Pengunjung memadati stand pameran yang memajang berbagai produk PT. Pindad pada pameran Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/8).
Jakarta -
Direktur Utama PT Pindad Tri Hardjono mengatakan, tahun ini,
perusahaanya menargetkan pendapatan Rp 2 triliun. "Meski sempat tergerus
rugi kurs akibat anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Pindad
masih bisa meraup pendapatan Rp 1,8 triliun pada 2013," katanya di
Bandung, Rabu, 26 Maret 2014.
Menurut Tri, target rencana kerja pemerintah sekitar Rp 1,8 triliun sudah tercapai. Untuk mencapai target itu, Pindad mengandalkan penjualan alat utama sistem senjata pesanan pemerintah. "Tapi kami juga tidak mengurangi order nonmiliter, seperti bahan peledak komersial, transprotasi, dan sebagainya," ujarnya.
Tri menyatakan, mulai tahun ini, Pindad akan melepaskan produk baru untuk sistem senjata dan amunisi besar. Harapannya, kendaraan tempur produksi Pindak, Anoa, juga masih menjadi primadona TNI Angkatan Darat. "TNI AD masih membutuhkan cukup banyak alutsista untuk rencana pengembangan batalion infanteri mekanis," katanya.
Pindak, kata Tri, harus menjaga keseimbangan dari dua program utamanya, yakni sebagai BUMN harus cari untung dan sebagai industri pertahanan harus bisa mandiri. Jadi, dalam lima tahun ke depan, penguatan bisnis nonmiliter harus terus tumbuh. "Ini yang sedang kita kejar dan kembangkan ke depan," ujarnya
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin optimistis target pengerjaan pesanan pemerintah untuk menggenapi target modernisasi alutsista 2010-2014 tuntas tahun ini. “Saya kira sudah masuk target, tinggal mengirimnya, mendistribusikan hasil dari produksi ini. Kami punya (waktu untuk) memfinalkan sampai 5 Oktober 2014," katanya saat berkunjung ke PT Pindad, Bandung. Dia datang ke Pindad mewakili High Level Committee untuk mengecek perkembangan proyek modernisasi alutsista milik TNI.
Menurut dia, target modernisasi alutsista pada Rencana Strategis 2010-2014 itu menjadi salah satu target kerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua. Komite tingkat tinggi yang berasal dari unsur Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPKP bertugas mengecek pesanan alutsista pemerintah yang tengah digarap sejumlah BUMN Strategis Indonesia. “Kami mengecek kualitas pembiayaan, pengadaan, dan pengawasan, apa betul ini on the track atau under,” katanya.
Tempo
