Kapal laut Tiongkok Haixun 01.
Jakarta - Menteri Luar Negeri (menlu), Retno Lestari Priansari Marsudi menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar sengketa di Laut Tiongkok Selatan tidak berlarut-larut dan perdamaian bisa segera tercipta. Hal tersebut, yang menurutnya menjadi makna pernyataan presiden, bahwa klaim teritorial di kawasan tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional.
“Tekanan bagi Indonesia, bahwa stabilitas dan perdamaian di kawasan itu terwujud. Jadi itu yang terus ditekankan bagi Indonesia, dan sebagaimana yang bapak presiden tadi sampaikan, bahwa satu Indonesia tidak mempunyai klaim tumpang tindih apapun dengan Tiongkok. Itu yang perlu digaris bawahi,” kata Retno di hotel Imperial, Tokyo, Jepang, Selasa (24/3) sebagaimana dirilis situs Sekretariat Kabinet.
Konflik Laut Tiongkok Selatan dikhawatirkan bisa memicu konflik terbuka antara Tiongkok dan sejumlah negara Asia Tenggara. Pasalnya, Tiongkok dengan menggunakan peta Tiongkok masa lalu mengklaim sejumlah wilayah yang dikenal dengan "Nine Sea Dot Lines" sebagai wilayahnya. Padahal wilayah tersebut kini dianggap sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam adalah bagian teritorialnya.
Tiongkok sendiri menurunkan penjagaan di kawasan tersebut, namun terjadi beberapa konflik dengan nelayan asal negara-negara Asia Tenggara, yang menimbulkan kematian. Belakangan ASEAN minta agar konflik tersebut diselsaikan dengan code of conduct (COC) ASEAN tahun 2002.
“Indonesia juga sudah sangat terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai hal ini. Saya kira, dengan pernyataan yang disampaikan bapak presiden dan saya hanya tambahkan sedikit, message yang kita keluarkan jelas bagi Indonesia, stabilitas perdamaian penting. Indonesia siap untuk membantu menciptakan suasana yang stabil dan damai di kawasan,” lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan beberapa negara lain telah mengirim surat kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon untuk menanyakan dasar pembuatan nine dot lines tersebut.(Berita Satu)
