"Sebelumnya sudah melalui diskusi panjang."
Panglima TNI Jenderal Moeldoko
Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengubah nama KRI Usman-Harun.
Menurutnya, nama KRI Usman-Harun sudah melalui diskusi panjang, dan sudah diputuskan sejak 12 Desember 2012 lalu.
"Nama ini sudah diputuskan 2012-12-12. Sebelumnya sudah melalui
diskusi yang panjang, tidak ada korelasinya dengan perkembangan situasi
saat ini," ujar Moeldoko di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 10 Februari
2014.
Moeldoko keberatan jika Usman-Harun dianggap sebagai teroris. "Saya
tidak menerima kalau Usman-Harun dinyatakan sebagai teroris. Dia adalah
aktor negara, bukan aktor non state, orang dia seorang marinir," jelas
dia.
Moeldoko menjelaskan belum ada yang berubah terkait kerjasama
militer Indonesia-Singapura pasca protes penamaan KRI itu. TNI juga
tetap melakukan pengamanan di Selat Malaka.
"Selama ini belum ada yang berubah, nanti kita lihat perkembangan
situasi. Prinsipnya Panglima TNI akan bekerja sama dengan siapapun
dengan baik, tetapi kalau sudah berkaitan dgn kedaulatan negara no way.
Kita punya sikap yang jelas dan tegas," kata dia.
