 2 Kostrad Tatang menyampaikan, latihan ini dapat meningkatkan persahabatan dan kerja sama, serta meningkatkan profesionalitas keprajuritan. Sehingga tujuan latihan dapat tercapai secara optimal.

Kasdivif 2 Kostrad juga berharap, seluruh kegiatan latihan bersama dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh para prajurit, satuan dan angkatan darat kedua negara.

"Kedua pasukan ini akan dapat bertukar pikiran, antara TNI AD degan Angkatan Darat Filipina," kata Tatang.

sindonews

Indonesia, Mesir, Prabowo dan Kudeta

Jakarta - Sebagai pemerhati sejarah perjalanan bangsa Indonesia, saya perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini sudah ada ratusan, bahkan mungkin ribuan pesan yang masuk di Facebook dan Twitter Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang mendesaknya agar bersedia mengambil alih pemerintahan tanpa menunggu Pemilu 2014.

Dalam kata lain, cukup banyak Facebookers dan pengguna Twitter yang membujuk Prabowo agar turun ke jalan, memimpin sebuah kudeta untuk menjatuhkan pemerintah. Menurut saya ini adalah sebuah fenomena menarik.

Senin, 29 Juli 2013 kemarin di sela-sela acara buka puasa bersama dengan tokoh-tokoh ICMI di desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor saya bertemu dengan Prabowo, dan menanyakan tanggapan beliau atas banyaknya rakyat yang ingin Prabowo memimpin sebuah kudeta.

Dengan lugas Prabowo menegaskan bahwa “kudeta hanya dapat dilaksanakan oleh pasukan bersenjata”.

Memang benar, mungkin banyak rakyat kita yang lupa bahwa kondisi Prabowo saat ini sangat berbeda dengan tahun 1998. Saat itu, sebagai Pangkostrad TNI AD, sebagai komandan yang memiliki kuasa atau setidaknya pengaruh kuat terhadap sedikitnya 100 batalion tempur, Prabowo sangat memiliki kapasitas untuk memimpin kudeta.

Pada waktu itu, seperti saat ini, Prabowo juga menerima banyak desakan untuk memimpin kudeta, bahkan dari orang-orang terdekatnya.

Namun perjalanan sejarah mencatat bahwa Prabowo, yang banyak mendapatkan tudingan ini dan itu, ternyata memilih untuk tidak melakukan kudeta.

Padahal, pada tahun yang sama juga terjadi kudeta di Pakistan dan di Thailand.

Saat saya tanyakan kenapa, Prabowo menjawab bahwa ia percaya kudeta melanggar konstitusi. Kudeta melanggar UUD 1945. Prabowo percaya jika mengambil melangkahi konstitusi, ia dapat memicu kegaduhan politik yang akan merugikan rakyat Indonesia - seperti halnya yang terjadi di Mesir saat ini.

Kalau kita pelajari dan simak di televisi proses pergolakan yang sekarang terjadi di Timur Tengah pada umumnya, dan Mesir pada khususnya, dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi di negara kita pada 1998, kita pantas untuk bersyukur.

Kita pantas dan patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia bisa melakukan transisi ke demokrasi dengan relatif sedikit pengorbanan. Bandingkan dengan di negara-negara di Timur Tengah, dimana angkatan udara negara tersebut meroket ibukotanya sendiri. Tentara menembak rakyatnya sendiri. Panzer serta tank meroket rumah-rumah rakyatnya sendiri.

Saya menilai bahwa pada tahun 1998, tokoh-tokoh di dalam TNI terutama mereka yang satu generasi dengan Prabowo, generasi paska-45, mendorong dan terbuka serta mendukung sepenuhnya proses reformasi.

Prabowo melakukan itu karena ia sadar bahwa TNI adalah tentara rakyat. Seluruh pelajaran dan indoktrinasi yang diajarkan oleh TNI adalah selalu membela rakyat, membela rakyat, membela rakyat. Mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan yang lain serta memegang teguh konstitusi.

Adalah fakta bahwa sejarah mencatat bagaimana TNI menjadi bagian dari hanya sedikit tentara dunia yang dengan sadar dan sukarela mengundurkan diri dari politik dan menyerahkan kendali pemerintahan pada tokoh-tokoh sipil. Sebuah fenomena yang juga terjadi di Taiwan, terjadi di Korea, terjadi di Turki, dan akhirnya juga oleh Myanmar belakangan ini.

Apa yang terjadi saat ini, kerisauan serta desakan rakyat Indonesia kepada Prabowo untuk memimpin kudeta bisa dikatakan sama dengan apa yang terjadi di Mesir namun dalam tempo yang berbeda.

Jika Mesir baru menjadi demokrasi selama satu tahun, bangsa Indonesia setelah memilih dan melaksanakan demokrasi selama 15 tahun. Rakyat Mesir dan rakyat Indonesia sama-sama menyadari benar bahwa reformasi dan demokrasi tidak menghasilkan kekuatan dan kedaulatan ekonomi.

Coba sekarang kita lihat, komoditas apa yang telah mampu kita buat untuk keperluan bangsa sendiri. Sampai dengan saat ini kita belum juga memiliki mobil, motor, dan televisi buatan Indonesia.

Beberapa tahun terakhir ini, negara yang terdiri dari tiga perempat laut harus mengimpor garam. Kita juga telah menjadi bangsa agraris yang harus mengimpor beras, gula, bawang, cabai, singkong, daging, susu dan berbagai kebutuhan perut lainnya.

Bahkan sebagian besar sandal dan celana dalam yang digunakan oleh rakyat kita saja buatan rakyat negara lain.

Keinginan rakyat agar Prabowo segera menjadi presiden adalah bukti nyata bahwa banyak warga negara Indonesia yang memahami sebuah kondisi yang Prabowo namakan sebagai “paradoks Indonesia”.

Memang sudah 10 tahun terakhir ini, Prabowo berkeliling dan menyatakan bahwa mazhab sistem ekonomi neoliberal kebablasan, yang dianut oleh pemerintah yang sekarang sedang berkuasa, gagal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Adalah fakta bahwa sistem ekonomi neoliberal membiarkan semakin lebarnya jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Selain itu, sekarang seolah-olah kita menjadi tamu di negara kita sendiri. Seolah-olah kita harus hormat, tunduk dan minta ijin kepada mereka-mereka yang justru mencuri dari kekayaan rakyat.

Inilah fenomena yang terjadi, fenomena yang mendasari angan-angan rakyat turun ke jalan untuk memaksakan perubahan kepemimpinan serta perubahan sistim ekonomi tanpa menunggu proses-proses demokrasi dan pemilihan umum.

