Seperti
sudah diberitakan sebelumnya, Indonesia dan Turki sepakat bekerja
bersama membangun medium tank. Penandatanganan MoU kerja sama itu
sendiri sudah dilakukan pada ajang IDEF 2013 di Turki, awal mei lalu.
Disebutkan pula, masing-masing negara akan berpartisipasi sebanyak
50%-50% dalam hal pembiayaan dan pembuatan prototipe. Skema produksi
bersama sendiri nantinya akan meniru proses pembuatan CN-235 antara IPTN
(sekarang PT.DI-red) dan CASA.
Namun, bagaimana detail kerjasama tersebut belumlah banyak
terungkap. Redaksi ARC kemudian mencoba mencari tahu ke beberapa pihak
yang terkait dalam skema kerjasama Medium tank ini. ARC kemudian
mendapatkan sedikit jawaban.
Yang pertama, Medium tank yang akan dibikin nanti adalah benar-benar
desain baru. Jadi tidak merujuk kepada Ranpur ACV-300 bikinan FNSS, yang
telah dipelajari pula dari Pindad. Yang kedua, biaya untuk pengembangan
desain hingga membuat prototipe adalah sebesar US$ 24 juta. Dengan
demikian, Indonesia Turki akan dibebani masing-masing sebesar 12 juta
dollar.
Selanjutnya, pada akhir Juni atau awal Juli, Pindad dan FNSS sudah
menyerahkan proposal skema pembuatan Tank Medium kepada Kementrian
Pertahanan RI. Proposal itu berisikan mengenai perkiraan besaran biaya,
timeline produksi, hingga desain medium tank. ARC juga mendapatkan
informasi, nantinya akan dibuat sebanyak 3 prototipe yang rencananya
selesai pada 3-4 tahun mendatang. 1 prototipe dibuat di Pindad, dan 2
lainnya di FNSS. Namun, salah satu prototipe yang dibuat di FNSS hanya
berupa Tank tanpa kelengkapan isi, alias kosongan. Prototipe kosongan
ini nantinya digunakan untuk uji ketahanan berbagai macam tembakan.
Namun demikian, informasi ini barulah tahapan awal. Kedepannya, masih
bisa berubah banyak tergantung hasil diskusi antara pihak Pindad dan
FNSS serta Kementrian Pertahanan kedua negara. Apapun hasilnya, kita
doakan saja semoga rencana ini berjalan lancar.
ARC
Friday, 31 May 2013
Wamenhan: Malaysia minati pesawat CN295 buatan Indonesia
Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie
Sjamsuddien (kanan) bersama Panglima Tentara Udara Diraja Malaysia,
Jeneral Dato Rodzali Bin Daud (kedua kiri) dan Duta Besar Spanyol untuk
Malaysia (kiri) sesaat setelah penerbangan promosi pesawat angkut
militer CN 295 buatan PT Dirgantara Indonesia di bandara Subang,
Malaysia, Jumat (31/5).
"Kehadiran Panglima Angkatan Udara, pilot, perwira lainnya termasuk dari pihak kepolisian Malaysia menunjukkan mereka mempunyai minat yang besar untuk mengadakan observasi terhadap pesawat CN295," kata Sjafrie disela-sela penerbangan promosi pesawat angkut militer CN295 di Bandara Subang, Malaysia, Jumat.
Sebelumnya, kata Sjafrie, dia sudah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia yang menanggapi positif untuk melakukan observasi terhadap pesawat CN295.
"Ini merupakan langkah awal yang baik untuk hubungan dua negara bertetangga sesama Asean," ungkapnya.
Wamenham tidak bisa memastikan berapa banyak CN295 yang diminati oleh Malaysia, namun tentunya itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan pendanaannya.
Selain Malaysia, lanjut Sjafrie, negara-negara Asean yang dikunjungi seperti Filipina, Brunei Darussalam, Thailand dan Myanmar memberikan respon positif terhadap pesawat yang beberapa bagiannya telah dibuat di dalam negeri.
"Dari perjalanan saya ke sejumlah negara Asean mereka memberi respon positif. Di Filipina kita juga ikut dalam tender terbatas, di Thailand, Myanmar ataupun Vietnam potensinya juga bagus," ungkap dia.
Mengenai pendanaan, kata Sjafrie, bukan merupakan halangan sebab PT DI memiliki kemampuan yang baik di bidangnya sehingga perbankan siap untuk mendukung pendanaannya.
"Soal dana bukanlah sulit sebab kapasitas PT DI cukup bagus, bahkan produknya tembus pasar dunia. Seperti bagian sayap pesawat buatan PT DI ini juga telah diekspor ke Sevilla, Spanyol serta ke 14 negara," kata Sjafrie.
Sementara itu, Direktur Utama PT DI Budi Santoso menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk memenuhi permintaan TNI dan setelah itu baru untuk konsumen mancanegara.
"Diharapkan setahun ini, permintaan TNI itu bisa diselesaikan dan selanjutnya untuk memenuhi permintaan negara tetangga," kata Budi dengan menjelaskan PT DI mampu membuat pesawat CN235 dan CN295 sekitar 6 sampai 12 pesawat per tahun.
Ia menjelaskan Malaysia telah memiliki delapan pesawat CN235 yakni enam pesawat pengangkut militer dan dua untuk VIP.
"Sudah lama Malaysia memiliki pesawat CN235 dan masih terawat dengan baik," ungkapnya.
Dalam promosi CN295 di Bandara Subang itu tampak hadir Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno beserta jajarannya, Panglima Tentara Udara Malaysia Dato Rodzali Bin Daud, Duta Besar Spanyol untuk Malaysia serta sejumlah pilot dan pejabat kepolisian setempat.
Antara
Siaaap! Zaman Bersiap
Setiap ada orang asing terutama Belanda, rakyat meneriakkan "siaaap." Maka, tersebutlah "zaman bersiap."
Pemakaman kembali korban "zaman bersiap" di Jawa, sekitar 1946. Foto: KITLV.
MENANGGAPI tuntutan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) agar Kejaksaan Belanda menyelidiki pembantaian Rawagede, Sjef Franken dari organisasi veteran Belanda (VOMI), menyatakan kekerasan di Rawagede terjadi pada “zaman bersiap”.
Menurut Franken, pembunuhan di Rawagede
memang tidak bisa dibenarkan. Tapi orang juga tak boleh lupa apa yang
terjadi pada “zaman bersiap”, mulai 17 Agustus 1945 hingga awal 1946.
“Setelah tahun 1945 angkatan bersenjata
Indonesia dan kelompok-kelompok gerilyawan membunuh secara massal setiap
orang Belanda yang mereka temui, apakah itu perempuan, laki-laki atau
anak-anak. Itu pun tidak bisa dibenarkan,” kata Franken kepada Radio Nederland (www.rnw.nl, 19 Januari 2012).
Apa itu “zaman bersiap”?
Menurut RHA Saleh dalam Mari Bung, Rebut Kembali!
bulan September-November 1945 adalah periode kekacauan bagi Belanda dan
Jepang. “Belanda menyebutnya sebagai periode “bersiap” atau “bersiap-tijd” yang sangat mengerikan,” tulis Saleh.
Saleh mengutip sosiolog dan kolumnis
asal Belanda JAA van Doorn yang menyebut “masa bersiap” itu bukan
sekadar penjarahan dan pembunuhan massal akibat kevakuman kekuasaan,
namun lebih dari itu. “Yakni suatu proses revolusioner, di mana terjadi
suatu pemberontakan sosial yang menggunakan kekerasan dengan senjata,
dan di mana dipertunjukkan suatu sentimen nasional secara kolektif, yang
ditujukan terhadap kembalinya penjajahan….”
Menurut Dien Majid dan Darmiati dalam Jakarta-Karawang-Bekasi dalam Gejolak Revolusi: Perjuangan Moeffreni Moemin, sejak
kedatangan Sekutu hampir setiap malam atau sepanjang hari selalu
terjadi bentrokan antara pemuda pejuang melawan serdadu Belanda. Pada
zaman itu terkenal dengan “zaman bersiap”. “Maksudnya jika tentara
Inggris atau Belanda mengganggu ke kampung-kampung atau instansi yang
telah dikuasai republik, serentak terdengar aba-aba dari para pemuda
pejuang ‘bersiap’,” tulis Dien dan Darmiati.
Istilah “bersiap” itu juga dipakai penduduk. Menurut RHA Saleh dalam Dari Jakarta kembali ke Jakarta, “de bersiap tijd”
(masa bersiap), penduduk di kampung-kampung meneriakkan “siaaap” ketika
ada orang asing yang tak dikenal masuk kampung. Kemudian secara
beramai-ramai orang asing tersebut ditangkap; kalau orang Jepang atau
Belanda biasanya dibunuh. Bahkan keluarga-keluarga Indo kadang jadi
sasaran.
Masa bersiap tak berlangsung lama
seiring berjalannya pemerintahan Indonesia dan upaya keras Belanda untuk
kembali menduduki Indonesia. Orang-orang Belanda di Indonesia pun
relatif lebih aman. Hal ini diakui seorang pendeta, Nn. GAR Bijleveld,
dalam suratnya kepada sekretaris zending SC Graaf van Randwijck di
Bandung, 28 Februari 1952, yang dimuat dalam Sumber-sumber zending tentang sejarah gereja di Jawa Barat 1858-1963 karya Th. van den End.
