Kisah Tentara Indonesia dan Salju 'Langka' di Libanon

Jakarta : Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) merasakan dahsyatnya hujan salju langka di Timur Tengah.

Mereka pun harus berjuang untuk tetap bertugas di tengah suhu yang membuat menggigil.

Fotografer Reuters sempat menjepret salah seorang tentara asal Indonesia yang sedang bertugas di Libanon di tengah hujan salju pada 13 Desember lalu. Tentara itu memakai baju tempur lengkap dengan helm UN. Tak lupa, sebuah masker dan kacamata pelindung dipasang di kepala.

Indonesia memang rutin membantu PBB dalam misi perdamaian di Libanon. Mereka diberi nama Satgas Kontingen Garuda. Jumlah pasukannya mencapai 1.168 personel.

Jumlah pasukan tersebut terdiri dari 850 personel Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-G, 75 personel Military Police Unit (MPU) Konga XXV-E, 150 personel Force Protection Company (FPC) Konga XXVI-E2, 50 personel Force Head quarter Support Unit (FHQSU) Konga XXVI-E1.

Selain itu terdapat 6 personel Satgas CIMIC TNI Konga XXXI-C, 18 personel Military Community Outtreach Unit (MCOU) Konga XXX-C, 9 personel Satgas level 2 Hospital XXIX-E, dan 11 personel Military Staf Sector.

Pasukan ini telah berada di Libanon selama 1 tahun mulai dari akhir Desember 2012. Kemudian mereka kembali ke Indonesia terbagi dalam 5 gelombang.

detik 

Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian Bicara Intel dan Wartawan

Kapolda Papua Irjen (Pol) Tito Karnavian

Papua ♼ Karir Tito Karnavian di kepolisian melaju cepat. Beberapa kali prestasinya sebagai polisi yang sukses menangani kasus penting diganjar kenaikan pangkat luar biasa.

Pengalaman operasinya beragam dan lengkap, dari penanganan kasus yang melibatkan Tommy Soeharto, putra mantan presiden Soeharto, hingga perburuan mencari gembong teroris yang dianggap paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara, Doktor Noordin M Top.

Tito yang pernah menjabat Komandan Detasemen Khusus Anti Teror 88 ikut menangani hampir semua kasus aksi teror besar di tanah air. “Kasus yang saya tangani banyak berhubungan dengan media,” ujar Irjen Tito, ketika diwawancarai via telepon, Senin malam 16 Desember 2013.

Perwira Tinggi Polri yang fasih berbahasa Inggris ini memulai prestasi di lingkup kepolisian dengan menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Angkatan 1987. Ia menggenggam anugerah Adhi Makayasa. Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas of Exeter, Inggris tahun 1993 dan menggenggam gelar MA dalam bidang Studi Polisi, meraih gelar sarjana S-1 dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Keahliannya dalam penanganan aksi jaringan teroris dikukuhkan dalam disertasi doktoralnya.

Tito Karnavian, yang lahir di Palembang, 26 Oktober 1964, meraih gelar PhD dalam Studi Strategis bidang Terorisme dan Radikalisasi Islam di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura dengan predikat magna cum laude.

Memperingati HUT ke-5 viva.co.id yang jatuh pada hari ini, Selasa 17 Desember 2013, kami mewawancarai Kapolda Tito Karnavian soal pengalamannya berinteraksi dengan media. Berikut petikan wawancaranya:

Dalam perjalanan hidup, kapan pertama kali berhubungan dengan orang media?

Wah, baru kali ini saya ditanyai soal ini. Kebetulan sejak kecil saya sudah berhubungan dengan media. Ayah saya seorang wartawan yang bekerja di sebuah surat kabar lokal di Palembang. Melihat ayah saya bekerja, saya melihat pekerjaan menjadi wartawan itu menarik. Mengejar berita, mencari informasi. Saya melihat bahwa dalam bisnis informasi, kemampuan berkomunikasi sangat penting. Seorang wartawan tidak boleh tertutup, harus dapat berinteraksi dengan siapapun. Wartawan diharapkan memiliki jiwa yang terbuka. Mau mendengarkan, mampu berbicara dengan jelas, dan menyampaikan informasi secara baik. Saya belajar banyak dari ayah saya soal ini.

Profesi yang menarik, tapi Anda tidak tertarik mengikuti jejaknya?

Hahaha, iya. Memang orangtua tidak mengarahkan anaknya mengikuti profesi mereka. Saya memilih menjadi polisi meskipun sempat tes di bidang lain. Kami empat bersaudara. Kakak saya menjadi guru besar dan mengajar di perguruan tinggi di Palembang. Adik-adik menjadi dokter.

Pengalaman ayah, tentu menjadi referensi bagi Anda dalam berhubungan dengan media?

Pasti. Sejak berkarir di kepolisian saya merasa tidak sulit berhubungan dengan media. Saya selalu ingin menjalin hubungan dengan wartawan. Bukan sekadar hubungan yang saling menguntungkan dalam konteks pekerjaan. Ya, pada dasarnya saya anggap wartawan itu seperti keluarga. Tentu saya bicara mengenai wartawan yang menurut saya menjalankan pekerjaan secara profesional. Memahami pekerjaan dan tanggung jawab yang tengah saya lakukan sebagai polisi.

Saya mulai berinteraksi dengan wartawan saat bertugas di unit kejahatan dengan kekerasan di Polres Jakarta Pusat. Berteman dengan wartawan peliput berita kriminal. Istilahnya tim “buser”, buru sergap. Seringkali wartawan ikut bersama kami untuk memburu pelaku kejahatan. Di sini saya menemui masalah. Pada dasarnya media adalah industri yang berkompetisi secara ketat. Wartawan ingin lebih dulu dan membuka semua informasi. Ingin yang eksklusif. Gambar yang terbaik. Termasuk informasi yang seharusnya tidak diberitakan karena bagian dari strategi kami di kepolisian. Informasi yang bisa mempengaruhi proses penyidikan.

Hal lain, tentu saja dalam bekerja, tidak selalu prosesnya mulus. Ada hambatan. Dulu masih sering terjadi pelanggaran. Misalnya karena emosional saat penyidikan, ada anggota yang memukul tersangka. Kami berharap yang seperti ini tidak diberitakan. Ternyata masuk berita. Ekspose negatif.

Anda marah jika menemui kasus seperti ini?

Nggak marah. Tapi kemudian muncul rasa tidak percaya. Untuk berikutnya memilih media atau wartawan mana yang bisa kami beri informasi. Jangan heran kalau kemudian polisi memilih berbagi informasi kepada media atau wartawan tertentu yang dianggap bisa dipercayai. Pada dasarnya polisi dan wartawan saling membutuhkan. Bagi wartawan, lembaga kepolisian adalah sumber informasi yang tidak pernah kering. Polisi berharap wartawan dapat memilah informasi yang prioritas untuk menjaga keselamatan publik. Pada titik ini kepentingan polisi dan wartawan sama. Tapi di kesempatan lain sering bertolak belakang juga.

