JAKARTA •
Korupsi dan anarkisme jika dibiarkan tanpa penegakan hukum, maka akan
menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu
dalam setiap tindakan anarkisme seperti di Kendal, Jawa Tengah yang
melibatkan Front Pembela Islam (FPI) dan rakyat, otak intelektualnya
harus ditangkap dan dijatuhi sanksi hukum yang tegas. Demikian pula
tindakan korupsi, hukum harus ditegakkan terhadap siapapun tanpa tebang
pilih."Korupsi dan tindakan anarkisme itu kalau dibiarkan akan mengancam desintegrasi bangsa. Maka penegakan hukum menjadi satu kewajiban. Juga anarkisme yang terjadi di Kendal, Jawa Tengah dan daerah lainnya harus dibongkar sampai otak intelektualnya, karena kasus itu tidak berdiri-sendiri," tandas Ketua MPR RI Sidarto Danusoebroto dalam dialog 'Peran 4 Pilar dalam perbedaan dan keberagaman dalam proses demokratisasi' bersama anggota Komisi I DPR RI FPG Nurul Arifin, dan Sekjen Kerukunan Beragama John N Palingi di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (29/7).
Kemaksiatan memang tetap terjadi di mana saja, namun siapapun kata Sidarto tidak boleh melakukan sweeping secara sewenang-wenang, karena hal itu menjadi tugas aparat kepolisian. "Apalagi selain merusak tempat, pemiliknya dianiaya, dan perusakan lainnya, jelas ini melanggar hukum dan aparat harus menindak tegas. Jangan sampai ada pembiaran aparat negara," ujarnya.
Untuk itulah lanjut Sidarto, perlunya sosialisasi 4 pilar bangsa untuk menyatukan keragaman sebagai satu kekayaan bangsa ini, karena bangsa ini memang lahir dalam kebhinnekaan. "Pancasila sebagai ideologi dan fondasi bangsa, UUD 1945 sebagai tiang betonnya, NKRI sebagai atapnya, dan isi rumahnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau semua itu tidak dikawal dengan baik, maka NKRI akan tinggal sejarah," tegas politisi PDIP itu.
Selain itu menurut Sidarto, negara yang besar ini jangan dibiarkan digerogoti asing seperti PT Freeport di Papua, di mana Indonesia tidak mengetahui jenis apa saja yang ditambang selain emas selama puluhan tahun tersebut. "Selain emas katanya masih ada 5 jenis tambang lainnya yang selama ini tak pernah diketahui. Berarti ada korupsi dalam penambangan kekayaan bangsa ini. Ini tak boleh dibiarkan," ungkapnya.
Oleh sebab itu dia mengusulkan perlu kajian yang mendalam terkait distribusi kekuasaan khususnya dalam pelaksanaan otonomi darah, di mana pemerintah pusat makin tidak berwibawa, konflik dan kewenangan pemerintah daerah juga tak bisa dikendalikan, maka harus ditata kembali, agar bangsa ini tetap dalam kerangka NKRI dan sejahtera.
Nurul Arifin sependapat jika koruptor menjadi biang rusaknya pembangunan bangsa ini. Sebab, dengan korupsi semua program pembangunan terhambat bahkan tidak jalan. "Contohnya infrastruktur di daerah, yang seharusnya sebagai jalan transportasi bagi petani dan nelayan untuk mengangkut hasil panennya ke pasar, menjadi terganggu akibat dikorupsi," katanya.
Karena itu Nurul meminta semua elemen bangsa ini menjadikan 4 pilar bangsa khususnya Pancasila itu sebagai ideologi kerja (working ideology), sehingga tak sebatas dihafap di mulut, melainkan dilaksanakan secara bertanggung jawab melalui sebuah jalan politik yang disebut demokrasi, untuk kesejahteraan rakyat. "Jadi, Pancasila itu harus menjadi ideologi kerja bagi seluruh elemen bangsa ini. Menjadi wadah bagi multi kultural. Kalau tidak maka akan mengancam eksistensi NKRI," tuturnya.(Rully/Kartoyo DS)
suarakarya online
