Panglima:
TNI akan Utamakan Diplomasi Militer di Asean Presiden Joko Widodo
(tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, usai pelantikannya di Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (8/7).
Presiden Jokowi mengatakan, akan menambah anggaran TNI pada tahun
2016. Berapa sebenarnya jumlah anggaran itu. Beberapa media menulisnya
masih multi tafsir. Apakah menjadi Rp 120 Triliun, atau atau dari
proyeksi dana tahun 2015, ditambah Rp 120 Triliun.
Tampaknya angka Rp 120 Trilun, adalah total dari anggaran militer
tahun 2016, sesuai dengan yang diusulkan mantan Panglima TNI, Jenderal
Moeldoko.
Namun, dalam pembicaraan lain, Wakil Ketua Komisi 1, Tantowi Yahya
mengatakan, maksimum anggaran akan menjadi Rp 300 Triliun, dari angka
ideal yang dibutuhkan Rp 600 triliun.
Kita simak beberapa media yang menulis tentang anggaran TNI tahun 2016:
Bisnis.com 08/07/2015:
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan melakukan
diplomasi militer dengan angkatan bersenjata negara anggota Asean, untuk
meningkatkan sinergi di regional.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Panglima TNI, mengatakan dirinya akan
menjadikan sinergi angkatan bersenjata di Asean sebagai contoh untuk
negara lain. Sinergi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk terus
menciptakan situasi regional yang kondusif.
“Dengan situasi regional yang kondusif, maka ekonomi akan berjalan.
Makanya, kami akan terus tingkatkan sinergi,” katanya di Istana Negara,
Rabu (8/7/2015).
Gatot menuturkan dirinya juga akan meningkatkan latihan militer
gabungan antarnegara Asean. Latihan gabungan tersebut dapat meningkatkan
interaksi antara prajurit dan perwira di lingkup militer.
Dalam kesempatan itu, Gatot juga menyebut akan menindaklanjuti
keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membeli alat utama sistem
pertahanan atau alutsista baru.
Dirinya akan segera memimpin rapat di lingkungan TNI, untuk menginventarisasi alutsista yang dibutuhkan.
“Sudah diputuskan, alutsista khususnya untuk Angkatan Udara harus
baru. Makanya, saya akan memimpin rapat alutsista apa saja yang
dibutuhkan ke depan,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajukan anggaran
Rp120,6 triliun untuk peremajaan alutsista. Dari jumlah tersebut, Rp9,3
triliun dialokasikan untuk Angkatan Darat, Rp17,4 triliun untuk
Angkatan Laut, dan Rp93,9 triliun sisanya untuk Angkatan Udara.
Besarnya anggaran yang diajukan TNI tersebut disebabkan usia
alutsista milik negara yang secara umum sudah tua, dan sering mengalami
berbagai kendala. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli
alutsista baru.
Kompas.com 6/7/2015 :
Jakarta — Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menambah anggaran
pembelian dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)
sebesar Rp 120 triliun. Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menerima
hibah alutsista dan memilih membeli alutsista baru.
“Rata-ratanya sekitar Rp 120 triliun (kenaikannya),” ujar Menteri
Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(6/7/2015).
Harianterbit.com 2/7/2015 :
Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengapresiasi
komitmen Calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo ingin memperkuat keamanan
Indonesia seperti membeli pesawat baru, memperkuat Angkatan Udara (AU)
dan Angkatan Laut (AL) serta pembenahan alutsista apabila nantinya sudah
resmi menjadi Panglima TNI. Namun, katanya, hal itu membutuhkan
anggaran yang tidak kecil yakni minimal Rp300 triliun. Sedangkan,
idealnya anggaran pertanahan Indonesia adalah Rp600 triliun.
“Kalau berbicara pengamanan NKRI, minimum Rp300 triliun, tapi
idealnya dua kali libat Rp600 triliun. Permasalahannya adalah kita
terbatas ruang anggaran tidak bisa anggaran kita melonjak 300 persen,”
kata Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurutnya, Komisi I DPR bersama pemerintah sudah berkomitmen untuk
meningkatkan anggaran TNI yang saat ini kekurangan anggaran TNI ditutupi
dari kementerian/lembaga terkait. “Tahun 2009, anggaran TNI baru 33
triliun,” ungkapnya. Disatu sisi, paparnya, kenaikkan anggaran untuk
pertahanan NKRI terutama untuk TNI harus dibarengi dengan beberapa
evaluasi.
“Juga ingatkan kita keberadaan landasan harus dievaluasi jauh dari
masyarakat. idealnya landasan udara jauh dari pemukiman, sehingga kalau
gagal landasan atau mendarat tak ada korban dari sekitarnya. Pesawat
ketika dibeli punya kelayakan terbang 25-30 tahun ketika diremajakan
bisa 10 tahun,” paparnya.
Dia menegaskan, menjadi catatan penting bagi DPR untuk ke depan
adalah sebagaimana sikap Panglima TNI yang lama dan Panglima TNI yang
baru nantinya bersama pihaknya dorong pemerintah tidak lagi beli pesawat
bekas. Hal itu pun menyusul jatuh pesawat hercules di Medan yang
memakan banyak korban jiwa termasuk warga Sipil. “Saya rasa ke depan apa
yang terjadi soal biaya yang dibebankan untuk penumpang seperti
kejadian di Medan ini,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar (PG) ini mengungkapkan, warga sipil dengan
sepengetahuan berwenang boleh saja menumpang pesawat hercules. “Saya
ingat ketika pengurus PSSI sulit terbangkan kesebelasan ke sebuah
daerah, Agum Gumelar sebagai Purnawirawan TNI ujungnya minta bantuan
hercules,” ungkapnya.
Tantowi pun menjelaskan, karakter pesawat hercules berbeda dengan
pesawat komersial yang bisa take off dan landing di bandara komersial,
sementara hercules dari Lanud ke Lanud. Di satu sisi, pesawat hercules
juga mengemban misi sosial untuk masyarakat yang ingin ke daerah tidak
ada pesawat komersial. “Sesuai tupoksi, hercules juga urus logistik dan
pergantian prajurit di satu wilayah,” katanya.
Dia mengaku, berdasarkan laporan dari KSAU dan pejabat terkait dalam
musibah jatuhnya pesawat hercules di Medan, terdapat penumpang sipil
namun itu keluarga TNI. “Memang konsekuensi numpang hercules tidak ada
asuransi. tapi sukur pemerintah kasih asuransi,” pungkasnya.
Kesimpulan
Berapa angka anggaran TNI tahun 2016 ?. Kalau melihat uraian artikel
di atas, anggaran TNI tahun 2016 sebesar Rp 300 triliun (mengacu pada
angka yang disebut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Dari angka
itu, Rp 120 triliun dialokasikan untuk peremajaan dan pembelian
alutsista dengan rincian : Rp9,3 triliun dialokasikan untuk Angkatan
Darat, Rp17,4 triliun untuk Angkatan Laut, dan Rp93,9 triliun sisanya
untuk Angkatan Udara.
Apakah benar demikian ? Silakan dikaji. (JKGR)