“Saya sudah berkomunikasi dengan Komisi I DPR RI, untuk pesawat udara harus baru. Pengadaan yang akan datang harus baru, kecuali yang sudah terlanjur (proses pengadaannya),” kata Gatot di
Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7) malam.
Hal itu dikatakan Gatot usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI.
Dia menjelaskan pesawat udara berbeda dengan alutsista yang berada di darat yang bisa diperbaiki di tempat apabila ditemukan kerusakan.
Namun, menurut dia, apabila pesawat mogok atau rusak ketika terbang maka akan hancur seperti beberapa kejadian kecelakaan pesawat milik TNI.
“Apabila pesawat mogok maka hancur sehingga komitmen saya dan Komisi I DPR RI untuk pesawat udara harus yang baru,” katanya.
Gatot menjelaskan Indonesia bukan negara kaya, namun semua alutsista yang sudah usang harus ditinggalkan dan diganti dengan yang baru agar operasional TNI bisa berjalan.
Dia mengatakan pembelian alutsista dari luar negeri harus memiliki transfer teknologi sehingga lambat laun Indonesia bisa memproduksi secara mandiri dan tidak tergantung dengan negara lain.
“Alutsista yang dimiliki Indonesia ada yang lama dan baru. Yang lama masih kami gunakan namun harus dipelihara,” katanya.
Dia menjelaskan kategori pesawat ada dua yaitu layak terbang atau tidak layak. Gatot mencontohkan pesawat Hercules produksi tahun 1964 masih digunakan Singapura dan Bangladesh, namun dilakukan sistem pemeliharaan secara berkesinambungan.
“Sistem pemeliharaannya setiap 50 jam terbang ada opname dan pengecekan lalu per tiga tahun dan per enam tahun dilakukan cek,” katanya.
Saat ini, menurut dia, ada 12 pesawat hercules tahun 1964 dan 12 dari produksi tahun 1975 ke atas. Dia mengatakan tidak mungkin menghentikan operasi pesawat Hercules tersebut meskipun dengan alasan pesawat sudah uzur.
“Apabila itu (pesawat Hercules) lalu kita mau menggunakan apa,” katanya.
Sebelumnya Komisi I DPR RI memberikan persetujuan pengangkatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Jakarta, Rabu (1/7). (Antara)
