MBT Leopard. (Foto: KMW)
5 Juli 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia berencana membeli 100 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan Indonesia. Pengadaan MBT Leopard ini telah direncanakan sejak akhir tahun lalu dan awalnya akan dilakukan dari Belanda akan tetapi menimbulkan pro dan kontra termasuk di internal Belanda sendiri. Akhirnya kementerian pertahanan merencanakan membeli tank Leopard dari Jerman.
IMPARSIAL (the Indonesian Human Rights Monitor) menilai bahwa membangun kekuatan pertahanan Indonesia dengan memodernisasi alat utama sistem persenjataan merupakan sebuah kebutuhan. Meski demikian, penting dicatat bahwa pengadaan armada tempur bagi penguatan pertahanan Indonesia harus diletakkan sebagai kelanjutan dari kebijakan dan strategi pertahanan, doktrin, kapasitas dukungan anggaran, dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia dan harus dilakukan secara transparan serta akuntabel.
IMPARSIAL (the Indonesian Human Rights Monitor) memandang bahwa langkah pemerintah (Kemhan) untuk pembelian 100 MBT Leopard adalah tidak tepat. Lebih dari itu, sudah banyak penilaian dari berbagai kalangan baik itu DPR, purnawirawan TNI, pengamat militer serta kelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa pembelian tank Leopard tidak urgent dan banyak kendala operasional yang harus dihadapi jika nanti di gunakan di Indonesia, baik itu kendala geografis, kendala infrastruktur dan doktrin serta komponen pendukung lainnya yang belum siap.
Di tengah terbatasnya anggaran negara dan fakta krisis ekonomi global maka menjadi penting untuk DPR dan pemerintah untuk berhati-hati dan lebih cermat lagi dalam pengalokasian anggaran untuk pertahanan. Membuat skala prioritas yang bertahap dan berjenjang dalam melakukan modernisasi alutsista menjadi keharusan yang perlu dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Sehingga pembelian alutsista benar-benar di dasarkan atas kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia dan bukan di dasarkan atas kebutuhan politis apalagi jika ditujukkan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elit di pemerintahan. Apalagi transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan masih belum baik dan masih patut dipertanyakan.
Penguatan matra darat memang tetap harus dilakukan. Namun pemerintah harus mencermati kondisi geografis, infrastruktur, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan kavaleri TNI dengan jenis medium dan light tank. Terlebih lagi ini sejalan dengan keinginan industri pertahanan di dalam negeri yang juga akan mengembangkan pembuatan tank jenis medium dan ringan bekerja sama dengan beberapa negara lain. Penambahan tank jenis medium dan ringan akan jauh lebih efektif dan bermanfaat ketimbang 100 MBT yang kemungkinan besar akan sulit dioperasikan di Indonesia.
Oleh karena itu, IMPARSIAL (the Indonesian Human Rights Monitor) mendesak kepada pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI untuk mendengarkan aspirasi publik. DPR selaku reprersentasi rakyat diharapkan untuk tetap konsisiten menolak rencana pembelian 100 MBT Leopard dan menekankan kepada pemerintah untuk memprioritaskan pengadaan armada tempur yang selaras dengan kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia.
Sumber: Imparsial