Melalui tulisan ini saya ingin mengingatkan dan mengajak saudara, sesama warga negara Indonesia, bahwa walaupun kita sama-sama risau, kita harus melihat dan harus belajar dari pengalaman Mesir. Kondisi bangsa kita saat ini memang kronis, namun mari kita sama-sama bersabar.

Jika kita tidak puas dan menghendaki perubahan, menghendaki kepemimpinan yang kuat dan tegas, mari kita salurkan suara kita melalui pemilu yang tinggal delapan bulan lagi.

[Kombes Pol. (Purn.) H. Thamrin Dahlan, SKM, M.Si]
Ketua Umum Iluni Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Dosen Universitas Gunadarma, dan citizen journalist di Kompasiana.com

 

gatra 

Membangun Armada Kapal Selam

SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seyogyanya membangun armada kapal selam guna mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani menuju world class navy. Pembangunan kapal selam ini dipandang perlu untuk mendukung pertahanan negara yang efektif dan berdaya tanggal tinggi. Saat ini, TNI AL sedang merancang untuk membangun pangkalan kapal selam di Palu, Sulawesi Tengah.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Marsetio mengatakan pembangunan kekuatan pertahanan harus sejalan dengan strategi pertahanan negara yang tepat dan mampu memaksimalkan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Menurut Marsetio, sejarah membuktikan bahwa kapal selam merupakan senjata penghancur lawan yang sangat sukses. Terbukti dalam keterlibatan kapal selam selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, perang India-Pakistan, perang Malvinas dan perang dingin.

“Kapal selam merupakan salah satu kekuatan Angkatan Laut yang memiliki kemampuan handal sebagai salah satu striking force paling ditakuti dalam perang laut, sulit dideteksi lawan dan dapat menyusup ke jantung pertahanan daerah lawan tanpa diketahui,” kata KSAL Laksamana TNI Marsetio saat membuka Sarasehan Kapal Selam di Wisma Elang Laut, Jakarta, Minggu (15/9).

Sarasehan ini mengangkat tema ‘Kapal Selam Ke Depan’ yang diselenggarakan tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Satuan Kapal Selam, TNI AL. Dalam acara ini hadir Warga Korps Hiu Kencana sebutan untuk Satuan Kapal Selam.

Sarasehan ini juga menampilkan pembicara yakni Pengamat Militer, Kusnanto Anggoro dengan topik Peran Kapal Selam dalam sistem pertahanan negara maritim; Asisten Perencanaan KSAL, Laksda TNI Ade Supande tentang Rencana Strategis TNI AL dalam Membangun Kapal Selam ke depan; mantan KSAL, Laksamana TNI (Purn) Sumardjono tentang kebijakan industri pertahanan dan Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono tentang Pembangunan Submarine Training dan persiapan personel pengawak kapal selam dalam rangka menyongsong kebangkitan kekuatan kapal selam.

Menurut Marsetio, kapal selama yang dibangun saat ini memiliki tingkat kesenyapan dengan Radiated Noise Level yang rendah, tingkat penghindaran deteksi ((silent and stealthy), memiliki persenjataan yang mematikan (deadly), dapat beroperasi secara individu, tidak membutuhkan escort atau perlindungan baik oleh kapal permukaan oleh pesawat udara.

Kapal selam ini juga mampu membawa personel pengawak yang cukup banyak rata-rata 10 personel dan tim-tim khusus dengan akomodasi yang memadai. Dengan begitu, dapat digunakan untuk operasi-operasi infiltrasi dan sabotase.

Marsetio berpendapat kapal selam bagi Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkuri, karena akan menimbulkan efek daya tangkal sekaligus memberikan pengamanan yang optimal di laut.

Dalam perencanaan strategis TNI AL sesuai dengan kekuatan pokok minimum membutuhkan kekuatan kapal selam sebanyak 5 unit yakni 3 unit pengadaan baru dan 2 unit direvitalisasi. Namun dalam postur ideal, menurut Marsetio, TNI AL membutuhkan kekuatan kapal selam sebanyak 10 unit yang baru.

Ia menjelaskan pengadaan kapal selam Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor (PLN/KE) yang saat ini sedang berjalan di Korea Selatan sebanyak 1 unit. Berdasarkan rencana pemenuhan kekuatan pokok minimum TNI AL tahun 2010-2014 akan dibangun kapal selam diesel elektric (DE) yang sudah terkontrak 3 unit dan akan berakhir hingga tahun 2017.

“Pembangunan kapal selam ke-3 akan dibangun di galangan lokal dengan memaksimalkan transfer of technology (TOT),” kata Marsetio.

Sementara Pangarmatim, Laksda TNI Agung Pramono mengatakan kapal selam merupakan alutsista TNI AL memiliki sifat taktis khusus dengan reka bentuk dan tingkat teknologi yang dapat melaksanakan berbagai operasi dengan tingkat kerahasiaan tinggi dan resiko tinggi. Karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan pengawak yang memiliki profesionalitas yang tinggi pula.

Agung membenarkan, sejak berdiri Satuan Kapal Selam pada tahun 1959 hingga saat ini, fasilitas pangkalan khususnya untuk pelatihan awak kapal selam amat sangat kurang. Begitu kurangnya frekuensi operasi unsur-unsur Satuan Kapal Selam dapat berimplikasi pada terjadinya degradasi kemampuan dan profesionalisme pengawak kapal selam.

Mantan KSAL, Laksamana TNI (Purn) Sumardjono mengingatkan bahwa anggaran jangan dijadikan alasan pembenar untuk tidak bisa bangkit memenuhi kebutuhan alutsista dalam memperkuat postur pertahanan. “Indonesia perlu melangkah menuju kemandirian nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan,” kata Sumardjono.

 Hibah Kapal Selam 

Pengamat Militer Kusnanto Anggoro menyarakan kepada pemerintah Indonesia khususnya TNI AL untuk menerima hibah 10 unit kapal selam dari Rusia.

“Kalau pengadaan kapal selam masih kurang dari 18 unit masih bisa diterima karena masih dalam batas kebutuhan sesuai geografis Indonesia sebagai negara maritim,” kata Kusnanto Anggoro.

KSAL Marsetio menyatakan telah mendapat perintah dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk meninjau kemungkinan untuk menerima hibah 10 unit kapal selam dari Rusia.

jurnas

Kobangdikal Luluskan 15 Pilot TNI AL

Setelah menjalani Pendidikan selama 18 bulan, 15 Perwira Pertama (Pama) TNI AL berhasil menyelesaikan Pendidikan Perwira Penerbang (Dikpabang) TNI AL Angkatan ke -20 di Sekolah Penerbang TNI AL (Senerbang) Pusat Pendidikan Khusus, Komando Pendidikan Operasi Laut, Kobangdikal, Senin, (16/9).