Bukankah memberitakan kekerasan yang dilakukan polisi kepada tersangka bagian dari kontrol media atas kinerja polisi?

Saya tidak menolak kontrol publik melalui media. Tapi ada media yang cenderung memberitakan yang seperti ini, sisi masalah. Lalu soal komitmen tidak membuka strategi. Kalau dilanggar, itu menyulitkan kami.

Di era media digital, aspek kecepatan kian dikedepankan. Polisi dituntut kian cepat merespon media atas sebuah peristiwa. Bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan ini?

Sebelumnya, media sudah jadi bisnis yang kompetitif. Apalagi sekarang, dengan banyaknya online media, termasuk viva.co.id. Semua minta dilayani segera. Polisi menyadari itu. Makanya kami siap dikontak setiap saat. Divisi kehumasan sangat aktif berbagi informasi, termasuk di level kepolisian daerah maupun polres. Kembali kepada yang saya katakan tadi, membangun kepercayaan, trust, itu penting.

Bagaimana dengan pemberitaan media soal aksi teroris? Sebagian mengkritik, penangkapan itu semata mengalihkan isu. Tanggapan Anda?

Pengalaman saya saat bertugas di detasemen khusus anti teroris dan riset saya atas sejarah aksi teror di Indonesia menunjukkan bahwa jaringan kelompok radikal, atau jaringan teroris adalah gerakan yang sudah dibangun lama. Mereka melalui masa naik dan turun. Kita ingat kasus pengeboman di masa orde baru. Kasus Borobudur, pembajakan pesawat. Setelah ditangkap pelakunya, gerakan menurun. Lalu ada kasus meledaknya Bom Bali. Gerakan menggeliat. Aktif. Melihat pola gerakan, polisi tidak boleh berhenti menangani kasus terkait terorisme. Tidak boleh mengendur pengawasan dan pengejaran. Justru salah kalau polisi hanya menangani saat mereka lakukan perbuatan teror. Yang penting dilakukan adalah aksi pre-emptive. Mencegah. Daripada meledak duluan? Padahal jaringan ini terus berkembang.

Media jangan lantas menuding polisi mengalihkan isu jika ada penangkapan teroris. Berita ancaman teroris kalah hot dengan berita kasus korupsi atau infotainment. Penangkapan di Bekasi misalnya, ya tidak jadi berita besar. Soalnya tidak ada korban tewas kan? Coba kalau terlanjur meledak, banyak korban tewas. Baru ramai diberitakan. Menurut saya, penangkapan dan penggerebekan harusnya jadi berita penting juga. Artinya ada rencana aksi yang bisa dicegah. Saya berharap media tidak berhenti memberitakan ancaman teroris. Nyata kok.

Insiden penembakan terhadap mobil rombongan TNI belum lama ini menunjukkan Papua belum aman. Bagaimana situasi sebenarnya?

Di sini masih ada kelompok-kelompok yang memasalahkan status politik. Ada yang menggunakan istilah konflik vertikal, ada pula istilah separaratisme. Yang sesungguhnya terjadi ya status politik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak menjabat Kapolda, saya sudah mengunjungi 40 dari 42 kabupaten/kota di provinsi ini. Saya temukan bahwa masalah pokok adalah kesenjangan dan kelambatan pembangunan ekonomi di sejumlah lokasi. Saya datangi warga, berdialog. Saya tanyakan apa masalah mereka. Coba dipikirkan. Harga minyak tanah Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu per liter. Harga beras Rp 50 ribu per kilogram. Jadi ada masalah pembangunan ekonomi yang terlambat, harga yang mahal.

Isu lain adalah soal ideologi. Isu beda sejarah. Beda ras. Masalah historis masuknya Papua ke wilayah Indonesia. Ini isu-isu yang digunakan kelompok-kelompok yang memasalahkan status politik. Menurut saya isu terpenting ya soal kesejahteraan. Jadi, pemerintah seharusnya melakukan pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Media perlu mengangkat soal ini.

Lewat Otonomi Khusus belum memadai?

Saya juga tahu pemerintah melakukan banyak upaya termasuk menggunakan pendekatan kesejahteraan. Tapi ada masalah besar soal kesiapan sumber daya manusia masyarakat lokal. Ada problem tingkat pendidikan. Ada soal kapasitas kepemimpinan di level lokal. Kita bisa bandingkan, di daerah yang kesejahteraannya maju, maka gerakan-gerakan ini biasanya tidak mendapatkan peluang berkembang. Misalnya di Merauke, Bintuni, Timika. Ekonomi berkembang baik.

Di kawasan yang ekonominya stagnan, bahkan terbelakang, gerakan ini mengambil kesempatan. Di tengah-tengah itu ada kelompok kecil yang memegang ideologi. Kelompok ini selalu berusaha halangi keberhasilan pembangunan. Selalu berusaha untuk mengambilalih jika ada kesempatan. Jika perlu dengan menggunakan mobilisasi massa dan kekerasan.

Timika masuk berkembang baik, tapi ada penembakan di kawasan Freeport. Mengapa ini terjadi?

Saya selalu mengatakan kepada Freeport, perusahaan memiliki program pengembangan komunitas sekitar. Ratusan miliar. Tolong alokasikan tepat sasaran. Tidak hanya diberikan ke masyarakat sekitar, tapi berikan juga ke kelompok yang masih menganggap secara ideologis Papua harus merdeka. Menurut saya kekerasan di wilayah Timika masih terjadi karena pendekatan kesejahteraan belum optimal. Tentu saja hal ini juga disebabkan ada masyarakat yang terindoktrinasi agenda politik kelompok-kelompok tadi.

Mengapa masih sulit bagi wartawan untuk meliput di kawasan Papua?

Kita bicara media secara keseluruhan, dan secara khusus media asing ya. Saya pribadi melihatnya ada unsur plus dan minus. Plusnya, kalau media dibiarkan meliput secara meluas di Papua, dan liputannya obyektif maka media akan menyajikan pembangunan ekonomi di Sorong, Merauke, Bintuni, Manokwari. Keadaannya bagus. Dalam konteks ini rugi sih membatasi akses media.

Masalahnya, di sisi lain, ada potensi minus dari pemberitaan media. Kontak dengan gerakan-gerakan yang ada. Kita tidak bisa menutup mata bahwa media dapat menjadi bagian dari jaringan intelijen negara lain. Di dunia ini, penyamaran paling efektif bagi kegiatan intelijen adalah sebagai wartawan atau sebagai peneliti. Dua profesi itu memungkinkan seseorang menemui siapa saja, mewawancarai semua pihak. Seorang peneliti bahkan bisa menyebarkan kuesioner survei ke masyarakat di sana.

