"Kalau dilihat aktor politiknya adalah melibatkan Inggris dan Australia, dan juga Amerika Serikat, sangat mungkin memang ada kepentingan seperti itu," kata Analis politik Mayjen TNI (Pur) Glenny Kairupan, M.Sc kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Glenny merupakan mantan perwira Direktorat B urusan luar negeri Badan Intelejen Stategis (BAIS) TNI.
Kabar mengenai penyadapan itu dilansir Sydney Morning Herald, Jumat (26/7), yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata melalui penyadapan saat pertemuan Puncak G20 di London pada 2009..
Menurut Glenny, pada prinsipnya komunikasi melalui udara bisa disadap.
Mantan pengajar di Lemhannas itu mengatakan saat ini adalah era "perang teknologi" sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan pengamanan dalam konteks teknologi.
"Kita juga mesti kemampuan untuk melakukan jamming dan mengganggu komunikasi pihak yang menyadap," katanya.
Ia menjelaskan, sewaktu era pemerintahan Presiden Soeharto, pengamanan terkait pembicaraan rahasia dan penting seorang kepala negara dilakukan oleh BAIS.
"Namun, apakah peran itu masih ada, saya juga tidak mengetahui secara persis," kata Glenny Kairupan, yang satu angkatan dengan SBY saat di Akmil 1973.
Diakuinya bahwa London/Inggris, terkenal dalam dunia sadap-menyadap dalam kaitan intelijen dan diplomatik, sehingga tidak mengherankan muncul peristiwa yang menimpa kepala negara Asia, termasuk SBY.
Mengenai bagaimana mengantisipasinya, ia menekankan pentingnya simpul-simpul pengamanan presiden meyakinkan bahwa pembicaraan melalui telepon hendaknya dilakukan hanya untuk yang disebutnya "janjian ketemu di suatu tempat".
"Jadi, pembicaraan telepon tidak pada konten atau substansi strategis, itu paling tidak upaya untuk menghindari substansi pembicaraan strategis disadap," katanya.
antaranews