Pages

Saturday, 28 June 2014

Militer Indonesia butuh tank tempur terbaik

Militer Indonesia butuh tank tempur terbaik
Prajurit TNI menggunakan Tank Leopard (depan) saat peringatan ke-68 Hari Jadi TNI di Skuadron 2 Halim Perdana Kusumah, Jakarta. (ANTARA FOTO/Ujang Zaelani)

Jakarta  - Ketika negara-negara maju yang memiliki kekuatan militer besar beralih ke kendaraan lapis baja yang lebih ringan dan lincah, negara-negara berkembang justru tertarik menggunakan tank tempur berat (main battle tank/MBT).

Kementerian Pertahanan menyebutkan 26 tank Leopard dan 26 unit tank Marder akan tiba di Indonesia pada pekan pertama September 2014. Pengumuman itu disampaikan setelah dua calon presiden Indonesia bersikap pro atau kontra atas pembelian tank tersebut.

Sebenarnya pro-kontra pembelian tank tempur utama Leopard 2 sudah bergulir jauh hari sebelum debat calon presiden tahap ketiga digelar Komisi Pemilihan Umum pada Minggu lalu. Yang kontra menyebutkan bobot tank tersebut cukup berat dan kurang cocok dioperasikan di Tanah Air.

Pembelian Leopard kembali mengemuka ketika capres Jokowi -- dalam debat yang membahas Politik Luar Negeri dan Ketahanan Nasional-- menyatakan ketidaksetujuannya atas pembelian tersebut.

Capres Jokowi yang dibelakangnya berkumpul para pensiunan jenderal mumpuni, menyebutkan tank Leopard berbobot terlalu berat, yakni 62 ton, sehingga tak cocok dengan kondisi geografis Indonesia. Selain itu, alih teknologinya pun tak terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Capres Prabowo Subianto tidak sependapat dengan Jokowi. Pensiunan jenderal berbintang tiga yang banyak menghabiskan karir militernya di satuan tempur itu justru mengatakan Indonesia butuh tank tempur berat, dan pembeliannya tentu sudah dikaji cermat oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.

Setelah debat capres itu bergulir, Kemenhan kembali menyatakan pembelian tank Leopard tidak melanggar UU dengan tetap memperhatikan kondisi geografis Indonesia dan postur tubuh prajurit TNI.

Pembelian tank tempur utama (MBT/main battle tank) juga berdasarkan kajian teknis dan taktis oleh Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD, dan pembahasan lanjutan digelar di Mabes TNI AD dengan mempertimbangkan faktor sistem pemeliharaan, logistik dan purnajualnya.

Kemudian, di tingkat Mabes TNI dilakukan kajian operasional dengan melakukan pengujian. Sedang kebijakan pengadaanya dilakukan oleh Kemenhan, Mabes TNI, Mabes TNI AD, Kementerian Keuangan dan Bappenas, dengan mempertimbangkan kemampuan pabrikan, ketersediaan anggaran dan aspek lainnya. Setelah itu, baru diminta persetujuan DPR.

Dengan kata lain, prosedur pembelian Leopard cukup rumit dan melibatkan banyak instansi sehingga mengesankan kebijakan pembeliannya sesuai kebutuhan Indonesia.

Sebanyak 52 kendaraan lapis baja buatan Rheinmetall akan tiba di Indonesia pada pekan pertama September 2014. Upacara pengirimannya telah dilakukan di Unterluss Jerman pada 23 Juni, dan dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

Kemenhan menyebutkan pengiriman itu merupakan gelombang pertama atas 130 unit tank Leopard dan 50 unit tank Marder berdasarkan kontrak pembelian antara Kemenhan Indonesia dan Rheinmetall pada 2012.

Sisa kendaraan lapis baja pesanan itu akan tiba di Tanah Air tahun 2016. Meski tak disebutkan, namun kontrak pembelian kendaraan itu dilaporkan mencapai 290 juta dolar AS.

Menhan Purnomo Yusgiantoro kembali menyebutkan TNI AD sudah melakukan pengujian atas Leopard itu, dan spesifikasi teknisnya disesuaikan dengan kebutuhan TNI AD.

Ia menyampaikan hal itu setelah dua tank Leopard 2 dan dua panser pengangkut pasukan Marder telah dikapalkan terlebih dahulu ke Jawa Timur untuk diuji. MBT yang ditempatkan sementara di Divisi 2 Kostrad/Malang itu sudah diuji dalam perjalanan Surabaya- Situbondo dengan melewati jalanan, sungai dan jembatan.


Indonesia butuh

Banyak negara maju memang beralih ke kendaraan tempur yang lebih ringan dan lincah, namun banyak negara, termasuk di Asia, justru beralih ke tank tempur berat (MBT) karena membutuhkannya.

Negara-negara Eropa yang mengurangi atau "memensiunkan" armada tank beratnya, juga menawarkannya tanknya sehingga memicu minat negara lain untuk membelinya.

Tiongkok, India dan Pakistan bahkan diperkirakan memiliki hampir 60,38 persen dari produksi global tank hingga tahun 2017, sebagaimana dilaporkan situs defencereviewasia.com.

Di kawasan Asia Tenggara, setelah Malaysia mendapatkan MBT di tahun 2007, kemudian disusul Singapura, dan Indonesia pada September 2014. MBT Malaysia didatangkan dari Polandia, sedang Singapura menggunakan MBT buatan Jerman.

Awalnya Indonesia hendak membeli tank Leopard 2 yang digunakan Belanda, namun pembeliannya urung karena adanya penolakan dari oposisi Belanda.

Negara anggota ASEAN lainnya, Thailand, juga memiliki tank berbagai jenis, namun sudah tua. Negara itu memutuskan memilih tank Ukrania (T-84 Oplot) dengan menandatangani kontraknya pada September 2011.

Indonesia telah memutuskan membeli MBT Leopard 2 yang merupakan tank berat terbaik di kelasnya di kawasan Asia Tenggara. Kemenhan dan TNI menyebutkan pembeliannya berdasarkan kebutuhan, dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Pembelian tank Leopard yang diputuskan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mendapatkan persetujuan dari calon presiden Prabowo Subianto, namun ditolak keras oleh calon presiden lainnya, Joko Widodo.

Menhan Purnomo menyebutkan Indonesia butuh tank tempur utama karena negara-negara tetangga sudah memilikinya terlebih dahulu. Meski TNI sudah memiliki tank Scorpion dan AMX-13, atau tank amfibi BMP-3, keberadaannya tidak cukup untuk menjaga kedaulatan Indonesia

Leopard 2 adalah tank tempur utama generasi ketiga setelah dioperasikan tahun 1979. Tank ini disebutkan memiliki kesamaan dengan tank tempur utama AS, M1 Abrams, dan termasuk dalam kelompok tank- tank tempur utama terbaik di dunia. Sedang Marder merupakan kendaraan tempur pengangkut pasukan setipe M2 Bradley buatan AS.

Kebijakan Indonesia memodernisasi persenjataan militernya, termasuk memperkuat industri strategis dalam negeri, berkaitan dengan peningkatan kemampuan militer negara-negara di kawasan regional, sementara potensi konflik perbatasan makin meningkat yang umumnya dipicu masalah perbatasan dan perebutan kekayaan sumber daya alam.

Sehubungan itu, anggaran militer TNI perlu terus diperkuat. Jika pertumbuhan perekonomian nasional di atas 7 persen, anggaran militer tentu akan diperbesar.

Anggaran militer Indonesia tahun 2004 hanya Rp21,42 triliun, di tahun 2013 menjadi Rp84,47 triliun. Nilai akumulatif anggaran pertahanan dari tahun 2004 hingga 2013 mencapai Rp440,94 triliun.

Peningkatan itu sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun kekuatan nasional. Di era pemerintahannya, periode 2004-2014, alat utama sistem kesenjataan nasional yang dibelinya, di antaranya adalah pesawat Sukhoi-27SK/30 MK, korvet kelas Sigma, pesawat embraer EMB 314 Super Tucano sebagai pesawat pengganti OV-10, heli tempur AH-64D Apache, dan tank amfibi BMP-3. Selain itu, ada hibah 24 F-16 dari pemerintah AS.

Jumlah prajurit juga ditambah. Jumlah personel TNI meningkat dari 353.965 orang di tahun 2004 menjadi 415.805 orang pada 2013.


Prajurit handal
Presiden SBY saat melantik 453 perwira remaja TNI di Yogyakarta, Kamis (26/6), kembali menyebutkan komitmen Indonesia untuk memiliki militer yang kuat.

"Kita ingin TNI menjadi kekuatan negara yang andal, TNI harus terlatih bermanuver dengan taktik secara baik, terdidik informasi teknologi dan memiliki alustsista yang semakin canggih," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan tantangan saat ini semakin berat sehingga di masa pemerintahannya telah dilakukan peningkatan kemampuan prajurit dan alusista TNI.

"TNI yang kita banggakan harus mampu hadapi berbagai ragam ancaman baik tradisional dan nontradisional, termasuk peperangan modern yang sarat dengan teknologi. Selain itu, 10 tahun terakhir kita tingkatkan profesionalisme dan kecakapan diiringi peningkatan kesejahteraannya. Dituntut cerdas dan adaptif," katanya. 