Yang repot jika data yang dikumpulkan oleh jaringan intelijen asing yang menyamar menjadi wartawan atau peneliti itu lantas dipublikasikan, dijadikan alat menekan Indonesia. Kalau pemberitaannya positif, menyoroti pembangunan, bagus. Tapi kalau yang dituju adalah memberitakan demo, insiden ini-itu, kemiskinan, hak asasi manusia, bahkan mengatakan bahwa otonomi khusus gagal, itu bahaya. Media asing punya agenda tersendiri. Papua yang kondisinya memanas dapat menjadi kartu menekan Indonesia.

Menurut Anda, apa peran online media dalam pemberitaan Papua?

Dengan sifatnya yang menyebarkan informasi secara cepat, saya berharap online media termasuk viva.co.id dapat membantu membangun citra Papua yang aman dan terus membangun. Ada semacam kompetisi untuk membangun citra antara pemerintah dengan kelompok yang berseberangan dengan semangat NKRI. Propaganda vs kontra propaganda.

Media adalah ajang membangun citra. Saya berharap viva.co.id memberi perhatian juga pada aspek positif tentang Papua, dan tidak mudah terkena isu propaganda yang disampaikan oleh kelompok yang berseberangan. Sampaikan berita dengan data yang akurat. Sampaikan fakta yang akurat pula.(umi)

viva.co.id 

Prajurit TNI Kawal Water Tank Spanyol di Lebanon

Lebanon : Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) POM TNI Kontingen Garuda (Konga) XXV-F/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon), melaksanakan pengawalan kendaraan Water Tank milik Kontingen Spanyol yang akan melakukan penyedotan air di wilayah Bravo 82, Marjayoun, Lebanon Selatan, Jumat (20/12/2013).

Kejadian ini merupakan kegiatan yang kerap terjadi apabila Lebanon tengah mengalami hujan yang cukup deras, dimana air hujan yang mengalir dari Israel menuju Lebanon akan mengalir ke sebuah tanggul yang memang dibuat untuk menampung air dari Israel.

"Apabila tanggul itu penuh, harus dilakukan penyedotan untuk dibuang lagi di daerah perbatasan antara Israel dan Lebanon, tepatnya di Bravo-90, Marjayoun," kata Letkol Cpm Andri Gunawan selaku Komadan Satgas (Dansatgas).

Konon ceritanya, orang Lebanon tidak mau menerima air yang berasal dari Israel tersebut dan menganggap air itu adalah air haram bagi warga Lebanon, sehingga UNIFIL melaksanakan penyedotan untuk selanjutnya dibuang kembali ke Israel.

Menurut Dansatgas Letkol Cpm Andri Gunawan, pihaknya merasa sangat bangga dimana dalam cuaca yang cukup dingin dan sebelumnya turun salju di daerah tersebut, prajuritnya masih dengan semangat mengatur lalu lintas yang cukup ramai, mengingat jalur ini merupakan jalur Panorama yang sering dikunjungi para wisatawan manca negara maupun lokal.

"Dalam melaksanakan tugas di lapangan harus tetap waspada, perhatikan faktor keamanan material maupun personel, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan kegiatan ini akan berlanjut selama musim hujan masih berlangsung serta permintaan dari pimpinan atas," katanya.


tribun

Menhan Tinjau Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat

Nagari Koto Tinggi : Dalam rangka memperingati Hari Bela Negara (HBN) Tahun 2013, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim dan Bupati Limapuluh Kota Dr. Alis Marajo melakukan peninjauan pembangunan Museum (Monumen) Bela Negara.

Peninjauan dilaksanakan, Jumat (20/12) di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Turut serta pula beberapa pejabat Kemhan yang mendampingi Menhan antara lain Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Plt. Dirjen Pothan) Kemhan Dr. Timbul Siahaan.

Menhan dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pembangunan munumen ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas perannya pada masa perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk kelangsungan Negara Kesatuan Rapublik Indonesia.

Selain itu, setelah jadi nanti, monumen ini juga diharapan dapat menjadi pengingat serta pelajaran bagi generasi muda Indonesia dalam memahami arti dari bela negara dan arti cinta tanah air. “Monumen ini sebagai penghargaan dan pengingat serta pelajaran bagi generasi muda untuk dijadikan contoh”, jelas Menhan.

Lebih lanjut Menhan menyatakan pembangunan monumen Bela Negara atau PDRI ini merupakan hal yang sangat penting, karena PDRI yang dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara atas perintah Presiden RI Soekarno dan Wapres RI Mohammad Hatta pada tanggal 19 Desember 1948 mempunyai arti sebagai penentu kelangsungan hidup NKRI, sekaligus menunjukan kepada dunia bahwa NKRI masih eksis.

Menhan menegaskan akan terus mendukung pembangunan munumen ini. Rakyat Sumatera Barat mempunyai andil besar di dalam perjuangan bangsa Indonesia. Karenanya ini perlu dibangun untuk memberikan ini nanti kepada anak cucu kepada generasi muda nantinya.

Bahkan ini tanda bahwa rakyat Sumatera Barat mempunyai saham besar dalam perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Monument ini harus jadi, saya datang untuk memberi dukungan dan saya berjanji akan terus mendukung ini agar menjadi kebanggaan Rakyat Sumbar”, ungkap Menhan.

Selain meninjau perkembangan pembangunan Monumen tersebut, masih dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Bela Negara di Sumatera Barat, Menhan juga berkesempatan menghadiri pembukaan Perlombaan Balap Sepeda Tour De Bela Negara 2013 di Halaman Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Monumen Bela Negara

Monumen Nasional Bela Negara atau Monumen Nasional PDRI adalah monumen peringatan yang didirikan bertujuan untuk memperingati sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ), penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia ketika ibu kota Indonesia ( Yogyakarta ) jatuh ke tangan Belanda pada Agresi Militer Belanda II.

Monumen ini dibangun di area seluas 50 hektare di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI, yaitu di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Monumen tersebut dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemkab Limapuluh Kota serta Pemprov Sumatera Barat.

dmc 

Bank Mandiri Biayai Alutsista TNI Rp 10 T

"Total kami sudah mengalokasikan sekitar Rp 10 triliun untuk pembangunan persenjataan TNI dan sifatnya hanya dana talangan, karena pembangunan alutsita dibiayai APBN." 

KRI Alamang 644

Jakarta ☆ Bank Mandiri menyatakan sudah mengalokasikan dana hingga Rp 10 triliun untuk mendanai pembangunan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) guna memperkuat persenjataan dan peralatan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Total kami sudah mengalokasikan sekitar Rp 10 triliun untuk pembangunan persenjataan TNI dan sifatnya hanya dana talangan, karena pembangunan alutsita dibiayai APBN," kata Managing Directior Institutional Banking Bank Mandiri, Abdul Rachman di Batam, Jumat (20/12).