“Kini sudah empat tahun saya tinggal di
Indonesia. Selama masa itu, menurut pengalaman saya, kontak dengan orang
Belanda malah sangat dihargai,” tulis Bijleveld. “Tentu terlepas dari
‘masa bersiap’ yang merupakan masa tidak normal, yang tidak berlangsung
lama dan yang sudah lewat ketika saya tiba di sini, sedangkan dalam
penilaian terhadap masa itu unsur ‘takut’ bagaimanapun tidak boleh
diremehkan.Histori
Pasukan PBB Harus Bersaing
Untuk menjadi pasukan Perdamaian PBB (Peacekeeping Force) ternyata tidak gampang. Prajurit TNI yang dipilih menjadi pasukan PBB harus melewati sejumlah seleksi dan mencakup aspek fisik, mental, kecerdasan dan ketrampilan lainnya. Bagi prajurit TNI yang terpilih sebagai anggota Peacekeeping Force mereka kemudian digembleng di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI yang berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Menurut komandan PMPP, Brigjen TNI Imam Edy Mulyono Msc, pengiriman pasukan PBB ke sejumlah negara pun melalui seleksi ketat oleh PBB dan harus bersaing dengan Peacekeeping Force dari negara lainnya.
‘’PBB mempunyai kualifikasi tersendiri untuk menerima Pasukan Perdamaian yang akan dikirim ke suatu negara. Jadi tidak asal menerima Pasukan Perdamaian yang diajukan oleh suatu negara. Jika tidak memenuhi standar PBB, Pasukan Perdamaian yang ditawarkan oleh suatu negara bisa langsung ditolak,’’ jelas Brigjen Imam ketika ditemui Angkasa pada acara puncak peringatan Peacekeeping Force Day, yang berlokasi di markas, PMPP, Sentul , Rabu (29/5).
‘’Para perwira yang ditugaskan sebagai staf pun turut mempengaruhi ketatnya persaingan. Misalnya perwira UN staff dari Pakistan, Banglandesh, India, dan Indonesia akan bersaing dan iklim persaingan itu turut mempengaruhi jumlah pasukan PBB yang dikirimkan,’’ tambahnya.
Pemerintah RI pada tahun 2014 mendatang bertekad mewujudkan Visi 4000 Peacekeepers dari TNI-Polri dan sipil. Untuk mewujudkan program itu, PMPP harus berkerja keras karena masih terdapat gap yang tinggi antara permintaan PBB dan SDM yang tersedia. Apalagi tugas sebagai Peacekeeping Force memiliki resiko tinggi. Menurut Brigjen Imam, sejak tahun 1950 hingga sekarang, Indonesia telah mengirimkan sekitar 25.000 personel Pasukan PBB dan 31 di antaranya telah gugur dalam tugas
Angkasa
Pesawat Made in Bandung Dijajakan ke Negara ASEAN
Jakarta - Pesawat transport militer CN295
mendarat di Bandara Sultan Abdul Aziz Kuala Lumpur, Malaysia,
persinggahan terakhir dari rangkaian tour ke enam negara-negara ASEAN.
Pesawat buatan Bandung ini dipromosikan ke negara-negara tetangga.
Kementerian Pertahanan Indonesia memperkenalkan pesawat ini ke Philipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia sejak 22 hingga 31 Mei dalam rangka promosi mengenai kemampuan dan efisiensi pesawat transportasi hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Airbus Military.
Pesawat CN295 adalah sebuah pesawat serba guna berukuran sedang untuk kepentingan sipil maupun militer. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan untuk menjelaskan kelebihan dari pesawat CN235 dan NC212i, yaitu hasil pengembangan dari varian C212 yang telah diluncurkan pada bulan November 2012 antara PTDI dan Airbus Military dengan menggunakan sistem avionic dan autopilot yang baru, kapasitas penumpang bertambah dan biaya operasi yang lebih efisien.
"Kami pemerintah mempromosikan penggunaan sistem pertahanan yang serupa di antara sesama negara ASEAN dan CN295 merupakan pesawat yang layak dan tepat untuk kepentingan pertahanan tersebut," kata Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Ketua Delegasi, Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsuddien saat kunjungan ke Kementerian Pertahanan Malaysia, dikutip dari siaran pers, Jumat (31/5/2013),
"Kami yakin dengan penggunaan jenis pesawat yang sama di wilayah ASEAN akan memperkuat kerjasama di antara kita, pada waktu yang sama mengurangi biaya operasional dan perawatan pesawat secara signifikan," tambahnya.
Ia mengatakan, pesawat CN295, CN235, dan NC212i adalah solusi yang tepat untuk menjalankan misi di kawasan regional dalam segmen pesawat kecil dan menengah.
Angkatan Udara Republik Indonesia saat ini telah mengoperasikan dua unit CN295 dari sembilan unit yang dipesan dari PTDI. Dan pada tahun 2014, seluruhnya sudah dapat dioperasikan di wilayah Indonesia oleh TNI AU.
Detik
Kementerian Pertahanan Indonesia memperkenalkan pesawat ini ke Philipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia sejak 22 hingga 31 Mei dalam rangka promosi mengenai kemampuan dan efisiensi pesawat transportasi hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Airbus Military.
Pesawat CN295 adalah sebuah pesawat serba guna berukuran sedang untuk kepentingan sipil maupun militer. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan untuk menjelaskan kelebihan dari pesawat CN235 dan NC212i, yaitu hasil pengembangan dari varian C212 yang telah diluncurkan pada bulan November 2012 antara PTDI dan Airbus Military dengan menggunakan sistem avionic dan autopilot yang baru, kapasitas penumpang bertambah dan biaya operasi yang lebih efisien.
"Kami pemerintah mempromosikan penggunaan sistem pertahanan yang serupa di antara sesama negara ASEAN dan CN295 merupakan pesawat yang layak dan tepat untuk kepentingan pertahanan tersebut," kata Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Ketua Delegasi, Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsuddien saat kunjungan ke Kementerian Pertahanan Malaysia, dikutip dari siaran pers, Jumat (31/5/2013),
"Kami yakin dengan penggunaan jenis pesawat yang sama di wilayah ASEAN akan memperkuat kerjasama di antara kita, pada waktu yang sama mengurangi biaya operasional dan perawatan pesawat secara signifikan," tambahnya.
Ia mengatakan, pesawat CN295, CN235, dan NC212i adalah solusi yang tepat untuk menjalankan misi di kawasan regional dalam segmen pesawat kecil dan menengah.
Angkatan Udara Republik Indonesia saat ini telah mengoperasikan dua unit CN295 dari sembilan unit yang dipesan dari PTDI. Dan pada tahun 2014, seluruhnya sudah dapat dioperasikan di wilayah Indonesia oleh TNI AU.
Detik
Wow, Sambut 17 Agustus, Prajurit TNI Akan Kibarkan Merah Putih di Perbatasan Malaysia
Sesuai perencanaan itu, pembentangan akan dilakukan di pos perbatasan Bukti Keramat Kecamatan Sebatik Tengah yang merupakan bukit tertinggi di pulau itu dan sangat tampak dari Tawau Sabah Malaysia. Adapun, lanjut dia, apabila anggaran tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembentangan bendera merah putih alterbatif lainnya adalah pembangunan tugu perbatasan di bukti itu juga. “Jadi program ini ada dua alternatif. Kalau anggarannya tidak mencukupi untuk pembentangan bendera (merah putih) kemungkinan hanya untuk membangun tugu saja,” ucap Sidik.
Tujuan dari pembentangan maupun pembangunan tugu perbatasan ini, kata dia, adalah untuk memberikan atau memperlihatkan kepada masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik secara khusus dan Kabupaten Nunukan pada umumnya pentingnya nasionalisme dalam jiwa setiap warga negara Indonesia. Selain itu, tambah Sidik, dengan pembentangan bendera merah putih diharapkan jiwa kebangsaan dalam mempertahankan negara kesatuan RI semakin kuat terpatri dalam semangat masyarakat di wilayah itu.
“Pembentangan bendera meraha putih bertepatan peringatan (Hari Proklamasi) 17 Agustus sangat tepat momennya dalam rangka peningkatan nasionalisme masyarakat di perbatasan,” ujar dia.
Solopos
EMBARKASI RANPUR MALINDO DARSASA 2013 DI DERMAGA KOLINLAMIL
Embarkasi kendaraan tempur Latgama Malindo
Darsasa-8AB/2013 ke KRI Makassar
di dermaga Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta
Utara.
|
Jakarta, 30 Mei 2013,-- Bertempat di
Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Satgas Latihan Gabungan Bersama (Latgama) Malindo Darat Samudera Angkasa (Darsasa) tahun 2013
melaksanakan embarkasi kendaraan tempur (ranpur) yang akan dipergunakan dalam
latihan ke KRI Makassar-590.
Kendaraan tempur dan
perlengkapan latihan tersebut diantaranya Armour Halilintar, Rapid intervention
Vehicle (RIV), Land Rover Commando/Ranger, kendaraan taktis, decco trailer,
truk NPS serta beberapa truk berbagai ukuran.
Semua ranpur dan perlengkapan tempur
tersebut diangkut dengan Landing Platform Dock KRI Makassar-590 yang
bertolak dari dermaga Kolinlamil guna mengikuti kegiatan Latihan Gabungan
Bersama yang akan digelar antara Malaysia-Indonesia (Latgama Malindo)
Darsasa-8AB/2013 pada tanggal 7 sampai 12 Juni 2013 di Medan, Sumatera Utara.
