Sesuai instruksi Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, TNI AL akan
memperketat pengamanan di Laut Natuna. Pengamanan di perairan Natuna
merupakan penguatan untuk mengatasi konflik yang semakin meningkat di
Laut China Selatan. "Eskalasi di Laut China Selatan dan Laut Sulawesi
meningkat," kata Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana Madya Marsetio,
di sela-sela Rapat Pimpinan TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta,
Kamis (31/1).
Untuk pengamanan di perairan Natuna, TNI AL bahkan meminta Armada RI Kawasan Barat mengalihkan pengawasan dari Selat Malaka ke Natuna. Natuna merupakan perairan yang sangat dekat dengan Laut China Selatan sehingga potensi konfliknya semakin besar.
Menurut Kasal, mengingat sangat pentingnya pengamanan di perbatasan Laut China Selatan, Rapim TNI AL menghadirkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Linggawati Hakim. "Beliau banyak berbicara tentang diplomasi perbatasan," ujar dia.
TNI AL juga mengundang Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Triyono Budi Sasongko. Triyono banyak berbicara mengenai pengelolaan wilayah perbatasan. Marsetio mengatakan kehadiran perwakilan dari perwakilan Kemlu dan BNPP itu sangat diperlukan untuk menyatukan pengetahuan para perwira mengenai perkembangan di perbatasan, khususnya di Laut China Selatan dan Blok Ambalat.
Sebelumnya, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, menyatakan semenjak China mengklaim sembilan titik daerah penangkapan ikan tradisional di sekitar Laut China Selatan, TNI bersiaga. "Kita perlu hati-hati menyikapi klaim tersebut. Jangan sampai berubah menjadi klaim wilayah," jelas Agus.
Indonesia sebenarnya sudah melayangkan nota protes ke Pemerintah China soal klaim tersebut, namun belum ada tanggapan. Akan tetapi, Agus menyatakan, hingga kini, patroli TNI di kawasan itu belum menemukan kembali kapal China yang menangkap ikan di perairan Natuna. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen membangun sistem pertahanan di Laut Natuna.
"Kita akan memperkuat TNI AL, TNI AD, dan TNI AU di sana," ujar dia. Di sisi ekonomi, pemerintah juga membangun fasilitas perikanan di sana bekerja sama dengan negara ASEAN lain.
Sumber : Koran Jakarta
Untuk pengamanan di perairan Natuna, TNI AL bahkan meminta Armada RI Kawasan Barat mengalihkan pengawasan dari Selat Malaka ke Natuna. Natuna merupakan perairan yang sangat dekat dengan Laut China Selatan sehingga potensi konfliknya semakin besar.
Menurut Kasal, mengingat sangat pentingnya pengamanan di perbatasan Laut China Selatan, Rapim TNI AL menghadirkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Linggawati Hakim. "Beliau banyak berbicara tentang diplomasi perbatasan," ujar dia.
TNI AL juga mengundang Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Triyono Budi Sasongko. Triyono banyak berbicara mengenai pengelolaan wilayah perbatasan. Marsetio mengatakan kehadiran perwakilan dari perwakilan Kemlu dan BNPP itu sangat diperlukan untuk menyatukan pengetahuan para perwira mengenai perkembangan di perbatasan, khususnya di Laut China Selatan dan Blok Ambalat.
Sebelumnya, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, menyatakan semenjak China mengklaim sembilan titik daerah penangkapan ikan tradisional di sekitar Laut China Selatan, TNI bersiaga. "Kita perlu hati-hati menyikapi klaim tersebut. Jangan sampai berubah menjadi klaim wilayah," jelas Agus.
Indonesia sebenarnya sudah melayangkan nota protes ke Pemerintah China soal klaim tersebut, namun belum ada tanggapan. Akan tetapi, Agus menyatakan, hingga kini, patroli TNI di kawasan itu belum menemukan kembali kapal China yang menangkap ikan di perairan Natuna. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen membangun sistem pertahanan di Laut Natuna.
"Kita akan memperkuat TNI AL, TNI AD, dan TNI AU di sana," ujar dia. Di sisi ekonomi, pemerintah juga membangun fasilitas perikanan di sana bekerja sama dengan negara ASEAN lain.
Sumber : Koran Jakarta
