BPPT bersama TNI AL kembali memperpanjang kerja sama
yang dituangkan dalam penandatanganan piagam kesepakatan bersama BPPT
dan TNI AL di UPT Balai Pengkajian dan Penerapan Hidrodinamika
(BPPH-BPPT) di kompleks Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, Selasa (12/5).
Untuk itulah, BPPT bersama TNI AL kembali memperpanjang kerja sama yang dituangkan dalam penandatanganan piagam kesepakatan bersama BPPT dan TNI AL di UPT Balai Pengkajian dan Penerapan Hidrodinamika (BPPH-BPPT) di kompleks Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Selasa (12/5).
Kepala BPPT, Unggul Priyanto mengatakan, piagam kesepakatan bersama ini merupakan payung hukum kerja sama BPPT dan TNI AL yang telah terjalin baik selama ini.
"Dengan pembaharuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas program kerja sama pada masa mendatang," katanya.
Unggul menjelaskan, beberapa kerja sama dengan TNI AL serta pihak lain yang telah terjalin antara lain rancang bangun dan rekayasa kapal rawa (swamp boat), rancang bangun dan rekayasa battery kapal selam, desain kapal selam mini dan pengujian rekayasa alat peralatan pertahanan dan keamanan matra laut.
Terkait alutsista yang mendesak, kata Unggul, segera diproduksi adalah kapal cepat rudal 60 meter dan 28 meter untuk kebutuhan patroli. BPPT dipercaya untuk mendukung pengembangan alutsista karena BPPT satu-satu lembaga riset dan pengembangan di Indonesia yang bergerak dalam teknologi pertahanan.
Di samping itu BPPT juga memiliki BPPH dengan alat paling lengkap seAsia Tenggara yang dibangun atas jasa BJ Habibie. Di balai tersebut dapat dilakukan simulasi gelombang untuk mengetahui perlu atau tidaknya revisi desain.
"Desain terkait kerja sama dimulai tahun ini. Anggaran kita untuk hankam Rp 5 miliar. Jika ada APBN perubahan bisa kita tambahkan," ucap Unggul.
Sejalan dengan itu, selama empat tahun ke depan, Bappenas menjanjikan kuncuran anggaran Rp 1 triliun kepada BPPT untuk meningkatkan kemampuan desain kapal cepat, rudal, kapal selam, pesawat tanpa awak (drone), medium tank dan propelan untuk pengisian peluru.
"Alutsista dapat porsi anggaran besar. TNI AL ingin banyak pakai alutsista dari industri dalam negeri untuk menghindari ketergantungan," ujarnya.
Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, mengungkapkan, Indonesia butuh alutsista yang dipenuhi industri pertahanan dalam negeri, termasuk universitas dan badan litbang.
Ia memandang teknologi yang dibuat BPPT ini untuk mengembangkan industri perkapalan. Desain dites jika sudah sesuai kebutuhan maka akan masuk galangan kapal yang memproduksi kapal.
"Desain dengan kenyataan harus benar jika betul merupakan hasil inovasi. Kemudian dipakai untuk bangun kapal kapal sejenis, karena kita butuh standarisasi," ucapnya.
Sejauh ini lanjutnya, desain teknologi pertahanan BPPT ada yang sudah dibuat oleh PT PAL. "Kita kerja sama untuk optimalkan bukan hanya kapal tapi rudal, kapal selam nantinya juga industri komponen," tuturnya.
Ia memandang alutsista dan teknologi pertahanan sangat perlu didukung tingkat kandungan dalam negeri. Dengan membuat sendiri akan mempermudah kebutuhan, tidak perlu membeli ke luar negeri. Indonesia pun mandiri dalam alutsista.(Berita Satu)