Penutupan pendidikan sekaligus pelantikan penerbang TNI AL tersebut, dipimpin langsung Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Dankobangdikal) Laksamana Muda TNI Widodo, SE di Base Ops Pangkalan Udara TNI AL, Juanda, Sidoarjo.

Selain Dankobangdikal hadir dalam acara tersebut orang pertama di Pusat Penerbangan TNI AL, Komandan Puspenerbal Laksma TNI I. Nyoman Nesa, Wadan Kobangdikal Brigjen TNI Marinir Sturman Panjaitan, Dankodikopsla Laksma TNI Aswad, SE, MM, Kadispsial Laksma TNI FX. Agus Susilo, MM dan pejabat teras Kobangdikal lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kobangdikal menyampaikan ucapan selamat kepada para mantan siswa Dikpabang atas keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan di Senerbal, Pusdiksus, Kodikopsla, Kobangdikal ini.

Ia berharap, Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diproleh selama menempuh pendidikan penerbang, mampu dipahami dan diaplikasikan dengan benar di medan tugas serta dikembangkan sehingga mampu memberi dampak signifikan terhadap organisasi.

Selain penyematan Brevet Penerbang, dalam penutupan Dikpabang angkatan ke-20 itu juga dianugerahkan medali lulusan terbaik kepada Lettu Marinir Aditya Tri Widiastama yang sebelumnya berdinas di kesatuan Yonif 8 Brigif 3 Lampung.

Menurutnya Dankobangdikal pelantikan penerbang TNI Angatan Laut yang lebih dikenal dengan Wing Day ini, memiliki dua makna yaitu, secara pribadi bagi perwira penerbang dan secara intitusi TNI AL. Bagi pribadi, lanjutnya, moment ini merupakan bagian dari perubahan status profesi seorang perwira menjadi perwira penerbang dengan kosekuensi logis terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, sehingga dituntut memiliki penampilan, sikap, perilaku dan profesionalitas yang tinggi di bidangnya.

Sedangkan makna bagi institusi adalah akan memberikan harapan ke depan semakin meningkatnya organisasi karena bertambahnya jumlah penerbang yang berkualitas di jajaran TNI AL dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang) di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia.

Sesuai konsep peperangan laut modern lanjutnya, kekuatan armada laut dituntut mampu berlaga di empat mandala tempur yakni permukaan laut, bawah permukaan laut, udara maupun pantai musuh. Oleh sebab itu unsur penerbangan menjadi salah satu Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang senantiasa terlibat secara Intens baik sebagai kekuatan pemukul, sarana angkut Logistik dan personil maupun sebagai pengumpul data intelijen.

“Unsur Udara TNI AL akan terus dibina dan dikembangkan. Pesawat sebagai mata dan telinganya KRI, menjadi rujukan awal terhadap ancaman di laut, oleh karena itu profesionalitas para penerbang TNI AL menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pengamanan yuridiksi laut Indonesia,” jelasnya.

(Pen Kobangdikal)

TNI AL

Jalanan di Jakarta Tak Mampu Dilindas Tank Leopard Berbobot 62 ton

MBT L2R

Wamenhan Sjafrie Syamsuddin meminta agar perencanaan tata ruang Jakarta disinkronkan dengan strategi pertahanan. Bukan ingin menjadikan Jakarta sebagai kota pertahanan, tetapi berjaga-jaga bila ada keadaan darurat.

"Mesti ada satu akses yang bisa memfasilitas kebutuhan-kebutuhan pertahanan apabila dalam kondisi emergency (darurat)," kata Sjafrie saat ditemui majalah detik di kantornya Kamis dua pekan lalu.

Sjafrie pun bergegas melobi Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Bukan tanpa alasan, Jokowi tengah getol memelototi tata ruang DKI. "Supaya strategi pertahanan bisa mendapat porsi dalam rancangan tata ruang DKI," imbuhnya.

Sjafrie menuturkan, permintaan itu mengikuti proses modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia, yang tengah dilakukan saat ini.

Sudah sekitar 15 tahun peralatan militer TNI tidak diperbarui. Modernisasi itu baru terwujud pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun delivery, di mana Indonesia mulai menerima pengiriman peralatan militer yang dipesan beberapa waktu lalu.

"Tidak hanya (alutsista) berskala teknologi menengah, tapi juga berteknologi tinggi, baik untuk TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara," ucap mantan Panglima Kodam Jaya ini.

Mulai September ini, misalnya, Indonesia akan kedatangan tank berat atau main battle tank jenis Leopard dari Jerman secara bertahap dari 180 buah yang dipesan. Paket itu terdiri atas 119 unit tank berat, 50 unit infantry fighting vehicle, dan 11 kendaraan pendukung, seperti tank mekanis, jembatan, serta ambulans. Sebelumnya, TNI AD menggunakan kendaraan tempur ringan.

detik

Menjelang Kunjungan PM Rutte

Akhir Agustus 2013 ada kabar luka sejarah dari DenHaag dengan statemen PM Belanda Mark Rutte bahwa Belanda akan meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan kasus pembantaian massal yang dilakukan negeri itu dalam perang kemerdekaan RI tahun 1945-1949 khususnya kebuasan Westerling. Berita ini menyebarkan ingatan sejarah pada cerita kejam yang dilakukan Belanda dalam upaya memuaskan libido menjajahnya yang tak kunjung orgasme setelah lebih tiga abad memperkosa harga diri bangsa Indonesia. Permintaan maaf itu direalisasikan secara resmi tanggal 12 September 2013 melalui Dubes Belanda untuk Indonesia Tjeerd Feico de Zwaan di Jakarta.

Kalau ingin diurut ini adalah kekalahan seri keenam dari penjajah paling tidak bermutu sedunia itu terkait dengan rangkaian episode perjalanan bangsa berdaulat penuh Republik Indonesia. Yang pertama pengakuan dan penyerahan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Kemudian kekalahan penalti diplomatik Belanda lewat ancaman militer RI yang kuat pada saat Trikora sehingga Papua kembali. Ketiga adalah kekalahan keangkuhan “tuan tanah kedaung” Mr Pronk yang merasa menjadi “tuan dermawan” lewat IGGI. Pak Harto membubarkan IGGI pada bulan Maret 1992 dan menggantinya dengan CGI tanpa ada Belanda lagi.