Latihan
Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia-Indonesia (Malindo) Darsasa
diselenggarakan sebagai implementasi strategi penanggulangan teror untuk
menghadapi kemungkinan terjadinya serangan teroris yang dapat mengganggu
stabilitas keamanan wilayah Malaysia dan Indonesia.
Latihan
ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana kesiapan kedua angkatan dari kedua negara untuk
melaksanakan kerja sama dalam penanggulangan teror.
Latihan ini untuk
melatih komando yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kerja sama, pengertian
dan profesionalisme di antara kedua pasukan ATM dan TNI.
Demikian berita Dispen Kolinlamil.
|
Kemenko Polhukam: Tak Ada Operasi Gelap di Papua
JAKARTA -- Kemenko Polhukam menyatakan tak ada
operasi gelap yang dilakukan aparat di daerah Puncak Jaya, Papua. Baik
itu militer mau pun kepolisian.
Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Agus Barnas mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan di Papua. Termasuk di Puncak Jaya.
"Kemenko Polhukam tidak pernah menginstruksikan operasi gelap di Papua. Kami melakukan pendekatan kesejahteraan untuk penanganan masalah Papua," kata Agus di Jakarta, Jumat (31/5).
Mengenai keberadaan kelompok separatis, kata Agus, diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya. Sepanjang tidak melakukan tindakan kriminal.
"Mereka berbaur dengan masyarakat. Tidak ada penumpasan separatis. Kalau melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pembunuhan dan lainnya tentu kita melakukan penegakan hukum," ujarnya.
DPRD Papua hingga saat ini masih menunggu laporan kronologis tentang laporan hilangnya sejumlah warga sipil yang bermukim di kawasan di Kabupaten Puncak Jaya.
"Saya masih menunggu kronologis dan nantinya berdasarkan laporan tersebut akan melaporkannya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Papua Yunus Wonda.
Menurut dia, laporan sementara menyatakan, warga mulai hilang usai penyerangan pos keamanan di Tingginambut, Februari-Mei lalu.
Data yang terhimpun mengungkapkan, tercatat sembilan warga yang dikabarkan hilang. Yakni Yos Kogoya (40 tahun), Janingga Tabuni (37), Sony Tabuni (35), Aibon Tabuni (32), Bongkar Telenggen (38), Eilakor Enembe (27) dan Kogoya (35) serta Wonda (39).
Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Agus Barnas mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan di Papua. Termasuk di Puncak Jaya.
"Kemenko Polhukam tidak pernah menginstruksikan operasi gelap di Papua. Kami melakukan pendekatan kesejahteraan untuk penanganan masalah Papua," kata Agus di Jakarta, Jumat (31/5).
Mengenai keberadaan kelompok separatis, kata Agus, diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya. Sepanjang tidak melakukan tindakan kriminal.
"Mereka berbaur dengan masyarakat. Tidak ada penumpasan separatis. Kalau melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pembunuhan dan lainnya tentu kita melakukan penegakan hukum," ujarnya.
DPRD Papua hingga saat ini masih menunggu laporan kronologis tentang laporan hilangnya sejumlah warga sipil yang bermukim di kawasan di Kabupaten Puncak Jaya.
"Saya masih menunggu kronologis dan nantinya berdasarkan laporan tersebut akan melaporkannya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Papua Yunus Wonda.
Menurut dia, laporan sementara menyatakan, warga mulai hilang usai penyerangan pos keamanan di Tingginambut, Februari-Mei lalu.
Data yang terhimpun mengungkapkan, tercatat sembilan warga yang dikabarkan hilang. Yakni Yos Kogoya (40 tahun), Janingga Tabuni (37), Sony Tabuni (35), Aibon Tabuni (32), Bongkar Telenggen (38), Eilakor Enembe (27) dan Kogoya (35) serta Wonda (39).
REPUBLIKA.CO.ID
Latihan Bersama Indonesia-Philipina
Merotv
Pasukan komando armada RI Kawasan Timur (Koarmaritim) melakukan penangkapan pada latihan bersama Angktan Laut (AL) Indoesia-Philipina dalam penanganan dan pembebasan kapal yang disandera musuh di Perairan Pancan, kota Davao, Philipina, Senin (27/5).
Kegiatan tersebut dilakukan selama 10 hari untuk meningkatkan keamanan laut di wilayah teritorial perairan antara Indonesia dan Philipina.
Kasad Resmikan Penggunaan Area Latihan TNI di Simalungun
Simalungun : Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)
TNI Letnan Jenderal Moeldoko meresmikan penggunaan area latihan
prajurit di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Simalungun
Military Training Area/Simtra) Kodam I BB, Kamis siang.
Peresmian di Dusun Bohoan Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan Bupati Simalungun JR Saragih, Ketua DPRD Simalungun diwakili Ketua Komisi III Johalim Purba, Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik SIK, tokoh adat dan ratusan masyarakat.
Kasad mengatakan Simtra merupakan salahsatu upaya Angkatan Darat dalam menyiapkan medan latihan, sarana dan prasarana untuk mendukung kemampuan militer para prajurit.
Tanpa latihan yang terstruktur, tidak mungkin tercipta prajurit yang terlatih untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” ujar Kasad yang mengatakan pihaknya juga akan menggelar latihan kemiliteran bersama dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.
Untuk itu Kasad menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Pemkab yang telah menyediakan lahan hutan seluas 8.140 hektare sebagai tempat latihan prajurit, dan mengucurkan dana sebesar Rp9,6 miliar untuk karya bakti TNI untuk membuka dan melebarkan akses jalan di Kecamatan Silou Kahean dan Dolok Silou.
“Kepedulian Bupati untuk mewujudkan prajurit yang profesional sangat membanggakan,” ujarLetjend Moeldoko yang baru pertama kali melakukan perjalanan dinas pascadilantik sebagai Kasad TNI.
Kasad juga berpesan kepada prajurit di lokasi latihan untuk menjalin kerukunan dan keharmosian dengan masyarakat khususnya dalam upaya menjunjung adat budaya setempat, tidak sembarangan menebang pohon, mengotori sungai dan membuang sampah tapi juga ikut melestarikan lingkungan alam.
Ketika ditanya fasilitas sarana latihan di lokasi Simtra ini, Kasad menjelaskan pihaknya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, memebicarakan dengan petinggi TNI dan pemerintah. “Saya perkirakan empat atau lima tahun sudah ada,” ujar Letjend Moeldoko.
Bupati Simalungun memberitahukan pemkab telah menyiapkan keadministrasian penggunaan lahan hutan itu untuk sarana latihan TNI secara legal opini dan legal hukum. “Semua telah kita sampaikan ke pemerintah pusat dan disetujui Menteri Kehutanan. Tinggal menunggu rencana induk kegiatan latihan dari Kodam I Bukit Barisan,” sebut Bupati.
JR Saragih menandaskan Simtra ini merupakan kepentingan negara dan bangsa bukan untuk Bupati atau Pemerintah Kabupaten Simalungun. Selain itu perekonomian rakyat juga mulai meningkat ditandai dengan bukanya sejumlah kedai di pemukiman penduduk.
“Harapan kami kepada Pak Kasad, untuk pembangunan Kabupaten Simalungun yang lebih baik dan meningkat lagi, kami sangat mendambakan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) tahun 2014 dilaksanakan di daerah kami,” ujar Bupati.
Kasad TNI dan rombongan didampingi Pangdam I BB Mayjend TNI paulus F Lodewijk, Danrem 022 PT Kolonel Inf Restu Widiyantoro MDA, Dan Rindam I BB Kolonel Inf teguh Arif Indratmoko, Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf martin SM Turnip dan jajaran TNI, datang untuk meresmikan Simtra dan meninjau karya bakti TNI di Simalungun.
Antara
Peresmian di Dusun Bohoan Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan Bupati Simalungun JR Saragih, Ketua DPRD Simalungun diwakili Ketua Komisi III Johalim Purba, Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik SIK, tokoh adat dan ratusan masyarakat.
Kasad mengatakan Simtra merupakan salahsatu upaya Angkatan Darat dalam menyiapkan medan latihan, sarana dan prasarana untuk mendukung kemampuan militer para prajurit.
Tanpa latihan yang terstruktur, tidak mungkin tercipta prajurit yang terlatih untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” ujar Kasad yang mengatakan pihaknya juga akan menggelar latihan kemiliteran bersama dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.
Untuk itu Kasad menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Pemkab yang telah menyediakan lahan hutan seluas 8.140 hektare sebagai tempat latihan prajurit, dan mengucurkan dana sebesar Rp9,6 miliar untuk karya bakti TNI untuk membuka dan melebarkan akses jalan di Kecamatan Silou Kahean dan Dolok Silou.
“Kepedulian Bupati untuk mewujudkan prajurit yang profesional sangat membanggakan,” ujarLetjend Moeldoko yang baru pertama kali melakukan perjalanan dinas pascadilantik sebagai Kasad TNI.
Kasad juga berpesan kepada prajurit di lokasi latihan untuk menjalin kerukunan dan keharmosian dengan masyarakat khususnya dalam upaya menjunjung adat budaya setempat, tidak sembarangan menebang pohon, mengotori sungai dan membuang sampah tapi juga ikut melestarikan lingkungan alam.