Untuk pembangunan KRI Alamang 644 jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40 meter menelan anggaran sekitar Rp 73 miliar.

Sebelumnya Bank Mandiri juga telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 123,78 miliar untuk membangun tiga unit kapal cepat rudal pertama, kedua dan ketiga produksi dalam negeri, yaitu KRI Clurit 641, KRI Kujang 642 dan KRI Beladau 643.

"Selain itu, Bank mandiri juga membiayai pembangunan KRI Pari 849 dan KRI Sembilang 850 yang diresmikan September 2013 lalu," kata Rachman.

Rachman mengatakan, pembangunan KRI dan alat utama persenjataan lain didanai oleh Bank Mandiri sebelum dana dari APBN turun.

"Selain kapal-kapal yang dibangun untuk TNI AL, yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan adalam pembiayaan kebutuhan perlengkapan tank tempur dan kebutuhan di TNI lainnya," kata dia.

Rachmad mengatakan, upaya tersebut sebagai bentuk peran serta Bank Mandiri agar pembangunan perlengkapan untuk TNI dan Polri bisa dilaksanakan.

"Jika diperlukan, untuk tahun-tahun berikutnya kami siap untuk memberikan dana talangan dan bekerjasama dalam pembangunan alutsita yang dibutuhkan TNI dan Polri," kata Rachmad.

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengatakan selama ini pembangunan alutsita bagi kebutuhan TNI dan Polri dibantu dengan pembiayaan dari Bank Mandiri.

"Pada dasarnya semua didanai APBN, namun karena dana APBN memerlukan proses untuk pencairan. Maka Bank Mandiri yang menalangi hingga dana pemerintah tersebut turun,' kata dia.

Dengan pembiayaan dari Bank Mandiri, kata dia, pembangunan alutsita bisa dilaksanakan lebih cepat.[mad/ant]

skala 

Indonesia Harus Buat Simulator Sukhoi Sendiri

Flight Simulator CN235 PT DI

Bandung : Direktur Teknologi Dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana menyarankan pemerintah agar tidak membeli simulator pesawat tempur Sukhoi dari luar negeri. "Full Mission Simulator banyak berisi pelatihan-pelatihan menjalankan misi pesawat tempur, dan banyak yang bersifat universal tapi juga di dalamnya adalah doktrin tempur TNI AU," kata dia dalam surat elektroniknya pada Tempo, Jumat, 20 Desember 2013.

Menurut Andi, semua negara pengguna pesawat tempur Sukhoi memilih membuat sendiri simulator kemudinya, dengan pertimbangan untuk melindungi rahasia negaranya. Contohnya, China dan Malaysia yang membuat sendiri simulator kemudi pesawat tempur buatan Rusia itu.

Andi menjelaskan, simulator kemudian untuk pesawat tempur berbeda dengan simulator untuk pesawat sipil. Simulasi kemudi pesawat sipil hanyalah Flight Simulator yang digunakan oleh umumnya sekolah penerbangan.

Flight Simulator dirancang, selain melatih keahlian terbang dan mengemudikan pesawat, juga untuk melatih pilot menghadapi keadaan darurat yang tidaklah mungkin di lakukan di pesawat aslinya seperti kerusakan mesin, rusaknya alat navigasi, hingga pendaratan darurat.

"Pilot akan dilatih menggunakan Flight Simulator pada kondisi kondisi ini, maka pilot langsung tahu langkah-langkah yang harus diambil," ucap Andi.

Simulator pesawat tempur punya prinsip yang sama. Hanya bedanya pesawat tempur punya tujuan menjalankan misi perang. Pesawat tempur juga dilengkapi dengan senjata seperti rudal dan radar untuk kepentingan tempur, yang pemakaiannya punya prosedur tertentu. "Simulator pesawat tempur memiliki cakupan jauh lebih luas dari Flight Simulator, karena itu disebut Full Mission Simulator (FSM)," kata Andi.

Piranti Full Mission Simulator juga dapat diprogram untuk menghadapi pesawat musuh yang spesifik hanya dengan memprogramkan data penerbangan dan manuver pesawat tempur musuh tersebut.

Dengan cakupan latihan pilot pesawat tempur dengan piranti kendali simulasi itu, Full Mission Simulator menyimpan data diantaranya prosedur saat pesawat tempur bertemu musuh mulai hingga prosedur melakukan pengejaran pesawat musuh, termasuk pelepasan senjata untuk melumpuhkan musuh. "Ini semuanya merupakan rahasia negara," kata Andi.

Andi mengatakan, dengan alasan itu, pemerintah disarankan membuat simulator Sukhoi itu di dalam negeri. "Nilai strategisnya sudah sangat jelas dan juga dilindungi dalam UU Nomor 16/2012 mengenai Industri Pertahanan Nasional," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiaantoro mengungkapkan rencana pemerintah membeli simulator kemudi pesawat tempur buatan Rusia, Sukhoi SU-27 dan SU-30. Kementerian Pertahanan tengah memilah produsen simulator Sukhoi tersebut sebab ada 3 negara yang bisa memproduksinya, yakni Rusia, China, dan Kazakhstan.

"Kami masih pikirkan mana yang lebih cocok," kata Purnomo pada wartawan di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, 16 Desember 2013.

Dewan Perwkilan Rakyat mendukung rencana Kementerian Pertahanan membeli simulator Sukhoi. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, pembelian simulator tersebut sudah dibicarakan sejak 2 tahun lalu untuk melengkapi skuadron Sukhoi. "DPR menilai Indonesia belum mampu memproduksi simulator sendiri," kata dia ketika dihubungi Tempo, Senin malam, 16 Desember 2013.

tempo 

Tim teknis kapal selam segera dikirim ke Rusia

 

Batam : Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio mengatakan segera mengirim tim teknis ke Rusia untuk memastikan Indonesia akan membeli kapal selam baru atau bekas.

"Januari 2014 nanti tim teknis segera berangkat ke Rusia untuk menanggapi tawaran kapal selam dari negara tersebut. Tim teknis akan mempelajari kesesuaian penawaran tersebut dengan kebutuhan di Indonesia," kata dia usai menyaksikan peresmian KRI Alamang 644 di Batam, Jumat.

Ia mengatakan, Indonesia memang membutuhkan penambahan kapal selam untuk menjaga kedaulatan NKRI dari kedalaman laut terutama untuk wilayah berperairan dalam.

Marsetio mengatakan, jika dilihat dari luas lautan yang mencapai dua per tiga dari luas NKRI, idealnya Indonesia memiliki sedikitnya 12 kapal selam.