KRI Diponegoro

Seri berikutnya, yang keempat adalah menerima secara politis dan moral pengakuan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 yang dilakukan Belanda tanggal 16 Agustus 2005. Selama 60 tahun Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949. Sebagai penghormatan pengakuan itu Belanda mengirim Menlunya Ke Indonesia untuk mengikuti upacara HUT Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2005 di Istana Negara. Yang kelima adalah pengakuan kesalahan atas tragedi Rawa Gede dan yang terakhir ini yang lebih seram pengakuan kesalahan atas tragedi pembantaian Westerling di Sulsel.

PM Belanda Rutte dengan delegasi besarnya akan berkunjung ke Indonesia minggu ketiga Nopember 2013. Formula langkah diplomatik yang dilakukan Belanda ini diyakini sebagai pemanis rasa dari pahitnya hubungan persahabatan kedua negara selama beberapa tahun terakhir ini. Kita mencatat gagalnya kunjungan Presiden SBY awal Oktober 2010 karena provokasi Wilders dan RMS. Catatan lain adalah ketika RI hendak bertransaksi bisnis alutsista untuk membeli tank Leopard, transaksi itu dikaitkan dengan urusan HAM. Akhirnya RI berpaling ke Jerman sambil berujar: emang lu siape.

Tentu kunjungan PM Belanda akan kita sambut dengan baik sebagai tanda bangsa ini bermartabat dan menghargai tamu. Kita meyakini disamping ada upaya mencari simpati Indonesia untuk kerjasama ekonomi dalam arti luas, keinginan untuk bekerjasama dalam bidang militer sangat kuat auranya. Sepanjang tidak mengkait-kaitkan transaksi bisnis dengan persyaratan mendikte HAM dan urusan dalam negeri bangsa ini, kita bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan bicara apa saja yang saling menguntungkan. Bukankah itu fundamen dasar dalam membangun dan mengelola hubungan antar negara.

Belanda disinyalir terlambat memahami tentang potensi kekuatan yang dimiliki Indonesia atau terperangkap oleh gengsi diri sebagai kolonial berpangkat briptu. Maksudnya dia masih merasa sebagai perwira tinggi yang mau mengatur-atur urusan dalam negeri Indonesia sebagaimana dulu ketika masih menjajah negeri ini. Padahal untuk urusan jajah menjajah negeri bawah laut itu tidak membawa nilai apapun bagi bekas jajahanya, Indonesia. Bandingkan dengan Inggris atau Spanyol. Terhadap negeri–negeri jajahannya dulu Inggris mampu mengakhirinya dengan cara baik-baik dan elegan. Memberi kemerdekaan dan kemudian bekas jajahannya dikenal dengan grup persemakmuran. Spanyol, tidak sekedar menjajah tetapi mampu berinteraksi dan memberikan warna dengan warga dan kultur jajahannya. Bekas jajahan Spanyol kita lihat mayoritas agamanya sama, bahkan nama orangnya pun ikut nama Spanyol, contoh nama orang-orang Filipina.

Sebagian daftar belanja alutsista RI

Tetapi ada sebuah “nilai tambah” yang bisa menjadi sebuah “penghargaan” dalam bentuk lain untuk wong londo iki. Nilai tambah itu adalah sebagai lawan tanding RI dalam perang kemerdekaan 1945-1949. Kompor nasionalisme untuk pejuang republik adalah si Belanda itu. Bangkitnya semangat patriotik dan nasionalisme bangsa ini karena ngeyelnya si penjajah itu. Sehingga perjuangan yang berdarah-darah, bahu membahu seluruh laskar bersenjata RI dan rakyat yang memberikan dukungan logistik dan moril menumbuhkembangkan jati diri berbangsa, mempertaruhkan segalanya. Dan itulah keampuhan bangsa ini sampai sekarang, nasionalisme dan jiwa patriotik.

Fakta tak terbantahkan beberapa tahun ini, belanja alutsista RI yang besar, pasar ekonomi dengan kekayaan sumber daya alam yang menggiurkan, kekuatan daya beli, pertumbuhan ekonomi yang jelas berkelas, boleh jadi adalah hasrat yang ingin dilunasi Belanda untuk menarik dua tiga sendok madu dari republik ini. Kegagalan mendapatkan US $280 juta dari transaksi tank Leopard bekas karena arogansi atas nama kebebasan berpendapat bisa saja akan “dihidupkan” kembali. Lebih dari itu jika saja Belanda mau memahami cara pandang Indonesia khususnya dalam pola pengadaan alutsista, tidak sulit mengajak delegasi bisnisnya untuk bermurah ilmu, membagi teknologi.

Bukankah hubungan historis “sebab akibat” Belanda-Indonesia dimasa lalu yang hitam itu bisa “dibayar sebagian” dengan balas jasa teknologi militer berlabel simpati. Saatnya lah Meneer membayar sebagian luka sejarah itu dengan memberi simpati, menawarkan teknologi militer dan teknologi-teknologi yang lain untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Itu pun kita tak memaksa karena kita toh sudah mampu berdiri dan berlari menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kita sedang menuju kelas negara berpenghasilan menengah, ekonomi kita 16 besar dunia mengungguli Belanda, anggota G20 Belanda tidak.

Kalau boleh jujur sesungguhnya hubungan persahabatan dengan Belanda lebih pada hubungan historis, tidak berpengaruh banyak pada hubungan ekonomi. Posisi kekuatan ekonomi, kekuatan pasar Indonesia dan potensi kekuatan sumber daya alam Indonesia yang mengungguli Belanda, itulah sejatinya kekuatan tawar yang dimiliki Indonesia saat ini. Dan pada posisi itulah PM Belanda akan berkunjung ke tanah air. Saatnya menegakkan kepala dan membusungkan dada tapi jangan lupa dengan senyum dan keramahan yang merupakan jati diri bangsa ini. Selamat datang Meneer.

analisis alutsista 

Nasib Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura Ke Komisi I

Tentang keinginan dari sebagian anggota Komisi I, agar ratifikasi perjanjian ektradisi dan perjanjian pertahanan itu dipisahkan, Pramono mengatakan tentu sebagian anggota Komisi I memiliki pertimbangan yang mendalam dan panjang, dengan maksud dan tujuan mencegah terjadinya kerugian bagi kepentingan RI.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo menyerahkan sepenuhkan pada Komisi I terkait kelanjutan dan penyelesaian perjanjian ekstradisi RI dengan Singapura, yang telah mengendap cukup lama.

"Kewenangan ini ada pada Komisi I, karena mereka yang memahami dan mengetahui tentang tugas mereka. Sehingga kalau sampai mereka belum menyepakati untuk ditindaklanjuti berarti ada persoalan-persolan prinsip yang dianggap oleh teman-teman Komisi I belum perlu diajukan ke rapat paripurna," ujar Pramono Anung Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (12/9).

