JAKARTA -
Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie mengatakan Kepala Badan
Intelijen Negara (BIN) tidak mengetahui apa-apa dan cara kerja anak
buahnya yang ditugaskan di Papua. Makanya, setiap kali terjadi peristiwa
kekerasan selalu Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dituding sebagai
pelakunya.
"Tulis ini. Saya katakan, Kepala BIN itu ngawur. Dia kan tidak tahu kerja anak buahnya di Papua. Karena itu, apa pun bentuk tindak kekerasan yang terjadi di Papua selalu OPM yang disalahkan," kata Jimmy Demianus Ijie, dalam diskusi Pilar Negara, bertema 'Kekerasan Papua dan Upaya Penyelesaiannya', di gedung Perpustakaan MPR, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/3).
Menurut Jimmy, inti gejolak sosial di tanah Papua akhir-akhir ini sesungguhnya lebih disebabkan karena ketidak-adilan yang terjadi terus-menerus. "Bahwa ada gerakan OPM, itu iya. Tapi tidak selalu OPM yang bikin kekerasan," tegasnya.
Bicara masalah ketidak-adilan lanjut Jimmy, jangan hanya dilihat dari sisi masyarakat Papua yang selalu dicurigai sebagai pihak yang setiap saat ingin ke luar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Papua saat ini lebih Pancasilais dibanding dengan saudara-saudaranya yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia sebab di Papua tidak ada pembakaran rumah-rumah ibadah. Bahkan orang Aceh pun bisa jadi anggota DPD dari pemilihan Papua," ungkapnya.
Lebih lanjut dia juga mengkritisi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan rakyat Indonesia yang berjanji akan menyelesaikan konflik di tanah Papua dengan hati.
"Yang terjadi malah sikap hati-hati dan mencurigai setiap aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat. Mestinya Jakarta jangan takut dialog dan jangan dialog karena ketakutan," tegasnya.
Dikatakannya, Papua itu menginginkan merdeka dalam bingkai NKRI. Hanya itulah satu-satunya cara terbaik harus ditempuh. Jadi kuncinya adalah dialog.
Terakhir Jimmy Demianus Ijie menyesalkan sikap pemerintah yang hingga ini tidak pernah mau menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan militer masa lalu di tanah Papua.
"Pemerintah mengakui ribuan warga Papua mati ditangan militer, tapi tidak satu pun di antara Presiden RI yang secara negarawan menyampaikan kata maaf kepada masyarakat Papua," ujar Jimmy politisi PDI Perjuangan itu. (fas/jpnn)
"Tulis ini. Saya katakan, Kepala BIN itu ngawur. Dia kan tidak tahu kerja anak buahnya di Papua. Karena itu, apa pun bentuk tindak kekerasan yang terjadi di Papua selalu OPM yang disalahkan," kata Jimmy Demianus Ijie, dalam diskusi Pilar Negara, bertema 'Kekerasan Papua dan Upaya Penyelesaiannya', di gedung Perpustakaan MPR, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/3).
Menurut Jimmy, inti gejolak sosial di tanah Papua akhir-akhir ini sesungguhnya lebih disebabkan karena ketidak-adilan yang terjadi terus-menerus. "Bahwa ada gerakan OPM, itu iya. Tapi tidak selalu OPM yang bikin kekerasan," tegasnya.
Bicara masalah ketidak-adilan lanjut Jimmy, jangan hanya dilihat dari sisi masyarakat Papua yang selalu dicurigai sebagai pihak yang setiap saat ingin ke luar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Papua saat ini lebih Pancasilais dibanding dengan saudara-saudaranya yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia sebab di Papua tidak ada pembakaran rumah-rumah ibadah. Bahkan orang Aceh pun bisa jadi anggota DPD dari pemilihan Papua," ungkapnya.
Lebih lanjut dia juga mengkritisi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan rakyat Indonesia yang berjanji akan menyelesaikan konflik di tanah Papua dengan hati.
"Yang terjadi malah sikap hati-hati dan mencurigai setiap aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat. Mestinya Jakarta jangan takut dialog dan jangan dialog karena ketakutan," tegasnya.
Dikatakannya, Papua itu menginginkan merdeka dalam bingkai NKRI. Hanya itulah satu-satunya cara terbaik harus ditempuh. Jadi kuncinya adalah dialog.
Terakhir Jimmy Demianus Ijie menyesalkan sikap pemerintah yang hingga ini tidak pernah mau menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan militer masa lalu di tanah Papua.
"Pemerintah mengakui ribuan warga Papua mati ditangan militer, tapi tidak satu pun di antara Presiden RI yang secara negarawan menyampaikan kata maaf kepada masyarakat Papua," ujar Jimmy politisi PDI Perjuangan itu. (fas/jpnn)
Sumber : JPNN