"Kalau Indonesia jadi membeli dari Rusia, maka akan menjadi negara pertama di Asia yang memiliki kapal selam Kilo Class," kata dia.

Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro mengatakan saat ini tengah melakukan negosiasi atas penawaran Rusia agar Indonesia membeli kapal selam Kelas Kilo.

"Kami inginnya kapal tersebut dilengkapi dengan rudal Club S yang mampu membidik sasaran hingga 400 kilometer," kata dia.

Rudal Club S, ialah rudal antikapal jarak jauh yang diluncurkan dari bawah permukaan air. Jenis peralatan tempur ini termasuk kategori misil pembunuh yang mempunyai jarak tembak hingga 400 kilometer.

Ia mengatakan, kapal-kalal selam yang akan dibeli Indonesia cocok ditempatkan pada wilayah timur yang memiliki perairan laut yang dalam.

"Untuk perairan barat yang berkarakterisitik berpulau-pulau cocok dengan kapal jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40-60 meter namun dengan persenjataan yang modern," kata Purnomo.

Ia mengatakan, akan membangun hingga 40 KCR hingga 2024 untuk memenuhi kebutuhan kapal TNI AL terutama wilayah barat.

Jumat sore, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dan sejumlah pejabat utama Mabes TNI meresmikan tiga kapal untuk TNI AL.

Kapal tersebut adalah KRI Alamang 644 berjenis Kapal Cepat Rudal ukuran 40 meter, dan dua kapal Angkatan Laut (KAL) Bireuen II-1-63 (KAL Bireun) dan KAL Kumai I-6-58 dengan panjang kurang lebih 28 meter.(LNO/A029)

antara

Pengamanan KTT APEC Dinilai Sukses, China Belajar ke Paspampres RI

Paspampres (Cuap2)

Jakarta : Penyelenggaraan KTT APEC 2013 pada Oktober lalu dinilai sukses khususnya dari segi pengamanan.

Atas dasar itu, China ingin belajar kepada Indonesia mengenai sistem keamanan kepada kepala negara dan delegasinya.

"Mereka mau mendengar langsung pengalaman kita pada pengamanan KTT APEC 2013. Mereka menilai pengamanan kita berhasil.

Mereka ingin tahu lebih detail soal organisasi, komando dan koordinasi kita. Mereka anggap organisasi kita perfect," ujar Komandan Paspampres Mayjen TNI Doni Munardo saat berbincang dengan detikcom, Selasa (17/12/2013).

Pertemuan tersebut berlangsung di Markas Komando Paspampres Jl Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Senin (16/12). Delegasi Cina dipimpin oleh Deputi Direktur Keamanan Kementerian Pertahanan RRC Wang Lei.

Doni mengatakan keberhasilan sebuah KTT setengahnya ditentukan oleh sistem keamanan. Nah, China ingin tahu cara pengamanan yang dilakukan Indonesia saat penyelenggaran event internasional tersebut.

"Mereka surprise melihat keamanan KTT kemarin. Mereka merasa puas dan terkesan. Mereka anggap itu adalah sistem yang terbaik selain petugas-petugasnya yang profesional," tuturnya.

Salah satu yang membuat mereka terkesan adalah mengenai bagaimana TNI dan Polri bisa bersinergi dalam sistem keamanan. Doni menjelaskan Indonesia menerapkan sistem keamanan satu komando antara TNI dan Polri.

"Mereka ingin belajar bagaimana TNI dan Polri bisa bersinergi, di mana semua unsur pengamanan bisa bersatu," imbuhnya.

Doni juga menjelaskan bahwa semua pemimpin atau kepala negara mendapat prioritas yang sama. Dengan koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), pihaknya menentukan klasifikasi potensi keamanan dari masing-masing pemimpin negara.

Doni mengakui bahwa ada negara-negara yang detail mempertanyakan persiapan pengamanan Indonesia. Ada juga negara-negara yang meminta fasilitas-fasilitas khusus seperti kendaraan berat atau mobil antipeluru.

"Nah kalau soal helipad itu sebenarnya kita yang sudah jauh hari merancangnya. Sejak tahun lalu kita sudah siapkan untuk evakuasi medis misalnya, atau evakuasi kepala negara jika ada potensi gangguan. Jadi kita sudah siapakan di kawasan Nusa Dua, jalur evakuasi pengamanan pantai, dan semua aspek dari laut udara dan darat, semua fasilitas kita penuhi," paparnya.

Doni menegaskan bahwa untuk sisi keamanan, tidak ada satupun negara yang bisa mendikte Indonesia. Terlebih Indonesia sudah menerapkan sistem keamanan sesuai dengan standar internasional.

"Semua pelaksanaan pengamanan dibawah kendali kita dan semua harus tunduk. Sama seperti kita tunduk kalau kita datang ke negara mereka," tegasnya.

detik 

Papua, Skandal Besar Barat

 Negara-negara barat mengamini penindasan karena ingin keruk alam Papua 

Noam Chomsky, bapak linguistik modern

Amerika ☆ Salah satu intelektual terkemuka dunia, Noam Chomsky, angkat bicara mengenai kondisi di Papua. Dalam sebuah wawancara yang muncul di YouTube, profesor emeritus Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, itu menyebut genosida sedang terjadi di Papua.

"Dukungan Barat terhadap penindasan di Papua Barat adalah skandal besar," kata Chomsky dalam salah satu video yang merupakan bagian dari serial "The Chomsky Videos", diunggah pada 8 Desember 2013. Negara-negara Barat, kata Chomsky, mengamini karena ingin mengeruk sumber daya alam Papua.

Chomsky yang kerap disebut sebagai "Bapak Linguistik Modern" itu menyatakan, populasi, kebudayaan dan masyarakat Papua sedang berada dalam penindasan. "Apa yang terjadi di sana? Jelas genosida yang nyata," kata Chomsky. "Jika aktivis-aktivisnya ditaruh di satu ruangan, mereka terlihat putus asa," katanya pria keturunan Yahudi kelahiran 7 Desember 1928.

Dan posisi Amerika Serikat, kata Chomsky, mendukung aksi itu. Selama 25 tahun, politik luar negeri negerinya itu mendukung segala macam aksi termasuk penindasan militer terhadap Papua, kata intelektual yang menganggap dirinya seorang sosialis libertarian itu.

Video wawancara Chomsky ini sudah beredar luas di Papua. Tabloid Jubi melalui lamannya turut menyiarkan ulang video ini.(umi)

viva.co.id 

Pola Pembelian Alutsista Menuju Kemandirian

Pembelian alutsista yang deras akhir-akhir ini, meninggalkan pola yang bisa dianalisa oleh pengamat militer dan para pecinta dunia militer.