Perjanjian ekstradisi RI dengan Singapura, kata Pramono, memang semestinya tidak menjadi pembahasan yang berlarut-larut. Tetapi karena ini sudah menyangkut Singapura, pasti ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi Komisi I. "Kalau menyangkut Singapura ini kan banyak persoalan-persoalan yang dari dulu ada di grey area. Sehingga memang harus disikapi secara hati-hati," kata politisi PDIP tersebut.

Terhadap keinginan dari sebagian anggota Komisi I, agar ratifikasi perjanjian ektradisi dan perjanjian pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) itu dipisahkan, menurut Pramono, tentu sebagian anggota Komisi I memiliki pertimbangan yang mendalam dan panjang, dengan maksud dan tujuan mencegah terjadinya kerugian bagi kepentingan RI.

Seperti diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menlu Marty Natalegawa, Rabu (11/9), sebagian besar anggota Komisi I mendorong soal perjanjian ekstradisi dengan Singapura dapat segera dituntaskan. "Karena, semakin lama hal itu tidak diselesaikan, pihak yang paling dirugikan adalah Indonesia sendiri. Karena memang pihak Singapura ingin mempertahankan kondisi seperti ini, agar mereka tetap mendapat keuntungan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin.

jurnal parlemen

Presiden Harapkan “Sail” Jadi Ajang Tahunan

KRI 724 (Ani Yudhoyono)

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berharap ajang “sail” yang sudah diselenggarakan selama ini dapat menjadi ajang tahunan.

"Acara sail dan wisata telah lima kali kita selenggarakan. Manfaat sosial dan ekonominya nyata. Saya tetapkan untuk menjadi kegiatan tahunan," tulis Presiden SBY dalam akun twitter-nya, @SBYudhoyono, Minggu (15/9).

Presiden mengatakan, salah satu sarana pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui penyelenggaraan acara “sail” dan juga wisata yang sudah dilakukan secara terus-menerus selama lima tahun.

Kepala Negara mengatakan, “sail” memiliki banyak manfaat. Presiden mencontohkan Sail Komodo 2013, Pemerintah dan TNI serta Polri dan dunia bisnis melaksanakan operasi bakti dan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang memerlukan.

Kehadiran peserta dari mancanegara, kata Presiden, juga bisa mempromosikan keindahan alam Indonesia.

"Kehadiran peserta asing dapat memperkenalkan Pulau Komodo dan sekitarnya yang bisa mendatangkan wisatawan asing lebih banyak lagi," kata Presiden.

Presiden mengatakan, ia optimistis sektor pariwisata nasional dapat terus berkembang, antara lain melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta.

"Potensi ekonomi dari sektor wisata kita tinggi dan masih bisa kita kembangkan. Saya mengajak daerah dan dunia bisnis untuk bekerja sama,"ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah melangsungkan lima kali “sail” yaitu Sail Bunaken, Sail Banda, Sail Wakatobi, Sail Morotai, dan terakhir Sail Komodo.


jurnas

Indonesia Inginkan Solusi Damai di Filipina

MANILA -- Pemerintah Indonesia menginginkan tercapai solusi damai dari konflik yang terjadi di Filipina. Atas dasar itu, Indonesia selalu siap jika diminta untuk menengahi konflik senjata, antara pejuang Moro National Liberation Front (MNLF) dan aparat Filipina di kota Zamboanga.

Dikutip dari Philipinne Star, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa mengatakan Indonesia sebagai tetangga dan Perjanjian Damai tahun 1996, tentu terus memantau perkembangan Filipina. Meski begitu, Indonesia mendesak semua pihak untuk menahan diri. Selain itu memastikan keselamatan dan keamanan seluruh warga sipil.

''Solusi damai adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil kedua belah pihak,'' kata dia, tulis Philipine Star, Jumat (14/9) yang dilansir Ahad (15/9). Kedua pihak, tutur Natalegawa juga sepatutnya mensandarkan diri pada Perjanjian Damai tahun 1996.

Ia menegaskan Indonesia selalu siap, atas permintaan seluruh pihak yang berkepentingan, untuk berkontribusi dalam perdamaian. Serta, lanjut dia, memulihkan kondisi di Filipina Selatan. MNLF sendiri tak pernah meminta secara resmi, baik Indonesia atau negara lain anggota OKI untuk menengahi konflik.

Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Yohanes Legowo, mengatakan pemerintah pusat tak pernah menerima permintaan resmi dari MNLF untuk menjadi mediator atau penengah konflik. Sementara itu, Uni Eropa juga menyatakan kekhawatiran terhadap konflik di Zamboanga. Uni Eropa juga meminta faksi yang dipimpin Nur Misuari membebaskan warga sipil yang menjadi sandera.

Staf Humas Delegasi Uni Eropa untuk Filipina, Thelma Gecolea, mengatakan pihak dia mengutuk keras setiap tindakan kekerasan. Tindakan yang melanggar HAM dan hukum internasional di Zamboanga, khususnya kepada anak-anak dan perempuan. Delegasi Uni Eropa, di saat yang sama juga memuji Presiden Aquino atas komitmen untuk mencapai perdamaian di Mindanao.

''Kami mendesak suatu akhir tanpa syarat, penghentian segera kekerasan di Zamboanga dan pembebasan semua warga sipil,'' tutur Gecolea, Jumat (14/9).

republika

Polri Tolak TNI Ikut Tangani Teroris

Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo menyatakan, penangan seluruh kasus terorisme merupakan wewenang dan tugas kepolisian. Meski tak tegas langsung menolak, menurut dia, peran TNI dalam kasus terorisme hanya sebatas intelejen.

"Penegakan hukum tetap ditangani Polri," kata Jenderal Timur Pradopo saat ditemui usai upacara serah terima jabatan di Mabes Polri, Senin, 16 September 2013.

Hal ini disampaikan Timur menanggapi beberapa wacana diundangnya TNI untuk aktif berperan dalam penumpasan pelaku teror. Kemampuan Polri mulai diragukan setelah terjadi penyerangan dan penembakan kepada anggotanya di empat tempat. Keraguan semakin meningkat ketika polisi tidak dapat menangkap pelaku, meski sudah memiliki sketsa wajah dan identitas tersangka.

Namun Timur menepis anggapan Polri tak mampu mengungkap kasus penembakan tersebut. "Yakin Polri bisa ungkap. Kasus terorisme itu bukan harian pengungkapannya, tetapi berbulan bahkan bertahun-tahun," katanya.