Antara 

Hanya dalam Enam Bulan, Kalahkan Drone Wulung

BUAH KERJA KERAS: Thombi Layukallo (kiri) bersama tim pembuat Super Drone saat akan uji coba di kawasan Batujajar, Bandung Barat. (Thombi Layukallo for Jawa Pos)
Thombi Layukallo Pecahkan Rekor Pembuatan Pesawat tanpa Awak
 
PENELITI yang sehari-hari menjabat sebagai direktur Advanced Marine Vehicles Research Center di Universitas Surya tersebut memang sudah lama terobsesi pada dunia penerbangan. Berbekal pengetahuan dan pengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang penerbangan, doktor lulusan Universitas Nagoya, Jepang, tersebut membuka harapan baru bagi dunia kedirgantaraan dan militer Indonesia dengan menciptakan pesawat tanpa awak yang diberi nama Super Drone.
Berawal dari penunjukan dirinya sebagai penanggung jawab penelitian dan pembuatan drone oleh Universitas Surya yang bekerja sama dengan TNI-AD, Thombi lalu mengumpulkan sejumlah peneliti sebagai tim pembuat Super Drone. Jumlahnya tujuh orang dan semuanya merupakan pakar di bidang aeromodeling.
Tim itu juga diperkuat tim ahli dari TNI-AD. ”Jadi, total tim beranggota 14 pakar,” kata Thombi kepada Jawa Pos saat ditemui Rabu lalu (25/6).
Mantan peneliti BPPT (Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi) itu mengatakan, proyek tersebut nyaris membuat para anggota tim kencing berdiri. Sebab, proyek itu sejak awal ditargetkan selesai dalam enam bulan. Hal tersebut terkait dengan dana yang terbatas, yakni sekitar Rp 1 miliar. Waktu enam bulan itu relatif singkat untuk sebuah proyek pembuatan pesawat tanpa awak. Juga, mulai Oktober 2013 proyek itu dieksekusi.
Meski begitu, Thombi cs tidak lantas mundur. Target waktu yang singkat dan biaya yang terbatas bagi sebuah proyek berteknologi tinggi tersebut mereka jadikan tantangan. Thombi juga perlu memompa semangat timnya agar bekerja keras menyelesaikan proyek itu sesuai dengan target waktu yang dicanangkan.
”Harus siap berpanas-panas. Kalau tidak mau, jangan bergabung di tim ini,” tegasnya.
Dengan berbekal pengetahuan, ketelitian, dan kerja keras, akhirnya Thombi cs berhasil menyelesaikan pembuatan Super Drone dalam waktu enam bulan pada Maret 2014. ”Sepanjang sejarah di Indonesia, yang saya tahu, (pembuatan drone) ini rekor tercepat. BPPT saja itu butuh waktu 15 tahun,” ujar pria kelahiran Jakarta, 20 Agustus 1966, tersebut.
Tidak hanya selesai membuat bodi, Thombi dan kawan-kawan juga sukses membuat Super Drone bisa terbang nyaris sempurna. Pesawat tanpa awak itu kali pertama diuji coba di lokasi latihan Kopassus di kawasan Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat.
Memang menerbangkan Super Drone yang baru jadi tersebut tidak bisa sembarangan. Perlu memperhatikan kondisi cuaca dan arah angin. Sebab, apabila salah memperhitungkan cuaca, drone bisa gagal lepas landas atau jatuh.
”Makanya, harus sabar. Kalau tidak bisa hari ini, ditunggu sampai besok hingga cuacanya bagus dan memungkinkan untuk menerbangkan,” terang Thombi.
”Momen yang paling luar biasa adalah ketika melihat drone berhasil lepas landas. Rasanya, terbayar kerja keras kami selama ini,” tambah doktor yang pernah bergabung di Japan Society for Aeronautical and Space Sciences tersebut.
Super Drone karya Thombi dan timnya punya bobot total 120 kilogram dengan rentang sayap 6 meter dan panjang 4 meter. Drone itu mampu membawa bahan bakar bensin hingga 20 liter di udara. Bensin dibawa dengan menggunakan dua tabung yang diletakkan di tiap-tiap sayap. Dengan stok bahan bakar sebanyak itu, Super Drone mampu terbang 6–9 jam dengan daya jelajah sejauh sekitar 100 kilometer. Pesawat itu juga bisa membawa beban seberat 45 kg saat terbang.
Meski bukan drone pertama yang dibuat di Indonesia, terang Thombi, Super Drone akan menjadi bagian dari alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI-AD untuk kepentingan pertahanan negara. Ke depan, Super Drone disempurnakan sehingga dapat digunakan untuk menyerang musuh, seperti Predator Drone milik Amerika Serikat atau Eitan kepunyaan Israel.
”Tidak hanya untuk pertahanan, untuk aksi kombat juga bisa. Misalnya, tabung bensin diganti dengan bom. Minimal dapat digunakan untuk latihan menjatuhkan bom,” terang Thombi.
Menurut rencana, Super Drone dilengkapi dengan kamera pengintai di bagian bawah kepala pesawat. ”Saat ini belum dipasangi karena masih butuh penyempurnaan. Kamera itu mahal harganya. Kalau dipakai sekarang, terus jatuh, saya bisa nangis,” ucapnya.
Kendati demikian, Thombi mengakui bahwa Super Drone masih jauh dari sempurna. Banyak bagian drone di sana-sini yang masih butuh penyesuaian dan penyempurnaan agar dapat digunakan di lapangan.
Menurut Thombi, yang paling sulit dalam penyempurnaan Super Drone adalah menentukan titik keseimbangan pesawat. Thombi, yang menamatkan program S-1 di Jurusan Teknik Penerbangan Texas A&M University, AS, mengatakan bahwa titik keseimbangan dalam pembuatan pesawat merupakan salah satu yang paling vital. Sebab, beda berat 1 gram saja akan memengaruhi posisi pesawat saat berada di udara.
”Kalau mobil atau truk beda berat di samping atau depan-belakangnya, ia masih bisa jalan di darat. Kalau pesawat, akan jatuh. Makanya, bidang penerbangan menuntut untuk disiplin dan teliti menghitung semuanya,” ujar dia.
Sebab, lanjut dia, waktu enam bulan yang diberikan buat penelitian dan penyelesaian drone tidak mencukupi untuk menciptakan drone yang punya kemampuan baik. ”Waktu enam bulan ya hasilnya adalah enam bulan itu. Jangan ini dibandingkan dengan drone milik Israel. Penelitian mereka bertahun-tahun dengan dana yang unlimited. Jadi, harus dibandingkan apple-to-apple,” tuturnya.
Selain bidang penerbangan, Thombi ternyata juga menekuni bidang maritim. Dia pernah terlibat dalam pembuatan kapal laut dan kapal selam kecil untuk keperluan penelitian di salah satu perusahaan pembuat kapal.
Bagi Thombi, sistem kerja pesawat terbang dan kapal selam tidak jauh berbeda karena sama-sama melayang. Bedanya, pesawat melayang di udara, sedangkan kapal selam ”melayang” di air laut. ”Bedanya ada di fluidanya. Yang satu udara dan satunya air,” ucapnya seraya tertawa.
Pengetahuan mengenai udara dan air tersebut dia wujudkan melalui hasil riset berupa perahu hovercraftyang dirancang dapat terbang di atas air. Perahu itu dapat melayang karena dilengkapi dengan sebuah kipas yang mengarah ke bawah dan sayap. Dengan mengatur pada kecepatan tertentu, perahu akan terbang statis setinggi sekitar 1 meter dari permukaan air.
Hovercraft terbang tersebut akan digunakan untuk program iFly yang dia gagas. Proyek itu merupakan program sosial untuk memperkenalkan pengetahuan berbasis teknologi tingkat tinggi kepada anak-anak putus sekolah. Dalam program tersebut, Thombi bakal memperkenalkan perahu terbang karyanya itu dan mengajak anak-anak untuk ikut mempelajari kinerjanya.
”Dengan memperkenalkan teknologi tingkat tinggi, anak-anak jalanan itu akan termotivasi bahwa mereka juga bisa menciptakan teknologi. Mereka punya potensi yang tidak mereka sadari, yaitu otak yang luar biasa,” tegas dia. (Dody Bayu Prasetyo/c11/ari)

Jawa Pos 

Jupiter Aerobatik Team Akan Pamerkan Formasi 22

.
Jupiter Aerobatik Team Akan Pamerkan Formasi 22

Tribun Jogja/ Padhang Pranoto
kepsen : Beberapa pesawat Latih yang biasa digunakan Sekbang Lanud Adisutjipto melaksanakan latihan terbang Formasi 22, direncanakan akan ikut memeriahan HUT TNI 5 Oktober mendatang di Jakarta. Foto Dok Lanud Adisutjipto


SLEMAN - Mempersiapkan event HUT TNI tanggal 5 Oktober 2014 mendatang, pesawat latih TNI AU mengadakan latihan terbang membentuk formasi 22. Masing-masing 8 Pesawat KT 1-B dan 8 pesawat Charlie dan pesawat Grob berlatih bersama, Jumat (27/06/2014).
Komanadan Wing Dik Terbang Kolonel Pnb Ign Wahyu Anggono, menyatakan latihan tersebut merupakan upaya mempersiapkan diri baik fisik maupun kekompakan tim. Adapun latihan tersebut diadakan pada pukul 06.30 hingga 10.00.
setelah melakukan Taxi in, Para penerbang lantas melakukan terbang Pattern dan mengelilingi landasan Lanud Adisutjipto dan mengangkasa diatas langit Yogyakarta.
"Team Formasi 22 ini beberapa anggotanya juga merupakan anggota “Jupiter Aerobatik Team” yang merupakan kebanggaan Indonesia," ujar Wahyu.

TRIBUN JOGJA

SATGAS RIMPAC TERIMA KUNJUNGAN PANGKOLINLAMIL DI MARKAS MARINE CORPS BASE HAWAII




Dispen Kormar (Jakarta). Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksamana Muda TNI Arie H. Sembiring mengunjungi prajurit Marinir yang tergabung dalam Latma Multilateral Rim of Pacific (Rimpac) 2014 di Marine Corps base Hawaii (MCHB) Kaneohe, OAHU-Hawaii, Amerika Serikat, Kamis (26/06/2014).
 

Kedatangan Pangkolinlamil beserta rombongan disambut oleh Dansatgas Marinir Mayor Marinir Briand Iwan Prang yang sehari-hari menjabat sebagai Pasi Ops Batalyon Taifib-2 Marinir. Kunjungan ini diawali dengan yel-yel, kemudian dilanjutkan dengan meninjau sarana dan prasarana serta barak yang ditempati oleh para prajurit.
 

Dalam arahannya Pangkolinlamil memberikan arahan kepada satuan tugas marinir yang tergabung dalam Satgas Rimpac 2014, agar bersikap profesional dalam menjalankan tugas, selalu menjaga keimanan dan nama baik TNI-AL khususnya, TNI pada umumnya, serta Bangsa dan Negara.
 

Turut serta dalam kunjungan tersebut Atase Angkatan Laut Indonesia Kolonel Laut (E) Halili dan Paban III Sopsal Mabesal Kolonel Laut Jaenal.


