Intelijen Australia, Defence Signals Directorate (DSD), Kini bernama Australian Signals Directorate, pada 2009 melakukan penyadapan terhadap SBY, Ibu Ani, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan. Penyadapan oleh DSD itu dilakukan di awal periode kedua pemerintahan SBY, setelah mendapat informasi dari diplomat AS bahwa istri SBY merupakan satu-satunya orang yang didengarkan SBY menyangkut banyak hal mengenai negara.
Dari informasi itulah DSD kemudian menyadap telepon seluler Ibu Ani. Hal itu juga dikuatkan oleh artikel The Australian yang mengutip bocoran kawat diplomatik AS. Disebutkan, Pada 17 Oktober 2007, Kedubes AS di Jakarta mengirim kawat diplomatik ke Washington DC.
Kawat diplomatik itu kemudian dibocorkan oleh Wikileaks, isinya menyebutkan bahwa, “Ibu Ani merupakan satu-satunya orang yang dipercaya oleh SBY mengenai semua hal dan ketika SBY memerintah untuk periode kedua, langkah SBY semakin terkunci oleh istrinya.”
Kawat itu juga menyebutkan, “Menurut sejumlah sumber, Ibu Negara memperluas pengaruhnya terhadap istana dan muncul sebagai penasihat utama Presiden. Nasihat Kristiani Herawati bisa mengesampingkan saran dari penasihat utama lainnya. Ibu Negara memperluas aksesnya kepada Presiden baik untuk membantunya maupun membungkam lawan-lawan politiknya, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.”
Disebutkan pula, “Dengan memperkuat perannya sebagai penjaga gerbang, Ibu Ani mampu mempengaruhi pandangan dan kebijakan SBY sesuai dengan keinginannya .”
Peran Ibu Ani yang kuat juga menjadi perhatian penting di lingkaran intelijen Barat. Mereka percaya bahwa ibu Ani bukan sekadar pelengkap kepresidenan, melainkan tumbuh cepat menjadi seorang calo kekuasaan di dalam pemerintahan SBY.[tjs]
Istana Bantah Alasan Australia Sadap Ny Ani Yudhoyono
Istana Kepresidenan RI melalui Juru Bicara Presiden, Julian Aldrian Pasha, menegaskan isu mengenai alasan penyadapan pihak intelijen Australia terhadap Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono tidak beralasan.
Seperti diberitakan media Australia The Australian bahwa negara Kanguru itu menyadap telepon Ibu Negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono pada 2009 silam atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya.
Keputusan intelijen Australia, Defence Signal Directorate (DSD) untuk menyadap Bu Ani karena didasari pada posisinya sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY dan dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurut Julian, dia mencampuri urusan seperti itu serta tidak penting untuk ditanggapi.
"Karena itu isu yang tidak kita ketahui, tidak berdasarkan sesuatu yang sifatnya formal. Atau secara hukum, bisa dipertanggungjawabkan," kata Julian.
Menurut Julian itu adalah isu dari pihak mereka sehingga wajar jika dia membantah bahwa informasi itu tidak benar.
"Penyadapan itu sendiri sudah ilegal, tidak benar secara hukum. Apa dasarnya? Menyadap seseorang yang tidak pantas untuk melakukan seperti itu. Iya kan?" kata Julian.(Aco)
Bu Ani Tak Pernah Bicara Kabinet
Sudi membantah media di Australia yang sebut dia sempat ingin mundur.
Sudi dikabarkan berniat mundur, karena dominasi ibu negara yang besar saat itu.
Ketika dikonfirmasi, Sudi membantah hal tersebut. Ia ditemui di Bandara Halim Perdanakusumah bersama rombongan Presiden yang baru datang dari Jepang, Minggu 15 Desember 2013.
"Tak benar itu, tak benar. Beliau kalau bicara kabinet tak pernah ikut," kata Sudi Silalahi.
Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, juga menyatakan bahwa tudingan Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai motor kebijakan penentuan formasi kabinet saat ini tidak memiliki dasar yang kuat.
Seperti diketahui, beberapa media Australia membeber alasan intelijen negara itu yang melakukan penyadapan telepon ibu negara pada 2009 silam. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memasuki periode kedua masa kepresidenannya.
Intelijen Australia, Defence Signal Directorate (DSD), menyadap ibu negara didasari karena Ani dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY. Alasan lainnya, Ani dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.
"Bahwa isu tersebut menurut kami tidak mendasar dan tidak ada dasarnya," kata Julian. "Saya nggak mencampuri urusan mereka, tidak penting untuk ditanggapi karena itu isu yang tidak kami ketahui, tidak berdasarkan sesuatu yang sifatnya formal. Atau secara hukum, bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.(asp)
Berbagai Sumber