Terkait dengan peran TNI, menurut Timur, polisi mendapat bantuan di bidang intelejen, termasuk dari Badan Intelejen Nasional. Selain itu, polisi juga mendapat bantuan dari Babinsa dalam upaya deteksi keamanan masyarakat di tingkat wilayah.

Anggota Provost Bripka Sukardi tewas ditembak di Jalan Rasuna Said, persis di depan kantor KPK, Jakarta. Dia terkapar di tengah jalan jalur sepeda motor dengan luka tembakan di perut dan dada. Sukardi sedang mengendarai sendirian sepeda motor Honda Supra X 125 bernomor polisi B-6671-TXL saat mengawal enam truk bak terbuka.

Dua anggota Polsek Pondok Aren, Brigadir Dua Maulana dan Ajun Inspektur Dua Kus Hendratma, meninggal setelah ditembak orang tidak dikenal dalam jarak sekitar 2-3 meter di Jalan Graya Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Penembakan sekitar pukul 21.30 WIB pada 16 Agustus ini terjadi saat Aipda Kus sedang berpatroli menggunakan sepeda motor.

Dua anggota polisi juga tercatat ditembak kelompok tidak dikenal, yaitu anggota satuan Bina Masyarakat Polsek Cilandak Ajun Inspektur Satu Dwiyatno dan anggota Polsek Gambir Ajun Inspektur Dua Patah Saktiyono. Patah ditembak pada 27 Juli di Jalan Cireunde, sedangkan Dwiyatno ditembak pada 7 Agustus di Jalan Ciputat Raya.



tempo

Pesona Bung Karno di negeri Ratu Cleopatra

Soekarno dan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser

Kairo - "Qariyah Firaun" atau Kampung Firaun (Pharaoh Village), pulau mini di tengah Sungai Nil yang menjadi salah satu objek wisata Kota Kairo itu tampak ramai pada Kamis (12/9).

Daratan yang dijadikan wilayah konservatif bernuansa "Kampung Mesir Kuno" tersebut menampung aneka ragam replika, benda warisan budaya sejak masa Firaun hingga era Mesir modern mencakup di antaranya Museum Ratu Cleopatra, Museum Presiden Gamal Abdel Nasser, dan Museum Presiden Anwar Saddat.

Pintu masuk Kampung Firaun dilalui dari sisi barat Sungai Nil dari Giza dengan berkendara feri mini sekitar lima menit perjalanan.

"Apakah kamu dari Malaysia?" sapa Gaballah Sharif, seorang pria segar bugar berusia 67 yang duduk di samping Antara di atas kapal feri.

"Bukan, saya dari Indonesia, ingin mengunjungi Museum Presiden Gamal Abdel Nasser," jawab Antara.

"Oooh Ahmad Soekarno!", ujar Sharif spontan sambil senyum hangat dan mengulurkan jabat tangan dengan eratnya.

Suara sapaan Sharif yang cukup keras menarik perhatian orang-orang sekitar, termasuk wajah istrinya yang duduk berhadapan juga terlihat ceria memandang jabat tangan erat tersebut.

Mohamed Sharif dan istrinya saat itu bersama rombongannya yang ramai dan hiruk-pikuk mendampingi pengantin baru, yang hendak berpesta kenduri di Kampung Firaun.

"Ahmad Soekarno wa Gamal Abdel Nasser kedaa!," tutur Sharif sembari mengacungkan jempol tangan kanannya, tanda salut.

Penyebutan nama Ahmad Soekarno secara spontan serupa terjadi ketika Antara memperkenalkan diri saat masuk ke Museum Gamal Abdel Nasser.

"Aiwa, shuurah Ahmad Soekarno, rais baladkum maugud henaa" (Ya, foto presiden negara anda juga ada di sini," ujar Aishah, staf Museum Gamal Abdel Nasser.

Wanita muda berkerudung motif bunga mawar kemerahan itu langsung memandu Antara untuk melihat foto Bung Karno tergantung di ruang khusus yang menampilkan foto-foto Presiden Nasser bersama presiden-presiden sejawatnya dari berbagai negara.

"Di museum ini hanya ada satu foto setiap presiden negara asing berpotret bersama dengan Presiden Nasser," tutur Aishah.

Di foto tersebut Bung Karno dalam posisi duduk, diapit oleh Nasser dan Perdana Menteri China Zhou Enlai ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955.

Ada juga foto tunggal Nasser di sebuah taman di Bandung tertulis, "Kunjungan luar negeri pertama Nasser saat menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung-1955".

Selain Bung Karno, di ruang itu juga memajang potret Nasser bersama, antara lain PM India Jawaharlal Nehru, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, dan Presiden AS John F Kennedy.

Tampak juga foto Nasser dengan kalangan tokoh kesohor dunia seperti kosmonot pertama Rusia Yuri Gagarin dan petinju legendaris AS Muhammad Ali dalam kunjungannya ke Kairo pada 1964, di sampingnya ada foto Muhammad Ali memukul KO (knockout) petinju Sonny Liston pada menit pertama di ronde pertama, 25 Mei 1965.

Adapun di Museum Presiden Anwar Saddat hanya ada satu-satunya foto dari presiden Indonesia, yaitu Bung Karno, tanpa ada Presiden Soeharto.

Padahal dalam kunjungan pertamanya ke Mesir pada September 1977, Presiden Soeharto disambut hangat Presiden Saddat di tangga pesawat di Bandara Kairo.

Pak Harto didampingi Ibu Tien juga secara khusus berkunjung ke kediaman Presiden dan Ibu Negara Gihan Saddat di Kairo.

Lawatan Presiden Soeharto yang terekam dalam buku "Jauh di Mata Dekat Di Hati: Potret Hubungan Indonesia-Mesir" (KBRI Kairo, 2009) itu tujuannya untuk menggalang dukungan menyangkut integrasi Timor Timur dan mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Sementara di foto Bung Karno, Presiden RI pertama tersebut sedang berdiri dan berbicara dengan memegang mikrofon, sementara Saddat bersama sejumlah perwira militer mendampinginya.

Potret Bung Karno tersebut ketika Saddat masih berpangkat Letnan Kolonel ketika mendampingi kunjungan Bung Karno ke kota wisata Alexandria saat lawatan pertama ke Mesir pada Juli 1955.

Keterangan di bawah foto itu tertulis dalam bahasa Arab dan Inggris, "Foto lawatan pertama Presiden Ahmed Sukarno ke Mesir tahun 1955 ketika didampingi Letkol Anwar Saddat berkunjung ke Alexandria."

