Rapor Kemhan Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014

Masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tinggal seminggu lagi. Kementrian Pertahanan selaku salah satu lembaga di Kabinet Indonesia Bersatu, boleh dibilang cukup berhasil dalam program kerjanya selama 5 tahun terakhir. Bagaimana tidak, dalam 5 tahun terakhir terjadi perkembangan sangat signifikan di bidang Alutsista dan Anggaran. Dan artikel disini kali ini kami batasi hanya dalam bidang perkembangan alutsista saja.

Dalam bidang pengembangan postur pertahanan, Kemenhan telah mencanangkan Program Minumum Essensial Forces yang dibagi dalam 3 tahap hingga 2024. Di tahap pertama ini, program MEF Kemenhan bisa dibilang melebihi target.  Dari data yang ARC dapatkan, terlihat dari 24 kegiatan prioritas dengan pendanaan luar negeri, sebanyak 5 kegiatan selesai, 8 dalam proses produksi, 9 kegiatan tahap pengiriman, dan dalam proses ada 2 kegiatan. 8 kegiatan diantaranya selesai usai oktober 2014. Selengkapnya lihat tabel dibawah.

Namun demikian, ada pula beberapa alutsista yang hingga kini masih dicarikan pinjaman. Diantaranya soal pengadaan Panser BTR-4, satu baterai MLRS 122mm, Kapal layar latih serta heli AKS.
Dalam beberapa kegiatan pengadaan, Kemenhan justru melebihi target yang dicanangkan dalam MEF 1. Diantaranya adalah pengadaan MBT dimana awalnya hanya menargetkan 44 unit, namun bisa didapat hingga 164 unit (Leopard dan Marder), lalu pengadaan heli serang Fennec dimana awalnya dianggarkan hanya 8 unit, namun ternyata bisa terbeli hingga 12 unit. Dan pengadaan lainnya seperti dalam tabel dibawah ini.

Selain itu ada pula program dengan pembiayaan On Top, seperti pengadaan heli Serang Apache, 24 Unit F-16, serta pengadaan pesawat angkut Hercules eks Australia. Pengadaan dengan skema On top ini guna mengakselerasi kekuatan pertahanan TNI.
Selain pembelian dari luar, Kemenhan juga memberdayakan perindustrian pertahanan nasional melalui Pendanaan dalam negeri. Diantara alutsista itu adalah Panser Anoa, Platform KCR-40 dan 60, kapal angkut tank hingga CN-235 MPA.
Meski belum sempurna, prestasi ini memang layak kita acungi jempol.  Dalam tahap pertama saja, sudah demikian majunya persenjataan TNI. Semoga saja program ini dilanjutkan pada kabinet pemerintahan berikutnya. Terima kasih pak Purnomo dan pak Sjafrie.

SEJARAH HUBUNGAN RUSIA – INDONESIA

 