MBT Leopard 2A4 TNI AD

Tentu, pembelian alutsisita oleh pemerintah berdasarkan: Blueprint, Strategi Pertahanan serta Doktrin Induk Tentara Nasional Indonesia. Strategi Pertahanan Indonesia tak lepas dari Doktrin Induk yang merumuskan apa hakekat kepentingan pertahanan nasional, jatidiri/identitas militer/tentara (who we are ?) dan tugas militer/tentara (what do we do?).

Di bawah doktrin induk adalah doktrin dasar yang intinya berisi rumusan strategi untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok militer untuk mencapai tujuan pertahanan nasional. Misalnya, apakah akan menggunakan continental strategy atau defence in depth atau layered defence. Doktrin ini kemudian dijabarkan ke dalam postur dan struktur kekuatan (posture and force structure), dan penggelarannya.

Lapis berikutnya adalah doktrin operasional yang merujuk pada doktrin militer yang memberikan arah bagi penggunaan secara efektif dan efisien kekuatan militer dalam melaksanakan operasi militer, baik gabungan maupun kecabangan. Pada lapis ini, doktrin operasional mengidentifikasi karakteristik dasar masing-masing kekuatan yang mempunyai implikasi bagi pengembangan strategi dan operasi militer. Sedangkan Doktrin paling bawah dan operasional adalah pada tingkat taktis yang dikembangkan langsung untuk pelaksanaan operasi militer di lapangan.

Prajurit TNI AD

Sistim pertahanan Indonesia masih didasarkan atas doktrin pertahanan semesta (sishanta) dengan paradigma taktik perang gerilya. Doktrin ini dicopy oleh Singapura dan disebut strategi “total defence”. Demikian juga dengan negara-negara lain yang memiliki dinas wajib militer melalui sistem konskripsi (conscription) atau mobilisasi.

Jika nantinya alutsista sudah lengkap (walau namanya tetap sishanta), tapi penerapannya akan menggunakan SISHANTA KEPULAUAN dengan menggunakan Gerilya laut dan Gerilya Udara untuk menangkal secara dini di wilayah maritim dan kontrol wilayah udara atas segala potensi ancaman.

Strategi pertahanan bila dilihat dari medan pertahanannya, jika musuh sudah mendarat dan memulai sishanta, berarti musuh sudah melewati dua medan lapisan.

Medan pertahanan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Lapisan pertama adalah medan pertahanan penyanggah, berada di luar garis batas zona ekonomi eksklusif dan lapisan udara di atasnya.
2.  Lapisan kedua adalah medan pertahanan utama sebagai medan operasi, dari laut zona ekonomi eksklusif sampai dengan laut teritorial dan lapisan udara di atasnya. 
3. Lapisan ketiga adalah daerah-daerah perlawanan pada wilayah kompartemen strategis darat, termasuk wilayah perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya, meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi, dan daerah pangkal pertahanan dan perlawanan.

Lapisan lapisan tersebut tentunya bersentuhan dengan Pertahanan Laut dan Pertahanan Udara dan pertahanan darat Indonesia. Kawasan pertahanan udara ditentukan oleh Zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ – Air Defense Identification Zone), Daerah Terlarang, Daerah Terbatas dan Daerah Berbahaya.

Wilayah udara adalah ruangan udara di atas wilayah teritorial sebuah negara. Sedangkan zona Pertahanan Laut pastinya ditentukan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut (lihat UNCLOS 82) dan juga Landasan Kontinen yang diumumkan pada tanggal 17 Februari 1969 dan diundang-undangkan dengan UU no:1 tahun 1973.

Untuk itu, perlu alutsista yang bisa menjangkau lapisan pertama medan pertahanan penyanggah yang sementara bisa diwakili oleh Kapal Selam Killo, Heavy Fighter dan Pesud patroli maritim, Apache, MBT dan Javelin, sambil menunggu real fregat, destroyer dan rudal Sam Jarak Jauh atau bisa disebut alutsista berkemampuan heavy. Juga memerlukan alutsista medium untuk menjaga lapisan pertahanan lapis kedua serta alutsista yang light untuk mempertahankan lapisan pertahanan pertama.

Politik Luar Negeri Non-Blok Dan Zero Enemy 

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro

Indonesia menganut politik luar negeri non blok dan zero enemy sehingga bebas untuk belanja keperluan alutsista dari negara blok mana saja dan tidak terikat oleh suatu pakta pertahanan tertentu. kita bisa mencampurkan (gado-gado) sistim alutsista kita.

Selama ini banyak yang mencemoh kebijakan pemerintah dalam pengadaan alutsita, baik itu kubu yang pro produk dari barat atau kubu dari blok timur yang berpolemik dengan berbagai alasan tentang isu embargo.

Kita pernah diembargo oleh pihak barat beberapa kali dimulai embargo pada thn 1957 dengan terbatasnya kemampuan pesawat B-25 karena diembargo suku cadangnya dan juga embargo torpedo untuk kapal cepat kelas jaguar KRI macan tutul, padahal waktu Indonesia sibuk menghadapi pemberontakan permesta dan menghadapi Trikora. Embargo selanjutnya pada tahun 1991 oleh Amerika Serikat setelah peristiwa Santa Cruzz, Dili yang ditutup dengan episode embargo militer pada tahun 1999, setelah jajak pendapat Timtim. Kita sudah pengalaman akan PAHITNYA EMBARGO.

Embargo Militer dari pihak Timur juga pernah kita alami saat penggantian orde lama ke orde baru. Saat itu pihak Uni Soviet memutuskan hubungan dikarenakan kecewa dengan Indonesia yang jatuh ke pelukan barat, sehingga membuat kekuatan militer kita dari yang terkuat di belahan bumi paling selatan, menjadi sebaliknya.

Seharusnya saat itu Presiden Soeharto bisa memainkan kartu dan diplomasinya dengan CANTIK yaitu tetap Ideologi negara ini berpaling ke blok barat tetapi tetap mempertahankan kekuatan militernya yang dari blok timur yang sudah terbangun. Hal tersebut dilakukan oleh Mesir sehingga pihak barat tidak seenaknya mendikte kebijakan Mesir. Sementara Indonesia, kita membebek saja karena kekuatan militernya sudah dipaksa untuk dipreteli.

Pak Harto mulai sadar dengan membuka hubungan baik (PEMULIHAN) dengan pihak Uni Soviet diawali dengan berlangsungnya pertukaran nota pengesahan protokol pada 4 Juli 1968 di Jakarta yang membahas kewajiban pembayaran kembali hutang Indonesia kepada Uni Soviet, serta pemulihan kembali soal soal hubungan ekonomi antara kedua negara dan negara negara blok timur lainnya.