Merespons Sengketa Kawasan, Pertahanan NKRI Perlu ‘Short Sharp War’


Salah satu bagian Latgab TNI di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur. (Foto: Dispenal)


Jakarta,  Konsep perang yang disebut short sharp war yang menitikberatkan pada Control, Command, Communication, dan Intelligent (C3I), mutlak diperlukan dalam membangun kekuatan pertahanan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tahun 2000, Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto menegaskan hal tersebut saat ditemui JMOL beberapa waktu lalu.
“Skenario perang yang disebut dengan short sharp war, merupakan perang cepat untuk memukul musuh pertama kali dan harus menang. Perang pertama sangat menentukan, karena sehabis perang pertama pasti ada kekuatan ketiga yang melerai dan kita tidak malu. Jika kita menang maka akan berpengaruh pada perang-perang berikutnya,” ujar Achmad.
Lebih jauh, Achmad mengutarakan bahwa konsep short sharp war yang ditopang C3I akan terjadi di wilayah Indonesia, menghadapi memanasnya situasi kawasan. Sebagai contoh, adanya sengketa Laut Tiongkok Selatan yang sudah sangat nyata ada.
Maka dari itu, sudah sepantasnya Indonesia berbenah terhadap alutsista dan pemutakhiran sistem C3I untuk menghadapi short sharp war dalam waktu dekat.
“Modernisasi dalam hal Command, Control, Communication, Inteligent atau biasa disebut C3I sangat dibutuhkan yang up to date dan real time, dan itu akan mengkover seluruh ruang tempur atau battle space dalam upaya mempertahankan NKRI,” ucapnya.

Kritikan terhadap MEF
Bicara alutsista terkait juga dengan sarana pendukungnya dalam konteks C3I. Jadi, tidak dapat terlepas dengan Minimum Essensial Force (MEF) yang telah ditetapkan hingga 2024 selama tiga tahap.
“Apakah konsep MEF dirancang untuk short sharp war? Tidak. MEF hanya dirancang berdasar feeling the gap atau adanya kesenjangan kita dengan negara tetangga seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan teknologi, dan kesenjangan posisi,” tegasnya.
Pasalnya, dalam perjalanan MEF tahap I kurun waktu 2010-2014, Indonesia masih mengalami kebocoran potensi laut sebesar Rp 40 triliun per tahunnya. Sudah selayaknya pemimpin ke depan meninjau ulang MEF, apakah masih layak atau tidak.
“Saya yakin, kedua capres kita akan meninjau ulang lagi, karena yang namanya kebijakan itu harus dinamis dan fleksibel. Tidak boleh harga mati,” tuturnya.
Ia menambahkan, berubahnya kebijakan dapat terkait kondisi tertentu, misalnya keterkaitan keamanan kawasan di ASEAN dan meningkatnya perekonomian. Kedua hal itu dapat mengubah suatu kebijakan.

Jurnal Maritim

10 Pesawat Tempur Lanud Iswahjudi Meriahkan Praspa di Yogyakarta

Pasukan Bravo TNI-AU Latihan Anti Teror Bebaskan Penumpang

RI di Konflik LCS

RI di Konflik LCS
Istimewa
BENARKAH Indonesia tidak ada sangkut paut apa pun dengan konflik Laut China Selatan (LCS)? Persoalan yang muncul dari jawaban Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres (22/6), hingga detik ini masih menjadi perdebatan.

Secara spesifik, pro-kontra terbagi menjadi dua, apakah Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik tersebut dan apakah harus berdiam diri melihat potensi konflik di wilayah ini. Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena bisa menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana calon pemimpin Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI dan memahami politik luar negeri.

Pembukaan UUD 1945 sudah secara tegas mengamanatkan: kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha perdamaian dunia.

Memaham konflik LCS memang tidak terlepas dari ambisi China membangkitkan kejayaan imperium masa lalu mereka. Kekuatan raksasa baru dunia tersebut mematok apa yang disebut China 9 dash line yang meliputi 90% area LCS.

Dalam konflik ini, seperti disampaikan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia tidak punya kepentingan langsung karena memang tidak pernah bergesekan secara fisik dengan China seperti ditunjukkan Filipina untuk memperebutkan Scarborough Shoal dan Spratly Islands atau Vietnam untuk dalam sengketa Spratly Islands dan Paracel Islands.

Kepulauan Indonesia pun tidak ada yang masuk dalam klaim tumpang tindih seperti dialami Malaysia dan Brunei Darussalam di Spratly Islands. Bahkan, Kemenlu China sudah menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta.

Namun, kita tidak bisa menutup fakta ada irisan di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak, Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik.

Cadangan ini tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Apakah China tidak tertarik dengan kue yang demikian menggiurkan? Apakahklaim LCS sebatas romantisme historis, tidak bermuatan politis dan ekonomis.

Fakta yang ada, Negeri Tirai Bambu itu sudah memasang rig pengeboran di kawasan yang diperebutkan dengan Vietnam dan sempat memicu gesekan. Karena itulah, seusai berkunjung ke Beijing, Agustus tahun lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko secara lantang mengatakan, ”Kami adalah negara yang berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami.

”Secara konkret, TNI sudah membangun shelter Sukhoi di Lanud Ranai, Natuna dan sudah mengubah doktrinnya dari defensif-aktif menjadi defensif-ofensif. Sejauh ini, memang belum terlihat kasatmata akan pecah perang. Tapi lihatlah laporan IHS Jane, Asia-Pasifik adalah satu-satunya wilayah duniayang pengeluaran militernya terus tumbuhsejak2008.

Tentu saja salah satu hotspot-nya adalah kawasan LCS. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta bahkan sudah secara gamblang mengisyaratkan negaranya akan menggeser 60% kekuatan militernya ke Asia-Pasifik mulai 2012hingga2020.

Kini pangkalan AS sudah tersebar di Pulau Diego Garcia, Christmas, Cocos, Darwin, Guam, Filipina, dan sangat mungkin terus berputar hingga Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bukankah posisi kita berada di tengahnya?

Adapun China sudah mendapat lampu hijau membangun pangkalan aju di Timor Leste untuk armada lautnya dan sudah menjajaki medan Samudra Hindia di selatan Jawa. Dengan anggaran militer sangat besar dan terus meningkat rata-rata di atas 11%—pada 2014 ini mencapai sekitar USD131.5 miliar— tidak heran negeri tersebut kini mengebut membuat satu destroyer per tiga bulan hingga terwujud 12 unit DDG kelas 052D dan menambah dua kapal induk lagi dalam enam tahun ke depan.

Langkah ini dilakukan sebagai persiapan operasi tempur jarak jauh dan penguatan logistik. Diperkirakan pada 2020, China menjadi raksasa sesungguhnya. Di sinilah Indonesia harus memainkan perannya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia.

Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bemper di selatan LCS, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mencegah pecahnya perang yang konon bisa menjadi Perang Dunia III. Dengan demikian, presiden ke depan harus bisa juga menjadi pemimpin di level global.


(nfl)

Sindo

Di ASEAN, Hanya Indonesia yang Mengembangkan Pesawat Jet Tempur

http://images.detik.com/content/2014/06/27/1036/jet.jpg Jakarta -Indonesia saat ini sedang mengembangkan pesawat atau jet tempur canggih. Program pengembangan jet tempur tersebut bernama Indonesia Fighter Xperiment (IFX), dengan menggandeng Korea Selatan. Di ASEAN, baru Indonesia yang mengembangkan pesawat tempur canggih generasi 4,5 tersebut.

"Di negara ASEAN belum ada," kata Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga di Kemenhan Silmy Karim kepada detikFinance, Jumat (27/6/2014).

Mahalnya biaya pengembangan jet tempur yang lebih canggih daripada pesawat F-16 itu, menjadi alasan kenapa hanya Indonesia yang mengembangkan jet tempur di ASEAN.

Selain itu, pengembangan jet tempur tersebut diharapkan mampu memicu kebanggaan terhadap Indonesia. "Ini bagian ini peningkatan kebanggaan. Ini juga merupakan proses transparansi ke publik," sebutnya.

Prototype atau purwarupa IFX bisa direncanakan mengangkasa mulai 2020. Untuk pengembangan prototype dilakukan di Korea Selatan. Dua tahun berselang dan setelah proses penyesuaian untuk kebutuhan TNI, IFX memasuki fase produksi massal. Untuk bagian Indonesia, akan diproduksi di fasilitas milik PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Jawa Barat.

"Program bersama dilakukan di sana (Korsel), ketika produksi kita buat di sini," sebutnya.

(feb/dnl)


Detik

Drone Buatan Indonesia

Drone pada dasarnya untuk penyerangan, bukan pengawasan.
Pesawat Puna Pelatuk di Lanud Halim Perdanakusuma  
   – Dalam 10 tahun terakhir, minat militer Amerika untuk perangkat pengintai dan pertahanan telah memicu pengembangan drone. Northrop Grumman, Boeing, General Atomics dan Lockheed Martin merupakan empat besar manufaktur drone. Jepang dan Tiongkok pun mulai melirik drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk mempertahankan wilayah keduanya yang berbatasan.

Business Insider pernah melaporkan bahwa pasar drone untuk kebutuhan militer akan mencapai US$8,2 triliun pada 2022 nanti. Dalam laporan tersebut diprediksi bahwa Amerika tidak akan lagi mendominasi sebagai konsumen drone.

Tiongkok dan Rusia akan menggantikan posisi Amerika. Bahkan dari sisi pengembangan, Tiongkok dan Rusia akan memiliki kemampuan untuk menyaingi drone Amerika dalam kurun 10 tahun ke depan. Kedua negara telah berkomitmen untuk menginvestasikan sekian dana untuk riset dan perkembangan drone, khususnya drone untuk kegiatan militer yang lengkap dengan persenjataan.

Dana riset yang tidak mencukupi membuat pengembangan drone buatan lokal Indonesia mengambang. Dari beberapa drone yang dimiliki, hampir semua berupa prototipe. Meski ada beberapa yang telah siap terbang namun infrastrukturnya masih harus ditunggu.
PUNA 
Sejatinya, riset pengembangan teknologi drone telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2000. Namun segala aspek yang menyertainya membuat pengembangan drone tidak bisa dilakukan oleh lembaga tertentu saja. Akhirnya dibentuklah konsorsium yang melibatkan PT Dirgantara Indonesia (DI), Lembaga Elektronik Nasional (LEN), BPPT dan LAPAN. Masing-masing lembaga, berturut-turut memiliki fungsi produksi, penyediaan sistem komunikasi dan elektronik, dan riset pengembangan.