Tentara Rusia

Catatan yang dibuat oleh pedagang Afanasy Nikitin dari kota Tver mengenai “perjalanannya melampaui tiga laut” –perjalanan ke India (pada tahun 1466-1472)- menyampaikan data pertama kepada orang Rusia mengenai adanya suatu negara misterius bernama Shabot yang terletak di Asia Tenggara. Menurut pendapat para ilmuwan apa yang dimaksudkan dengan nama tersebut adalah negara Indonesia dengan pusatnya di pulau Sumatera. Dalam naskah A. Nikitin tercantum data menarik mengenai letaknya negara dongeng yang jauh itu, mengenai kekayaan alamnya, adat-istiadat dan tradisi rakyatnya. Menurut catatannya negara Shabot yang terletak diantara India dan Cina, telah menjalin hubungan dagang dengan tetangganya dari Utara.
Indonesia selalu menarik perhatian orang Rusia. Nusantara tropis ini berkali-kali dikunjungi oleh pengembara dan peneliti dari Rusia.
Pada awal abad ke-XVI Indonesia dikuasai oleh penjajah dari Eropa. Pada mulanya penjajahnya adalah bangsa Portugis. Setelah “armada agungnya” hancur pada tahun 1588, Portugis yang pada waktu itu bergabung dengan Spanyol, kehilangan Indonesia: dari tangan Portugis Indonesia direbut oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1602 pedagang Belanda mendirikan “Syarikat Hindia – Timur Belanda (V.O.C)” yang memperoleh hak untuk mempunyai tentara sendiri, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, mengeluarkan uang dsb. Indonesia menjadi milik Belanda selama 350 tahun. Dalam kurun waktu tersebut rakyat Indonesia memberontak 50 kali melawan penjajahan Belanda.
Pada abad ke-XIX Belanda menghadapai perlawanan gigih dari rakyat Kesultanan Aceh (Sumatera Utara). Dalam usahanya memecahkan konflik Aceh dengan Belanda, Sultan Aceh mencari dukungan dari negara lainnya termasuk dari Rusia juga.
Pada tahun 1879 selagi kapal layar Rusia “Vsadnik” melabuh di Penang, delegasi yang terdiri dari wakil-wakil pemberontak Aceh menghubungi kapten kapal tersebut dengan “permohonan kepada Yang Mulia Sang Pemimpin Imperator agar negara mereka memperoleh kewarganegaraan Rusia”. Kementrian Kelautan melapor kepada Tzar mengenai permohonan tersebut yang memerintahkan mengalihkannya kepada Kementrian Luar Negeri. Jawaban Kementrian Luar Negeri kepada Kementrian Kelautan menyatakan bahwa pada saat ini Menteri Luar Negeri berpendapat bahwa tidak mungkin “membahas masalah mengenai masuknya rakyat Aceh menjadi warganegara Rusia berhubung di kemudian hari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman diantara Pemerintahan Imperator dengan Belanda”.
Pada tanggal 15 Pebruari 1904, yang mengemban tugas Konsul Rusia di Singapura, Rudanovskiy memberitahukan bahwa Sultan Aceh menyampaikan kepada Konsulat surat permohonan yang dialamatkan kepada Nikolay II tentang permohonan untuk menerima daerah kekuasaannya dibawah perlindungan Rusia.
Kementerian Luar Negeri pada tanggal 24 April 1904 menyampaikan kepada Konsulat Rusia di Singapura bahwa “menurut kesimpulan departemen kelautan yang dihubungi dalam hal ini, bahwa permohonan tersebut tidak mungkin dikabulkan. Maka berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan pula bahwa dari segi lain mengabulkan permohonan Sultan dapat menyebabkan kesulitan yang tak diharapkan dengan pihak Belanda yang mempunyai koloni di bagian selatan pulau tersebut, kami mohon agar Anda dengan perkataan yang ramah menolak usulan tersebut dari Sultan Aceh”.
Sebagai akibat dari pengaktifan politik luar negeri di kawasan Timur Jauh pada tahun 90-an di abad ke-XIX, Pemerintah Rusia memperlihatkan perhatiannya terhadap Indonesia. Kapal-kapal militer Rusia dalam pelayarannya ke Vladivostok mulai lebih sering memasuki pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1885, telah dibuka wakil-konsulat tidak tetap Rusia di Batavia (nama Jakarta pada zaman itu). Sesuai dengan saran dari Kementrian Kelautan pada tahun 1893 konsulat tersebut dirubah menjadi konsulat tetap. Namun pembukaan konsulat tidak mendorong perluasan hubungan diantara Rusia dan Indonesia. Perdagangan diantara kedua negara tersebut tidak dijalankan secara langsung, melainkan melalui Belanda, Jerman dan Inggris pada umumnya.
Konsul tetap Rusia di Batavia yang pertama dan terakhir, M.M.Bakunin bertugas selama lima tahun (1895 –1899). Tidak hanya sekali beliau mengajukan usulan yang berdasar mengenai pembukaan hubungan dagang langsung diantara Rusia dan Indonesia. Misalnya M.M. Bakunin mengusulkan agar komite Armada Sukarela membuka rute pelayaran reguler diantara Odessa dan Vladivostok dengan singgah di salah satu pelabuhan Indonesia. Disamping ini M.M. Bakunin mengusulkan agar membuat percobaan kultivasi teh Jawa, tembakau Sumatera (delhi) dan tumbuhan lainnya di kawasan selatan Rusia. Namun usulan tersebut tidak mendapat dukungan di lingkungan pemerintahan.
Maka dengan kenyataan demikian pemeliharaan Konsulat tetap Rusia di Batavia menjadi sia-sia, sehingga pada tahun 1899 statusnya diturunkan menjadi tidak tetap, dan pada tahun 1913 konsulat ditutup.
Indonesia yang secara politis tergantung penuh kepada Belanda, tidak berhak untuk mempunyai perwakilan di luar negeri atau menjalin hubungan dengan negara tetangga sekalipun. Seluruh hubungan luar negeri Indonesia dalam bidang ekonomi berada dibawah pengawasan total administrasi kolonial Belanda.
Pada bulan Maret 1942 penguasa Belanda di Indonesia menyerah kepada tentara Jepang yang kemudian menduduki Negara Indonesia.
Setelah Uni Soviet mengumumkan perang terhadap Jepang, dalam suasana kekalahan telak militaris Jepang, pada umumnya terjadi peningkatan gerakan kemerdekaan-pembebasan di kawasan Timur, wakil-wakil gerakan patriotik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menjadi Presiden pertama Republik, Wakil-Presiden – M.Hatta. Namun Belanda tidak menghentikan usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya dan akhirnya berhasil menduduki kembali sebagian besar wilayah Indonesia. Dalam sidang PBB pada bulan Januari 1946 Uni Soviet yang pertama menentang aksi Belanda terhadap Indonesia.
Pada Januari 1949, Konferensi 19 negara Asia di New Delhi mengajukan tuntutan ke Dewan Keamanan PBB untuk memaksa Belanda membebaskan wilayah yang diduduki dan memberikan kepada Indonesia kedaulatan penuh sebelum tanggal 1 Januari 1950. Pada akhirnya Belanda terpaksa duduk di meja perundingan dengan wakil-wakil Indonesia yang diselenggarakan di Den Haag pada Agustus 1949.
Segera setelah selesainya perundingan, pada tanggal 24 Desember 1949 Duta Besar Belanda di Moscow, Wisser, menyerahkan Nota kepada Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.A.Gromyko, yang menyatakan bahwa sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai di Den Haag diantara Belanda dan delegasi Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1949 dan yang telah diratifikasikan oleh parlemen semua negara yang berkepentingan, pada tanggal 27 Desember 1949 dalam upacara resmi, Republik Serikat Indonesia akan menerima kedaulatan penuh atas seluruh wilayah Hindia Belanda dengan perkecualian New Guinea Belanda (Irian Barat), dan dengan akte tersebut Republik Indonesia Serikat akan dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Dalam Nota tersebut Pemerintah Belanda juga menyampaikan harapan bahwa “setelah pemberian kedaulatan Pemerintah Uni Soviet akan mengakui negara baru”.
Pada 27 Desember 1949 seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, kecuali Irian Barat diserahkan kepada kedaulatan Indonesia.
Pada 25 Januari 1950 A.A.Gromyko menyerahkan Nota Jawaban kepada Duta Wisser dimana Kementrian Luar Negeri Uni Soviet memberitahukan kepada Pemerintah Belanda bahwa “dikarenakan pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag diadakan upacara penyerahan kedaulatan, maka Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk memberitahukan kepada Pemerintah Rebublik Indonesia Serikat bahwa Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan menjalin hubungan diplomatik”.
Pada waktu yang sama A.Y. Vyshinskiy mengirim telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat Hatta yang menyatakan bahwa “Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat dan menjalin hubungan diplomatik”.
Pengumuman resmi TASS mengenai pengakuan Uni Soviet terhadap Indonesia diterbitkan pada tanggal 26 Januari 1950.
Berita mengenai akte tersebut dari Pemerintah Uni Soviet diterima di Indonesia dengan antusias. Pers Jakarta mengapresiasikannya dengan banyaknya publikasi pengumuman dan komentar. Koran ibukota “Merdeka” menerbitkan berita di halaman muka, dengan judul dengan huruf besar “Rusia Soviet mengakui Republik Indonesia Serikat” menempatkan informasi bahwa Menlu Indonesia telah menerima pengumuman resmi dari Pemerintah Rusia mengenai pengakuan Republik. Ditekankan pula bahwa tokoh terkemuka politik dan negarawan Republik telah “menilai positif pengakuan tersebut”. Beberapa anggota pemerintah dan wakil-wakil dari lingkungan penguasa di Jakarta menyampaikan pendapatnya bahwa berkat pengakuan tersebut bertambah pula kesempatan bagi Republik Indonesia Serikat untuk menjadi anggota PBB.
Pada tanggal 2 Pebruari 1950 diselenggarakan sidang kabinet menteri Republik dimana disahkan jawaban pihak Indonesia atas pengumuman Pemerintah Soviet tertanggal 25 Januari 1950. Dalam telegram jawaban Menteri Luar Negeri Indonesia M. Hatta, yang dikirim dari Jakarta ke Moscow pada tanggal 3 Pebruari 1950 mengkonfirmasikan diterimanya telegram dengan keputusan Pemerintah Uni Soviet yang mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat dan merencanakan menjalin hubungan diplomatik. “Menilai dengan sepatutnya keputusan tersebut, saya atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan rasa hormat yang besar memberitahukan bahwa kami menilai tinggi pengakuan tersebut.
Pemerintah saya selalu terbuka terhadap mulainya pembicaraan mengenai realisasi hubungan diplomatik”.
Tanggal diterimanya jawaban positif dari Pemerintah Indonesia (3 Pebruari 1950) atas pemberitahuan Pemerintah Soviet mengenai pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dijadikan tanggal pembukaan resmi hubungan diplomatik diantara kedua negara tersebut.
Pada pertengahan bulan Pebruari, Pemerintah Indonesia mendapat usulan dari Pemerintah Soviet untuk memulai pembicaraan. Dalam telegramnya Kementrian Luar Negeri Uni Soviet tertanggal 15 Pebruari 1950 memberitahukan: “Ada dua cara untuk mengadakan pembicaraan, yaitu apakah Anda mengutus wakilnya, atau kami mengutus wakil kami kepada Anda. Kami menyetujui kedua cara tersebut dan kami ingin tahu mana yang lebih berkenan untuk Anda?. Pihak kami menyetujui kedua-duanya.”