Kunjungan Bung Karno ke kota wisata Alexandria di pesisir Laut Mediterania ini tidak terekam dalam buku "Jauh di Mata Dekat di Hati: Potret Hubungan Indonesia-Mesir".

Kunjungan pertama Bung Karno ke Mesir berlangsung hanya tiga bulan setelah Konferensi Asia Afrika di Bandung yang dihadiri Nasser, dan kunjungan terakhir ke Kairo pada Juni 1965, atau hanya tiga bulan menjelang peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Setiap lawatan Bung Karno ke Negeri Lembah Nil itu disambut meriah sejak setibanya di Bandara Kairo hingga kepulangannya.

Surat kabar Mesir Al Ahram pada 20 Juli 1955 menggambarkan kunjungan pertama Presiden Soekarno itu disambut gegap-gempita oleh masyarakat yang berdiri di pinggir jalan dari Bandara hingga istana tempatnya menginap.

"Seolah seluruh rakyat Mesir keluar rumah menyambut kedatangan Presiden Indonesia. Sepanjang jalan yang dilalui Presiden Soekarno dipenuhi rakyat segala umur".

Bahkan, katanya, balkon-balkon apartemen penduduk dipadati manusia untuk memberi penghormatan terhadap Sang Tamu Agung dengan melambaikan bendera mini Mesir dan Indonesia.

Spanduk dan bendera kedua negara menghiasi jalan-jalan kota Kairo sehingga bertambah semarak penyambutan Presiden Soekarno, demikian Al Ahram.

Penghormatan Mesir terhadap tokoh proklamator itu tidak hanya semasa menjabat presiden, tapi juga setelahnya.

Ketika Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970, Presiden Gamal Abdel Nasser menyatakan Mesir berkabung dengan menaikkan bendera setengah tiang di kantor-kantor pemerintah.

Presiden Nasser juga menggirimkan kawat belasungkawa kepada Presiden Soeharto atas wafatnya Bung Karno, tulis koran Al Ahram, 22 Juni 1970.

Hanya tiga bulan setelah Bung Karno wafat, Presiden Nasser juga menyusul kembali ke Sang Khalik pada 28 September 1970.

Era Bung Karno dan Nasser dikenal sebagai masa keemasan hubungan Indonesia-Mesir, dan hal itu selalu terungkit setiap pertemuan bilateral kedua negara.

Hubungan erat kedua bangsa terjalin sejak Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan asing.

Penghormatan pemerintah dan rakyat Mesir kepada Bung Karno diabadikan dalam bentuk nama jalan di ibu kota Negeri Ratu Cleopatra, yang bertulis dalam bahasa Arab dan Inggris, "Syari` Ahmad Soekarno/Ahmed Sokarno Street" di Distrik Agouza, Kairo Barat.

Bung Karno memang memiliki kenangan indah di Negeri Seribu Menara tersebut.

Kenangan manis itu tercermin dalam kata-kata terakhir Bung Karno kepada Presdien Nasser saat meninggalkan Kairo menuju Jeddah, Arab Saudi, untuk ibadah Umrah, berbunyi: "Saya berharap bisa bertemu anda kembali dalam waktu dekat".

Itulah sebabnya presiden pertama RI berkunjung ke Negeri Ratu Cleopatra itu sebanyak enam kali yaitu pada 1955, 1958,1960, 1961, 1964, dan 1965.

Mesir dijuluki sebagai Negeri Ratu Cleoptra karena terkenal dalam sejarah memiliki ratu tercantik yang merupakan dinasti terakhir Kerajaan Firaun.

Akibat kecantikannya itu, Cleopatra diperebutkan oleh para emperor Romawi, khususnya Julius Caesar dan Mark Antony.

Julius Caesar yang sempat mempersunting Cleopatra dan memiliki satu putra, Caesarion, dibunuh oleh sekelompok anggota senat pimpinan Marcus Junius Brutus pada 15 Maret 44 Sebelum Masehi.

Dalam Museum Celeopatra terdapat lukisan Sang Ratu berbaring di ranjang saat detik-detik terakhir hidupnya dengan bunuh diri lewat gigitan ular berbisa yang dipegangnya pada 12 Agustus 30 Sebelum Masehi.

 

Antaranews 

KRI Krait-827 Latihan Bersama Dengan AL Asia Tenggara Dan US Navy

KRI Krait-827 salah satu kapal perang di bawah jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) melaksanakan latihan manuver lapangan dengan mengadakan latihan Visit, board, search, and seizure (VBSS) pada latihan bersama (latma) multilateral South East Asia Coorporation And Training (SEACAT) 2013 di perairan laut Batam Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (11/9).

Latihan bersama SEACAT 2013 yang berlangsung selama 13 hari dari tanggal 1 sampai dengan 13 September 2013 adalah kegiatan latihan multilateral Angkatan Laut kawasan Asia Tenggara yang diikuti oleh tujuh negara antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore, Philipina dan US Navy.

Dalam latihan manuver lapangan yang dilaksanakan di perairan utara Teluk Tering sampai dengan utara Teluk Jodo, Perairan Pulau Batam, Kepri, dilaksanakan latihan pembebasan sandera. Dalam latihan tersebut KRI Krait-827 menurunkan Tim VBSS yang berjumlah sembilan orang terdiri dari 1 kemudi, 1 motoris dan 7 tim boarding VBSS. Selama dilaksanakan kegiatan latihan menggunakan metode komunikasi dalam prosedur latihan dan mengoperasionalkan peralatan khusus dalam sistem komunikasi.

Keikutsertaan KRI Krait-827 dalam latihan multilateral Angkatan Laut kawasan Asia Tenggara tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dalam kerjasama pada pelaksanaan operasi laut bersama yang dilaksanakan di wilayah perairan masing-masing negara.

KRI Krait-827 dengan komandan Mayor Laut (P) Puryanto, termasuk salah satu jenis unsur Patroli cepat yang sehari-hari bertugas melaksanakan operasi terbatas di sekitar perairan selat sempit dan daerah rawan di sekitar pulau yang menjadi tanggung jawab pangkalan angkatan laut.

tnial

KPK Akui tidak Bisa Awasi Pengadaan Senjata TNI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengawasi terlebih mengusut proyek pengadaan atau pembelian alat utama sistem persenjataan (alusista) TNI.

Juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, mengakui KPK tidak bisa mengawasi pembelian alusista masih terganjal dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kami tidak bisa mengawasi karena memang ada undang-undang terpisah. Militer ada UU sendiri," jelasnya.