Ketika ditanya fasilitas sarana latihan di lokasi Simtra ini, Kasad menjelaskan pihaknya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, memebicarakan dengan petinggi TNI dan pemerintah. “Saya perkirakan empat atau lima tahun sudah ada,” ujar Letjend Moeldoko.
Bupati Simalungun memberitahukan pemkab telah menyiapkan keadministrasian penggunaan lahan hutan itu untuk sarana latihan TNI secara legal opini dan legal hukum. “Semua telah kita sampaikan ke pemerintah pusat dan disetujui Menteri Kehutanan. Tinggal menunggu rencana induk kegiatan latihan dari Kodam I Bukit Barisan,” sebut Bupati.
JR Saragih menandaskan Simtra ini merupakan kepentingan negara dan bangsa bukan untuk Bupati atau Pemerintah Kabupaten Simalungun. Selain itu perekonomian rakyat juga mulai meningkat ditandai dengan bukanya sejumlah kedai di pemukiman penduduk.
“Harapan kami kepada Pak Kasad, untuk pembangunan Kabupaten Simalungun yang lebih baik dan meningkat lagi, kami sangat mendambakan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) tahun 2014 dilaksanakan di daerah kami,” ujar Bupati.
Kasad TNI dan rombongan didampingi Pangdam I BB Mayjend TNI paulus F Lodewijk, Danrem 022 PT Kolonel Inf Restu Widiyantoro MDA, Dan Rindam I BB Kolonel Inf teguh Arif Indratmoko, Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf martin SM Turnip dan jajaran TNI, datang untuk meresmikan Simtra dan meninjau karya bakti TNI di Simalungun.
Antara
Jaga Kehormatan dan Nama Kodam IV/Diponegoro
Sebanyak 650 orang Prajurit Batalyon
403/Wirasada Pratista berangkat dalam penugasan ke daerah perbatasan
Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dengan menggunakan KRI
Teluk Amboina. Acara pemberangkatan pasukan tersebut dipimpin oleh
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo, di Pelabuhan Tanjung Mas
Semarang, Selasa (28/5).
Dalam amanatnya Pangdam IV/Diponegoro
berpesan kepada para prajurit yang akan bertugas, Jagalah kehormatan,
Bawalah kehormatan dan tunjukkan bahwa prajurit Kodam IV/Diponegoro
yang terbaik. Sebanyak 650 orang Prajurit Batalyon 403/Wirasada Pratista
berangkat dalam penugasan ke daerah perbatasan di daerah operasi.
Menurut Pangdam “Tugas adalah kehormatan dan tugas adalah
segala-galanya”.
Disamping itu Pangdam juga berpesan agar
menjaga keamanan personel dan materiil, jaga kesehatan dan apabila
pulang nanti bisa bertemu dengan anak istri dalam keadaan sehat dan
bagi yang belum berkeluarga agar bisa bertemu dengan keluarganya. Tak
lupa pula harus profesional, ’’Ingat saudara disana punya sector, dan
ingat saudara disana tugasnya membina masyarakat di
perbatasan’’,tegasnya. Sebelumnya sudah ada yang datang dan pergi, maka
Pangdam mengharapkan para prajurit 403/Wirasada Pratista harus bisa
membina masyarakat di perbatasan tersebut lebih baik, harus rela, iklas,
bersemangat dan berhasil.
Hadir dalam acara pemberangkatan
tersebut Kasdam IV/Diponegoro, Danrem 072/Pmk, Dan Pomdam
IV/Diponegoro, Dan Lanal, Para Asisten Kasdam IV/Diponegoro, Para
Kabalak, Danyon 403/WP, Dan Yonarhanudse- 15, Dansat Brimob, Ibu Ketua
Persit dan istri serta keluarga anggota Batalyon 403 yang akan bertugasTNI AD
Rudal C-705 Produksi Dalam Negeri untuk Pijakan Kemandirian di Bidang Rudal
Kedepannya pemerintah akan bekerjasama dengan China untuk membangun pabrik peluru kendali C-705 di Indonesia. Jadi dalam skema joint production ini akan terdapat proses Transfer of Technology (ToT) untuk membantu penguasaan teknologi rudal. Diharapkan dengan adanya ToT ini selanjutnya pihak peneliti dan industri lokal bisa mengembangkan rudal dengan performa yang lebih baik dibanding C-705 untuk menunjang kebutuhan TNI. Untuk diketahui baik Indonesia maupun China tidak terikat dalam Missile Technology Control Regime (MTCR) yang melarang perpindahan /transfer teknologi yang berkaitan dengan platform tanpa awak yang mampu membawa muatan 500kg dalam jarak 300km. Sehingga kedepannya kerjasama ini bisa dilanjutkan untuk platform yang lebih jauh dengan ukuran lebih besar seperti C-803 atau bahkan C-805 yang berjangkauan 500km.
Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro “Peluru kendali ini kalau kita bisa produksi dalam negeri, kita akan pasang di daerah perbatasan untuk pengamanan,” Rudal C-705 akan melengkapi armada Kapal Cepat Rudal (KCR) milik TNI Angkatan Laut.Proses kerjasama produksi rudal ini dilakukan Kementrian Pertahanan RI dan Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705. Dalam pelaksanaanya akan dilakukan oleh gabungan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana. Untuk bahan bakarnya akan didukung oleh pabrik propelan di Bontang, Kalimantan Timur.
Dari kerjasama ini diharapkan produsen dan peneliti dalam negeri bisa mendapatkan ilmu praktis tentang material casing, seeker/sensor, guidance, dan motor roket. Jikalau ilmu itu bisa dikuasai maka akses untuk mengembangkan rudal murni buatan dalam negeri bisa lebih mudah. Karena Transfer of Technology merupakan salah satu jalan pintas untuk meraih kemandirian di bidang alutsista. Dengan Transfer of Technology maka pengembangan RKX (roket kendali eksperimental) dan RKN (roket kendali nasional) dapat dipercepat dan hambatan-hambatan yang ada dapat segera diatasi. Selain itu kita diharapkan juga bisa mengakses sisi software dari rudal ini yaitu algoritma navigasi dan algoritma pencarian sasaran yang bisa digunakan bukan hanya untuk rudal anti kapal tapi juga untuk rudal anti pesawat maupun rudal serang darat.
Memang kerjasama ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sampai mencapai orde Trilliun Rupiah karena disertai dengan pembelian ratusan rudal C-705 dan pembuatan pabrik serta fasilitas produksi. Namun, patut disadari Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit di embargo oleh Amerika dan sekutunya dengan alasan HAM yang menyebabkan semua pasokan senjata dan spare part terhenti. Beranjak dari pengalaman pahit tersebut maka kita harus berupaya untuk BERDIKARI (berdiri diatas kaki sendiri). Efek dari kerjasama ini bisa membuat kita mandiri di bidang rudal. Dengan produksi mandiri maka negara-negara lain tidak akan mudah mengetahui jumlah pasti rudal yang kita produksi dan kita miliki sehingga meningkatkan detterence/efek gentar yang dimiliki oleh TNI. Pada akhirnya kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Spesifikasi Rudal:
Bobot hulu ledak: 110 kilogram
Daya jangkau: 75 km, 170 km dengan tambahan roket pendorong
Mesin: roket padat
Sistem pemandu: radar, TV, atau IR
Target: kapal dengan bobot samlat 1,500 ton
Sistem Pemandu : INS/GPS untuk fase jelajah, radar aktif untuk fase terminal
Platform peluncuran: pesawat, permukaan kapal, kendaraan darat
Daya hancur: 95,7 persen
Lembaga keris
Indonesia Miskin Pahlawan Berjiwa Maritim
Dispenal / TNI AL
Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Asrena KSAL), Laksamana Muda TNI Ade Supandi berjabat tangan dengan Sejarawan UI, Anhar Gonggong pada Seminar Nasional yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut tentang “Peran Kapten Laut Markadi dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI tahun 1945-1949” di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro,
Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Asrena KSAL), Laksamana Muda TNI Ade Supandi berjabat tangan dengan Sejarawan UI, Anhar Gonggong pada Seminar Nasional yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut tentang “Peran Kapten Laut Markadi dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI tahun 1945-1949” di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro,
Hal itu dikatakan Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Asrena KSAL), Laksamana Muda TNI Ade Supandi usai membuka Seminar Nasional yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut tentang “Peran Kapten Laut Markadi dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI tahun 1945-1949” di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio dalam amanat tertulis dibacakan oleh Asrena KSAL, Laksda TNI Ade Supandi mengatakan peristiwa operasi lintas laut Jawa-Bali yang terjadi 67 tahun lalu, tepatnya tanggal 4 April tahun 1946 di Selat Bali, merupakan pertempuran laut pertama dalam perjuangan bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan pemerintah Belanda. Pertempuran yang dipimpin Kapten Laut Markadi dengan sandi Pasukan-M itu sekaligus merupakan momen operasi gabungan pertama antara TNI dengan rakyat.
“Tokoh Kapten Laut Markadi dalam memimpin Pasukan-M telah mengekspresikan nilai-nilai penting seorang pemimpin sejati,” kata Laksamana Marsetio.