Pada 21 Pebruari 1950 Hatta mengirim telegram kepada A.Y.Vyshinskiy dimana beliau menyatakan: “dengan rasa puas kami menyampaikan bahwa kami menerima usulan Anda. Kami akan mengutus wakil-wakil kami untuk mengadakan perundingan. Mengenai tanggal dan susunan delegasi akan kami beritahukan selanjutnya melalui telegram”.
Masyarakat Indonesia membahas secara luas perspektif-perspektif hubungan Soviet-Indonesia: misalnya, pada awal bulan Maret anggota Parlemen dari Partai Nasional Manai Sophian mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah mengenai rencana lanjutannya guna menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Pada tanggal 11 Maret, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, M. Hatta mengumumkan bahwa kini sedang dilakukan pembentukan delegasi Pemerintah yang dikepalai oleh L.N.Palar untuk melaksanakan pembicaraan di Moskow mengenai langkah-langkah konkrit dalam rangka menjalin hubungan diplomatik.
Pada tanggal 11 April, Hatta mengirim telegram kepada A.Y.Vyshinskiy dimana beliau menyatakan: “Delegasi Indonesia dalam rangka mengadakan pembicaraan mengenai pertukaran misi diplomatik berangkat dari Jakarta ke Moscow pada tanggal 15 April 1950”.
Dalam susunan delegasi Indonesia terdapat Lambertus Nicodemus Palar – kepala delegasi, Sujono Hadinoto – pemimpin fraksi PNI di parlemen, Jusuf Wibisono – anggota parlemen, wakil ketua partai Masyumi, dan Mohammad Yamin – ketua seksi parlemen untuk bidang urusan luar negeri, beserta Rubiyono – sekretaris dan Nuradi – penerjemah.
Delegasi tiba di Moscow pada tanggal 29 April. Pada tanggal 3 Mei kepala delegasi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.Y.Vyshinskiy surat dari Perdana menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, M.Hatta yang menyatakan bahwa Palar diberikan wewenang untuk mengadakan pembicaraan mengenai pertukaran perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet.
Pada tanggal 3 dan 5 Mei delegasi diterima oleh A.Y.Vyshinskiy. Waktu resepsi pada tanggal 5 Mei Palar menyatakan bahwa keputusan Pemerintah Uni Soviet untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat memberi harapan bagi masyarakat Indonesia bahwa Uni Soviet akan mendukung permintaan Indonesia menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa. Palar menambahkan bahwa hal ini dikaitkan Pemerintah Indonesia dengan pertukaran perwakilan diplomatik diantara Uni Soviet dan Indonesia.
Atas pernyataan Palar A.Y.Vyshinskiy menjawab bahwa “pada pembahasan di Persatuan Bangsa-Bangsa, permintaan Indonesia untuk menjadi anggota PBB, Pemerintah Soviet akan membahas masalah ini dengan bertimbang rasa”.
Palar menyampaikan juga pertimbangannya bahwa sebelum pertukaran perwakilan diplomatik dilakukan sebaiknya diawali dengan pengiriman kelompok kecil oleh masing-masing negara, yaitu Uni Soviet ke Jakarta dan Indonesia ke Moscow guna melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan penempatan perwakilan. (Pada pembicaraan telah disepakati bahwa perwakilan akan mempunyai status kedutaan).
Pertanyaan Vyshinskiy bagaimana pendapat delegasi mengenai pembicaraan lanjutan, dijwab oleh Palar: langkah-langkah berikutnya harus berupa pertukaran Nota-Nota mengenai perjanjian diplomatik untuk masing-masing Duta.
Setibanya di Jakarta pada tanggal 15 Mei Palar menyatakan bahwa delegasi telah menyelesaikan tugas yang diberikan dan beliau sendiri puas dengan hasil pembicaraan di Moscow. Pada malam hari yang sama Palar, Hadinoto, Wibisono dan Yamin diterima oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 16 Mei, Kabinet Menteri Republik Indonesia mendengarkan laporan delegasi mengenai hasil pembicaraan di Uni Soviet. Dalam sidang tersebut Soekarno turut hadir. Komunike resmi yang dipublikasikan setelah sidang, menyatakan mengenai tercapainya persetujuan diantara Uni Soviet dan Indonesia untuk mengadakan pertukaran kedutaan dan didapatkannya dukungan dari pemerintah Uni Soviet terhadap keanggotaan Indonesia di PBB.
Pada bulan Agustus 1950 Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan 34 negara.
Kementrian Luar Negeri Indonesia menghadapi tugas berat, yaitu mendirikan misi diplomatiknya, terutama di negara-negara terbesar di dunia, serta melengkapi susunan kepegawaian dengan kader-kader nasional. Pada akhir tahun Indonesia telah mempunyai 28 misi diluar negeri dengan status yang berbeda-beda: 17 – di Asia, 6 – di Eropa, 4 – di Amerika, dan 1- di Afrika. Pada keseluruhan ke-28 misi ini bekerja 94 diplomat dan pegawai konsulat Indonesia. Akibat tidak adanya tenaga kerja sendiri yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, maka untuk tahap awal terpaksa mengundang beberapa diplomat Belanda untuk bekerja di dinas luar negeri Republik Indonesia. Selanjutnya dengan bertahap seluruh diplomat Belanda digantikan oleh orang Indonesia.
Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, pada bulan September 1950 Uni Soviet membantu Indonesia menjadi anggota PBB.
Pada tanggal 9 Pebruari 1953, wakil kepala komisi bidang urusan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat O.Rondonuwu (kelompok nasionalis), anggota parlemen D.Gondokusumo (Partai Rakyat Nasional), Asraruddin (Partai Buruh), Djokoprawiro (Partai Indonesia Agung) dan M.Nitimihardjo (partai Murba) mengajukan kepada Dewan agar membahas proyek resolusi mengenai pertukaran secepatnya perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet. Pencipta draft resolusi menyatakan bahwa “politik luar negeri Indonesia yang netral akan belum sempurna sampai dengan Uni Soviet dan Indonesia melaksanakan pertukaran perwakilan diplomatik…Pembukaan kedutaan akan memperbesar kesempatan untuk menukarkan bahan baku dari Indonesia, misalnya karet, dengan peralatan industri dari Rusia”.
Pada tanggal 9 April 1953 Dewan Perwakilan Rakyat dengan 82 suara setuju dan 42 suara tidak setuju, menyetujui resolusi O.Rondonuwu mengenai pertukaran perwakilan dengan Uni Soviet pada tahun yang sama, yaitu 1953.
Pada sidang VIII DK PBB yang dilakukan pada September 1953 di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia Soekarno secara lisan memberitahukan kepada kepala delegasi Soviet A.Y.Vyshinskiy mengenai niat pemerintah Indonesia membuka kedutaannya di Uni Soviet. Sebagai penegasannya pada 30 Nopember, Sunaryo mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Uni Soviet dimana sekali lagi dinyatakan mengenai niat pemerintah Indonesia membuka kedutaannya di Moscow dalam waktu dekat. “Saya akan sangat berterima kasih apabila Bapak Yang Mulia memberitahukan apakah usulan ini dapat diterima oleh Pemerintah Uni Soviet”.
Pada tanggal 17 Desember, Menteri Luar Negeri Uni Soviet menginformasikan Sunaryo bahwa “usulan dari Pemerintah Indonesia tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Soviet. Pada gilirannya Pemerintah Soviet siap mengirim Duta Besar Uni Soviet ke Jakarta”.
Pada upacara penyerahan surat kepercayaan kepada Kepala Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet K.E.Voroshilov di Kremlin, yang diadakan pada tanggal 13 April 1954, Duta Besar Indonesia pertama untuk Uni Soviet Subandrio atas nama pemerintahnya menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah lama mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan diplomatik, serta hubungan persahabatan yang erat diantara kedua negara. Duta Besar menekankan bahwa menjalin hubungan persahabatan yang didasari persamaan hak, baik dengan Uni Soviet maupun dengan negara-negara dan masyarakat dunia lainnya, membuka kesempatan bagi Republik Indonesia membuat hubungan erat dengan Uni Soviet dalam bidang ekonomi, yang mana akan membuka kesempatan menggunakan kemajuan teknik dan pengalaman Uni Soviet dengan tujuan menaikan taraf hidup rakyat Indonesia.
Perdana Menteri Sastroamidjoyo pada tanggal 16 Agustus 1954 melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan keputusannya mengenai pertukaran perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet. Dia memberitahukan anggotanya mengenai keikutsertaan Indonesia dalam kerja beberapa konferensi internasional. Seiring dengan keikut sertaan dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia mengirim delegasinya untuk ikut rapat Dana Moneter Internasional, MOT, konferensi mengenai permasalahan pelayaran (Ceylon), ke Konferensi Islam Ekonomi Internasional (KII) di Karachi dan pertemuan internasional lainnya.
Pada tanggal 14 September 1954 Duta Besar Luar Biasa dan Dengan Kuasa Penuh Uni Soviet di Indonesia D.A.Zhukov datang ke Jakarta. Beliau memberikan pengumuman kepada pers dimana atas nama rakyat Uni Soviet beliau menyampaikan sambutan yang hangat serta kehendak agar rakyat Indonesia memperoleh kebahagiaan, kemakmuran, dan meyakinkan bahwa “perkembangan hubungan diplomatik diantara Uni Soviet dan Republik Indonesia akan mempunyai dampak positif terhadap perluasan kerjasama negara kita dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, yang mana akan mendorong perluasan dan penguatan persahabatan, serta mengabdi pada kepentingan perdamaian dunia dan keamanan internasional”.
Pada tanggal 20 September, Duta Besar D.A.Zhukov menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Soekarno. Dalam Dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet K.E.Voroshilov secara khusus menekankan bahwa “dengan menganut politik yang mempererat hubungan antara negara-negara dan dengan keinginan mengembangkan hubungan persahabatan diantara Uni Soviet dan Indonesia, maka Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet memutuskan dan di hadapan Anda mengangkat Tuan Dmitriy Aleksandrovich Zhukov menjadi Duta Besar kami yang Luar Biasa dan Dengan Kuasa Penuh “.
Dokumen pertama, yang merupakan suatu hasil periode awal dalam hubungan diantara Uni Soviet dan Indonesia adalah Pernyataan Bersama Uni Soviet – Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 11 September 1956 di Moscow oleh Wakil Satu Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.A.Gromyko dan Menteri Luar Negeri Indonesia R. Abdulgani. Isi dokumen tersebut membuktikan bahwa hubungan didirikan atas dasar lima prinsip yang diketahui oleh seluruh dunia, yaitu saling menghormati keutuhan teritori dan kedaulatan, tidak menyerang, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, persamaan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai.

