Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa segala bentuk kerjasama militer antara Australia dan Indonesia masih dihentikan sampai saat ini. Termasuk kerjasama bidang keamanan, dalam
hal patroli perbatasan bersama dalam penanggulangan imigran ilegal. "Posisi dan arahan Presiden masih
sama. Dihentikan kerjasama militer, bidang keamaman, termasuk patroli bersama," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Jakarta, Sabtu (11/1).
Presiden SBY telah memerintahkan untuk menghentikan kerjasama operasi militer terkait dengan penyelundupan imigran gelap ke Australia. Penghentian itu menyusul kegiatan penyadapan yang dilakukan
Australia terhadap Presiden SBY. Hubungan kedua negara kembali memanas ketika kapal patroli AL Australia memasuki wilayah perairan Indonesia hingga mendekati tujuh mil dari Pulau Rote, NTT, saat
menghalau para imigran gelap. Namun, Panglima TNI Jenderal Moeldoko justru mempersilahkan
upaya Australia mengembalikan manusia perahu (boat people) yang hanya diangkut oleh kapal berawak warga Indonesia ke Australia. Hal itu tentu berbeda dengan Menlu Marty Natalegawa yang tetap berpandangan bahwa Australia telah melanggar kedaulatan NKRI. Moeldoko tidak sedikit pun menyebut bahwa langkah taktis yang dilakukan Australia dengan mengembalikan manusia perahu tersebut, sebagai
sebuah tindakan melanggar kedaulatan NKRI.