Menurut Marsetio, Pasukan-M yang dipimpin Kapten Laut Markadi, telah mampu melewati pertempuran laut melawan kekuatan Angkatan Laut kerajaan Belanda dengan gemilang. Meski hanya didukung persenjataan yang terbatas dengan sarana perahu tradisional, namun peristiwa ini perlu dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Seminar yang berlangsung ini mengangkat tema “Melalui Pewarisan Nilai Kejuangan dan Keteladanan, Kita Wujudkan Kapten Laut Markadi sebagai Pahlawan Nasional”. Seminar diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari anggota DPR RI, DPD RI, Setneg RI, Setmilpres, Kemenkokesra, Kemensos, Kemendikbud, Mabes TNI, Polri, Pusat Sejarah TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Pemda Propinsi DKI Jakarta, Pemda Propinsi Jawa Timur, Pemda Propinsi Bali, Pemda Kota Malang dan Pemda Kabupaten Jembrana sebagai inisiator pengusulan Pahlawan Nasional kepada Kapten Laut Markadi.
Hadir pula mahasiswa dan akademisi akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pertahanan, Universitas Islam Negeri Jakarta, Dewan Harian Nasional 45, Legiun Veteran Republik Indonesia, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, akademisi, praktisi, komunitas sejarawan, keluarga besar Kawanua, mahasiswa, dan media massa.
Pembicara dalam seminar yang dipandu oleh Irma Hutabarat dan J.J. Rizal ini adalah Sejarawan Universitas Indonesia, Anhar Gonggong, Guru Besar UI, A.A. Bagus Wirawan serta dua orang penulis buku “Pasukan-M Menang Tak Dibilang Gugur Tak Dikenang, Pertempuran Laut Pertama dalam Sejarah RI” yaitu Iwan Santosa dan Wenri Wanhar.
Seminar ini bertujuan untuk menindaklanjuti usulan masyarakat dan Pemda Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tempat berjuangnya Kapten Laut Markadi pada saat itu, agar Kapten Laut Markadi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah.
Marsetio berharap kepada peserta seminar agar dapat mengkaji dan memikirkan ulang secara akademik dan kredibel guna memperkuat usulan menjadi pahlawan nasional serta turut memikirkan bagaimana selayaknya negara memberikan apresiasi atas jasa-jasa para tokoh pejuang seperti Kapten Laut Markadi.
“Usulan tersebut saya nilai tidaklah berlebihan, karena Kapten Laut Markadi bersama Pasukan-M yang dipimpinnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di tanah Bali,” kata KSAL.
Sebab perjuangan dan pengorbanan beliau telah membangkitkan etos persatuan yang kuat di antara rakyat dan para pejuang saat itu, sehingga memberikan andil yang besar terhadap eksistensi Bali untuk tetap berada dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Marsetio menambahkan, TNI AL sebagai salah satu institusi tempat mengabdi Kapten Laut Markadi pada masa perang Kemerdekaan Republik Indonesia, berkepentingan ikut mengupayakan lahirnya penghargaan dari negara kepada para pejuang seperti Kapten Laut Markadi. TNI AL sebagai salah satu institusi di tubuh TNI, yang lahir di tengah kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, akan senantiasa mendukung hadirnya ruang untuk kemunculan gagasan-gagasan tentang pelestarian dan pewarisan nilai-nilai kejuangan serta pengorbanan para pejuang bangsa di tengah era pembangunan bangsa ini.
Pasukan Bantuan
Sejarawan UI, Anhar Gonggong mengatakan untuk mendukung perlawanan perjuangan di Bali-Sunda Kecil, diperlukan usaha untuk memberikan bantuan pasukan dari Pulau Jawa.
“Dalam rangka itulah, kemudian suatu pasukan yang akan dikirimkan ke Bali dibentuk, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Kapten Markadi atau sesuai dengan huruf awal nama komandannya itu, disebut Pasukan-M,” kata Anhar Gonggong.
Anhar menjelaskan, Kapten Markadi semula adalah Komandan Kompi Tentara Laut Resimen II TRI Laut Malang, yang kemudian ditugaskan untuk membentuk unit pasukan kecil yang akan dikirim ke Bali. Tugas utamanya adalah menghimpun informasi intelijen yang akan digunakan untuk melakukan pelbagai operasi yang terkait dengan pengambilalihan persenjataan Jepang berupa senjata-senjata rampasan Jepang itu dimaksudkan untuk memperkuat kekuatan para pejuang di Bali-Sunda Kecil.
“Pertempuran yang berlangsung sekitar 15 menit itu, disebut-sebut sebagai pertemupuran laut pertama yang dimenangi Angkatan Perang Republik Indonesia,” kata Anhar Gonggong.
Pasukan-M, lanjut Anhar, berhasil menjalankan tugasnya untuk memberi bantuan kepada salah satu wilayah, bagian strategis dari wilayah NKRI yang oleh Pemerintah Kerajaan Belanda tidak diakui kemerdekaan dan kedaulatannya.
Jurnas.com
Joint Task Force Indonesia – Malaysia
Pasukan khusus dari tiga matra: Gultor Kopassus, Denjaka Marinir dan
Denbravo Paskhas berangkat ke Medan, menggunakan KRI dengan membawa
berbagai peralatan: kendaraan taktis, senjata serta alutsista penjinak
bom, Kamis 30 Mei 2013.
Mereka adalah bagian dari 400-an prajurit yang berlatih Combine Joint Task Force Counter Terrorism (CJTF-CT) antara Pasukan TNI dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia (Latgabma Malindo) Darat Samudra dan Angkasa (DARSASA)-8AB/2013, Medan, Sumatera Utara, 7 Juni 2013.
Dua hari sebelumnya, 140 prajurit Tim Pendukung telah bertolak ke Medan menggunakan pesawat Hercules C-130. Menurut Dandenmagla Letkol (Mar) Ali B. Saragih, Tim Pendukung bertugas menyiapkan segala sarana dan prasarana latihan Latgama Malindo 2013.
“ini sangat penting untuk disiapkan karena tempat dan sasaran adalah puncak dari latihan Latgama Malindo Darsasa-8AB/2013, yang harus disiapkan dengan matang, sehingga latihan bisa diukur dan sesuai dengan rencana”, ujar Dandenmagla.
Adapun kedatangan Tim ATM ke Medan, dijadwalkan Sabtu, 1 Juni 2013 dan Minggu, 2 Juni 2013.
Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia 2013, diselenggarakan untuk menguji strategi menghadapi teroris yang mengganggu stabilitas wilayah Malaysia-Indonesia.
Menurut Waasops Panglima TNI Laksma TNI Widodo, sasarannya adalah bagaimana Komandan dan Staf CJTF-CT Malindo mampu melaksanakan: perencanaan latihan, pengambilan keputusan serta operasi penangulanan teror atau bencana.
JKGR
Mereka adalah bagian dari 400-an prajurit yang berlatih Combine Joint Task Force Counter Terrorism (CJTF-CT) antara Pasukan TNI dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia (Latgabma Malindo) Darat Samudra dan Angkasa (DARSASA)-8AB/2013, Medan, Sumatera Utara, 7 Juni 2013.
Dua hari sebelumnya, 140 prajurit Tim Pendukung telah bertolak ke Medan menggunakan pesawat Hercules C-130. Menurut Dandenmagla Letkol (Mar) Ali B. Saragih, Tim Pendukung bertugas menyiapkan segala sarana dan prasarana latihan Latgama Malindo 2013.
“ini sangat penting untuk disiapkan karena tempat dan sasaran adalah puncak dari latihan Latgama Malindo Darsasa-8AB/2013, yang harus disiapkan dengan matang, sehingga latihan bisa diukur dan sesuai dengan rencana”, ujar Dandenmagla.
Adapun kedatangan Tim ATM ke Medan, dijadwalkan Sabtu, 1 Juni 2013 dan Minggu, 2 Juni 2013.
Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia 2013, diselenggarakan untuk menguji strategi menghadapi teroris yang mengganggu stabilitas wilayah Malaysia-Indonesia.
Menurut Waasops Panglima TNI Laksma TNI Widodo, sasarannya adalah bagaimana Komandan dan Staf CJTF-CT Malindo mampu melaksanakan: perencanaan latihan, pengambilan keputusan serta operasi penangulanan teror atau bencana.
JKGR
Makna di Balik Kerjasama TNI dan Singapore Armed Forces
Naskah kerangka Pengaturan Kerjasama antara TNI-SAF tentang The Indosin HLC tersebut telah ditandatangani oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. dan Panglima SAF Mayor Jenderal NG Chee Meng di Jakarta dua hari yang lalu, disaksikan oleh Kasad Letjen TNI Moeldoko, Wakasal Laksdya TNI Hari Bowo, S.E., M.Sc., Wakasau Marsdya TNI Sunaryo, Kasum TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, S.E. dan sejumlah pejabat lainnya.
Kedua pihak sepakat untuk memayungi semua kegiatan yang dilakukan oleh kedua Angkatan Bersenjata melalui suatu Kerangka Pengaturan Kerjasama antara TNI dan SAF tentang Komite Tingkat Tinggi Indonesia-Singapura (Indosin HLC), yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama militer kedua negara guna memperkokoh jalinan persahabatan serta interaksi kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua Angkatan Bersenjata berdasarkan kesepakatan bersama.
Dengan ditandatanganinya naskah Indosin HLC ini, diharapkan kedepan, kedua Angkatan Bersenjata akan terus bekerjasama secara bergandengan tangan guna mampu berperan lebih komprehensif pada upaya perwujudan kawasan Asean yang aman, stabil, damai, dan sejahtera. Sedangkan pada lingkup yang lebih luas akan mampu memberi kontribusi besar pada perwujudan perdamaian dunia serta meningkatkan harkat dan martabat manusia.