JKGR

Frigate di Koarmatim

Frigate strategis KRI OWA mengusung rudal Yakhont 

Inilah hasil jepretan Ghi, Biro Surabaya di Koarmatim, Demaga Ujung. KRI Oswald Siahaan (KRI OWA – 354), memang menarik untuk diabadikan. Kapal perang strategis TNI AL ini mengusung rudal jarak jauh Yakhont. Dan hingga kini, belum diketahui di kapal perang mana lagi rudal yang banyak dibeli tersebut dipasang.

All photos : Ghi Biro Surabaya

JKGR

“Kandidat Desain Tank Pindad”

 

Grafik: Mathias Reppenhagen

Cikarang – Hari ini saya menerima pesan dari warjagers SHU, yang menyertakan desain model tank yang modern dan futuristik. Model tank ini saya rasa merupakan state of the art.
Rekan kita SHU, juga memberikan link atas desain tank ini
Desain tank ini diupload oleh Sulistyo Rabono ke facebook dan mendapatkan respon cukup hangat.
Menurut penulisnya, bobot tank ini sekitar 45 ton, body material armor steel / silicon carbide paint / laser jammer, tidak merusak jalan. Link rantai roda pakai plyurethan di-insertkan
Modale plasma cutting /laser dan mesin las ..secara teknis cah cah cikarang mampu bikin …yang agak rumit hanya di-automation-nya saja.
Ada baiknya Pindad mengambil desain ini untuk dijadikan model Tank Nasional. Semoga pihak Pindad ada yang membaca artikel ini, dan tertarik dengan desain tank dari Sulistyo Rabono.
Bagaimana menurut anda ?

Grafik: Mathias Reppenhagen

Grafik: Mathias Reppenhagen

Australia Incar F-35B untuk LHD Canberra Class

 

F-35B

Australia mempertimbangkan untuk membeli jet tempur siluman F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) varian lepas landas pendek dan mendarat vertikal (STOVL), selain varian take-off dan landing (CTOL) konvensional yang sudah dipesan, ujar juru bicara Menteri Pertahanan Australia, David Johnston.
Juru bicara itu mengatakan kepada IHS Jane bahwa akuisisi F-35B “akan masuk dalam Buku Putih Pertahanan”, yang dijadwalkan dikeluarkan pada kuartal kedua tahun 2015.
Keterangan ini untuk menanggapi laporan media bahwa Perdana Menteri Tony Abbott telah menginstruksikan Kementerian Pertahanan untuk memeriksa kemungkinan membeli F-35B untuk beroperasi di dua kapal amfibi pendaratan helikopter (LHD) Canberra Class, yang dioperasikan Royal Australian Navy (RAN).
Satu dari dua LHD berbobot 27,800 ton itu, kini sedang menjalani uji coba. Yang kedua akan ditugaskan pada tahun 2016.
Pemerintah mengumumkan pada 23 April keputusannya untuk membeli 58 jet tempur F-35A dengan komitmen pembelian hingga 72 unit. Dua yang pertama akan dikirimkan pada akhir tahun ini, meskipun unit itu dan pengiriman berikutnya tidak akan tiba di Australia sampai akhir tahun 2018.
Tidak jelas apakah akuisisi F-35B akan di samping 72 varian CTOL atau dikurangkan dari angka tersebut.

Disain HMAS Adelaide Class Australia

Komentar
Sumber telah mengkonfirmasi ketertarikan Perdana Menteri Tony Abbott terhadap pesawat F-35B STOVL, tapi untuk itu diperlukan upgrade yang signifikan untuk LHD Canberra Class, agar bisa mengoperasikan F-35B.
Upgrade diperlukan untuk memasukkan lapisan dek tahan panas agar operasi LHD Canberra Class bisa panjang, bahan bakar tambahan dan bunker senjata, dan perangkat tambahan untuk fasilitas komando dan pengawasan, yang mana LHD sekarang masih fokus pada operasi amfibi yang melibatkan helikopter dan kapal/boat.

Integrasi Radar KRI Berkemampuan Hanud

 

KOHANUDNAS (10/10),- Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Radar Kedua, terkait pembahasan integrasi Radar KRI berkemampuan hanud dalam mewujudkan Sishanudnas yang handal, yang dihadiri oleh : Kas Kohanudnas dengan para Pejabat Kohanudnas, di ruang Rapat Makohanudnas Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (8/10).

Pada kesempatan itu Pangkohanudnas menyampaikan tentang kemampuan Kohanudnas dalam menerima data Radar yang berasal dari Radar di darat tidak mengalami kendala, sedangkan apabila data Radar yang kita terima dari KRI berkemampuan Hanud belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat mendukung Sishanudnas. Utuk itu Pangkohanudnas berupaya agar  pengintegrasian Radar yang berasal dari KRI berkemampuan Hanud ke pusat operasi pengendalian Kohanudnas dapat terlaksana, sehingga data Radar yang  dikirim dari KRI dapat diterima dengan baik.

Rapat kali ini juga dihadiri oleh PT. Aditech Matra sebagai mitra yang nantinya akan mengerjakan pemasangan peralatan Radar di setiap KRI yang memiliki kemampuan Hanud, dalam pembahasannya PT. Aditech Matra yang disampaikan oleh Bapak Sukardi menyampaikan, bahwa pemasangan peralatan guna mengintegrasikan Radar KRI berkemampuan Hanud ke pusat pengendali Kohanudnas tidak ada permasalahan, asalkan KRI yang akan dipasang peralatan antena memiliki tempat dengan diameter  2 s.d 3 M, dengan menggunakan Satelit C-Band.

TNI

Kartu Indonesia dalam Konflik Laut China

 

Pasukan TNI AL

Posisi Indonesia yang lama ‘dipandang remeh’ dalam isu senjata di Asia kini mulai berubah, kata pengamat Andi Widjajanto.
“Sekarang mereka lihat kalau Indonesia cukup serius dan pada akhir 2024 saya kira anggaran kita akan menjadi yang terbesar di ASEAN.”
Selama ini, Malaysia dan Singapura selama bertahun-tahun selalu menjadi pemimpin terdepan dalam hal belanja senjata ASEAN.
Ketegangan di Laut China Selatan akibat adu klaim teritorial dengan raksasa Asia, Cina, telah memaksa Filipina dan Vietnam turut mengasah peralatan tempurnya.
Vietnam membeli berbagai senjata dari Republik Ceko, Kanada, dan Israel serta kapal selam dari Rusia. Bahkan Vietnam dikabarkan tengah memesan peluru kendali canggih dari India.
Sementara Filipina menargetkan pembelian dua kapal penyergap baru, dua helikopter anti kapal selam, tiga kapal cepat patroli pantai ditambah delapan kendaraan serbu amfibi hingga 2017.
Seluruhnya untuk mempertahankan wilayah Laut Filipina Barat yang diperebutkan dengan China.
China sendiri, tak usah ditanya. Setelah memamerkan kegarangan kapal pengangkut sekaligus landasan pesawat (aircraft carrier) Liaoning, di perairan Dalian September lalu, China terus menumpuk perbendaharaan alutsista hingga total belanja melampaui USD100 miliar untuk pertama kalinya tahun 2012.

Paradoks ASEAN:

Secara keseluruhan laporan Institut Internasional untuk Strategi Keamanan (IISS) London menyebut besaran belanja senjata di Asia 2013 meningkat 14% lebih dibanding tahun lalu. Anomali sikap anggota ASEAN: di luar damai, di dalam berlomba membeli senjata.
Sebaliknya, angka belanja senjata di 26 negara Eropa terus turun seiring dengan krisis ekonomi yang belum pulih. Asia tengah mengalami ‘lomba senjata’ tulis seorang pengamat dalam jurnal IISS.
Peningkatan signifikan angka belanja senjata sudah muncul tahun 2012, dan menurut IISS, belanja alutsista Asia mencapai $287 miliar atau naik kira-kira 8,6% per tahun. Situasi ini tidak bisa dibilang lumrah, kata Andi Widjajanto.
ASEAN tengah menikati periode damai dengan tingkat pendapatan masing-masing negara terus meningkat dan hubungan antar negara yang makin matang.
Bahkan dalam dua tahun, 2015, 10 negara di Asia tenggara ini akan memasuki babak baru Komunitas ASEAN. “Ini sebuah paradoks, ASEAN sangat damai tapi belanja senjata malah naik pesat,” kata Andi. Pencetusnya adalah ketidakpastian di Laut China Selatan yang membuar beberapa negara ASEAN terlibat langsung dalam konflik ini seperti Filipina dan Vietnam. “Anggota melihat situasi damai justru sebagai kesempatan untuk untuk mengisi arsenal masing-masing,” tambah doktor lulusan Universitas Pertahanan di Washington ini.

