NUNUKAN-(DM) : Anggota MPR
mengunjungi patok perbatasan nomor 3 Indonesia-Malaysia di Desa
Ajikuning Kecamatan Sebatik Tengah, Nunukan Kalimantan Timur, Rabu.
Rombongan anggota MPR RI pimpinan Wakil Ketua Ahmad Farhan Hamid melihat langsung patok nomor 3 yang selama ini dikenal dan telah banyak dikunjungi pejabat Provinsi Kaltim hingga pemerintah pusat seperti Wakil Presiden Boediono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Meutiah Hatta dan sejumlah menteri.
Ketua Fraksi Partai demokrat MPR Jafar Hafsah di Sebatik, Rabu, mengatakan, perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan garis lurus dan tidak mengikuti jalur lain seperti sungai dan lain-lainnya.
"Menariknya tapal batas kita di sini, karena wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia berada di pulau kecil yang merupakan garis lurus tanpa mengikuti jalur sungai," ujar saat berada di patok perbatasan nomor 3 Pulau Sebatik.
Jafar menilai wilayah perbatasan adalah beranda terdepan Negara Kesatuan RI (NKRI) sehingga harus mendapatkan perhatian khusus.
Dia meminta Pulau Sebatik mendapat status kabupaten atau kota sehingga dapat mempercepat pembangunan beranda terdepan negara di Pulau Sebatik itu.
Rombongan anggota MPR RI pimpinan Wakil Ketua Ahmad Farhan Hamid melihat langsung patok nomor 3 yang selama ini dikenal dan telah banyak dikunjungi pejabat Provinsi Kaltim hingga pemerintah pusat seperti Wakil Presiden Boediono, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Meutiah Hatta dan sejumlah menteri.
Ketua Fraksi Partai demokrat MPR Jafar Hafsah di Sebatik, Rabu, mengatakan, perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan garis lurus dan tidak mengikuti jalur lain seperti sungai dan lain-lainnya.
"Menariknya tapal batas kita di sini, karena wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia berada di pulau kecil yang merupakan garis lurus tanpa mengikuti jalur sungai," ujar saat berada di patok perbatasan nomor 3 Pulau Sebatik.
Jafar menilai wilayah perbatasan adalah beranda terdepan Negara Kesatuan RI (NKRI) sehingga harus mendapatkan perhatian khusus.
Dia meminta Pulau Sebatik mendapat status kabupaten atau kota sehingga dapat mempercepat pembangunan beranda terdepan negara di Pulau Sebatik itu.
Sumber : Antara