Berlanjut ke persetujuan mengenai kerjasama ekonomi dan teknik dengan Rumania pada bulan september 1972 dan dengan Uni Soviet bulan Desember 1974, serta memulai kedekatannya dengan militer Rusia di era 1990, untuk penjajakan pembelian Pesawat Sukhoi 27 (setelah diembargo 1991). Mungkin Pak Harto di masa terakhir pemerintahannya menyesal dengan terlalu mempercayai pengadaan alutsista militernya terhadap blok barat.

Mendompleng MEF Menuju Kemandirian. 

Dengan pengalaman merasakan pahitnya diembargo militer tentunya Indonesia sadar bahwa kita harus mandiri dalam pengadaan alutsista sehingga minim akan dampak dari embargo. Maka ada Undang undang yang wajib Transfer of Technology (TOT) untuk mendukung kemandirian dalam beralutsista.

Pertimbangan utama pemeritah membeli alutsista yaitu: life cycle maintanance cost, communalities dan stablished. Maka bisa dibaca dari pola pembelian alutsista kita yang bisa dibagi dengan kretria: Pembelian Alutsista kelas berat (heavy), alutsista menengah (medium) dan Alutsista ringan (Light).

Pembelian Alutsista Kelas Berat (Heavy)

Kapal Selam Amur 1650 Rusia

Pembelian alutsista kelas heavy biasanya minim akan ToT. ToT hanya sekedar tingkat 1 yang meliputi bagaimana merawat dan mengoperasikannya dengan benar. Kalaupun ada ToT, maka diajari perbaikan yang kecil kecil misalnya menyambung kabel/sekring yang putus dll (troubleshooting).

Pembelian Alutsista kelas Heavy di matra udara dengan membeli pesawat heavy fighter Sukhoi dengan minim ToT. Tujuannya mengejar ketinggalan alusista yang juga mempertimbangkan efek detteren karena kita belum punya alutsista itu. Keuntungan lain yang diharapkan dalam pembelian jet tempur Sukhoi adalah membuka konekvitas kita dengan negara produsen yaitu Rusia dan terbukti kita langsung mendapatkan kredit eksport dalam pembelian alutsisita ke Rusia.

Selain itu kita bisa membangun kedekatan dengan pihak pabrikan Sukhoi sehingga bila mungkin kita mempercepat pembangunan IFX untuk kemandirian agar bisa memakai mesin dan avionik Sukhoi yang dicangkokkan ke IFX.

Pembelian alutsista heavy di matra Laut saat ini, ada dua proyek dalam proses pengadaan, yaitu pembelian kapal selam Kilo dan Amur dan juga pembelian Real Fregat yang masih belum ditentukan kelas apa dan apakah beli baru atau bekas.

Pembelian alutista ini juga dengan tujuan membuka jaringan dengan galangan kapal militer Rusia untuk bisa mendukung, mengajari atau bisa mencontek teknologinya untuk proyek korvet nasional kita yang akan dibuat PT PAL.

Kita perlu banyak korvet kelas 100 meter untuk mengisi kekurangan fregat yang berpatroli di ZEE, maka kebutuhan Korvet kelas ocean going bisa mengisi patroli lapisan pertama untuk medan penyanggah.

Dari hal itu kita tidak akan heran bila nanti ada pengumuman pembelian korvet tiger class untuk penambahan korvet yang bisa ocean going, karena kita memang masih kurang dalam korvet tipe tersebut.

Demikian juga pembelian Kapal selam Kilo, kita ingin memperoleh teknologi Misile di bawah permukaan, yaitu Club S yang mungkin bisa diinstal dalam proyek kapal selam nasional oleh PT. PAL.

Pembelian Alutsista Heavy Di Matra Darat

Pembelian alutsisita Tank MBT Leopard, Heli Apache dan ATGM Javelin, selain itu belum pernah punya alutsista heavy ini, kita juga ingin mendapatkan TOT. Keuntungan dalam pembelian ini, untuk bisa mencontoh bahkan mencontek teknologinya. Pembelian Leopard dan Marder diberi bonus blueprint marder sehingga bisa untuk pengembangan Tank medium/ringan Nasional.

Kita ke depan menginginkan setiap Kodam ada 2-3 Batalyon Kavaleri yang memakai Tank kombinasi MBT dan Medium juga Ringan. Maka untuk ke depan pengadaan tank akan dilayani oleh produk dalam negeri dari PT Pindad.

Kita tidak akan terkejut bila nantinya ada pengumuman pemerintah akan ada penambahan pengadaan Leopard dan membeli Tank MBT T series untuk kavaleri AD dan Marinir untuk unsur perimbangan teknologi barat dan timur. Dan pihak Tank MBT T series, akan produksi bersama di sini secara besar besaran.

Sedagkan untuk pembelian Apache dan javelin selain untuk mensejajarkan Indonesia dengan kawasan, juga ingin bisa mencontek teknologinya untuk pengembangan Helikopter Gandiwa PT DI dan pengembangan ATGM dalam negeri yang akan dirintis oleh PT Pindad.

Kita akan banyak memerlukan heli jenis serang ini, untuk mewujudkan konsep perang kavaleri modern, baik itu untuk matra darat maupun marinir.

Kemampuan baru Apache AH-64E-Guardian untuk meningkatkan operasi dibandingkan peningkatan persenjataan.

Pembelian Alutsista Menengah (Medium)

Di dalam pembelian alutsista kelas medium, persyaratan ToT nya lebih keras, karena di kelas ini kita mampu untuk memulai memproduksi alutsista kelas medium. Dan sepertinya kita mempercayakan sebagian besar alutsista ini berasal dari Barat.

Di Matra Udara, pembelian alutsita medium diwakili akan diadakannya penggantian pesawat F 5 Tiger. Kandidatnya Euro Typhon, Rafaele, F-16 block 60 dan Saab Gripen.

Bila nanti pembelian mengerucut kepada Saab Gripen, kita tidak akan heran dengan pertimbangan bahwa Gripen adalah pesawat yang murah biaya opersional dan perwatannya karena memakai singgle engine. Bila dikoneksikan dengan kemandirian alutsista, kita memilih Saab Gripen karena pihak produsen Saab menawarkan pengintregrasian sistim antara pespur, pesawat Aew&C, UAV dan Kapur.

Selain itu kita juga mencapai tujuan strategis lainnya, yaitu untuk percepatan program pesawat tempur IFX. Bila IFX dipercepat maka yang paling masuk akal adalah kita akan menjadi PENJAHIT yang menggabungkan frame body, avionik dan mesin yang gado-gado dari pihak barat dan timur yang MAU memberikan teknologinya untuk dipakai di IFX.

Pihak Saab adalah yang bisa dan sanggup mengajari cara menjahit frame body (bikinan dalam negeri), avionik (mungkin dari pihak sukhoi atau Saab) dan Mesin/Engine (Mungkin memakai Saturn).