Perimbangan kekuatan

Untung lah tak ada ancaman langsung konflik Laut China Selatan terhadap Indonesia.
“Indonesia itu negara netral. Sepanjang (konflik) itu tidak menular ke perbatasan kita,” kata Menhan Purnomo. Sebaliknya Indonesia juga memahami ambisi China, tambah Purnomo, yang habis-habisan mendongkrak belanja senjatanya.

Analisis Andi Widjajanto “China juga punya kelebihan uang, jadi dia harus melakukan modernisasi persenjataannya.”

Yang penting buat Indonesia dan kawasan menurut Menhan adalah adanya perimbangan kekuatan sehingga tak ada satu pihak yang lebih dominan.
“Sebetulnya itu adalah balance of power antara berbagai kekuatan di Pasifik. AS juga mengatakan: saya akan menempatkan 60% kekuatan di Pasifik pada 2020,” tambah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini. Dalam forum Forum Ekonomi Dunia di Jakarta tahun lalu, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan ASEAN sangat berharap China dan AS akan mempertahankan keseimbangan di kawasan.
Anggota ASEAN, menurut PM Lee, merasakan hubungan yang sangat baik dengan AS dan China yang berakibat pada naiknya aktivitas ekonomi, investasi dan turisme. Kedamaian diharapkan terus berlanjut agar ASEAN menikmati kemakmuran.
“Tapi semua ini bergantung pada satu hal: bahwa China dan AS tetap berhubungan baik,” tandas putra pendiri Singapura, Lee Kwan Yew, ini. “Supaya lebih mudah bagi kami untuk juga berhubungan baik dengan kedua negara.”

Kartu

Yang penting dicatat dari situasi ini menurut peneliti isu pertahanan CSIS, Iis Gindarsah, adalah Indonesia perlu terus memodernisasi alutsista agar komitmen pada politik luar negeri yang bebas aktif terpenuhi.
“Itu hanya berlaku kalau kita punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Tetap bebas aktif tanpa intervensi negara lain,” tuturnya. Konflik juga bukan semata-mata merugikan.
Indonesia yang sedang agresif mencari sumber alih teknologi persenjataan justru mendapat peluang dari China di tengah perebutan pengaruh ini. TNI Angkatan Laut awal tahun ini mengkonfirmasi kontrak pembelian rudal C-705 untuk 16 (dari 40) kapal cepat rudal (KCR) buatan PT Palindo Batam dari Cina.
Dengan kontrak ini maka PT Pindad kelak akan punya peluang untuk turut memproduksi rudal di China dan di Bandung. Gindarsah berpendapat justru di tengah konflik maka Indonesia lebih berpeluang memaksimalkan keuntungan dari hubungan dengan dua kekuatan adi daya dunia itu.
“Pemerintah harus pandai memainkan kartu sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak eksplisit pro-AS atau China,” kata Gigin.
“Kuncinya ada pada Indonesia karena lebih lebih banyak Indonesia yang tentukan bukan dua negara itu.”
 
Konsumen Senjata Terbesar Global

• AS US$682 juta (39% dari total belanja senjata dunia)
• Cina US$166 juta (9,5%)
• Rusia US$90,7 juta (5,2%)
• Inggris US$60,8 juta (3,5%)
• Jepang US$59,3 juta (3,4%)
• Total belanja alutsista dunia US$ 1.753 juta

Sumber: SIPRI World Book 2013
Source: http://www.bbc.co.uk

Saingi Tomahawk AS, India Jajal Rudal Canggih Nirbhay

India berhasil menguji tembak rudal Nirbhay yang jadi pesaing rudal Tomahawk milik AS. 

NEW DELHI - India berhasil menguji tembak rudal jelajah jarak jauh buatan dalam negeri, Nirbhay Jumat (17/10/2014). Rudal canggih India itu menjadi pesaing rudal jelajah milik Amerika Serikat (AS), Tomahawk.

Itu merupakan uji tembak rudal jelajah jarak jauh berkemampuan nuklir yang pertama kali dilakukan India. Rudal “Nirbhay” meluncur dari sebuah peluncur di fasilitas uji coba rudal di Chandipur, sebelah timur negara bagian Orissa.

”Uji tembak berhasil,” demikian laporan kantor berita India, Press Trust of India, mengutip keterangan pejabat senior pemerintah.

”Hasil dari uji tembak itu dipastikan dengan menganalisis data yang diambil dari radar dan poin telemetri,” lanjut pejabat senior India yang berbicara dalam kondisi anonim.

Tidak seperti rudal balistik lainnya, rudal “Nirbhay” memiliki sayap dan ekor sirip. Rudal ini dimaksudkan untuk multifungsi. Yakni bisa diluncurkan dari darat, laut dan udara.

Menurut NDTV, rudal canggih buatan dalam negeri India itu mampu melesat hingga 1.000 kilometer.”Yang membuat India mampu melakukan serangan jarak jauh ke dalam wilayah musuh,” bunyi laporan stasiun televisi India itu.

Rudal “Nirbhay” dianggap oleh para ahli militer sebagai rudal jelajah Tomahawk AS versi India. Kesuksesan India menguji tembak rudal canggihnya pada hari ini sekaligus untuk menebus kegagalan peluncuran rudal subsonik pada Maret 2013 lalu. Saat itu peluncuran rudal subsonik harus dibatalkan di tengah jalan setelah arahnya menyimpang dari jalur.

Sindo 

Drone Buatan AS Tercanggih di Dunia, Bagaimana dengan Drone RI?

Foto: Drone Buatan Lapan (Wiji-detikFinance)

Jakarta -Drone atau pesawat tanpa awak merupakan alat pertahanan canggih yang ada saat ini. Drone tercanggih di dunia saat ini masih diproduksi Amerika Serikat (AS) dengan harga yang cukup mahal.

"Drone itu, Pak Jokowi mengatakan harganya Rp 3 triliun/unit. Mahal karena memang alat UAV pertahanan yang dibuat Amerika. Di Amerika dia bisa mengontrol sampai ke Afghanistan dan menghancurkan musuh," kata Laksamana (Purn) Tedjo Eddy di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Sementara itu, Eddy mengakui, perusahaan lokal juga telah dapat memproduksi drone. Namun dalam hal teknologi, drone dalam negeri tidak secanggih AS.

"Kita ada industri dalam negeri yang mampu membuat drone dengan teknologi yang sudah ada. Mereka sudah hadir kemarin dan sudah diperlihatkan drone jaraknya baru 50 km, tetapi kan bisa dikembangkan," papar pria yang disebut-sebut jadi calon Menko Maritim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini.

Walaupun teknologi drone dalam negeri masih terbatas, tetapi ia tetap bangga perusahaan lokal sudah bisa memproduksi drone. Apalagi dengan harga yang lebih murah, industri drone lokal dinilai akan semakin berkembang.

"Kita sudah bisa buat itu sehingga anggaran bisa dihemat," cetus Ketua Umum DPP Ormas Nasional Demokrat ini.

Drone atau pesawat tanpa awak di dalam negeri salah satunya sudah diproduksi oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). Lapan sudah membuat pesawat tanpa awak atau disebut Lapan Surveillance Unmanned (LSU) Aerial Vehicle
Lapan sudah memulai memproduksi pesawat tanpa awak sejak 2011, seiring pengembangan program penerbangan nasional. Pesawat tanpa awak pertama yang dibuat dan dikembangkan Lapan adalah jenis Lapan Surveillance UAV-01X.

