Ini upaya terakhir kabinet demisioner Belanda untuk meyakinkan parlemen. Tiga menteri yaitu Menlu Rosenthal, Menteri Pertahanan Hillen dan Menteri Ekonomi, Bleker khusus mendatangi parlemen untuk mencari dukungan. Mereka hanya berhasil memperoleh dukungan dari Partai Liberal Konservatif (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) dan partai kristen demokrat (Christen-Democratisch Appèl, CDA).
Menindas Rakyat
Partai Buruh (Partij van de Arbeid,PvdA), Partai Sosialis (Socialistische Partij, SP), Partai Hijau (GroenLinks, GL) dan partai kristen konservatif (ChristenUnie, CU) tidak bergeming. Partai-partai itu memberi contoh, bahwa Mesir dan Bahrain menggunakan alutsista yang dibeli dari Belanda tahun lalu untuk menindas rakyat yang memberontak. "Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Jasper dari Partai Sosialis.
Tahun lalu Parlemen mendukung mosi Arjan El Fassed dari GroenLinks untuk membatalkan penjualan tank itu. Makanya El Fassed menyebut debat di parlemen kemarin sebenarnya tidak perlu lagi. Menurut Han Ten Broeke dari VVD, dalam hal ini sikap Belanda bukan menggurui sebagai bekas penjajah. Ia juga menyinggung pemasokan senjata oleh perusahaan Belanda sebelumnya kepada Indonesia.
Menhan Hans Hillen ingin menjual tank Leopard sebagai bagian dari penghematan besar-besaran. Ia harus menghemat sekitar satu miliar euro. Hasil penjualan, yang jumlahnya sekitar 200 juto euro, akan digunakan untuk membeli pesawat tanpa awak.
HAM Indonesia Makin Membaik
Kabinet tidak keberatan terhadap penjualan itu, karena memenuhi kriteria ekspor senjata Uni Eropa. Selain itu, kondisi HAM di Indonesia makin membaik. Baik Belanda maupun Indonesia keduanya mau memperbaiki hubungan bilateral. Makanya penjualan tank tersebut, yang tidak akan dikerahkan di Papua, tidak bermasalah.
Menlu Uri Rosenthal mengakui memang masih "banyak yang perlu diprihatinkan" sehubungan dengan HAM di Indonesia "yang demokrasinya mulai stabil". Namun ia juga menambahkan, banyak insiden di Papua tidak terkait dengan HAM. Menolak transaksi penjualan tank, menurut Rosenthal, akan tidak dipahami oleh dunia internasional dan akan menimbulkan "kerepotan".
Rapat parlemen akhirnya diskors untuk memberi kesempatan para menteri kabinet berunding membahas kasus ini lagi. Menlu Rosenthal mengatakan, bahwa kabinet akan sangat mempertimbangkan pendapat parlemen atau De Tweede Kamer, karena kabinet ini statusnya demisioner.
Sumber: RNW