Dia menjelaskan, KPK hanya bisa menangani kasus yang melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum "Selama UU tidak ada yang mengatur tentang itu, tidak akan bisa. Soal UU itu tanyakan saja dengan DPR," ujarnya.

metrotvnews

Prajurit Teknisi AU dari Lembah Bromo

53 TAHUN SKADRON TEKNIK 022

Keberadaan Satuan Pemeliharaan Pesawat Terbang meskipun dikatagorikan sebagai satuan pendukung, memiliki arti penting dalam menentukan tingkat kesiapan alutsista guna melaksanakan tugas operasi. 

Sejarah pembentukan Skadron Teknik 022 merupakan perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Dimulai pasca pemulihan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1950-an, Pangkalan Udara Bugis (sekarang Lanud Abdulrachman Saleh) menerima sejumlah pesawat terbang dan fasilitas pemeliharaan dari AU Kerajaan Belanda (Militaire Luchvaart). Sehingga dibentuklah Skadron–skadron Udara seperti Skadron Udara 1 dengan pesawat B-25 Mitchel dan B–26 Invader, Skadron Udara 3 dengan pesawat P-51 Mustang, serta Skadron Udara 5 dengan pesawat PBY–5A Catalina dan UF-1 Albatros.

Sehubungan dengan hal itu dibentuk pula dinas pemeliharaan di tiap-tiap skadron udara untuk melaksanakan pemeliharaan pesawat yang menjadi kekuatannya. Namun dengan semakin banyaknya tugas operasi yang dibebankan maka tugas pemeliharaan dan beban pekerjaan semakin berat dan tinggi. Maka diputuskanlah membentuk suatu satuan pemeliharaan tersendiri setingkat dengan skadron udara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Udara Nomor 487 tanggal 31 Juli 1960 dibentuklah Skadron Teknik 2 (SQT 2) di bawah Wing Operasi 002 Komando Operasi. Satuan yang menempati hanggar baru ini merupakan penggabungan unsur personel dan fasilitas Skadron Udara 1, 3, dan 5. Saat itu tugas pokok Skadron Teknik 2 adalah melaksanakan pemeliharaan pesawat yang tidak dapat dilaksanakan di skadron udara dalam batas waktu 1X24 jam serta perawatan berkala tingkat sedang termasuk upaya penyelesaian perkelarannya.

Ketika kekuatan pesawat semakin menurun akibat sulitnya suku cadang pasca Operasi Trikora dan Dwikora yang diperparah oleh peristiwa G-30S/PKI, kegiatan pemeliharaan semakin berkurang. Kondisi tersebut diikuti berkurangnya personel teknisi karena purna tugas, sementara penambahan personel baru tidak ada.

Untuk mempertahankan eksistensinya, pada 16 Agustus 1967 Skadron Teknik 2 ditarik ke jajaran Komando Logistik di bawah Wing Log 020 dan berganti nama menjadi Skadron Teknik 022 Wing Logistik 020 Kologau. Setelah tiga tahun berada di bawah Wing Log 020, terjadi perubahan organisasi kembali dari Kologau menjadi Komatau dan penghapusan Wing Log 020 serta 040. Sehingga berdasarkan Skep Kasau No 69 tanggal 23 Juli 1970, Skadron teknik 022 kembali bergabung di bawah Wing Operasi 002 Lanud Abdulrachman Saleh.

Pada masa itu pelaksanaan pemeliharaan lebih dinamis dengan adanya penggantian dan penambahan pesawat baru seperti OV-10F Bronco dan C212 Aviocar. Hal ini juga berarti Skatek 022 memasuki babak baru pemeliharaan dari Piston Engine Aircraft menjadi Turboprop Engine Aircraft. Persiapan dan kursus pun dilaksanakan agar para teknisi siap dan mampu melaksanakan pemeliharaan dengan lebih baik.

Sejalan dengan reorganisasi TNI AU tentang likuidasi Kopatdara beserta Wing Operasinya pada 11 Maret 1985 menjadi Komando Operasi I dan II serta lanud di jajarannya, Skatek 022 hingga saat ini berada di bawah Lanud Abdulrachman Saleh, Koopsau II.

Dalam setiap operasi yang digelar TNI AU, Skatek 022 selalu turut ambil bagian walaupun tidak terjun langsung namun memberikan dukungan pemeliharaan pesawat. Saat Operasi Mandala/Trikora, Skatek 2 menempatkan personelnya di Langgur, Morotai, Amahai, dan Makassar untuk melaksanakan pemeliharaan berkala ataupun penyelesaian perkelaan yang terjadi selama operasi. Dalam Operasi Dwikora, satuan ini juga menempatkan personelnya di Pontianak, Singkawang, dan Ranai. Operasi lainnya adalah Operasi Samber Kilat, Operasi Seroja, dan lainnya.

Skatek 022 saat ini

Perkembangan kedirgantaraan yang demikian pesat dan beragamnya alutsista yang kini memperkuat TNI AU, berpengaruh pada pemeliharaan pesawat yang dilaksanakan oleh Skadron Teknik 022. Pesawat terbaru memiliki teknologi lebih mutakhir, untuk itu teknisi pun dituntut sanggup menguasai teknologi tersebut.

Saat ini Skadron Teknik 022 mampu melaksanakan pemeliharaan tingkat sedang pesawat C-130 Hercules Skadron Udara 32, C–212 Aviocar Skadron Udara 4, dan pesawat EMB–314 Super Tucano Skadron Udara 21. Untuk pesawat C-130 dilaksanakan pemeliharaan TYI (Three Years Inspection) setiap tiga tahun sekali per pesawat. Pekerjaan meliputi inspeksi rangka, pipa–pipa Bleed Air, Landing Gear, Engine Type T56-7/15 Roll-Royce, sistem kelistrikan dan navigasi, serta sistem lainnya.

Sedangkan pada pesawat C-212 dilaksanakan TCI (Time Change Item) yaitu penggantian komponen yang memiliki usia seperti FCU (Fuel Control Unit) atau Fuel Pump, PI (Periodic Inspection) setiap kelipatan 200 jam terbang yang juga meliputi inspeksi rangka, Power Plant Type TPE–331-10R-512C buatan Honeywell, Landing Gear, sistem avionik dan sistem lainnya.

Dan pada EMB–314 Super Tucano dilaksanakan PI setiap kelipatan 300 jam terbang. Pekerjaan mencakup Inspection, OPC (Operational Check), FNC (Functional Check), maupun SVC (Servicing) pada sistem Flight Control, persenjataan, Power Plant Type PT6-68C buatan Pratt & Whitney Canada dan lain–lain.(Kapten Tek I Wayan Ady D)

 

angkasa