Lapan Surveillance UAV-01X adalah jenis pesawat tanpa awak berukuran kecil yang membawa kamera seberat 1,5 kg. Cara menerbangkan pesawat ini cukup hanya dilempar dan dapat mengudara selama 30 menit sepanjang 40 km, dengan daya tinggi jelajah 500 meter.

Setelah itu, Lapan kemudian mengembangkan LSU 02 dengan ukuran dan tingkat daya jelajah lebih besar dibandingkan 01X. Teknologi yang digunakan juga jauh lebih tinggi dibandingkan 01X.

Lapan Surveillance Unmanned Aerial Vehicle-02 atau LSU 02 terbang sejauh 200 kilometer dengan kecepatan terbang mencapai 100 km/jam. LSU 02 memiliki bentang sayap 2.400 mm dengan panjang beda 1.700 mm. Pesawat tanpa awak ini dapat digunakan untuk keperluan Airbone Remonte Sensing dengan tinggi daya jelajah 3.000 meter.

Detik

SBY Resmikan Markas F-16 Terbaru dan Yonif 10 Marinir

Ilustrasi (SINDOphoto)

JAKARTA - Penguatan pertahanan di wilayah perbatasan kembali ditingkatkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan pembentukan dua markas tempur terbaru, yakni Batalion Infanteri (Yonif) 10 Marinir/Satia Bhumi Yudha di Pulau Setokok, Batam, Kepulauan Riau dan Skuadron Udara 16/ Vijayakantaka Abhyasti Virayate di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekan Baru, Riau.

Peresmian Batalion Infanteri dan Skuadron Udara tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti di Akademi Militer, Magelang, Jumat (17/10/2014). Pembentukan dua kekuatan baru ini sebagai respon atas perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan multidimensional, khususnya dalam mengamankan wilayah perbatasan.

Presiden mengaku menyambut baik hadirnya kekuatan baru TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara tersebut. Menurut dia, di era modern, kekuatan angkatan udara harus semakin tanggung dan modern untuk bisa menjaga wilayah udara nasional.

Sedangkan, keberadaan Batalion Infanteri Marinir ini akan memperkuat pengamanan wilayah perbatasan, terutama di Kepulauan Riau. Skuadron Udara 16 di Pekanbaru, saat ini juga sudah siap untuk menjadi markas pesawat tempur F-16 C/D 52ID asal Amerika Serikat.

Beberapa persiapan terus dilakukan sehingga skuadron ini sempurna sebagai home base pesawat tersebut. Adapun untuk pesawatnya sendiri, sekarang ini sudah ada lima unit dari 24 unit yang dipesan.

Sementara itu, menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio, Batalion Infanteri 10 Marinir ini dibangun TNI AL sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan d kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara kawasan ASEAN.

Pembangunan ini merupakan program prioritas TNI AL sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden SBY untuk membangun dan membentuk Satuan Marinir baru di Kepulauan Riau.

Peletakan batu pertama pembangunan markas batalion tersebut telah dilakukan 5 Juni 2013 silam. Batalion Infanteri 10 Marinir yang menempati lokasi seluas 37 hektare ini merupakan salah satu lokasi strategis untuk pertahanan keamanan di wilayah perbatasan.

“Karakteristik wilayah Kepulauan Riau pada umumnya terdiri dari banyak pulau dan berbatasan dengan beberapa negara tetangga, sehingga sangat strategis untuk dibangun satuan markas pengamanan untuk pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya dalam siaran pers kepada Sindonews, Jumat (17/10/2014).

Fasilitas yang dibangun pada markas meliputi pembangunan gedung batalyon, gedung kompi markas, gedung kompi senapan, gudang senjata, rumah dinas, mess perwira, garasi angkutan, dermaga, lapangan tembak, dan helipad. Batalion Infanteri 10 Marinir di Pulau Setokok ini diperkuat dengan satuan-satuan kecil dengan keahlian khusus atau pasukan khusus.

(kri)

Sindo

Perpisahan SBY TNI/Polri

Perpisahan SBY TNI/Polri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi pengarahan kepada ribuan prajurit TNI/Polri pada perpisahan di Lapangan Sapta Marga, komplek Akmil Magelang, Jateng, Jumat (17/10). Pada acara yang diikuti sedikitnya 11.000 personel TNI/Polri tersebut SBY meresmikan pembentukan Skuadron Udara 16 (Vijayakantaka Abhyastivirayate) dan Batalyon Infanteri 10 Marinir Satria Bhumi Yudha serta Museum Paviliun 5.

 

Antara 

Jadi Batalyon Mekanis, Yonif 413 Diperkuat 13 Tank marder

Sebanyak 13 Tank Marder buatan Jerman mulai memperkuat Kompi A Batalyon Infanteri (Yonif) 413/Bremoro, yang resmi menjadi Batalyon Mekanis, Jumat (17/10/2014). (Ahmad Antoni/Koran SINDO)

SUKOHARJO - Sebanyak 13 Tank Marder buatan Jerman mulai memperkuat Kompi A Batalyon Infanteri (Yonif) 413/Bremoro, yang resmi menjadi Batalyon Mekanis, Jumat (17/10/2014).

Ke-13 Tank tersebut tiba di Markas Komando Yonif 413 Mekanis/Bremoro, Kostrad di Jalan Solo-Tawangmangu, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (17/10/2014).

Tank-tank seberat 33 ton tersebut diangkut dengan trailer khusus. Pertama, tank yang baru datang dari Surabaya, tiba pukul 09.30 WIB.

Puluhan personel TNI pun ikut mengamankan penurunan Tank Marder yang masuk ke Markas Kompi A. Tak ayal kedatangan tank-tank marder itu menjadi tontonan ratusan warga.

"Penasaran dengan tank. Saya nunggu sejak jam 08.00 WIB," ujar salah seorang warga bernama Sutarto (50).

Komandan Brigif 6/2 Kostrad, Kolonel Inf Agung Pambudi melalui Kepala Staf Brigif 6/2 Kostrad, Letkol Inf Aminton mengungkapkan bahwa, 13 tank tersebut baru saja digunakan untuk acara puncak peringatan HUT TNI ke-69 di Surabaya, Jawa Timur.

Ke-13 tank itu direncanakan akan digunakan untuk prajurit Yonif Mekanis 413/Bremoro. "Sesuai arahan Mabes TNI, dijadikan Batalyon Mekanis. Semua sudah dipersiapkan, mulai dari sumber daya manusia (SDM) dan perlengkapan," kata Aminton, Jumat (17/10/2014).

Dia menjelaskan, kedatangan 13 tank dikawal oleh dua mekanik ahli dari Jerman. Tank tersebut dalam kondisi prima, sehingga dalam waktu dekat sudah bisa dioperasikan. Dengan belasan tank itu, akan menambah alusista.

"Menambah kekuatan keamanan di Soloraya. Ada rencana untuk dikenalkan kepada warga Soloraya. Kami masih konsolidasikan soal itu. Yang penting tank yang ditunggu beberapa bulan ini, akhirnya tiba," jelasnya.

Brigif 6/2 Kostrad membawahi tiga batalyon. Yakni 411 di Salatiga, 412 di Purworejo dan 413 di Palur, Sukoharjo.

Khusus untuk 413, memang diproyeksikan menjadi batalyon khusus mekanis. Disamping kemampuan Raider, juga kemampuan dalam Tank Marders.

Sindo 

Pagi Ini, SBY Resmikan Satuan Ranger di Magelang

Foto: Istimewa

YOGYAKARTA,Pagi ini sampai tengah hari nanti, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berada di Akademi Militer (Akmil) Magelang dalam rangkaian kunjungan dua hari di DIY dan Jateng.  Di kota ini, menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai RI 1, SBY akan menyempatkan untuk meresmikan Satuan Ranger di lokasi pendidikan calon tentara tersebut.
“Di Magelang, SBY memiliki sejumlah agenda salah satunya meresmikan Satuan Ranger di Akmil,” ungkap Kepala Penerangan (Kapen) Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, Mayor Inf M Munasik, Jumat (17/10).
Selama berada di Akmil, SBY yang juga didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga akan mendengarkan paparan yang disampaikan Kasad Jendral TNI Gatot Nurmantyo.
Paparan tersebut secara garis besar menerangkan alasan perubahan Satuan Linud menjadi Satuan Ranger di bawah Kodam IV/Diponegoro. “Di lapangan Sapta Marga dan sebelum memberikan pengarahan, Bapak Presiden juga akan menyerahkan Brevet Ranger,” imbuh Munasik.
Setelah mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan di Akmil, rombongan Presiden akan bertolak kembali ke Jakarta via Bandara Adisutjipto Yogyakarta sekitar pukul 11.30 dan dilepas Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Sebelumnya, kemarin SBY beserta Ibu Negara menghabiskan waktu di Kota Jogja untuk bernostalgia kala mengunjungi Makorem 072/Pamungkas. Kebetulan medio 1995, SBY juga pernah memimpin Korem tersebut tak lebih dari setahun.
Tak hanya itu, bertempat di Gedung Agung, Yogyakarta, SBY juga mengundang 20 netizen dalam acara Kopdar Pamitan. Ke-20 pegiat sosial media itu merupakan pemenang kuis yang diadakan akun twitter milik SBY @SBYudhoyono.

