Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) Marciano
Norman (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi 1 DPR, Mahfudz Sidiq
(kanan) usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).
JAKARTA – Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq
mengatakan Indonesia belum memodernisasi peralatan radar militer pantai
dan udara. Sebab menurutnya Indonesia masih berfokus pada pengadaan
alutsista utama (senjata dan kendaraan tempur).
“Untuk Angkatan Udara alutsista pendukungnya masih radar lama dan belum semua pangkalan udara militer dilengkapi radar,” kata Mahfudz Siddiq ketika dihubungi Republika, Senin (31/3).
Mahfudz mengatakan sebagian besar radar militer Indonesia sudah tidak berfungsi optimal. Ini karena radar yang digunakan sudah tidak moderen. Menurut Mahfudz anggaran alutsista sebesar Rp 120 triliun selama 2009 sampai 2014 tidak memadai.
“Memang diakui dalam rencana strategi (renstra) 2014 belum bisa biayai radar militer,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengusulkan agar ada peningkatan anggaran alutsista periode 2014 – 2019. Mahfudz mengatakan modernisasi radar militer udara dan pantai sudah tidak bisa ditunda. Pasalnya lalulintas udara dan perairan Indonesia sudah semakin padat.
“Saya usulkan belanja alutsista periode berikut Rp 200 triliun,” katanya.
Mahfudz menolak belanja alutsista TNI tidak tepat guna. Dia menjelaskan fungsi alutsista tidak optimal karena belanja alutsista tidak dilakukan dalam paket menyeluruh. Mahfudz mencontohkan, saat membeli pesawat Sukhoi, Indonesia tidak sekaligus membeli persenjataan Sukhoi. “Pembeliannya bertahap karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Republika
“Untuk Angkatan Udara alutsista pendukungnya masih radar lama dan belum semua pangkalan udara militer dilengkapi radar,” kata Mahfudz Siddiq ketika dihubungi Republika, Senin (31/3).
Mahfudz mengatakan sebagian besar radar militer Indonesia sudah tidak berfungsi optimal. Ini karena radar yang digunakan sudah tidak moderen. Menurut Mahfudz anggaran alutsista sebesar Rp 120 triliun selama 2009 sampai 2014 tidak memadai.
“Memang diakui dalam rencana strategi (renstra) 2014 belum bisa biayai radar militer,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengusulkan agar ada peningkatan anggaran alutsista periode 2014 – 2019. Mahfudz mengatakan modernisasi radar militer udara dan pantai sudah tidak bisa ditunda. Pasalnya lalulintas udara dan perairan Indonesia sudah semakin padat.
“Saya usulkan belanja alutsista periode berikut Rp 200 triliun,” katanya.
Mahfudz menolak belanja alutsista TNI tidak tepat guna. Dia menjelaskan fungsi alutsista tidak optimal karena belanja alutsista tidak dilakukan dalam paket menyeluruh. Mahfudz mencontohkan, saat membeli pesawat Sukhoi, Indonesia tidak sekaligus membeli persenjataan Sukhoi. “Pembeliannya bertahap karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Republika
