"Itu hanya pesawat untuk memantau. Mudah".
Ilustrasi Drone
- Presiden terpilih Joko Widodo berniat mendatangkan drone atau pesawat terbang tanpa awak dari luar negeri. Namun, Kepala Staf Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), M Said Didu menilai rencana tersebut lebih baik dibatalkan karena industri dalam negeri, PT Dirgantara Indonesia bisa membuatnya.
"Drone yang diinginkan Jokowi itu kan hanya pesawat untuk memantau. Itu mudah. Indonesia bisa membikinnya. Jadi, sebetulnya tidak perlu impor dari luar," kata Said.
Menurut Said, drone itu bukan pesawat yang begitu dahsyat. Universitas dalam negeri pun bisa melakukan riset-riset untuk pengembangan drone tersebut.
"Drone itu kan gampang. Itu orang-orang saja yang membesarkan dengan menyebut drone agar kelihatan keren, ibaratnya itu kan cuma pesawat mainan," ujarnya.
Yang penting, saat ini, lanjut Said, presiden baru nanti harus mengerti dengan pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tengah dibangun dalam rancangan strategis jangka panjang. Melalui upaya ini, proses modernisasi alutsista dan pengembangan industri pertahanan negara semakin maju.
"Kalau pemimpinnya nanti adalah Jokowi-Jusuf Kalla, saya rasa Pak JK yang lebih siap dan cepat untuk melanjutkan program pertahanan ini," katanya.
Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Sisriadi menyampaikan, pemerintah telah memutuskan untuk pengadaan pesawat terbang tanpa awak (PTTA) sebanyak satu skuadron atau 16 pesawat untuk TNI AU. Separuhnya diproduksi oleh PT DI.
"Jadi, kita pengadaan drone itu sebanyak 16 unit. Delapan buatan dalam negeri dan delapan lagi diimpor. Sekarang sudah empat drone Wulung. Dari PT DI dua unit dan dari Filipina dua unit," terangnya. (art)