Suara Merdeka

KRI Teluk Cirebon 543 patroli laut Kalbar

KRI Teluk Cirebon KRI Teluk Cirebon-543 berlayar di perairan Sungai Kapuas, di Pontianak, Kalbar, Selasa (14/10). KRI Teluk Cirebon-543 yang dilengkapi dengan meriam laras ganda kaliber 25 mm dan 37 mm serta dapat mengangkut enam tank amfibi bersama pasukan pendarat lengkap tersebut, akan melaksanakan patroli untuk menjaga keamanan laut di sepanjang perairan barat Indonesia. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang) ()

Pontianak (ANTARA News) - KRI Teluk Cirebon 543 melakukan patroli pengamanan di perairan laut Kalimantan Barat dan Indonesia umumnya, kata Komandan KRI Teluk Cirebon 543 Mayor Laut (P) Arif Prasetyo I.

"Selain melakukan operasi pengamanan perairan Kalbar dan Indonesia umumnya, kami juga siap melakukan operasi bantuan kemanusiaan, seperti operasi bantuan bencana alam tsunami," kata Arif Prasetyo I saat dihubungi Antara, Kamis.

Ia menjelaskan patroli di laut guna menekan seminimal mungkin aktivitas ilegal di laut.

"Minimal dengan kehadiran kami, bisa menekan aktivitas ilegal seperti pencurian ikan di perairan Indonesia nelayan asing," ungkapnya.

KRI Teluk Cirebon 543 dilengkapi meriam laras ganda kaliber 25 mm dan 37 mm, memiliki panjang 90,78 meter, dan lebar 11,12 meter, yakni jenis Landing Ship Tank (LST) "Class Frosch" yang dibuat di Veb Penee Werf, Wolgast, Jerman Timur tahun 1978.

Selain itu, berfungsi untuk mendukung operasi amfibi, mengangkut pasukan pendarat yang akan didaratkan ke pantai, dan juga mampu mengangkut enam tank amfibi dengan ukuran 6-7 meter serta peralatan tempur lainnya.

"KRI Teluk Cirebon bukan termasuk armada tempur maupun pemukul, namun sebagai armada pendarat dan pengangkut logistik," ungkap Arif.

KRI Teluk Cirebon 543 di bawah satuan kapal Amfibi Koarmabar, dan berinduk di Pangkalan Utama Pondok Dayung, Jakarta.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wilayah perairan Kalbar memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, seperti pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing.

Ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan asing karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arafura, dan perairan Utara Sulut.

Perairan Kalbar termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut China Selatan dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, tenggiri dan cumi-cumi.

Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut.

Antara

Tank Marder Bisa Gunakan Amunisi Penembus Baja

Tank Marder. (Saiful Munir/Sindonews).

JAKARTA - Sebanyak 28 unit Tank Marder sudah diterima TNI sejak awal September 2014.  Alat utama sistem persenjataan (alutsista) jenis tersebut digunakan Infanteri Mekanis TNI Angkatan Darat (AD).

Kendaraan tempur buatan Jerman ini dilengkapi senjata utama meriam kaliber kecil Rhein Metal MK20 RH 202 berkaliber 30 mm yang merupakan senjata otomatis dan bisa menggunakan berbagai jenis amunisi konfensional, termasuk penembus baja serta HE.

Sebagai tambahan peranti beladiri, Marder dilengkapi dengan tujuh pelontar granat kaliber 76 mm untuk melontarkan granat asap.

Tank Marder menggunakan mesin diesel MTU MB Ea-500 enam silinder berpendingin cair yang mampu menghasilkan 600 hp (tenaga kuda).

Pada varian awal Marder, mesin ini mampu memacu kendaraan hingga 75 km/jam di jalan mulus. Namun pada varian berikutnya, di mana sudah tedapat sejumlah modifikasi yang membuat berat kendaraan bertambah secara signifikan hingga mencapai sekitar 33,5 ton, sehingga kecepatan di jalan jalan raya menurun menjadi 65 km/jam.

Pada jarak tempuh 500 km, kendaraan tempur lapis baja ini hanya memerlukan sekali pengisisan bahan bakar. Kapasitas awak Tank Marder ini adalah 10 orang.

(kur)

Sindo

Presiden: TNI harus kuat dan siap hadapi tantangan baru

Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono 

 

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan TNI harus kuat agar mampu menjaga kedaulatan negara dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang berkembang di era global.

Presiden menyatakan hal itu dihadapan para prajurit TNI dan Polri serta Taruna Akademi Militer di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Jumat pagi.

"Dunia terus berubah, Indonesia kita juga terus berubah, tantangan dan anacaman yang dihadapi juga terus berekembang dari masa ke masa. Maka misi atau tugas pokok kita dan tugas kita tidaklah menjadi samekin ringan, oleh karena itu diperlukan kekuatanyang tangguh utamanya kekuatan TNI," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, meski era perang dingin antara Barat dan Timur sudah tidak ada lagi, namun dunia tetap belum stabil.

Konflik, ketegangan bahkan perang masih terjadi diberbagai penjuru dunia, mulai Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, keteganagan di Asia Timur dan berbagai belahan dunia lainnya. Ancaman insurgency (pemberontakan) dan aksi-aksi terorrisme masih terus berlanjut.

"Menunjukan dunia tidak stabil dan dunia belum dapat dikatakan damai, ancaman setiap saat datang termasuk ancaman thd negara kesatauan RI, oki Ind harus siap, TNI harus siap, Polri harus siap, kita semua harus siap," kata Presiden.

Kepala Negara menyatakan, penguatan TNI tidak hanya dengan meningkatkan kecukupan jumlah tentara, modernisasi alutsista, dan peningkatan logistik semata.

Namun juga didukung oleh strategi, taktik dan doktrin yang tepat dan peningkatan pelatihan dan pendidikan prajurit.

Presiden mengingatkan agar TNI terus menggali dan belajar dari berbagai pengalaman di dunia. Banyak negara maju yang gagal menyelesaikan peperangan meski didukung persenjataan yang canggih dan logistik yang kuat.

"Banyak negara-negara maju yang tidak berhasil benar mengatasi aksi-aksi insurgency di berbagai negara, negara maju memiliki keunggulan teknologi, memiliki kecanggihan persenjataan militer dan logistik tidak terbatas karena ekonomi kuat, tetapi ternyata seringkali mereka tidak bisa memenangkan peperangan. Ini harus kita pelajari," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono meresmikan pembentukan skuadron udara - 16 (Vijayakantaka Abhyastivirayate) dan Batalyon Infanteri - 10 Marinir Satria Bhumi Yudha yang sempat tertunda sebelumnya karena kesibukannya akhir-akhir ini.

Acara yang sekaligus perpisahan SBY sebagai presiden tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Panglima TNI Moeldoko, Kepala Kepolisian RI Sutarman, para kepala staf angkatan dan jajaran petinggi TNI.

Acara tersebut juga dihibur oleh pertunjukan drumband dari para perwira tinggi dan Taruna Akmil.