Di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), drone disebut sebagai Lapan LSU atau Lapan Surveillance Unmanned (LSU) Aerial Vehicle. Sama halnya dengan Pesawat Udara Nirawak (PUNA) di BPPT. Selain untuk memonitoring bencana, pemetaan wilayah, dan pertahanan negara, drone atau PUNA sejatinya bisa memiliki kemampuan untuk menjadi alat perang agar menjadi pelengkap persenjataan TNI.

Pengamat persenjataan militer Indonesia, Haryo Ajie Nogoseno, mengatakan jika TNI saat ini memiliki dua jenis UAV/PUNA modern, Wulung dan Heron, hasil kerja konsorsium. Wulung disebutnya sebagai UAV yang lebih menarik karena adopsinya menandakan lompatan tinggi bagi kemandirian alutsista dalam negeri.

Malah, kata Ajie, Indonesia akan kedatangan 12 PUNA yang akan diletakkan di squadron Lanud Supadio, Pontianak tahun ini. Meski ke-12 PUNA, yang terdiri dari 8 Wulung dan 4 Heron ini, akan mampu menjaga pertahanan wilayah Indonesia namun masih terbatas pada pengawasan wilayah. PUNA tersebut belum bisa dijadikan alat persenjataan pendukung perang. 

“Tentunya lebih canggih Heron. Kemampuan terbangnya 350km secara terus menerus selama 52 jam dengan kecepatan 207 km/jam. Heron layak menjadi drone pengintai. Sedangkan Wulung memiliki jarak jelajah 200km yang didukung mobile ground station, hanya dimungkinkan untuk pengamatan data secara realtime,” papar pendiri situs Indomiliter.com ini.

Jika Wulung merupakan buatan lokal anak bangsa, 4 PUNA Heron dikatakannya sebagai buatan Israel Aerospace Institute (IAI). Oleh karena itu, lanjut Ajie, Indonesia wajib menguasai teknologi UAV.

"Bila kita dapat menguasai teknologi UAV, bukan hal yang sulit bila nantinya Indonesia ingin mengembangkan UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), yang dipersenjatai," katanya.

Indonesia Tak Butuh Drone?
Sama seperti negara asing lainnya, PUNA bisa difungsikan sebagai alat penjaga perbatasan wilayah, apalagi Indonesia dengan luas wilayah yang besar diselingi beberapa kepulauan. Selama ini Indonesia selalu dipusingkan dengan batas wilayah dan sering berseteru dengan Malaysia.

Menurut Pengamat Militer, Muhadjir Effendi, fungsi drone sebagai alat pertahanan akan lebih tepat digunakan untuk operasi militer, terutama serangan darat.
“Secara umum, fungsi drone adalah untuk menyerang, bukan untuk menangkap para pelanggar hukum. Drone akan lebih efektif untuk memantau perbatasan daratan,” katanya.

Dalam kegiatan pengawasan wilayah, Mohammad Dahsyat, Kepala Bidang Teknologi Hankam Matra Udara BPPT, memprediksi jumlah ideal yang harus dimiliki Indonesia adalah sekitar 15. Namun jumlah tersebut bukan menunjuk ke jumlah unit drone, melainkan jumlah pangkalan PUNA yang harus dibangun. Dalam masing-masing pangkalan itu diisi oleh minimal 3 unit PUNA yang bekerja secara terus menerus selama 24 jam untuk melakukan pengawasan.

"Tentunya dengan luas wilayah yang besar seperti Indonesia, mungkin lebih banyak lagi. Idealnya mungkin minimal 15 pangkalan untuk mengawasi wilayah secara komprehensif. 15 pangkalan ini bisa lebih atau kurang tergantung kecanggihan teknologinya," ujar Mohammad

Akan tetapi, lanjutnya, untuk saat ini, Indonesia membutuhkan  minimal 3 pangkalan di setiap daerah. Daerah tersebut, khususnya adalah yang sering terjadi pelanggaran hankam.

Kendala Pengembangan PUNA
Di Indonesia, dana yang minim dan pesimisme masyarakat Indonesia terhadap produk lokal membuat teknologi UAV tersendat. Pemerintah seolah tak peduli dengan teknologi pesawat tanpa awak ini. Jika UAV saja belum bisa dibuat, jangan pernah berharap untuk merencanakan Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV).
"Sejak 2004, masuk ke program Litbang BPPT. Dana yang dihabiskan kurang lebih 20 miliar. Kalau jumlah drone yang dimiliki TNI, mereka yang lebih tahu. Untuk yang di BPPT, karena drone atau PUNA adalah sebuah sistem maka yang siap terbang ada 4 unit. Hanya 4 itu yang memiliki kelengkapan sistem," ujar Mohammad.

Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan dana riset drone yang digelontorkan Amerika. Menurut situs Singularityhub.com, dana riset PUNA untuk tahun 2001 hingga 2013 lalu menghabiskan US$26 miliar. Jika dihitung rata-rata per tahun, dana riset tersebut mencapai US$2,1 miliar atau sekitar Rp21 triliun.

LAPAN, yang membuat Lapan Surveillance Unmanned (LSU) Aerial Vehicle, saat ini telah mengembangkan seri 05 yang berfungsi untuk pemetaan. Lembaga swasta yang melakukan riset ini, kata Kepala Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Gunawan S. Prabowo, ada beberapa seperti UAVindo dan Proboaero di Bandung, sedangkan di Jakarta terdapat 5 perusahaan sejenis. Selain Wulung, BPPT juga tengah memproduksi Sriti. Bahkan dalam kurun 5 tahun ke depan, BPPT akan mengembangkan PUNA yang lebih canggih dari Wulung, diberi nama Medium Altitude Long Endurance (MALE).

"Untuk desain pesawat, 100 persen sudah kita sendiri. Tapi untuk sistem komunikasi, sistem kendali mash tergantung dengan komponen dari Eropa maupun Amerika Serikat," kata Kepala Program Pesawat Udara Nirawak (PUNA) BPPT, Joko Purwono.
Untuk biaya pembuatan memang membutuhkan investasi mahal. Satu buah drone diperkirakan memakan biaya 300 juta. Sedangkan untuk jasa penyewaan drone, meski murah namun tidak bisa diterapkan untuk kegiatan pengawasan negara. Demikian juga dengan sistem komunikasinya. Meski bisa menggunakan ground station, teknologi satelit dinilai lebih mumpuni.

"Kalau sewa biasanya untuk keperluan sipil namun untuk militer biasanya punya sendiri. Sebagai ilustrasi, untuk pengambilan foto kelas UAV yang short range, untuk perkebunan dengan hanya beberapa luas wiliayah, sekitar Rp10 juta sampai Rp30 juta, tergantung dengan perjanjiannya pekerjaannya," papar Mohammad.

Oleh karena itu, katanya, akan lebih menguntungkan jika riset terkait drone terus dilakukan sampai bisa memproduksi banyak PUNA untuk banyak fungsi. Keuntungannya adalah, selain menciptakan lapangan kerja baru, drone buatan sendiri juga bisa dikostumisasi sesuai kebutuhan, bahkan kerahasiaan negara lebih terjamin.

"Secara ekonomi memang tidak terjadi capital flight karena duit mengalir di negeri kita sendiri. Yang paling penting adalah jaminan keamanan rahasia negara. Beda sekali jika kita menyewa atau membeli dari asing. Selain itu kita juga bisa menekan risiko terhadap nyawa pilot dan operator," kata Mohammad.

Ketergantungan perangkat asing akan memberikan kekhawatiran tersendiri terkait pengintaian keamanan negara.  Artinya, sudah saatnya Indonesia menghentikan ‘kecanduan’ perangkat asing. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan teknologi macam drone. Sumber daya sudah mumpuni, tinggal menunggu keseriusan pemerintah dalam hal pendanaan demi pertahanan negara.

Kapal Survei TNI AL Dilengkapi Senjata Kaliber 12,7 mm dan 20 mm


Les Sables d\'Olonne - Beberapa bulan lagi TNI AL memiliki kapal survei modern yang canggih dan keren berteknologi tinggi. Kapal yang tengah dibuat di Prancis ini ‎dilengkapi peralatan survei terbaru dan juga senjata kaliber 12,7 mm dan 20 mm. Senjata ini digunakan untuk pertahanan diri.

Senjata kaliber 12,7 mm terdiri dari dua pucuk, akan dipasang di anjungan samping kanan dan kiri. Sedangkan senjata kaliber 20 mm akan dipasang di anjungan bagian depan.

"Senjata ini tidak besar, karena hanya sebagai self defence," kata Dan Satgas BHO (Bantu Hidro dan Oceanografi) Kolonel Budi Purwanto di sela-sela meninjau pembuatan kapal survei untuk TNI AL di galangan kapal pelabuhan Les Sables d'Olonne, Kamis (26/6/2014).

Kapal ini akan dilengkapi juga dengan laboratorium yang berteknologi modern. Kapal juga dilengkapi dengan ruang-ruang tidur tamtama, bintara, dan perwira yang cukup nyaman, karena untuk pemetaan dan survei, personel akan berada di tengah laut hingga berhari-hari. Begitu juga ada ruang makan dan ruang pertemuan yang baik.

Kapal ini akan diawaki sekitar 41 personel, termasuk peneliti dari TNI AL. Rencananya pada bulan Juli nanti, 41 personel ini akan berangkat menuju Prancis untuk melakukan training dan pengenalan kapal. Mereka nanti yang akan membawa kapal survei pertama ke Indonesia di akhir 2014. Diperkirakan butuh waktu 5 minggu untuk membawa kapal berbobot 500 ton dari Paris hingga tiba di Indonesia.

Kelebihan kapal ini adalah bodi kapal terbuat dari alumunium dan baja, sehingga tidak cepat berkarat. Kapal dengan panjang 60 meter dan lebar 11 meter ini juga akhirnya memiliki berat yang lebih ringan, hanya 500 ton. Padahal, kapal-kapal dengan ukuran yang sama bisa mencapai 1.500 ton.

