(Foto: Kemlu)
27 Juni 2012, Jakarta: Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, melepas tim pengamat Indonesia yang tergabung dalam International Monitoring Team (IMT) ke Filipina Selatan, untuk memantau implementasi perjanjian damai antara pemerintah Philipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF), di kantor Kemlu Jakarta, Rabu (27/6).
Pada kesempatan tersebut, Menlu Marty, meminta kepada tim pengamat perdamaian agar senantiasa menyebarluaskan nilai-nilai dialog dan membantu mendorong perdamaian yang komprehensif.
“Tampilkanlah yang terbaik dari bangsa kita, bangsa yang selalu memegang nilai perdamaian,” pesan Marty. Menurutnya keberangkatan IMT ini merupakan wujud nyata dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia dan Filipina.
“Filipina mengundang negara kita untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian ini dan kami memandang positif ajakan tersebut,” ujar Marty. Pengiriman tim ini, lanjutnya, juga menjadi implementasi politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Selain meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Filipina, Menlu juga menyampaikan bahwa pengiriman tim pengamat dilandasi suatu komitmen dalam mendorong terciptanya situasi kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, dan damai.
“Kawasan yang aman, stabil, dan damai memungkinkan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana Indonesia turut memfasilitasi dialog dalam sengketa Kamboja dan Thailand dengan cara damai tahun lalu," katanya. Marty lebih lanjut menjelaskan, kesediaan Indonesia untuk turut andil dalam pengawalan proses perdamaian telah diutarakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Filipina Benigno Aquino III saat pertemuan bilateral di Jakarta, 8 Maret 2011 lalu.
Tim pemantau perdamaian ini dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2012. Merujuk pada Perpres tersebut, pasukan akan bertugas untuk memantau pelaksanaan perjanjian damai yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina. Proses perdamaian akan dilakukan dalam dual track, yaitu antara Pemerintah Filipina dengan MILF dan Pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF). “Kita akan terus mengawal convergence of peace processes ini”, pungkas Marty.
Tim yang terdiri dari 15 personel ini dipimpin Kolonel Inf. Khairully, akan mengemban amanah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. “IMT akan bertugas selama satu tahun. Setelahnya, akan dilakukan evaluasi,” tuturnya seraya menambahkan masa tugas tersebut juga dapat diperpanjang lagi.
Sebelum diberangkatkan pada Sabtu pekan ini, sepuluh orang unsur militer dan lima orang unsur sipil yang tergabung dalam kelompok pengamat perdamaian ini telah menjalani serangkaian pembekalan. “Seluruh anggota tim sudah menerima pelatihan fisik dan mental dari PMPP TNI. Kegiatan pra-penugasan tersebut dilakukan agar seluruh anggota mampu menghasilkan performa kerja yang baik,” pungkasnya.
Sementara Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Brigjen TNI Imam Edy Mulyono mengatakan pengiriman pasukan pengamat perdamaian ke Filipina Selatan bukanlah yang pertama bagi Indonesia. Sebelumnya hal serupa pernah dilakukan pada tahun 1994 sampai dengan 2002 dalam koridor Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Walaupun berbeda dengan tahun sebelumnya, tapi komitmen perdamaian yang dipegang tetap sama dan amanah yang dipertanggungjawabkan tidaklah ringan,” kata Imam.
Lebih lanjut Imam mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI, tak sendiri dalam melakukan persiapan, pengiriman, dan penarikan tim pemantau perdamaian merah putih tersebut. Menlu Marty terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri, Direktur Jenderal Multilateral, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN dan seluruh pejabat terkait di Kemlu dan TNI.
Sumber: InfoPublik
