Panglima:
TNI akan Utamakan Diplomasi Militer di Asean Presiden Joko Widodo
(tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, usai pelantikannya di Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (8/7).
Tampaknya angka Rp 120 Trilun, adalah total dari anggaran militer tahun 2016, sesuai dengan yang diusulkan mantan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko.
Namun, dalam pembicaraan lain, Wakil Ketua Komisi 1, Tantowi Yahya mengatakan, maksimum anggaran akan menjadi Rp 300 Triliun, dari angka ideal yang dibutuhkan Rp 600 triliun.
Kita simak beberapa media yang menulis tentang anggaran TNI tahun 2016:
Bisnis.com 08/07/2015:
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan melakukan diplomasi militer dengan angkatan bersenjata negara anggota Asean, untuk meningkatkan sinergi di regional.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Panglima TNI, mengatakan dirinya akan menjadikan sinergi angkatan bersenjata di Asean sebagai contoh untuk negara lain. Sinergi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk terus menciptakan situasi regional yang kondusif.
“Dengan situasi regional yang kondusif, maka ekonomi akan berjalan. Makanya, kami akan terus tingkatkan sinergi,” katanya di Istana Negara, Rabu (8/7/2015).
Gatot menuturkan dirinya juga akan meningkatkan latihan militer gabungan antarnegara Asean. Latihan gabungan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara prajurit dan perwira di lingkup militer.
Dalam kesempatan itu, Gatot juga menyebut akan menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista baru.
Dirinya akan segera memimpin rapat di lingkungan TNI, untuk menginventarisasi alutsista yang dibutuhkan.
“Sudah diputuskan, alutsista khususnya untuk Angkatan Udara harus baru. Makanya, saya akan memimpin rapat alutsista apa saja yang dibutuhkan ke depan,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajukan anggaran Rp120,6 triliun untuk peremajaan alutsista. Dari jumlah tersebut, Rp9,3 triliun dialokasikan untuk Angkatan Darat, Rp17,4 triliun untuk Angkatan Laut, dan Rp93,9 triliun sisanya untuk Angkatan Udara.
Besarnya anggaran yang diajukan TNI tersebut disebabkan usia alutsista milik negara yang secara umum sudah tua, dan sering mengalami berbagai kendala. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli alutsista baru.
Kompas.com 6/7/2015 :
Jakarta — Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menambah anggaran pembelian dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 120 triliun. Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menerima hibah alutsista dan memilih membeli alutsista baru.
“Rata-ratanya sekitar Rp 120 triliun (kenaikannya),” ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Harianterbit.com 2/7/2015 :
Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengapresiasi komitmen Calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo ingin memperkuat keamanan Indonesia seperti membeli pesawat baru, memperkuat Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) serta pembenahan alutsista apabila nantinya sudah resmi menjadi Panglima TNI. Namun, katanya, hal itu membutuhkan anggaran yang tidak kecil yakni minimal Rp300 triliun. Sedangkan, idealnya anggaran pertanahan Indonesia adalah Rp600 triliun.
“Kalau berbicara pengamanan NKRI, minimum Rp300 triliun, tapi idealnya dua kali libat Rp600 triliun. Permasalahannya adalah kita terbatas ruang anggaran tidak bisa anggaran kita melonjak 300 persen,” kata Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurutnya, Komisi I DPR bersama pemerintah sudah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran TNI yang saat ini kekurangan anggaran TNI ditutupi dari kementerian/lembaga terkait. “Tahun 2009, anggaran TNI baru 33 triliun,” ungkapnya. Disatu sisi, paparnya, kenaikkan anggaran untuk pertahanan NKRI terutama untuk TNI harus dibarengi dengan beberapa evaluasi.
“Juga ingatkan kita keberadaan landasan harus dievaluasi jauh dari masyarakat. idealnya landasan udara jauh dari pemukiman, sehingga kalau gagal landasan atau mendarat tak ada korban dari sekitarnya. Pesawat ketika dibeli punya kelayakan terbang 25-30 tahun ketika diremajakan bisa 10 tahun,” paparnya.
Dia menegaskan, menjadi catatan penting bagi DPR untuk ke depan adalah sebagaimana sikap Panglima TNI yang lama dan Panglima TNI yang baru nantinya bersama pihaknya dorong pemerintah tidak lagi beli pesawat bekas. Hal itu pun menyusul jatuh pesawat hercules di Medan yang memakan banyak korban jiwa termasuk warga Sipil. “Saya rasa ke depan apa yang terjadi soal biaya yang dibebankan untuk penumpang seperti kejadian di Medan ini,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar (PG) ini mengungkapkan, warga sipil dengan sepengetahuan berwenang boleh saja menumpang pesawat hercules. “Saya ingat ketika pengurus PSSI sulit terbangkan kesebelasan ke sebuah daerah, Agum Gumelar sebagai Purnawirawan TNI ujungnya minta bantuan hercules,” ungkapnya.
Tantowi pun menjelaskan, karakter pesawat hercules berbeda dengan pesawat komersial yang bisa take off dan landing di bandara komersial, sementara hercules dari Lanud ke Lanud. Di satu sisi, pesawat hercules juga mengemban misi sosial untuk masyarakat yang ingin ke daerah tidak ada pesawat komersial. “Sesuai tupoksi, hercules juga urus logistik dan pergantian prajurit di satu wilayah,” katanya.
Dia mengaku, berdasarkan laporan dari KSAU dan pejabat terkait dalam musibah jatuhnya pesawat hercules di Medan, terdapat penumpang sipil namun itu keluarga TNI. “Memang konsekuensi numpang hercules tidak ada asuransi. tapi sukur pemerintah kasih asuransi,” pungkasnya.
Kesimpulan
Berapa angka anggaran TNI tahun 2016 ?. Kalau melihat uraian artikel di atas, anggaran TNI tahun 2016 sebesar Rp 300 triliun (mengacu pada angka yang disebut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Dari angka itu, Rp 120 triliun dialokasikan untuk peremajaan dan pembelian alutsista dengan rincian : Rp9,3 triliun dialokasikan untuk Angkatan Darat, Rp17,4 triliun untuk Angkatan Laut, dan Rp93,9 triliun sisanya untuk Angkatan Udara.
Apakah benar demikian ? Silakan dikaji. (JKGR)