Langkah strategis ini akan merintis pada pelaksanaan kerjasama yang lebih besar, sehingga akan mampu menjawab tantangan yang semakin berkembang di kawasan Asean, Asia Pasifik serta kawasan lain di sekitarnya, tegas Panglima TNI.
Selain menandatangani naskah kerangka pengaturan kerjasama, Mayor Jenderal NG Chee Meng berkunjung ke Indonesia juga dalam rangka memimpin bersama pertemuan Tahunan Indosin HLC tahun 2013, di Jakarta, yang biasa disebut sebagai The Combined Annual Report Meeting (CARM), serta sekaligus sebagai kunjungan perkenalan, sehubungan jabatan baru sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Singapura.
TRIBUNNEWS.COM
Diprediksi ancaman keamanan alami pergeseran
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Subekti mengungkapkan, sejauh ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga telah mempunyai badan cyber.
Di Unhan, lanjutnya, juga sudah membuat center cyber. Badan cyber itu digunakan dalam rangka melindungi data-data yang bersifat strategis maupun pengaruh dari cyber pihak luar yang mengancam kepentingan Indonesia.
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro sebelumnya juga telah menegaskan, bahwa kemampuan soft dan smart power pertahanan harus ditingkatkan.
"Diprediksi ancaman keamanan terus mengalami pergeseran dilihat dari segi sifat maupun aktornya," kata Purnomo di Unhan, Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Purnomo menjelaskan, ancaman berupa perang terbuka di masa mendatang kemungkinan jarang dijumpai. Sebab, perang akan lebih banyak menggunakan pendekatan soft power dan smart power, seperti teknologi informasi.
Ini diperkuat dengan pernyataan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dalam rapat pimpinan TNI awal tahun ini bahwa dunia sekarang memasuki peperangan generasi baru yang lebih bersifat politik, berkepanjangan, dan terhubung dalam jaringan. “Aktor negara bisa menggunakan cara-cara nontradisional, seperti ekonomi, diplomatik, cyber warfare, dan media,” tuturnya.
Diketahui, perang melalui dunia maya (cyber warfare) merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan.
Sindo
Marinir Yang Hilang Di Aceh Timur Masih Misterius
Lhokseumawe - Prajurit Kepala Ade Suherman, anggota marinir yang bertugas di Pangkalan TNI AL Lhokseumawe dan dikabarkan hilang di Aceh Timur masih misteri. Sejumlah tentara masih mencari keberadaannya.
"Kami benar-benar gelap tentang informasi ini, karena menurut informasi yang kami dengar, percakapan terakhir Praka Ade dengan kawannya, ia mengabarkan mobilnya rusak di kawasan Peureulak. Tapi ternyata mobilnya ditemukan di Desa Geulumpang Payong Sungai Raya," kata seorang warga kepada Tempo, Kamis 30 Mei 2013.
Masyarakat menyebutkan sejumlah anggota marinir telah berada di kawasan itu sejak Rabu malam, untuk mencari keberadaan Praka Ade Suherman.
Ketika Tempo menyambangi Koramil Kecamatan Sungai Raya terlihat beberapa anggota TNI dengan wajah lelah. Sejumlah warga juga ikut membantu aparat keamanan untuk mencari informasi terkait hilangnya Ade.
Ade dikabarkan menghilang pada Selasa, 28 Mei 2013 malam. Kabar itu muncul setelah ditemukan mobil sedan Honda Accord abu-abu nomor polisi BK 1836 KS yang ia kendarai, terparkir di pinggir jalan, di 50 meter dari tikungan patah desa Geulumpang payong Kecamatan Sungai Raya Kab Aceh Timur, atau jarak 25 kilo meter dari kota Langsa. Ia dalam perjalanan dari Medan ke Lhokseumawe.
Di dalam mobil itu ditemukan SIM B1 atas namanya dan tas pakaian warna hitam merah, serta tas laptop merek Acer warna hitam.
TEMPO.CO
Akademi Militer Filipina Latihan Gabungan di Ternate
Akademi Militer Filipina (PMA) menggelar
latihan bersama di markas marinir di Ternate, kota Cavite, sebelah
selatan Manila, Rabu, 29 Mei 2013. Latihan ini bertujuan untuk melatih
taruna memerangi pemberontak dan mempertahankan wilayah perairan yang
menjadi sengketa di Laut Cina Selatan.
Airbus Military Siasati Pasar yang Berkontraksi
Seperti juga dialami perusahaan dunia lain, Airbus Military (AM) menghadapi situasi pasar yang berkontraksi. Hingga kini sebenarnya masih banyak negara membutuhkan peralatan militer, namun tak sedikit yang kesulitan membeli karena anggaran pertahanan yang menciut. Agar positioning-nya sebagai produsen pesawat terbangmiliter modern tetap terjaga dan tetap mampu menembus pasar, mereka gencar merancang teknologi baru untuk mendongkrak daya jual produk-produknya.
Terkait perkembangan tersebut, Head of Programmes Light & Medium and Derivatives AM, Rafael Tentor dan Head of Market Development AM, Gustavo Garcia mengungkap, pihaknya telah merancang teknologi baru dan melakukan beberapa perubahan agar pesawat-pesawat buatannya bisa diterjunkan untuk berbagai misi (multi-role) dan lebih efisien dari segi ongkos operasi (cost-efficient). Demikian dilaporkan A. Darmawan dari Sevilla, Spanyol, Rabu (29/5) di sela-sela acara Airbus Military Trade Media Briefing 2013.
Salah satu produk yang diungkap sedang menjalani “penyempurnaan” itu adalah pesawat angkut sedang C-295. Kepada pesawat ini mereka telah merampungkan winglet yang bisa mengoptimalkan kinerjanya di penerbangan kecepatan rendah serta menghemat konsumsi bahan bakar. Tambahan sayap kecil di ujung sayap ini akan menjadi bagian tetap dari turunan C-295 yang akan diproduksi mulai 2014. Selain itu, AM juga akan mengganti mesin pendorongnya dengan buatan Pratt & Whitney yang lebih bertenaga. Dengan mesin barunya ini, C-295 bisa dioperasikan di daerah pegunungan yang amat tinggi, seperti di wilayah Andes dan Himalaya.
Bagi AM, nilai penjualan pesawat transpor ringan dan sedang buatannya (termasuk di dalamnya, CN-235) terbilang amat prospektif. Selama 2012, mereka telah berhasil menjual 32 unit pesawat atau menguasai 76 persen dari pangsa pasar. Satu-satunya kompetitor di pangsa ringan dan sedang ini adalah C-27J. Australia diketahui telah membeli 10 pesawat buatan Alenia, Italia ini. Namun demikian, Australia juga tercatat sebagai customer AM yang paling berpengaruh. Negera di selatan di Indonesia ini berkali-kali disebut dalam pertemuan karena menjadi satu dari empat negara pembeli pesawat A330 MRTT (Multi Role Transport Tanker) terbanyak.
Menarik untuk diungkap, dalam pertemuan nama Indonesia juga banyak disebut-sebut, karena telah menjadi salah satu mitra strategis AM di wilayah Asia Pasifik. Di wilayah ini, AM menggantungkan performa penjualan CN-235 dan C-295 kepada Indonesia. Dengan Indonesia (PT Dirgantara Indonesia) juga AM siap bekerjasama membuat derivat NC-212 yang lebih canggih, yang akan disebut dengan kode NC-212i.
Lebih jauh dikemukakan, sepanjang 2003-2012, AM telah menjual 157 pesawat ringan & sedang ke berbagai negara di seantero dunia, dan menguasai 51 persen di pangsa ini. Sementara untuk pangsa pesawat badan besar, sekelas A400M, mereka telah membukukan penjualan 174 unit dan meraih 32 persen pangsa pasar. Sedang untuk pangsa tangker modern, mereka telah berhasil menjual 28 pesawat dan menguasai 88 persen pangsa pasar. (Lebih jauh tentang laporan ini, ikuti dalam Majalah Angkasa, edisi Juli 2013).
Angkasa
Thursday, 30 May 2013
Anggota DPR: Ini Guna Pasal Wajib Militer Bagi WNI
"Contoh Singapura, sopir taksi tahu harus berbuat apa saat perang."
Pasal wajib militer itu terdapat pada pasal 6 ayat 3, yang berbunyi: Kompenen cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuikan dengan struktur organisasi Angkatan sesuai masing-masing matra.
Selanjutnya dalam Pasal 8 tentang pengangkatan anggota komponen cadangan. Pasal 8 ayat 1 berisi: Pegawai negeri sipil, pekerja dan/ atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan.
Menurut anggota Komisi I Bidang Pertahanan, Hayono Isman, Undang-Undang yang mewajibkan warga negara untuk ikut wajib militer memang diperlukan. Sebab, menurutnya, setiap warga negara wajib siaga jika suatu saat terjadi perang.
"Kalau terjadi perang masa kita diam? Berlaku untuk siapa saja. Contoh Singapura, sopir taksi tahu harus berbuat apa saat perang. Itu negara kebangsaan yang baik. Komcad atur itu," kata Hayono.
Wajib militer ini, kata dia, untuk mempersiapkan warga negara untuk selalu siap membantu pemerintah saat terjadi perang melalui pelatihan.