Lantas, apakah kapal ini akan mudah tergoyang oleh ombak karena berbobot ringan? Ternyata tidak. Saat ini telah ada teknologi baru menggunakan dynamic tank yang bisa membuat kapal lebih stabil dari goncangan ombak, meski hanya 2,5 meter bagian bawah kapal yang masuk ke dalam air laut. "Dengan bobot 500 ton, penggunaan BBM juga pasti akan lebih efisien," kata salah seorang perwira Satgas BHO.

Saat ini 6 perwira dari Dinas Hidros (Hidro dan Oseanografi) TNI AL terus memantau pembuatan kapal survei ini. Indonesia memesan dua kapal survei dengan biaya US$ 100 juta. Kapal pertama akan selesai bulan September 2014 dan akan tiba di Indonesia awal Januari 2015. Kapal kedua akan selesai bulan Agustus 2015 dan akan tiba di Indonesia pada September 2015.

Fungsi utama kapal ini adalah untuk pemetaan dan survei di wilayah perairan Indonesia. Data-data ini sangat penting bila Indonesia mengalami hal terburuk seperti perang. Begitu ada perang, TNI sudah memiliki data-data dari survei dan pemetaan ini, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat terkait pertahanan.

Kapal ini juga bisa dengan cepat mendeteksi benda-benda asing dan mencurigakan di bawah laut, seperti bangkai pesawat yang jatuh atau kapal selam musuh. Kapal ini dilengkapi dengan alat-alat pemetaan tiga dimensi dan bisa menjangkau pemantauan hingga kedalaman 6.000 meter.

Di bagian samping ini akan dilengkapi senjata kaliber 12,7
Ruang makan perwira sedang difinalisasi
Ini ruang tidur untuk bintara senior
 
 




Detik

RI-Timor Leste Saling Klaim Lahan di Perbatasan

RI-Timor Leste Saling Klaim Lahan di Perbatasan
Prajurit TNI berjaga di perbatasan Indonesia - Timor Leste di Desa Looluna, Belu, Nusa Tenggara Timur (4/7).

 Kupang - Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektare yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan.

"Masih ada dua titik perbatasan kedua negara yang belum diselesaikan antara Indonesia dan Timor Leste," kata Kepala Seksi (Kasie) Operasional Korem 161 Wira Sakti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Letnan Kolonel Waris Ari Nugroho, Rabu, 25 Juni 2014.

Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektare.

Di daerah itu terdapat satu desa yakni Naktuka yang dihuni 45 kepala keluarga berada di zona bebas, namun mereka lebih mendapat perhatian dari pemerintah Timor Leste. "Pemerintah Indonesia tidak mengurusi warga di Naktuka, sehingga mereka diurusi oleh negara tetangga," katanya.

Batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha. "Tidak ada penduduk di lokasi sengketa itu," katanya.

Selain dua batas wilayah yang belum disepakati itu, katanya, terdapat satu titik batas yang sudah disepakati antara kedua negara, yakni Subinah, TTU. Namun masyarakat di perbatasan menolak batas wilayah yang telah ditetapkan itu, sehingga sering terjadi konflik antarwarga dua negara di wilayah perbatasan itu. "Kami sudah tempatkan personil TNI untuk mengamankan wilayah itu," katanya.

TEMPO

Aparat keamanan Papua temukan senjata asal PNG

Aparat keamanan Papua temukan senjata asal PNG
Irjen Pol. Tito Karnavian, MA. (papua.polri.go.id)
Ke depan kami akan mengusulkan adanya metal detektor dan scanner di kantor perbatasan..."
Jayapura  - Aparat keamanan Papua melibatkan kepolisian dan TNI pada Jumat (27/6) menggelar hasil operasi mereka yang menemukan dua pucuk senjata api dan 1.243 peluru asal Papua Nugini (PNG), serta berbagai jenis senjata tradisional.

Operasi gabungan pada 25 Juni 2014 itu juga berhasil menangkap tiga orang yang diduga merupakan anggota kelompok bersenjata, kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian didampingi Pangdam XVII Mayjen TNI Christian Zebua.

Seusai jalan sehat menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-68 Bhayangkara, Tito mengatakan, pengungkapan kasus tersebut membuktikan adanya pasokan senjata api dan amunisi dari negara tetangga, Papua Nugini.

Bahkan, ia mengungkapkan, amunisi itu dibawa secara berangsur-angsur dari PNG melalui pintu batas kedua negara hingga mencapai ribuan butir, kemudian dibawa ke Wamena untuk selanjutnya dikirim melalui kurir ke Puncak Jaya.

"Ke depan kami akan mengusulkan adanya metal detektor dan scanner di kantor perbatasan sehingga berbagai barang dan orang dari dan ke PNG harus melewatinya," ujarnya.

Dalam operasi gabungan yang berlangsung sebulan itu, menurut dia, berhasil aparat keamanan Papua menangkap empat orang, namun seorang benisial R, sopir kendaraan yang disewa tiga pelaku, dilepas karena terbukti tidak terlibat.

Ketiga tersangka yang ditahan adalah TT (40 th), EW (41 th) dan DW (26 th) yang saat ini masih ditahan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua. (*) 


Antara 

Operasi Rockingham: Manipulasi Senjata Pemusnah Irak


Tim penyelidik senjata kimia (IST)
Tim penyelidik senjata kimia (IST)

Intelijen – Terkuaknya informasi terkait senjata pemusnah massal Irak merupakan bagian dari Operasi Rockingham. Informasi ini juga telah melegitimasi pemerintah Inggris untuk menginvasi Irak.
Operasi Rockingham adalah kode nama operasi intelijen Inggris akan keterlibatannya dalam pemeriksaan senjata Irak selama Perang Teluk 1990-1991. Untuk menjalankan operasi ini pada awal 1991 berdiri United Nations Special Commission on Iraq (UNSCOM), komisi khusus PBB untuk memeriksa senjata pemusnah massal Irak.
Operasi intelijen ini menggunakan kata Rockingham karena mengacu pada laporan tahunan kebijakan pertahanan Inggris dalam makalah “Statement on the Defence Estimate 1991”. Merujuk pada halaman 28 menyebutkan Inggris memainkan peran penting di UNSCOM untuk menjalankan operasi intelijen.
Kode nama ini digunakan untuk mendukung pemeriksaan senjata pemusnah massal Irak. Setiap departemen pada pemerintahan Inggris mendukung secara langsung operasi ini termasuk menempatkan stafnya dalam Operasi Rockingham.
Staf intelijen pertahanan Inggris, masuk tim UNSCOM dengan menggunakan nama “Rockingham Cell”. Kode ini menjadi soroton masyarakat Inggris setelah invasi ke Irak 2003. Masyarakat Inggris menduga Operasi Rockingham merupakan propaganda intelijen Inggris di seluruh dunia.
Intelijen Inggris juga menyatakan telah memiliki daftar yang berisi 14 ribu lokasi. Di seluruh lokasi itu diperkirakan terdapat bahan-bahan kimia dan biologi. Bahan-bahan itu diyakini bersama dengan fasilitas untuk pemanfaatannya sebagai senjata pemusnah massal
Namun juru bicara IAEA, Melissa Fleming merasa yakin bahwa semua buktibukti yang diajukan pemerintah Inggris yang diberikan kepada IAEA berdasarkan dokumen palsu. Namun Fleming mengatakan tidak tertutup kemungkinan Inggris mempunyai sejumlah bukti lainnya yang dapat diajukan kepada badan pengawas dunia tersebut
Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengatakan berdasarkan temuan pihak Inggris, Irak memiliki senjata pemusnah massal dan mencoba untuk mengimpor uranium dari Nigeria guna mendukung program persenjataan nuklirnya.
Menteri Luar Negri Inggris Jack Straw mengatakan bukti-bukti yang dimilikinya tidak berasal dari dokumen palsu namun berasal dari negara ketiga dan pihak Washington belum melihatnya.

Intelijen

Wakil Dubes China: Pulau Natuna Milik Indonesia

Ini terkait klaim China pada 90 persen wilayah Laut China Selatan.

Reklamasi daratan oleh China di Laut China Selatan. Foto diberikan oleh pemerintah Filipina
Reklamasi daratan oleh China di Laut China Selatan. Foto diberikan oleh pemerintah Filipina (Reuters)
- Wakil Duta Besar China untuk RI, Liu Hongyang, menegaskan kembali, bahwa antara Indonesia dan negaranya tidak ada masalah sengketa Pulau Natuna. Pulau yang terletak dekat Riau itu, ujar Liu, memang milik Indonesia. 

Demikian ungkap Liu yang ditemui di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), pada Kamis, 26 Juni 2014. Menurut Liu, hal tersebut telah dijelaskan oleh Pemerintah China kepada Indonesia. 

"Telah ada kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas dengan Menlu Qian Qichen bahwa Natuna memang milik Indonesia. Sementara RI mendukung kedaulatan di Pulau Nansha," kata dia. 

Penjelasan, imbuh Liu, bahkan telah disampaikan secara rinci ke Pemerintah RI. 

China mengklaim 90 persen wilayah perbatasan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Klaim China itu dikenal dengan batas sembilan garis putus-putus (nine dash lines). 

Laman china.org.cn, melansir klaim itu didasari peta kuno armada Laut China pada abad kedua sebelum masehi. Isinya mengklaim China sebagai penemu Kepulauan Nansha (Spratly). 

Walau Indonesia tidak masuk ke dalam kategori negara pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, klaim teritori itu tumpang tindih setidaknya dengan sebagian wilayah perairan timur laut Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Di perairan tersebut, setidaknya ada tiga blok eksplorasi minyak dan gas bumi milik Indonesia. 

Menurut pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal, Indonesia telah dua kali berupaya menanyakan hal tersebut kepada China secara resmi. Pertama, tahun 1994 silam dengan mengirim utusan diplomatik resmi. Namun, saat itu tidak ada jawaban. 

Upaya kedua, dilakukan tahun 1995, ketika Menlu Ali Alatas berkunjung ke Beijing. Saat itu pertanyaan Ali dijawab Menlu Qian, bahwa China tidak punya masalah dengan Indonesia. 