Antara

Karbol AAU Latihan Cakra Wahana Paksa

Sebanyak 100 Karbol AAU (Akademi TNI Angkatan Udara) beserta 37 Antap pendukung dan 26 personel crew, Rabu (15/10) melaksanakan kunjungan ke Lanud Sultan Hasanuddin dalam lawatannya melaksanakan latihan Cakra Wahana Paksa bagi Taruna tingkat IV Werving 2011 AAU, dipimpin langsung oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Udara Marsda TNI Sugihardjo,SE.M.M. Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Koopsau II Marsma TNI Yuyu Sutisna menyempatkan diri hadir menyambut kedatangan Gubernur AAU beserta rombongan di Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin didampingi Komandan Wing 5 Kolonel Pnb M.Tonny Haryono, Para Asisten Koopsau II dan Kosekhanudnas II serta Para Kadis dan Komandan Satuan Jajaran Lanud Sultan Hasanuddin.
Sesaat setelah tiba di Lanud Sultan Hasanuddin, para karbol langsung mengunjungi Mako Kosekhanudnas II di jalan P. Kemerdekaan Daya Makassar, kemudian kembali ke Lanud Sultan Hasanuddin untuk melihat langsung dari dekat Alutsista TNI AU yang ada di Skadron Udara 11 Wing 5 yang merupakan home base pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 dan SU-27 SKM yang diterima langsung Komandan Skadron Udara 11 Letkol Pnb David Y. Tamboto, dan Skadron Udara 5 Wing 5 home base pesawat Boeing 737 Intai Strategis dan CN 235 MPA, diterima langsung Komandan Skadron Udara 5 Letkol Pnb Bambang Sudewo.
Selain melihat dari dekat Alutsista TNI AU yang ada di skadron udara 11 dan Skadron Udara 5, para Karbol juga menerima paparan dari para perwira Skadron, tentang visi dan misi serta tugas dan tanggung jawab Lanud Sultan Hasanuddin yang merupakan Lanud dalam jajaran Koopsau II. Lanud Sultan Hasanuddin mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya dan melaksanakan pembinaan potensi dirgantara serta menyeleggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya, sesuai dengan Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor: Kep/06/II/2005 Tanggal 14 Februari 2005 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur.
Usai kunjungan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dan kegiatan foto bersama Gubernur AAU dengan para pejabat Koopsau II, Lanud Sultan Hasanuddin, Kosekhanudnas II, beserta para Ketua Pia Ardhya Garini dari masing-masing satuan, serta para Karbol AAU, kemudian menuju ke Lanud Wolter Monginsidi Kendari untuk melanjutkan pelaksanaan latihan Cakra Wahana Paksa.

TNI AU

AS Berlatih untuk Perang dengan China

Dua kapal induk dan 200 jet tempur dikerahkan untuk latihan perang.

Kapal induk AS USS George Washington 

 Para pejabat Amerika Serikat (AS) terbiasa untuk mengeluarkan retorika humas bahwa militernya tidak sedang berlatih untuk perang dengan negara mana pun, terutama China yang kini dianggap sebagai kekuatan baru dunia dari sektor keuangan maupun militer.

Namun berapa besar kemungkinan bahwa angkatan laut AS mengerahkan dua grup kapal induk lengkap dengan sedikitnya 200 jet tempur di luar pantai Guam hanya untuk main-main? "Melihat pengerahan angkatan laut AS seperti itu, sulit untuk tidak terpesona," kata wartawan BBC Rupert Wingfield-Hayes.

Hayes dalam laporannya saat berada di atas kapal induk AS USS George Washington di Guam, Selasa 14 Oktober 2014, menyebut tidak ada angkatan laut lain di dunia dengan "mainan" yang sama seperti dimiliki AS dan memamerkannya dengan cara yang mudah.

"Anda tidak akan memiliki banyak kesempatan mendapat undangan untuk berada di kapal induk bertenaga nuklir AS dan setelah tulisan ini mungkin Saya tidak akan diundang lagi," tulis Hayes, menyebut dari apa yang disaksikannya jelas bahwa AS bersiap untuk pertempuran dengan China.

Hayes mengatakan ratusan jet tempur yang diluncurkan dari atas kapal induk AS melakukan latihan yang disebut Pentagon sebagai pertempuran laut-udara. Sebuah konsep yang telah ada sejak 2009 dan spesifik didesain untuk menghadapi China.

Komandan Grup Serang 5 Laksamana Muda Mark Montgomery, mengatakan pasukan di bawah kendalinya melakukan simulasi skenario anti-akses, resistensi wilayah. "Beberapa negara telah mengembangkan senjata anti-akses, maka kita harus mengembangkan taktik, teknik, dan prosedur," kata Montgomery.

Montgomery enggan mendiskusikan latihan secara spesifik, tapi kapal induk dan jet tempur AS melakukan simulasi berbagai ancaman yang rumit dari laut, udara, ruang angkasa, dan internet.

"Secara umum dipahami bahwa beberapa negara memiliki kemampuan untuk mengalihkan atau membatasi komunikasi satelit. Jadi kita harus berlatih untuk bekerja dalam situasi dengan komunikasi yang terbatas," ucap Montgomery.

Angkatan laut China jelas belum setara dengan AS dan tidak akan dapat menyamai untuk waktu yang lama. Tapi China telah mengembangkan berbagai senjata yang didesain untuk menghadapi kapal induk AS. Termasuk kapal selam, rudal supersonik jarak jauh.

China juga mengklaim telah memiliki teknologi rudal balistik yang sangat akurat dalam mengejar sasaran. Mereka sebut sebagai pembunuh kapal induk. Rudal itu disebut dapat melakukan manuver untuk mengenai sasaran yang bergerak.

Selama satu dekade terakhir China berusaha memberikan persepsi pada internasional, bahwa munculnya China sebagai kekuatan baru tidak akan menjadi ancaman bagi dunia. Hingga Xi Jinping menjadi presiden pada 2013, yang membawa beberapa perubahan signifikan.

China kini mulai mempertegas klaim wilayah maritimnya. Kapal-kapal China secara agresif melakukan patroli di dekat pulau Senkaku atau Diaoyu di Laut China Timur yang selama ini dikuasai Jepang.

Pada Agustus lalu, sebuah jet tempur China terlibat konfrontasi dengan pesawat mata-mata AS di atas Laut China Selatan. Montgomery mengatakan insiden itu membuat peran angkatan laut AS di kawasan semakin vital.

Dia mengklaim bahwa AS telah menjadi kontributor tunggal yang menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik dalam 70 tahun terakhir. Para pemimpin China dipastikan bakal tidak setuju dengan pernyataan itu. Beijing sejak lama ingin mendominasi wilayah sekitar perairannya.

Jika AS berusaha untuk menghentikan keinginan itu, maka potensi konflik bukan lagi sesuatu yang akan mudah diperdebatkan. Beberapa negara seperti Jepang, Filipina dan Vietnam telah mengisyaratkan dukungan bagi AS, sekalipun itu akan membuat dominasi AS di Asia semakin tidak terbatas. (ita)

Viva 

Hari Kesehatan TNI-AL 2014

 
 Sejumlah prajurit Korps Kesehatan Marinir TNI-AL membopong rekannya yang terluka di medan tempur kedalam tank amphibi jenis Landing Vehicle Track (LVT)-7 ketika simulasi evakuasi medis disela-sela peringatan Hari Kesehatan TNI-AL (Harkesal) 2014 di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jatim, Kamis (16/10). Harkesal 2014 tersebut mengambil tema "Dilandasi Semangat Harkesal 2014, Kita Siapkan Personel TNI AL Yang Sehat Guna Mendukung World Class Navy". 

Seorang prajurit Korps Kesehatan Marinir TNI-AL membopong rekannya yang terrluka di medan tempur ketika simulasi evakuasi medis disela-sela peringatan Hari Kesehatan TNI-AL (Harkesal) 2014 di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jatim, Kamis (16/10). Harkesal 2014 tersebut mengambil tema "Dilandasi Semangat Harkesal 2014, Kita Siapkan Personel TNI AL Yang Sehat Guna Mendukung World Class Navy". 

Seorang prajurit Korps Kesehatan Marinir TNI-AL melakukan evakuasi medis udara pada rekannya yang terluka menggunakan pesawat heli Bell milik Skuadron Udara 400 Wing Udara-1 Puspenerbal ketika simulasi evakuasi medis disela-sela peringatan Hari Kesehatan TNI-AL (Harkesal) 2014 di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jatim, Kamis (16/10). Harkesal 2014 tersebut mengambil tema "Dilandasi Semangat Harkesal 2014, Kita Siapkan Personel TNI AL Yang Sehat Guna Mendukung World Class Navy".
Antara