Komisi I meminta TNI memperhatikan kelengkapan elemen-elemen penting
yang diperlukan dalam setiap pengadaan Alutsista agar Alutsista tersebut
memiliki daya gentar (deterrence affect) yang maksimal.
Komisi I DPR RI menilai ada berbagai hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam sistem pengadaan Alutsista TNI. “TNI agar konsisten menjalankan rencana pengadaan Alutsista yang telah diputuskan dan menjaga kesesuaian dalam tata kelola pengadaan Alutsista,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai memimpin rapat kerja dengan Panglima TNI Agus Suhartono membahas pertanggungjawaban anggaran TNI 2012 dan rencana kerja 2013, di Gedung DPR, Selasa (5/2).
Selain itu, Komisi I mendukung pengalokasian kembali pengadaan Alutsista bagi TNI AL yang sebelumnya sudah diajukan pada APBN-P 2012 namun belum terealisasi. Alutsista yang dimaksud berupa sepaket enkripsi, seperangkat alat komunikasi taktis, dan 135 unit alat selam. "Panglima TNI menjelaskan bahwa anggaran optimalisasi TNI 2012 sebesar Rp 678 miliar, realitanya hingga tutup buku tahun lalu, tidak kunjung bisa cair. Sementara program-program yang sudah diajukan di Komisi I itu penting dan perlu segera direalisasikan," kata Mahfudz.
Terkait dengan sengketa tanah, Komisi I mendesak TNI dan pihak terkait untuk melaksanakan moratorium konflik tanah dengan masyarakat, Komisi I berharap TNI mengedepankan musyawarah jika bersengketa soal tanah dengan masyarakat. “Sengketa tanah yang dihadapi TNI selanjutnya akan dibahas bersama Kemenhan, Kemenkeu, Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain di Panja Tanah Komisi I DPR RI,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan Tahun 2012, anggaran TNI Rp 54,21 triliun. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau terserap 98,75 persen. Terdiri dari belanja untuk pegawai dengan pagu anggaran Rp 34,37 triliun, terserap 100 persen. Lalu, belanja barang dengan pagu anggaran Rp 10,16 triliun, terserap 100 persen. Dan, belanja modal dengan pagu anggaran Rp 9,67 triliun telah terealisasi Rp 8,98 triliun atau terserap 92,98 persen.
"Sisa anggaran sebesar Rp 678 miliar, merupakan anggaran belanja modal bersyarat yang masih berada ke Kemenkeu. Terdiri dari Rp 480 miliar untuk pengadaan alat komunikasi Mabes TNI dan Rp 198 miliar untuk pengadaan alat selam TNI AL. Hingga saat ini belum ada kejelasannya dari Kemenkeu maupun hasil preaudit dari BPKP," ujar Agus Suhartono.
Dengan demikian, kata Panglima TNI, daya serap anggaran TNI tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran RP 54,21 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau 98,75 persen.
Selanjutnya Panglima TNI pun menjelaskan, anggaran TNI di 2013 masih akan difokuskan pada program pembangunan kekuatan pokok minimum TNI. Hal ini merupakan jabaran dari renstra tahap II2010-2014 dan dokumen pembangunan kekuatan pokok minimum TNI 2010-2024 (jangka menengah). Sesuai pagu definitif DIPA 2013, TNI mendapat alokasi anggaran Rp 58,93 triliun. Rinciannya, unit organisasi Mabes TNI dengan alokasi anggaran Rp 6,51 triliun akan digunakan untuk program penggunaan kekuatan pertahanan integratif Rp 1,78 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista Rp 1,26 triliun, program peningkatan profesionalisme integratif prajurit TNI Rp 309,52 miliar, program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif Rp 3,15 triliun.
Pada unit organisasi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, alokasi anggaran Rp 52,41 triliun dengan rincian, untuk program dukungan kegiatan kesiapan matra Rp 2,33 triliun. TNI AD Rp 946,47 miliar, TNI AL Rp 763,85 miliar, dan TNI AU Rp 624,39 miliar.
Untuk program modernisasi alutsista dan non alutsista, sarana dan prasarana matra Rp 9,38 triliun. Rinciannya, TNI AD Rp 3,44 triliun, TNI AL Rp 2,08 triliun, dan TNI AU Rp 3,85 triliun. Sementara, untuk program profesionalisme personel matra sebesar Rp 1 ,70 triliun, terdiri dari TNI AD Rp 919,14 miliar, TNI AL Rp 319,83 miliar, dan TNI AU Rp 466,91 miliar. Sedangkan program manajemen dan operasional matra sebesar Rp 38,99 triliun dengan rincian TNI AD Rp 28,15 triliun, TNI AL Rp 7 triliun, dan TNI AU Rp 3,83 triliun.