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun telah mengajukan keberatan soal nine dash lines tersebut ke PBB tahun 2010 silam. (umi)



VIVA.co.id

Prajurit Brigif-1 PIK/JS Terjunkan 39 Panser ANOA di Karawang

panser-sub
JAKARTA – “TNI Angkatan Darat memiliki 3 Batalyon Infanteri Mekanis dibawah Brigade Infanteri-1 Pengamanan Ibukota/Jayasakti Kodam Jaya untuk menghadapi ancaman sesuai perkembangan lingkungan strategis global yang makin dinamis dan beragam.
Batalyon Infanteri Mekanis merupakan satuan mekanis dari satuan Infanteri organik Sebagai Pengamanan Ibukota dan bukanlah suatu tugas yang ringan tetapi membutuhkan pengorbanan yang cukup berat dan selalu siap untuk mengamankan Ibukota serta mampu menyelesaikan tantangan dan mengatasi hambatan dalam melaksankan tugas ke depan yang semakin kompleks”.
Kesejahteraan yang paling hakiki bagi seorang Prajurit adalah Latihan. Untuk itu demi meningkatkan Kualitas Prajurit Brigif-1 PIK/JS menyelenggarakan Latihan Pemantapan Yonif Mekanis yang diikuti oleh 3 Batalyon Infanteri Mekanis Jajaran Brigif-1 PIK/JS.”
Kegiatan latihan ini dipimpin langsung oleh Komandan Brigif-1 PIK/JS Kolonel Inf Andi Perdana Kahar.
Sebanyak 39 Panser Anoa dari 3 Batalyon Infanteri Mekanis yang merupakan Ranpur dari Yonif Mekanis turut diterjunkan untuk mendukung latihan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan Prajurit dan menjawab perkembangan global bidang militer yang berpengaruh terhadap strategi perang dan strategi militer di masa yang akan datang.
Oleh karena itu Brigif-1 PIK/JS terus meningkatkan kualitas Prajurit dari Yonif Mekanis 201/Jaya Yudha, Yonif Mekanis 202/Tajimalela dan Yonif Mekanis 203/Arya Kamuning agar selalu menjalankan tugas pokok dengan baik seiring dengan perkembangan serta situasi Ibukota yang merupakan barometer dari Negara ini.
Adapun materi yang dilatihkan kali ini Materi Patroli Kota, Serangan, Latihan Pertempuran kota dan Latihan Pertahanan Taktik Yonif Mekanis bertempat di daerah latihan Dawuan Kerawang. Seluruh Prajurit melaksanakan latihan dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab berbekal kalimat bijak “Lebih baik mandi keringat dimedan latihan, daripada mandi darah dimedan pertempuran”.

pos kota

PTDI Terus Rancang Jet Tempur Made In RI Saingan F18

http://images.detik.com/content/2014/06/26/1036/ptdi.jpg
Jakarta -Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI) terus melanjutkan kegiatannya merancang pesawat jet tempur IF-X (Indonesian Fighter Experimental). Kegiatan System Requirement Review (SRR) dilakukan.

Dalam kegiatan SSR tersebut, sejumlah pemangku kepentingan diikutkan, antara lain Kemhan, TNI-AU, KKIP, Bappenas, BPPT, LAPAN, Perguruan Tinggi (ITB, UI, ITS, UGM dan UNDIP) serta beberapa industri lokal terkait seperti PT.LEN, CMI, dan InfoGlobal.

Jet tempur yang dirancang bersama dengan Korea Selatan ini disebut-sebut bakal menyaingi F18, dan harganya pun juga lebih murah.

Dalam siaran pers, Kamis (26/6/2014), PTDI mengatakan, SRR merupakan salah satu tahapan dalam program pengembangan dan rancang bangun pesawat tempur. Pada tahapan ini diharapkan program akan mendapatkan berbagai masukan baik teknis maupun non-teknis dari para pakar pada bidangnya masing-masing, secara independen.

Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dibagi dalam lima panel. Satu panel paripurna dan empat panel lainnya meliputi:

  • Requirement study, System Engineering and Technology Readiness.
  • Configuration Design and Analysis
  • Propulsion and Subsystems
  • Air Combat Systems.
Pesawat tempur KF-X/IF-X dirancang bangun bersama oleh para ahli dari Indonesia dan Korea Selatan. Sejak tahun 2011 lalu, tim dari kedua bangsa telah bekerja keras di Korea Selatan untuk menghasilkan konfigurasi yang bisa memenuhi kebutuhan dan persyaratan operasi Angkatan Udara kedua negara.

Pesawat ini masuk dalam kategori generasi 4,5 yang kemampuannya akan melebihi sejumlah pesawat tempur produk negara lain. Dengan kemampuannya itu diharapkan akan menjadi salah satu pilihan utama bagi sejumlah negara yang membutuhkan pesawat tempur. Sementara untuk pesawat IF-X dirancang bangun sendiri oleh putera-puteri bangsa Indonesia berdasarkan persyaratan operasi murni dari Angkatan Udara Republik Indonesia.

Dengan penyelenggaran acara tersebut di atas, diharapkan tim KFX/IFX mendapatkan masukan yang kemudian dapat dijadikan pegangan untuk dilakukan tindakan ataupun berupa rekomendasi untuk perbaikan rancang bangun (desain). Kabalitbang Kemhan Prof. Dr. Eddy S. Siradj dalam arahannya antara lain mengatakan

"Bagaimanapun bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan program pesawat tempur yang kita rancang sekarang ini bukan saja akan menjadi salah satu sumber kekuatan alutsista dalam negeri, melainkan juga akan menjadi salah satu posisi tawar NKRI yang diperhitungkan. Putera-puteri terbaik bangsa yang terlibat dalam rancang bangun pesawat tempur KF-X/IF-X adalah para pionir yang melahirkan generasi pertama pesawat tempur dan ini akan menjadi bagian sejarah penting bangsa Indonesia ke depan," tutur Direktur Utama PTDI Budi Santoso.

Pesaing pesawat ini adalah F18 buatan Amerika Serikat dan Dessault Rafale buatan Prancis. Produksi tipe IFX di dalam negeri menghemat pengeluaran anggaran karena harga jual lebih murah.

Pesawat untuk varian Indonesia yakni IFX akan diproduksi di markas PTDI di Bandung, Jawa Barat. Jet tempur KFX mulai diproduksi secara massal pada tahun 2020.

Saat ini tenaga ahli PTDI sedang mempersiapkan rancangan pesawat tempur generasi 4,5 tersebut.


Detik

KRI Bersandar di Pearl Harbor

 
KRI Bersandar di Pearl Harbor 
KRI Bersandar di Pearl Harbor
KRI Bersandar di Pearl Harbor
 Hawaii: Sebuah kapal memberikan garis pembatas antar kapal perang negara pada KRI Banda Aceh-593 ketika memasuki Dermaga Mike Pier Two, US Naval Base, Hawaii, Rabu (25/6). Kapal perang buatan Indonesia jenis Landing Platform Dock (LPD) tersebut akan bergabung dengan 23 negara dalam Latihan Bersama Multilateral Rim of the Pasific (RIMPAC) M-01 2014.

Metrotv

TNI Perkenalkan 'Macan' dalam HUT ke-69

Dua heli serbu Eurocopter Tiger H61 sedang pamer kelincahan bermanuver. (Foto: REUTERS)
Dua heli serbu Eurocopter Tiger H61 sedang pamer kelincahan bermanuver. (Foto: REUTERS)
 
Paris. Upacara kebesaran HUT ke-69 TNI akan menjadi ajang pertama bagi 'macan' baru TNI memperkenalkan diri kepada warga Indonesia. Macan itu sedang dalam tahap akhir persiapkan fisik di benua Eropa.

Macan itu adalah helikopter serang Eurocopter Tiger H61. Mereka akan melengkapi helikopter serbu MI 35 dan Apache memperkuat TNI AD. Selain itu ada tiga kapal fregat multifungsi untuk TNI AL yang sedang dibangun di  Manchester, Inggris.

"Seluruh alutsista yang baru ini akan ikut dalam peringatan Hari TNI 5 Oktober," kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin di Paris, Jumat (26/6/2014).

Wamenhan berkunjung ke Paris bersama rombongan Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Selain itu mereka ke Belanda juga untuk memastikan perkembangan seluruh alutsista yang dipesan Indonesia untuk jajaran TNI.

"Saat ini seluruh pesanan itu sudah dalam tahap akhir dan akan segera dikirim secara bertahap ke Indonesia," sambung matan Pangdam Jaya ini.

Sjafrie merasa puas karena selain pembelian alutsista ada banyak tawaran bagi pengembangan kerja sama industri pertahanan. Terutama untuk Pindad yang terbuka peluang bagi pengembangan panser Anoa serta kendaraan tempur dan amunisi lainnya.

Bersama Dirut Pindad Sudirman Said, Wamenhan bertemu juga Presiden Volvo Group, Stefano Chmielewski untuk membicarakan pasokan mesin Renault sebagai sumber tenaga Panser Anoa. "Pindad sudah memproduksi 250 unit panser kebutuhan TNI AD. Sekarang Pindad mempunyai kesempatan untuk memasok 250 unit lainnya dan Renault bersepakat untuk memasok kebutuhan mesinnya," kata Sjafrie.

Metrotv

Singapura Bakal Surut Bila Indonesia Bangun Pelabuhan-pelabuhan Besar


Pelabuhan Bitung. (Foto: Serak Minahasa)

Jakarta,  Bila banyak pelabuhan besar dan kekuatan angkatan laut yang memadai, Indonesia akan menjadi Negara Maritim besar, mengulang kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu disampaikan Kasubdispenum Dispenal Mabesal, Kolonel Laut Suradi AS, di kantornya, saat ditemui JMOL beberapa waktu lalu.
“(Sejumlah) 80 persen distribusi barang di dunia melalui lautan sebagai sarananya, dan 60 persennya ada di Indonesia,” ucap Suradi.
Dengan potensi tersebut, hampir satu abad terakhir telah menjadikan Singapura sebagai negara kecil yang memiliki jasa pelabuhan terbesar dan kuat perekonomiannya.
Menurut Suradi, sambil menunjuk peta ASEAN dan Indonesia yang ada di ruangannya, Singapura akan surut apabila Indonesia memiliki pelabuhan-pelabuhan besar, tempat kapal-kapal dagang dunia bersandar.
“Wilayah barat Sumatera, selatan Jawa, dan membentang sampai Indonesia Timur cukup potensial untuk dibangun beberapa pelabuhan besar maupun pelabuhan perantara, sehingga kapal-kapal tidak perlu lagi singgah di Singapura,” tegasnya.
Banyaknya pelabuhan dan kapal yang bersandar akan membawa dampak perekonomian setempat, dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
“Potensi tersebut juga diiringi dengan pembangunan angkatan laut kita yang berkelas dunia, yang akan mengamankan jalur pelayaran,” tambahnya.
Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang TNI, TNI AL merupakan matra yang bertugas untuk bidang pertahanan di laut, penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut, melaksanakan tugas diplomasi, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah laut.
“Salah satu ukuran besarnya angkatan laut adalah dengan adanya alutsista yang memadai, dan dalam TNI AL dikenal istilah senjata yang diawaki manusia bukan manusia yang dipersenjatai,” pungkasnya.