Wajib militer ini, kata dia, berdasarkan referensi dari Amerika, Singapura dan Jepang. "Tapi kita punya ciri sendiri bagaimana mengatur pertahanan kita saat diserang negara lain," ujar dia.
VIVAnews
WNI yang Tolak Wajib Militer Bisa Kena Sanksi Pidana
Wajib militer diatur dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.
(VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
Menurut penelusuran VIVAnews atas RUU itu, ketentuan wajib militer terdapat pada pasal 6 ayat 3, yang berbunyi: Komponen cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuikan dengan struktur organisasi Angkatan sesuai masing-masing matra.
Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 3 tentang pengangkatan anggota komponen cadangan berbunyi: Pegawai negeri sipil, pekerja dan/ atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan.
Pasal 9 Persyaratan umum untuk menjadi anggota komponen cadangan yakni :
b.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
d.sehat jasmani dan rohani.
RUU Komcad juga mengatur soal sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak direkrut, dan mereka yang berupaya mencari-cari alasan agar tidak memenuhi syarat menjadi anggota komponen cadangan militer:
Pasal 38 mengatur hukuman bagi PNS dan pekerja yang sudah memenuhi syarat tapi menolak ikut komponen cadangan:
1. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
3. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
4. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya ditangguhkan menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 40 mengatur hukuman bagi orang yang melakukan tipu muslihat untuk tidak ikut komponen cadangan:
1. Setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat orang lain dengan suatu pemberian atau janji, mempengaruhi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, memberi kesempatan dan memberi keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan atau menyebabkan orang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seseorang yang karena jabatan atau kedudukannya, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).
Pasal 41 mengatur hukuman bagi anggota komponen cadangan yang membolos dinas:
1. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif pada saat latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan penugasan pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
3. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang menolak perpanjangan masa bakti pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Viva.news
Pangdam II Harapkan Yonkav 5 Diperkuat MBT
“Saya yakin pimpinan ada melakukan langkah yang sangat besar ,” ungkap pangdam dalam kunujungannya ke Bangka-Belitung (Babel), Senin (27/5) kemarin.
Dikemukakan Nugroho, bahwa dirinya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah merencanakan Alutsista tersebut.
“Untuk realisasi tahun 2013. Sehingga Kepala Staf Angkatan Darat yang baru tinggal melanjutkan,” kata pangdam.
Dijelaskan Nugroho, dalam memaintanance transfer teknologi untuk pemeliharaan- peralatan yang modern bakal disiapkan lewat personil yang mampu.
Guna menambah sarana peralatan perang, Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya mendapat tambahan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).
Adapun Alutsista untuk Batalyon, Kaveleri dan Arteleri Medan (Armed) 15/76 di Martapura, akan menjadi Armed Komposit artinya akan dilengkapi dengan peralatan yang lebih modern dari yang sekarang dan untuk Yonkav di Karang Endah kita mengharapkan juga bisa juga untuk MBT namun itu semua tergantung pimpinan
“Dengan adanya Alutsista, Armed 15/76 akan menjadi Armed komposit serta memiliki peralatan lebih modern,” jelas Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widiyotomo, Senin .
Namun menurut Nugroho, bahwa semua itu Keputusan ada di pimpinan. Apakah diperuntukan pada Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Baturaja.
“Apabila bisa dilengkapi alat modern, dari masing-masing kesatuan. Apabila ada latihan yang terpusat. Maka tidak harus didatangkan dari satuan lain,” jelas pangdam.
deliknews
Pemerintah Tugaskan TNI Bangun Jalan Di Papua
Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Mei 2013 lalu.
Ada 40 jalan Strategis Nasional di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilampirkan dalam Perpres ini. Dari ke-40 Jalan P4B itu, 16 jalan di antaranya digolongkan sebagai Ruas Jalan Tertentu Pada Jalan P4B.
Melalui Perpres ini, pemerintah memberikan penugasan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu yang merupakan bagian dari Jalan P4B.
“Pembangunan jalan pada ruas-ruas tertentu itu meliputi kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan,” bunyi Pasal 3 Ayat (3) Perpres No. 40/2013 itu.
Menurut Perpres ini, kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh TNI secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perpres ini tetap menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.
Sementara itu terkait anggaran, Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 ini menyebutkan, bahwa pendanaan yang diperlukan bagi pembangunan Jalan P4B dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk pendanaan pembangunan ruas-ruas jalan tertentu dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan, dan untuk pendanaan pembangunan ruas-ruas jalan tertentu dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum,” bunyi Pasal 4 Ayat (3) Perpres ini.
Pelaksanaan pembangunan Jalan P4B, menurut Perpres ini, dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas yang disusun oleh Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).
Presiden menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi jalan-jalan yang telah dibangun sesuai fungsi jalan, untuk ditetapkan statusnya lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.
Pasal 8 Perpres ini menegaskan, Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengkoordinasikan pemrograman dan penganggaran pembangunan jalan P4B, dan memfasilitasi penyerahan aset sesuai dengan status jalan.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 9 Perpres yang diundangkan pada 17 Mei 2013 itu.
JPNN
Angkatan Laut RI-Thailand Jalin Kerja Sama
Dispenal / Mabesal
KSAL Laksamana TNI Dr. Marsetio (kanan) saat bertukar cinderamata dengan Kasal Thailand Admiral Surasak Rounroengrom, sebagai tanda persahabatan kedua negara, Rabu, (29/5).
KSAL Laksamana TNI Dr. Marsetio (kanan) saat bertukar cinderamata dengan Kasal Thailand Admiral Surasak Rounroengrom, sebagai tanda persahabatan kedua negara, Rabu, (29/5).
Setiba di Mabesal, KSAL Thailand Admiral Surasak Rounroengrom disambut secara resmi oleh KSAL Laksamana TNI Dr. Marsetio, dalam suatu upacara Jajar Kehormatan Milliter yang dilaksanakan di pelataran Gedung Utama Mabesal. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan silaturahmi antara angkatan laut kedua negara.
Pada kesempatan tersebut Admiral Surasak Rounroengrom mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat di Mabesal. Sedangkan Laksamana TNI Marsetio juga menyampaikan terima kasih atas kedatangannya dan berharap kedepan dapat meningkatkan intensitas latihan bersama antara angkatan laut kedua negara.
Berdasarkan siaran pers Dinas Penerangan TNI Angkatan laut (Dispenal), turut hadir mendampingi KSAL adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Hari Bowo, Aspam Kasal, Laksamana Muda TNI I Putu Yuli Adnyana, Asops Kasal, Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan, Waaspam Kasal, Laksamana Pertama TNI Adam Suwardi serta pejabat terkait lainnya.
Jurnas.com
LATIHAN BERSAMA TNI ANGKATAN LAUT DENGAN US NAVY DENGAN SANDI “CARAT 2013” DITUTUP
Kormabar
Jakarta, 29 Mei 2013,-- Pelaksanaan Latihan Bersama
(Latma) dengan sandi Cooperation Afloat Readiness and Training (Carat)
tahun 2013 antara TNI Angkatan Laut dengan US Navy, ditutup secara resmi
oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio yang
diwakili Wakil Kasal (Wakasal) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Hari Bowo,
M.Sc., di Aula Yos Sudarso Markas Komando (Mako) Komando Armada RI
Kawasan Barat (Koarmabar) Jalan Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat, Rabu
(29/5). Kasal dalam amanatnya yang dibacakan Wakasal mengatakan, kesuksesan yang telah diraih dari Latma Carat ditentukan oleh dedikasi, profesionalisme dan ketrampilan dari seluruh peserta latihan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta telah mengerti dan memahami akan tugas masing-masing. Kasal mengatakan, kerjasama yang erat antara angkatan laut seharusnya tetap dikembangkan untuk meningkatkan profesionalisme dan ketrampilan dari personel, sehingga hal tersebut juga bermanfaat dalam memelihara stabilitas dan keamanan maritim di kawasan. Untuk itu, pada latihan Carat 2014 mendatang akan lebih berarti untuk mengembangkan hubungan bilateral dan untuk meraih efek positif dalam meningkatkan hubungan antara kedua angkatan laut. Dalam Latma Carat yang merupakan Latma ke-19 yang digelar setiap tahun antara TNI Angkatan Laut dengan US Navy, TNI Angkatan Laut menerjunkan 2 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yaitu KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan KRI Oswald Siahaan-354, pesawat udara Cassa, heli Bell, Batalyon Infantri/Zeni Marinir, Lantamal III Jakarta, Dislambair dan Satkopaska Koarmabar. Sedangkan dari U.S Navy melibatkan USS Tortuga LSD-46, USNS Safeguard T-ARS 50 dan USS Charles Momsen DDG-932, personel United States Marine Corps (USMC) untuk Latma Carat 2013. Upacara penutupan latma Carat 2013 dihadiri Wakil Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia Mrs. Kristen F. Bauer, Panglima Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Mariana Laksamana Muda Tilghman D. Payne, para Asisten Kasal, para Pejabat Teras Mabesal, Kepala Staf Koarmabar dan seluruh peserta Carat 2013. |
Kisah keraguan Soeharto kepada Habibie & lepasnya Timor-Timur
Namun hingga 20 Mei 1998 malam, Soeharto masih bimbang. Bukan karena harus meninggalkan kursi presiden, Soeharto bimbang untuk menyerahkan negara ini kepada wakil presidennya saat itu, BJ Habibie. Di mata Soeharto, Habibie adalah kawan dekat, cerdas dan cekatan, namun belum 'kuat' untuk menjadi penguasa di nusantara.