Komisi I DPR RI menilai ada berbagai hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam sistem pengadaan Alutsista TNI. “TNI agar konsisten menjalankan rencana pengadaan Alutsista yang telah diputuskan dan menjaga kesesuaian dalam tata kelola pengadaan Alutsista,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai memimpin rapat kerja dengan Panglima TNI Agus Suhartono membahas pertanggungjawaban anggaran TNI 2012 dan rencana kerja 2013, di Gedung DPR, Selasa (5/2).
Selain itu, Komisi I mendukung pengalokasian kembali pengadaan Alutsista bagi TNI AL yang sebelumnya sudah diajukan pada APBN-P 2012 namun belum terealisasi. Alutsista yang dimaksud berupa sepaket enkripsi, seperangkat alat komunikasi taktis, dan 135 unit alat selam. "Panglima TNI menjelaskan bahwa anggaran optimalisasi TNI 2012 sebesar Rp 678 miliar, realitanya hingga tutup buku tahun lalu, tidak kunjung bisa cair. Sementara program-program yang sudah diajukan di Komisi I itu penting dan perlu segera direalisasikan," kata Mahfudz.
Terkait dengan sengketa tanah, Komisi I mendesak TNI dan pihak terkait untuk melaksanakan moratorium konflik tanah dengan masyarakat, Komisi I berharap TNI mengedepankan musyawarah jika bersengketa soal tanah dengan masyarakat. “Sengketa tanah yang dihadapi TNI selanjutnya akan dibahas bersama Kemenhan, Kemenkeu, Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain di Panja Tanah Komisi I DPR RI,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan Tahun 2012, anggaran TNI Rp 54,21 triliun. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau terserap 98,75 persen. Terdiri dari belanja untuk pegawai dengan pagu anggaran Rp 34,37 triliun, terserap 100 persen. Lalu, belanja barang dengan pagu anggaran Rp 10,16 triliun, terserap 100 persen. Dan, belanja modal dengan pagu anggaran Rp 9,67 triliun telah terealisasi Rp 8,98 triliun atau terserap 92,98 persen.
"Sisa anggaran sebesar Rp 678 miliar, merupakan anggaran belanja modal bersyarat yang masih berada ke Kemenkeu. Terdiri dari Rp 480 miliar untuk pengadaan alat komunikasi Mabes TNI dan Rp 198 miliar untuk pengadaan alat selam TNI AL. Hingga saat ini belum ada kejelasannya dari Kemenkeu maupun hasil preaudit dari BPKP," ujar Agus Suhartono.
Dengan demikian, kata Panglima TNI, daya serap anggaran TNI tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran RP 54,21 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau 98,75 persen.
Selanjutnya Panglima TNI pun menjelaskan, anggaran TNI di 2013 masih akan difokuskan pada program pembangunan kekuatan pokok minimum TNI. Hal ini merupakan jabaran dari renstra tahap II2010-2014 dan dokumen pembangunan kekuatan pokok minimum TNI 2010-2024 (jangka menengah). Sesuai pagu definitif DIPA 2013, TNI mendapat alokasi anggaran Rp 58,93 triliun. Rinciannya, unit organisasi Mabes TNI dengan alokasi anggaran Rp 6,51 triliun akan digunakan untuk program penggunaan kekuatan pertahanan integratif Rp 1,78 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista Rp 1,26 triliun, program peningkatan profesionalisme integratif prajurit TNI Rp 309,52 miliar, program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif Rp 3,15 triliun.
Pada unit organisasi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, alokasi anggaran Rp 52,41 triliun dengan rincian, untuk program dukungan kegiatan kesiapan matra Rp 2,33 triliun. TNI AD Rp 946,47 miliar, TNI AL Rp 763,85 miliar, dan TNI AU Rp 624,39 miliar.
Untuk program modernisasi alutsista dan non alutsista, sarana dan prasarana matra Rp 9,38 triliun. Rinciannya, TNI AD Rp 3,44 triliun, TNI AL Rp 2,08 triliun, dan TNI AU Rp 3,85 triliun. Sementara, untuk program profesionalisme personel matra sebesar Rp 1 ,70 triliun, terdiri dari TNI AD Rp 919,14 miliar, TNI AL Rp 319,83 miliar, dan TNI AU Rp 466,91 miliar. Sedangkan program manajemen dan operasional matra sebesar Rp 38,99 triliun dengan rincian TNI AD Rp 28,15 triliun, TNI AL Rp 7 triliun, dan TNI AU Rp 3,83 triliun.
Sumber : DPR