Jurnal Maritim

Melihat Meriam Caesar 155 di Prancis

Slide

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Modernisasi alutsista yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia tidak hanya dengan memesan tank Leopard, namun juga memesan produk-produk persenjataan canggih lainnya. Salah satunya adalah meriam Caesar 155, sebuah meriam berkaliber 155 mm yang memiliki daya tembak sejauh 39 KM.

Detik 

Melihat Meriam Caesar 155 Berdaya Tembak 39 KM yang Dipesan Indonesia


 
 
Roanne - Modernisasi alutsista yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia tidak hanya dengan memesan tank Leopard, namun juga memesan produk-produk persenjataan canggih lainnya. Salah satunya adalah meriam Caesar 155, sebuah meriam berkaliber 155 mm yang memiliki daya tembak sejauh 39 KM. Meriam ini dibuat PT Nexter, sebuah perusahaan persenjataan di Roanne, Prancis.

Rabu (25/6/2014) pukul 13.00 waktu Prancis, tiga buah truk bermesin 2.500 cc yang dilengkapi dengan meriam berukuran panjang dan besar itu sudah diparkir rapi di sebuah ruangan besar di pabrik Nexter untuk menyambut Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dan delegasi. Ini merupakan tiga dari total 37 meriam Caesar 155 yang telah dipesan Indonesia pada 2013 lalu.

Pabrik Nexter yang memiliki areal sangat luas ini berada di kota kecil Roanne, sekitar 500 KM dari Kota Paris. Untuk menuju Roanne, dibutuhkan sekitar 4 jam perjalanan menggunakan kereta api cepat dari Paris. Bila menggunakan pesawat, Paris-Roanne bisa ditempuh 1 jam 10 menit dan mendarat di bandara kecil Lyon. Dari bandara Lyon, untuk menuju Nexter, hanya dibutuhkan sekitar 15 menit melalui jalan darat. Pabrik ini berada di pedesaan yang sangat tenang dan indah, jauh dari pemukiman.

Hari itu memang akan digelar ada roll-out, penyerahan secara simbolis, empat unit Caesar 155 kepada Indonesia. Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengharapkan empat unit Caesar ini bisa tiba di Indonesia sebelum 5 Oktober 2014. Selain dipamerkan 3 unit Caesar 155 yang sudah diselesaikan, di ruangan bengkel itu juga telah disusun sekitar 100 kursi untuk tempat duduk para undangan yang akan menyaksikan peristiwa bersejarah ini.

Caesar 155 akan menjadi andalan baru artileri Angkatan Darat (AD) dalam pertempuran. Baru kali ini, TNI AD memiliki meriam yang memiliki sistem bergerak dan memiliki daya jangka tembakan sejauh 39 KM. Meriam ini juga mampu melepaskan 6 amunisi berbobot 47 kg dalam 1 menit.

"Ini bagian dari modernisasi alat persenjataan AD. Selama ini kita hanya memiliki meriam berkaliber 155 mm yang ditarik dengan truk, sehingga mobilitas kurang cepat," kata Komandan Pusat Persenjataan Artileri Medan (Danpusenarmed) Brigjen TNI Sonhadji sebelum roll-out dilangsungkan.

Caesar 155 merupakan meriam 155 mm yang selalu digendong oleh truk bermesin Renault ke mana pun bergerak. Truk berbobot 19 ton ini memiliki laju maksimum 82 KM/jam, sehingga sangat ampuh untuk mobilitas tinggi. Konsepnya, dalam pertempuran nanti, setelah Caesar 155 digunakan melepaskan amunisi untuk menghancurkan target, maka alat persenjataan ini bisa langsung berpindah tempat, sehingga sulit dideteksi musuh.

 Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa Caesar 155 ini menjawab doktrin yang dikembangkan artileri TNI AD, yaitu senjata berdaya tembak dahsyat dengan mobilitas tinggi. Persenjataan canggih ini menjadi kekuatan pokok yang dibutuhkan untuk menambah kemampuan organisasi TNI.

"Caesar 155 ini adalah alutsista strategis untuk menambah kemampuan dari satuan Artileri TNI AD yang mempunyai daya tembak yang dahsyat 39 KM, ditambah dengan mobilitas tinggi, karena sistem di kendaraan ini, pada saat dia menembakkan 6 proyektil, dia bisa segera bergeser, sehingga antara mobilitas dan deception itu mencakup," kata Sjafrie yang tampak berseri-seri melihat Caesar 155 ini.

Meriam ini nantinya dioperasikan oleh 5 prajurit. Pada saat truk bergerak menuju sasaran, lima prajurit duduk di dalam kabin, dengan salah satu bertindak sebagai sopir. Begitu tiba di lokasi penembakan, kelima personel ini akan turun dari truk, bahu membahu untuk mengoperasikan penembakan. Satu personel mengambil amunisi, satu personel menyiapkan fuse (sumbu)-nya, satu personel memantau screen komputer untuk menentukan koordinat target serangan, satu personel bertugas memasukkan amunisi, dan 1 personel sebagai komandan.

Sistem penembakan di Caesar 155 ini juga telah dibuat otomatis, termasuk proses penyiapan dan pemasukan amunisi ke meriam. Truk ini membawa 18 amunisi yang ditempatkan dengan sangat aman di bagian kanan, sementara 18 fuse-nya ditempatkan di sebelah kiri.
 















Detik

Prancis Siap Alih Teknologi Kapal Selam untuk Indonesia

Kapal Selam KRI Neggala sedang bermanuver dalam latihan gabungan di perairan Tuban, Jawa Timur. (foto: Antara)
Kapal Selam KRI Neggala sedang bermanuver dalam latihan gabungan di perairan Tuban, Jawa Timur. 
 
Paris. Menteri Muda Pertahanan Prancis Kader Arif menilai Indonesia sebagai mitra penting bagi negaranya. Indonesia diharapkan menjadi pintu masuk bagi Prancis untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan negara-negara ASEAN.

Hal tersebut disampaikan Arif saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Paris, Kamis (26/6/2014). Sjafrie didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksamana Muda Rachmat Lubis.

Arif mengapresiasi peran yang dilakukan Indonesia baik dalam menjadi perdamaian di kawasan maupun dalam operasi penjaga perdamaian. Seperti halnya Indonesia, Prancis melakukan hal yang sama dengan penempatan pasukan perdamaian di banyak negara.

Untuk membuat peran itu berjalan lebih baik, Tentara Nasional Indonesia perlu dilengkapi dengan alat utama sistem persenjataan yang memadai. Menurut Arif, Prancis siap untuk memenuhi kebutuhan alutsista maupun pengembangan industri pertahanan Indonesia.

"Saya berterima kasih bahwa TNI AD mempercayai untuk menggunakan meriam Caesar 155 mm buat Prancis. Saya mendukung bukan hanya untuk pembelian alutsista, tetapi juga pengembangan industrinya seperti yang akan dilakukan PT Pindad dengan Nexter untuk pengembangan Caesar maupun dengan Roxel untuk industri propelan," kata menteri muda berdarah Aljazair itu.

Menurut Arif, Prancis akan memberikan dukungan untuk transfer teknologi. Termasuk juga untuk industri kapal selam apabila dibutuhkan Indonesia.

Wamenhan menjelaskan kunjungan ke Prancis dan Belanda dilakukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan juga High Level Committe untuk mencek seluruh alutsista yang dipesan Indonesia untuk TNI. Termasuk juga tiga kapal fregat multifungsi yang sedang dibangun di Manchester Inggris. Juga helikopter serang Eurocopter yang akan melengkapi Helikopter MI 35 dan Apache yang memperkuat TNI AD.

Menurut Sjafrie seluruh pesanan itu sudah dalam tahap akhir dan akan segera dikirim secara bertahap ke Indonesia. Seluruh alutsista yang baru ini akan ikut dalam peringatan Hari TNI 5 Oktober.

Sjafrie merasa puas karena selain pembelian alutsista ada banyak tawaran bagi pengembangan kerja sama industri pertahanan. Terutama untuk Pindad yang terbuka peluang bagi pengembangan Panser Anoa serta kendaraan tempur dan munisi lainnya.

Bersama Dirut Pindad Sudirman Said, Wamenhan bertemu juga Presiden Volvo Group, Stefano Chmielewski untuk membicarakan pasokan mesin Renault untuk kebutuhan Panser Anoa.

"Pindad sudah memproduksi 250 unit panser kebutuhan TNI AD. Sekarang Pindad mempunyai kesempatan untuk memasok 250 unit lainnya dan Renault bersepakat untuk memasok kebutuhan mesinnya," kata Sjafrie. (Suryo Pratomo)

Metrotv

MSCADC KARYA ANAK BANGSA


http://www.lanud-iswahjudi.mil.id/galeri/img_gambar/721273.jpg

              Pen Lanud Iwj, Magetan. Terbatasnya anggaran dalam pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang TNI Angkatan Udara, khususnya pesawat tempur yang dioperasikan Lanud Iswahjudi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, berhasil menciptakan MSCADC bagi pesawat F-5 Tiger.

             Miniature Standart Central Air Data Computer (MSCADC) merupakan perangkat avionic yang berfungsi menghasilkan data ketinggian pesawat (altitude), kecepatan pesawat (air speed), mengontrol sytem flap, Auxiliary intake door, landing gear warning, dan SAS (stability augmented system).

