Jakarta, Pembentukan National Security Council mendesak untuk segera dilaksanakan. Presiden, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri menjadi bagian di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan strategi pertahanan sinkron dengan kebijakan luar negeri.
“Normalnya, negara-negara di dunia ini memiliki National Security Council. Inilah yang akan merumuskan kepentingan nasional kita apa. Dari situ, kebijakan dan strategi pertahanan kita dibuat,” ujar pengamat militer Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, kepada JMOL, beberapa waktu lalu.
Connie menyebut, saat ini, politik luar negeri Indonesia, thousands friends zero enemy tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan kekuatan militer oleh Kementerian Pertahanan melalui Minimum Essential Force (MEF).
“Thousands friends zero enemy berarti kita tidak memandang ancaman kita apa dari luar. Ini antitesis kebijakan Dephan, Minimum Essential Force,” kata Connie.
Ia menjelaskan, Presiden, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri dapat duduk bersama, merumuskan kepentingan nasional. Dari situ didapatkan arah pengembangan postur TNI ke depan. Pembentukan National Security Council menjadi agenda mendesak pemerintahan selanjutnya.
“MEF kita yang sekarang masih kebalik cara berpikirnya. Ada uang sekian, harus dihabiskan dengan beli apa. Makanya kita beli tank,” pungkas Connie.
jurnal maritim
