Intel Dilarang Mengurus Hal yang Bukan Urusannya

Banyak urusan yang bisa dikerjakan intel. Karena itu, sebaiknya aparat intelijen kita tak mengurusi masalah di tugas pokok dan fungsinya.

Senayan • Semarak menjelang Pemilu 2014 telah dimulai. Tak hanya kampanye, namun penguasa mulai menunjukkan tajinya dengan memanfaatkan aparat negara untuk mendukung kelanggengan kekuasaan. Benarkah?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengungkapkan sinyalemen itu. Menurut dia, akhir-akhir ini pemerintah cenderung mudah sekali memanfaatkan aparat intelijen untuk tugas-tugas yang tidak menjadi tanggungjawab mereka. Misalnya dalam kasus Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang akan ikut campur dalam urusan pemilu dengan masuk ke lembaga KPU.

"Pemerintah membiarkan lembaga sandi/intel ini terlalu masuk dalam ranah publik yang bukan menjadi tanggungjawab lembaga itu," ujar Hasanuddin, Senin (21/10).

Kata Hasanuddin, Lemsaneg yang di Singapura bernama Internal Security Departement, di Amerika bernama National Security Agency, dan di Australia bernama Australia Security Internal Organisation, tidak pernah ikut campur urusan-urusan pemilu.

"Sehingga apa pandangan publik internasional nanti kalau pemilu di Indonesia melibatkan aparat intel (Lemsaneg) tersebut?" ujarnya.

Sementara dalam hal rumor penculikan Prof. Subur Budisantoso oleh BIN, kata Hasanuudin, seharusnya BIN melakukan kroscek lebih dulu terhadap panitia PPI soal apa sesungguhnya yang terjadi. Terlebih persoalan ini bukan masalah negara, melainkan internal partai penguasa, Partai Demokrat, dengan PPI.

Ia menyesalkan jika lembaga negara seperti Kepala BIN, Menko Polkam bahkan Juru Bicara Presiden diorganisir oleh Istana untuk melawan panitia sebuah diskusi. Lembaga-lembaga itu mestinya fokus pada peran masing-masing sesuai tupoksinya.

"Seyogianya Menkopolkam dan BIN sekarang ini menangani masalah-masalah penting seperti sengketa tanah di daerah yang semakin menghawatirkan. Atau masalah kriminalitas bersenjata yang semakin marak daripada mengurusi konflik intern partai," tegasnya.

jurnal parlemen