Pages

Monday, 25 November 2013

Singapura-Korsel Bantu Sadap RI, Komisi I: Tak Ada Teman Sejati

Dalam praktik hubungan internasional, kawan pun bisa jadi lawan.


Menlu Australia Julie Bishop dan Menlu AS John Kerry.
Menlu Australia Julie Bishop dan Menlu AS John Kerry.
Komisi I DPR yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, dan luar negeri tak heran jika Singapura, Korea Selatan, dan Jepang membantu Australia dan Amerika Serikat menyadap Indonesia. Informasi soal keterlibatan ketiga negara sekutu AS dalam operasi penyadapan terhadap Indonesia diungkap oleh Edward Snowden melalui dokumen yang lagi-lagi ia bocorkan.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyatakan, pemerintah RI harus betul-betul paham bahwa tidak ada negara yang benar-benar bisa menjadi sahabat dalam praktik hubungan internasional. “Jadi kalau RI masih menganut pandangan zero enemy, ya kita akan jadi objek penyadapan semua pihak. Lalu apa kita mau marah dengan semua negara?” kata Mahfudz.

Politisi PKS itu mengatakan, setiap negara yang memiliki aliansi dengan AS pasti akan melakukan berbagai cara untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya tentang Indonesia, meski sesungguhnya mereka punya kerjasama formal dengan RI.

Sejak awal, menurut Mahfud, Australia tidak sendirian dalam memata-matai Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia. Australia adalah bagian dari operasi intelijen ‘Five Eyes’ yang juga mencakup AS, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Oleh sebab itu, kata Mahfudz, AS pasti akan menyalurkan informasi intelijennya kepada keempat negara 'Five Eyes' lainnya, begitu pula sebaliknya.

“Berdasarkan satu aliansi ini, informasi yang didapat Australia akan dibagi ke empat negara lainnya. Dalam perkembangannya, 'Five Eyes' mengembangkan jaringan kerjasamanya ke kelompok ketiga,” ujar Mahfudz. Menurutnya, saat ini operasi intelijen 'Five Eyes' telah berkembang ke 12 negara.

Untuk di Asia misalnya, kata Mahfudz, Singapura dan Korea Selatan kerap dilibatkan dalam operasi-operasi intelijen AS karena ada aliansi politik dan militer antara AS dan negara-negara itu. Oleh sebab itu Komisi I DPR meminta RI segera mengoreksi kebijakan ‘zero enemy’ yang selama ini dipegang pemerintahan SBY. (eh)

viva.co.id