Pembelian Alutsita Medium Di Matra Laut

Light Frigate Nakhoda Ragam Class

Pembelian korvet sigma 10514 terus berjalan dengan opsi TOT, Damen Belanda (DSNS) akan mengajari cara menjahit kapal dengan sistim modular dan sudah bisa kita aplikasikan di KCR-60 dan KCR-40 dengan body diamond cut-nya.

Tujuan strategisnya, kita akan membangun sendiri korvet nasional 105 meter dan KCR dalam jumlah besar untuk mendukung pengembangan tiga Komando Armada di bawah Komando Pertahanan Laut, yang tiap Armada membawahi Guspurla dan Guskamla. Sedangkan Lantamal yang akan dikembangkan menjadi 14 di bawah kendali langsung Kohanla RI. Untuk proyeksi kekuatan laut ke darat, akan dikembangkan 3 Divisi Marinir, 3 Satlinlamil dan 3 Wing Udara.

Pembelian Alutsista Medium Di Matra Darat

Pembelian Panser 6 roda Cannon Tarantula menimbulkan pertanyaan kenapa kita sudah punya anoa yang 6 roda, masih membeli tarantula. Tarantula termasuk AFSV (Armoured Fire Support Vehicle). Korps baret hitam kita telah memiliki panser kanon berkemampuan amphibi dan kanon kaliber 90mm. Sudah diuji di Jatiluhur dan kemampuan berenangnya memuaskan.

Sebelumnya di kelas ini memang akan dimasuki Anoa versi kanon 90mm, tapi lantaran prototipe-nya belum lulus pengujian, maka dibelilah Tarantula untuk menyempurnakan Anoa versi cannon dan Anoa yang berkemampuan ampihibi.

Pembelian Alutsista Ringan (Light) polanya saat ini mengutamakan produk dalam negeri bagi alutsista yang sudah dibuat oleh InHan kita. Sedangkan yang belum bisa diproduksi tetap mengimpor dari luar sambil menyerap teknologinya.

Selama ini pembelian alutsista masih terkesan gado-gado dan tidak berkonsep padahal tidak sepenuhnya begitu. Pemerintah dan Kemenhan CERDIK dengan strateginya di mana pembelian alutsista yang tujuan utamanya MEF adalah untuk mencukupi alutsista kita yang tertinggal dan banyak yang tua dan pemenuhan ”stopgap”, untuk kesiapan dalam “critical element of combat-ready forces”. Agar bila dalam dua tahun ke depan ada negara lain yang ingin mencoba bermain api, kita langsung bisa membalasnya dengan melemparkan sekuntum bunga beserta pot-potnya.

Tujuan satrategis lainnya, untuk mendukung kemampuan Industri Pertahanan dalam negeri dalam penyerapan teknologi, enginering, cara menjahit dan pengintegrasikan dari berbagai macam teknologi, bahan baku TERBAIK dari masing-masing alutsista, baik dari blok barat ataupun timur. Kita akan mendapatkan suatu formula, racikan suatu alutsista produk dalam negeri yang KHAS RASA NASIONAL untuk disajikan kepada para user baik itu matra darat, laut dan udara sesuai doktrin dan strateginya, menuju KEMANDIRIAN dalam beralutsista…amin.

jakarta greater 

SBY : Indonesia harus kuat dalam hal pangan dan alutsista

 

Bogor : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyadari, ada dua hal yang menjadi kata kunci dalam mencapai keberhasilan sebuah bangsa. Kedua hal yang dimaksudnya saling bertolak belakang, tapi melalui titik tersebut Indonesia harus bisa mandiri tanpa bergantung pada bangsa lain.

"Saya punya pendapat, bahwa komoditas pangan dan persenjataan militer dasar bagaimanapun bangsa Indonesia perlu memiliki kemandirian yang kuat. Ingat dunia tidak selalu bersahabat," ujar SBY saat Orasi Ilmiah pada Dies Natalis IPB ke-50 di Kampus IPB, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/12).

Pernyataan yang disampaikannya itu bukan tanpa sebab, apalagi tekanan terhadap keberlangsungan hidup manusia kini semakin berat. Terutama kebutuhan terhadap komoditas pangan yang kini semakin serius.

"Tetapi percayalah selalu ada solusi untuk itu. Tetaplah berparadigma bahwa masalah serius itu bisa dicegah dan diatasi jika manusia sejagat bisa mengubah gaya hidupnya, pemerintahan negara-negara sedunia memiliki kebijakan yang tepat, dan teknologi terus dikembangkan dan diaplikasikan," katanya di hadapan ratusan mahasiswa dan guru besar IPB.

Dua kondisi itu memberikan sebuah pemikiran bagi sejumlah negara hingga berpengaruh terhadap kebijakan dalam negerinya sendiri. Yaitu harus memilih sebagai produsen atau hanya sekedar konsumen dalam menjalani hubungannya dengan negara lain.

"Karena dengan demikian akan lebih efisien. Itu pulalah esensi dari hakikat perdagangan internasional," ungkapnya.

Atas alasan-alasan itu, SBY menyebut dunia tidak selamanya bersahabat dan masyarakat perlu berpikir cerdas agar nasib bangsa tidak terpuruk. Karena itu, Indonesia harus kuat dalam komoditas pangan dan persenjataan militer.

"Marilah kita berpikir cerdas, agar nasib dan masa depan bangsa kita, anak cucu kita, senantiasa terjamin dan bahkan semakin baik," pungkasnya.(mdk/hhw)

merdeka

Diharapkan 8 Pesawat F16 Tiba dI Indonesia 2014

Surakarta : Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI I.B. Putu Dunia, mengatakan, bahwa TNI-AU menambah sebanyak 24 unit pesawat tempur jenis F-16 buatan Amerika Serikat guna melengkapi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Kasau di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, Jumat mengatakan, pengadaan alutsista TNI-AU itu, secara umum melanjutkan program pengadaan alutsista sebelumnya untuk 2014.

Menurut Kasau, dalam pengadaan alutsista khususnya pesawat tempur F-16 tersebut akan dilaksanakan mulai 2014 guna menambah kekuatan pertahanan di udara.

Kasau menjelaskan, pada 2014 diharapkan sudah dapat melengkapi pertahanan udara delapan unit dulu, sedangkan sisanya tahun berikutnya.

Menurut Kasau, selain pesawat F-16, TNI-AU juga akan mendapat tambahan antara lain jenis Hercules, CN295, dan empat alat radar.

Menyinggung soal peran TNI AU jika diminta mendukung Polri dalam pengamanan terorisme di Indonesia, Kasau menjelaskan, sebagai anggota TNI AU selalu siap sesuai perintah Pimpinan.



indonesia