Probosutedjo, adik Soeharto, yang berada di kediaman Jalan Cendana, malam itu, mengungkapkan, Soeharto pada malam itu terlihat gugup dan bimbang. "Pak Harto gugup dan bimbang, apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu," ujarnya.
Mendengar kata-kata Pak Harto ini, konon Habibie sangat tersinggung. Sebab, hubungan Pak Harto dan Habibie lebih daripada sekadar dua sahabat politik.
Entah apa yang membuat Soeharto bimbang untuk memberikan kursi presiden kepada Habibie, namun kini sebagian orang memiliki jawabannya sendiri. Sebagian orang menyebut bahwa pemimpin atau Presiden Indonesia harus Jawa. Bila bukan Jawa, nusantara akan terpecah.
Mitos atau kabar burung itu seakan menjadi legitimasi saat Timor-Timur akhirnya lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Timor-timur lepas setelah pria kelahiran Pare-pare itu menjabat sebagai Presiden ketiga di republik ini.
Banyak pihak menyebut bahwa lepasnya Timor-Timur memang karena Habibie yang saat itu menyetujui adanya jejak pendapat atau referendum. Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.
Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi di sisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.
Hal inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, Habibie memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.
Lalu benarkah bahwa presiden Republik Indonesia harus Jawa? ataukah itu hanya sebatas mitos?
Merdeka
Kemenhan: Boleh Jadi Jumlah Intel Asing Memang 60 Ribu Orang
JAKARTA -- Pernyataan mantan kepala staf TNI
Angkatan Darat (AD) Jendral (purn) Ryamizard Ryacudu beberapa tahun lalu
soal adanya 60 ribu agen asing di Indonesia mendapat konfirmasi
pemerintah.
Staf Ahli Menteri Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin menjelaskan, meski pernyataan tersebut hanya berbentuk opini publik, namun bukan berarti data itu tidak valid.
"Boleh jadi jumlah mereka mencapai angka tersebut. Kita semua harus waspada,"ujarnya saat dihubungi Republika, Senin (27/5) malam. Untuk penanganan intel tersebut, Hartind menegaskan, 'bola' ada di tangan Badan Intelijen Nasional (BIN). Sedangkan, pemerintah hanya sebatas membuat kebijakan.
Tidak hanya itu, dia menjelaskan, media juga bisa berperan untuk membantu pengungkapan keberadaan agen asing ini. Menurutnya, mereka menggunakan beragam profesi seperti wartawan, peneliti, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat.
REPUBLIKA.CO.ID
Staf Ahli Menteri Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin menjelaskan, meski pernyataan tersebut hanya berbentuk opini publik, namun bukan berarti data itu tidak valid.
"Boleh jadi jumlah mereka mencapai angka tersebut. Kita semua harus waspada,"ujarnya saat dihubungi Republika, Senin (27/5) malam. Untuk penanganan intel tersebut, Hartind menegaskan, 'bola' ada di tangan Badan Intelijen Nasional (BIN). Sedangkan, pemerintah hanya sebatas membuat kebijakan.
Tidak hanya itu, dia menjelaskan, media juga bisa berperan untuk membantu pengungkapan keberadaan agen asing ini. Menurutnya, mereka menggunakan beragam profesi seperti wartawan, peneliti, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat.
REPUBLIKA.CO.ID
Menanti Gebrakan Tentara Cyber Indonesia
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana untuk membuat tentara cyber. Pasukan inilah yang nantinya bertugas menjaga keutuhan NKRI di dunia maya.
Berbagai jenis serangan cyber memang sudah mulai sering terjadi di Indonesia. Bahkan sekitar tiga pekan lalu, situs Kementerian Pertahanan sempat diretas oleh hacker yang belum diketahui identitasnya.
Tak ingin jadi bulan-bulanan di dunia maya. Pemerintah pun segera berbenah, salah satunya mulai muncul wacana soal memperkuat pertahanan cyber.
"Saat ini kita memang tidak punya Undang-undang soal cyber defense, yang ada sekarang ini Undang-undang Cyber Crime melalui UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)," jelas Pos M. Hutabarat, Dirjen Potensi Keamanan Kementerian Pertahanan.
Nah, untuk mempertahankan keutuhan NKRI, Pos merasa aturan terkait pertahanan cyber itu harus segera direalisasikan.
"Ini harus segera dibentuk, karena dari ini kemudian kita bisa membuat cyber army," tambah Pos, usai berdiskusi di acara bertajuk 'Menghadapi Tantangan di Era Cyber Security' di Pullman Hotel, Rabu (28/5/2013).
Tentara cyber yang dimaksud Pos adalah pasukan militer yang memang diberi pengetahuan khusus soal seluk beluk dunia maya. Dengan demikian, pasukan ini bisa menangkis atau melakukan serangan cyber ketika dibutuhkan.
Cyber army memang bukanlah hal baru dalam dunia militer. Negara adidaya seperti Amerika Serikat, China, Korea Selatan, sampai Iran sudah memiliki tentara cyber yang besar dan handal. Bahkan beberapa di antaranya memang mengemban misi khusus kenegaraan.
Tentara seperti itulah yang diidamkan Kementrian Pertahanan. Sayang, Pos belum bisa memprediksi kapan para tentara cyber di Indonesia bisa segera terbentuk.
"Tunggu undang-undang itu selesai, yang jelas tidak dalam 3 tahun ini," tandasnya.
Detik
Produk Alat Pertahanan Indonesia Tak Bermasalah
Rombongan road show pesawat CN-295
yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bersiap
meninggalkan Nay Pyi Taw, Myanmar, menuju Bangkok, Thailand, Selasa
(28/5/2013). Dalam road show yang berlangsung 22-31 Mei 2013, rombongan
mengunjungi enam negara Asean yaitu Filipina, Brunei Darussalam,
Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Demikian disampaikan Sjafrie sebelum bertemu dengan Menteri Pertahanan Myanmar Wai Lwin di Nay Pyi Taw, Myanmar, Selasa (27/5/2013).
Dalam pertemuan dengan Wai Lwin, Sjafrie menjelaskan tentang pesawat CN-295 yang ditumpanginya untuk ke Myanmar. Sjafrie ke Myanmar dalam rangka road show pesawat milik TNI Angkatan Udara tersebut ke enam negara ASEAN, yaitu Filipina, Brunei, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.
Pada akhir pertemuan yang berlangsung selama sekitar 30 menit tersebut, Sjafrie memberi cendera mata berupa helm pasukan dan rompi antipeluru yang semuanya buatan Indonesia. Sjafrie juga mengatakan, helm yang diberikannya terbuat dari kevlar dan sudah dipakai oleh pasukan Indonesia yang tergabung dalam misi perdamaian PBB.
"Terima kasih banyak. Jika misalnya ada perang, saya akan menggunakannya," kata Wai Lwin.
Dalam perbincangan dengan Kompas, Sjafrie menegaskan tetap terbuka peluang bagi Indonesia untuk menjual alat pertahanan produksi dalam negeri ke Myanmar meski negara itu sedang menghadapi embargo dari sejumlah negara. Alat pertahanan yang ditawarkan Indonesia adalah produk dalam negeri dan bahan bakunya juga dari Indonesia.
Alat pertahanan yang ditawarkan oleh Indonesia juga sudah terbukti keandalannya dan tak ada masalah dari segi pelayanan setelah penjualan. "Misalnya untuk CN-295 hasil prosuksi bersama PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Military. Indonesia juga menyediakan suku cadang dan pusat pemeliharaan pesawat tersebut di Bandung," jelas Sjafrie.
KOMPAS.com
Dua Hawk 209 TNI AU Intersep F – 5 Singapura
Terdapat dua area sasaran yang ditentukan adalah JTA 1 dan JTA 2 yang kemudian dari area tersebut dua buah Hawk 209 milik TNI AU mendapat tuntunan dari radar Ground Control Intercept 232 Dumai yang mengatakan terdapat titik dari timur bergerak cepat menuju kearah barat. Dari identifikasi transponder diketahui benda bergerak tersebut adalah dua buah pesawat jet F – 5 Tiger miliki Republic Singapore Airforce yang memasuki wilayah Pulau Sumatera.
Setelah mendapatkan informasi tiga dimensi berupa jarak, arah dan ketinggian maka dua Hawk 209 segera menuju arah sasaran yang dituju. Ditemukan dua buah titik hitam di kejauhan, maka dua Hawk dengan callsign “Bigfoot” tersebut segera mengambil ancang-ancang untuk pengejaran. Menyadari bahwa F – 5 memiliki kecepatan supersonic sedangkan Hawk 209 hanya subsonic maka “Bigfoot” flight mengambil sudut pengejaran dari samping dan ambil posisi lead dari kedua F – 5 yang kemudian diketahui menggunakan callsign “Black Kite”. Setelah berhasil membayangi dua buah F – 5 Singapura tersebut menandakan akhir sebuah skenario latihan hari pertama Bilateral Fighter Interaction and Training yang dilaksanakan antara TNI AU dan RSAF di Lanud RSN Pekanbaru, Riau. Latihan yang dilaksanakan mulai hari rabu hingga kamis (29 – 30 Mei 2013) berjalan dengan lancar yang terdiri dari air interception, dissimilar air combat training 1 versus 1 serta 2 versus 2.
RSNAFB