Kedua menteri tersebut akan melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) besok, Kamis 7 November 2013.
"Besok Kamis 7 November 2013, Kemhan dan beberapa lembaga terkait akan bertemu. Pada malam harinya akan bertemu dengan Menhan Australia," ungkap Purnomo di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Purnomo menjelaskan, setelah melakukan pertemuan, dirinya dan Stephen akan menggelar konferensi pers bersama untuk menjelaskan kepada publik. Untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya.
"Jumat (8 November) pagi akan diadakan konferensi pers bersama agar publik Indonesia tahu mengenai isu penyadapan tersebut," ujar Purnomo.
Berdasarkan bocoran mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden, AS dan Australia melakukan penyadapan terhadap sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia.
Purnomo mengaku sudah mengontak Pemerintah AS untuk meminta klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran penyadapan tersebut. "Kami sudah kontak dengan Kedutaan AS dan Aussie. Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) sudah kerja," jelas Purnomo.
Pada Jumat 1 November 2013 lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memanggil Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty demi meminta penjelasan terkait pemberitaan surat kabar Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013 -- soal dugaan adanya fasilitas penyadapan di Kedubes Australia di Jakarta.
Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Siti Sofia menyatakan, apabila penyadapan benar terjadi, maka tindakan Australia itu sama sekali tak mencerminkan semangat hubungan bersahabat yang selama ini terjalin antara kedua negara dan tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia.
Sementara Dubes Australia Greg Moriarty mengungkapkan pertemuan dengan pejabat Kemlu RI berjalan lancar. Tapi ia menolak menjelaskan dialog tersebut secara detail.
"Pertemuannya lancar. Kini saya harus pergi untuk melaporkan hasil pertemuan ke pemerintah kami," ujar Greg, yang dikutip dari News.com.au.
Menhan: Data Kemenhan Tidak Bisa Disadap
Menteri
Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta agar Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg) berkoordinasi dengan pihaknya dalam membuat sistem enkripsi
--sistem mengamankan informasi-- di lingkungan Istana Negara. Hal ini
bertujuan agar Istana bebas dari sistem penyadapan pihak asing."Terkait enkripsi ada di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Lembaga itu harus berkoordinasi dengan Kemhan cegah penyadapan di istana," ujar Purnomo di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Selain itu, Purnomo memastikan sistem informasi dan data di lingkungan Kementerian Pertahanan sudah dilindungi dan tidak disadap oleh pihak mana pun. "Kalau sistem kita dari Kemhan, sudah ada sistem. Enkripsi yang tidak bisa disadap," tegasnya.
Meski demikian, menurut Purnomo, aksi spionase dan kontra spionase memang sering terjadi di berbagai negara. Dan untuk mencegah penyadapan, kata dia, Indonesia memiliki ahli pertahanan di seluruh negara.
Kedutaan Besar Australida dan AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan. Hal itu didasarkan pada bocoran Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA).
Purnomo telah memanggil Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith untuk meminta penjelasan soal kabar adanya penyadapan yang dilakukan Negeri Kangguru terhadap Indonesia. Kedua menteri tersebut akan melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) besok, Kamis 7 November 2013.
Sebelumnya, pada Jumat 1 November 2013 lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memanggil Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty demi meminta penjelasan terkait pemberitaan surat kabar Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013 -- soal dugaan adanya fasilitas penyadapan di Kedubes Australia di Jakarta.
Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Siti Sofia menyatakan, apabila penyadapan benar terjadi, maka tindakan Australia itu sama sekali tak mencerminkan semangat hubungan bersahabat yang selama ini terjalin antara kedua negara dan tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia.
Sementara Dubes Australia Greg Moriarty mengungkapkan pertemuan dengan pejabat Kemlu RI berjalan lancar. Tapi ia menolak menjelaskan dialog tersebut secara detail.
"Pertemuannya lancar. Kini saya harus pergi untuk melaporkan hasil pertemuan ke pemerintah kami," ujar Greg, yang dikutip dari News.com.au.