            Demikian dikatakan Kaur Har Avionik Skadron Udara 14 Lanud Iwj, Letda Lek Deddy Agung R., pada briefing Rabu pagi (25/6/14), di ruang Tedy Kustari, yang dihadiri oleh Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Donny Ermawan T., M.D.S., para pejabat dan seluruh penerbang Lanud Iswahjudi.

            Dalam paparannya Letda Lek Deddy Agung R., mengatakan Keunggulan MSCADC baru buatan ITS, konektor menyesuaikan dengan CADC yang lama sehingga lebih kuat dan tidak mudah terbakar ( Pin lebih besar ). Sistem sudah menggunakan komponen teknologi terbaru, terdapat indikator untuk power, kerja system, komunikasi data BUS1553 dan fail.

           Hasil temuan tersebut saat ini masih dilakukan uji fungsi dipesawat F-5 Tiger di Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, apabila dalam ujifungsi dinyatakan berhasil maka hasil karya anak bangsa tersebut akan di gunakan oleh TNI AU.

           Dijelaskan pula Oleh Komandan Skadron Udara 14 Letkol Pnb Arif Adi Nugroho, bahwa proses pembuatan MSCADC dibiayai mandiri oleh ITS, sedangkan TNI AU sebagai pengguna untuk pesawat F-5 Tiger.
memberikan paparan tentang MSCADC buatan ITS, pada briefing pagi, di ruang Tedy Kustari, Rabu (25/6/14).

lanud Iswahjudi

Kerjasama dengan Produsen Leopard, RI Berterima Kasih pada Pemerintah Jerman

 
 
Unterluss - Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Jerman atas suksesnya kerjasama dengan Rheinmetall terkait pengadaan tank Leopard dan Marder. Kerja sama ini bisa terlaksana atas dukungan pemerintah Jerman.

Ucapan terima kasih secara khusus kepada pemerintah Jerman itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan simbolis tank Leopard dan Marder di tahap pertama di pabrik Rheinmetall, Unterluss, Senin (23/6/2014) sore.

"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Jerman atas kerjasama ini, karena dengan bantuan pemerintah Jerman, kerjasama ini bisa terlaksana," kata Sjafrie. Sjafrie juga menyebut Rheinmetall sebagai partner yang penting dalam upaya modernisasi alutsista Indonesia.

Dubes RI untuk Jerma Fauzi Bowo yang turut menyaksikan roll-out Leopard dan Marder tahap pertama ini juga menceritakan mengenai lobi-lobi yang dilakukan terhadap pemerintah Jerman, sehingga pengadaan Leopard ini terealisasi dengan baik. Di tengah suasana politik yang agak menghangat di Jerman, sempat ada wacana agar Jerman tidak mengirimkan produk-produk persenjataan produk Jerman ke negara-negara lain.

"Namun dengan berbagai pendekatan, termasuk yang saya lakukan, maka akhirnya proyek Leopard bisa terealisasi dengan baik, karena akhirnya yang tidak diperbolehkan adalah pengiriman ke negara-negara yang memiliki kasus HAM. Sementara Indonesia tidak masuk ke kategori itu," kata Fauzi Bowo yang sering disapa Foke itu. Karena itu, Fauzi Bowo juga menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Jerman atas hal ini.

Indonesia memesan 180 unit Leopard dan Marder kepada Rheinmetall dengan total biaya US$ 280 juta untuk modernisasi alutsista di TNI Angkatan Darat. Realisasi pengadaan ini akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2016. Tahap pertama akan dikirimkan 26 Leopard dan 26 Marder ke Indonesia sebelum 5 Oktober 2014. Pengiriman tahap pertama akan dibagi dalam dua kali pengiriman: yaitu akhir bulan Juli dan akhir Agustus.



KRI Keris Gagalkan Pembajakan Kapal Taiwan

REAKSI CEPAT: KRI Keris berhasil menggagalkan pembajakan Kapal FN Kuo Rong di perairan Flores, NTT.
 
KUPANG – Jajaran Armada RI Kawasan Timur (Armatim) berhasil menggagalkan pembajakan kapal di wilayah perairan Laut Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (25/6). Awak kapal perang RI (KRI) Keris mengamankan tindakan kriminal belasan anak buah kapal (ABK) FN Kuo Rong 333 sekitar 57 mil dari Pulau Lembata, Flores.
Kapal berbendera Taiwan yang dinakhodai Chen Chih Wen itu dibajak ABK-nya sendiri. Kapal hendak dilarikan ke Kepulauan Solomon, timur Papua Nugini. Namun, upaya itu dihadang KRI Keris setelah berkoordinasi dengan pesawat patroli maritim Cassa. Pesawat di bawah pembinaan Pusat Penerbangan TNI-AL (Puspenerbal) tersebut lantas melaporkan data-data koordinat keberadaan kapal Taiwan itu.
’’Kapal yang hilang dilaporkan Kantor Search and Rescue (SAR) Kupang ke Gugus Keamanan Laut Koarmatim lost contact sejak Jumat (13/6),’’ jelas Kepala Dinas Penerangan Armatim Letkol Laut (KH) Abdul Kadir kemarin. Kapal itu berdimensi panjang 26,02 meter, lebar 5,5 meter, dan berat 99 GT. Ketika ditangkap, jumlah ABK FN Kuo Rong 333 sebanyak 12 orang.
Kadir menjelaskan, untuk membebaskan kapal tersebut, Guskamla Armatim mengerahkan KRI bertipe kapal cepat rudal dan satu Cassa. Kebetulan, unsur pesawat udara itu sedang melaksanakan operasi keamanan laut sehari-hari di perairan Indonesia Timur. Operasi merupakan salah satu upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia.
Kadir menambahkan, proses penegakan keamanan di laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, tersangka ABK dan barang bukti kapal digiring menuju Pangkalan TNI-AL (Lanal) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). (sep/JPNN/c7/ca)

jawa pos 

SBY: Alutsista Wajib Diproduksi Sendiri

ini judul beritanya ya  

 Magelang: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan negara wajib memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista) sendiri. Indonesia telah mampu memproduksi alutsista modern.

"Alutsista yang dapat diproduksi di dalam negeri wajib kita adakan sendiri, alutsista modern telah diproduksi oleh industri pertahanan kita," ujar Presiden SBY dalam pelantikan 453 taruna Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (26/6/2014).

Bersama kekuatan alutsista yang modern, sarana untuk berlatih tempur dan pendidikan memelihara keamanan juga telah dibangun pemerintah. SBY mengaharapkan TNI memiliki kekuatan pasukan yang andal serta dilengkapi dengan sistem persenjataan yang modern.

Namun ini bukan mengartikan Indonesia hendak membangun kekuatan militer yang agresif. "Kita ingin menjadikan TNI memiliki kekuatan pertahanan yang andal, terlatih bermanuver secara baik, terdidik dan dipersenjatai dengan alutsista yang semakin canggih," kata SBY.

"Namun kita tidak ingin membangun kekuatan militer yang agresif, Bangsa Indonesia cinta damai," imbuhnya. (lal)

 Metrotv

Panglima TNI: Diplomasi Pertahanan Alat Penting Kebijakan Keamanan Luar Negeri


Panglima TNI: Diplomasi Pertahanan Alat Penting Kebijakan Keamanan Luar Negeri
PUSPEN TNI/PUSPEN TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasad Jenderal TNI Budiman, Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio dan Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia memberikan Pembekalan kepada 453 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI di Gedung Graha Sabang Merauke, Akademi Angkatan Udara (AAU), Maguwo, Yogyakarta, Senin sore (23/6/2014). Dalam pembekalannya, Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan tentang definisi kepemimpinan yang perlu dipahami oleh Capaja TNI dengan baik, intinya agar para Capaja menjadi seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi anak buah serta dengan semangat yang kuat sukarela mengikuti kemauan Capaja untuk mencapai tujuan. (PUSPEN TNI) 
 
JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Ade Supandi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Kerjasama Internasional (Rakorkersin) TNI tahun 2014 yang mengusung tema "Kita Mantapkan Profesionalitas Diplomasi Militer Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI", di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (25/6/2014).
Rakorkersin yang berlangsung sehari tersebut diikuti oleh 68 orang terdiri dari 5 orang dari luar struktural TNI, 28 orang dari Mabes TNI dan 15 orang dari masing-masing Angkatan.
Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang dibacakan Kasum TNI menyampaikan, diplomasi pertahanan saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri Indonesia.
Dia menjelaskan, yang dilakukan pada masa damai dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri. Diplomasi pertahanan merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara, seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen, namun juga organisasi non-pemerintah, think tank dan masyarakat sipil.
"Military Diplomacy yang saat ini dilakukan TNI antara lain pengerahan Prajurit Garuda pada misi perdamaian dunia, dengan Soft Power yang khas, sehingga membuat Kontingen Garuda senantiasa memiliki daya tarik tersendiri dibanding kontingen negara lain," kata Panglima TNI.
Panglima TNI juga menegaskan bahwa tantangan kebijakan hubungan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang sangat tergantung pada stabilitas politik dalam negeri pasca Pemilu 2014. Dia menjelaskan, Puskersin TNI juga dituntut untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan negara tetangga terutama dengan Malaysia dan Timor Leste serta peran TNI dalam mendukung kebijakan politik keamanan Indonesia pada ASEAN Security Community.
Sementara itu, peserta Rakorkersin juga mendapat pembekalan dari beberapa Kementerian RI antara lain; Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam Bp. Antonius Agus Sriyono tentang kebijakan kerjasama internasional, Dirjen Multilateral Kemenlu RI Bp. Hasan Kleib tentang kebijakan kerjasama luar negeri dan Dirjen Strahan Kemenhan RI Mayjen TNI Sonny E.S. Prasetyo, MA tentang Strategi pemerintah RI bidang kerjasama pertahanan dan militer guna mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Turut hadir pada acara tersebut Wakil KSAD Letjen TNI Moh. Munir, Wakil KSAL Laksdya TNI Didit Herdiawan, Wakil KSAU Marsdya TNI Bagus Puruhito, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Hardiono Saroso, Kabalakpus TNI, para Wakil Asisten Panglima TNI dan Wakapuspen TNI Laksma TNI F.X. Agus Susilo.

TRIBUN